PUTUSAN No. 15 K/Pid.Sus/2008.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : 1. Nama
: DUDUNG TAJUDIN bin UTAEMI ;
tempat lahir
: Garut ;
umur / tanggal lahir : 52 tahun ; jenis kelamin
: Laki-laki ;
kebangsaan
: Indonesia ;
tempat tinggal
:
Kampung Pasir Galuma Desa Neglasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut ;
agama
: Islam ;
pekerjaan
: Ketua Koppas Laksana Jaya ;
2. Nama
: DRS. SOLEH ABDUL YOMAS bin SAPNAN (ALM) ;
tempat lahir
: Garut ;
umur / tanggal lahir : 51 tahun/26 September 1954 ; jenis kelamin
: Laki-laki ;
kebangsaan
: Indonesia ;
tempat tinggal :
Kampung Cidodot, Desa Kandungora, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut ;
agama
: Islam ;
pekerjaan
: Ketua LSM Mahatmayudha (KKN/Manager Koppas Laksana Jaya ;
para Terdakwa berada di luar tahanan : yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa : PRIMAIR : Bahwa mereka terdakwa I. DUDUNG TAJUDIN Bin UTAEMI (alm) dan terdakwa II. DRS. SOLEH ABDUL YOMAS Bin SAPNAN (alm) serta D. KUSTIAMAN, SH. (dalam perkara terpisah)
baik secara bersama-sama
ataupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari yangtidak diingat lagi sekitar tanggal 24 Agustus 2004 sekitar jam 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Bank Jabar Cabang Garut Jl. Jend. A Yani Kec. Garut Kota Kab. Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain
Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.15 K/Pid/2008.
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; Perbuatan para terdakwa mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -
Bahwa mereka terdakwa I. DUDUNG TAJUDIN Bin UTAEMI (alm) selaku Ketua Ketua Koperasi Pasar (Koppas) Laksana Jaya dan terdakwa II. DRS. SOLEH ABDUL YOMAS Bin SAPNAN (alm) selaku Manager Koppas Laksana Jaya pada tanggal 15 April 2004 mendapat surat pelimpahan seluruh asset milik PT. USINDO LTD yang ada di Pasar Kadungora dari H. SUCHERLI, SE.Bin SOLEH, selaku Direktur PT. USINDO LTD, berupa 68 kios yang belum laku terjual untuk dijualkan ;
-
Berdasarkan surat pelimpahan asset oleh H. SUCHERLI, SE. ( Direktur PT. USINDO LTD) kepada Koperasi Koppas Laksana Jaya tersebut, maka terdakwa I. DUDUNG TAJUDIN Bin UTAEMI (alm) selaku Ketua Koperasi Pasar (Koppas) Laksana Jaya bermusyawarah dan meminta pendapat kepada terdakwa II. DRS. SOLEH ABDUL YOMAS Bin SAPNAN (alm) mengatakan “Kalau sertifikat Pasar Kandungora tersebut kepemilikannya atas nama PT.USINDO, maka sertifikat tersebut tidak usah dijaminkan pada Bank, melainkan bisa dijadikan dasar untuk minta ganti rugi ke pihak Pemda Kab. Garut ;
-
Kemudian atas inisatif terdakwa terdakwa II. DRS. SOLEH ABDUL YOMAS Bin SAPNAN (alm) selaku Manager Koppas Laksana Jaya membuat surat somasi Nomor :132/KKP-LJ/KDR/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 minta ganti rugi kepada Pemda Kab. Garut dengan nilai Rp.1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam ratus Juta Rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Garut yang tembusannya disampaikan kepada DPRD Kab. Garut, Kabag Perlengkapan dan Kepala Dinas Pasar Kab. Garut, yang ditanda tangani oleh I. DUDUNG TAJUDIN Bin UTAEMI (alm) selaku Ketua
Koperasi Pasar (Koppas)
Laksana Jaya bermusyawarah dan meminta pendapat kepada terdakwa II. DRS. SOLEH ABDUL YOMAS Bin SAPNAN (alm) selaku Manager Koppas Laksana Jaya ; -
Bahwa surat somasi tersebut tidak mempunyai dasar hukum, karena pasar Kadungora telah selesai dibangun oleh PT.USINDO LTD. Dan oleh PT. USINDO LTD sudah diserah terimakan kepada Pemda Ka. Garut dengan Berita Acara serah terima No.032/USI/VI/95 tanggal 28 Juni 1995 ;
Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.15 K/Pid/2008.
-
Bahwa 68 buah kios yang belum laku terjual bukanlah tanggung jawab Pemda Kab. Garut untuk membayar ganti rugi karena ke 68 buah kios tersebut adalah diluat perjanjian antara Pemda Kab, Garut dengan PT. USINDO LTD. ;
-
Oleh karena tidak ada MOU atara Pemda Kab. Garut dengan PT. USINDO LTD., maka dalam tahun anggaran 2004 tidak ada dicantumkan dana untuk ganti rugi ke 68 buah kios tersebut dalam Dokumen Anggaran Satuan KERJA (DASK) ;
-
Atas dasar surat somasi yang ditanda tangani oleh terdakwa I. DUDUNG TAJUDIN Bin UTAEMI (alm) dan terdakwa II. DRS. SOLEH ABDUL YOMAS Bin SAPNAN (alm) yang ditujukan kepada Bupati Garut, maka pihak Pemda Kab. Garut dan DPRD Kab. Garut membahas masalah ganti rugi Pasar Kadungora tersebut, padahal dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretaris Daerah Kab. Garut dan DPRD Kab. Garut membahas masalah ganti rugi Pasar Kandungora tersebut, padahal dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretaris Daerah Kab. Garut tahun anggaran 2004 pada mata Anggaran Belanja Modal tidak tercantum anggaran untuk Ganti Rugi Pembangunan Pasar Kandungora ;
-
Kemudian atas rekomendasi dari Kepala Dinas Pasar (D. KUSTIAMAN, SH,.) dalam Nota Dinas Nomor : 511.2/156-Dispas/2004 tanggal 29 April 2004, maka pihak Pemda Kab. Garut setelah beberapa kali perubahan APBD, lalu dicantumkanlah Perda Nomor 7 tahun 2004 tanggal 06 Agustus 2004 tentang Perubahan atas Perda Garut Nomor 5 tahun 2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang APBD tahun 2004 dicantumkan dalam mata Anggaran Pembiayaan untuk pembayaran penggantian tanah Pasar Kadungora sebesar Rp.752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) pada mata anggaran Pembiayaan dengan rekening Nomor.3.2.3.01, padahal Pemda Kab. Garut tidak ada kewajiban lagi untuk mengganti tanah Pasar Kadungora tersebut, karena pembangunan Pasar Kadungora sudah selesai dan sudah diserah terimakan kepada Pemda Kab. Garut oleh PT. USINDO LTD. tanggal 28 Juni 1995 dan tahun 2004 tidak ada perjanjian (MOU) antara PT. USINDO dengan pemda Kab.Garut dan tahun 2004 tidak ada perjanjian (MOU) antara PT.USINDO dengan Pemda Kab.
Garut
untuk
mengganti kerugian 68 buah kios Pasar Kadungora tersebut ; -
Setelah dana talangan untuk penggantian tanah Pasar Kadungora dianggarkan dalam perubahan APBD tahun 2004, sebesar Rp.752.000.000,(tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) kemudian saksi D. KUSTIAMAN, SH.
Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.15 K/Pid/2008.
selaku Kepala Dinas Pasar menyarankan dalam suratnya Nomor.910/382Dispas tanggal 12 Agustus 2004 anggaran tersebut digunakan untuk : a. Kios yang belum laku dijual sebanyak 60 (enam puluh) unit (ukuran 2 meter x 3 meter) seharga Rp.230.400.000,- (dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) ; b. Los yang belum laku dijual sebanyak 8 (delapan) unit (ukuran 2 meter x 3 meter) seharga Rp.10.240.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) (harga kios dan Los diatas sesuai dengan taksiran Dinas Bangunan
dan
pemukiman
644.218/Disbangkim
tanggal
sesuai 26
Juli
dengan 2004
surat
dengan
Nomor total
:
harga
Rp.240.640.000,- (dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ; c.
Bantuan Pemda Kab. Garut terhadap pengembangan Pembangunan Pasar Kadungora (PT. USINDO LTD) yang mengalami kerugian akibat Pembangunan Pasar tersebut dari tahun 1994 hingga sekarang (2004) sebesar Rp.511.360.000,- (lima ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
-
Bahwa saran dari saksi D. KUSTIAMAN, SH. selaku Kepala Dinas Pasar tersebut diatas tidak tepat dan hanya bersifat rekayasa untuk menyesuaian pencairan anggaran karena : A. Berdasarkan SPK Nomor : 573/2210/Peny.Prog. tanggal 28 Oktober 1994 dinyatakan bahwa sumber dana pembangunan Pasar Kadungora adalah swadaya murni penghuni pasar dan dalam surat perjanjian Nomor.573/Perj.379-Huk/94 tanggal 26 Oktober 1994 dinyatakan bahwa kios yang tidak ditebus akan dijual bersama-sama antara Pemda Kab. Garut dan PT. USINDO LTD, jadi tidak ada sama sekali kewajiban Pemda Kab. Garut untuk membayar kios dan Los yang belum laku ; B. Tidak ada dasar perhitungan yang menyatakan terdapat kerugian pada PT. USINDO LTD. Berkenaan dengan pembangunan Pasar Kadungora, disamping itu kerugian merupakan tanggung jawab PT. USINDO LTD. selaku investor, sehingga tidak ada dasarnya membebankan kerugian tersebut kepada Pemda Kab. Garut dan lagi PT. USINDO LTD. sendiri sebagai pengembang tidak pernah membuat surat permintaan ganti rugi kepada Bupati Garut ;
-
Bahwa kemudian karena telah dianggarkan dana konpensasi Pasar Kandungora melalui Perda Nomor 7 tahun 2004 tanggal 06 Agustus 2004 tentang Perubahan atas Perda Garut Nomor. 5 tahun 2004 tanggal 11 Mei
Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.15 K/Pid/2008.
2004 tentang APBD tahun 2004 dicantumkan dalam masa anggaran Pembiayaan dengan rekening nomor :3.2.3.01 sebesar Rp.752.000.000,(tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) ; -
Kemudian atas dasar surat Kepala Dinas Pasar D. KUSTIAMAN, SH. Nomor.910/382-Dispas tersebut diatas maka Bupati Kab. Garut mendisposisi untuk diproses sesuai aturan kepada Sekda, lalu Sekda mengintruksikan kepada Bagian Keuangan untuk diproses sesuai dengan ketentuan ;
-
Bahwa kemudian Bagian keuangan Pemda Kab. Garut memproses pencairan keuangan sesuai dengan ketentuan, setelah itu tanggal 23 Agustus 2004 Kantor Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Garut menerbitkan tanda bukti pembayaran Nomor.12/VIII/2004 kepada terdakwa I. DADUNG TAJUDIN bin UTAEMI (alm) selaku kuasa PT. USINDO LTD. Sebesar Rp.752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan cek nomor.2424676 tanggal 23 Agustus 2004 unutk keperluan dana talangan konpensasi Pasar Kadungora, tetapi cek tersebut tidak bisa dicairkan karena adanya coretan-coretan yang dibuat oleh terdakwa I. DADUNG TAJUDIN bin UTAEMI (alm), lalu diterbitkan cek baru dengan Nomor. 2424677 masih tertanggal 23 Agustus 2004 ;
-
Kemudian cek tersebut pada tanggal 24 Agustus 2004 dicairkan serta diterima uangnya oleh terdakwa I. DADUNG TAJUDIN bin UTAEMI (alm) melalui Bank Jabar Cabang Garut sebesar Rp.724.803.620,- (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) jumlah tersebut setelah dikurangi dengan pembayaran PPh pasal 22, PPN dan iuran ASTEK sebesar Rp.27.196.380,- (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) ;
-
Bahwa kemudian setelah terdakwa I. DADUNG TAJUDIN bin UTAEMI (alm) menerima
dana
talangan
kopensasi
Pasar
Kandungora
sebesar
Rp.724.803.620,- (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) tersebut diatas, maka uang tersebut dibagibagi yaitu untuk : a.
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) langsung diambil oleh Sdr. AAN dan D. KUSTIAMAN, SH. sewaktu pencairan di Bank Jabar degan alasan untuk Bupati Garut ;
b.
Sdr.
D.
KUSTIAMAN,
SH.
sendiri
mendapat
bagian
sebesar
Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ; c.
Sdr. Ade Supriadi alias Sdr. LIM mendapat bagian Rp.90.000.000,(sembilan puluh juta rupiah) ;
Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.15 K/Pid/2008.
Terdakwa I. DUDUNG TAJUDIN Bin UTAEMI (alm) mendapat bagian
d.
Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ; Terdakwa II. Drs. SOLEH ABDUL YOMAN Bin SAPNAN (Alm)
e.
mendapat bagian Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; Sdr. H. SUCHERLI (Direktur PT. USINDO LTD.) mendapat bagian
f.
sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; Sdr. AAN S.S. Mengambil sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh
g.
lima juta rupiah) ; -
Akibat dari perbuatan para terdakwa dan teman-temannya telah merugikan keuangan
Negara
dalam
hal
ini
Pemda
Kab.
Garut
sejumlah
Rp.724.803.620,- (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) ; Percobaan para terdakwa mana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor.31 tahun 1999 Jo pasal 43 A ayat (3) Undang-undang No.30 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; SUBSIDAIR: Bahwa mereka terdakwa I. DUDUNG TAJUDIN Bin UTAEMI (alm) selaku Ketua Koperasi Pasar (Koppas) Laksana Jaya yang diangkat berdasarkan anggota Koppas Laksana Jaya juga dengan tugas pokok : -
Memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas anggota, pengurus lainnya serta mengkodinir tugas-tugas lainnya :
-
Memberikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Rapat Tahunan ;
-
Memimpin rakyat pengurus dan rapat anggota ;
-
Menandatangani buku daftar anggota/pengurus ;
-
Menanda tangani surat-surat keluar ;
-
Menandatangani surat-surat berharga dan sebagainya ;
Dan terdakwa Drs. SOLEH ABDUL YOMAS bIN SOPNAN (alm) yang diangkat oleh terdakwa I. DUDUNG TAJUDIN Bin UTAEMI (alm) selaku Ketua Koperasi Pasar (Koppas) Laksana Jaya: - Melaksanakan kebijaksanaan operasional yang ditetapkan oleh pengurus ; - Memajukan Koppas Laksana Jaya ; secara bersama-sama dengan D. KUSTIAMAN, SH. (berkas terpisah) baik bertindak secara sendiri-sendiri, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan perbuatan pada tanggal 24 Agustus 2004 sekitar pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam
Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.15 K/Pid/2008.
tahun 2004, bertempat di Bank Jabar Cabang Garut Jl. Jend. A Yani Kec. Garut Kota Kab. Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; Perbuatan para terdakwa mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -
Bahwa mereka terdakwa I. DUDUNG TAJUDIN Bin UTAEMI (alm) selaku Ketua Ketua Koperasi Pasar (Koppas) Laksana Jaya dan terdakwa II. DRS. SOLEH ABDUL YOMAS Bin SAPNAN (alm) selaku Manager Koppas Laksana Jaya pada tanggal 15 April 2004 mendapat surat pelimpahan seluruh asset milik PT. USINDO LTD yang ada di Pasar Kadungora dari H. SUCHERLI, SE. Bin SOLEH, selaku Direktur PT. USINDO LTD, berupa 68 kios yang belum laku terjual untuk dijualkan ;
-
Berdasarkan surat pelimpahan asset oleh H. S SUCHERLI, SE. ( Direktur PT. USINDO LTD) kepada Koppas Laksana Jaya tersebut, maka terdakwa I. DUDUNG TAJUDIN Bin UTAEMI (alm) selaku Ketua Ketua Koperasi Pasar (Koppas) Laksana Jaya bermusyawarah dan meminta pendapat kepada terdakwa II. DRS. SOLEH ABDUL YOMAS Bin SAPNAN (alm) mengatakan “Kalau sertifikat Pasar Kandungora tersebut kepemilikannya atas nama PT.USINDO, maka sertifikat tersebut tidak usah dijaminkan pada Bank, melainkan bisa dijadikan dasar untuk minta ganti rugi ke pihak Pemda Kab. Garut ;
-
Kemudian atas inisiatif terdakwa terdakwa II. DRS. SOLEH ABDUL YOMAS Bin SAPNAN (alm) selaku Manager Koppas Laksana Jaya membuat surat somasi Nomor :132/KKP-LJ/KDR/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 minta ganti rugi kepada Pemda Kab. Garut dengan nilai Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Garut yang tembusannya disampaikan kepada DPRD Kab. Garut, Kabag Perlengkapan dan Kepala Dinas Pasar Kab. Garut, yang ditanda tangani oleh Terdakwa I. DUDUNG TAJUDIN Bin UTAEMI (alm) selaku Ketua
Koperasi Pasar
(Koppas) Laksana Jaya bermusyawarah dan meminta pendapat kepada terdakwa II. DRS. SOLEH ABDUL YOMAS Bin SAPNAN (alm) selaku Manager Koppas Laksana Jaya ;
Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.15 K/Pid/2008.
-
Bahwa surat somasi tersebut tidak mempunyai dasar hukum, karena pasar Kadungora telah selesai dibangun oleh PT.USINDO LTD. dan oleh PT. USINDO LTD sudah diserah terimakan kepada Pemda Ka. Garut dengan Berita Acara serah terima No.032/USI/VI/95 tanggal 28 Juni 1995 ;
-
Bahwa 68 buah kios yang belum laku terjual bukanlah tanggung jawab Pemda Kab. Garut untuk membayar ganti rugi karena ke 68 buah kios tersebut adalah dibuat perjanjian antara Pemda Kab, Garut dengan PT. USINDO LTD. ;
-
Oleh karena tidak ada MOU atara Pemda Kab. Garut dengan PT. USINDO LTD., maka dalam tahun anggaran 2004 tidak ada dicantumkan dana untuk ganti rugi ke 68 buah kios tersebut dalam Dokumen Anggaran Satuan KERJA (DASK) ;
-
Atas dasar surat somasi yang ditanda tangani oleh terdakwa I. DUDUNG TAJUDIN Bin UTAEMI (alm) dan terdakwa II. DRS. SOLEH ABDUL YOMAS Bin SAPNAN (alm) yang ditujukan kepada Bupati Garut, maka pihak Pemda Kab. Garut dan DPRD Kab. Garut membahas masalah ganti rugi Pasar Kadungora tersebut, padahal dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretaris Daerah Kab. Garut dan DPRD Kab. Garut membahas masalah ganti rugi Pasar Kandungora tersebut, padahal dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretaris Daerah Kab. Garut tahun anggaran 2004 pada mata Anggaran Belanja Modal tidak tercantum anggaran untuk Ganti Rugi Pembangunan Pasar Kandungora ;
-
Kemudian atas rekomendasi dari Kepala Dinas Pasar (D. KUSTIAMAN, SH,.) dalam Nota Dinas Nomor : 511.2/156-Dispas/2004 tanggal 29 April 2004, maka pihak Pemda Kab. Garut setelah beberapa kali perubahan APBD, lalu dicantumkanlah Perda Nomor 7 tahun 2004 tanggal 06 Agustus 2004 tentang Perubahan atas Perda Garut Nomor 5 tahun 2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang APBD tahun 2004 dicantumkan dalam mata Anggaran Pembiayaan untuk pembayaran penggantian tanah Pasar Kadungora sebesar Rp.752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) pada mata anggaran Pembiayaan dengan rekening Nomor.3.2.3.01, padahal Pemda Kab. Garut tidak ada kewajiban lagi untuk mengganti tanah Pasar Kadungora tersebut, karena pembangunan Pasar Kadungora sudah selesai dan sudah diserah terimakan kepada Pemda Kab. Garut oleh PT. USINDO LTD. Tanggal 28 Juni 1995 dan tahun 2004 tidak ada perjanjian (MOU) antara PT. USINDO dengan Pemda Kab.Garut untuk mengganti kerugian 68 buah kios Pasar Kadungora tersebut ;
Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.15 K/Pid/2008.
- Setelah dana talangan untuk penggantian tanah Pasar Kadungora dianggarkan dalam perubahan APBD tahun 2004, sebesar Rp.752.000.000,(tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) kemudian saksi D. KUSTIAMAN, SH. selaku Kepala Dinas Pasar menyarankan dalam suratnya Nomor 910/382Dispas tanggal 12 Agustus 2004 aggaran tersebut digunakan untuk : a. Kios yang belum laku dijual sebanyak 60 (enam puluh) unit (ukuran 2 meter x 3 meter) seharga Rp.230.400.000,- (dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) ; b. Los yang belum laku dijual sebanyak 8 (delapan) unit (ukuran 2 meter x 3 meter) seharga Rp.10.240.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) (harga kios dan Los diatas sesuai dengan taksiran Dinas Bangunan dan pemukiman sesuai dengan surat Nomor : 644.218/ Disbangkim tanggal 26 Juli 2004 dengan total harga Rp.240.640.000,(dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ; c. Bantuan Pemda Kab. Garut terhadap pengembangan Pembangunan Pasar Kadungora (PT. USINDO LTD) yang mengalami kerugian akibat Pembangunan Pasar tersebut dari tahun 1994 hingga sekarang (2004) sebesar Rp.511.360.000,- (Lima Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ; -
Bahwa saran dari saksi D. KUSTIAMAN, SH. selaku Kepala Dinas Pasar tersebut diatas tidak tepat dan hanya bersifat rekayasa untuk menyesuaian pencairan anggaran karena : a. Berdasarkan SPK Nomor : 573/2210/Peny.Prog. tanggal 28 Oktober 1994 dinyatakan bahwa sumber dana pembangunan Pasar Kadungora adalah swadaya
murni
penghuni
pasar
dan
dalam
surat
perjanjian
Nomor.573/Perj.379-Huk/94 tanggal 26 Oktober 1994 dinyatakan bahwa kios yang tidak ditebus akan dijual bersama-sama antara Pemda Kab. Garut dan PT. USINDO LTD, jadi tidak ada sama sekali kewajiban Pemda Kab. Garut untuk membayar kios dan Los yang belum laku ; b. Tidak ada dasar perhitungan yang menyatakan terdapat kerugian pada PT. USINDO.LTD. berkenaan dengan pembangunan Pasar Kadungora, disamping itu kerugian merupakan tanggung jawab PT. USINDO LTD. Selaku investor, sehingga tidak ada dasarnya membebankan kerugian tersebut kepada Pemda Kab. Garut dan lagi PT. USINDO LTD. Sendiri sebagai pengembang tidak pernah membuat surat permintaan ganti rugi kepada Bupati Garut ;
Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.15 K/Pid/2008.
- Bahwa kemudian karena telah dianggarkan dana konpensasi Pasar Kandungora melalui Perda Nomor 7 tahun 2004 tanggal 06 Agustus 2004 tentang Perubahan atas Perda Garut Nomor 5 tahun 2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang APBD tahun 2004 dicantumkan dalam masa anggaran Pembiayaan dengan rekening nomor :3.2.3.01 sebesar Rp.752.000.000,(tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) ; -
Kemudian atas dasar surat Kepala Dinas Pasar D. KUSTIAMAN, SH. Nomor.910/382-Dispas tersebut diatas maka Bupati Kab. Garut mendisposisi untuk diproses sesuai aturan kepada Sekda, lalu Sekda mengintruksikan kepada Bagian Keuangan untuk diproses sesuai dengan ketentuan ;
-
Bahwa kemudian Bagian keuangan Pemda Kab. Garut memproses pencairan keuangan sesuai dengan ketentuan, setelah itu tanggal 23 Agustus 2004 Kantor Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Garut menerbitkan tanda bukti pembayaran Nomor.12/VIII/2004 kepada terdakwa I. DADUNG TAJUDIN bin UTAEMI (alm) selaku kuasa PT. USINDO LTD. Sebesar Rp.752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan cek nomor.2424676 tanggal 23 Agustus 2004 unutk keperluan dana talangan konpensasi Pasar Kadungora, tetapi cek tersebut tidak bisa dicairkan karena adanya coretan-coretan yang dibuat oleh terdakwa I. DADUNG TAJUDIN bin UTAEMI (alm), lalu diterbitkan cek dari dengan Nomor. 2424677 masih tertanggal 23 Agustus 2004 ;
-
Kemudian cek tersebut pada tanggal 24 Agustus 2004 dicairkan serta diterima uangnya oleh terdakwa I. DADUNG TAJUDIN bin UTAEMI (alm) melalui Bank Jabar Cabang Garut sebesar Rp.724.803.620,- (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) jumlah tersebut setelah dikurangi dengan pembayaran PPh pasal 22, PPN dan iuran ASTEK sebesar Rp.27.196.380,- (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) ;
-
Bahwa kemudian setelah terdakwa I. DADUNG TAJUDIN bin UTAEMI (alm) menerima
dana
talangan
kopensasi
Pasar
Kandungora
sebesar
Rp.724.803.620,- (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) tersebut diatas, maka uang tersebut dibagibagi yaitu untuk : a. Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) langsung diambil oleh Sdr. AAN dan D. KUSTIAMAN, SH. sewaktu pencairan di Bank Jabar degan alasan untuk Bupati Garut ;
Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.15 K/Pid/2008.
b. Sdr.
D.
KUSTIAMAN,
SH. sendiri
mendapat
bagian
sebesar
Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ; c. Sdr. Ade Supriadi alias Sdr. LIM mendapat bagian Rp.90.000.000,(sembilan puluh juta rupiah) ; d. Terdakwa I. DUDUNG TAJUDIN Bin UTAEMI (alm) mendapat bagian Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ; e. Terdakwa II. Drs. SOLEH ABDUL YOMAN Bin SAPNAN (Alm) mendapat bagian Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; f.
Sdr. H. SUCHERLI (Direktur PT. USINDO LTD.) mendapat bagian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
g. Sdr. AAN S.S. Mengambil sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ; -
Akibat dari perbuatan para terdakwa dan teman-temannya telah merugikan keuangan
Negara
dalam
hal
ini
Pemda
Kab.
Garut
sejumlah
Rp.724.803.620,- (tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) ; Perbuatan para terdakwa mana diatur dan diancam pidana pasal 3 ayat Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor.31 tahun 1999 Jo pasal 43 A ayat (3) Undang-undang No.30 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut, tanggal 29 Mei 2006 sebagai berikut : 1. Menyatakan mereka terdakwa I. DUDUNG TAJUDIN Bin UTAEMI dan terdakwa II. DRS. SOLEH ABDUL YOMAS Bin SAPNAN bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b. Undang-undang No.31 tahun 1999 Jo pasal 43 A ayat (3) Undang-undang No.20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. DUDUNG TAJUDIN Bin UTAEMI
dan terdakwa II. DRS. SOLEH ABDUL YOMAS Bin SAPNAN
masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; 3. Menghukum mereka terdakwa untuk membayar uang pengganti masingmasing :
Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.15 K/Pid/2008.
-
Terdakwa I. DUDUNG TAJUDIN Bin UTAEMI sebesar Rp.90.000.000,(sembilan puluh juta rupiah) dan jika tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka disita harta
bendanya dan kalau harta bendanya tidak mencukupi maka
dipenjara selama 4 (empat) bulan ; -
Terdakwa II. DRS. SOLEH ABDUL YOMAS Bin SAPNAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan jika tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka disita harta bendanya dan kalau harta bendanya tidak mencukupi maka dipenjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : a. Keputusan DPRD Garut No.7 tahun 2004 tentang persetujuan DPRD Kab. Garut terhadap perubahan parsial anggaran pendapatan dan belanja Kab. Garut tahun anggaran 2004 ; b. Fhoto copy Perda Kab. Garut No.5 tahun 2004 tentang perubahan APBD Kab. Garut No.1 tahun 2004 tentang APBD tahun anggaran 2004 ; c. Skep Bupati Garut No.924/Kep.33A-Keu/2004 tentang pejabat yang berwenang menandatangani SKO APBD Kab. Garut tahun 2004 tertanggal 23
Januari
2004 yang ditanda tangani Bupati Garut Sdr.
AGUS SUPRIADI ; d. Skep Bupati Garut No.955/Kep.246.A-Keu/2004 tentang pejabat yang berwenang menanda tangani daftar penguji, SPM dan yang berwenang menandatangani di Kabupaten Garut tahun anggaran 2004 tanggal 06 Januari 2004 yang ditandatangani Bupati Garut Sdr. Agus Supriadi APBD Kab. Garut tahun 2004 ; e. Fhoto copy surat perjanjian No.573/Perj.379-Huk/94 antara PT. USINDO yang ditanda tangani oleh Sdr. SUCHERLI dan Bupati Garut terdahulu yang ditanda tangani oleh sdr. TOHARUDIN GANI ; f. SKO No. 920/Kep.158-Keu/III/PRB.PRS/2004 untuk jumlah uang sebesar Rp.752.000.000,- sebagai pembayaran hutang jatuh tempo tertanggal 13 Agustus 2004 yang ditanda tangani Bupati Garut Agus Supriadi ; g. Fhoto copy sesuai asli SPP tanpa Nomor tertanggal 18 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh KSPK Drs. ACENG FARUK diketahui oleh Satuan Kerja Drs. H.WOWO WIBOWO. Msi (Asda III) ; h.
Fhoto copy sesuai asli SPM No.3018/BT/2004 tertanggal 23 Agustus 2004 yang ditanda tangani Drs. Hengki Hermawan, Msi selaku Kabag Keuangan ;
Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.15 K/Pid/2008.
i.
Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.752.000.000,- untuk dana talangan pasar Kadungora serta dana kompensasi pembangunan pasar yang ditanda tangani H.M. SUCHERLI, SE ;
j. Fhoto copy surat No.132/KPP-LJ/KDR/I/04 tanggal 12 Januari 2004 perihal mohon somasi/ganti rugi tanah yang diperuntukan atau digunakan pasar Kadungora yang ditanda tangani oleh Ketua Koppas Laksana Jaya Sdr. DUDUNG TAJUDIN dan Drs. SOLEH ABDUL YOMAS sebagai MANAGER yang ditujukan kepada Bupati Garut ; k. Fhoto copy surat pernyataan tanpa tanggal dan bulan tahun 2004 mengenai pelimpahan seluruh asset milik PT. Usindo yang ada di pasar Kadungora kepada DUDUNG TAJUDIN Ketua Koppas Laksana Jaya dan Drs. Soleh Abdul Yomas sebagai Manager ; l. Fhoto copy surat kuasa Direktur PT. Usindo H.M. SUCHERLI kepada DUDUNG TAJUDIN Ketua Koppas Laksana Jaya tertanggal 15 April 2004 ; m. Fhoto copy nota Komisi A No.07/NK.A/V/2004 perihal penyelesaian masalah pasar Kadungora tertanggal 4 Mei 2004 dan Nota Komisi No.12/NK.A/VI/2004 tertanggal 9 Juni 2004 perihal penyelesaian masalah Pasar Kadungora ; n. Fhoto copy hasil pembahasan akhir terhadap perubahan APBD Kab. Garut tahun anggaran 2004 berikut hasil sinkronisasi ; o. Fhoto
copy
surat
dari
Koppas
Laksana
Jaya
No.140/KPP-
JL/KDR/VI/2004 perihal mohon somasi dana talangan Pasar Kandungora yang ditujukan kepada Bupati Garut Cq. Kadis Pasar Kab. Garut tertanggal 1 Juni 2004 ; p. Kwitansi tanda penerimaan uang sebanyak 10 (sepuluh) lembar ; q. 1 (satu) map yang berisikan foto copy permohonan somasi dari Koppas Laksana Jaya, foto copy permohonan jalan baru dari Koppas Laksana Jaya, foto copy jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dari Dinas Pasar, foto copy SPK dari Bupati Garut ; Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipakai dalam perkara lain ; 5. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; Membaca putusan Pengadilan Negeri Garut No. 306/Pid.B/2005/ PN.GRT. tanggal 19 Juni 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 1. Menyatakan mereka terdakwa I. DUDUNG TAJUDIN Bin UTAEMI dan terdakwa II. DRS. SOLEH ABDUL YOMAS Bin SAPNAN tidak terbukti
Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.15 K/Pid/2008.
secara
sah
dan
meyakinkan
bersalah
melakukan
Tindak
Pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ; 2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ; 3. Menyatakan Terdakwa I. DUDUNG TAJUDIN Bin UTAEMI dan terdakwa II. DRS. SOLEH ABDUL YOMAS Bin SAPNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
KORUPSI YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ; 4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : selama 1 (satu) tahun dan denda masingmasing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh juta rupiah)
dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; 6. Menghukum pula para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masingmasing : - Terdakwa I. DUDUNG TAJUDIN Bin UTAEMI sebesar Rp.90.000.000,(sembilan puluh juta rupiah) dan jika tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka disita harta bendanya dan kalau harta bendanya tidak mencukupi maka dipenjara selama 4 (empat) bulan ; - Terdakwa II. DRS. SOLEH ABDUL YOMAS Bin SAPNAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan jika tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka disita harta bendanya dan kalau harta bendanya tidak mencukupi maka dipenjara selama 2 (dua) bulan ; 7. Menyatakan barang bukti berupa : a. Keputusan DPRD Garut No.7 tahun 2004 tentang persetujuan DPRD Kab. Garut terhadap perubahan parsial anggaran pendapatan dan belanja Kab. Garut tahun anggaran 2004 ; b. Fhoto copy Perda Kab. Garut No.5 tahun 2004 tentang perubahan APBD Kab. Garut No.1 tahun 2004 tentang APBD tahun anggaran 2004 ; c. Skep Bupati Garut No.924/Kep.33A-Keu/2004 tentang pejabat yang berwenang menandatangani SKO APBD Kab. Garut tahun 2004 tertanggal 23
Januari
2004 yang ditanda tangani Bupati Garut Sdr. AGUS
SUPRIADI ;
Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.15 K/Pid/2008.
d. Skep Bupati Garut No.955/Kep.246.A-Keu/2004 tentang penunjukan pejabat yang berwenang menanda tangani daftar penguji, SPM dan yang berwenang menandatangani di Kabupaten Garut tahun anggaran 2004 tanggal 06 Januari 2004 yang ditanda tangani Bupati Garut Sdr. Agus Supriadi ; e. Fhoto copy surat perjanjian No.573/Perj.379-Huk/94 antara PT. USINDO yang ditanda tangani oleh Sdr. SUCHERLI dan Bupati Garut terdahulu yang ditanda tangani oleh sdr. TOHARUDIN GANI ; f. SKO No. 920/Kep.158-Keu/III/PRB.PRS/2004 untuk jumlah uang sebesar Rp.752.000.000,- sebagai pembayaran hutang jatuh tempo tertanggal 13 Agustus 2004 yang ditanda tangani Bupati Garut Agus Supriadi ; g. Fhoto copy sesuai asli SPP tanpa Nomor tertanggal 18 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh KSPK Drs. ACENG FARUK diketahui oleh Satuan Kerja Drs. H.WOWO WIBOWO. Msi (Asda III) ; h. Fhoto copy sesuai asli SPM No.3018/BT/2004 tertanggal 23 Agustus 2004 yang
ditanda tangani Drs. Hengki Hermawan, Msi selaku Kabag
Keuangan ; i. Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.752.000.000,- untuk dana talangan pasar Kadungora serta dana kompensasi pembangunan pasar yang ditanda tangani H.M. SUCHERLI, SE ; j. Fhoto copy surat No.132/KPP-LJ/KDR/I/04 tanggal 12 Januari 2004 perihal mohon somasi/ganti rugi tanah yang diperuntukan atau didunakan pasar Kadungora yang ditanda tangani oleh Ketua Koppas Laksana Jaya Sdr. DUDUNGTAJUDIN dan Drs. SOLEH ABDUL YOMAS sebagai MANAGER yang ditujukan kepada Bupati Garut ; k. Fhoto copy surat pernyataan tanpa tanggal dan bulan tahun 2004 mengenai pelimpahan seluruh asset milik PT. Usindo yang ada di pasar Kadungora kepada DUDUNG TAJUDIN Ketua Koppas Laksana Jaya dan Drs. Soleh Abdul Yomas sebagai Manager ; l. Fhoto copy surat kuasa Direktur PT. Usindo H.M. SUCHERLI kepada DUDUNG TAJUDIN Ketua Koppas Laksana Jaya tertanggal 15 April 2004 ; m. Fhoto copy nota Komisi A No.07/NK.A/V/2004 perihal penyelesaian masalah pasar Kadungora tertanggal 4 Mei 2004 dan Nota Komisi No.12/NK.A/VI/2004 tertanggal 9 Juni 2004 perihal penyelesaian masalah Pasar Kadungora ; n. Fhoto copy hasil pembahasan akhir terhadap perubahan APBD Kab. Garut tahun anggaran 2004 berikut hasil sinkronisasi ;
Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.15 K/Pid/2008.
o. Fhoto copy surat dari Koppas Laksana Jaya No.140/KPP-JL/KDR/VI/2004 perihal mohon somasi dana talangan Pasar Kandungora yang ditujukan kepada Bupati Garut Cq. Kadis Pasar Kab. Garut tetranggal 1 Juni 2004 ; p. Kwitansi tanda penerimaan uang sebanyak 10 (sepuluh) lembar ; q. 1 (satu) map yang berisikan foto copy permohonan somasi dari Koppas Laksana Jaya, foto copy permohonan jalan baru dari Koppas Laksana Jaya, foto copy jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dari Dinas Pasar, foto copy SPK dari Bupati Garut ; dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara ini ; 8. Membebankan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; Membaca
putusan
Pengadilan
Tinggi
Bandung
No.251/Pid/2006/
PT.BDG. tanggal 03 Nopember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut : -
Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. DUDUNG TAJUDIN Bin UTAEMI dan terdakwa II. DRS. SOLEH ABDUL YOMAS Bin SAPNAN tersebut ;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 19 Juni 2006 No. 306/Pid.B/2005/PN.Grt., yang dimintakan banding tersebut ;
-
Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.
Pid/2006/PN. GRT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2006 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ; Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta. Pid/2006/PN. GRT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2006 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ; Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Desember 2006 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 02 Januari 2007 ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang,
bahwa
putusan
Pengadilan
Tinggi
tersebut
telah
diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 14 Desember 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut
Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.15 K/Pid/2008.
pada tanggal 02 Januari 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitakan kepada Terdakwa II pada tanggal 11 Desember 2006 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2006, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi karena itu
berdasarkan
pasal 248 ayat 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No.8 tahun 1981) maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;. Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa terdakwa sangat keberatan dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh
Pengadilan
Negeri
Garut
tanggal
19
Juni
2006
Nomor.306/Pid.B/2005/PN.Grt, dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 3 Nopember 2006 No.251/Pid.B/2006/PT.Bdg., tersebut karena putusan tersebut sangat memberatkan terdakwa serta dipandang tidak menampakkan dan tidak mencerminkan adanya rasa keadilan yang senantiasa diharapkan dan menjadi dambaan bagi pencari keadilan yang dalam hal ini terdakwa ; -
Bahwa
terdakwa
sangat
keberatan dan menolak putusan yang telah
dijatuhkan terhadap diri Pemohon Kasasi, dimana Majelis dikedua tingkat peradilan dalam menjatuhkan putusan telah mempersalahkan terdakwa, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Korupsi, hal tersebut sangat bertentangan dengan kenyataan dan fakta hukumnya dimana Majelis dalam pertimbangannya dalam menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan sebagaimana unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair yang dipandang oleh terdakwa pertimbangan Majelis tersebut adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tanpa didasari nurani, karena pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang dilakukan oleh terdakwa ; -
Bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana terdakwa selaku kuasa menerima pelimpahan kewenangan dari PT. Usindo telah menjalankan prosedur yang benar dan sama sekali tidak merugikan keuangan dan perekonomian Negara (Pemda Garut) bahkan sebaliknya perbuatan terdakwa telah membantu dan menguntungkan Negara, dan hal
Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.15 K/Pid/2008.
tersebut dalam kenyataan dana talangan yang dikeluarkan akan diterima kembali oleh Pemda Garut dari hasil penjualan kios yang belum terjual, maka dengan hal tersebut nampak jelas bahwa terdakwa tidak merugikan Negara ; -
Bahwa oleh karena dalam pertimbangan Majelis dikedua tingkat peradilan tersebut telah menyatakan bahwa dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, dan pertimbangan Majelis dalam dakwaan Subsidair sangat keliru dan tidak mempunyai dasar landasan hukum dalam mempersalahkan terdakwa dimana menurut fakta yang benar terdakwa tidak merugikan
keuangan
dan
perekonomian
Negara
(Pemda
Garut)
bahkansebaliknya, maka pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis sangat merugikan dan memberatkan terdakwa, maka beralasan hukum terdakwa bermohon agar Mahkamah Agung R.I. membatalkan putusan tersebut diatas dan memeriksa dan mengadili sendiri sesuai dengan bukti atau fakta yang berkaitan yang diajukan dipersidangan ; Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena yudex factie (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. Bahwa sesuai dengan keterangan Saudara Drs. Dede Satibi (Mantan Bupati Garut), bahwa sisa kios pasar yang dijadikan objek sengketa telah menjadi aset Pemda, dan sewaktu saksi menjabat sejak 4 Januari 1999 s/d 23 Januari 2004 tidak ada pengajuan pembayaran ganti rugi oleh pihak PT. USINDO (Pengadilan Negeri hal.21) ; 2. Bahwa keterangan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi ahli bahwa dokumen-dokumen dalam proses penganggaran untuk pembayaran Konpensasi Pasar Kedungora tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Keputusan Mendagri No.29/2002 dan sebetulnya Pemda Garut tidak mempunyai hutang atau tidak mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi dan dana yang dimintakan oleh Terdakwa I dan II bukan termasuk APBD murni, akan tetapi tercantum dalam APBD perubahan yaitu senilai Rp.752.000.000,- dan seharusnya tidak harus dikeluarkan oleh pihak Pemda/Bupati Garut (Pengadilan Negeri hal.28) ; 3. Bahwa dengan dasar surat para Terdakwa tertanggal 1 Januari 2004 mengajukan Somasi dengan mengganti istilah : “ Dana Talangan Pasar Kedungora yang ditujukan kepada Bupati Garut dengan mengatas namakan
Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.15 K/Pid/2008.
selaku Ketua dan Manager Koppas laksana Jaya, namun setelah dana cair ternyata para Terdakwa menggunakannya untuk
kepentingan pribadi
masing-masing, sehingga merugikan keuangan Negara ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI Menolak
permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi I/Terdakwa I :
DUDUNG TAJUDIN bin UTAEMI, tersebut ; Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II : DRS. SOLEH ABDUL YOMAS bin SAPNAN (ALM), tersebut ; Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa
tersebut untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : KAMIS, TANGGAL 14 PEBRUARI 2008, oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soedarno, SH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Soedarno, SH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh
Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.15 K/Pid/2008.
Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum. Hakim-Hakim Anggota :
Ketua:
ttd./Soedarno, SH.
ttd./German Hoediarto, SH.
ttd./M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.
Panitera Pengganti : ttd./Misnawaty, SH.
Untuk Salinan Maahkamah Agung RI An. Panitera Panitera Muda Pidana Khusus
S u h a d i, SH., MH. Nip. 040 033 261
Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.15 K/Pid/2008.
