2008

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 45/PHPU.D-VI/2008 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KUPANG

ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (I)

JAKARTA

RABU, 26 NOVEMBER 2008

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 45/PHPU.D-VI/2008 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang. PEMOHON -

Herson Tanuab, S.H. Ir. Vivo Enu Ballo

TERMOHON KPU Kabupaten Kupang ACARA Pemeriksaan Perkara (I) Rabu, 26 November 2008, Pukul 14.00 –14.30 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Maruarar Siahaan, S.H., Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum.

Fadzlun Budi SN, S. H.

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir : Pemohon : - Garson Tanwap, S.H. Kuasa Hukum Pemohon : - Gabriel Suku Kotan, S.H., M.Sc. Termohon (KPU Kabupaten Kupang) : -

Jhonny K Tiran, S.H. (Ketua KPU Kabupaten Kupang) Rahel Suharjana (Anggota KPU Kabupaten Kupang) Ir. Imnur Balo (Anggota KPU Kabupaten Kupang)

Kuasa Termohon (KPU Kabupaten Kupang) : -

Riki Kuson Raka, S.H,

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Baik Saudara-Saudara, sidang dalam Perkara Nomor 45/PHPU-DVI/2008 kita buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 1X Saudara Pemohon dalam perkara ini bisa dijelaskan dahulu siapa yang menjadi pihak, siapa yang hadir, dari Pemohon, silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Terima kasih Pak Ketua Majelis Hakim, Majelis Hakim terhormat, Panitera, Saudara Termohon, pada kesempatan ini kami dapat menjelaskan bahwa yang hadir pada kesempatan ini, saya sendiri sebagai kuasa hukum nama saya Gabriel Suku Kotan, S.H., M.Sc., dan dihadiri juga oleh Prinsipal yaitu calon bupati yang pada kesempatan ini hadir, yang bersangkutan bernama Garson Tanwap, S.H., dan tim sukses, pada kesempatan hadir juga Bapak Martin, S.H., yang hadir pada kesempatan ini dalam persidangan awal ini. Terima kasih Majelis Hakim.

3.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Jadi Saudara, kuasa ya?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Ya Pak.

5.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Meskipun bisa sudah dijamin bahwa memang Saudara kuasanya, formalitasnya kuasanya sudah ada di sini?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Sudah Bapak.

7.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Sudah, baik. Baiklah dari Termohon atau KPUD, bisa dijelaskan

3

siapa yang hadir? 8.

KUASA HUKUM TERMOHON : RIKI KUSON RAKA, S.H. Terima kasih, bahwa pertama-tama kami perlu perkenalkan bahwa saya sendiri sebagai penasehat hukum dari atau kuasa dari Termohon yaitu Riki Kuson Raka, S.H., dan di samping saya adalah Prinsipal dari KPUD Kabupaten Kupang, dalam ini ketua KPU Jhonny Tiran, S.H., dan di sampingnya adalah dari anggota yaitu Rahel Suharjana dan Ir. Imnur Balo.

9.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Anggota KPU?

10.

KUASA HUKUM TERMOHON : RIKI KUSON RAKA, S.H. Ya.

11.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Baiklah, Saudara sendiri kuasanya sudah diserahkan tadi?

12.

KUASA HUKUM TERMOHON : RIKI KUSON RAKA, S.H. Sebentar ini belum, masih ada (…)

13.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Belum. Saudara petugas! Ya sudah cukuplah itu nanti, banyakbanyak, aslinya kasih aja sama … (suara tidak jelas). Baiklah jadi ini baru sidang awal ini dan kita berikan kesempatan Saudara Pemohon menguraikan, karena panjang ini tidak usah dibaca semua, apa yang Saudara ingin ajukan dan mohon, silakan, pokokpokoknya saja.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Terima kasih Ketua Majelis, Majelis Hakim terhormat, sebelum saya menyampaikan pokok-pokok pikiran singkat dalam keberatan kami sebagai Pemohon dari perkara ini, sebelumnya kami minta melalui Majelis Hakim untuk melihat kuasa dari Kuasa Termohon.

15.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, ada keberatan tentang itu?

4

16.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Ya, ada keberatan Majelis Hakim. Dengan melihat setelah melihat keberatan dari surat kuasa dari Kuasa Termohon bahwa surat kuasa itu belum dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kupang.

17.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Oh.. Ya terus (…) 18.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Maka kepada yang bersangkutan dan tidak ada cap (…)

19.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Iya.. ya…

20.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Maka pada kesempatan ini saya tolak kuasa hukum dari Kuasa Termohon, sampai menunggu administrasi yang bersangkutan karena kehadiran kita ini mendengar apa yang sudah disampaikan acara legitimasi dan kompetensi dari kita yang hadir di sini adalah punya apa namanya standar sehingga kalau hari ini tidak punya kapasitas, saya minta melalui Majelis Hakim, hanya Prinsipal yang hadir di sini dan kuasa hukum karena tidak punya surat kuasa yang legalitas, minta di luar sidang.

21.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Tapi betul itu ketua KPU?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Ya, Ketua KPU.

23.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Pak ketua KPU betul kasih kuasa sama dia?

24.

TERMOHON : JHONNY K TIRAN, S.H. (KETUA KPU KABUPATEN KUPANG) Betul.

5

25.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Sudah cukup itu, lebih hebat itu dari cap dan legalisasi, di hadapan hakim sudah kan, anda juga Panitera kan, Pemohon wah lebih dahsyat ini, di hadapan Mahkamah Konstitusi ketua KPU ditanya oleh ketua, dia ketua KPU, dia mengakui memberikan, sudah itu, tak perlu itu. Itu hebatnya Mahkamah Konstitusi, bagian cap-cap itu nomor tiga itu. Ya, jadi tadi pun tanpa itu pun tanpa kuasa ini pun sudah bisa dengan begitu, sudah di catat di sini.

26.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Maksud saya, Majelis Hakim, Pak Ketua dokumen kita kan harus dilegalisir, di legalisasi untuk mendapat legitimasi.

27.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Iya, iya.

28.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Karena itu bagi saya sebagai Kuasa Pemohon masih melihat itu kuasa di bawah tangan.

29.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, ya tapi begini Saudara, Saudara kan sudah sering di pengadilan iya kan, kalau hadir Prinsipal dan dia mengatakan itu kuasanya, itu sudah hebat itu, tidak saya pakai kata legitimasi atau legal itu ndak, ya kan, ya tambah dulu Pak anu, ini orang Kupang juga ini.

30.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM. Begini Saudara Kuasa Pemohon, kalau anda beracara di peradilan umum misalnya, ini kan juga peradilan, kuasa itu bisa disebutkan dalam surat gugatan, satu. Dengan surat kuasa khusus, dua. Dan diucapkan di muka sidang dengan dihadiri oleh pemberi kuasa dan yang menerima kuasa, ini sudah hadir dia. Ada juga tertulis tapi yang anda sangkal sekarang tadi Pak Ketua tanyakan sudah dia, jadi sudah secara hukum acara sudah boleh itu.

31.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Begitu, saya nanti yang cap ini karena sudah di hadapan saya kan. Baiklah jadi anu saja pokok-pokok soal saja ya Saudara Pemohon ya, silakan.

6

32.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Terima kasih Ketua Majelis, Majelis Hakim terhormat, Panitera, Kuasa Termohon dan Prinsipal Termohon, hadirin terhormat yang hadir pada kesempatan ini. Sesuai permintaan daripada Ketua Majelis bahwa kami memberikan kesimpulan resume singkat dari apa yang kami (…)

33.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Bukan berakhir.

34.

kesimpulan,

pokok-pokok,

kalau

kesimpulan

sudah

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Ya, pertama bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 telah terjadi Pilkada di Kabupaten Kupang yang diikuti oleh awalnya 6 Paket, 4 Paket, lalu diputuskan oleh KPU 6 Paket, dalam perjalanan ketika mendapat legitimasi, 6 Paket melakukan Pilkada pada tanggal 29 Oktober 2008 setelah Pemilu Pilkada terjadi perhitungan suara yang terjadi pada tanggal 4 November 2008 di sana terjadi Pleno penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kupang terjadi perbedaan selisih suara yang dihitung oleh KPU lebih kurang, yang harusnya oleh KPU Kabupaten Kupang, kalau sebenarnya penghitungan harus terjadi di Paket ke 3 oleh Pemohon sekarang yaitu berjumlah 29.000, Paket 29.248 ternyata diputuskan oleh KPU 27.556 dari jumlah suara yang diplenokan terjadi selisih lebih 1.692 dari Pemohon yang sesungguhnya Paket ke 2 yang harus menduduki peringkat 3 karena dia punya suara lebih kurang dari Paket Pemohon. Yang ditetapkan oleh KPU 420 suara dari Paket ke 2 melebihi Paket Pemohon, sementara oleh perhitungan Paket Pemohon melampaui 420 yaitu 1692 suara. Inilah yang menjadi obyek sengketa kita dari Pemohon, yang kita mohonkan melalui pengadilan untuk disidangkan pada sidang terhormat pada hari ini. Dan untuk menyampaikan seluruh dokumen dan buktibukti mungkin akan kami sampaikan pada persidangan-persidangan selanjutnya. Terima kasih Majelis Hakim.

35.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Saya tahu saya mungkin kurang cerdas saya sudah sore kan, jadi Saudara itu Paket nomor berapa, Paket Halo?

36.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Paket 6.

7

37.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Paket 6 ya?

38.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Ya.

39.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Halo ya. Oleh KPU ditetapkan jumlahnya berapa?

40.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Oleh KPU ditetapkan 27.556

41.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Padahal menurut Saudara berapa?

42.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. 29.248

43.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Jadi hanya soal hitungan ini ya?

44.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Soal hitungan, Bapak.

45.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Dari mana Saudara memperoleh itu? Artinya cara hitungnya itu bagaimana kok bisa berbeda itu?

46.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Yang pertama, kita berhitung berdasarkan data dan bukti dari setiap kecamatan dalam rekapitulasi yang dilakukan oleh tim Paket Halo atau Paket 6, dan yang ke dua berdasarkan informasi resmi melalui radio, melalui pers, dan melalui desk Pilkada.

8

47.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, baiklah tapi begini ya, ini masih pendahuluan ya, ini kesempatan Saudara memperbaiki kalau kita mengacu pada aturan yang ada, wewenang Mahkamah itu tentu Saudara dalilkan salah KPU, dengan hitungan ini yang benar menurut Saudara ini, kan tadi sudah disebutkan, oleh karena itu dalam petitum, Saudara harus minta Mahkamah membatalkan Keputusan KPU itu yang menetapkan ini-ini dan meminta supaya menetapkan perhitungan Saudara bahwa Pemohon memperoleh segini-segini itu sebagai yang benar kan begitu, sudah ada di sini kan begitu? Kalau saya baca tidak ada kan? Bisa baca dulu anunya petitumnya mulai dari provisi, coba.

48.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Memohon penetapan jadwal putaran kedua ditangguhkan, menunggu perhitungan ulang oleh KPU Kabupaten Kupang.

49.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, pokok perkara?

50.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Menetapkan menurut hukum bahwa pleno penghitungan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kupang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kupang untuk para Pemohon adalah salah. Menetapkan menurut hukum bahwa pleno penghitungan jumlah suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kupang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kupang harus dibatalkan.

51.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, teruskan sampai habis.

52.

4. 5. 6.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Menetapkan menurut hukum keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon adalah beralasan yang didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat sehingga diterima untuk seluruhnya. Menetapkan menurut hukum bahwa jumlah 211. 826 pemilih adalah pemilih yang ikut memilih di Kabupaten Kupang. Menetapkan menurut hukum bahwa pemilih 41.091 tidak ikut memilih. Menetapkan menurut hukum bahwa jumlah 29.248 adalah pemilih sah yang mendukung Pemohon pada Pilkada tanggal 29 Oktober 2008

9

9.

adalah pemilih sah yang ikut mendukung para Pemohon. Memerintahkan KPU Kabupaten Kupang untuk melakukan penghitungan ulang Pilkada Kabupaten Kupang periode tahun 2009-2014. Menetapkan menurut hukum para Pemohon atau Paket Halo sebagai pemenang ke 2 dan Paket Berita sebagai pemenang ke 3. Atau memberikan penetapan hukum lain yang seadil-adilnya.

53.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

7. 8.

Baik, jadi ini baru pemeriksaan pendahuluan, nanti mungkin siapa tahu rekan-rekan saya memberikan saran kepada Saudara, siapa tahu belum memenuhi standar nanti ditampung dulu ya dicatat, Pak Sodiki ada? 54.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. ACHMAD SODIKI, S.H. Jadi Saudara Pemohon, Saudara harus memperdalami dulu tentang pedoman apa itu beracara di Mahkamah Konstitusi, itu ada di sana dibagikan secara gratis, nanti Saudara bisa minta sehingga di sana Saudara akan bisa mengikuti alur pemikirannya bagaimana, pihaknya siapa dan sebagainya secara lebih bagus ya. Jadi perbaikannya ikuti aja itu peraturan yang ada di situ ya, supaya nanti formatnya itu lebih baku ya, itu yang pertama. Yang kedua, nah saya minta appeal Saudara itu setelah permohonan itu selesai diserahkan kembali setelah perbaikan, Saudara memberikan apa itu copy flashdisk, Saudara pakai komputer toh? Kepada Panitera atau Panitera akan mengkopi gugatan anda itu supaya nanti di dalam penyusunan keputusan, kita tidak usah ngetik banyak lagi, itu tinggal mengikuti apa itu alur pemikiran Saudara menurut apa ini alur pemikiran kita sesuai dengan pemahaman kita. Ini juga kepada Termohon ya, supaya itu yang jawaban-jawaban itu kalau bisa di kopikan, nanti diserahkan, supaya nanti ini karena perkara begitu banyak di sini sehingga tidak usah ngetik lagi dan pemikiran Saudara sudah otomatis akan bisa masuk ke sana, tidak tercecer nanti di dalam apa itu keputusan-keputusan itu. Jadi nasehat saya hanya dua itu supaya ini nanti juga memudahkan kedua belah pihak dan cepat, termasuk nanti kesimpulannya supaya dengan demikian tenaga yang bisa digunakan akan sangat menghemat kalau kita bagian-bagian Panitera tidak terlalu dibebani dengan pengetikan-pengetikan yang terlalu banyak. Terima kasih.

55.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.Hum. Kuasa Pemohon, jadi tadi sudah dikatakan oleh Bapak Hakim, Bapak Hakim anggota bahwa ikuti itu apa Peraturan Mahkamah

10

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Di situ sudah jelas Pemohonnya itu adalah pasangan calon yang ikut berlaga gitu-gitu, kemudian Termohon adalah KPU daerah setempat, ini tidak terlalu jelas meskipun anda menyebutnya. Kemudian duduk perkaranya itu karena ini terutama berkaitan dengan penghitungan suara bagaimana penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bagaimana penghitungan suara menurut Saudara, sehingga dengan itu menurut Saudara justru Saudara lah yang termasuk calon urut nomor 2 yang harus masuk ke putaran kedua, itu ya, jadi harus jelas, kemudian dengan demikian seperti yang dikatakan Pak Hakim tadi, itu Saudara meminta supaya dibatalkan itu penetapan KPU yang dahulu dan menetapkan menurut yang Saudara maksud itu hitungan baru itu lho, kan gitu. Belum dilaksanakan putaran kedua? 56.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Ya, belum.

57.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.Hum. Cukup, Pak.

58.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Baik, sudah punya peraturan PMK itu?

59.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Sudah

60.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, sebelumnya saya ingin tanya dulu tanggal berapa Saudara masukkan ini di Kupang? Di sini kurang jelas ini, bisa lihat?

61.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H.

(Suara tidak terdengar) 62.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Kalau ini tidak ada tanggal di sini tampak?

11

63.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H.

(Suara tidak terdengar) 64.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, coba dulu, ada akta di situ? Kupang. (Suara tidak jelas), pengadilan tinggi, ketua Majelis, menetapkan, ……. tanda terima keberatan. Ya tanggal 7 di sini anunya, tapi di kulitnya tanggal 10 bagaimana Saudara? Oh..dari Pengadilan Negeri ya? Inikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri ya? baiklah ya. Jadi itu tidak kita persoalkan lagi itu nanti asal sudah ada buktinya di sini. Ya, jadi kalau sudah ada Peraturan Nomor 15, kira-kira dari usul Hakim Mahkamah itu tadi ada yang Saudara ingin respon atau jawab bagaimana perbaikan itu?

65.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Terima kasih Majelis Hakim, saran itu kami terima untuk menggenapkan apa yang menjadi kekurangan kami, lalu dalam kaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Majelis Hakim tentang pertanyaan putaran kedua kapan, karena ini menyangkut hal prinsip dalam kaitan dengan permintaan kita di provisi , lalu yang kedua adalah kita ingin mencari kebenaran dalam pelaksanaan demokrasi, maka segala aktivitas menyangkut putaran kedua dalam kaitan dengan Pilkada, barangkali melalui Majelis Hakim dipertimbangkan untuk kepentingan semua kita.

66.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, nanti begini saja Saudara Pemohon. Saya kurang tahu apa memang KPU bisa melangkah ke putaran kedua sebelum ada penyelesaian perselisihan, kan itu tidak usah pun dibilang. Sama dengan Presiden, dia tidak angkat itu Bupati kalau tidak ada lampirannya bahwa Putusan MK sudah selesai kan kalau ada sengketa. Jadi nanti apa perlu dengan penetapan semacam itu ya. Tapi tidak menurut saya, nantilah kita persoalkan itu. Tapi sih sekarang perbaikan, kalau Saudara misalnya kekurangan formatnya lihat contoh. Ya namanya juga Pengadilan juga kasih tuntunan juga anda kan? Kalau ada rakyat datang diberitahu ini supaya cocok, karena apa harus ada standar, karena begitu Saudara daftarkan ini sebenarnya ini masuk di internet ya. Kalau standarnya dibaca di Amerika ya cocok. Ya kan? Yang kedua, kita berikan hanya 1 hari, iya kan? Berarti itu artinya 24 jam. Kita akan menunda sidang ini besok Kamis ya? Besok Kamis jam 16.00, jadi berarti Saudara sudah harus berikan ini kira-kira jam 12 supaya bisa diserahkan ke KPU, lantas dia akan menjawab kan? Andai

12

kalau dia pakai laptop, sekarang kau di sini itu bisa itu kan. Apalagi barangkali ini juga masih ada di laptop anda kan ini permohonan ini, cuma karena di sini sudah tua-tua Hakim, dia punya apa itu hurufnya kasih besar dia 14 kan misalnya entah berapa, jangan ini berapa ini 10 ini, ini tidak bisa dibaca nanti. Ya, sudah paham? Baik, sebelum kita tutup, Pak. Oh ya masih ada? 67.

KUASA HUKUM PEMOHON : GABRIEL SUKU KOTAN, S.H. Berarti dalam perbaikan ini menyangkut alamat tujuan surat permohonan (…)

68.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya boleh, jadikan ini kan kalau tanggal sudah dalam berita acara dan perjanjian dengan Mahkamah Agung sudah peraturan peralihan sudah kita atur ini, anda sudah betul masuk tanggal 7 di PN itu ukurannya, jadi sekarang tujukan dia ke Mahkamah Konstitusi kan? Dan format yang lain itu ikuti dia format yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 ya? Jangka waktunya jam 12 besok sudah harus sampai dan Panitera akan menyerahkan kepada KPU ya, kemudian sore kita berikan nanti kesempatan menjawab ya, sudah paham? Tapi sebelumnya apa bisa, ada yang ingin Saudara kemukakan? Dari KPU, dari Kuasa?

69.

KUASA HUKUM TERMOHON : RIKI KUSON RAKA, S.H. Terima kasih Majelis Hakim yang kami hormati, sedikit yang kami angkat adalah sehubungan dengan usul dan saran perbaikan oleh pihak Pemohon, dalam hal ini bahwa mengacu pada Pasal 7 ayat (3) bahwa permohonan yang perlu diperbaiki itu adalah di perbaikan sepanjang masih dalam tenggang waktu, Pasal 5, berarti dalam 3 hari kerja. Sedangkan di dalam perkara ini permohonan keberatan ini sudah diajukan sejak tanggal 7 dan diregristrasi di Mahkamakah Konstitusi ini dari tanggal 21, sehingga dengan demikian maka bagi kami hal tersebut telah lewat waktu untuk memperbaiki, sehingga dengan demikian maka kesempatannya bagi kami pihak Termohon untuk mengajukan jawaban, demikian.

70.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, jadi begini, tadi sudah saya jelaskan. Wewenang ini kan nanti dipertimbangkanlah itu karena pengalihan, ada namanya ketentuan peralihan, jadi tadinya ini masih di Mahkamah Agung kan, dan kemudian karena adanya satu namanya tindakan hukum yang dilakukan, sebelum berakhir 18 bulan harusnya ini belum di sini, penyelesaiannya baru kira-

13

kira tahun berapa itu ya? Akhir tahun depan baru ini masuk ke sini. 71.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.Hum. Oktober

72.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Oktober. Tetapi karena adanya suatu kesepakatan antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi maka tenggat waktu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 itu Pasal 236 C itu bisa tidak dihabiskan semua tapi dibuat sekarang dengan suatu tindakan serah terima, hanya saja dalam serah terima itu ada namanya peralihan, nanti tetap saja bisa Saudara muat nanti supaya eksepsinya kan, nanti saja di jawaban itu. Tetapi yang Saudara sebutkan perbaikan itu di administrasi itu adalah perbaikan di tingkat administrasi tetapi Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam sidang boleh memberikan nasehat diperbaiki lagi, ya. Kemudian sesudah diperbaiki tanggalnya tetap dihitung tanggal yang lalu itu. Ini bedanya Mahkamah Konstitusi begitu, karena dia peradilan Mahkamah Konstitusi itu peradilan tata negara, jadi tidak kepentingan pribadi meskipun pribadi-pribadi ya, tapi ya begitu. Nanti baca lagi pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 39 barangkali ya, tentang perbaikan, nanti dibaca lagi. Nah itu saya kira nanti boleh tidak melarang diperdebatkan nanti di dalam jawaban ya, tapi kesempatan ini saya kira dalam masa peralihan ada yang disebutkan situasi-situasi khusus, tetapi Saudara berhak untuk mengemukakan keberatan tentang itu. Nah kalau ini sudah, bisa dibacakan sebentar Pak?

73.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.Hum. Saya bacakan dulu atas perintah Pak Ketua, Pasal 39 di UndangUndang Mahkamah Konstitusi begini ayat (1), “Sebelum memulai memeriksa pokok perkara Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan”, ayat (2) “Dalam pemeriksaan yang dimaksud dengan ayat 1 Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat sekian itu”, jadi memang wajib.

74.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, nanti bisa kita perdebatkan itu, tapi anu dulu kan kita beri kesempatan dulu karena itu termasuk kewajiban kami, kalau ini sudah dipahami Pemohon disini beda lagi, begitu Saudara masukkan suratsurat, masukkan alat bukti iya kan? Nanti kalau ada kekurangannya

14

Saudara tambahkan, buat daftar nya ya. Kemudian karena ini cepat ya Saudara harus siap cepat, bukan seperti di pengadilan biasa kita seminggu dua minggu tidak, ini apa namanya speedy, cepat, karena time frame nya sedikit. Hadir tepat iya kan, jadi siapkan kalau ada saksi, jadi tadi bukti tulis lampirkan saja, kemudian seperti biasa di materai buat daftarnya sehingga dia bisa mudah dibaca juga oleh KPU ya. Ya, permohonan diajukan disertai alat bukti itu PMK tapi di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga begitu ya. Sudah paham? Paham. Jadi kita akan tunda sidang ini sampai hari Kamis 27 November jam 16.00 atau jam 4 sore jadwalnya perbaikan daripada permohonan Pemohon yang akan disampaikan jam 12.00. Jadi meskipun ada perbaikan Saudara Termohon saya kira kalau substansinya kan sudah itu, sehingga jawaban Saudara supaya siap-siap, jadi modulasinya tentunya kalau ada sedikit nanti bisa di laptop nya kan cepat diperbaiki kalau anda mendapat perubahan permohonan itu, saya kira memang demikian adanya, saya kira juga ini Saudara punya laptop kan? Jangan lagi tulis tangan, ketik pakai apa itu supaya semuanya bisa juga kita manfaatkan flashdisk dari Saudara dengan cepat begitu sehingga jangka waktu yang ditentukan undang-undang bisa kita penuhi. Kalau tidak ada lagi, kita tunda sidang sampai besok hari jam 16.00 dan kewajiban para pihak untuk hadir tidak dipanggil lagi, perbaikan permohonan jam 12.00 akan dijawab pada jam 4 sore, Saudara lampirkan alat bukti, kalau ada saksi nanti persiapkan. Dengan ini sidang kita tutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.30 WIB

15