PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : Dj.I/89/2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM Menimbang
:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam, perlu penilaian terhadap proposal usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam; b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004, perlu dijabarkan lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama; 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam; 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam; 11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama Republik Indonesia; MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
Pertama
: Pengajuan Usul Perpanjangan Izin Penyelanggaran Program Studi dilaksanakan melalui tahapan-tahapan: 1. Pemberian pertimbangan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang kemungkinan persetujuan atau penolakan harus didahului dengan kajian kelayakan akademik dan administratif untuk memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Adanya analisis yang jelas, terukur dan meyakinkan mengenai ciri-ciri (karakteristik) sosok lulusan yang dihasilkan oleh program studi; b. Adanya prospek pekerjaan yang nyata dan didukung dengan data survei, bagi lulusan program studi tersebut sehingga tidak menimbulkan penganggur baru; c. Kepastian bahwa dengan penyelenggaraan program studi tersebut tidak mengakibatkan beban tambahan bagi pemerintah (secara finansial) dan misi utama perguruan tinggi tersebut masih tetap tertangani dengan baik; d. Untuk menjamin tidak terjadinya kelebihan pasokan lulusan, maka program studi yang diselenggarakan dapat ditutup dan dibuka sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu diperlukan kemampuan melakukan relokasi sumberdaya Perguruan Tinggi Agama Islam; e. Penyelenggaraan Program Studi memperhatikan keadaan lingkungan yaitu penyelenggaraan program studi oleh perguruan tinggi lain di wilayahnya sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar perguruan tinggi; f. Penyelenggaraan Program Studi dapat menjanjikan peningkatan, pemanfatan sumberdaya pendidikan tinggi yang ada dan meningkatkan layanan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
g. Penyelenggaraan Program Studi tidak akan menimbulkan pergesekan internal dalam perguruan tinggi sehingga menurunkan mutu kinerjanya. 2. Pemberian izin dan/atau penolakan izin perpanjangan program studi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam diberikan setelah melakukan kajian terhadap aspek pemenuhan persyaratan minimal akademik dan kelembagaan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kajian tersebut diterima oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam dari Tim Penilai; 3. Perpanjangan Izin penyelenggaraan Program Studi diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 4. Perpanjangan izin selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan setiap semester dari perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua
: Tahapan pengajuan usul perpanjangan izin penyelenggaraan Program Studi sebagai berikut : 1. Studi kelayakan, dengan format sebagai berikut : a. Pendahuluan memuat aspek-aspek sebagai berikut : 1) Kualifikasi yang dibutuhkan; 2) Gambaran jumlah kebutuhan; 3) Sumber masukan program; 4) Keberlanjutan program. b. Kurikulum program studi yang diusulkan memuat gambaran mengenai bentuk program studi yang ditawarkan, meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 1) Kualifikasi kompetensi lulusan yang diharapkan; 2) Kurikulum; 3) Rujukan program yang digunakan. c. Sumberdaya Memuat gambaran mengenai kondisi sumberdaya yang disediakan untuk menyelenggarakan Program Studi yang diusulkan, meliputi aspek-aspek berikut : 1) Dosen tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) orang untuk satu program studi yang mempunyai latar belakang pendidikan/keahlian sama dengan program studi yang diusulkan tersebut: a) Program Doktor (S3), minimal 2 (dua) orang Guru Besar yang berpendidikan Doktor dan 4 (empat) orang berpendidikan Doktor (S3); b) Program Magister (S2), minimal 6 (enam) orang berpendidikan Doktor (S3); c) Program Sarjana (S1), minimal 6 (enam) orang berpendidikan Magister (S2); d) Program Diploma, minimal 6 (enam) orang berpendidikan Sarjana dan keahlian profesi. 2) Sarana dan Prasarana; 3) Tenaga administrasi dan penunjang akademik.
d. Pendanaan Memuat gambaran mengenai kebutuhan dana awal, dana operasional dan pemeliharaan serta kebutuhan dana lainnya, disertai dengan gambaran mengenai sumber-sumber yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam bentuk : 1) Kebutuhan dana investasi; 2) Kebutuhan dana operasional dan pemeliharaan;. 3) Penerimaan internal; 4) Penerimaan eksternal. e. Manajemen Akademik Memuat gambaran mengenai pengelolaan program studi dan atau rencana pengembangan program studi baik untuk jangka pendek (1 tahun ke depan), jangka menengah (2 - 5 tahun ke depan) maupun jangka penjang (6 tahun ke depan), sumberdaya pengelolaan dan pengembangan tanpa mengganggu program studi lain serta pembinaan mutu akademik program studi tersebut. Bagian ini minimal harus berisikan hal-hal sebagai berikut: 1) Rencana pengembangan program studi; 2) Manajemen sumberdaya; 3) Manajemen mutu akademik; 4) Dukungan kerjasama. f. Kesimpulan Memuat gambaran umum bagaimana Program Studi yang diusulkan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi telah memenuhi kebutuhan yang ada, gambaran mengenai kelemahan, kekuatan, dan tantangan dari program studi serta bagaimana program studi akan mengantisipasi tantangan tersebut. g. Lampiran Dokumen studi kelayakan ini dilampiri pula dengan : 1) Kurikulum dan silabus; 2) Daftar dosen beserta mata kuliah yang dibina dan foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang mulai dari ijazah sarjana (S1) dan yang lebih tinggi serta surat izin bagi dosen dari Perguruan Tinggi atau instansi lain; 3) Daftar riwayat hidup setiap dosen; 4) Surat kesediaan mengajar/membina program studi; 5) Daftar hadir dosen; 6) Daftar mahasiswa (aktif dan non aktif); 7) Daftar hadir mahasiswa; 8) Jadual kuliah, ujian dan nilai mahasiswa; 9) Daftar tenaga administrasi dan penunjang akademik; 10) Daftar sarana dan prasarana; a) Ruang kuliah; b) Ruang dosen; c) Ruang Ibadah; d) Laboratorium; e) Perpustakaan; f) Fasilitas komputer; g) Fasilitas teknologi informasi;
h) Perlengkapan pendukung perkuliahan; i) Daftar buku/dokumen yang mendukung, dan lain lain. 11) Daftar fasilitas pendukung: a) Ruang administrasi; b) Ruang rapat/pertemuan; c) Ruang fasilitas umum pendukung lainnya; d) Peralatan pendukung administrasi; e) Kendaraan dan lain-lain. h. Dokumen-dokumen pendukung lainnya, seperti perjanjian kerjasama, Memorandum of Understanding (MoU) dan rekomendasi-rekomendasi. 2. Rencana Induk Pengembangan (RIP); 3. Statuta; 4. Uraian tentang relevansi keilmuan dengan Program Studi yang diusulkan dalam sebuah naskah akademik. Ketiga
: Usul perpanjangan izin penyelenggaraan Program Studi akan dikaji secara seksama atas dasar data dan informasi yang tercantum dalam berkas usul yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penilaian usul perpanjangan izin penyelenggaraan Program Studi baik yang disetujui maupun yang ditolak akan disampaikan kepada penyelenggara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen lengkap di Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
Keempat
: Permohonan usul perpanjangan izin penyelenggaraan Program Studi oleh penyelenggara ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama;
Kelima
: Perpanjangan Izin penyelenggaraan program studi yang diberikan akan dievaluasi melalui laporan setiap semester selama 5 (lima) tahun untuk mengetahui kelayakan penyelenggaraannya dengan kemungkinan : a. Program studi layak untuk diteruskan penyelenggaraannya; b. Program studi yang tidak layak untuk diperpanjang izin penyelenggaraannya diberlakukan ketentuan ” phassing out” ;
Keenam
: Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di J a k a r t a pada tanggal 24 Maret 2008
DIREKTUR JENDERAL,
Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA.
