2008

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 190/PMK.0I/2008 TENTANG PEDOMAN PENE TAPA.N,E VALUASI, PENILAIAN, KENAIKAN DAN PENURUNANJABATAN DAN PERINGKAT BAGI PEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DEPARTEMENKEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN 2008

MENIERIKEUANGAN REPUTILIK INDONESIA

sAt,tNAtl PERATURANMENTERIKEUANGAN NOMOR r90 lPMK.0rl2008 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN, EVALUASI, PENILAIAN KENAIKAN DAN PENURUNAN JABATAN DAN PERINGKATBAGI PEMANGKU'ABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DEPARTEMENKEUANGAN MENTERI KEUANGAN Menimbang

:

bahwa dalam rangka m'emberikan keseragamandalam melakukan penetapan, evaluasi, penilaian, kenaikarL dan penurunan jabatan dan peringkat bagi pemangku iabatan Pelaksana di lfigkungan Departemen Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenalkan dan Penurunan fabatan dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan;

Merrgingat

I

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 7974 b;nbrng Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tarnbahan Lembaran Neg:ara Republik lndonesia Nomor 3041), sebagaimana tehh diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun L999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Kepuhrsan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2S9/KMK.0I./200T tslnb;ngPeringkat |abatan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/I<MK.0L/2008;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 375/KMK.01/UP.n/2A07 bntang PendelegaslanWewenang Kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan DepartemenKeuanganUntuk MenetapkanPeringkat]abatanBagiPelaksana di Lingkungan Masing-masingsebagaimanatelah diubah denganKepuhrsan MenberiKeuanganNomor35,/KMK.Ol/ 2008; 5. KeputusanMenteri KeuanganNomor 24/KMK.A/2008 tentangReformasi BirokrasiDepartemenKeuanganTahunAnggaran2008; MEMUTUSKAN: MenCbpKAN:

PERATURANMENTERIKEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN' EVALUASI, PENILAIAN, KENAIKAN DAN PENURUNAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DEPARTEMENKEUANGAN.

KEUANGATI MENTERI REPUBLIK INDONESIA

-2-

BABI KETENTUANUMUM Pasal1 Dalam Perafuran Menteri Keuanganini yang dimaksud dengan : L. Kompetensi Teknis Pelaksana adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan yang dinfliki oleh seorang Pelaksana yang terkait dengan bidang tugas pekeriaannya. 2. PejabatPenilai,adalah kelompok pejabat yang bertugas melakukan penilaian atas hasil evaluasiiabatan dan peringkat bagi pemangku iabatan Pelaksana. 3. Unit organisasi adalah unit organisasieselon I, eselon II, eselon III, eselon[V dan eselonV di lingkungan DepartemenKeu€rngan. BAB II PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DANPERINGKATNYA Pasal2 (1) Penetapan iabatan dan peringkat bagi Pelaksana didasarkan pada Kompetensi Teknis Pelaksanayang bersangkutan. (2) Pelaksana yang telah ditetapkaa jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas sesuai dengan uraian jabatannya dan dapat berdasarkanpenugasanatasan, (3) jabatan dan peringkat bagi Pelaksanaadalah sebagaimanatercantum dalam Lampiran I Perafuran Menteri Keuangan ini. Pasal3 Penetapaniabatan dan peringkat bagi Pelaksanaterdiri dari: a. Penetapan iab.atandan peringkat untuk pertama kali; dan b. Penetapankembali dalam jabatandan peringkatnya. Pasal4 Pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkabrya untuk pertama kali sebagaimanadimaksud dalam Pasal3 huruf a meliputi: a. Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan yang tidak menduduki jabatan struktural ataupun jabatan fungsional dan belum mempunyai iabatan dan peringka! b. Pegawai pindahan dari luar DepartemenKeuangan; c. Pejabat struktural/fungsional yang non job karena hukuman yang menjadi Pelaksana; d. Pegawai yang dimutasi dari jabatan shuktural/fungsional meniadi Pelaksana;dan e. Pegawai Departemen Keuangan yang dipekerjakan/diperbantukan yang belum memperoleh jabatan dan peringkat dan kemudian kembali ke Departemen Keuangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal5 (1) Pelaksanasebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, jabatan dan peringkatrya ditetapkan 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan ruangnya. (2) Pelaksana sebagaimatra dimaksud dalam Pasal 4 huruf c jabatan dan peringkabrya ditetapkan: a. pada peringkat 12,bagi mantan peiabat eselon I dan eselonII; b, dua tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan ruangnya, bagi mantan pejabat eselon III, eselon [V, dan peiabat fungsional, (3) Ketentuan jabatan mengenai pegawai yang dimutasi dari struktural/fungsional menjadi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 huruf d, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan terseridiri. (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, jabatan dan peringkahrya dit€ tapkan: a. pada peringkat 12, bagi pejabat yang ditugastan di luar negeri pada lemba ga internasional; b. pada peringkat 12,bagi pejabatfungsional dengan peringkat L2 ke atas; c. sama dengan peringkat pada jababn fungsionalnya bagi pejabat fungsional denganperingkat di bawah 12; d. dua tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan ruarignya, bagi Pelaksana. Pasal6 Pelaksana yang ditetapkan kembali dalam jabatan dan peringkatnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal3 huruf b meliputi: a. Pelaksana yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Departemen Keunngan yang semula telah memiliki jabatan dan peringka! b. Pelaksana yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat kemudian diperbantukan/dipekerjakan dan kembali ke Departemen Keuangan; c. Pelaksana yang mengalami kenaikan/penurunan jabatan dan peringkat

berdasarkan hasilpenilaian; d. Pelaksana yangterkenahukumandisiplin penurunanpangkabdan e. Pejabat shuktural, Pejabat fungsional, atau Pelaksana yang telah memiliki iabatan dan peringkat yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kemudian kembali ke Departemen Keuangan PasalT (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, b, c, dan 4 penetaPan kemtat jabatan dan peringkatnya ditetapkan sesuai dengan Iormasi yang ada dengan mempertimbangkan iabatan dan peringkat tetakhir serta kompetensi pada iabatanyang akan diberikan" (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e iabatan dan peringkatnya ditetapkan 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan ruangnya.

MENTERI KzuANGAN REPUBILJK INDONESIA

(3) Pelaksanayang dimutasi dalam lingkup 1 (satu) unit eselonII di lingkungan Departemen Keuangan diberikan peringkat jabatan yang sama dengan peringkat jabatansebelumnya. Pasal8 (1) Pegawai yang menduduki jabatan shuktural yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, jabatan dan peringkatnya ditetapkan pada peringkat iabatan Pelaksana tertinggi yaitu 12 (dua belas), berlaku mulai pada bulan perbamasaatmelaksanakantugas trdlaiar. (2) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dan Pelaksana yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bularl iabatan dan peringkabrya ditetapkan sebagaiberikut a. bagi Pelaksana diberikan peringkat yang sama, berlaku mulai pada bulan pertama saatmelaksanakantugas belajar; b. bagi pejabat fungsional yang telah ditetapkan peringkahrya sampai dengan peringkat 12 (dua belas),diberikan peringkat yang sama dengan peringkat sebelumnya,bedaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakantugas belajar; c. bagi pejabat fungsional yang telah ditetapkan peringkahrya di aas peringkat 12 (dua belas), diberikan peringkat 12 (dua belas)' berlaku mulai pada bulan Pertamasaatmelaksanakantugas belajar. Pasal9 (1) Jabatan dan peringkat bagi Pelaksana ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuaidengan ketentuan yang berlaku. (2) Pejabat yang berwenang sebagaimanad.imaksud pada ayat (1) menehpkan Pelaksana dalam jabatan dan peringkahrya dalam bentuk Kepufusan sesuai contoh format sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran [I Peraturan Menteri Keuangan ini. BAB III

EVALUASIPELAIGANADALAMJABATANDAN PERINGKATNYA Pasal10 Atasan langsung Pelaksana melakukan evaluasi terhadap Pelaksana setiap 6 (enam) bulan secaraperiodik, yaitu pada bulan Ianuari sampai dengan bulan Juni dan butan ]ull sampai dengan bulan Desember. Pasal11 (1) Evaluasi Pelaksana dalam jabatan dan peringkahrya dilakukan atas dasar penilaian 3 (tiga) komponen yang meliputi : a. PelaksanaanPekerjaandengan bobot penilaian 40%; b. Disiplin Kehadiran denganbobot penilaian 30%; dan c. Sikap dan Perilaku Terhadap Pekerjaandengan bobot penilaian 30%'

KEUANGAN MENTERI FEPUBUKINDONESIA

(2) Hasil evahrasisebagaimanaciimaksudpada ayat (1) dituangkan sesuai format dan contoh sebagaimanaditetapkan dalarn Lampiran IiI peraturan Menteri Keuangarrini. Pasal12 (1) Pada awal periode evaluasi, setiap atasan langsung wajib menetapkan rencana kinerja bagi Pelaksanayang akan dievaluasi, dengan *".tggu.tlkurt tabel PelaksanaanPekeriaanpada huruf A Lampiran III peraturan Menteri Keuanganini. (2) Penilaian terhadap komponen PelaksanaanPekerjaan dilakukan berdasarkan indikator pencapaianatau realisasiatasrencana kinerja yang telah ditetapkan sebagaimanadimaksud pada ayat (1). Pasal13 (L) Penilaian terhadap kornponen Disiplin Kehadiran dilakukan berdasarkan 2 (dua) indikator Kedisiplinan sesuai dengan tabel Disiplin Kehadiran pada huruf B Lampiran III PerahrranMenteri Keuangan ini, (2) Indikator Kedisiplinansebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Ketidakhadiran: 1) tanpa keterangan yang sah untuk satu hari kerja, nilainya dikurangi 5% dan setiap Keterlambatan (TL) atau Pulang Sebelum Waktunya (PSW)masing-masing nilainya d ikurangi L,25"/o ; 2) denganketeranganyang sah,yang meliputi: a) Alasansakit dibuktikan dengansurat keterangaadokter; b) Ijin/TL/PSW secaratertulis karena alasan penting yang disetujui atasan langsung, dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini. b. Kepatuhan selama jam keria, dinilai dari keberadaan di tempat tugas, diberikan nilai: ' 1) 100,apabilaselaluberadadi tempat hrgas; 2) 70 - 99, apabilasangatsering berada di tempat tugas; 3) 40 - 69, apabila sering beradadi tempat tugas; 4) 1 - 39, apabila kadang-kadangberada di tempat tugas; dan 5) 0, apabila tidak pernah berada di tempat tugas. Pasal14 (1) Penilaian terhadap komponen Sikap dan Perilaku Terhadap Pekerjaan ' dilakukan berdasarkan rata-rata dari 4 (empat) indikator Sikap dan Perilaku Terhadap Pekerjaan sesuai dengan tabel Sikap dan Perilaku Terhadap Pekerjaanpada huruf C Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

fuIENTERI I(EUANGAN NEPUBUK INDONESIA

(2) Indikator Sikap cian Perilaku 'Ierhadap Pekerjaansetragaimanaclirnaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. 1'anlirlungjan'ab terhaclappekerjaan,diberikan nilai : 1) 100, apabila selalu rnenl,elesaikanpekeriaan dengan baik dan tepat waktn; 2) 70 - 99, apabila sangatsering men]'elesaikanpekerjaandengan baik dan tepat n'akhr; 3) 40 - 69,apabilaseringmenyelesaikanpekerjaandenganbaik dan tepat waktu; 4) 1 - 39, apabila kadang-kadangmenyelesaikanpekerjaandenganbaik dan tepat waktu; dan 5) 0, apabila ticlak pernah menyelesaikanpekerjaan dengan baik dan tepatwaktu. ti. Kerja samadalam rnelaksanakan tugas,cliberikannilai: 1) 100, apabila selalu mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mervuiudkanhasil; 2) 70 - 99, apabilasangatsering mamPu bekerjasama denganorang lain untuk mewuiudkan hasil; 3) 40 - 69, apabilasering mampu bekerjasama dengan orang lain untr-rk mewujudkan hasil; 4\ 1 - 39,apabilakadang-kadangnarnpu bekerjasamadenganorang lain nnhrk mervnjudkanhasil; 5) 0, apabila tidak pernahrlarnpu bekerjasarnadehgan orang lain untuk mewujudkan hasil. . c. Prakarsa/inisiatifdalam bekerja,diberikan nilai : 1) 100, apabila selalu merniliki gagasan,inisiatiJ, dan terobosan terhadap pekerjaan; 2) 70 - 99, apabila sangat sering rnerniliki gagasan, inisiatif, dan terobosanterhadappeke{aan; 3) 40 - 69, apabila sering memiliki gagasan, inisiatif, dan terobosan' terhadappekerjaan; 4) 'I - 39, apabila kadang-kadang rnemiliki gagasan/ inisiatif, dan terobosanterhadappekerjaan;dan s) 0, apabila tidak pernah memiliki gagasan, inisiatif, dan terobosan terhaclap pekerjaan d. Integritas,secarakualitatif rata-ratadinilai dari indikator : 1) 100, apabila selalu mempertahankan kejujuran dan nremegang teguh kode etik; 2) 7A - 99, apabila sangat sering mempertahankan kejujuran dau memegangteguh kode etik; 3) 40 - 69, apabila sering mernpertahankan kejujuran dan memegang teguh kode etik; 4) 1 - 39, apabila kadang-kadang mempertahankan keiuiuran dan memegangteguh kode etik; dan 5) 0, apabila tidak pernah mempertahankan kejuiuran dan memegang ' teguh kode etik.

MENTEHIKEUANOAN FEPUBLIK INDONESIA

-7-

PasalL5 Ifuiteria total nilai tertimbang atashasil evaluasi adalah sebagaiberikut: a. bernilai bait apabila memiliki nilai antara 90 sampai dengan L00; b. bernilai sedang,apabila memiliki nilai antara 70 sampai dengan 89; dan c. bernilai kurang apabila memiliki nilai 69 ke bawah. PasalL6 (t) Hasil evaluasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 bersifat rahasia dan tidak dapat' diakses oleh siapapun, kecuali pejabat yang meftIngani kepegawaian pada unit tersebutdan PejabatPenilai. (2) Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketenfuan: a. atasan langsung Pelaksana menyampaikan kepada pimpinan unit organisasi Pelaksanayang bersangkutansecaraberjenjang; b. hasil evaluasi disimpan unhrk sementara pada unit yang menangani kepegawaian sebagaibahan penilaian oleh PejabatPenilai; dan c, hasil evaluasi disampaikan kepada Pejabat Penilai oleh pimpinan unit yang menangani kepegawaian,setelahmelalui 2 (dua) periode evaluasi. (3) Hasil evaluasi bagi Pelaksana yang mengalami mutasi dan belum digunakan sebagai dasar penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian pada unit yang baru. BAB TV PENILAIAN PELAKSANA DALAM IABATAN DAN PERINGKATNYA Bagian Pertama PejabatPenilai Pasal17 (1) Pejabat Penilai melakukan penilaian atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal16. (2) Dalam rangka penilaian sebagaimanadimaksud pada ayat (1), PejabatPenilai mempunyai tugas sebagaiberikut: ' a. melakukan penilaian atashasil evaluasi yang fisampaikan oleh pimpinan unit yalg menangani kepegawaian; b. melakukan penilaian terhadap Pelaksanayang baru dimutasi antar unit eselonII; dan c. merekomendasikanpenetapaniabatan dan peringkat bagi Pelaksana. Pasal18 Penilaian unhrk Pelaksanapada: a - E Kantor Pusat, dilakukan oleh PejabatPenilai Kantor PusaE 5. Z tnstansi Vertikal, dilakukan oleh PejabatPenilai Instansi Vertikal; dan PelaksanaTeknis. c. tf Unit PelaksanaTeknis, dilakukan oleh PejabatPenilai Unit

KEUANGAN MENTERI INDONESIA REPUBLIK

-8Pasal19 (1) Peiabat Penilai Kantor Pusat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari: a. PejabatEselon II unit yar-rgbersangkutan,,sebagaipimpinan sidang; b. PejabatEselonIII atasanPelaksanayang bersangkutan; c. Seluruh Pejabat Eselon III lainnya dalam lingkup Eselon II yang bersangkutan; dan d. Pejabat Eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masingmasing unit eselonI. (2) Khusus pada lnspektorat lenderal,,PejabatPenilai Kantor Pusat terdiri dari: a. SekretarisInspektorat ]enderal, sebagaipimpinan sidang; b. Pejabateselon Il atasanPelaksanayang bersangkutan; dan c. Seluruh PejabateselonIII pada SekretariatInspektorat jenderal. (3) PejabatPenilai Instansi Vertikal sebagaimanadirnaksud dalam Pasal18 huruf .b terdiri dari: a. Untuk Pelaksanadi lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselonII : 1) PejabateselonII unit yang bersangkutan sebagaipimpinan sidang; 2) PejabateselonIII atasanPelaksanayang bersangkutan; 3) Minimal 2 (dua) orang pejabat eselonIII lainrrya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan;dan 4) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselonII. b. Untuk Pelaksanadi lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselonIII : L) PejabateselonIII unit yang bersangkutan,sebagaipimpinan sidang; 2) PejabateselonIV atasanPelaksanayang bersangkutan; 3) Minimal 2 (dua) orang pejabat eselon[V lairurya dalam lingkup eselon III yang bersangkutan;dan 4) Pejabat eselon lV yang membidangi urusar-r kepegawaian pada masing-masing unit eselonIII. c. Untuk Pelaksana di lingkungan lnstans. Vertikal setingkat eselon IV di

lingkunganDJP(KP2KP/KPa) : 1) Pejabat eselon IV (Kepala KP2KP/KP4) yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang; 2) Pejabat eselon IV (Kepala KP2KP/KP4) atasan Pelaksana y€tng bersangkutan; clan 3) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada KPP yang menjadi atasannya. d, Unhrk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon fV di lingkungan DJBC (KPPBCTipe B) : L) PejabateselonIV unit yang bersangkutan sebagaipimpinan sidang; 2) PeiabateselonV atasanPelaksanayang bersangkutan; 3) Pejabat eselon V yang lainnya dalam lingkup eselon IV yang bersangkutan; dan

fuIENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

4) Pejabat eselon V yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masingunit eselonIV. (4) PejabatPenilaiUnit PelaksanaTeknissebagaimanadirnaksud dalam Pasal19 huruf c terdiri dari: a. Untuk Pelaksanadi lingkunganUnit PelaksanaTeknis setingkateselonII: 1) PejabateselonII unityang bersangkutan,sebagaipimpinan sidang; 2) PejabateselonIII atasanPelaksanayang bersangkutan; 3) PejabateselonIII lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan 4) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon Il. b. Untuk Pelaksana di lingkungan

Unit Pelaksana Teknis setingkat Eselon

III: 1 ) PejabateselonIII unit yang bersangkutan,sebagaipimpinan sidang; 2) Pejabateselon[V atasanPelaksanayang bersangkutan; PejabateselonIV lainnya dalam lingkup eselonIII yang bersangkutan; dan 4) Peiabat eselon lV yang membidangi trrusan kepegawaian pada masing-masingunit eselonII I. BagianKedua Tata CaraPenilaian Pasal20 (1) PejabatPenilai melakukan sidang penilaian sesuai dengan kebutuhan, paling kurang 1 (satu) tahun sekali atas hasjl evaluasi sebagaimanatersebut pada Pasal16 ayat (4). (2) Sidang penilaian dapat dilaksanakanapabila dihadiri oleh paling kurang 50% + 1,dari iurnlah PeiabatPenilai. (3) Pejabat Penilai melakukan

penilaian

atas hasil

evaluasi dalam

sidang

penilaian. (4) Hasil sidang penilaian PeiabatPenilai sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam format dan contoh Berita Acara Hasil Penilaian dan Lampiran Berita Acara Hasil Penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V PeraturanMenteri Keuangan ini. . (5) Berdasarkanhasil sidang penilaian sebagaimanadimaksud pada ayat (3), PejabatPenilai menyusun surat rekomendasi penetapanPelaksana untuk: a, kenaikan iabatan dan peringkat bagi Pelaksanayang telah dievaluasi; b, penurunan jabatan dan peringkat bagi Pelaksanayang telah dievaluasi; atau c. Pelaksanatetappadajabatandan peringkabrya.

KEUANGAN I'4ENTEHI FEPUBLIK]NDONESIA

(5) l-embar asli hasil evaluasi yang telah dilakukan penilaian disimpan dalam dosir pegawai yang bersangkutan,bersifat rahasiadan tidak dapat diakses oleh siapapun kecuali pejabat yang menangani kepegawaian pada unit tersebutclanPejabatPenilai. Pasal2l (1) Pejabat Perrilai wajib rnenyarnpaikan surat rekomendasi sebagaimana climaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dengan dilampiri Berita Acara Hasil Penilaian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2O ayat (4) kepada pejabat yang berwenang rnenetapkanPelaksanadalam iabatandan peringkat sesuai ketentuanyang berlaku. (2) Surat rekornendasisebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuat sesuaicontoh Surat RekomendasiPejabatPenilaisebagaimanaditetapkandalam Lampiran VI PerafuranMenteri Keuanganini. Pasal22 Khusus rekomendasiyang disampaikanoleh PejabatPenilai Instansi Vertikal setingkat eselon III dan eselonIV, perlu diharmonisasikan oleh pejabateselonIII yang menangani bidang kepegawaian di lingkungatr Kantor Wilayah yang bersangkutan. Pasal23 (1) Peiaksana dapat direkomendasikan kenaikan iabatan dan peringkahrya setingkat lebih tinggi oleh PeiabatPenilai apabila memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus. (2) Kriteria umum yang harus diper-ruhioleh Pelaksanasebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kompetensi teknis sesuaidengan kompeterrsiyang dipersyaratkanpada jabatanyang diusulkan; b. syaratjabatanpada jabatanyang diusulkan; c. telah melaksanakan tugas paling kurang 2 (dua) tahun pada peringkat jabatanyang lama; dan cl. tidak sedangmenjalani hukuman disiplin. dimaksudpada ayat (1) mengacupada: (3) Kriteria khusus sebagaimana a. penilaian 3 (tiga) komponen sebagaimanadimaksud dalam Pasal11; dan b. jumlah total nilai tertimbang bernilai baik yaitu antara 90 sampai dengan 100 sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15, selama 4 (empat) periode evaluasiberfurut-turut. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf c Kenaikan Pangkat d.anayat (3), bagi Pelaksanayang lulus Ujian Penyesuaiar-r Tugas Belaiar (S2lS3) (UPKP), atau Diploma III atau IV Kedinasan, atau dapat dinaikan jabatan dan peringkahrya 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila (salrltahun setelahtulus UPKP, atau Diploma III atau IV kedinasan, atau 1 ,--+-Tugas Belfrr (S2lS3) dan memiliki total nilai tertimbang bernilai baik yaitu antara 90 sampaidengan100.

MENTEHI KEUANGAN HEFUBLIK INDONESIA

-11-

Pasal24 Pelaksana dapat direkomendasikan penurunan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih rendah oleh pejabat penilai apabila nilai rata-rata eetiap komponen pada kriteria khusus bernilai 69 ke bawah serama 4 (empat) kaii periode penilaian atau evaluasiberturut-turut. Pasal25 Rekomendasi penetapan Pelaksana yang baru dimutasi antar unit eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal 7z ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mempertimbangkan jabatan dan peringkat terakhir dan hasil evaluasi pada unit eselonll sebelumnya. BAB V KENAIKAN DAN PENURUNAN ]ABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA Pasal26 (1) Pelalsana dapat dinaikan atau diturunkan jabatandan peringkatnya. (2) Dalam menetapkan kenaikan atau penurunan jabatan dan peringkat Pelaksana sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang wajib memperhatikan rekomendasi dari Peiabat Penilai dan formasi yang ada. (3) Penetapan kenaikan atau penurunan jabatan dan peringkat Pelaksana bersifat final. (4) Kenaikan atau penurunan jabatan dan peringkat Pelaksanaditetapkan dalam benhrk Keputusan sesuai contoh Keputusan sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran VII PeraturanMenteri Keuangan ini. B A BV I KETENTUAN PERALIHAN Pasal2T Felaksana yang telah dikrapkan jabatan dan peringkatuiya sampai dengan tanggal 3L Desember 2007,d,apatdirekomendasikan kenaikan atau penurunan jabatan dan peringkabrya setelahmelalui 2 (dua) periode evaluasi. BABVII PENUTUP Pasal28 Pada saat Perafuran Menteri Keuanganini mulai berlaku: 1.. semua Keputusan mengenai penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana yang telah ditetapkan sebelum berlakr:nya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku;

.

IVIENTEFIKEUANCAN -REPUBLIKINDONESIA

-12Lampiran I KeputusanMenteri KeuanganNomor 375/KMK.01/UP.11/2007 tentang PendelegasianWewenang Kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan'DepartemenKeuanganUntuk MenetapkanPeringkatJabatan Bagi Pelaksanadi Lingkungan Masing-masingsebagaimanatelah diubah denganKeputusanMenberiKeuanganNomor 35/KMK.01/2008,dicabutdan dinyatakantidak berlaku;dan 3. segala ketenfuan yang mengatur mengenai penempatan Pelaksana dalam iabatan sesuai dengan peringkat jabatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal29 Perafuran Menteri Keuangqnini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempataraya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkandi Jakarta padatanggal20 November 2008

Salinansesuaidenganaslinya, KepalaBiro Umum u.b. KepalaBagianT.U.Departemen AntoniusSuharto NIP060041107

MENTERIKEUANGAN rtd. SRIMI.JLYAMINDRAWATI

LATdPIRANI PERATURAN^ ^ MEI\MRI KEUANGAN NOMOR IYU IE}ITANG /?TTKM/M PEDOMAN FENETAPAN, EVALUASI, PEMITCIAN, KE'IAIKAN DA$l PENURIINAN DAN PERINGXAT BAGI JASATAN PEMANGKU 'AEATAN FELAIGANA DT LINGKUNGAN DEP4TITEMENKEIJANGAN

Itffix,lffi3[Eii] DAFTARNAT4AIABATAN DAN PERINGKATBAGI PELAKSANA DI LINGKLINGAN DMARTEMEN KEUANGAN T'FT AI{CANA

JABATAN PELAKSANAKIIUSUS

PERINGKAT

GOL

TAUA'1.^l\

TTMI]I\/[

72

lIJ/c

Perumus

Penelaah Keberatan Paiak Tk i

Cllert Coordinator Tk I Pengawas Kepatuhan Intemal Tk I AmIs Container ScarurerTk. I

17

rElb

Penelaalt Bahan Telaahan Tk. I Perrangan Perkara Tk I Pmganalisis Laporan IGuangan TK. I Psikolog Tk I

Penelaah Data Inteliien P4al Tk. I Penelaah Data Penyidikan Pajak Tk. I Penelaah lGberatan Pajak Ik. tr Account Represmtative Pajak Tk. I

Penelaah Data Inteliien BeaCu.kaiTIc i Penelaah Data Penl.idikan BeaCukai Tk I C1ient Coordinabr Tk. II Pengawas Kepatuhan Intemaf Tk. tr Peneriksa Bararg Tk I Analis Container Scamer Tk. tr

Pejabat Leiang Tk. I Perdlai Kekayaan Negara Tk. I Pemeriksa Piutang Negara Tk I

10

frla

PerrelaahBahan Telaahan Tk tr Penangan Perkara T'k. II Pengarralisis Laporan Keuangan

PenelaahData Inteiiien PajakTlc tr PenelaahDataPqvidikan PaiakTk. iI PenelaahKeberatanPajakTk. Itr AccountRepresentative Paja-kTk tr PemeriksaPajak(non Fungsional) TK.I Pmeriksa PajakBu:ni danBangunan (nonFungsional)TIc I PeniiaiPajakBurd dan Bangman (nonFungsiona-l) Tk. I

PenelaahDataInEliien BeaCukaiTk. tr PmelaahDataPenyidikanEeaCukaiTlc

PejabatLelangTk. tr PerdlaiKekayaanNegaraTk. tr PemeriksaPiutangNegaraTk- tr furu Sita (DfP.DPBC.DIKNI'Ik. I

DTITEI{.PAJAK

Tktr Sel
Drrtan. BEADANCUKAI

&e",t CoordinatorTk III PmgawasKepatuhanInternalTk. Itr PeueriksaBarangTk. tr Auditor BeaCukaiTk. I NahkodaIGpal Analis ContainerScarurer Tk itr

DTTIEN KEKAYANN NEGARA

MENTEBIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA -L-

PERINGKAT'

@L

JABATAN PELAKSANA UMTJM

JAEATAN PELAKSANA KIrt rSUS DffTET\i.BEADAN CUKAI

DTTIEN.PAIAK

DITEN KEKAYAAN NEGARA

9

frld

Pemroees Bahan Teiaalran Tk. I Penganalisis Laporan Keuangan TKIII Setaetaris Tk tr Verifikator Tk. I Protokol Tk tr

Pecuoses Dah lntelijen Pajak Tk I Pecuoses Data Penyidikan Pajak tk. I PerrelaahKeberatan Pajak Tk. W Account Representative Pajak Tk. III Pemeriksa Paja& (non Fungsional) TK. II PerrreriksaPajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) TIc tr Pcdlai Pajak Buni dan Bongunan (non Fuagsional) Tk. tr

Pemroses Data Inteliien Bea Cukai Tk I Pem-rosesData Penyidikan Bea Cukai Tk I Client Coordinator Tk. W Pengawao Kepatuhan Internal Tk. tV Peneriksa Baralg Tk, Itr Auditor gea Cukai Tk. tr Kepala Ka:ararMesin Kapal Tk. I Mualbr lGpal Tk I Analis Container Scanner Tk. IV

Pejabat Lelang Tk. Itr Penilai Kekayaan Negara Tlc Itr Pemeriksa Piutang Negara Tk. Itr Juru Sita (DfP, DPBC, DIKN) Tk. tr

8

IJIc

PesuosesBahanTelaahanTk. tr seketads Tk itr BendaharaPengeluaranTk.I BendaharaPenerimaarTk. I Operabr PeralatanTk I Verifikator Tk. tr Pmgelola Arsip Tk I PembuatDaftar Gaii Tk. i

PesrosesData InEliien PajakTk tr PeuuosesDataPmyidikan PaiakTk

PesrosesDaa Irreliierr BeaCulai Tk tr PenrrosesDataPenyidikanBeaCukaiTk

Penilai Kekayaan Negara Tk IV Peqreriksa Piutang Negara Tk IV Juru Sita (DIP, DPBC, DF{ID Tls Itr

tr

tr

PemeriksaBarangTk W Auditor BeaCu-kaiTk Itr KepalaKanar MesinKapai tk tr Mualin KapalTk. tr TK.Itr Peureriksa Pajak Bu.uddan Bangunan PawangAnjing Tk. I Analis ContainerScannerTk V (non Fungsional) Tk Itr Penelaah Keberatan Paiak Tk. V Account Representative Pajak Tk. W Perreriksa Paiak (non Fugsional)

Penilai Pajal Bumi daa Banguran (non Fungsional) Tk. tU

--

|

ME$ITEFIKEUANGAN .REPUBUKINDONESIA -J-

PEruNGKAT 7

GOL

w

TABATAN ?ELAIGANA

IIMIIM

Penyaji Bahan Telaahan Tk- I Bendahara Pengeluaran Tk.II Becdaham Pen€rinaan Tk. tr Pengemudi Tk. I Operator Peralatal Tk tr Pengelola Arsip Tk. II Psfiuat Daftar Gaji Tk. tr

DTIEN.PAJAK

IABATAN PELAKSANA KHUSUS DTTIEN.BEA DAN CTJKAI

Perryaji Data hrtelijen Paial<'Tk I Pmyaji Data lnelijen Bea C'.rkai Tk I Penyaji Data Perryidikan Pajak Tk. I Penyaji Data Penyidikan Bea Cukai Tk. I Account Representative Pajak Tk. V Pemeriksa Barang Tk V Pemeriksa Paja&(non Fungsionai) Auditor BeaCukai Tk IV' juru Mudi Kapal Tk. I TK IV Pemeriksa Pajak Bumi dan Bangrrnan Pawang Arrjing Tk. Ii (non Fungpional) Tk. IV

DTTJENKEKAYAANNEGARA JuruSita (DfP,DPBC.DJKN)Tk. W

Penilai Pajak Buni dan Bangunan (non Fungsional) Tk IV 6

fl/a

PenyajiBahanTelaahanTk tr PengemudiTk tr PengeioiaA:sip Tk. Itr PembuatDaftar Gaii Tk. m

Penyaji Dah Intelijen Pajak Ik tr Penyaji Data Penyidikan Pajak Tk. tr Pemeriksa Pajak (non Fungsionai)

Tkv

PenyajiDataInelijen BeaCu-kaiTlc Ii PerryajiDah PerryidikanBeaCu.kaiTk. tr ]uru Mudi KapalTk. I

Peneriksa Pajak Bumi dan Bangunan (non Fungsional) Tk. V Penilai Paja.kBumi dan Bangunan (non Frmgsional) Tk. V

4

vd

PecatausaluTk. I PengemudiTk. Itr

Anak Buah Kapal Tk. I

lc

PenatausahaTk. tr

Arnk BuahKaoalTk- tr

JunrSita (DIP,DPBC,DIKI\DTk. V

KEUANGAN MENTEHI TNDONESIA REPUBUK -+-

PERINGKAT

GOL

JABATAN PELAKSANA IJMIJM

r/c

Caraka Tk. I

,

w

Cara.kaTk. tr

1

rla

CarakaTk. Itr

Salinsnsesuaidenganaslinya, KepalaBiroUmum ub. KepalaBaginn f.U, Depart4men Antonius Suharto NIP 0600411ri

DffIEN.PAIAK

JABATAN PELAKSANAKHUSUS DTTIEN.BEADANCUKAI.

DTTIENKEKAYAAN NEGAITA

tuiak BuahKapatTk Itr

MENTERIKEUANGAN ftd SRIMULXANTI}IDRAX/ATI

LAMPIRANN PERAIURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 0 lPMK.oll2oW TENTANG PEDOMAN PENETAPAN, EVALUA5I, PENILAIAN,KENAIKAN DAN PENURUNAN DAN PERINGKAT BAG' ,ABATAN PEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI KEUANGAN LINGKUNGANDEPARTEMEN

Ai'JtLT,iTsH8ilE3lX CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA DEPARTEMEN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT ]ENDERAL KEPUTUSA\ISEKRETARIS JENDERAL NOMOR TEN'TANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERI\IGKAT DI LINGKUNGAN BIRO ORGANISAS]DAN KETATALAKSANAAN

SEKRETARIS IENDERAL, Menimbang

:

bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/IQ/1K.01/2007 tentang Peringkat Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimanatelah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/WlK-01/ 2008, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris|enderal tentang PenetapanPelakaana dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;

Mengingat

:

1.: Keputusan Menteri Keuangan Nomor ?59/KMK.01'/2007 tentang Peiingkat Jabatandi Lingkungan DepartemenKeuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316l KMK.01'/ 2OAB; 2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/PMK'01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DeparternenKeuangan sebagaimana-telah Nomor Keuangan Menteri Perafuran dirit"t dengan 1a9lPMK.01/2008;

Memperhatikan:

... ... ... .,.(SuratPenempatanCPNS/SKMutasi/ tugas belajar'dll); IVIEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KEPLTTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PENETAPAN DI PERINGKAT DAN DALAM PELAKSANA JABATAN LINGKUNGAN BIRO ORGANISASIDAN KETATALAKSANAAN. Menunjuk,/menetapkan para Pelaksanadi lingkungan Biro- Organisasi dan Ketatalaksanaan setagaimana tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Sekretarisfendeial ini dalam iabatan tersebut dalam lajur 5 dengan peringkat iabatantersebutdalam lajur 6' agar senantiasa Dalam melaksanakantugasnya, - para Pelaksanatersebut jabatan untuk masing-masing jabatan pada *iiu.t U*p"ao** dimaksud.

KEUANGAN MENTERI REPUBLK lr\lDoNEslA

DEPARTEMENKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA SEKRETARIATJENDERAL

KETIGA

Apabila di kemudian hari ternyataterdapat kekeliruan dalam Kepufusan SekretarisJenderalini, akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

KEEMPAT

Keputusan Sekretaris |enderal ini ditetapkan.

mulai

berlaku pada tanggal

SalinanKeputusanSekretarisJenderalini disampaikankepada: dan Keuangan; 1. KepalaBiro Perencan4an Ketatalaksanaan; dan 2. Kepala Biro Organisasi 3. KepalaBiro SumberDayaManusia' Petikan Keputusan Selqetaris |enderal ini dikirimkan kepada'yang bersangkutanuntuk dikqtahui dan digunakan sebagaimanamestinya' Ditetapkan di Jakarta padatanggal...... 2009 a.n, SEKRETARISJENDERAL, KEPALA BIROORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

JUNI HASTOTO NrP 060060936

ME},TERI KEUANGAN REPUSLIKINDONESIA

-3LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKR TATT TSIDERAL NOMOR TENTANG PENETATNN PELAI€ANA DAI.AM DAN PERINGKAT IABATAN DI LINGKT'NCAN EIRO ORCANISASI DAN KETATALAKSANAAN

DSPARTEMENKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA SEKRETAIilA-TIENDERAL

A.TLSEKRETARISIENDERAL, KEPAI-ABIROORGANiSASI DANKETATALAKSANAAN

IUNIHASTOTO NIP 060060935 Salinansesuaidenganaslinya, KepalaBimUmm u.b. Kepa,laBagianT.U. Departemen Antonius Suharto NIP 0600S1107

MENTERiKEUANGAN nd. SRIMULYANIiNDRAWATI

. TAMPMAN III PERATURAN^ MENTERI KEUANGAN NOMOR I yU ,/PMK.01/2008TENTANG PEDOMAN PENETAPAN, EvALuAst, PENILAIAN,KENAIKAN DAN PENURUNAN DAN PERINGKAT EAGT ,ABATAN PEMANGKU IASATAN PELAXSANA DI LINCKUNGANDEPARTEMEN KEUANGAN

.

MENTEBI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

(FORMAT HASIL EVALUASI)

@

DEFARTEMENKEUANGANREPUBLTKINDONESIA SEKRETAR'ATJENDERAL BIRO ORGANISASIDAN KETATALAKSANAAN GedungDiuandat, Jl. DR.WahidjnNomor1 Jakartal0Tl0 KolakPos 21

Telepon : 344-9230(2osaturan) Pes.6443, 384-6995 Fakslmlle:384-6995

HASILEVALUASI Nama/NIP Pangkat/gol ruang Jabatan/peringkat TMT Jabatan IJnit Feriode evaluasi A. Pelaksanaan Pekerjean (bobot 40%)

*) **)

Uraian Pekerjaanmengacu pada Uraian ,abatan dan berdasarkanpefuniuk atasan Untuk jabatan yang karena sifat tugasnya sulit ditentukan targehya (misalnya jabatan Pengemudi dan protokol), penetapan target menggunakan angka kuanHtaHf relatif (persehlase).

B. Diaiplin Kehadiran (bobot 30 %)

C. Sikap dan Perilaku Terhadap Pekerjaan (bobot 30 %)

MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA

-2-

(coNTOH HASrL EVALUAST)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIROORGANISA$I DAN KETATALAKSANAAN

Gedung OlrrBndaI, Jt DR. Wahidin Nomor I Jakar ia t07t0

febpon

r
: 344_9290 (20 saturan)

F;i;i1f:i3rr.333f

HASILEVALUASI Nama / NIP Pangkat/gol ruang

Badu/ 060000XXX Pengatur/ II/c

Jabatan/peringkat TMTlabatan Unit Periode evaluasi

PemrosesBahanTelaahanTk. II/ peringkat g 1 September2007 Bagian Analisa dan Evaluasifabatan, Biro Organta l januari sd 30 Juni 2009

A.

PelaksanaanPekerjaan (bobot 407o)

ffi**ir 1.

Menyusun konsep surat dengan tingkat kesulitan ringan

30 konsep

25 konsep

83,33

2.

Mengetikkonset suratdah verbal dengan benar

30 konsep

30konsep

100

3.

Menyiapkan sarutr- pra*tu"u dalam rapat dengan tepat waktu Menggandakan berkasberkas/dokumen dengan tepat

15 kali

12 kali

80

100 berkas

70 berkas

100

4.

Nilai tertlmbang

Walaupun realisasinya 70 birkas, namun karena pekeiaan yang ada hanya sebanyak 7tt berkas, maka atasan lang6ungnya dapat memberikan nilai 100

36,33

Keterangan : :1. l*e4aan mengacu pada Uraian fabatan dan berdasarkanpetunjuk atasan *") I]rarajr Untuk iabatan yang karena sifat tugasnya sulit ditentukan targerrya (misalnya jabatan pengemudi dan protokol)' penetapan target menggunakanangka kuantitatif relatif (persentase). B.

Disiplin Kehad.iran (bobot 30 %)

W

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-3C. Sikap dan Perilaku TerhadapPekeriaan(bobot30 %) : : ] ' : ' ' ' '. ' ' . : ' : . 1 : ' ] , . ] ! ' : . '

1

jawab Tdnggung terhadap pekeriaan Keriasama dalam melaksanakan tugas

90

5.

Prakarsa/inisiatif dalam bekeria

87

4.

lntegritas

90

Nilai tertimbane

92

apabila sangat sering menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu apabila sangat sering mampu bekerja sama dengan orang lain unhrk mewuiudkan hasil

apabila sangat sering memiliki gagasao inisiatif, dan terobosanterhadappekeriaan apabila sangat sering mempertahankankejujuran dan memegangteguhkodeetik

26,93 lakarta,l, Juli 2009

Mengetahui KabagAnalisa dan EvaluasiJabatan

KasubbagAnalisadan EvaluasifabatanI

Tugino NrP 060034457

BinsarH Rajagukguk NtP 060055924

Rincian Perhitungan : Pelaksanaan Pekerjaan =36,33 =26,80 Disiplin

Sikap dan perilaku

=26,93

Jumlah Total Nilai Tertimbang =36,3+ ?:6,8+ 26,9= 90,O6(termasukkriteria BAIK)

MENTERIKEUANGAN tud: SRIMULYANIINDRAWATI Salinansesuaidenganailinya, KepalaBiro Umum u.b. KepalaBagianT.U.Departemen Antonius Suharto NIP 060041107

LAMPIRAN tV MENTERI KEUANGAN PERATURAN NoMOR 190 /PMK.OI/2 1B TSNTANG PEDOMAN PENETAPAN. EVALUASI, PENILAIAN, KENAIKAN DAN PENURUNAN DAN PERINGKAT BAGI IABATAN PEMANGKU JABATAN PELA?GANA DI LINGKUNGAN DEPARTEMENKEUANGAN

MENTERIKEUANGAN INDONESIA BEPUBLIK

CONTOH IIIN TERTULIS DAN CONTOH SURAT PEMBERITAHUAF{ IJIN TERTULIS TIDAK MASUK KANTOR KARENA ALASAN PENTING

16 Oktober 2008

KepadaYttr" BapakKepalaSubbagianAnalisa dan EvaluasiJabatanI Biro Organisasidan Ketatalaksanaan jakarta

Denganhormat, Yang bertandatangan di bawah ini: Nama/NIP

:

Badu / 060000XXX

labatan

:

PemrosesBahanTelaahanTk. II/ peringkat 8

Dengan ini kami mengaiukan ijin untuk tidak masuk kantor karena alasan penting selama 2 (dua) hari, tanggall6 s/d 17 Oktober 2008,yaitu dalam rangka mengurus pemakaman ayahkandungkami yang meninggal dunia di Yogyakarta. Demikian agar Bapak maklum dan atasperkenanBapakkami ucapkan terima kasih'

.

Menyetuiui/Tidak Menyetujui: *) Kasubbag Analisa dan Evaluasi JabatanI

Hormatkami

BinsarH Rajagukguk NIP 060055924

Badu NIP 060000xxx

*) Coretyangtidak perlu

,''.

MENTERII(EUANGAN INDONESIA REPUBLIK

-2SURAT PEMBERITAHUAN TERLAMBAT (TL) MASUK KANTOR KARETTJA ALASAN PENTING

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama/NIP Jabatan i

'.

:

Badu,/ 060000XXX

:

PemrosesBahanTelaahanTk. II,/ peringkat 8

Menerangkandengan sesungguhnyabahwa pada hari Selasatanggal 14 Oktober 2008, kami terlambat masuk kantor karena alasanpenting, yaitu mengantarkan anak ke rumah sakit untuk berobatyang sudah 3 (tiga) hari badannyapanastinggi. Demikian kiranya meniadi maklum. Menyetuiui/Tidak Menyetujui: *) KasubbagAnalisa dan Evaluasi labatanI

Hormat kami

BinsarH Rajagukguk NIP 060055924

Badu NIP 060000xxx

*) Coretyang tidak perlu

MENTERIKEUANOAN HEPUBLIK INDONESIA

SURAT PEMBERITAHUAN PULAI{G SEBELUMWAKTNYA (pSW) PULANG KANTOR KARENAALASANPENTING

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama/NIP

:

Badu/ 060000XXX

Jabatan

:

PemrosesBahan-TelaahanTk. II/ peringkat 8

Denganini kami memohon ijin unfuk pulang kantor sebelumwaktunya (PSW)pada hari ini, Kamis tanggal 30 Oktober 2008, karena mendapat telepon dari rumah kalau rumah kami kebanjiran. Demikian kiranya menjadi maklum.

Menyetujui/Tidak Menyetujui: *) KasubbagAnalisa dan Evaluasi JabatanI

Hormatkami

BinsarH Rajagukguk NIP 060055924

Badu NIP 060000xxx

*) Coret yang tidak perlu

Salinansesuaidengalaslinya, KepalaBiro Umum u.b. KepalaBagianT.U.Departemen Antonius Suharto NrP 060041107

MENTERIKEUANGAN ttd. SRIMT]LYANIINDRAWATI

LAMPIRANV PERATURAN MENTERI KEUANCAN NoMoR 190 /PMK.01/20$ TENTANG PEDOMAN PENETAPAN, EVALUASI, PENILATAN, KENA'KANDAN PENURUNAN PERINGKAT BAGI JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGANDEPARTEMEN KEUANGAN

KEUANAAN 1'IENTEFI FEPUBLIKINDONESIA

(FORMAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN} DEPARTEMEN INDONESIA REPUBLIK KEUANGAN JENDERAL SEKRETARIAT DANKETATALAKSANAAN BIROORGANISASI PEJABATPENILAIPELAKSANA Telepon : 344-9230(20 salu.an) Pes.6443.384-69S5 Fakslmile:384-6995

Gedung Oiuandal, Jl. DR. Wahldin Nomor 1 Jakarla10710 Kotak Pos 21

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN Pada

hari

ini,

tanggal

bulan

tahun

bertempat

di

;;;;i;;il;;-,'il;T:To#;#;;;;;;;;;;"i"ilLttll'J#T:::i*::*l':Jl uraian berikut sebagai

:

1 . Rapat dipimpin oleh Peserta Rapat: Pejabat Penilai

:

Jabatan sebagai Pimpinan Sidang

1. 2.

fabatan.

4. Hasil penilaian atas pelaksana di lingkungan . . .. . . .. .. . ... . dalam Lampiran Berita Acara ini.

adalah sebagaimanatercantum

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakansebagaimanamestinya. 1.

1.

2

2.

3. 4.

4.

5.

5.

.

MENTERIKEUANOAN FTEFUBLII( INDONESIA

-2-

{cCIhiT0FrBERITAACA[{.AHASrL pEi{[ArAN] DEFARTEMFN KEUANGAN REPUBI-IK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO ORGANISASI DANKETATALAKSAN,qAI'{ PEJABAT PENILAI PELAKSANA GedungDJu6nda l. Jl. DR.Wahrdrn Nomor1 Jakartal0710 KotakPos 2t

Telepon : 344-9230(20 satur€n) Pes.6443,364-6995 Faksimile:384-6995

BERITA ACATTA}IASIL TENILAIAI{ Pada hari ini, ...... tanggal bulan .......... tahun dua ribu sembilan,bertempatdi Ruang Rapat Kepala Biro Organisasi dan KetatalaksanaanSekretariat Jenderal Gedung Djuanda I Lantai 17 Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 fakarta Pusat,telah dilaksanakan sidang penilaian dalam 'rangka PenetaPdn jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Biro Olganisasi dan Ketatala&sanaan,dengan uraian sebagaiberikut: 1. Rapat dipimpin oleh

:

2. PesertaRapat: PeiabatPenilai

1. 2. 3. 4. 5.

Organisasi Juni Hastoto (Kepala Biro Ketatalaksanaan),Pirnpinan Sidang Yuyun Kulsum, Kabag Kelembagaan Sambudi,KabagKetatalaksanaan Tugino, Kabag Analisa dan Evaluasi Jabatan Suharto,KabagPengembanganKinerja Irmayanti S, KabagPDAU

dan

3. Hasil penilaian atas pelaksana di tingkungan Biro Organisasi dan Ketatalak sanaan adalah sebagaimanatercanfumdalam LampiranBerita Acaraini. 4. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimanatersebut dimaksud pada butir nornor 3, maka Pejabat Penilai akan merekomendasikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan unfuk menetapkan Keputusan tentang penetapanpelakeanadalam jabatan dan peringkat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 289/ KMK.01/ 2007sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor ........ Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digr:nakan sebagaimanamestinya.

JuniHastoto NIP 060060936 Yuyun Kulsum NIP 060041735 Sambudi NIP 060043226

3 .. . . . . . . : . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . .

4. Tugino NIP 060034457

4.

5. Suharto NIP 060041777

E

6. Irmayanti S. hIIP060077918

6. .....................,.,.......

KzuANGAN MENTERI INDONESIA ,FEPUBLIK

-3-

{FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA. HASIL PENII,AIAN}

Lampiran Berita Acara Hasil Penilaian

HASIL PEMLAJAN ATAS EVALUASIPELAICSANADALAM JABATAN DAN PERINGKATNryADI LINGKTINGAN TanggalSidang: Hdr'ii:.

:r:iffi.diffiffi-ffi

;. :T-.$flSi+1;Iihi;:i,,,ii r=,',Iarrudi

- Juni ..... TuIi - Desember

Ianuari-Juni ..... Tuli- Desember..

ianuari-Jurd

Tuli-Deseurber..

MENTEHIKEUAI'IGAN REPUBUKINDONESIA -d.-

(CONTOHTAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENITAIAN)

Larrpiran Berita Acaral{aeil Pslil,aian

HASILPENILAIAN ATAS EVALUASIPELAKSANADALAM IABATAN DAN PERINGKATNYADI IJNGKT]NGAN BIROORGAI\IsASI DAN KETATALAK9ANAAN Tanggalsidang: 2 JanuariZ)11

Tanuari-Imizrlo

;f.ffi

Juli-Des€s$er2{Il0 Ianuari-Juni ZI10

Iu]i-Desember2ql0

lan - Iuni 2009

%/Ba*

90/Boik

92/Baik

luli- Des 2009

1

Ani/NIP0600x

SeketadsTkn/7

91/Baik

95/Baik

91/Baik

t

Budi/NIP 0600x

PenelaahBhn. TelaahanTIl. I/11

80/Sedang

&5/*dar$

S0lSedang

85/Sedang

75lSrddl:rg

S0/Sedang

Santi/NIP 050&

PeuuoeesBhn TelaahanIlc I/9

93/Baik

90/Baik

93/Baik

85/Sedang

86/9edang

90/Baik

69lKurang

65/Kurang

66/Kurang

68/Kllrang

59lKurang

6ffKurang

n

Bambang/NlP 0600x PenyajiBhn TelaahanTlcI/7

dst

S"tinen sesuaidengaraslinyq KepalaBiroUruo u-b. T.U. DePutemen Bagian Kepala Altoaius Stharb NIPO6OO4lItr/

MENTERIKEUANGAN ttd SRIMI]LTANIINDRA\ITAfl

PERATURAN^ MENTERI KEUANGAN NOMOR IYU ITNIANG IPMKM/M PEDOMAN PENETA}AN EVALUASI, PSNILAIAN KENAIKAN DAN PENURUNAN DAN 'AEATAN PERTNGKAT BACI PEMANGKU 'ABATAN PELA(SANA DI IINGKUNGAN DEPARIEMEN KEUANGAN

MENTERI KEUANSAN 'REPUBUKINDONESIA

(CONTOH SURAT REKOMENDASIPEIABATPENILAI) DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIROORGANISASIDAN KETATALAKSANAAN PEJABAT PENILAI PELAK{'ANA €edung DjuandEl, Jt. DR.WEhtdtnNomort Jakarta10710 Kolak Poe 21

Nomor Sifat Hal Ylh.

Telepon : 344-9230 {20Ealuranl Pes.0443.384-6996 Faklm 6 : s84€ss5

: SF'J.ptSJ.ZtZO,tl : Rahasia : RekomendaslPenetapanpelaksanaDalamJabalan Dan perlngkalnya

2 Januarl 2011

KepalaBlroOrganisasidan Ketatalaksanaan SekretarialJenderal

Jakerta

Berdasarksnhasilpenilalanyang telahdilakukanoleh PejabatPenllal,sebagalmanaBeritaAceraledamplr,maka Pelabal Penilal merekomendasikan PenelapanPelaksanadalam Jabalan.dan Peringkatnya untuk dllotapkandengan KeputusanSekretsrisJenderel. Adapunnama-namapelaksanayangdirekomendssikan adalahsebagelmana labelberlkut:

1.

xxx/0600...

Pemaoses Bhn TelaahanTk ll /perlngtatI

Balk

Naik

2.

YYY/0800...

Penyajl Bhn TelaahanTk l/perlngkal7

Kurang

Turun

PemrosesBhn TelaahanTk ll /peringkalI

Sedang

3.

zzztwo... Dst

I Per-s.s Bhn I TelaehanTk I /oerlnokate | I PenyallBhn I TelaahanTk

6 luperinskat

Nilaidan kompelensl kurang memenuhi

Bhn I Pemroses Tk ll I Telaahan I | /peringkat

Nllalbelum memenuhi unluknslk peringkal

I Tetap

Nilaldan kompolensl nrernenuld

I

Demlklan, rekomendaai terimaka$ih. inikamisampaikan, Bapakkamiucapkan dan atasperhalian PeiabatPenilal, 1. 2. 3. 4. 5. 6.

'

JunlHastotom60060936 YuyunKulsum/ 060041735 SambudUffi0043226 Tuglno/06003.1457 Suharlo060041777 lmayant S/ff10077918

KepalaBiroOrganlsasldan Kelatalaksanaan KabegKefembegaan KabagKelatalaksanaan KabagAnallsedanEvdluaslJabatan KabagPengembangan Kineda KabagPDAU

Salinansesuaidengarraslinya, KepalaBiroUmum u.b. Kepala Bagian T.U. Departemen ': Antonius Suhano NIP 060041I()7

Kefua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

1. .....,.................. 2, ..............,.....'.... 3. .......................'. 4......................... 5. ..'.......'.'..'......'.. 6' ........................

MENTBRIKBUANGAN ttd. SRI MTJLYANIINDRATITATI .'..

L1#ilmlAllj MENTEH -lrEr.,rn LE14IgR4n1^ N-o_MoR 190 / pvr.or zoos'

/ Nc IIPOMAN PENETAPAN, EVALUAS|. oai,,rpewunuruaru LTlSlf r, KENATKAN JAtsATAN DAN

MENTEFIKEUANGAN HEPUBLIK INDONESIA

PERINGKAT

UACI

iffi^["^[,^''',3JfI#,LffiTJ3

(CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KENAIKANAENURUNAN) DEPAT{TEMENKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA SEKRETARIATJENDERAL KEPUTUSANSEKRETARISIENDERAL NOMOR TENTANG PENETAPANKENAIKAN/ PENURUNAN PELAKSANADALAM IABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN BIROORGANISASIDAN KETATALAKSANAAN SEKRETARISIENDERAL, bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ., perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Kenaikan/Penurunan Pelaksanadalam fabatan dan Peringkat di Lingkungan . : . .. . .. . . ... . . ....;

Mengingat

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/l
149lPMK.01 /2008; 3. Perafuran Menteri Keuangan Nomor

tentang

Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Bagi Pelaksana Dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan

Departemen Keuangan; 4. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor tentang (SK Peringkat Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan sebelumnya);

Memperhatikan : Rekomendasidalam Berita Acara Hasil Penilaian PejabatPenilai Nomor ...tanggal......Juli2009; MEMUTUSKAN: Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PENETAPAN KENAIKAN/PENURUNAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN.

MENTERIKEUANGAN FIEPUBLIK]NDONESIA

DEPARTEMENKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA SEKRETARIATIENDERAL

PERTAMA

Menetapkan kenaikan/penurunan Pelaksana di lingkungan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaanyang namanya sebagaimanatersebut dalam lajur 2 dan jabatan serta peringkat lama tersebut dalam lajur 5 dan 6, sehinggaiabatandan peringkat baru menjadi tersebutdalam laiur 7 dan I Lampiran KeputusanSekretarisJenderalini.

KEDUA

Dalam melaksanakantugasnya,para pegawai tersebut agar senantiasa berpedoman pada uraian iabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.

KETIGA

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Kepufusan Sekretaris Jenderal ini, akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

KEEMPAT

Keputusan Sekretaris fenderal ini ditetapkan.

mulai berlaku pada tanggal

SalinanKeputusanSekretarisJenderalini disampaikankepada: dan Keuangan; 1. Kepala Biro Perencanaan 2. Kepala Biro Organisasidan Ketatalaksanaan; 3. Kepala Biro SumberDaya Manusia; Petikan Keputusan Sekretaris jenderal inj dikirimkan kepada yang bersangkutanuntuk diketahui dan digunakan sebagaimanamestinya. Ditetapkan di fakarta 2009 padatanggal.................'.'..'

t.

a.N. SEKRETARISJENDERAL KEPALA BIROORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

I tI

?

JUNI HASTOTO NrP 060060936

r:r

t

.

MENTERIKEUANGAN HEPUBLIKINDONESIA

DEPARTEMENKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA SEKRETARIAT IENDERAL

', i i ..+i ,'.i1..

ffi':

Md*lrl

:iii;ii ffi 1

LAMPIMN KEPUTIJSAN SEI@ETARNS ]ENDEML NOMOR TTNTANG PENETAPAN IGNAIXAN/PBNURI'NAN FtsI.IKSANA DAIAM 'AEATAN DAN PEruNGKAT DI UNGKUNGAN EIRO ORGANE/{5IDAN KETATALATCSANAAN

xxx/0600...

PengaturTk.I (IIld)

YvY/0500...

Pengatur (tr/c)

lt.-itliF*t,,', e$.+.---+

,

,j,li:li

;,::,ti''-.:ffi*': ,,:.-

SubbagianAEJ I Biro Organta

Peruoses Bhn Telaahan Tk II

I

PemrosesBhn Telaahan Tk I

9

Subbagian KetatalaksanaanItr Biro Organta

Penyaji Bhn TelaahanTk I

7

Penyaji Bhn Telaalran Tk tI

6

a.n.SEKRETARIS IENDER{L, KEPALABIROORGANiSASI DAN KETATALAKSAN.AAN

IUNIHASTOTO NIP 060060936 Salinansesuaidenganaslinya, KepalaBiroUmurn u.b. KepalaBagianT.U. Departemen AntoniusSuharto NIP 060041107

MENTERIKEUANGAN nd. SRIMIJLYANI INDRAWATI