PETUNJUK PELAKSANAAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN DAN KEPALA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENYIAPAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI DAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI Nomor : S.678/VI-BPHT/2008. Nomor : S.726/VII-KP/2008. Nomor : 276/P4TRANS/XII/2008. Nomor : 1861/P2MKT/XII/2008. TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN TERPADU PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DENGAN HUTAN TANAMAN RAKYAT (TRANS-HTR) Menimbang
:
a.
b.
c.
d.
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kehutanan Nomor PER.23/MEN/XI/2007 dan Nomor 52/MENHUTII/2007 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Penyelenggaraan Transmigrasi, maka perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Bersama tentang Pelaksanaan Kegiatan Terpadu Penyelenggaraan Transmigrasi dengan Hutan Tanaman Rakyat (TransHTR). Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/MENHUT-II/2007, telah ditetapkan tata cara dan mekanisme permohonan IUPHHK-HTR yang pemegang ijinnya dapat berupa perorangan; Bahwa dalam rangka penyelenggaraan transmigrasi yang terpadu dengan hutan tanaman rakyat untuk mewujudkan hutan lestari dan kesejahteraan rakyat; Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Petunjuk Pelaksanaan Bersama Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan Kepala Badan Planologi Kehutanan dengan Direktur Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi dan Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigasi tentang Pelaksanaan Kegiatan Terpadu Penyelenggaraan Transmigrasi dengan Hutan Tanaman Rakyat (Trans-HTR).
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10
11.
.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Menteri Dalam Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor KEP32/MEN/1985 tentang Hak, Bantuan dan Kewajiban Transmigran; Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Nomor KEP-64/MEN/1993 tentang Pemberian Bantuan Peralatan dan Jaminan Hidup Bagi Transmigran sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-11/MEN/II/2004. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-208/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Sebagai Transmigran; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/MENHUT-II/2007 tentang Tata Cara Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dalam Hutan Tanaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P-5/MENHUT-II/2008; Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kehutanan Nomor PER23/MEN/XI/2007 dan Nomor P-52/MENHUTII/2007 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Penyelenggaraan Transmigrasi; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-15/MEN/VI/2007 tentang Penyiapan Permukiman Transmigasi; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor PER9/MENHUT-II/2008 tentang Persyaratan Kelompok Tani Untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Rakyat; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-09/MEN/III/2008 tentang Pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Terpadu Penyelenggaraan Program Transmigrasi dengan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (Trans-HTR) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Bersama ini.
KEDUA
:
Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi landasan dan pedoman kerja bagi aparat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan badan usaha dalam melaksanakan kegiatan terpadu pembangunan Trans-HTR.
Petunjuk Pelaksanaan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta. Pada tanggal 09-12-2008. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENYIAPAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI
DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
ttd
ttd
Ir. HARRY HERIAWAN SALEH,MSc
Dr. Ir HADI S PASARIBU, MSc
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI
KEPALA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN
ttd
tdd
Drs. DJOKO SIDIK PRAMONO, MM
Dr. Ir. YETTI RUSLI, MSc
LAMPIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN DAN KEPALA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENYIAPAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI DAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI Nomor : S.678/VI-BPHT/2008 Nomor : S.726/VII-KP/2008 Nomor : 276/P4TRANS/XII/2008 Nomor : 1861/P2MKT/XII/2008 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN TERPADU PENYELENGGARAAN TRANSMIGASI DENGAN HUTAN TANAMAN RAKYAT (TRANS-HTR)
I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang. 1. Peluang penyelenggaraan transmigrasi dapat dikaitkan dengan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi melalui Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat; 2. Lahan di luar kawasan hutan yang dapat dijadikan permukiman transmigrasi dapat diarahkan pada areal yang berdekatan dengan areal Hutan Tanaman Rakyat; 3. Masyarakat sekitar kawasan hutan yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya dengan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan program transmigrasi yang disinergikan dengan program Hutan Tanaman Rakyat. B. Maksud, Tujuan dan Sasaran. 1. Maksud : Maksud ditetapkannya petunjuk pelaksanaan bersama ini adalah sebagai acuan bagi aparat Departemen Kehutanan dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelaraskan program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan transmigrasi dan HTR. 2.
Tujuan : a. Menyusun petunjuk pelaksanaan bersama kegiatan penyelenggaraan transmigrasi dan HTR melalui pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
b. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, dan partisipasi masyarakat, serta dunia usaha dalam penyelenggaraan trarnsmigrasi dan pembangunan HTR. 3.
Sasaran : a. Terwujudnya kelestarian sumber daya hutan dengan terbentuknya hutan tanaman yang memiliki nilai ekonomi dan ekologis pada areal kawasan hutan produksi yang tidak produktif; b. Terciptanya kesempatan kerja dan peluang berusaha bagi warga transmigran; c. Terwujudnya pelaksanaan HTR dan permukiman transmigrasi secara optimal
C. Pengertian. 1. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan; 2. Transmigrasi Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat Trans-HTR adalah keterpaduan kegiatan dalam pelaksanaan program transmigrasi dengan pembangunan HTR; 3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHKHTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin keletarian sumber daya hutan; 4. Penetapan areal HTR adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan untuk lokasi HTR; 5. Pengarahan dan perpindahan adalah rangkaian usaha dan kegiatan sejak perencanaan, penerangan dan motivasi, pendaftaran dan seleksi, penampungan, serta pemberangkatan transmigran di lokasi permukiman; 6. Permukiman Transmigrasi hutan tanaman rakyat adalah bentuk permukiman transmigrasi yang sejak awal dirancang berada di luar kawasan hutan; 7. Lokasi Permukiman transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang bekembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan berada di luar kawasan hutan; 8. Transmigran peserta Trans-HTR adalah transmigran penduduk setempat (TPS) dan transmigran penduduk dari daerah asal (TPA) sebagai peserta Trans-HTR; 9. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari Satuan Permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran; 10. Badan usaha adalah pihak yang menjalin kemitraan usaha tanaman hutan dengan transmigran peserta Trans-HTR.
II.
LINGKUP KEGIATAN. Keterpaduan kegiatan Trans-HTR mengikuti ketentuan penyelenggaraan HTR dan penyelenggaraan Transmigrasi dalam hal : A. B. C. D. E. F.
Persiapan. Perencanaan. Pencadangan awal. Penetapan IUPHHK-HTR. Pengembangan masyarakat. Pelibatan Swasta Sebagai Mitra Dalam Penyelenggaraan Trans-HTR.
A. Persiapan. 1. Pemerintah daerah melakukan pencermatan calon areal HTR dan calon lokasi permukiman transmigrasi; 2. Departemen Kehutanan dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat melakukan bimbingan terhadap pemerintah daerah dalam pencermatan sebagaimana tersebut pada angka 1. B. Perencanaan. Perencanaan permukiman transmigrasi disusun sesuai ketentuan yang diatur oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meliputi lokasi lahan, fasilitas rumah, fasilitas umum, serta sarana penunjang permukiman lainnya dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan usulan pencadangan areal HTR. C. Pencadangan areal. Pencadangan areal untuk HTR yang akan disinergikan dengan program transmigrasi, diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Kehutanan sesuai mekanisme pencadangan areal HTR. D. Penetapan IUPHHK-HTR. Bupati/Walikota melakukan inventarisasi, seleksi dan penetapan IUPHHKHTR dari masyarakat setempat sekitar kawasan hutan termasuk transmigran yang telah bermukim. E. Pengembangan Masyarakat. 1. Pembinaan transmigrasi peserta HTR terdiri atas pembinaan yan dilakukan melalui program transmigrasi dan pembinaan melalui skema HTR. 2. Pembinaan di lokasi transmigrasi meliputi : pembentukan organisasi UPT, pelayanan administrasi dan manajemen, bantuan jaminan hidup, pembinaan sosial budaya, pembinaan ekonomi, pembinaan kelembagaan, pembinaan sarana dan prasarana dan lingkungan permukiman, serta pengakhiran status unit permukiman transmigrasi (UPT). 3. Pembinaan teknis pembangunan HTR dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, sesuai standar yang ditetapkan. F.
Pelibatan Swasta Sebagai Mitra dalam Penyelenggaraan Trans-HTR. Dalam penyelenggaraan Trans-HTR dimungkinkan keterlibatan pihak swasta sesuai ketentuan yang berlaku.
III. TUGAS DAN WEWENANG. A. Tugas dan wewenang bersama meliputi : 1. Melakukan koordinasi; 2. Menyusun rencana program transmigrasi yang dipadukan dengan pembangunan HTR. 3. Melakukan verifikasi teknis lokasi permukiman dan calon HTR. 4. Menyiapkan perangkat regulasi yang dibutuhkan. 5. Membina kelancaran pelaksanaan program transmigrasi dan pembangunan HTR. 6. Mengadakan pengawasan dan pengendalian program transmigrasi dan pembangunan HTR. B. Koordinasi. Bentuk koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan terpadu program transmigrasi dan pembangunan HTR yaitu Kelompok Kerja (POKJA), yang dibentuk oleh Direktur Jenderal P4Trans dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur : 1. Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan. 2. Badan Planologi Kehutanan. 3. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. 4. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. 5. Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi. 6. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi. 7. Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigasi. 8. Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 9. Instalasi Air, yang terkait. IV. MONITORING. Monitoring dan evaluasi dilakukan POKJA dan dilaporkan hasilnya kepada Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan, Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan. V.
PENUTUP. Dengan diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Bersama ini diharapkan para pelaksana dan para pihak terkait mendapat acuan yang beguna dalam pelaksanaan, sehingga pembangunan Trans-HTR terlaksana secara sistematis, dan mendapatkan capaian kinerja yang optimal.
Ditetapkan di Jakarta. Pada tanggal 09-12-2008. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENYIAPAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI
DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
ttd
ttd
Ir. HARRY HERIAWAN SALEH, MSc
Dr. Ir HADI S PASARIBU, MSc
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI
KEPALA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN
ttd
ttd
Drs. DJOKO SIDIK PRAMONO, MM
Dr. Ir. YETTI RUSLI, MSc
