2008

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/ K/I-XIII.2/7/2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN AKUNTAN PUBLIK ATAS LAPORAN KEUANGAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan perlu menetapkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654); 2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 45); 3. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 4. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 39/K/IVIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

5. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/K/IVIII.3/7/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara; M E M U T U S K A N: Menetapkan

:

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN AKUNTAN PUBLIK ATAS LAPORAN KEUANGAN.

Pasal 1 Petunjuk Teknis Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan dimaksudkan sebagai acuan bagi BPK dalam melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan oleh Akuntan Publik.

Pasal 2 Petunjuk Teknis Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3 Petunjuk Teknis Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I BAB II

: :

PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN OLEH AKUNTAN PUBLIK BAB III : EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN AKUNTAN PUBLIK BAB IV : KERTAS KERJA EVALUASI BAB V : PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 4 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Jakarta : 31 Juli 2008

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA,

ttd. Anwar Nasution

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Wakil Ketua BPK-RI; 2. Para Anggota BPK-RI; 3. Para Pejabat Eselon I sampai Eselon IV; 4. Kepala Direktorat LABH.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BPK TENTANG PETUNJUK TEKNIS EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN AKUNTAN PUBLIK ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 E ayat (1) dan (2) ditetapkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan pasal 6 UndangUndang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 jo Pasal 7 ayat (3) jo Pasal 9 ayat (4) Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK-RI dan dipublikasikan. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan tersebut diperlukan agar BPK-RI dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh AP. Hasil pemeriksaan AP dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK-RI kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan oleh AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) jo Pasal 9 ayat (4) Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008 diperlukan suatu Petunjuk Teknis sebagai pedoman bagi BPK-RI dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan AP atas laporan keuangan. 2. Maksud dan Tujuan Petunjuk Teknis evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh AP disusun dengan maksud: a. menjaga keseragaman item/dimensi aspek penilaian atas hasil pemeriksaan AP; b. menjaga baku mutu penilaian dengan meningkatkan keandalan dan validitas hasil penilaian;

c. memberikan kerangka untuk menarik simpulan mengenai nilai pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan oleh AP; d. memberikan batasan tanggung jawab para pelaksana evaluasi atas simpulan yang diberikan. Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah untuk mengefektifkan pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh AP dalam usaha untuk meningkatkan mutu pertanggungjawaban keuangan negara. 3. Lingkup Pembahasan Petunjuk Teknis ini dibatasi hanya untuk evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh AP berdasarkan ketentuan Undang-Undang. 4. Sistematika Penulisan Petunjuk Teknis Sistematika Petunjuk Teknis evaluasi pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh AP terdiri dari 5 (lima) bab dan lampiran-lampiran, dengan rincian sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan Bab II : Gambaran Umum Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh AP Bab III : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan AP Bab IV : Kertas Kerja Evaluasi Bab V : Penutup LAMPIRAN-LAMPIRAN

2

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN OLEH AP A. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Yang Dilakukan oleh AP BUMN/D, dan Lembaga atau Badan Lain mempunyai kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya untuk meyakini bahwa keuangan negara telah dikelola sebagaima tersebut di atas maka pertanggungjawaban keuangan negara yang dikelolanya perlu diperiksa oleh pihak eksternal sesuai peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dan pertanggungjawaban atas laporan keuangan BUMN/D, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara dilakukan berdasarkan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK-RI; 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 7. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara; 8. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 9. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK; 10. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri BUMN Nomor 23/PMK.01/2007 dan Nomor PER-04/MBU/2007 tentang Penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; 11. Peraturan Pemerintah terkait dengan Pendirian Perusahaan; 12. Anggaran Dasar Perusahaan; 13. Peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan penyusunan laporan keuangan. B. Pengertian Pemeriksaan Laporan Keuangan yang dilakukan oleh AP 1. Laporan Keuangan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan tersebut disusun setiap tahunnya yang berisi informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi/hasil operasi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atau laporan/instansi serta materi lain yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

3

2. Pemeriksaan laporan keuangan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran asersi manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas untuk periode tertentu. 3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003. 4. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menkeu Nomor 17/PMK.04/2008 tanggal 5 Februari 2008. 5. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah kertas kerja yang berisi dokumentasi dari pekerjaan yang dilaksanakan pemeriksa yang dilengkapi dengan bukti-bukti pemeriksaan sebagai dukungan utama terhadap laporan hasil pemeriksaan. C. Standar Pemeriksaan Standar Pemeriksaan yang digunakan oleh AP dalam memeriksa Laporan Keuangan BUMN/D, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara adalah standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut memberlakukan standar pemeriksaan yang dimuat dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

4

BAB III EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN AP ATAS LAPORAN KEUANGAN A. Petunjuk Umum 1. Dasar Hukum Evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh AP mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (4) jo Pasal 9 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008, yaitu bahwa dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh AP berdasarkan ketentuan undang-undang, hasil pemeriksaannya wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan diperlukan agar BPK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh AP. Hasil pemeriksaan AP dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh AP berdasarkan ketentuan Undang-Undang, BPK ditugaskan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh AP tersebut. 2. Pengertian Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Yang Dilakukan Oleh KAP Evaluasi berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK adalah proses analisis berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh AP. Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan oleh AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), BPK berwenang untuk meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh akuntan publik dan/atau pejabat entitas yang diperiksa atau badan/lembaga lain yang mengelola keuangan negara. 3. Tujuan Evaluasi Tujuan evaluasi adalah untuk memberi simpulan dalam bentuk keyakinan negatif (negative assurance) bahwa tidak ada satupun yang BPK ketahui yang menyebabkan BPK percaya bahwa pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan oleh AP tidak dilaksanakan sesuai dengan SPKN dan kebijakan yang ditetapkan BPK sehingga dapat digunakan untuk: a. pemeriksaan dukungan terhadap pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)/Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); b. pelaksanaan kewajiban BPK menyampaikan hasil evaluasi dan laporan AP kepada lembaga perwakilan; c. memberikan informasi kepada lembaga perwakilan mengenai pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh AP;

5

d. bahan masukan bagi Departemen Keuangan dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam melakukan penilaian atas kinerja KAP; e. bahan pertimbangan dalam penunjukan kembali KAP untuk memeriksa BUMN; f. bahan masukan dalam menyusun kebijakan dan rencana pemeriksaan BPK; g. bahan penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK; h. bahan penilaian dalam memonitor KAP Terdaftar di BPK; dan i. bahan masukan bagi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Pembahasan Bersama (RPB). 4. Lingkup Evaluasi Evaluasi dilakukan atas semua pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan publik dan/atau pemeriksa pada KAP mencakup penunjukan KAP, Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. 5. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Yang Dilakukan Oleh KAP Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP adalah berupa laporan hasil evaluasi yang memuat simpulan bahwa tidak ada satupun yang BPK ketahui dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh AP yang menunjukkan bahwa: a. Akuntan Publik dan/ atau Pemeriksa pada KAP tidak memiliki dasar yang memadai dalam memberikan pendapat sesuai dengan SPKN. b. KAP tidak memiliki/menerapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya dalam semua hal yang material. c. KAP melanggar kontrak/perikatan. B. Petunjuk Perencanaan Evaluasi 1. Pemenuhan Kebutuhan Pengevaluasi (evaluator) Pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan evaluasi harus memastikan bahwa: a. Evaluator beranggotakan pemeriksa di lingkungan BPK dan dapat melibatkan tenaga ahli dari IAPI dan/atau IAI b. Persyaratan kemampuan/kualifikasi Evaluasi dilakukan oleh evaluator yang memiliki pengetahuan dalam bidang auditing dan akuntansi serta telah memiliki pengalaman dalam praktik terkini sebagai pemeriksa laporan keuangan perusahaan dan khusus Ketua Tim Evaluasi harus memiliki register sebagai akuntan dan minimum telah memiliki pengalaman sebagai Ketua Tim Pemeriksa Laporan Keuangan. Semua pelaksana evaluasi juga disyaratkan memiliki pemahaman mengenai SPKN. c. Persyaratan independensi Independensi harus tetap dipertahankan oleh semua pelaksana evaluasi. Konsep independensi diterapkan sesuai konsep independensi dalam SPKN.

6

2. Tim Evaluasi Evaluasi dilakukan oleh suatu tim dengan susunan sebagai berikut : 1. BPK atau disebut sebagai Badan atau pemberi tugas terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota yang memberikan arah dan penugasan pemeriksaan kepada pelaksana BPK. Penugasan pelaksanaan evaluasi dapat dikuasakan kepada pejabat yang ditunjuk oleh BPK. 2. Penanggung jawab berperan sebagai pengendali mutu dan menandatangani Laporan Hasil Evaluasi. Penanggung jawab evaluasi diharapkan merupakan pejabat tertinggi pada unit organisasi pemeriksaan, dalam hal ini adalah Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara atau pejabat lain yang ditunjuk seperti Kepala Perwakilan (Kalan), Kepala Auditorat atau pemeriksa yang memiliki keahlian tertentu di bidang pemeriksaan dan/atu evaluasi yang diperlukan. 3. Pengendali teknis bertugas mengendalikan Tim Evaluasi agar secara teknis pelaksanan evaluasi dilakukan sesuai dengan kebijakan BPK. Pengendali teknis bertanggung jawab kepada penanggung jawab pemeriksaan atau kepada wakil penanggung jawab, apabila wakil penanggung jawab ada dalam struktur pemeriksaan. Kebutuhan pengendali teknis di dalam susunan tim evaluasi ditentukan oleh penanggung jawab. 4. Ketua Tim, merupakan pemimpin evaluasi pemeriksaan yang mengorganisasi, mengarahkan, dan mengawasi evaluasi dan bertanggung jawab kepada pengendali teknis. 5. Anggota Tim bertindak sebagai pelaksana evaluasi sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim. 3. Dokumen Yang Diperlukan Dalam Melaksanakan Evaluasi Dokumen yang diperlukan dalam melaksanakan evaluasi adalah: a. Dokumen yang dimintakan oleh AKN kepada KAP pada saat KAP menerima penugasan, yaitu : 1) Risalah tender bila penunjukan KAP dilakukan dengan tender atau dokumen yang sejenis; 2) Surat persetujuan mengenai penunjukan KAP seperti dari RUPS/Dekom atau pejabat yang bertanggungjawab; 3) Surat Perjanjian/Surat Perikatan Pemeriksaan; 4) Audit planning; dan 5) Program pemeriksaan. b. Dokumen yang dimintakan oleh AKN kepada KAP pada saat KAP menyelesaikan penugasan/menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK, yaitu :

7

1) Daftar personil Tim Audit beserta penanggung jawab dan supervisor-nya yang diperoleh dari KAP. Daftar tersebut memuat latar belakang pendidikan dan pelatihan serta pengalaman (track record) dalam melakukan audit; 2) SPM KAP; 3) Hasil Review terakhir atas SPM terhadap KAP; 4) Checklist KKP dan SPM untuk dilengkapi dan ditandatangani oleh KAP/AP; 5) Surat Pernyataan Independensi dari AP; 6) Daftar peraturan yang diuji oleh AP; 7) Pernyataan tidak berkeberatan dari auditor terdahulu; dan 8) Laporan Hasil Pemeriksaan (audit report) tahun buku berjalan sebanyak 3 eksemplar. c. Dokumen yang dimiliki oleh AKN terkait dengan Inpres No. 1 tahun 1999 mengenai kewajiban penyampaian dokumen kepada BPK-RI, yaitu : 1) RKAP dan risalah RUPS/ dokumen lain tentang pengesahan RKAP; 2) Laporan intern perusahaan/lembaga/badan (laporan unaudited);dan 3) Laporan Hasil Pemeriksaan (audit report) tahun sebelumnya dan Risalah pengesahannya. d. Dokumen yang diminta oleh AKN pada saat melakukan evaluasi, yaitu : 1) 2) 3) 4)

Kertas Kerja Pemeriksaan; Revisi kontrak (jika ada); Surat representasi dari akuntan publik; dan Management letter/notisi.

4. Persiapan Evaluasi Persiapan Evaluasi dilakukan untuk memperoleh informasi umum mengenai BUMN/D, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara dan KAP dalam rangka penyusunan program evaluasi. Informasi yang perlu diperoleh Tim Evaluasi adalah sebagai berikut: a. Perolehan informasi mengenai kegiatan usaha BUMN/D, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Tim evaluasi perlu memahami kegiatan usaha BUMN/D, dan lembaga atau badan Lain yang mengelola keuangan negara termasuk laporan-laporan hasil pemeriksaan terdahulu serta tindak lanjut yang telah dilakukan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari laporan ataupun dokumen yang ada di BPK, yaitu: 1) Gambaran umum/Data base BUMN/D, dan lembaga atau badan Lain yang mengelola keuangan negara/atau badan lain yang diperiksa Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun yang diperiksa serta Risalah RUPS mengenai pengesahan RKAP/dokumen sejenis lainnya. 3) Laporan Auditor Independen tahun sebelumnya disertai Risalah RUPS mengenai pengesahan laporan keuangan/dokumen sejenis lainnya. 4) Laporan hasil pemeriksaan oleh BPK.

8

Informasi tersebut diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan hal-hal atau akun-akun khusus yang menjadi perhatian tambahan dalam pelaksanaan evaluasi. b. Perolehan informasi tentang KAP. Informasi tersebut dapat diperoleh dari dokumen yang wajib disampaikan KAP kepada BPK, daftar KAP yang memeriksa BUMN/D, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara dalam lima tahun terakhir, evaluasi BPK tahun–tahun sebelumnya beserta Kertas Kerja Evaluasi : 1) Tim Evaluasi perlu mendapatkan informasi apakah penunjukan KAP dilakukan melalui tender atau penunjukan ulang. Informasi tersebut dapat diperoleh dari risalah tender maupun surat penunjukan KAP. 2) Tim Evaluasi perlu mempertimbangkan informasi mengenai KAP, antara lain pengalaman KAP dalam memeriksa BUMN/D, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara yang sama maupun lembaga atau badan lainnya. Informasi tersebut dapat diperoleh dari daftar KAP yang memeriksa BUMN/D, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara dalam lima tahun terakhir yang ada di BPK-RI. 3) Tim Evaluasi perlu meminta laporan hasil reviu mutu yang dilakukan oleh IAPI dan/atau IAI (jika ada) maupun laporan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKRI tahun sebelumnya dan jika ada rekomendasi dan komentar atas temuan hasil reviu mutu/evaluasi sebelumnya. Ketua tim harus mempertimbangkan apakah halhal yang dibahas dalam laporan tersebut memerlukan perhatian tambahan dalam pelaksanaan evaluasi ini dan untuk melihat tindak lanjutnya pada sampel evaluasi tahun berjalan. 4) Tim Evaluasi perlu mempertimbangkan apakah terdapat keberatan dari auditor terdahulu dan mempertimbangkan dampaknya. c. Pemahaman atas dokumen perencanaan pemeriksaan. Tim Evaluasi perlu mendapatkan pemahaman atas dokumen perencanaan pemeriksaan untuk mengetahui jadwal pelaksanaan pemeriksaan dan hal-hal yang menjadi perhatian Akuntan Publik dan/atau pemeriksa pada KAP. Dokumen perencanaan tersebut merupakan salah satu dokumen yang wajib disampaikan KAP kepada BPK-RI. 5. Pengembangan Rencana Umum Evaluasi Tim Evaluasi perlu membuat rencana evaluasi untuk menentukan luasnya evaluasi dan jadwal pelaksanaan evaluasi terinci dalam bentuk program evaluasi seperti dalam Lampiran 1. Program evaluasi beserta konsep surat tugas evaluasi diajukan kepada Anggota BPK-RI yang membidangi pemeriksaan sesuai dengan pembagian tugas pemeriksaan untuk mendapat persetujuan. Konsep surat tugas dapat dilihat dalam Lampiran 2.

9

C. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi 1. Komunikasi Dengan Pemeriksa Pelaksana Komunikasi dengan KAP dan/atau akuntan publik dilakukan untuk menentukan sifat, saat, lingkup evaluasi dan pelaporan hasil evaluasi. Apabila diperlukan, Tim Evaluasi juga perlu melakukan komunikasi dengan pejabat yang berwenang. 2. Pelaksanaan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh KAP Evaluasi dilakukan di kantor BPK, kantor KAP dan apabila diperlukan ke BUMN/D, dan lembaga atau badan Lain yang mengelola keuangan negara terkait untuk melakukan pengujian kepatuhan KAP terhadap SPKN. Evaluasi mencakup hal-hal berikut: a. Evaluasi atas kualifikasi Akuntan Publik serta anggota tim pemeriksa pada KAP Tujuan Evaluasi ini adalah untuk menilai apakah Akuntan Publik dan/atau pemeriksa pada KAP yang ditugasi untuk melaksanakan pemeriksaan harus secara kolektif memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Membandingkan daftar personil yang direncanakan akan melakukan pemeriksaan dengan daftar personil yang memeriksa untuk menentukan apakah sudah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam SPKN. 2) Reviu latar belakang pendidikan dan pengalaman para Akuntan Publik dan/atau pemeriksa pada KAP yang terdapat dalam daftar personil, pastikan bahwa seseorang atau beberapa Akuntan Publik dan/atau pemeriksa pada KAP telah mendapatkan pendidikan teknis dan keahlian yang memadai sebagai seorang pemeriksa. 3) Membuat temuan hasil evaluasi dan kesimpulan bahwa ada/tidak ada informasi yang diperoleh dari evaluasi yang menunjukkan bahwa Akuntan Publik dan/atau pemeriksa pada KAP tidak memenuhi kecakapan profesional yang memadai. b. Evaluasi atas persyaratan independensi Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai apakah pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa yang independen sesuai dengan SPKN dan ketentuan yang berlaku, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Persyaratan independensi. Dapatkan surat pernyataan independen dari KAP. Bentuk dari surat pernyataan KAP dapat dilihat dalam Lampiran 3. 2) Apakah penunjukan ulang KAP telah memperhatikan ketentuan yang berlaku. 3) Membuat temuan dan kesimpulan hasil evaluasi. c. Evaluasi atas surat perikatan/kontrak Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai apakah tidak terdapat hal-hal dari proses penunjukan KAP maupun surat perikatan yang menunjukkan bahwa penunjukan KAP maupun surat perikatan tidak sesuai SPKN dan peraturan

10

perundang-undangan yang berlaku dan pemeriksaan tidak dilakukan sesuai dengan perikatan. 1) Penunjukan melalui tender a) Reviu dokumen tender, apakah proses tender tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dhi. prosedur pengadaan barang dan jasa. b) Evaluasi kewajaran biaya pemeriksaan, dengan cara membandingkan biaya pemeriksaan dengan Harga Perkiraan Sendiri, RKAP, biaya pemeriksaan tahun sebelumnya, dan biaya pemeriksaan perusahaan sejenis dan sebanding (jika ada). 2) Penunjukan ulang a) Evaluasi apakah KAP/Akuntan Publik yang ditunjuk ulang tidak melebihi batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. b) Dapatkan surat penunjukan KAP untuk mengetahui apakah penunjukan KAP telah disetujui oleh RUPS/RPB. c) Buat kesimpulan bahwa tidak ada informasi yang diperoleh dari evaluasi yang menunjukkan bahwa penunjukan ulang KAP tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 3) Surat perikatan/kontrak a) Evaluasi surat perikatan/kontrak antara KAP dengan BUMN/D, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara untuk memperoleh informasi apakah surat perikatan/kontrak telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan SA seksi 320 dalam SPAP dan peraturan perundang-undangan. Formulir checklist untuk surat perikatan audit dalam Lampiran 4. b) Bandingkan antara surat perikatan/kontrak dengan pelaksanaan evaluasi untuk mengetahui apakah pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan surat perikatan/kontrak. 4) Membuat temuan dan kesimpulan hasil evaluasi. d. Evaluasi atas SPM Tujuan evaluasi adalah untuk menilai apakah tidak terdapat hal-hal yang menunjukkan bahwa KAP tidak memiliki SPM yang memadai dan/atau SPM yang ada tidak diterapkan. 1) Evaluator dapat mengandalkan hasil reviu mutu terkini yang dilakukan IAPI dan/atau IAI terhadap KAP yang dievaluasi namun Tim Evaluasi perlu mereviu apakah KAP yang bersangkutan telah melakukan tindakan perbaikan dan koreksi yang diperlukan sesuai dengan saran/rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Reviu Mutu IAPI dan/atau IAI atas hasil reviu tersebut. 2) Dalam hal KAP belum pernah direviu oleh IAPI dan/atau IAI, maka Tim Evaluasi perlu melakukan hal-hal berikut: a) Reviu checklist SPM yang telah dilengkapi KAP untuk mengetahui apakah KAP telah memiliki dokumentasi SPM KAP yang memadai. Formulir checklist untuk surat perikatan audit dalam Lampiran 5.

11

b) Jika KAP telah memiliki SPM yang didokumentasikan, reviu beberapa kebijakan/prosedur yang berkaitan dengan SPM dan bandingkan dengan hasil checklist untuk mengetahui apakah KAP telah mengisi checklist tersebut dengan benar. c) Lakukan wawancara dengan pemeriksa untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap SPM tersebut untuk mengetahui apakah SPM tersebut telah disosialisasikan dan diterapkan oleh KAP. d) Apabila SPM KAP sudah dievaluasi oleh BPK-RI pada tahun yang sama maka evaluator dapat menggabungkan simpulannya dengan hasil evaluasi sebelumnya. 3) Membuat temuan dan kesimpulan hasil evaluasi. e. Evaluasi atas perencanaan audit Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan pekerjaan tidak direncanakan dengan sebaik-baiknya. 1) Evaluasi checklist KKP yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh akuntan publik dan/atau pemeriksa pada KAP (checklist KKP dapat dilihat dalam Lampiran 6 untuk mengetahui apakah perencanaan didasarkan atas pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian, pemeriksa telah merancang prosedur pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi kesalahan/kekeliruan yang material sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta ketidakpatutan dan Pemeriksa telah memuat prosedur pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas temuan material dari pemeriksaan sebelumnya, beserta rekomendasinya yang dapat mempengaruhi pemeriksaan atas laporan keuangan. 2) Dapatkan dokumen perencanaan dan program pemeriksaan, bandingkan isi dari perencanaan dan program pemeriksaan dengan checklist mengenai perencanaan yang telah dilengkapi oleh pemeriksa, untuk mengetahui apakah checklist tersebut telah dilengkapi dengan sebenar-benarnya. 3) Dapatkan daftar peraturan perundang-undangan yang diuji oleh Akuntan Publik dan/atau pemeriksa pada KAP. Apakah peraturan yang diuji tersebut telah mencakup semua peraturan yang berkaitan dengan BUMN/D, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara yang diperiksa dan analisa apakah program audit telah memuat prosedur yang memadai atas pengujian kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. 4) Membuat temuan dan kesimpulan hasil evaluasi. f. Evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai apakah tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan pemeriksaan tidak dilaksanakan sesuai dengan SPKN. 1) Evaluasi checklist atas pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilengkapi oleh akuntan publik, cek kebenarannya dengan dokumentasi/KKP.

12

2) Reviu Risalah RUPS mengenai pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku sebelumnya dan pengesahan RKAP tahun berjalan, untuk mengetahui apakah arahan-arahan RUPS telah dilaksanakan seluruhnya oleh manajemen. 3) Lakukan prosedur analisis dengan cara membandingkan RKAP dengan realisasi tahun berjalan dan realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varian yang cukup material, dan terhadap varian tersebut apakah KAP telah mencari tahu penyebabnya. 4) Tentukan KKP yang akan dievaluasi dengan mempertimbangkan: a) materialitas; b) risiko pengendalian; dan c) risiko bawaan. 5) Lakukan evaluasi terhadap KKP tersebut dengan menggunakan checklist dalam Lampiran 6. 6) Evaluasi apakah pemeriksa cukup waspada terhadap terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan. Evaluator dapat memperoleh informasi mengenai adanya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat diperoleh dari publik dan terhadap informasi tersebut apakah pemeriksa telah mengembangkan prosedur audit untuk mendeteksi adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan dan ketidakpatutan. 7) Lakukan evaluasi terhadap pos-pos laporan keuangan yang terkait dengan BUMN/D, dan Lembaga atau Badan lain maupun dengan anak perusahaan, untuk mengetahui apakah pos-pos tersebut telah dicatat secara wajar dan diungkapkan secara memadai 8) Lakukan analisis terhadap beberapa KKP untuk mengetahui apakah pemeriksaan dilaksanakan sesuai program dan jika ditemukan perbedaan, dicari penyebabnya. 9) Membuat temuan dan kesimpulan hasil evaluasi. g. Evaluasi atas pelaporan hasil pemeriksaan 1) Evaluasi laporan hasil pemeriksaan maupun laporan keuangan dengan memperhatikan checklist dalam Lampiran 7. 2) Lakukan perhitungan kembali terhadap angka-angka dalam laporan keuangan. 3) Evaluasi apakah pengungkapan dalam laporan keuangan telah memadai. 4) Periksa lampiran dari audit kepatuhan, apakah temuan-temuan audit kepatuhan mempengaruhi opini atau angka-angka dalam laporan keuangan. Jika ya, apakah telah diakomodasikan dalam laporan keuangan (dalam bentuk opini, catatan dalam laporan keuangan, atau koreksi/reklasifikasi). 5) Bila ditemukan indikasi tindak pidana, apakah pemeriksa telah melaporkannya kepada BPK-RI RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6) Membuat temuan dan kesimpulan mengenai hasil evaluasi.

13

3. Permintaan Surat Representasi dari akuntan publik Evaluator perlu meminta surat representasi dari akuntan publik untuk pembatasan tanggung jawab. Contoh surat representasi dapat dilihat dalam Lampiran 8. 4. Penyusunan konsep hasil evaluasi Konsep hasil evaluasi berisi konsep hasil penilaian Tim atas setiap langkah evaluasi yang dilakukan serta konsep temuan evaluasi yang merupakan permasalahan yang ditemukan selama evaluasi yang perlu dikomunikasikan kepada akuntan publik terkait. Konsep tersebut disampaikan Ketua Tim Evaluasi kepada akuntan publik untuk mendapatkan tanggapan tertulis. Konsep temuan tersebut belum dilengkapi dengan saran, namun tim hendaknya telah memiliki alternatif saran perbaikan yang akan diberikan. Bila terdapat temuan terkait dengan BUMN/D, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara yang bersangkutan, maka Tim dapat meminta tanggapan/informasi dari BUMN/D, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara tersebut. 5. Pembahasan temuan dengan AP Setelah konsep temuan disampaikan Ketua Tim Evaluasi kepada AP, Tim Evaluasi kemudian membahas temuan tersebut bersama-sama dengan Tim Pemeriksa. Pembahasan tersebut bertujuan untuk mengkomunikasikan temuan-temuan evaluasi serta kebenaran materi temuan dan validitas bukti evaluasi. Hasil pembahasan dimuat dalam Berita Acara Evaluasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 6. Perolehan tanggapan/komentar AP Tim Evaluasi memperoleh tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuan hasil evaluasi dari akuntan publik maupun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk perbaikan. Tanggapan tersebut akan diungkapkan dalam temuan hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan. D. Petunjuk Pelaporan Hasil Evaluasi 1. Penyusunan konsep laporan hasil evaluasi Tim Evaluasi menyusun konsep hasil evaluasi yang berisi hasil penilaian evaluator atas kualifikasi pemeriksa, independensi, sistem pengendalian mutu, perencanaan, pekerjaan lapangan, dokumentasi pemeriksaan, laporan keuangan, dan temuan-temuan hasil evaluasi yang telah dilengkapi dengan tanggapan dari AP untuk kemudian disampaikan kepada AKN. Konsep laporan juga dilengkapi dengan usulan simpulan hasil evaluasi. Contoh laporan hasil evaluasi dapat dilihat dalam Lampiran 9.

14

2. Penyusunan simpulan hasil evaluasi Berdasarkan hasil evaluasi dan hasil pemaparan dari Tim Evaluasi dibuat simpulan atas hasil evaluasi. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan ke Tortama dan Anggota untuk mendapat persetujuan. Laporan hasil evaluasi ditandatangani oleh penanggungjawab evaluasi pemeriksaan. 3. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Laporan hasil evaluasi yang telah disetujui disampaikan kepada Lembaga Perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya melalui surat pengantar dari Anggota BPK. Bentuk surat pengantar dapat dilihat dalam Lampiran 10.

15

BAB IV KERTAS KERJA EVALUASI A. Pengertian Kertas Kerja Evaluasi Kertas Kerja Evaluasi (KKE) merupakan dokumentasi Tim Evaluasi di dalam pelaksanaan pekerjaan. KKE tersebut berfungsi untuk membuktikan bahwa Evaluator telah melaksanakan evaluasi sesuai dengan juknis dan untuk membantu pelaksanaan supervisi. Manfaat KKE adalah: a. memberikan dukungan utama terhadap laporan hasil evaluasi; b. membantu evaluator dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan evaluasi; c. memungkinkan pihak lain yang berwenang untuk mereviu kualitas evaluasi;dan d. sebagai bahan informasi dalam merencanakan evaluasi tahun berikutnya ataupun evaluasi terhadap KAP yang sama yang memeriksa BUMN/D, dan Lembaga atau Badan lain . B. Jenis dan Isi Kertas Kerja Evaluasi a. Permanent file: berisi data mengenai KAP dan/atau Akuntan Publik dan data mengenai entitas. b. Pelaksanaan Prosedur Evaluasi: berisi hasil checklist yang telah dilengkapi oleh evaluator, data pendukung checklist, komunikasi dengan pemeriksa. c. Laporan: berisi copy laporan hasil evaluasi, temuan hasil evaluasi, tanggapan KAP dan/atau Akuntan Publik atas temuan hasil evaluasi, Berita Acara pembahasan atas simpulan dan temuan hasil evaluasi antara BPK dan AP. C. Penyimpanan KKE Tim Evaluasi harus menyimpan kertas kerja evaluasi untuk disimpan sebagai arsip. Penyerahan KKE tersebut dilakukan segera setelah Laporan Hasil Evaluasi ditandatangani oleh Anggota BPK yang membidangi pemeriksaan sesuai dengan pembagian tugas pemeriksaan dan telah direviu oleh masing-masing Auditor Utama untuk meyakini bahwa evaluasi telah dilaksanakan sesuai Juknis. KKE kemudian disampaikan kepada unit kerja terkait untuk disimpan sesuai dengan prosedur yang berlaku di BPK.

16

BAB V PENUTUP Petunjuk Teknis Evaluasi atas Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh KAP ini mulai berlaku untuk pemeriksaan BUMN/D, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara atau badan lain sesuai dengan Keputusan BPK. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi, adalah masing-masing Auditama Keuangan Negara.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd. Anwar Nasution

17

Lampiran 1

Program Evaluasi atas Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan PT ………………..TB ……………. oleh KAP ………………………………… di Jakarta Semester …

Tahun Anggaran ….

1. Dasar Pelaksanaan Evaluasi 2. Tujuan Evaluasi 3. Sasaran Evaluasi 4. Laporan KAP Yang Dievaluasi 5. Identitas dan Data Umum BUMN/BUMD, BLU dan Lembaga atau Badan lain Yang Diperiksa a. Anggaran Dasar Perusahaan b. Susunan dan Besarnya Modal Pemegang Saham

Nilai

%

c. Bidang Usaha d. Total Aktiva, Kewajiban, Ekuitas dan Laba Rugi 3 Tahun Terakhir Uraian

N

N-1

N-2

Keterangan

Opini

Keterangan

Total Aktiva Kewajiban Ekuitas Laba (Rugi) bersih e. KAP dan Opini 3 tahun terakhir Tahun

KAP

Lampiran 1 6. Pengarahan evaluasi a. Umum b. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi. 7. Penyampaian Konsep Hasil Evaluasi 8. Uraian Kegiatan dan Jangka Waktu Evaluasi Jumlah hari pemeriksaan Uraian Kegiatan

Pim

Ang

Ang

Tim

Tim

Tim

Jumlah

a…… b….. c…… Jumlah 9. Susunan Tim Evaluasi dan Perkiraan Biaya Evaluasi 10. Penerima Hasil Pemeriksaan :

Jakarta,

200..

Auditor Utama Keuangan Negara ….,

Nama………………………………. NIP………………………………….

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd. Anwar Nasution

Lampiran 2

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor :

SURAT TUGAS /ST/VII-XV…./ /20….

Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 3(2) Undng-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) memberi tugas kepada: No. 1. 2. 3.

Nama … … …

Untuk melakukan :

Jabatan Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim

Waktu 10 hari 10 hari 10 hari

Evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan PT ……………………….TB 20… oleh KAP ………………………di Jakarta. Jakarta,

20

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ANGGOTA/PEMBINA AUDITAMA KN... ,

……………… Tembusan: 1. Wakil Ketua BPK-RI; 2. Sekretaris Jenderal BPK-RI; 3. Inspektur Utama ;BPK RI; 4. Direktorat Utama Revbang; 5. Direksi ;PT…………………….; 6. KAP;………………………………..; 7. Pertinggal.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd. Anwar Nasution

Lampiran 3

Kops Surat KAP Pernyataan Independen No.

[Tanggal/bulan/tahun]

Kepada Yth. Auditor Utama Keuangan Negara …… Badan Pemeriksa Keuangan RI JI. Jend. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Dengan hormat, Audit atas laporan keuangan PT [……..] Kami telah mengaudit laporan keuangan PT [……..] untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 200X. Bersama ini kami memberikan pernyataan berikut kepada Bapak untuk periode yang tercakup dalam laporan audit kami. Independen Kantor kami adalah independen baik terhadap perusahaan maupun manajemen perusahaan, sesuai dengan Kode Etik Akuntan Indonesia yang ditetapkan oleh profesi akuntan publik, yaitu: •

Tidak seorang partner maupun staf kantor kami yang terlibat dalam penugasan audit ini mempunyai kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung yang material atau mempunyai hutang kepada perusahaan maupun manajemen perusahaan.

•

Tidak seorang partner maupun staf kantor kami yang terlibat dalam penugasan audit ini bertindak sebagai promotor, penjamin emisi efek, wali amanat yang mempunyai hak suara, direktur, staf maupun karyawan perusahaan.

•

Tidak seorang partner maupun staf kantor kami yang terlibat dalam penugasan audit ini yang mendapat penugasan lain pada perusahaan yang dapat mempengaruhi independen kami terhadap perusahaan maupun manajemen perusahaan.

•

Sejauh pengetahuan kami, tidak ada hubungan maupun keadaan yang dapat mempengaruhi independen kami terhadap perusahaan maupun manajemen perusahaan.

Hormat kami, [Nama dan tandatangan partner] BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd. Anwar Nasution

Lampiran 4 AP

:……………………

KAP

:……………………

OBYEK

: LK PT……………TB………..

CHECKLIST UNTUK SURAT PERIKATAN AUDIT

No. Tahap Reviu

Acuan

1.

SA seksi 320

2.

3.

Apakah penugasan telah dilengkapi dengan Surat Perikatan (SP) atau kontrak kerja audit dengan klien? Apakah SP/kontrak kerja audit telah ditandatangani oleh pihak yang benarbenar mempunyai wewenang? Apakah SP sudah mencakup : a. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan. b. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. c. Lingkup audit, termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional yang harus diaudit oleh auditor. d. Bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. e. Fakta bahwa karena sifat pengujian dan keterbatasan bawaan lain suatu audit, dan dengan keterbatasan bawaan pengendalian intern, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari tentang kemungkinan beberapa salah saji yang tidak dapat terdeteksi. f. Akses yang tidak dibatasi terhadap catatan, dokumentasi dan informasi lain apapun yang diminta oleh auditor dalam hubungannya dengan audit. g. Pengaturan berkenaan dengan perencanaan auditnya. h. Harapan untuk menerima konfirmasi tertulis dari manajemen tentang representasi yang dibuat dalam hubungannya dengan audit. i. Permintaan kepada klien untuk menegaskan bahwa syarat-syarat perikatan telah sesuai dengan membuat tanda penerimaan surat perikatan audit. j. Penjelasan atas setiap surat atau laporan yang diharapkan oleh auditor untuk diterbitkan bagi kliennya. k. Basis perhitungan fee dan pengaturan penagihannya.

SA Seksi 320 par. 2

SA Seksi 320 par. 5 ISA ‘210 no. 6

SA Seksi 320 par. 6 ISA 210 no. 7

Y N N/A Keterangan

WP ref.#

Lampiran 4 No. Tahap Reviu

Acuan

Y N N/A Keterangan

WP ref.#

l.

Jika relevan, pengaturan tentang SA Seksi pengikutsertaan auditor lain dan/ atau 320 par. 7 tenaga ahli dalam beberapa aspek audit. m. Jika relevan, pengaturan tentang pengikutsertaan auditor lain dan / atau tenaga ahli dalam beberapa aspek audit. n. Jika relevan, pengaturan tentang pengikutsertaan auditor intern dan staf klien yang lain. o. Pengaturan jika ada, yang harus dibuat dengan auditor pendahulu, dalam hal audit tahun pertama. p. Jika relevan, pembatasan atas kewajiban auditor jika kemungkinan ini ada. q. Jika relevan, suatu pengacuan ke perjanjian lebih lanjut antara auditor dengan kliennya. 4. Apakah pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan surat perikatan/ kontrak audit. Keterangan * = Bila tidak mencukupi gunakan kertas tambahan dengan index yang sesuai

Jakarta, 20… Ketua Tim Evaluasi

(Nama NIP.

)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA,

ttd. Anwar Nasution

Lampiran 5 KAP ……

:…………………… :……………………..

OBYEK

: LK PT……………TB………..

CHECKLIST SISTEM PENGENDALIAN MUTU (SPM) No Tahap Reviu

Acuan

1.

Apakah KAP memiliki SPM yang didokumentasi resmi?

SPM seksi 100

2.

Apakah SPM KAP sudah mencakup kebijakan dan prosedur sbb: a. Independensi 1) Kewajiban semua personil, pada setiap tingkat organisasi untuk memenuhi ketentuan independensi sebagaimana diatur oleh IAI. 2) Komunikasi atas kebijakan dan prosedur mengenai independensi kepada personil pada semua tingkat organisasi. 3) Pada waktu berperan sebagai auditor utama, meminta konfirmasi tentang independensi KAP lain yang mengadakan perikatan untuk melaksanakan bagian dari suatu kontrak perikatan. 4) Pemantauan atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur mengenai independensi. b. Penugasan personil 1) Pendekatan yang digunakan oleh KAP dalam penugasan personel, termasuk perencanaan kebutuhan untuk KAP secara keseluruhan dan untuk masingmasing kantor cabangnya, dan ukuran yang diterapkan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan, keahlian, pengembangan dan pemanfaatan personil dalam pelaksanaan perikatan. 2) Penunjukan satu atau lebih personil yang tepat untuk bertanggung jawab dalam penugasan personil; 3) Penetapan penjadwalan waktu pelaksanaan dan kebutuhan personil untuk perikatan oleh personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perikatan tersebut.

SA Seksi 320 par. 2

Y N N/A

Keterangan *

Lampiran 5 No Tahap Reviu c. Konsultasi 1) Pengidentifikasian masalah dan situasi khusus yang mengharuskan personil berkonsultasi, dan mendorong personil untuk berkonsultasi dengan dan atau menggunakan sumber dan pihak yang berwenang, mengenai masalah yang kompleks dan tidak biasa. 2) Penunjukan satu atau lebih individu sebagai spesialis yang bertindak sebagai pihak yang berwenang, dan tetapkan wewenang mereka dalam berkonsultasi. Buat prosedur untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara personil pelaksana perikatan dengan para spesialis. 3) Penentuan lingkup dokumentasi yang harus dilakukan terhadap hasil konsultasi mengenai masalah atau situasi khusus yang mengharuskan adanya konsultasi. Tentukan dokumentasi yang diperlukan untuk konsultasi lain d. Supervisi 1) Penetapan prosedur untuk perencanaan perikatan 2) Penetapan prosedur untuk mempertahankan standar mutu KAP untuk pekerjaan yang dilaksanakan 3) Penetapan prosedur untuk mereviu kertas kerja dan laporan perikatan. e. Pemekerjaan (hiring) 1) Penyelenggaraan program yang dirancang untuk memperoleh personil berkemampuan dengan cara perencanaan kebutuhan personil, penetapan tujuan pemekerjaan dan penetapan kualifikasi personel yang terlibat dalam fungsi pemekerjaan. 2) Penetapan kualifikasi dan pedoman untuk mengevaluasi orang-orang yang potensial dapat dikerjakan untuk semua tingkat profesional. 3) Penyampaian informasi kepada pelamar kerja dan personil baru, mengenai kebijakan dan prosedur KAP yang berhubungan dengan mereka. f. Pengembangan profesional 1) penetapan pedoman dan persyaratan untuk program pengembangan profesional KAP dan komunikasikan hal tersebut kepada personil. 2) Penyampaian informasi bagi personil mengenai perkembangan terkini dalam

Acuan

Y N N/A

Keterangan *

Lampiran 5 No Tahap Reviu

Acuan

Y N N/A

standar profesional dan materi mengenai kebijakan dan prosedur teknis KAP, dan berikan dorongan bagi mereka untuk terlibat dalam aktivitas pengembangan diri. 3) Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kompetensi auditor. 4) Penyelenggaraan pelatihan di tempat kerja (on the job training) selama pelaksanaan perikatan. g. Promosi (advancement) 1) Penetapan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh berbagai tingkat tanggung jawab dalam KAP. 2) Evaluasi kerja personel, yang secara periodik diberitahukan kepada para personil mengenai kemajuan mereka dan didokumentasikan. 3) Penetapan tanggung jawab untuk keputusan promosi. h. Penerimaan dan keberlanjutan klien 1) Penentuan prosedur evaluasi dan penerimaan klien. 2) Evaluasi klien, pada akhir periode tertentu atau pada saat terjadinya peristiwa khusus, utnuk menentukan apakah hubungan dengannya perlu dilanjutkan. i. Inspeksi 1) Adanya penetapan batas lingkup dan program inspeksi yang menjamin terlaksananya SPM KAP. 2) Pelaporan temuan inspeksi dan tindak lanjutnya. 3. Apakah SPM KAP telah dipraktekkan SPM seksi sepenuhnya? 100 4. Apakah rasio jumlah klien dengan partner dan manajemen/supervisor cukup layak? 5. Apakah KAP mempunyai prosedur dan SA seksi 311 kebijakan baku untuk perencanaan/persiapan tugas audit? 6. Apakah penyimpanan dan pemeliharaan KKP telah aman dan memadai untuk waktu yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku? 7. Apakah penyimpanan KKP telah teratur dan dapat diperoleh sewaktu-waktu dengan cepat? 8. Apakah KAP sudah menyelenggarakan pencatatan, penggunaan waktu untuk setiap penugasan staf profesionalnya (time sheet)? Keterangan: * Bila tidak mencukupi gunakan kertas tambahan dengan indeks yang sesuai

Keterangan *

Lampiran 5 Kami telah mengisi kuesioner di atas dengan benar, lengkap dan jelas dan terhadap pernyataan ini kami bertanggung jawab sepenuhnya. Tanggal : Partner : (nama dan tanda tangan) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA,

ttd.

Anwar Nasution

Lampiran 6

AP KAP OBYEK

:…………………… :…………………… : LK PT…………TB……..

CHECKLIST KKP (PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN AUDIT) No.

Tahap Reviu

A.

PERENCANAAN

1.

Pemahaman bisnis klien

Acuan

SA Seksi 318

a. Masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha entitas tersebut. b. Sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan. 2.

3

SA Seksi 311 par. 7

SA seksi 311 Par. 5 SA seksi 319

Pertimbangan pengendalian intern a.

Apakah auditor sudah memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern yang memadai?

b.

Apakah pemahaman tersebut sudah di kaitkan dengan menentukan risiko pengendalian?

Pemahaman kebijakan dan prosedur akuntansi, serta metode pengolahan informasi akuntansi

SA seksi 311 par 3

a. Metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk pengunaan komputer untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. 1) Luasnya penggunaan komputer setiap aplikasi akuntansi.

dalam

2) Kompleksitas operasi komputer entitas, termasuk pengunaan jasa perusahaan pengolahan data dengan komputer dari luar. 3) Struktur organisasi kegiatan pengolahan data dengan komputer. 4) Tersedianya data. 5) Pengunaan teknik audit berbantuan komputer dapat meningkatkan efisiensi pekaksanaan prosedur audit.

SA seksi 311 par 9

Y N N/A

Keterangan*

Lampiran 6

No.

Tahap Reviu b.

4

Apakah proses dan pengklasifikasian transaksi telah didokumentasikan secara baik dalam memahami sistem, termasuk dokumentasi dari awal transaksi sampai disajikan dalam general ledger.

Analisis awal a. Apakah sudah ada pertimbangan kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit, seperti risiko kekeliruan atau kecurangan yang material atau adanya transaksi antar pihak–pihak yang mempunyai hubungan istimewa? b. Apakah ada pertimbangan mengenai pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian (adjusment)?

5

Penentuan tingkat materialitas Apakah auditor sudah menentukan tingkat materialitas yang digunakan dalam audit ?

6

Acuan

Penentuan metode sampling

SA seksi 311 par. 3 SA seksi 311 par .5

SA seksi 311 ar. 5

SA seksi 311 par.3 SA seksi 311 par .5 SA seksi 350

Apakah auditor sudah menentukan metode sampling yang akan digunakan dalam pemeriksaan ? 7

Progam audit a. Apakah sudah ada progam audit tertulis ? b. Apakah progam audit sudah menggariskan dengan rinci prosedur audit yang di perlukan untuk mencapai tujuan audit ? c. Apakah progam audit sudah di sesuaikan dengan control risk yang telah ditetapkan ?

SA seksi 311 par .5 SA seksi 311 par .5 SA seksi 311 par. 5

SA seksi 312

d. Apakah progam audit tersebut telah di rancang sesuai bidang usaha /bisnis klien ? e. Apakah progam audit telah mencakup pengujian terencana atas pengendalian intern, prosedur analitis, dan pengujian detail ? f.

Apakah progam audit telah mencakup pengujian terencana atas pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan serta ketidakpatutan?

g. Apakah progam audit sudah mencakup prosedur untuk memantau tindak lanjut

PSP 02 par 19

PSP 02 par 15

Y N N/A

Keterangan*

Lampiran 6

No.

Acuan

Tahap Reviu temuan auditor sebelumnya. h. Apakah progam audit sudah mencakup prosedur untuk mengevaluasi estimasi akuntansi? i. Apakah audit progam telah benar–benar di terapkan dan ditandatangani?

8

Lainnya a. Apakah perencanaan telah disetujui partner audit sebelum pekerjaan lapangan dimulai? b.

Apakah perencanaan audit telah Dikomunikasikan kepada seluruh tim audit

c. Apakah ada perubahan rencana audit? jika ada, apakah telah didokumentasi dan disetujui oleh partner audit, dan telah dicatat dalam dokumen yang menyatakan penyelesaian audit? B.

PELAKSANAAN PEKERJAAN LAPANGAN (FIELDWORK)

1.

Pengujian pengendalian internal

a.

2.

Apakah pemahaman dokumentasikan?

SPI

SA seksi 319 314 telah

di

b.

Apakah pemahaman SPI telah memadai untuk menentukan sifat, saat, dan ruang lingkup pengujian yang akan dilaksanakan?

c.

Apakah sudah dilakukan pengujian atas SPI?

d.

Apakah kelemahan material dalam desain SPI telah dikomunikasikan kepada Komite Audit, Dewan komisaris atau Dewan Komisaris atau Dewan Direksi?

e.

Apakah pengkomunikasian tersebut sudah didokumentasikan?

SA seksi 319

SA seksi 380

Prosedur analitik

SA seksi 329

a.

Apakah auditor sudah melakukan prosedur analitik sebagai pengujian substantif?

SA seksi 329 par. 9-11

b. Apakah auditor sudah mempertimbangkan jumlah perbedaan yang diharapkan yang dapat diterima tanpa penyelidikan lebih

SA seksi 329 par .20

Y N N/A

Keterangan*

Lampiran 6

No.

Tahap Reviu

Acuan

lanjut? c.

3

Apakah auditor sudah mengevaluasi perbedaan material yang tidak diharapkan ?

SA seksi 329 par. 21

Pengujian detail transaksi

SA seksi 326

a.

Apakah pengujian substantif telah mencakup bukti yang kompeten dan cukup?

SA seksi 326

b. Apakah ada prosedur pemeriksanan fisik untuk:

SA seksi 326

− − − − − −

aktiva tetap persediaan kas surat berharga sertifikat tanah bukti pemilikan aktiva lainnya

c. Jika dalam pemeriksan ditemukan perbedaan antara saldo menurut auditee dengan yang seharusnya : -

apakah auditor sudah mengevaluasi signifikansinya apakah sudah dievaluasi aspek kualitatif maupun kuantitatif kesimpulan auditor, apakah itu merupakan kekeliruan atau ketidakberesan

d. Apakah pengujian cut-off sudah dilakukan ? 4.

5

6

Perikatan tahun pertama

SA seksi 323

Untuk audit tahun pertama, apakah sudah ada evaluasi kewajaran saldo awal?

SA seksi 329

Prosedur konfirmasi

SA seksi 330

Apakah telah dilakukan prosedur konfirmasi untuk:

SA seksi 330

-

piutang (usaha lain–lain afiliasi,dll)

-

utang (usaha lain– lain afiliasi,dll ) bank modal biro administrasi efek investasi

Pemeriksaan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

SA seksi 334

a. Apakah auditor menyusun dan melakukan prosedur penentuan ada tidak adanya pihak yang memiliki hubungan istimewa?

SA seksi 334 par. 7

Y N N/A

Keterangan*

Lampiran 6

No.

7

Acuan

Tahap Reviu b. Apakah auditor menyusun dan melakukan prosedur identifikasi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa?

SA seksi 334 par . 8

c. Apakah auditor menyusun dan melakukan prosedur pemeriksaan atas transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berhasil diidentifikasi?

SA seksi 334 par. 9-10

Audit atas etimasi akuntansi

SA seksi 342

Jika ada etimasi akuntansi yang di buat oleh manajemen, apakah auditor sudah melakukan evaluasi kepantasan? 8

Permintaan keterangan hukum klien a.

dari

penasihat

SA seksi 337

Apakah ada dokumentasi mengenai pertimbangan auditor atas pelanggaran hukum oleh klien?

SA seksi 317

b. Jika ada kemunginan pelanggaran hukum. 1) Apakah auditor telah mengkomunikasikan dengan pihak–pihak semestinya? 9

10

Pertimbangan auditor atas kemampuaan Enitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya

SA seksi 341

Apakah auditor sudah mengevaluasi ada tidak nya kesangsian besar terhadap kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu yang pantas?

Sa seksi 341 per.2

Pengunaan (jika ada)

ahli/spesialis

SA seksi 336

Apakah auditor telah memperoleh pemahaman tentang sifat pekerjaan yang dilaksanakan oleh sepesialis. Yang mencakup:

SA seksi 336

pekerja

tenaga

1) tujuan dan lingkup spesialis 2) hubungan spesialis dengan klien 3) metode asumsi yang digunakan 4) suatu perbandingan metode atau asumsi yang digunakan di tahun sebelumnya 5) kelayakan pengunaan pekerja spesialis untuk tujuan yang dimaksudkan

Y N N/A

Keterangan*

Lampiran 6

No.

Acuan

Tahap Reviu 6) bentuk dan isi temuan spesialis yang akan memungkinkan auditor untuk membuat evaluasi

b

Apakah auditor telah

SA seksi 336 par. 12

1) memahami metode dan asumsi yang di gunakan oleh spesialis 2) melakukan pengujian semestinya atas data yang disediakan oleh spesialis, dengan memperhitungkan taksiran risiko pengendalian auditor 3) mengevaluasi apakah temuan spesialis mendukung asersi yang berkaitan dalam laporan keuangan. c.

Auditor dilarang mengacu ke pekerjaan atau temuan spesialis.

C

PENYELESAIAN PEKERJA LAPANGAN

1.

Kesimpulan auditor a. Hasil pemeriksaan telah disimpulkan dan di dokumentasikan dalam KKP b. Jika ada kesimpulan selain wajar yang material apakah telah dikomunikasikan ke klien? c.

Jika tidak dikomunikasikan dengan klien, apakah auditor telah menindaklanjutinya dengan tepat dan didokumentasikan?

d. Apakah dalam proses audit terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh tim audit yang berdampak terdapat laporan audit? e.

2.

Jika ya, apakah partner mempertimbangkan pengaruhnya pemberian opini?

telah dalam

Analisa akhir

SA seksi 329 par 22

Apakah auditor sudah melakukan prosedur analitik dalam reviu yang menyeluruh? 3.

Pemeriksaan peristiwa penting setelah tanggal neraca

SA seksi 560

Apakah auditor sudah melakukan prosedur pemeriksaan khusus terhadap kejadian penting

SA seksi 560

Y N N/A

Keterangan*

Lampiran 6

No.

4.

Tahap Reviu

Acuan

setelah tanggal neraca, ada tidaknya peristiwa kemudian yang mungkin memerlukan penyesuaian atau pengungkapan yang cukup penting untuk kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dangan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia ?

par. 12

Reprentasi manajemen

SA seksi 333

a. Apakah auditor memperoleh Surat Representasi dari Manejemen ( SRM) audit

b. Apakah isi SRM telah sesuai dengan SA Seksi 333? c. Apakah tanggal di SRM telah sesuai dengan SA Seksi 333? d. Apakah SRM ditandatangani oleh pihak yang berwenang ? 5

Kertas kerja a. Perencanaan dan supervisi telah didokumunikasikan. b. KKP telah di pisahkan dalam 2 kelompok: Parmanent File (PF) dan Current File (CF). c. Apakah penyajian dalam CF telah terdiri atas Top Schedule ( TS) dan supporting Schedule d. Apakah indeksasi CF telah dilakukan secara sistimasis dan memadai? e. Apakah neraca lajur (worksheet) telah di buat dan didokumentasikan? f. Apakah telah dibuat kesimpulan dalam KKP sesuai tujuan pemeriksaan? g. PF telah dibeli indeks dan daftar isi? h. Apakah PF telah memuat: 1) akte pendirian perusahan dan perubahan; 2) Perubahannya; 3) akte pengangatan direksi /komisaris; dan 4) Perubahan- perubahannya; 5) akte struktur modal perubahannya;

SA seksi 339

Y N N/A

Keterangan*

Lampiran 6

No.

Acuan

Tahap Reviu 6) kontrak/ surat –surat perjanjian penting dan perubahannya; 7) anggaran dasar /angaran rumah tangga; 8) struktur organisasi dan job description; 9) pedoman /sistem akuntansi perusahaan; 10) outline dari SPI. i. Apakah prosedur / atau progam audit yang diharuskan oleh otoritas terkait telah dilaksanakan? j. Apakah auditor telah melakukan prosedur yang memadai untuk menjaga kerahasiaan data klien? k. Untuk perikatan yang mencakup audit kepatuhan atas entitas pemerintahan dan penerima bantuan pemerintah, apakah kertas kerja telah didokumentasikan secara memadai?

F. F.1 1

MASALAH LAINNYA Komunikasi dengan manajemen Apakah pada akhir membicarakan:

audit,

auditor

sudah

a.

kesulitan praktis yang dijumpai dalam pelaksanaan audit.

b.

ketidaksetujuan dengan manajemen berkaitan dengan laporan keuangan.

c.

apakah adjusment audit signifikan perlu disajikan atau tidak dalam laporan keuangan?

2.

Jika ada penyesuaian/ koreksi yang diusulkan auditor, apakah sudah dikomunikasikan dan di terima oleh klien, yang ditandai dengan paraf manejemen klien maupun tingkap atasnya?

3.

Apakah komunikasi tersebut sudah dokumentasikan dalam kertas kerja?

F.2

1.

Komunikasikan auditor lain

auditor

utama

di

dengan

Jika ada bagian audit yang dikerjakan auditor lain, apakah auditor utama sudah melakukan komunikasi tertulis dengan auditor lain

SA seksi 560 par,17 SA seksi 9380, 9543

Y N N/A

Keterangan*

Lampiran 6

No.

Acuan

Tahap Reviu

Y N N/A

Keterangan*

tersebut? F.3

1.

Supervisi

SA seksi 311 par, 11- 14

a. Apakah ada pendokumentasikan supervisi dalam KKP b. jika tidak bagaimana dapat diyakini bahwa pekerjaan asisten telah disupervisi ?

2.

Apakah supervisi telah dilakukan sejak awal audit untuk mengarahkan asisten mencapai tujuan audit?

3.

Selama proses audit, apakah pekerjaan asisten telah benar–benar disupervisi ?

4.

Apakah hasil supervisi ditindaklanjuti/dilengkapi /diperbaiki?

5.

Apakah partner melakukan supervisi terhadap KKP?

6.

Apakah ada posisi Quality Assurance/control dalam KAP, dan bagaimana pelaksanaannya?

telah

Keterangan= * Bila tidak mencukupi gunakan kertas tambahan dengan indeks yang sesuai

Kami telah mengisi kuesioner di atas dengan benar, lengkap dan jelas dan terhadap pernyataan ini kami bertanggung jawab sepenuhnya.

Tanggal : Partner : (nama, tanda tangan dan Stempel KAP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA,

ttd. Anwar Nasution

Lampiran 7 AP

:…………………………

KAP

:…………………………

OBYEK

: LK PT…………TB…..

CHECKLIST PELAPORAN A

Laporan Auditor

1.

Laporan auditor wajar tanpa pengecualian (bentuk baku)

SA seksi 508 par 8

a. Suatu judul yang memuat kata independen. b. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan auditor telah diaudit oleh auditor. c. Suatu pernyataan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

PSP 03 par 10

d. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas auditnya. e. Suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan SPKN yang ditetapkan BPK. f.

Suatu pernyataan bahwa standar pemeriksaan tersebut mengharuskan pemeriksa merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

g. Suatu pernyataan bahwa audit meliputi : −

pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti– bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan;

−

penentuan prinsip akuntansi yang di gunakan dan etimasi–etimasi signifikan yang dibuat manajemen;

−

penilaian penyajian laporan keuangan

PSP 03 par 07

Lampiran 7 secara keseluruhan. g.

Suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa audit yang dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat.

h. Suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahan pada tanggal neraca dan hasil usaha dan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. .

i.

Jika pemeriksa menerbitkan laporan kepatuhan, apakah laporan hasil pemeriksaan telah memuat satu paragraf yang merujuk kepada laporan tersebut?

j.

Tanda tangan nama rekan nomor izin Akuntan Publik, nomor izin usaha KAP.

PSP 03 par.12

k. Tanggal laporan auditor. 2.

Untuk perikatan audit tahun pertama apakah pertimbangan pelaporan sudah sesuai dengan SA seksi 323 par 12-15?

SA seksi 323 Par. 12-15

3.

Untuk laporan auditor yang dibuat dalam bahasa Inggris. Apakah sudah di cantumkan health waming legend?

SA seksi 9508 par.33-34

4.

Jika terdapat informasi tambahan yang menyertai laporan keuangan pokok apakah pelaporan sudah sesuai dengan SA seksi 551 par. 6?

SA seksi 551 par.6

5.

Apakah tanggal laporan audit sama dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan?

6.

Jika laporan audit bertanggal ganda, apakah telah didukung dengan kertas kerja yang memadai?

7.

apakah temuan pemeriksaan telah disajikan secara lengkap sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yang dapat meliputi unsur-unsur kondisi, kriteria, akibat dan sebab?

8.

Apakah temuan pemeriksaan berkaitan dengan kecurangan dan atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan telah dikomunikasikan dengan komisaris dan komite audit dan komunikasi tersebut telah didokumentasikan?

PSP 03 par 14

Lampiran 7

Apabila ditemukannya kecurangan ataupun penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan, apakah pemeriksa telah mengkomunikasikannya kepada BPK?

PSP 03 par 17.

9.

Apakah pemeriksa telah melaporkan kelemahan pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”

PSP 03 par 20

10.

Apakah laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketidakpatutan telah dilengkapi tanggapan dari pejabat yang berwenang?

PSP 03 par 24

11.

Apakah laporan telah didistribusikan tepat waktu sesuai dengan perikatan dan peraturan perundangundangan?

PSP 03 par 33

B

Laporan keuangan

1.

Apakah bentuk laporan keuangan telah sesuai dengan standar yang berlaku?

2

Apakah pengungkapan secara keseluruhan telah memadai?

3.

Apakah draft report auditan sudah ditandatangani olah direksi auditee?

Keterangan * = Bila tidak mencukupi gunakan kertas tambahan dengan indeks yang sesuai

Anggota Tim Evaluasi

(Nama NIP.

)

Direviu oleh: Ketua Tim Evaluasi

(

nama NIP.

)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA,

ttd. Anwar Nasution

Lampiran 8

Kop KAP

Jakarta,

No Lampiran Hal

20...

: : : Penyampaian Representative Letter

Kepada Yth. Auditor Utama Keuangan Negara ….. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Di Jakarta Kami telah mengaudit laporan keuangan PT [………..] untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 200X. Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan evaluasi BPK terhadap pelaksanaan pemeriksaan kami atas laporan keuangan PT ……..(nama klien) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 200X. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas pernyataan pendapat atas laporan keuangan PT.... …. Tahun Buku ….., berdasarkan audit kami. Kami menegaskan, berdasarkan keyakinan dan pengetahuan terbaik kami, representasi berikut ini telah kami buat kepada Saudara selama evaluasi saudara: 1. Kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan SPKN. 2. Kami telah merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. 3. Pemeriksaan yang kami lakukan meliputi: a. pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan; b. penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen; c. penilain terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan;dan d. pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta ketidakpatutan. Kami yakin bahwa pemeriksaan kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat.

Lampiran 8

4. Kami telah mematuhi semua persyaratan dalam surat perjanjian/surat perikatan. 5. Kami telah menyediakan kepada Saudara semua dokumentasi pemeriksaan dan data lain yang berkaitan. 6. Tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan maupun ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan yang tidak kami ungkapkan. 7. Tidak terdapat kelemahan dalam pengendalian intern atas laporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan, yang tidak kami ungkapkan. 8. Kami telah mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan. 9. Kami telah merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan. 10. Kami telah menyampaikan temuan berkaitan dengan kecurangan maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun ketidakpatutan yang signifikan kepada BPK RI untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku di BPK RI.

KAP ………….. ttd

Managing Partner

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd. Anwar Nasution

Lampiran 9 HASIL EVALUASI Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan PT [nama ………] Tahun Buku [20XX] Berdasarkan Surat Tugas No......................................Tanggal...........kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan PT.................... yang dilakukan oleh − Nama Akuntan Publik : − Nama KAP : dengan hasil sebagai berikut:

Langkah Evaluasi

Temuan

Signifikasi

a.

Evaluasi atas kualifikasi Akuntan Publik serta anggota tim pemeriksa

Ada Tidak

/

b.

Evaluasi atas persyaratan independensi

/

c.

Evaluasi atas surat perikatan/kontrak

d.

Evaluasi atas penerapan SPM

e.

Evaluasi atas perencanaan audit

f.

Evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan

g.

Evaluasi atas pelaporan

Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak

/ / / / /

Signifikan / Tidak Signifikan Signifikan / Tidak Signifikan Signifikan / Tidak Signifikan Signifikan / Tidak Signifikan Signifikan / Tidak Signifikan Signifikan / Tidak Signifikan Signifikan / Tidak Signifikan

Temuan atas ketidakpatuhan terhadap standar pemeriksaan dan kebijakan BPK RI yang signifikan, terlampir. Usulan simpulan yang diberikan 1. Kesesuaian dengan standar pemeriksaan : (pilih) a. Sesuai Standar Pemeriksaan b. Tidak sepenuhnya sesuai standar pemeriksaan c. Tidak sesuai standar pemeriksaan 2. Pengaruh terhadap opini : (pilih) a. Tidak berpengaruh terhadap opini. b. Kemungkinan berpengaruh terhadap opini c. Berpengaruh terhadap opini

Ketua Tim Evaluasi (……………………….) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA,

ttd. Anwar Nasution

Lampiran 10

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Jl. Gatot Subroto No. 31 Telp. 5704395 Fax. (021) 5735869 Jakarta Pusat 10210

Nomor Lampiran Sifat Perihal

: : : :

Jakarta, 1 (satu) berkas Laporan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan keuangan (Konsolidasian) PT ..... oleh KAP .......

............. 200..

Kepada Yth. DPR-RI Di Jakarta

Bahwa berdasarkan tugas konstitusional BPK-RI yang tertuang dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).....atas Laporan Keuangan PT .... untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 200..yang laporannya telah disampaikan kepada kami. Akuntan publik bertanggung jawab terhadap Opini atas laporan keuangan serta hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. Kami melakukan evaluasi dengan tujuan untuk mengambil simpulan bahwa berdasarkan prosedur evaluasi yang kami lakukan, tidak ada satupun yang kami ketahui yang menyebabkan kami percaya bahwa pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan oleh akuntan publik tidak dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan kebijakan yang ditetapkan BPK-RI. Kami melaksanakan evaluasi berdasarkan pedoman evaluasi yang ditetapkan oleh BPK RI. Evaluasi yang kami lakukan terbatas pada permintaan keterangan kepada pemeriksa, analisa terhadap laporan hasil pemeriksaan dan laporan keuangan, analisa terhadap kecukupan prosedur audit, pengamatan terhadap kelengkapan Kertas Kerja Pemeriksaan dan prosedur analitik yang diterapkan atas

Lampiran 10

data keuangan. Lingkup evaluasi jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*) yang ditetapkan BPK RI dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas posisi keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberikan pendapat semacam itu. Berdasarkan evaluasi kami, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan oleh KAP yang kami sebutkan di atas tidak dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*) yang ditetapkan BPK RI. Namun kami mencatat masalah-masalah tertentu berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan yang perlu menjadi perhatian disertai dengan saran perbaikannya yang kami kemukakan pada lampiran A laporan ini. Demikian kami sampaikan untuk mendapat perhatian sebagai mestinya. Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ANGGOTA/PEMBINA AUDITAMA KN .....

........................................... Tembusan: 1. Yth. Wakil Ketua BPK-RI (tanpa lampiran); 2. Yth. Menteri BUMN Republik Indonesia 3. Yth.Menteri Keuangan Republik Indonesia; 4. Yth. Dewan Komisaris PT..................................; 5. Yth. Direksi PT..................................................; 6. Yth. KAP............................................................: 7. Yth. Dewan Kehormatan IAI; (bila terdapat pelanggaran yang signifikan); 8. Pertinggal. Keterangan: * untuk tahun buku 2006 masih menggunakan Standar Audit Pemerintah

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd. Anwar Nasution

ILUSTRASI 1 : LAPORAN YANG TIDAK DIMODIFIKASI UNTUK EVALUASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN OLEH AKUNTAN PUBLIK

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ================================================================= Nomor : Jakarta, …….. 2008 Lampiran : 1 (satu) berkas Sifat : Kepada Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Yth. Dewan Perwakilan Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Rakyat Republik Indonesia Keuangan.......... Di Jakarta Tahun ...... Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 6 ayat (4), BPK telah melaksanakan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP) ….. atas Laporan Keuangan PT. …..(Perusahaan) untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 200.. yang laporannya

ditandatangani

oleh

……………….(Akuntan

Publik).

BPK

melaksanakan evaluasi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BPK. Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan tersebut adalah tanggung jawab Akuntan Publik, dan laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajemen Perusahaan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai apakah pelaksanaan pemeriksaan oleh Akuntan Publik atau KAP sudah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK. Berdasarkan evaluasi, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan oleh KAP yang kami sebutkan di atas tidak dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*) yang ditetapkan BPK RI.

Demikian BPK sampaikan untuk mendapat perhatian sebagai mestinya. Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ANGGOTA/PEMBINA AUDITAMA KN ...

…………………………….. Tembusan: 1. Wakil Ketua BPK-RI (tanpa lampiran); 2. Menteri BUMN Republik Indonesia; 3. Menteri Keuangan republik Indonesia; 4. Dewan Komisaris PT………………......; 5. Direksi PT……………………………...; 6. AP…………………………………….; 7. Dewan Kehormatan IAI; (bila audit tidak dilaksanakan sesuai standar); 8. Ketua Umum IAPI; 9. Pertinggal

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA,

Anwar Nasution

ILUSTRASI 2 :

LAPORAN YANG DIMODIFIKASI UNTUK EVALUASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN OLEH AKUNTAN PUBLIK

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ================================================================= Nomor : Jakarta, …….. 2008 Lampiran : 1 (satu) berkas Sifat : Kepada Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Yth. Dewan Perwakilan Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Rakyat Republik Indonesia Keuangan …… Di Jakarta Tahun …… Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 6 ayat (4), BPK telah melaksanakan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP) ….. atas Laporan Keuangan PT. …..(Perusahaan) untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 200.. yang laporannya

ditandatangani

oleh

……………….(Akuntan

Publik).

BPK

melaksanakan evaluasi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BPK. Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan tersebut adalah tanggung jawab Akuntan Publik, dan laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajemen Perusahaan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai apakah pelaksanaan pemeriksaan oleh Akuntan Publik atau KAP sudah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK. Berdasarkan evaluasi, BPK menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. .. 2. .. Oleh karena itu BPK berpendapat bahwa pelaksanaan pemeriksaan oleh KAP tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SPKN. Demikian BPK sampaikan untuk mendapat perhatian sebagai mestinya. Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ANGGOTA/PEMBINA AUDITAMA KN ..

…………………………….. Tembusan: 10. Wakil Ketua BPK-RI (tanpa lampiran); 11. Menteri BUMN Republik Indonesia; 12. Menteri Keuangan republik Indonesia; 13. Dewan Komisaris PT………………......; 14. Direksi PT……………………………...; 15. AP…………………………………….; 16. Dewan Kehormatan IAI; (bila audit tidak dilaksanakan sesuai standar); 17. Ketua Umum IAPI; 18. Pertinggal

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA,

ttd. Anwar Nasution

ILUSTRASI 3 : LAPORAN YANG DIMODIFIKASI UNTUK EVALUASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN OLEH AKUNTAN PUBLIK

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ================================================================= Nomor : Jakarta, …….. 2008 Lampiran : 1 (satu) berkas Sifat : Kepada Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Yth. Dewan Perwakilan Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Rakyat Republik Indonesia Keuangan (Konsolidasian) Di Jakarta

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 6 ayat (4), BPK telah melaksanakan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP) ….. atas Laporan Keuangan PT. …..(Perusahaan) untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 200.. yang laporannya

ditandatangani

oleh

……………….(Akuntan

Publik).

BPK

melaksanakan evaluasi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BPK. Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan tersebut adalah tanggung jawab Akuntan Publik, dan laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai apakah pelaksanaan pemeriksaan oleh Akuntan Publik atau KAP sudah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK. Berdasarkan evaluasi, BPK menemukan hal-hal sebagai berikut: 1. .. 2. .. Oleh karena itu BPK berpendapat bahwa pelaksanaan pemeriksaan oleh KAP tersebut tidak sesuai dengan SPKN.

Demikian BPK sampaikan untuk mendapat perhatian sebagai mestinya. Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ANGGOTA/PEMBINA AUDITAMA KN ...

…………………………….. Tembusan: 19. Wakil Ketua BPK-RI (tanpa lampiran); 20. Menteri BUMN Republik Indonesia; 21. Menteri Keuangan republik Indonesia; 22. Dewan Komisaris PT………………......; 23. Direksi PT……………………………...; 24. KAP…………………………………….; 25. Dewan Kehormatan IAI; (bila audit tidak dilaksanakan sesuai standar); 26. Pertinggal

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA,

ttd. Anwar Nasution