KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMALSUAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1568 K/Pid/2008)
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.sy.)
Oleh:
DWI CAHYO NUGROHO NIM: 109045100006
KONSENTRASIKEPIDANAANISLAM JURUSANJINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015/1436
ABSTRAK Nama : Dwi Cahyo Nugroho NIM :109045100006 Prodi/Konsentrasi: Jinayah Siyasah/Kepidanaan Islam Judul Skripsi: Kajian Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran keadilan. Dalam mewujudkan hal tersebut memerlukan adanya alat bukti. Salah satu alat bukti tersebut dapat berupa akta otentik. Kekuatan pembuktian akta notaris dalam perkara pidana, merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan bernilai sempurna. Nilai kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan alat bukti lain berupa akta notaris. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perpektif hukum islam dan positif terhadap tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh notaris dan menjelaskan analisis putusan mahkamah agung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangundangan di bidang hukum perjanjian, perlindungan notaris, al-Qur’an hadist, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, apabila ditinjau dari aspek Hukum Positif, praktik Pemalsuan Akta Otentik dibagi menjadi dua sub poin, pertama pertanggung jawaban pidana tersebut dilimpahkan kepada para pihak/penghadap apabila akta yang akan dibuat mengandung unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang. Kedua, pertanggungjawaban pidana Pemalsuan Akta Otentik dilimpahkan kepada Notaris apabila Notaris membuat surat atau akta palsu, Kata Kunci: pemalsuan, akta otentik, notaris.
x
KATA PENGANTAR بسم اهلل الرحمن الرحيم Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan kesempurnaan sehingga dengan izin dan berkah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Allah SWT dan seluruh umat manusia yang mencintai ilmu. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, atas tetesan darah dan air mata beliaulah kita mampu berdiri dengan rasa bangga sebagai umat Islam yang menjadi umat yang terbaik diantara semua kaum. Tidak lupa kepada keluarga, para sahabat, serta yang mengamalkan sunnahnya dan menjadi pengikut setia hingga akhir zaman. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan pentingnya orangorang yang telah memberikan pemikiran dan dukungan secara moril maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai yang diharapkan karena adanya mereka segala macam halangan dan hambatan yang menghambat penulisan skripsi ini menjadi mudah dan terarah. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat: 1. Bapak Dr. Phill H. J.M. Muslimin, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
v
2. Ibu Dra. Hj. Maskufa M.Ag selaku Ketua Program Studi Jinayah Siyasah terima kasih banyak telah memberikan petunjuk, dan nasehat yang berguna bagi penulis selama perkuliahan, dalam perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi strata I dengan sebaik-baiknya. 3. Bapak Afwan Faizin, MA selaku Sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah terima kasih banyak telah banyak membantu penulis untuk melengkapi berbagai macam keperluan, dan berkas-berkas persyaratan untuk menggapai studi strata I dengan sebaik-baiknya. 4. Bapak Prof. Dr. H. Yunasril Ali, MA dan Nahrowi, SH.MH selaku Dosen Pembimbing terima kasih banyak telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan nasehat yang berguna bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi strata 1 dengan sebaik-baiknya. 5. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang dengan ikhlas menyalurkan ilmu dan pengetahuannya secara ikhlas dalam kegiatan belajar mengajar yang penulis jalani. 6. Orang tua ananda yaitu Ayahanda tercinta H. Soetardjo dan Ibunda tercinta Nikmatu Soleha, yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi, dan mendoakan penulis hingga dapat melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 7. Terima kasih kakakku Tri Surya Fajar dan adik-adikku, Tri Cahyo Sadono, Aisya Putri Nimas yang selalu menjadi motivasi dan kekuatan untuk
vi
menyelesaikan skripsi ini, dan saya harap mereka dapat juga berjuang untuk terus menimba ilmu demi masa depan yang lebih cemerlang.. 8. Teman-teman, Daniel, Ara, Bima, Bobi, Brama, kiki, yang selalu memberikan dukungan berupa moral dan material pada penulis, sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi ini merasa begitu sempurna karena mendapat dukungan yang begitu besar. 9. Seluruh rekan-rekan seperjuangan dari awal bertemu di UIN hingga selesai yakni kelas PI angkatan 2009, Asep, Andre, hafid, Mansur, Sopian dan serta rekan-rekan SS angkatan 2009, Anwar, Cocom, Ridho, Sultan, Muhdi, Yongki. Terima kasih telah menghibur penulis selama ini baik dalam keadaan senang maupun susah, dan juga telah menjadi rekan berdiskusi selama ini, penulis tak akan lupa atas kekonyolan kalian semua. Walaupun sedikit kalian luar biasa 10. Kepada sahabat-sahabatku Calvin, Aditiawan, Gindha, Rayhan, Puji, Mustazib dan Alfianda. Terima kasih sebanyak-banyaknya yang selalu bersedia menemani penulis berdiskusi maupun berpetualang. Maaf saya lulus belakangan Tiada cita dapat terwujud dengan sendirinya kecuali dengan pertolongan Allah SWT sehingga dapat memberikan kontribusinya dalam ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta menjadi amal baik disisi Allah SWT. Akhirnya semoga
vii
setiap bantuan, doa, motivasi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Wassalammualaikum. Wr. Wb
Jakarta, 1436 hijriyah
Dwi Cahyo Nugroho
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN DEPAN LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ......................................................
i
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASAH ........................
ii
LEMBAR PERNYATAAN. .................................................................................
iii
ABSTRAK .............................................................................................................
iv
KATA PENGANTAR ...........................................................................................
v
DAFTAR ISI ..........................................................................................................
ix
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ..................................................................
1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah..............................................
9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................... 11 D. Kajian (Review) Studi Terdahulu .................................................. 11 E.
Metode Penelitian .......................................................................... 13
F.
Sistematika Penulisan .................................................................... 15
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM DAN PEMALSUAN SURAT DALAM HUKUM ISLAM A. Pengertian Jarimah .......................................................................... 18 B. Macam-Macam Jarimah............................................................................
19
C. Jarimah Ta’zir ................................................................................. 20 D. Macam-Macam Jarimah Ta’zir ....................................................... 21
x
E. Macam-Macam Hukuman Ta’zir .................................................... 22 F. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam 1. definisi Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemalsuan Surat…23 2.Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat ............. 25 BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA OTENTIK DAN NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM A. Pengertian Akta Otentik .................................................................. 31 B. Pemalsuan Akta Otentik .................................................................. 32 C. Bentuk dan jenis Pemalsuan Akta Otentik ...................................... 35 D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Notaris ..................................... 40 E. Akta-Akta Notaris ........................................................................... 47 F. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris............................... 52
BAB IV
ANALISIS
HUKUM
ISLAM
DAN
HUKUM
POSITIF
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 1568 K/Pid/2008 TENTANG PEMALSUAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS A. Kronologis Perkara ......................................................................... 57 B. Putusan Pengadilan ......................................................................... 61 1. Putusan Pengadilan Negeri Malang ......................................... 61 2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya ...................................... 62 3. Putusan Mahkamah Agung ...................................................... 63
xi
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.1568 K/Pid/2008 ....................................................................... 67 D. Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1568 K/Pid/2008 ............................................................................. 68
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ..................................................................................... 71 B. Saran-Saran ..................................................................................... 72 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 74 LAMPIRAN ........................................................................................................... 77
xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Indonesia adalah Negara hukum, hal ini disebutkan di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3), yaitu suatu Negara yang dalam menjalankan pemerintahannya hukum dijadikan patokan utama dengan tujuan agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram. Di Indonesia hukum di bagi menjadi dua, yaitu hukum perdata dan pidana, hukum pidana berarti peraturan yang mengatur terhadap pelanggaran yang menyangkut/berhubungan dengan kepentingan umum serta peraturan yang menentukan perbuatan mana yang diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan dan siksaan, sedangkan hukum perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Agar terciptanya tujuan yang diharapkan oleh hukum yaitu untuk menciptakan kehidupan yang aman dan tentram, maka setiap terjadi pelanggaran-pelanggaran atau perilaku yang tidak sesuai dengan undang-undang maka akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.1
1
Artikel diakses pada 26 September 2013 dari internet di http://hukumpidana1.blogspot.com/2012/02/bab-ipendahuluan.html
1
2
Hukum pidana adalah bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.2 Tindak pidana dalam pasal 266 KUHP mengenai pemalsuan suatu akta otentik yang di dalamnya seseorang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta itu tentang hal yang kebenaranya harus dibuktikan oleh akta itu dengan tujuan untuk memakai akta itu, seolah-olah keterangan itu benar. Kalau pemakaian akta itu dapat mendatangkan suatu kerugian, maka si pelaku dihukum dengan hukuman maksimum tujuh tahun penjara.3 Hukuman yang sama diancamkan kepada barangsiapa yang dengan sengaja memakai akta itu seolah-olah keterangan itu benar dan pemakaian itu mendatangkan kerugian. Akta otentik, misalnya surat akta notaris, suatu prosesverbal dari polisi, jaksa sidang pengadilan, akta seorang pencatatan sipil 2
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, cet,IV. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.1.
3
Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, cet. XV. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 106-107.
3
mengenai kelahiran, kematian, atau perkawinan. Unsur dari tindak pidana ini adalah bahwa akta-akta tersebut harus membuktikan suatu kejadian, dan tentang kejadian inilah diberitahukan hal-hal yang tidak benar kepada pejabat-pejabat tersebut untuk dimuat dalam akta yang dibuat oleh pejabat-pejabat itu.4 Sedangkan di dalam hukum Islam orang yang melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat maka akan terkena hukuman takzir. takzir adalah hukuman yang ditetapkan syara dan diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri untuk menetapkanya, sedangkan para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai putusan tertentu dan tidak pula adalah kefarahnya.5 Hukuman takzir ini jenisnya bermacam namun secara garis besar dapat dibagi. Hukuman takzir yang berkaitan dengan empat kelompok yaitu. 1. Hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan. 2. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampokan harta dan penghancuran barang. 3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan seperti hukuman mati dan hukuman jilid.
4
Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 191-192. 5
A. Ruway’I Ar-Ruhaly, fikih umar 2, penterjemahan, basalamah, cet,I. (Jakarta: Pustaka AlKautsan, 1994), h.110.
4
4. Hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri dan kemaslahatan umum.6 Berdasarkan jenis-jenis hukuman takzir tersebut di atas, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat adalah hukuman jilid dan pengasingan. Umar ibn Al- khattab terhadap Mu’an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-mal. Demikian pula terhadap tindak pidana pemalsuan Al-Quran. Khalifah Umar Ibn Al-khattab mengasingkan Mu’an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman takzir. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainya, yang ditentukan oleh Undang-Undang. Keberadaan notaris sangat penting artinya dalam pembuatan alat-alat bukti yang bersifat otentik, yang mungkin dipergunakan kelak oleh para pihak dalam suatu persidangan di pengadilan. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledijg bewijs), artinya terhadap bukti tersebut dalam pengadilan dianggap benar, tanpa diperlukan lagi pengakuan dari para pihak. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh Negara, bekerja juga untuk kepentingan Negara, namun demikian notaris bukanlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, sebab dia tidak menerima gaji, dan hanya menerima honorarium atau fee dari klien, dan dapat dikatakan bahwa notaris adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, notaris
6
A. Rahman I, Doi., Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (syara), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet 1, h, 292.
5
dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Karena tugas yang diemban oleh notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah, maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum, notaris dibebani sebagian kekuasaan Negara dan memberikan pada aktanya kekuatan otentik dan eksekutorial.7 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain itu, akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat sehingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai pejabat tempat seorang dapat memperoleh nasihat yang boleh
7
Lubis Suhrawadi, Etika Profesi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 35.
6
diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.8 Dalam praktik notaris ditemukan kenyataan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Hal ini pun memberikan kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja (culpa) atau khilaf (alpa) bersama-sama para penghadap/pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam kaitan ini tidak berarti notaris steril (bersih) dari hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan para pihak untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan pihak yang lain-lain. Jika hal ini terbukti, maka notaris tersebut wajib dihukum. Oleh karena itu, hanya notaris yang tidak jujur dalam menjalankan tugas jabatannya, ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan
8
Mahmud Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana), (Jakarta: P.T Sofmedia, 2011), h. 2.
7
maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.9 Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatanya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi adminitrasi, sanksi perdata, sanksi pidana dan sanksi kode etik. Dan sanksi sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan sekarang dalam Undang-Undang jabatan notaris (UUJN) dan kode etik jabatan notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.10 Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti: 1. kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap; 2. pihak (siapa-orang) yang menghadap notaris; 3. tanda tangan yang menghadap; 4. salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;11
9
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 24. 10
11
Adjie, Hukum Notaris Indonesia.,h.25.
Minuta= akta asli yang disimpan dalam protocol notaris. Dalam minuta ini juga tercantum asli tanda tangan, paraf para penghadap atau cap jempol kiri dan kanan, para saksi dan notaries.
8
5. salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan 6. minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan. Aspek –aspek akta notaris tersebut di atas, dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk mempidanakan notaris, sepanjang aspek-aspek tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh notaris dan para pihak/penghadap yang bersangkutan), bahwa akta yang dibuat di hadapan dan oleh notaris untuk dijadikan suatu alat suatu tindak pidana. Aspek lainnya yang perlu untuk dijadikan batasan yang dilanggar oleh notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya apakah perbuatan yang dilakukan oleh notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN, karena ada kemungkinan menurut UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan UUJN, tapi menurut pihak penyidik perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian sebelum melakukan penyidikan lebih lanjut, lebih baik meminta pendapat dari mereka yang mengetahui dengan pasti dari para notaris mengenai hal tersebut, dari organisasi jabatan notaris. Dengan demikian pemidanaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika: 1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahir, formal, dan materil akta yang sengaja penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
9
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan 3. Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini majelis pengawas notaris. Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kode etik jabatan notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP.12 Berangkat dari dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik mengangkat tema tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul : “Kajian Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Pemalsuan Akta Otentik oleh Notaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1568 K/Pid/2008).”
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Mengingat begitu kompleknya hal-hal yang berhubungan dengan masalah tindak pidana pemalsuan akta otentik, dan guna menghindari kesalah fahaman serta untuk mencapai kesamaan persepsi dalam masalah yang hendak penulis bahas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan suatu batasan
12
Adji, Hukum Notaris Indonesia, h.29-30.
10
dan rumusan terhadap masalah yang akan dikaji. Pembahasan skripsi ini akan dibatasi disekitar msalah-masalah tindak pidana pemalsuan akta otentik. Dalam masalah putusan hakim yang akan dianalisis oleh penulis, maka penulis akan menganalisis putusan Mahkamah Agung yang terjadi tahun 2008 dengan nomor putusan No. 1568 K/Pid/2008 tentang pemalsuan akta otentik oleh notaris. Namun tidak menutup kemungkinan untuk lebih memperjelas pembahasan, penulis akan menyinggung hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut. 2. Perumusan Masalah Dengan
mengacu pada pembatasan masalah
di
atas, untuk
mendapatkan hasil yang baik, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: a. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan positif terhadap tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh notaris ? b. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Agung tentang sanksi pada putusan kasasi No. 1568 K/Pid/2008 dalam masalah tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh notaris ?
11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Supaya pembahasan tentang tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh notaris
lebih
terarah
dan
mendalam
sesuai
dengan
permasalahan-
permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah: a. Untuk mengetahui dan menjelaskan perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh notaris. b. Untuk dapat menjelaskan analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1568 K/Pid/2008 tentang tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh notaris. 2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat pada penelitian ini sebagai berikut : a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan tentang tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh notaries baik dari hukum Islam maupun hukum positif. b. Dapat mengetahui dasar hukum atas tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh notaris. c. Dapat menjadi tulisan yang relative komprehensif tentang analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1568 K/Pid/2008.
D. Kajian (review) Studi Terdahulu Dalam penulisan skripsi ini penulis merujuk pada skripsi yang pernah membahas seputar tindak pidana pemalsuan surat dan peran notaris.
12
Berikut review data yang menyinggung mengenai bahasan tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh notaris dan peran notaris. 1. Judul Skripsi: “Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok).” yang ditulis oleh Dewi Kurnia Sari, menjelaskan tentang gambaran umum tindak pidana pemalsuan surat menurut hukum positif dan hukum Islam dan bagaimana hukuman yang diberikan oleh pengadilan negeri depok dalam tindak pidana pemalsuan surat. Didalam penulisannya tidak menjelaskan bentuk dan jenis pemalsuan akta otentik, motif dan tujuan pemalsuan akta otentik, dan tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh notaris. 2. Judul Skripsi: “Peranan Notaris dalam Membuat Akta Akad Pembiayaan di Bank Syariah Penelaahan Terhadap Akad Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia.” yang ditulis oleh Nurul Iman, menjelaskan tentang peran notaris, bagaimana karakteristik akad di perbankan syariah, apa saja yang harus dikuasai notaris di perbankan syariah peran notaris dalam membuat akta akad pembiayaan di bank. Sedangkan penulis berusaha membahas secara lebih mengenai praktik notaris dalam Islam, macam – macam akta notaris, dan tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris. 3. Judul skripsi “tinjauan yuridis terhadap notaris dalam hukum positif” yang ditulis oleh Yuni Wahyu FH UI. Dalam skripsinya menjelaskan tentang notaris dalam pelaksanaan jabatannya, kasus pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang melakukan pelanggaran, dalam skripsi penulis membahas lebih
13
mengenai praktik pemalsuan notaris dalam islam dan praktik pemalsuan notaris dalam hukum positif 4. Judul buku “notariat syariah dalam praktik jilid ke 1 hukum keluarga islam” penulis: H.Saifuddin Arif,SH. Editor : Ah. Azharuddin Lathif, M. Ag, MH. Dalam buku ini menjelaskan notariat dalam perspektif syariah seperti urgensi notariat syariah, tugas notaris yang bersentuhan dengan persoalan hukum islam, standar kompetensi notaris syariah.
E. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini berjenis penelitian perbandingan hukum. Pengetian hukum normatif yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang menitik beratkan kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.13 Sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yang berasal dari bahan-bahan hukum. Data kualitatif tersebut berupa uraian penjelasan yang tersusun dalam kallimat dan tata bahasa yang berkaitan dengan penelitian hukum-hukum. 2. Teknik Pengumpulan Data 13
h. 31.
Lexy Moleoang, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000 ),
14
Penelitian ini menggunakan study pustaka (library research) yang objek utamanya berupa buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat14, majalah, surat kabar, hasil seminar dan sumber lainnya yang berkaitan secara langsung dengan obyek yang diteliti. a. Sumber data primer tersebut terdiri dari buku – buku fiqh, Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan Mahkamah Agung No 1568 K/Pid/2008. b. Sumber data sekunder merupakan data-data yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain informasi yang relevan, artikel, bulletin, atau karya ilmiah para sarjana. c. Bahan hukum tersier, yang memberikan informasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus umum bahasa Indonesia, majalah, Koran dan lainnya. 3. Metode Analisis Data Pada penelitian ini menggunakan tehnik analisis data kualitatif dengan cara memperoleh data kemudian diuraikan untuk memberikan gambaran (deskriptif). Yang dimaksud dengan metode deskriptip analisis yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran suatu gejala suatu masyarakat 14
Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum (Palu: Sinar Grafika, 2009), h.30.
15
tertentu. Yakni dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dan faktor-faktor yang merupakan pendukung dan relevan terhadap objek yang diteliti sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hal yang dijadikan objek penelitian. Data yang diklarifikasikan maupun dianalisis untuk mempermudah dan menghadapkan pada pemecahan masalah. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode analisis isi secara kualitatif. Dalam analisis ini, semua data yang dianalisis adalah berupa teks. Analisis isi kualitatif digunakan untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menganalisa teks atas dokumen untuk memahami, signifikasi dan relevansi teks atau dokumen. 4. Sistematika Penulisan Sebagai pertimbangan dalam mempermudah penulisan skripsi, penulis menyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana pada setiap bab dibagi atas sub sub bab, dengan penjelasan yang terinci, agar memudahkan pembaca. Berdasarkan pada materi skripsi yang penulis bahas, sistematika penyusunan skripsi ini terbagi sebagai berikut : Bab Pertama
dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah yang merupakan hal-hal yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian, perumusan masalah merupakan inti dari permasalahan yang ingin diteliti, tujuan penelitian berisi tujuan dari penelitian dalam mengadakan penelitian, manfaat penelitian
16
merupakan hal-hal yang diambil dari hasil penelitian, metode penelitian berupa jenis penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, selanjutnya adalah sistematika penulisasn hukum yang merupakan kerangka atau susunan penelitian. Bab Kedua
pada bab ini penulis mengemukakan pengertian jarimah dan pengertian akta otentik, pemalsuan akta otentik, bentuk dan jenis pemalsuan akta otentik, motif dan tujuan pemalsuan akta otentik, sanksi dan hukum pemalsuan akta otentik, dan praktik pemalsuan dalam Islam.
Bab Ketiga
pada bab ketiga ini penulis menggambarkan tentanu notaris selaku pejabat umum mulai dari sejarah profesi notaris, tugas wewenang dan kewajiban dari notaris, akta-akta notaris dan pada pembahasan terakhir penulis membahas asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris.
Bab Keempat bab keempat membahas tentang kronologi perkara mulai dari putusan pengadilan negeri malang, putusan pengadilan tinggi Surabaya dan putusan mahkamah agun, analisis hukum islam terhadap putusan mahkamah agung No.1568 K/Pid/2008, analisis hukum positif terhadap putusan mahkamah agung No.1568 K/Pid/2008.
17
Bab Kelima
penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang mana kesimpulan ini nantinya merupakan jawaban dari pokok masalah pada Bab I.
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM DAN PEMALSUAN SURAT DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian jarimah Pidana islam disebut juga dengan fiqih jinayah, dalam mempelajari fiqih jinayah ada dua istilah yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu jinayah itu sendiri dan jarimah. Yang pertama tentang jinayah, jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang diharamkan adalah indakan yang dilarang atau dicegah oleh syara’ atau dengan kata lain jinayah itu perbuatan jahat atau salah yang mempunyai konsekuensi membahayakan jiwa, akal, agama, kehormatan. Sedangkan jarimah mempunyai arti yang sama dengan jinayah yaitu mengandung arti perbuatan buruk, jelek, dosa. Akan tetapi Kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Contohnya adalah jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, dan sejenisnya. Jadi di dalam hukum positif jarimah distilahkan dengan delik atau tindak pidana yang melanggar hukum. Seseorang yang tidak melanggar hokum tidak bisa dikatan tindak pidana atau delik, menurut sudut pandang hokum positif Indonesia. Sedangkan menurut kaca mata fiqh jinayah adalah seseorang
18
19
yang meninggalkan perintah agama dan melanggar perbuatan yang dilarang oleh agama disebut dengan jarimah.1 B. Macam-Macam Jarimah Jarimah dapat dibagi menjadi bermacam macam bentuk dan jenis. a. Jarimah Hudud Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah: “Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah. b. Jarimah Qishash dan Diyat Adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishas dan diyat (ganti rugi dari si pelaku kepada si korban atau walinya). Baik qishas maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan syara’ dan merupakan hak individu. c.
Jarimah Takzir Adalah jarimah yang hukumannya bersifat mendidik atas perbuatan dosa
yang belum ditetapkan oleh syara` atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim. Namun hukum takzir juga dapat dikenakan atas kehendak masyarakat umum, meskipun bukan perbuatan maksiat, melainkan awalnya mubah. Dasar hukum takzir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu
1
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.24.
20
pada prinsip keadilan. Pelaksanaannyapun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil.2
C. Jarimah Takzir Menurut istilah, takzir didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:
ٓب انحذٔدٛت عهٗ رَٕة نى تششع فٚش تبدٚٔانتعز “takzir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat)yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ “ Wahbah Zuhaili memberikan define takzir yang mirip dengan definisi Almawardi:
ٓب ٔال كفهشحٛخ الحذ فٚخ أ جُبٛ انعمٕثخ انًششٔعخ عهٗ يعص: ْٕٔ ششعب “takzir menurut sayara’adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat. Dalam definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Di kalangan fuqaha, jarimah jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan dengan jarimah takzir. Jadi, istilah takzir bisa digunakan untuk hukuman dan juga digunakan untuk jarimah (tindak pidana). 2
Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 18-19.
21
Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah takzir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat. Dengan demikian, inti dari jaarimah takzir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang seperti sumpah palsu, penipuan dalam jual beli dan melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan dan sebagainya.3 D. Macam-Macam Jarimah Takzir Dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah takzir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu 1. Jarimah takjir yang menyinggung hak allah 2. Jarimah takzir yang menyinggung hak individu. Dari segi sifatnya, jarimah takjir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu a. Takzir karena melakukan perbuatan maksiat; b. Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum; c. Takzir karena melakukan pelanggaran. Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), takzir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut. 3
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.248-249
22
1) Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpennuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri. 2) Jarimah takzir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara’tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan. 3) Jarimah takzir yang baik jenis dan sanksinya belum ditentukan oleh syara’. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. Abdul Aziz Amir membagi jarimah takzir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu 1) Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan; 2) Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan; 3) Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak; 4) Jarimah takzir yang berkaitan dengan ahrta; 5) Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu; 6) Jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan umum.4 E. Macam-Macam Hukuman Takzir Dalam uraian yang lalu telah dikemukakan bahwa hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’ dan diserahkan kepada ulil amri 4
Muslich, Hukum Pidana Islam, h.255-256.
23
untuk menetapkannya. Hukuman takzir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Hukuman takzir yang mengenai badan, seperti hukman mati dan jilid (dera) 2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan. 3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang. 4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.5 F. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam 1. Definisi Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Di dalam hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah “jinayah” atau “jarimah”. Pengertian “jinayah yang didefinisikan sebagai laranganlarangan hukum yang diberikan allah yang pelanggarannya dikenakan hukuman baik berupa hal atau takzir. Para ahli hukum Islam, jinayah adalah sinonim dengan kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau
5
Muslich, Hukum Pidana Islam, h.258
24
penjara. Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan berat. Sementara syariah memerlukan setiap kejahatan sebagai jinayah.6 Hukum pidana Islam dalam artinya yang khusus membicarakan tentang satu persatu perbuatan beeserta unsure-unsurnya yang berbentuk jarimah dibagi tiga golongan, yaitu golongan hudud yaitu golongan yang diancam dengan hukuman had, golongan qishash dan diyat yaitu golongan yang diancam dengan hukuman qishash dan diyat, dan golongan takzir yaitu golongan yang diancam dengan hukuman takzir.7 Berdasarkan salah satu jenis jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum menurut Abdul Aziz Amir tersebut, yakni jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka terlihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan tangan dan pemalsuan stempel tersebut dengan tindak pidana pemalsuan surat. Mengingat dari ketiga jarimah tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan yakni adanya perbuatan, proses atau cara memalsukan adanya objek, di mana objek tersebut dapat berupa tanda tangan, suratnya, dan stempel baitul mal atau Al-Quran. Biasanya pemalsuan itu dilakukan terhadap tanda tangan pejabat atau stempel yang seharusnya ada dalam surat tersebut Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara jelas dan khusus mengenai pemalsuan surat. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara
6
Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Asy-Syamil, 2001), cet 2, h.
7
Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), cet
132-133. 7, h.48.
25
jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel dengan tindak pidana pemalsuan surat tersebut, maka tindak pidana pemalsuan surat ini harus dikategorikan kedalam jarimah takzir mengingat tindak pidana pemalsuan surat ini baik jenis maupun hukumannya tidak disbutkan di dalam nash syara’ secara jelas. 2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara umum, perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohonng), karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya/seharusnya di dalam surat yang dipalsukan tersebut. Penipuan sering terjadi dalam hal jual beli, seperti dalam suatu riwayat ketika suatu hari, Rasullah SAW melewati penjual makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam barang dagangan tersebut. Ternyata didapatinya makanan yang dijual itu basah, dan sudah tidak baik untuk dimakan.8 Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, yang berbunyi:
ٓب فُبنتٛذِ فٚ ّ ٔصهى يش عهٗ صجشح طعبو فأدخمٛشح أٌ سصٕل اهلل صهٗ اهلل عهٚ ْشٙعٍ أث ّب سصٕل اهلل لبل أفال جعهتٚ ب صبحت انطعبو ؟ لبل أصبثتّ انضًبءٚ أصبثعّ ثهال فمبل يب ْزا ()م ش لم رواه.ُٙش يٛشاِ انُبس ؟ يٍ غش فهٚ ٙفٕق انطعبو ك
8
Said Agil Husin Munawwar, MA dan Abdul Mustaqin, M.Ag, Asbabul Wurud (Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio Kontekstual), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001), cet. 1, h.125
26
Artinya: Dari Abu Hurairah ra, berkata:”pada suatu ketika Rasulullah melewati tumpukan makanan (dipasas)”, lalu beliau memasukkan tangannya kedalam tumpukan itu setelah diangkat kembali, ternyata jari-jari beliau basah. Lalu beliau bertanya “kenapa begini hai penjual makanan? ,”jawabannya”kena hujan ya Rasulullah”sabda beliau, mengapa tidak ditaruh di atas (yang basah) supaya dilihat orang; siapa yang menipu tidak termasuk golonganku.” (H.R Muslim) Dari hadis di atas jelaslah bahwa penipuan itu diharamkan karena penipuan merupakan suatu kebohongan yang dapat merugikan orang lain maka Islam melarang berbohong dan menganggapnya sebagai perbuatan dosa besar. Selain itu ada hadist yang menerangkan tentang berbuat dusta.
صذقٚ زال انشجمٚ ٓذ٘ إنٗ انجُخ ٔيبٚ ٓذ٘ إنٗ انجش ٔإٌ انجشٚ كى ثبنصذق فإٌ انصذقٛعه ٌٓذ٘ إنٗ انفجٕس ٔإٚ بكى ٔانكزة فإٌ انكزةٚمب ٔإٚكتت عُذ اهلل صذٚ ٗتحشٖ انصذق حتٚٔ كتت عُذ اهلل كزاثبٚ ٗتحشٖ انكزة حتٚٔ كزةٚ زال انشجمٚ ٓذ٘ إنٗ انُبس ٔيبٚ انفجٕس 9
)(سٔاِ يشهى
Artinya: “ hendaklah kamu berlaku jujur membimbing kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kesurga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan berusaha mempertahankan atau mencari kejujuran, maka dia dicatat Allah sebagai “shadiq” dan hindarilah olehmu dusta karena sesungguhnya dusta itu membimbing kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan mempertahankan kedustaan maka dia dicatat oleh Allah sebagai “kadzab” (HR. Muslim).
9
Muslim bin Al-haj Ibn Muslim Al-Qusyiriy Al-Naisaburiy (Al Muslim), Shahih Al Muslim, (Bairut; Dar al-fikr, t.t,,) Juz 8, h. 29.
27
Di dalam al-Qur’an juga diterangkan mengenai perbuatan dusta yaitu surat an-Nisa’Ayat 145 yang artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (diletakkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekalikali tidak akan mendapat sesorang penolong bagi mereka”.10 Ditinjau dari ruh syari’at, menipu adalah membohongi, berlaku dusta adalah cirri munafik, munafik seperti dinyatakan dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh imam Bukhari:
خ انًُبفك ثالث إرا حذثّٚ ٔصهى لبل ( آٛشحأٌ سصٕل اهلل صهٗ اهلل عهٚ ْشٙعٍ أث 11
)٘ كزة ٔإرا ٔعذ أخهف ٔإرا اؤتًٍ خبٌ)(سٔاِ انجخب س
Artinya:” Abi Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW. Bersabda, “ tanda-tanda orang itu ada tiga: yaitu apabila dia berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia inkar, apabila dia dipercaya dia khianat. (HR. Bukhari) Setidaknya ada 3 (tiga) ayat Al-Qur’an yang memotivasi adanya kegiatan notariat syariah, yaitu: 12 1. Surat Al-Baqarah ayat 282:
ل َٔنَب ِ ْ َُ ُكىْ كَبتِتٌ ثِب ْنعَ ْذَٛكْ ُتتْ ثَٛ ْضًًّٗ فَبكْتُجُُِٕ َٔن َ م ُي ٍج َ ٍٍَْ ِإنَٗ أَُُْٚتىْ ثِذَٚ ٍَ آيَُُٕا إِرَا َتذَاَُِٚٓب اَّنزّٚ ََب أٚ َ ّتَكِ انَهَّّ سَ ّثَُّ َٔنَبْٛكُ َٔن ّ َِّْ انْحٛعَه َ ِ٘م اَّنز ِ ًِْهُٛ ْكْتُتْ َٔنَٛ َْكْ ُتتَ َكًَب عَّهًََ ُّ انهَّ ُّ َفهٚ ٌَْت أ ٌ ة كَب ِت َ َْأٚ ٌ ْ ِْئًب فَإَٛش يُُِّْ ش ْ خ َ ْجَٚ 10
Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahanya, (Jakarta: CV Samara Mandiri, 1999),
11
Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Shahi’h Al-Bukhariy, (Beirut: D’ar al-Fikr 1981), Juz
h. 147.
20, h. 248. 12
Saifuddin Arif, Notariat Syariah Dalam Praktik, jilid ke I hukum keluarga Islam (Jakarta:PT Galaksi Komunikasi Utama, 2011)., h.38-39.
28
Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu meng-imla-kan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan jangannlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.” (Al-Baqarah : 282 ) Ayat di atas, berisi anjuran untuk menuliskan setiap transaksi yang dilakukan tidak secara tunai. Anjuran penulisan ini tentu saja dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alat bukti seandainya pada suatu ketika terjadi perselisihan yang diakibatkan oleh sifat lupa manusia akan isi perjanjiannya atau karena kesengajaan salah satu pihak untuk berbuat curang kepada pihak lain. 2. Surat Al-Alaq ayat 1-5
عهَى َ ٘ )ا نّ ْز٣( أل ْكشَا ُو َ )إِ ْل َش ْأ َٔ ُس ُثكَ ا٢( ك ْ عَه َ ٌٍِْ ي َ أل َْضَب ِ خَهكَ ا َ )١( ك َ خَه َ ٘ ْ ك انَز َ اِ ْلشَأ ثِب صْ ِى َس ِث )٥(ْ ْعهَىَٚ ٌ يَب َن ْى َ ال َْضَب ِ عهَ َى ا َ )٤( ثِب نْ َمهَ ْى Artinya “(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. (2) Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. (4) yang mengajar (manusia)dengan perantaran kalam. (5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinnya." Dalam surat ini menerangkan bahwa Dia menciptakan manusia dari benda yang hina dari sperma menjadi segumpal darah, kemudian memuliakannya dengan mengajarkan membaca, menulis dan memberi ilmu pengetahuan. Tetapi manusia tidak ingat lagi asalnya, karena dia tidak menysukuri nikmat Allah,
29
bahwa manusia bertindak melampaui batas melihat dirinya telah merasa serba cukup. Diantara kesimpulan surat ini, bahwa membaca dan menulis adalah dua kegiatan yang hanya dilakukan seseorang jika ingin sukses dan berhasil dalam hidupnya.13 Dalam tafsir ibnu abbas hakikat dari perintah Iqra’ pada ayat pertama ini adalah perintah untuk membaca basmallah dalam memulai melakukan sesuatu pekerjaan. 3. Surat Al-Qalam ayat 1
)١( ٌ َ ُٔطش ُض ْ َٚ ٌ َٔانْمَهَ ِى َٔيَب Artinya “Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis”14 Dari beberapa hadist dan ayat di atas terungkap bahwa praktik pemalsuan sudah terjadi dimasa awal Islam. Namun yang berkaitan dengan praktik pemalsuan akta otentik secara khusus memang belum ada, karena pada masa itu kenotariatan belum dikenal. Notaris merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang dalam membuat akta otentik dan sekaligus notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus dapat bersikap professional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi kode etik notaris. Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang di buatnya, yakni tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Permasalaham ini adalah bagaimana 13
Arif, Notariat Syariah Dalam Praktik, jilid ke I hukum keluarga Islam., h.40.
14
Arif, Notariat Syariah Dalam Praktik., h.40-41.
30
pertanggung jawaban notaris terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu, bagaimana sanksi yang diberikan kepada penghadap yang memberikan keterangan palsu dalam akta otentik, dan bagaimana akibat hukumnya terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu.15 4. Dalil As-Sunnah “dari ubadah ibnu shamid ra, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: “sesungguhnya pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah alkalam atau pena. Allah memerintahkan kepada pena “tulislah!”. Pena itu bertanya: “Ya Tuhan, apakah yang saya harus tuliskan? Allah menjawab: “tulislah segala sesuatu yang ada sampai dating hari kiamat.(HR Al-Baihaqi, Turmuzi, dan Abu Dawud) “dari Annas Ibnu Malik meriwayatkan bahwa Nabi bersabda: “ikatlah ilmu itu dengan tulisan. (HR Turmuzi, Ad darimi)
15
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 24.
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA OTENTIK DAN NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM
A. Pengertian Akta Otentik Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.1
1
Artikel diakses pada 26 September 2013 dari internet di http://rahmadvai..com/2014/04/pengertian-dan-perbedaan-akta-otentik.html.
31
32
B. Pemalsuan Akta Otentik Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam pasal 264, yang merumuskan adalah sebagai berikut:2 (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 1. Akta-akta otentik 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.
2
Darus Badrulzaman Mariam, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni, 1996), h. 24.
33
Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut:3 1. Membuat surat palsu yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut pemalsuan intelektual (intelectuale valschelijk). 2. Membuat surat palsu yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (materiele valschelijk). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat. Di samping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya: 1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang): 2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak. Sedangkan perbuatan memalsukan (versvalsen) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula.4 Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila 3
4
Mariam, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan., h. 31.
Lihat dalam Nina Tania Rahayu, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan (Depok: Juni, 2010), h.46.
34
perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Sama halnya dengan membuat surat palsu, memalsukan surat dapat terjadi selain terhadap sebagian atau seluruh isi surat. Misalnya si pembuat dan yang bertanda tangan dalam surat yang bernama parikun, diubah tanda tangannya menjadi tanda tangan orang lain yang bernama parinun. Menurut Soenarto Soerodibroto, dalam hal ini ada suatu arrest HR (14-41913) yang menyatakan bahwa “barang siapa di bawah suatu penulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu” Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian di buat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu dihasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian di sebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.5 Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli)
5
Rahayu, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum., h.50.
35
dilakukan perbuat memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang semula benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya surat jual beli melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga benda, dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya.6 Begitu juga dengan surat yang berisi pembebasan hutang. Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnya suatu kwitansi yang berisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan misalnya jual beli, hutang piutang dan lain sebagainya.
C. Bentuk Dan Jenis Pemalsuan Akta Otentik Pada setiap tindak kejahatan terdapat banyak cara untuk melakukannya. Termasuk dalam kejahatan pemalsuan dokumen dan tanda tangan, pelakunya melakukan berbagai cara dalam melaksanakan tindak kejahatannya. Dalam kriminologi, setiap tindak kejahatan, walaupun memiliki tingkat variasi yang tinggi, namun akan selalu ada pola dan teknik yang akan muncul jika kejahatannya terus berulang. Setiap tindakan kejahatan, lambat laun akan memunculkan pola pengulangan yang bisa dipelajari sebagai pencegahan. Pola
6
Darus Badrulzaman Mariam, KUHPerdata Buku III, h. 41.
36
dan teknik kejahatan yang selalu muncul berulang-ulang, juga umum dikenal sebagai modus operandi.7 Dalam tindak kejahatan pemalsuan dokumen, ada berbagai macam modus pemalsuan, tergantung dari jenis dokumen dan juga tujuan si pelaku. Namun umumnya dalam jenis apapun modus pemalsuan dokumen, pelakunya sudah merencanakan dulu tindak kejahatannya. Dengan kata lain, pemalsuan dokumen bukanlah kejahatan insidentil seperti street crimes. Pemalsuan dokumen adalah kejahatan terencana. Secara niat dan perbuatan, pelakunya sudah merencanakan terlebih dahulu skema tindak kejahatannya.8 Kebenaran pada suatu atau akta otentik sendiri terdiri atas 4 macam, yaitu:9 1. Surat atau akta yang menimbulkan suatu hak 2. Surat atau akta yang menerbitkan suatu perikatan 3. Surat atau akta yang menimbulkan pembebasan utang 4. Surat atau akta yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Dalam hal surat atau akta ini perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (valschelijk opmakeen) atau tindakan perbuatan memalsu (vervalsen). Perbuatan membuat surat palsu adalah suatu perbuatan atau tindakan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak 7
Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986),
8
Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, h. 92.
h. 84. 9
I. G. Ray Widjaya, Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktek, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2004), h. 26.
37
ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu.10 Sementara perbuatan memalsu adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu.11 Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek surat atau akta tersebut merupakan sesuatu yang bersifat alternative, dimana dalam mendalilkannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 263 KUHP harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya.
Dimana,
dalam
proses
pembuktiannya
melalui
dan
dengan
menggunakan hukum pembuktian sebagaimana telah diatur pada pasal 183 jo 184 KUHAP. Perbuatan membuat surat, adalah melakukan suatu perbuatan dengan cara apapun mengenai suatu surat atau akta misalnya akta kelahiran, sehingga menghasilkan sebuah akta kelahiran. Hal-hal yang harus dibuktikan mengenai perbuatan membuat ini antara lain, adalah wujud apa termasuk bagaimana caranya dari perbuatan membuat (misalnya menggunakan mesin cetak/ketik dan sebagainya), dan siapa yang melakukan wujud tersebut, berikut kapan waktunya (tempusnya) dan dimana lokasi atau terjadinya peristiwa tersebut (lokusnya).12 Dalam hal ini, semuanya 10
Widjaya, Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktek, h. 29.
11
Widjaya, Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktek, h. 38.
12
R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermesa, 2003), h. 44.
38
harus jelas, artinya dapat dibuktikan tanpa keraguan sama sekali. Tidak cukup adanya fakta kedapatan peada seseorang, atau digunakan sebagai bukti oleh seseorang mengenai akta tersebut. Dalam hukum pembuktian tidak mengenal dan tidak tunduk pada anggapan, melainkan harus dibuktikan setidak-tidaknya memenuhi syarat minimal pembuktian. Hukum pembuktian dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi setiap orang di negara ini, dan untuk menghindari kesewenang-wenangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan atau vonis pada suatu perkara yang ditanganinnya.13 Pada pasal 183 KUHAP tentang syarat minimal pembuktian, menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana, ialah syarat subjektif yang juga harus dilandasi syarat objektif. Harus ada suatu keyakinan hakim yang dibentuk berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Dasar keyakinan hakim yang dibentuk atas dasar (objektif) minimal 2 alat bukti yang sah tersebut adalah hakim yakin tindak pidana telah terjadi, hakim yakin terdakwa tersebut yang telah melakukannya dan hakim yakin terdakwa telah bersalah dalam melakukan tindak pidana tanpa adanya hal-hal yang bisa memaafkan atau menghapuskan pidana. Oleh karena itu tidak cukup untuk membentuk keyakinan dari sekedar fakta bahwa, misalnya sebuah akta kelahiran yang diduga palsu kedapatan pada seseorang, atau fakta ada orang lain yang menyerahkannya kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Fakta yang seperti ini hanya sekedar 13
Widjaya, Merancang Suatu Kontrak, h. 48.
39
dapat dipakai sebagai bahan untuk membuat alat bukti petunjuk saja dan tidak membuktikan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal 263 KUHP. Terlebih lagi, untuk terbitnya sebuah akta kelahiran selalu melalui prosedur baku yang tidak mungkin dibuat oleh satu orang saja.14 Ada 2 syarat adanya surat asli dan tidak dipalsu dalam pasal 263 (1) atau (2), ialah:15 1. Perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan 2. Surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain. Arti dapat merugikan menurut ayat (1) maupun ayat (2) pasal 263. Istilah “dapat” adalah perkiraan yang dapat dipikirkan oleh orang yang normal. Ada perbedaan perihal “dapat merugikan” menurut ayat (1) dan menurut ayat (2). Perbedaannya, ialah surat palsu atau dipalsu menurut ayat (1) belum digunakan, sementara ayat (2) surat sudah digunakan. Oleh karena menurut ayat (2) surat sudah digunakan, maka hal kerugian menurut ayat (2) harus jelas dan pasti perihal pihak mana yang dirugikan dan kerugian berupa apa yang akan di derita oleh orang/pihak tertentu tersebut. Ada 2 pihak yang dapat menderita kerugian, ialah: (1) pihak/orang yang namanya disebutkan di dalam surat palsu tersebut, atau (2) pihak/orang siapa surat itu pada kenyataannya digunakan.16 Namun harus jelas bahwa perkiraan kerugian ini adalah akibat langsung dari 14
Widjaya, Merancang Suatu Kontrak., h. 51.
15
Widjaya, Merancang Suatu Kontrak, h.52.
16
Widjaya, Merancang Suatu Kontrak., h. 53.
40
penggunaannya. Artinya tanpa menggunakan surat palsu/dipalsu, kerugian itu tidak mungkin terjadi.
D. Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Notaris Pasal 1 P.J.N tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian, oleh karena selain untuk membuat aktaakta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Juga sebagaimana telah dikemukakan diatas, menurut kenyataannya tugas notaris bersamaan dengan perkembangan waktu telah pula berkembang sebagaimana itu sekarang ini. Tegasnya notaris sebagaimana menurut undang-undang dan notaris menurut yang sebenarnya dan tugas yang harus dijalankannya, yang diletakan kepadanya oleh undang-undang, sangat berbeda sekali dengan tugas yang dibebankan kepadanya oleh masyarakat didalam praktek, sehingga sulit untuk memberikan definisi yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan notaris.17 a. Wewenang Notaris Bersifat Umum Pertama sekali didalam pasal 1 PJN ditentukan, bahwa notaris berwenang untuk membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan 17
G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 32.
41
dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Dari bunyi pasal tersebut, bahwa wewenang notaris adalah “regel” (bersifat umum), sedangkan wewenang dari pejabat lain adalah “pengecualian”. Wewenang dari pejabat lainnya itu untuk membuat akta sedemikian hanya ada, apabila oleh undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain dari notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk pembuatan suatu akta tertentu mereka oleh undang-undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.18 Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai kewenangan umum notaris, dengan batasan sepanjang: 1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketatapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. 3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. Menurut pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti surat keterangan waris (SKW). Ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain,yaitu: 18
Ibid.,h. 33.
42
1. Akta pengakuan anak di luar kawin (pasal 281 BW) 2. Akta berita acara kelalaian pejabat penyimpan hipotik (pasal 1227 BW) 3. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyansi (pasal 1405 dan 1406 BW). 4. Akta protes wesel dan cek (pasal 143 dan 218) 5. Surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) – (pasal 15 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 1996). Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu: 1. Tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. 2. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. 19 Kewenangan notaris, menurut pasal 15 UUJN adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh
19
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 78-79.
43
peraturan
perundang-undangan
dan/atau
yang
dikehendaki
oleh
yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undangundang. Notaris memiliki wewenang pula untuk: 1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. 2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; 4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; 6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 7. Membuat akta risalah lelang. Melalui pengertian notaris tersebut terlihat bahwa wewenang notaris adalah membuat akta otentik.20
b. Kewajiban Notaris 20
Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 15-16.
44
Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan.21 Sehingga kewajiban notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang (UUJN). Kewajiban notaris melupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris. Kewajiban tersebut diatur pada bab III pasal 16 dari UUJN, yaitu sebagai berikut.22 1. Dalam menjalan jabatannya, notaris berkewajiban: a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol notaris; c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta; d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
21
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1123. 22 Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
45
e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari saatu buku, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; g. Membuat daftar dari akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
46
l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris m. Menerima magang calon notaris. 2. Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. 3. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta a. Pembayaran uang sewa, bunga dan pension b. Penawaran pembayaran tunai; c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga; d. Akta kuasa; e. Keterangan kepemilikan; atau f. Akta lainnya berdasrkan peraturan perundang-undangan. 4. Akta original sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap. 5. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap. 6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan peraturan menteri. 7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya.
47
8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. 9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.23
E. Akta-Akta Notaris Ada 2 (dua) jenis/golongan akta notaris,yitu: (1) akta yang dibuat oleh (door) notaris, biasa disebut dengan istilah akta relaas atau berita acara, (2) akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) notaris, biasa disebut dengan akta pihak atau akta partij. Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh notaris. Akta relaas akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak, agar notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta notaris. Dalam akta relaas ini notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan para pihak. Dan akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atas permintaan
23
Mahmud Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan pidana, (Jakarta: P.T SOFMEDIA, 2011), h. 40-43.
48
para pihak, notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris dituangkan ke dalam akta notaris.24 Berbagai akta yang biasa atau sering dibuat dihadapan atau oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah sebagai berikut: 1. Akta-akta yang menyangkut hukum perorangan (personen recht), Burgerlijk Wetboek buku I, antara lain: a. Berbagai izin kawin baik dari orangtua ataupun kakek/nenek (harus otentik/pasal 71 BW) b. Pencabutan pencegahan perkawinan (harus otentik/pasal 70 BW) c. Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya (harus otentik/pasal 147, 148 BW dan sebagainya). d. Kuasa melangsungkan perkawinan (harus otentik/pasal 79 BW) e. Hibah yang berhubungan dengan perkawinan dan penerimaannya (harus otentik/pasal 176 dan 177 BW). f. Berbagai kuasa/bantuan suami kepada istrinya (pasal 108 dan 139 BW). g. Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan tentang pemisahan harta (harus otentik/pasal 191 BW). h. Kuasa melepaskan harta campur (pasal 132 dan 133 BW)
24
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 45.
49
i. Pemulihan kembali harta campur yang telah terpisah (harus otentik/pasal 196 BW). j. Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang (pasal 237 BW). k. Perdamaian antara suami istri yang telah pisah meja dan ranjang (pasal 248 dan 249 BW). l. Keingkaran sahnya anak (pasal 253 dan 256 BW). m. Pengakuan anak luar kawin (harus otentik/pasal 281 BW) 2. Akta-akta yang menyangkut hukum kebendaan (zaken recht, Burgerlijk Wetboek buku II, antara lain: a. Berbagai macam jenis surat wasiat, termasuk di antaranya penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat umum, wasiat pemisahan dan pembagian harta peninggalan, pengangkatan pelaksana wasiat dan pengurusan harta peninggalan dan pencabutannya (harus otentik/pasal 874 dan seterusnya BW) b. Berbagai kuasa yang menyangkut warisan, seperti kuasa keterangan menimbang, menerima secara terbatas, menolak harta peninggalan (pasal 1023 dan sebagainya 1044 dan seterusnya BW) c. Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan/warisan (dalam berbagai hal harus otentik/pasal1066 dan seterusnya BW) d. Pencatatan harta peninggalan (pasal 1073 BW) e. Jaminan kebendaan gadai (pasal 1150 dan seterusnya BW)
50
f. Jaminan kebendaan hipotik (harus otentik/pasal 1162 dan seterusnya 1171, 1195 dan 1196 BW juncto peraturan agrarian). 3. Akta-akta yang menyangkut hukum perikatan (verbintenissen recht), Burgerlijk Wetboek buku III, antara lain: a. Berbagai macam/jenis jual beli (pasal 1457 dan seterusnya BW), untuk tanah dengan PPAT. b. Berbagai macam/jenis tukar menukar (Pasal 1541 dan seterusnya bw), untuk tanah dengan akta PPAT. c. Berbagai macam/jenis sewa-menyewa (Pasal 1548 dan seterusnya BW) d. Macam-macam perjanjian perburuhan/hubungan kerja (Pasal 1601 dan seterusnya BW) e. Aneka perjanjian pemborongan pekerjaan (Pasal 1064 dan seterusnya BW) f. Rupa-rupa persekutuan/perseroan (maatschap) (Pasal 1618 dan seterusnya BW) g. Berbagai jenis perkumpulan (Pasal 1653 dan seterusnya BW) h. Berbagai hibah (Pasal 1666 dan seterusnya BW), untuk tanah dengan akta PPAT (harus otentik/Pasal 1682 BW) i. Rupa-rupa penitipan barang (pasal 1964 dan seterusnya BW) j. Aneka perjanjian tentang pinjam pakai (Pasal 1740 dan seterusnya BW) k. Berbagai perjanjian pinjam-meminjam/kredit/hutang uang dan sebagainya (Pasal 1754 dan seterusnya BW)
51
l. Rupa-rupa pemberian kuasa, khusus maupun umum (Pasal 1792 dan seterusnya BW) m. Penanggung utang/jaminan peribadi (Pasal 1820 BW) n. Perdamaian dalam berbagai masalah (Pasal 1851 dan seterusnya BW) o. “seribu satu” (tidak terduga banyaknya macam kontrak inominat atas dasar Pasal 1338 Jis Pasal 1319, 1233, dan seterusnya serta 1313 dan seterusnya BW) 4. Akta-akta yang menyangkut hukum dagang/perusahaan (Wetboek van Koophandel dan lain-lain), antara lain: a. Berbagai perseroan (Maatschap, Firma, Comanditair Vennotschap, Perseroan Terbatas biasa, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, Persero, Perseroan Indonesia atas Saham, baik pendirian, perubahan, pembukuan maupun pembubarannyaserta gabungan beberapa perusahaan atau merger dan lain sebagainya. b. Protes non pembayaran/akseptasi (harus otentik/Pasal 132 dan 143 WvK) c. Berbagai perantara dagang, seperti perjanjian keagenan dagang dan kontrak perburuhan dengan pedagang keliling. d. Akta-akta yang menyangkut badan-badan social atau kemanusiaan (zedelijke lichamen), seperti perkumpulan yayasan (harus/bisa otentik) dan wakaf.25
25
Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 23-25.
52
F.
Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Asas aau prinsip merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan sesuatu, mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan. Asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutantuntutan etis, sehingga ia merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita social dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis26 Dalam asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB) dikenal asas-asas sebagai berikut 1. Asas persamaan; 2. Asas kepercayaan; 3. Asas kepastian hukum; 4. Asas kecermatan; 5. Asas pemberian alasan; 6. Larangan penyalah gunaan wewenang; 7. Larangan bertindak sewenang-wenang. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan notaris, ditambah dengan asas proporsionalitas dan asas profesionalitas. Asas-asas tersebut dapat diadopsi
26
Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan pidana, h. 21.
53
sebagai asas-asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan notaris, sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan notaris, sebagai berikut; 1. Asas Persamaan Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada msyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya berdasarkan keadaan social-ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa notaris dapat tidak memberikan jasa kepada yang menghadap notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu (Pasal 37 UUJN). 2. Asas Kepercayaan Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa, jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut, antara jabatan notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
54
Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/tersebut kepada pihak yang memintannya. Tindakan seperti ini merupakan suatu kewajiban notaris berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Jika ternyata notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat ataupun dalam pemeriksaan oleh majelis pengawas notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka aras pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil tindakan terhadap notaris tersebut, notaris seperti ini dapat dikenakan Pasal 22 ayat (1) KUHP, yaitu membongkar rahasia, padahal notaris berkewajiban untuk menyimpannya. 3. Asas Kepastian Hukum Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris yelah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.
55
4. Asas Kecermatan Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama. 5. Asas Pemberian Alasan Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap. 6. Larangan Penyalahgunaan Wewenang Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan,
maka
tindakan
notaris
dapat
disebut
sebagai
tindakan
penyalahgunaan wewenang.jika tindakan seperti merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris. 7. Larangan Bertindak Sewenang-wenang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan, tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta notaris atau tidak.
56
Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada notaris. Dalam hal ini notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.27
27
Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, h. 33-38.
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 1568 K/Pid/2008 TENTANG PEMALSUAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS
A. Kronologi Perkara Terdakwa notaris dalam kasus pemalsuan akta otentik ini adalah AMBAR PAWITRI, SH. Lahir di Sidoarjo, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal Jl. Bromo No. 11 Kota Malang, beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Notaris.1 Terdakwa AMBAR PAWITRI, SH. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan juni dan juli 2003 atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu dalam tahun 2003 bertempat di kantor terdakwa di Jl. Bromo No.11 Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, terdakwa telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak
1
Direktori Putusan, Putusan No: 1568k/Pid/2008, diakses pada tanggal 20 April 2014, dari putusan.mahkamahagung.go.id, h. 1.
57
58
dipalsu, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: Sertifikat SHM yang telah berada di tangan terdakwa karena diminta oleh saksi ENDANG WAHYUNI dan saksi DEWI NURMAYA untuk dibuatkan akta jual beli dan balik nama ternyata oleh terdakwa dibuatkan surat peralihan hak atau jual beli dari pemilik semula yakni saksi Ir. IRWAN kepada karyawan-karyawan terdakwa sendiri yakni saksi YOYOK SUNARYO, SOETRISNO dan saksi SINTHA DEWI ARTHARINI, dimana saksi YOYOK maupun saksi SINTHA tidak pernah melakukan pembelian tanah ataupun villa dengan Ir. IRWAN namun terdakwa telah membuat peralihan hak atau akta jual beli yang isinya tidak benar seolah-olah telah terjadi jual beli antara nama-nama karyawannya dengan pemilik tanah semula yakni Ir. IRWAN, sebagaimana saksi SINTHA memang telah diminta untuk menandatangani akte jual beli namun saksi SINTHA sendiri tidak pernah membeli ataupun tidak tahu nama penjualnya siapa.2 Begitu pula yang terjadi pada saksi YOYOK, seperti AJB No. 164/11X/FS-BATU/2002 tanggal 02 september 2002 adalah tidak benar karena saksi SINTHA masuk bekerja pada terdakwa barulah tahun 2003, begitu juga dengan AJB No. 7/1-1/FS-BATU/2002 tanggal 22 januari 2002 dimana isinya juga tidak benar karena saksi YOYOK barulah masuk bekerja pada terdakwa tahun 2003, untuk semua surat-surat yang isinya tidak benar itu yang membuat adalah
2
Direktori Putusan, Putusan No: 1568k/Pid/2008, diakses pada tanggal 20 April 2014, dari putusan.mahkamahagung.go.id, h.2.
59
terdakwa dan untuk kepentingan terdakwa sendiri yang dikatakannya pada saat itu adalah untuk membantu klien terdakwa, dari surat yang isinya tidak benar atau dipalsu itulah dapatnya terdakwa untuk mengajukan kredit pada bank/BPR MULYO SRI REJEKI di Wlingi-Blitar, atas perbuatan terdakwa yang telah membuat akta jual beli yang isinya tidak benar itulah maka saksi DEWI NURMAYA dan saksi ENDANG WAHYUNI merasa dirugikan karena hingga kini sertifikat-sertifikat yang mereka miliki tersebut belum dapat dikuasainya.3 Dari surat-surat akta jual beli palsu yang dibuat oleh terdakwa itu selanjutnya terdakwa mengajukan surat-surat itu sebagai jaminan hutang kepada BPR MULYO SRI REJEKI untuk mendapatkan pinjaman uang dengan cara meminta tanda tangan saksi YOYOK dan SINTHA untuk menandatangani blanko kosong pengajuan kredit kepada BPR.4 dimana antara saksi yoyok dan saksi sintha sendiri tidak pernah mengajukan kredit kepada BPR tersebut, setelah diajukan kredit dengan jaminan sertifikat-sertifikat yakni untuk SHM No. 00995 atas tanah seluas 311M menggunakan nama SOETRISNO dengan jaminan kredit sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 24 februari 2003 dalam jangka waktu tempo selama 3 bulan, sedang SHM No.00994 atas tanah seluas 47 M dengan menggunakan nama SINTHA DEWI ARTHARINI sebesar Rp. 35.000.000,tanggal 10 juni 2003 dalam jangka waktu tempo 3 bulan, dimana para saksi yang 3
Direktori Putusan, Putusan No: 1568k/Pid/2008, diakses pada tanggal 20 April 2014, dari putusan.mahkamahagung.go.id, h.2. 4
Direktori Putusan, Putusan No: 1568k/Pid/2008, diakses pada tanggal 20 April 2014, dari putusan.mahkamahagung.go.id, h.3.
60
telah mengajukan pinjaman itu tidak pernah menerima uang sebagaimana permohonan kredit yang diajukannya melainkan keseluruh uang itu diterima oleh terdakwa sendiri sehingga pemakaian surat-surat itu menimbulkan kerugian baik pada saksi DEWI NURMAYA dan saksi ENDANG sebagai pemilik sertifikat yang hendak dibuatkan akta jual beli dan balik nama maupun kerugian pada saksi YOYOK dan SINTHA dimana nama-nama merekalah yang seolah-olah telah mengajukan pinjaman dengan akta jual beli yang telah dibuatkan oleh terdakwa hingga dapatnya disetujui pinjaman yang diajukan tersebut yang keseluruhannya hanyalah untuk kepentingan terdakwa sendiri.5 Akibat dari perbuatan terdakwa AMBAR PAWITRI, SH, jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Malang menuntut terdakwa AMBAR PAWITRI dengan:6 1. Menyatakan terdakwa AMBAR PAWITRI, SH bersalah melakukan tindak pidana “memalsu surat otentik dan memakainya serta melakukan penggelapan dalam jabatannya” sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (1) KUHP dan pasal 264 ayat (2) KUHP serta pasal 374 jo pasal 65 ayat (1) KHUP dalam surat dakwaan.
5
Direktori Putusan, Putusan No: 1568k/Pid/2008, diakses pada tanggal 20 April 2014, dari putusan.mahkamahagung.go.id, h.4. 6
Direktori Putusan, Putusan No: 1568k/Pid/2008, diakses pada tanggal 20 April 2014, dari putusan.mahkamahagung.go.id, h.9.
61
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMBAR PAWITRI, SH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: a. 2 buah SHM No.00991 dan 00995 dikembalikan kepada saksi R. Ayu Endang Wahyuni DW. b. 3 buah SHM No.1353,1244 dan 1246 dikembalikan kepada saksi Ir. Dewi Nurmaya. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000 ,-7
B. Putusan Pengadilan Pada bagian ini, penulis akan mencoba memaparkan putusan pengadilan tingkat awal, maupun pengadilan tingkat kasasi. 1. Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 549/Pid.B/2005 Pada tuntutannya, jaksa penuntut umum memohon kepada hakim untuk menyatakan terdakwa AMBAR PAWITRI, SH bersalah melakukan tindak pidana “memalsu surat otentik dan memakainya serta melakukan penggelapan dalam jabatannya” sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (1) KUHP dan pasal 264 ayat (2) KUHP serta pasal 374 jo pasal 65 ayat (1) KHUP. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMBAR PAWITRI, SH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. 7
Direktori Putusan, Putusan No: 1568k/Pid/2008, diakses pada tanggal 20 April 2014, dari putusan.mahkamahagung.go.id, h.10.
62
Maka pada tanggal 27 november 2006, hakim Pengadilan Negeri Malang membacakan amar putusan yang mana amar putusannya sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa AMBAR PAWITRI, SH telah terbukti sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana a. Pemalsuan surat authentiek ; b. Pemalsuan surat hutang ; c. Penggelapan barang karena jabatannya 2. Menghukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; 3. Menetapkan bahwa lamannya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menyatakan barang bukti berupa; 2 (dua) SHM, masing-masing No.00991 dan 00995 dikembalikan kepada saksi R. Ayu Endang Wahyuni DW, 3 (tiga) SHM, masing-masing No.1353,1244 dan 1246 dikembalikan kepada saksi Ir. Dewi Nurmaya 5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa. 2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 234/PID/PT.SBY Pada tingkat pengadilan tinggi Surabaya, sebelum hakim memberikan putusan maka harus mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama hakim dapat menerima permintaan banding jika penuntut umum mengajukan sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Kedua, penuntut umum
63
harus mengajukan memori banding dan terdakwa mengajukan kontra memori banding kepada pengadilan tinggi Surabaya. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, maka pengadilan tinggi Surabaya telah memutuskan, menguatkan putusan pengadilan negeri malang tanggal 27 November 2006 No.549/pid.B/2005/PN.Mlg. dan terdakwa AMBAR PAWITRI, SH tetap dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana pemalsuan surat authentiek, pemalsuan surat hutang dan penggelapan barang karena jabatannya. Menghukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Berdasarkan pasal 241 KUHAP putusan pada tingkat pengadilan tinggi dapat berupa puttusan yang menguatkan, mengubah atau memperbaiki putusan dan dapat juga membatalkan putusan pengadilan negeri.8 Jadi dalam perkara ini putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah putusan yang menguatkan putusan pengadilan negeri dan sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung (No.1568 K/Pid/2008) Sebelum memberikan keputusan terhadap pemohon kasasi (Ambar Pawitri, SH), hakim harus mempertimbangkan dahulu alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi. Alasan-alasan tersebut diajukan karena penerapan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan tidak
8
Harun M husin, Kasasi Sebagai Upaya Hukum,(Jakarta: PT. Sinar Grafika,1992), h.35.
64
sesuai dengan judex facti. Alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi adalah sebagai berikut: Pertama, bahwa putusan judex facti di atas yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang No.549/Pid.B/2005?PN.MIg, tanggal 27 november 2006 telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan uraian sebagai berikut : Pada tanggal 24 Juni 2002, pemohon kasasi menerima penyerahan 14 SHM atas nama Ir. Irwan dari saksi pelapor Ny. R. Ayu Endang Wahyuni DW untuk dibuatkan akta jual beli dan dibalik nama. Dari 14 SHM tersebut, 7 (tujuh) SHM telah selesai pengurusannya, 1 (satu) SHM yaitu No.01003 telah diambil oleh saksi H.Kris Irianto, SH., sedangkan 6 (enam) SHM belum selesai pengurusannya. Dari 6 (enam) SHM yang belum selesai pengurusannya tersebut, 2 (dua) SHM yaitu No.00991 dan No.00995 oleh pemohon kasasi telah diserahkan kepada penyidik dan disita sebagai barang bukti, 1 (satu) SHM No.00994 dipegang oleh Ny. Samsi, pemilik BPR mulyo sri rejeki sebagai jaminan hutang, 1 (satu) SHM yaitu No.01002 dipegang oleh Ny. Tjandra Mierawati als. Nonong sebagai jaminan hutang dan 2 (dua) SHM, yaitu No.0090 dan No.00996 dipegang oleh Ny.Fifi Setyawati sebagai jaminan hutang Pemohon kasasi telah melunasi hutang-hutangnya baik kepada Ny.Samsi, kepada saksi Ny. Tjandra Mierawati (nonong) maupun kepada Ny. Fifi Setyawati,
65
tapi SHM-SHM jaminan tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan kepada pemohon kasasi.9 Kedua, bahwa putusan judex facti di atas yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang No.549/Pid.B/2005?PN.MIg, tanggal 27 november 2006 telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan uraian sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya surat dakwaan jaksa penuntut umum haruslah memenuhi ketentuan yang diatur oleh undang-undang, yakni memenuhi syarat formil maupun syarat materiil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP adalah : penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi : A.Nama Lengkap, Tempat Lahir, Umur dan Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Kebangsaan, Tempat Tanggal Lahir, Agama dan Pekerjaan Tersangka. B. Uraian secara cermat, Jelas dan Lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selanjutnya pasal 143 ayat (3) KUHAP menegaskan sebagai berikut : surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, batal demi hukum.
9
Direktori Putusan, Putusan No: 1568k/Pid/2008, diakses pada tanggal 20 April 2014, dari putusan.mahkamahagung.go.id, h. 11-12.
66
Terhadap syarat formil surat dakwaan jaksa penuntut umum, kami tidak keberatan karena surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP. Sedangkan terhadap syarat materiil kami sangat keberatan karena surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak berisikan uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada pemohon kasasi.10 Ketiga, bahwa putusan judex facti di atas yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang No.549/Pid.B/2005?PN.MIg, tanggal 27 November 2006 adalah putusan yang tidak cukup pertimbangannya.11 Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai 3 bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti / pengadilan tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar atau tidak salah menerapkan hukum. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;
10
Direktori Putusan, Putusan No: 1568k/Pid/2008, diakses pada tanggal 20 April 2014, dari putusan.mahkamahagung.go.id, h. 14-15. 11
Direktori Putusan, Putusan No: 1568k/Pid/2008, diakses pada tanggal 20 April 2014, dari putusan.mahkamahagung.go.id,,h. 19.
67
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1568 K/Pid/2008 Apabila melihat putusan hukum hakim Mahkamah Agung yang memberikan putusan menolak permohonan kasasi terdakwa Ambar Pawitri, sebelum
hakim
memutuskan,
dalam
proses
pembuktian
hakim
mempertimbangkan beberapa alasan-alasan, maka menurut penganalisaan hukum pidana Islam bahwa putusan yang yang dijatuhkan terhadap terdakwa Ambar Pawitri sesuai dalam kasus pidana Islam, seseorang yang melakukan jarimah pemalsuan akta otentik dapat dikenakan hukuman takzir. Dan apabila melihat pasal - pasal yang diberikan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik, pemalsuan surat hutang dan penggelapan barang karena jabatannya sudah terpenuhi. Dan ini juga yang terjadi pada masa Khalifah Umar Ibn Al-Khatab yakni adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan notaris dengan tindak pidana pemalsuan stempel, maka tindakan Khalifah Umar Ibn Al-khatab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu’an Ibn Aidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel Bail al-maal cukup untuk dijadikan landasan hukuman larangan terhadap tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh notaris tersebut. Karena tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar Ibn Al-khatab terhadap pemalsuan tersebut menunjukan bahwa setiap perbuatan memalsukan adalah merupakan perbuatan yang dilarang, termasuk kedalam perbuatan dusta, penipuan dan mengelabui. Perbuatan menipu dan mengelabui
68
merupakan perbuatan zalim yang dapat merugikan orang lain, oleh karenanya harus diberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukannya. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan, yaitu putusan yang diberikan sesuai, jika kita melihat dari hukum pidana Islam. Dimana seharusnya terdakwa dapat dikenakan hukuman takzir atas perbuatan pemalsuan akta otentik tersebut, hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman penjara dan kurungan, hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar Ibn Al-khatab terhadap Mu’an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-Almaal. Demikian pula terhadap tindak pemalsuan Al-Quran, Khalifah Umar Ibn Al-Khatab mengasingkan Ma’an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuam takzir.
D. Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1568 K/Pid/2008 Apabila melihat putusan hukum hakim Mahkamah Agung yang memberikan putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa Ambar
Pawitri,
SH,
di
mana
di
dalam
proses
pembuktian
hakim
mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar atau tidak salah menerapkan hukum dan alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
69
kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 KUHAP (undangundang nomor 8 tahun 1981).12 Memperhatikan pasal 264 ayat (1) KUHP, pasal 264 ayat (2) KUHP, pasal 374 jo pasal 65 ayat (1) KUHP, undang-undang No.48 tahun 2009, undangundang No.8 tahun 1981 dan undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.13 Maka menurut penganalisaan hukum pidana positif bahwa putusan yang ditetapkan telah memberikan keadilan. Karena apabila memperhatikan pasal-pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa Ambar Pawitri sudah terpenuhi, terdakwa Ambar Pawitri, SH bersalah melakukan tindak pidana memalsu surat otentik dan memakainya serta melakukan penggelapan dalam jabatannya. Oleh karena itu peran seorang hakim dalam pelaksanaan proses hukum harus benar hati-hati dan 12
Direktori Putusan, Putusan No: 1568k/Pid/2008, diakses pada tanggal 20 April 2014, dari putusan.mahkamahagung.go.id, h.22. 13
Direktori Putusan, Putusan No: 1568k/Pid/2008, diakses pada tanggal 20 April 2014, dari putusan.mahkamahagung.go.id,., h. 23.
70
teliti dalam proses persidangan, terutama dalam proses pembuktian supaya hakim dalam memberikan keputusan terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dan agar keadilan benar-benar dapat ditegakkan.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Ditinjau dari aspek hukum positif, pertama, pertanggungjawaban pidana yang dilimpahkan kepada para pihak/penghadap apabila akta yang akan dibuat mengandung unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang, hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1). Kedua, pertanggungjawaban pidana pemalsuan akta otentik dilimpahkan kepada notaris apabila membuat surat atau akta palsu, atau memalsukan surat atau akta berdasarkan pasal 263. Dalam ketentuan pasal 263 KUHP disebutkan bahwa ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik adalah enam tahun penjara. Hal ini membuktikan bahwa praktik pemalsuan surat yang dilakukan oleh notaris, selain melanggar kode etik kenotariatan, juga merupakan tindak pidana yang cukup serius dan harus dihentikan. Sedangkan menurut hukum Islam, praktik penipuan dengan modus pemalsuan ini sudah terjadi pada zaman Nabi SAW dan sahabat. Pada saat itu praktik penipuan berkedok pemalsuan tersebut lebih banyak terjadi dalam aspek muamalah, karena jabatan kenotariatan pada saat itu belum ada. Selain itu penipuan tersebut diharamkan dan termasuk dalam kategori dosa besar karena merupakan suatu kebohongan yang dapat merugikan orang lain.
71
72
Namun, dalam hukum Islam selain tindak pidana pemalsuan dapat dikatakan dosa besar, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman sebagai mana yang telah Nabi SAW dan para sahabatnya lakukan yakni memberikan sanksi seratus kali cambukan kemudian dimasukkan dalam penjara, di cambuk lagi hingga seratus kali lalu dipenjarakan kembali dan dilakukan sebanyak tiga kali, dan kemudian diasingkan. Hal demikian dilakukan karena tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik dapat merugikan pihak lain. 2. Berdasarkan hasil analisa terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor : 1568 K/Pid/2008. Dalam perkara pemalsuan akta otentik, baik menurut hukum positif dan hukum islam, menunjukan bahwa putusan tersebut ditolak karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik, pemalsuan surat hutang dan penggelapan barang karena jabatannya. Sudah memberikan keadilan, hal ini didasarkan kepada tindakan Khalifah Umar Ibn Al-khatab yang telah diberikan jilid sebanyak 100 (seratus) kali jilid dan hukuman pengasingan terhadap Mu’an Ibn Zaidah sebagai pelaku pemalsuan stempel Bait al-maal.
3. Saran-Saran Dari pembahasan tersebut, muncul beberapa saran yang dapa dijadikan kontribusi ilmiah terkait dengan persoalan pemalsuan akta otentik oleh notaris, sebagai berikut:
73
1. Bagi para notaris haruslah tetap idealis dalam menjalankan jabatannya, dengan tetap menjaga sikap integritas moral yang tinggi, jujur, professional, kehati-hatian, ketelitian dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku, sehingga tindakan melakukan perbuatan pidana
dapat dihindari dan
masyarakat akan menilai profesi notaris merupakan profesi kepercayaan yang melayani kepentingan masyarakat akan tetap terjaga. 2. Sebaiknya hakim yang memeriksa perkara notaris hendaknya lebih berhati hati dan teliti ketika memproses bukti – bukti dipengadilan, agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan dan keadilan dapat ditegakkan. 3. Hendaknya untuk pihak yang menghadap notaris lebih mengutamakan kejujuran dan tidak bersama-sama dengan notaris melakukan suatu tindak pidana karena hukuman yang berat juga diancam untuk pihak/penghadap yang melakukan tindak pidana.
DAFTAR PUSTAKA
A. Al-Qur’an dan Tafsir Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2005
B. Kelompok Fikih dan Hadis Al-Nawawiy, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf, Sahih Muslim bi Syarh alNawawiy, Beirut: Dar al-Fikr, 1983 Al-Muslim, Muslim bin Al-Haj Ibn Muslim Al-Qusyiriy Al-Naisaburiy, Sahih Al Muslim, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. Ibn Ibrahim, Muhammad bin Ismail, Shahih Al-Bukhariy, Beirut: Dar al-Fikr, 1981. Rawas Qal’aji, Muhammad, EnsiklopediFikih Umar bin Khatab, Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1999.
C. Kelompok Buku dan Undang-Undang Adjie Habib, Hukum Notaris Indonesia (tafsirtematik terhadap UU No.30 tahun 2004 tentangj abatan notaries), Bandung: Refika Aditama, 2009 Ali, Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007 Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Palu: Sinar Grafika, 2009 Anshori, Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press, 2009. Arif Syaifuddin, Notariat Syariah Dalam Praktik, jilid ke I hukum keluarga Islam, Jakarta: PT Galaksi Komunikasi Utama, 2011
74
75
Ar-Ruhaly A. Ruway’I, Fikih Umar 2, Penterjemahan. Basalamah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsan, 1994 Departemen Pendidikandan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.1568 K/Pid/2008 Doi A. Rahman I., Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syara), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 Hamzah Andi, KUHP dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta, 2007 Husein, M Harun, Kasasi Sebagai Upaya Hukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1992 I.G. Ray Widjaya, Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktek, Bekasi: Kesaint Blanc, 2004. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: BalaiPustaka, 1986. Lamintang, P. A. F, Delik-Delik Khusus; Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Mariam, Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996. Moleong, Lexy. J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung Nadar, 2000 Mulyadi, Mahmud, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator TugasTugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana), Jakarta: P.T Sofmedia, 2011 Notodisoerdjo, Soegondo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1993. Prodjodikoro Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2003 Moeljatno, Asas-Asas HukumPidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
76
Rahayu, Nina Tania, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Depok, ,juni 2010. R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermesa, 2003. Saputro, Anke Dwi, Jati Diri Notaris di Indonesia (Dulu, Sekarang, dan Masa Datang), Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009. Suhrawadi Lubis, Etika Profesi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006 Tobing, GHS Lumbang, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1980. Undang – Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris – Dilengkap iDengan: Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Tahun 2003 Tentang Kenotariatan, Jakarta: Fokus Media, 2004.
D. Internet: http://hukumpidana1.blogspot.com/2012/02/bab-ipendahuluan.html
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ne si a
P U T U S A N
No.
1568 K/Pid / 2008
MA H K A MA H
perka r a
p idana
memutuskan sebaga i ber i k u t
da lam
t i n g ka t
: AMBAR PAWITRI , SH ;
tempa t l ah i r
: Sidoa r j o l ah i r
ke l am in
: Perempuan
kebangsaan
;
;
: Indones i a ; :
Jl .
Bromo
ub
tempa t t i n g ga l
m
: 47 tahun
;
lik
ah
umur / tangga l
Malang ;
ka
te l a h
da lam perka ra Terdakwa :
Nama
j en i s
kasas i
In
A gu
memer i k sa
A G U N G
do
ng
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Kota
: I s l am ;
ep
agama
No.11
peke r j a a n
: Nota r i s
;
25 Apr i l
Apr i l
Umum se j a k tangga l
26 Apr i l
tangga l
04
Jun i
2005
di
tangga l
05
Jun i
2005
sampai
A gu
2005
sampai
2005 sampai dengan
Rutan ,
se l an j u t n y a
dengan
06
Perpan j angan
Ketua
Ju l i
Neger i
sampai dengan tangga l Dia l i h k a n Neger i
menjad i
sampai
se j a k
se j a k
dengan
tangga l
tangga l
26 Agus tus
24 September 2005
R
Malang se j a k tangga l
2005
;
Hakim Pengad i l a n
Neger i
26 September 2005 sampa i dengan
26 Agus tus 2005 ;
1 dar i
19 ha l .
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
Hal .
do
ng
gu A
25
13 September 2005 ;
Di t angguhkan penahanannya o leh
M
Neger i
tahanan Negara o leh Hak im Pengad i l a n
Malang tangga l
tangga l
dengan
Pengad i l a n
2005
Agustus 2005 ; Hakim Pengad i l a n
sampai
2005 ;
o leh
27
2005
tahanan
ne
tangga l
Ju l i
Umum;
lik
26 Ju l i
07
ep
ah
ka m ah
tangga l
tangga l
ub
se j a k
Umum dengan sta t u s
2005
In
Di t ahan o leh Jaksa Penun tu t
se j a k
Ju l i
t i d a k d i l a k u kan penahanan o leh Jaksa Penuntu t
ko ta
dengan
s
Penun tu t
06
2005 d i Rutan ;
ng
tangga l
tangga l
ne
se j a k
do
Peny i d i k
R
ah
Terdakwa berada d i da lam tahanan :
si
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 1
ng
o leh Ketua Pengad i l a n
tangga l
30
2005
sampai
dengan
Pengad i l a n
Kesatu :
Terdakwa AMBAR PAWITRI ,
No.11
Pengad i l a n
Kota
yang
Neger i
benar
Malang
masih
se t i d a k - t i d a kn ya
atau
atau
ia
da lam
sura t
R
atau yang d ipe r un t u k kan sebaga i
Terdakwa d i
daerah
hukum
yang
dapa t
atau pembebasan hutang ,
buk t i
dar i p ada sesua t u ha l ,
ng
dengan maksud un tuk memakai atau menyuruh orang l a i n te r s ebu t
seo l ah - o lah i s i n y a
adapun perbua t an te r sebu t
d i l a k u kan dengan cara anta ra l a i n
:
SHM yang te l a h
o leh
saks i
berada d i
yakn i
Terdakwa send i r i
be l i
dar i
karyawan - karyawan
YOYOK SUNARYO, SOETRISNO dan
ARTHARINI ,
d imana
saks i
YOYOK maupun
SINTHA t i d a k pernah melakukan pembel i a n tanah ataupun dengan
pera l i h a n
Ir .
IRWAN,
hak atau ak ta
namun
Terdakwa
j ua l
be l i
te l a h
yang i s i n y a
seo l ah - o lah
te l a h
te r j a d i
j ua l
be l i
anta r a
karyawannya
dengan
pemi l i k
tanah
semula
yakn i
sebaga imana
saks i
j ua l
gu A
memang
be l i
te l a h
namun saks i
Hal .
2 dar i
t idak
benar
nama- nama Ir .
IRWAN,
d im in t a
un tuk
SINTHA send i r i
19 ha l .
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
ak te
ng
menandatangan i
SINTHA
membuat
s
Vi l l a
do
saks i
SINTHA DEWI
Nama te r n ya t a o leh
IRWAN kepada
saks i
DEWI NURMAYA
hak atau j ua l
ep
saks i
Ir .
yakn i
dan Bal i k
pera l i h a n
R
ka m ah
Terdakwa d ibua t k an sura t semula
tangan Terdakwa karena
ENDANG WAHYUNI dan saks i
untuk d ibua t k an Akta Jua l Bel i
pemi l i k
do
d im in t a
d ipa l s u ,
In
Ser t i f i k a t
paka i
lik
A gu
sebaga i ber i k u t
benar dan t i d a k
ub
sura t
pada
membuat seca ra
oten t i k
per i k a t a n
d i sek i t a r
se t i d a k - t i d a kn ya
Terdakwa te l a h
memalsu hak ,
d i kan to r
te rmasuk
Malang ,
menimbu l kan sesua tu
ah
anta r a
dengan pas t i
lik
2003 atau
da lam tahun 2003 ber t empa t
tempa t
t i dak
d i t e n t u k an l ag i
dan tangga l
ne
ka
dan Ju l i
Bromo
sua tu
dapa t
ub
m
Jl .
Malang
SH pada har i
ep
ah
yang sudah t i d a k
waktu i t u
Neger i
d idakwa :
Jun i
28
do
A gu
d imuka pers i d angan
karena
bu lan
tangga l
2006 ;
Yang d ia j u k an
Bahwa i a
Malang se j a k
In
Januar i
November
Neger i
31 Oktobe r
si
2005 ;
tahanan ko ta se j a k tangga l
ne
Dia l i h k a n menjad i
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Dipe rpan j a ng
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 2
s i apa ,
beg i t u
pu la
ataupun
t idak
yang te r j a d i
No.164 / 1 - 1X/FS- BATU/2002 t i dak
benar
pada saks i
tangga l
karena saks i
2002
SINTHA masuk beke r j a
pada
karena saks i
Terdakwa tahun benar
itu
ada lah
m
untuk
t i dak
ka
membantu k l i e n
benar
– Bl i t a r ,
ak te
j ua l
DEWI
NURMAYA dan
Terdakwa
dan
d i ka t a kannya
Terdakwa ,
d ipa l s u
i tu lah
dar i
untuk
pada
saa t
sura t
yang
dapa tnya
Terdakwa
pada Bank /BPR MULYO SRI REJEKI d i
be l i
yang i s i n y a
t idak
benar
i tu lah
saks i
ENDANG WAHYUNI
maka saks i
merasa
ser t i f i k a t - ser t i f i k a t
d i r ug i k a n
yang mereka mi l i k i
R
te r s ebu t
yang i s i n y a
atas perbua t an Terdakwa yang te l a h membuat
karena h ingga k in i
ah
atau
mengajukan kred i t
Wling i
yang
pada
be l um dapa t d i kuasa i n ya ;
ng
Perbua t an i a Terdakwa sebaga imana d ia t u r
dan d iancam p idana
da lam Pasa l 264 aya t (1 ) KUHP;
da lam tahun 2003 ber t empa t No.11
tempa t
Pengad i l a n
yang
d ipa l s u ,
oten t i k
te r s ebu t
sebaga i ber i k u t sura t - sura t
Terdakwa itu
itu
sebaga i
j am inan
mendapa t kan
A
Akta
Jua l
Bel i
kepada
benar
t i dak
pa l su
senga j a
atau
yang
3 dar i
adapun la i n
d ibua t
o leh
sura t - sura t
MULYO SRI
p in j aman uang dengan cara
yang
anta r a
menga jukan
Hal .
hukum
pa l su ,
cara
BPR.
pada
daerah
dengan
t idak
dengan
Terdakwa
hu tang
da lam
dan
d i l a k u kan
Terdakwa d i
se t i d a k - t i d a kn ya
Terdakwa
is inya
benar
se l an j u t n y a
gu
untuk
ia
yang
:
atau
te rmasuk
Malang ,
seo l ah - o lah
perbua t an
Dar i
masih
Neger i
sura t
Malang
d i kan to r
memin ta
19 ha l .
REJEKI tanda
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
memakai
Kota
anta r a
d i sek i t a r
lik
Bromo
sua tu
se t i d a k - t i d a kn ya
ng
ka m ah
Jl .
2003 atau
ub
waktu i t u
dan Ju l i
dengan pas t i
do
Jun i
d i t e n t u k an l ag i
ep
bu lan
dapa t
dan tangga l
In
yang sudah t i d a k
SH pada har i
do
Terdakwa AMBAR PAWITRI ,
A gu
Bahwa i a
R
Kedua :
s
is inya
untuk
send i r i
ada lah
j uga
si
itu
semua sura t - sura t
membuat
Terdakwa
masuk beke r j a
ep
ah
kepen t i n g an
YOYOK baru l a h
untuk
yang
2002 d imana i s i n y a
ne
t i dak
2003 ,
j uga denga n AJB No.7 / 1 -
lik
benar
22 Janua r i
02
ub
A gu t i dak
YOYOK, seper t i September
Terdakwa baru l a h tahun 2003 , beg i t u 1/FS- BATU/2002 tangga l
nama pen jua l n ya
ne
ada lah
tahu
ne si a
membel i
do
pernah
In
t i dak
AJB
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 3
send i r i
kepada BPR te r s ebu t ,
M²
A gu
195
p in j aman kred i t
t idak
yakn i
kred i t
Februa r i
2003 SHM
da lam
35.000 . 0 00 , -
tangga l
atas
tanah
2003
SOETRISNO dengan tangga l
tempo
se l ama
se l uas
47
ARTHARINI
3 M²
bu lan , dengan
sebesa r
Rp.
2003 da lam j angka waktu tempo
yang te l a h
mener ima
uang
mengajukan p in j aman
sebaga imana
permohonan
dan
ENDANG
Jua l
pada saks i
pemi l i k
Bel i
dan
DEWI NURMAYA dan
ser t i f i k a t Bal i k
yang
hendak
Nama maupun kerug i a n
YOYOK dan SHINTA d imana nama- nama mereka l ah yang
send i r i
yang
hanya l ah
d ia j u k an untuk
Bahwa
: ia
Februa r i
Terdakwa
waktu i t u di
Jl .
ng
Terdakwa
gu A
AMBAR PAWITRI ,
2002 dan pada tangga l
t i d a kn ya d i sek i t a r kan to r
ep
Ket i g a :
te r s ebu t
yang
Terdakwa
dan d iancam p idana
ub
Perbua t an i a Terdakwa sebaga imana d ia t u r da lam Pasa l 264 aya t (2 ) KUHP ;
dapa tnya
kepen t i n g an
;
Pr ima i r
h ingga
SH
24 Jun i
pada
tangga l
20
2002 atau se t i d a k -
da lam tahun 2002 ber t empa t
Bromo
No.
Hal .
11
Kota
4 dar i
Malang
19 ha l .
di
atau
do
kese l u r u hannya
Terdakwa
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
p in j aman
o leh
R
ka m ah
d i se t u j u i
d ibua t k an
lik
te l a h
Bel i
In
seo l ah - o lah te l a h menga jukan p in j aman dengan Akta Jua l
s
pada saks i
ba i k
sebaga i
Akta
A gu
d ibua t k an
seh i ngga pemaka ian sura t - su ra t
ne
saks i
kerug i a n
sebaga imana
ne
ng
menimbu l kan
d ipe r gunakan
si
Terdakwa
do
o leh
kepen t i n g an Terdakwa send i r i
yang
24
yang d ia j u k annya mela i n kan kese l u r u han uang- uang i t u
d i t e r i ma
itu
dengan
SHM No.00991 atas
nama
DEWI
10 Jun i
pernah
kred i t
07 Ju l i
40.000 . 000 , -
waktu
d imana para saks i
t idak
kred i t
Rp.
SINTHA
Sunaryo
pada tangga l
j angka
No.00994
saks i
dengan j am inan
Yoyok
menggunakan
sebesa r
nama
itu
anta r a
mengajukan
se l ama 3 bu lan ,
M²
menggunakan
3 bu lan ,
nama
ep
ka
m
sedang
ah
311
j am inan
pernah
Rp. 50.000 . 0 00 , -
R
ah
se l uas
d imana
untuk SHM No. 00995 atas tanah
menggunakan
da lam tempo waktu kred i t tanah
BPR,
se te l a h d ia j u kan kred i t
ser t i f i k a t - ser t i f i k a t se l uas
kepada
do
Shin t a
ng
dan
kred i t
b lanko
In
penga j uan
menandatangan i
lik
kosong
YOYOK dan SINTHA un tuk
ub
tangan saks i
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Yoyok
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 4
R ep ub melakukan
d ipandang
A gu
melawan hak sesua t u Hak Mi l i k
(SHM)
ah
dan
kepunyaan
senga j a
5 ( l i ma )
buah
Ir .
m
yang
ka
peke r j a a nnya
DEWI
NURMAYA
se l a i n
memegang
atau
ia
saks i
j aba t a nnya ,
20
Februa r i
Nota r i s
Ir .
dengan
Hak Mi l i k
di
se t i d a k - t i d a kn ya
Terdakwa dan barang i t u
barang
adapun
Kota
berhubung
perbua t an :
Terdakwa
yang
te l a h
d ida t a ng i
ng
p ihak pen jua l
saa t
yakn i
ser t i f i k a t
SHM
No.
SHM
No.
Bal i k
Nama
menyerahkan
ber i k u t itu
membayar
pu la
da lam j angka
SHM yang
d i se r ahkan
12 .06 . 05 . 0 6 . 1 . 0 1 243
HADIMOELYONO,
akan
Dkk
ub
buah
tanah
Terdakwa
DEWI untuk penye l e sa i a n
ep
No.
saa t
Nama akan se l e sa i
ke- 5
dan
Terdakwa
d ipe r l u k a n ,
kepada saks i
12 .06 . 05 . 0 6 . 1 . 0 1 244
HADIMOELYONO,
M
pada
Terdakwa yakn i SHM
(AJB)
Terdakwa
d ihadapan Terdakwa p ihak pen jua l
R
ka m ah
ah
yang
Bel i
pen j ua l
HADIMOELYONO,
tanahnya
menjan j i k a n
minggu ,
itu
MAS
semua b iaya
dan Bal i k
Jua l
p ihak
MAS
do
Ser t i f i k a t ,
dan
HARRY
In
Akta
A gu
mengurus
DEWI
lik
saks i
o leh
tanah yakn i
HADIMOELYONO, RINI dan EDY HADIANTO d i kan to r
tanah
beker j a
DEWI NURMAYA dan kakaknya bernama Dr .
PARATHON, Sp.OG beser t a
karena
dengan te r sebu t
sebaga i ber i k u t
Malang
ada
mela i n kan d i l a k u kan
itu
2002 ,
R
ah
sebaga i
memi l i k i
atau
ep
tangga l
berd i r i
R. AYU ENDANG WAHYUNI DW
d i l a k u kan dengan cara an ta r a l a i n Pada
yang
Ser t i f i k a t
da lam tangannya bukan karena ke j aha t an orang
perbua t an
atau sebag i annya te rmasuk kepunyaan
kepunyaan saks i
kepunyaan orang l a i n
o leh
ia
barang berupa 6 (enam) buah Ser t i f i k a t
dan
yakn i
Malang ,
beberapa
perbua t an
dengan
(SHM) yang sama seka l i orang l a i n
perba rengan
sebaga i
yakn i
Kota
te rmasuk
12 .06 . 05 . 0 6 . 1 . 0 1 245
waktu
dan
AJB sa tu
d i t e r i ma
l uas
408
M²
an .
M.
l uas
399
M²
an .
M.
l uas
385
M²
an .
M.
5 dar i
19 ha l .
do
Hal .
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
A
gu
ng
ne
HADIMOELYONO,
s
send i r i - send i r i
Neger i
masih
si
harus
Pengad i l a n
yang
ne
yang
te l a h
ng
Terdakwa
hukum
tempat
do
daerah
sua tu
In
da lam
pada
lik
se t i d a k - t i d a knya
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
R ep ub
SHM No.
12.06 . 0 5 . 0 6 . 1 . 0 1 246
l uas
415
M²
M²
an.
Drs .
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
an.
M.
HADIMOELYONO,
No.
1353
NAWANTO,yang te r ima
2002 Terdakwa j uga
d ida t a ng i
o leh
Mei
2002
te l a h
membel i
Vi l l a
IRWAN keda tangan
JATI
WALUYO ada l ah
untuk
SHM yang
Akta
b iaya
Jua l
pengurusan
ENDANG maka saa t
dapa t
menye lesa i k a n
se te l a h
dan d ibaya r
o leh un tuk
da lam j angka waktu dua
Terdakwa
d i ke t a hu i
Terdakwa l ag i
kuasa
untuk
SHM i t u
prosesnya be lum dapa t
mengurus
t i dak
ENDANG
SHM te r s ebu t
SH dan saa t
sudah
j an j i -
i tu l ah
berada
baru
d i t a ngan
mela i n kan o leh Terdakwa te l a h d i se r a hkan
kepada orang l a i n
yakn i
kepada saks i
CHANDRA MEIRAWATI
j am i nan p in j aman uang un tuk Terdakwa , saa t i t u menye lesa i k a n
ENDANG yakn i
SHM No. 00987 se l uas
344 M²,
ser t a
nama te t a p i
455 M²,
se l uas
berhas i l
gu
465 M²,
d iamb i l
R
mi l i k
te r s e l e s a i k a n
SHM No.00991 ,
ng
No.00990 ,
SHM No.00997 se l uas SHM No.01001
241
se l uas
sebuah SHM No.01003 yang be lum d iba l i k
sedang 6 buah SHM l ag i be lum
ser t i f i k a t
SHM No. 00986 se l uas 438 M²,
ep
SHM No.01000
8 buah
al i h saks i
ada l ah
o leh
KRIS,
ENDANG yang h ingga SHM No.00995 ,
SHM No.00994 ,
Hal .
saks i
6 dar i
SHM
SHM No.00996 ,
19 ha l .
s
saks i
dapa t
do
baru
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
Terdakwa
lik
sebaga i
hanya
l ama menunggu maka saks i
KRIS IR IANTO,
j ika
te l e pon
do
A gu
bernama saks i
mela l u i
te r n ya t a
sa j a dan menguta r a kan j i k a
pengurusan
si
menanyakannya
dan
seorang
sebuah
ne
saks i
untuk
In
maka
Terdakwa
menun juk
A
Nama,
guna
Terdakwa menjan j i k a n
l ag i
d i BPN, karena te r l a l u
kin i
d i sepaka t i
itu
is t r i n ya
Bal i k
urusan i t u
waja r
ng
kepada
M²,
dan
ep
t i dak
ser t i f i k a t
mi l i k
d ibe l i
namun l ama ke l amaan d i t u nggu da lam kurun waktu
yang
j an j i
baru
Bel i
saks i
bu lan ,
lik
14
ub
Ir .
bu lan
R. AYU ENDANG
In
WAHYUNI DW pada
R
m
Terdakwa te r t a n gga l
saks i
sega l a
ka
tanda
yakn i
d ibua t k an
ka m ah
o leh
d ibe r i k a n
ne
A gu ah
24 Jun i
menyerahkan
ah
tangan i
AGUS
JATI WALUYO d imana i s t r i n y a
dar i
ah
te l a h
2002 ;
Pada tangga l
M
260
kese l u r u hannya
yang d i t a nda
20 Februa r i
l uas
do
SHM
ng
Dan
ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
R ep ub
dan SHM No.01002 , d imana 6 buah ser t i f i k a t 5 buah
berada
ng
kese l u r u hannya Terdakwa j aba t an
d ipe r ca ya
Terdakwa
A gu
d ip i n d ah untuk
ser t i f i k a t
mi l i k
Nota r i s
o leh
mempero l eh
Bal i k itu
Terdakwa
p in j aman
ba i k
ah
o leh
ser t i f i k a t
saks i
tanpa
se i j i n
dengan
uang- uang
itu
sedang
send i r i
mi l i k
DEWI merasa d i r u g i k a n
Terdakwa
11
buah
Terdakwa
Terdakwa
send i r i , ENDANG dan
maka kedua saks i
te r s ebu t
ke POLDA JATIM ;
ep
ia
yang
o leh
ka rena saks i
melapo rkan perbua t an Terdakwa i t u Perbua t an
uang
menjaminkan
d ipe rgunakannya
perbua t an Terdakwa i t u
saks i
ka
itu
ub
m
ak i ba t
Terdakwa
itu
seo l ah - o lah
ser t i f i k a t
ke- 3
kepada
In
d i t e r i ma
sah
te l a h
p ihak
lik
pemi l i k
ka rena
te r n ya t a
CHANDRA MEIRAWATI maupun kepada Ny.F IF I l ag i
karena
Nama
kepada
uang
saks i
DEWI yang
Terdakwa
menguruskan
tangankan
saks i
d i t a n gan
sebaga i
mi l i k
do
ENDANG dan
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
sebaga imana
d ia t u r
dan
d iancam
Bahwa i a
AMBAR PAWITRI ,
dan te r u r a i
d ipandang
senga j a
yang
berd i r i
memi l i k i
dengan
Ser t i f i k a t
Hak Mi l i k
(SHM)
atau sebag i annya te rmasuk kepunyaan orang saks i
R.
AYU ENDANG WAHYUNI DW dan
DEWI NURMAYA atau se t i d a k - t i d a kn ya kepunyaan
se l a i n
ia
Terdakwa
dan
barang
itu
ada
da lam
adapun perbua t an te r s ebu t
d i l a k u kan dengan cara an ta r a l a i n
sebaga i ber i k u t
Nota r i s
Ir .
di
2002 ,
Kota
yang
beker j a
te l a h
d ida t a ng i
o leh
DEWI NURMAYA dan kakaknya bernama dr . p ihak
HADI
dan
A
Terdakwa
Malang
PARATHON,Sp.OG bese r t a
ng
MOELYONO,
gu
M
saks i
Februa r i
RINI
pen jua l EDY
Hal .
tanah
HADIANTO
7 dar i
19 ha l .
HARRY
yakn i di
MAS
kan to r
do
sebaga i
20
:
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
tangga l
R
Pada
ep
tangannya bukan karena ke j aha t an ,
s
la i n
atas ,
barang berupa 6 (enam) buah Ser t i f i k a t
kepunyaan
kepunyaan I r .
ah
ka m ah
yakn i
perbua t an
dengan
(SHM) dan 5 ( l i ma )
yang sama seka l i
orang
sebaga i
yakn i
melawan hak sesua t u
la i n
di
melakukan perba rengan beberapa perbua t an
send i r i - send i r i
Hak Mi l i k
da lam dakwaan pr ima i r
ne
harus
A gu
yang
sebaga imana
In
Terdakwa te l a h
tempa t
lik
ia
te r s ebu t
dan
ub
te l a h
SH waktu
si
:
ne
R
Subs i da i r
ng
ah
p idana da lam pasa l 374 j o Pasa l 65 aya t (1 ) KUHP ;
do
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7
R ep ub
akan
karena
mengurus
tanah
Akta
saa t
ng
Ser t i f i k a t ,
yakn i
ser t i f i k a t
A gu
itu
menjan j i k a n dan Bal i k
Bel i
HADI pada
ber i k u t
saa t
itu
DEWI untuk
Nama akan se l e sa i SHM yang
d i se r ahkan
12 .06 . 05 . 0 6 . 1 . 0 1 243
12 .06 . 05 . 0 6 . 1 . 0 1 244
SHM
No.
12 .06 . 05 . 0 6 . 1 . 0 1 245
HADIMOELYONO,
sa tu
dan
d i t e r i ma
408
M²
an .
M.
l uas
399
M²
an .
M.
l uas
385
M²
an .
M.
an.
M.
12.06 . 0 5 . 0 6 . 1 . 0 1 246
R
ah
SHM No.
waktu
AJB
l uas
ep
ka
HADIMOELYONO,
Terdakwa
penye l e sa i a n
ub
m
No.
membayar
pu la
da lam j angka
HADIMOELYONO, SHM
Nama
menyerahkan
lik
ah
No.
tanah
Bal i k
Dkk
Terdakwa yakn i SHM
pen j ua l dan
Terdakwa
d ipe r l u k a n ,
buah
(AJB)
MOELYONO,
kepada saks i
ke- 5
p ihak
d ihadapan Terdakwa p ihak pen jua l
tanahnya yang
DEWI dan
Jua l
MAS
semua b iaya
minggu ,
saks i
do
Terdakwa
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
In
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
l uas
415
M²
M²
an.
Drs .
No.
1353
NAWANTO,yang
A gu
24 Jun i
d ibe r i k a n
tanda
Terdakwa te r t a n gga l
2002 Terdakwa j uga
d ida t a ng i
o leh
saks i
WAHYUNI DW pada
Mei
2002
te l a h
membel i
Vi l l a
IRWAN keda tangan
JATI
WALUYO ada l ah
untuk
d ibua t k an sega l a
14 Akta
b iaya
SHM yang Jua l
Bel i
pengurusan
saks i
ENDANG maka saa t
dapa t
menye lesa i k a n
Bal i k
Nama,
se te l a h
dan d ibaya r
Terdakwa menjan j i k a n
urusan i t u
guna
o leh un tuk
da lam j angka waktu dua
dan
menanyakannya
Terdakwa
sa j a dan menguta r a kan j i k a
gu
Hal .
pengurusan
mela l u i
te r n ya t a
hanya
te l e pon j an j i -
prosesnya be lum dapa t
8 dar i
19 ha l .
s
Terdakwa
sebuah
ne
saks i
untuk
do
maka
l ag i
ng
kepada
waja r
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
t i dak
ser t i f i k a t
A
dan
d i sepaka t i itu
is t r i n ya
namun l ama ke l amaan d i t u nggu da lam kurun waktu
yang
j an j i
d ibe l i
ep
bu lan ,
baru
lik
menyerahkan
ub
Ir .
bu lan
R. AYU ENDANG
In
yakn i
R
ka m ah
o leh
AGUS
JATI WALUYO d imana i s t r i n y a
dar i
ah
tangan i
te l a h
2002 ;
Pada tangga l
M
kese l u r u hannya
yang d i t a nda
20 Februa r i
260
do
te r ima
l uas
ne
SHM
ng
Dan
si
HADIMOELYONO,
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 8
d i BPN, karena te r l a l u seorang
d i ke t a hu i
j ika
Terdakwa l ag i
SHM i t u
CHANDRA MEIRAWATI
menye lesa i k a n
8 buah
SHM No. 00986 se l uas 438 M²,
455 M²,
se l uas
SHM No.00997 se l uas
465 M²,
SHM No.01001
berhas i l
d iamb i l
al i h
mi l i k
te r s e l e s a i k a n
SHM No.00991 ,
o leh
saks i
ada l ah
ENDANGyang h ingga SHM No.00995 ,
SHM No.00994 ,
berada
ng
j aba t an
d ipe r ca ya
Terdakwa
o leh
uang
kepada ba i k
ser t i f i k a t
itu
seo l ah - o lah
dengan
d ipe rgunakannya
uang- uang
itu
saks i
DEWI merasa d i r u g i k a n
saks i
tanpa
se i j i n
sedang
send i r i
ia
Terdakwa
yang
11
buah
Terdakwa
sebaga imana
Terdakwa send i r i ,
ENDANG dan
maka kedua saks i
ep
Perbua t an
uang
o leh
ka rena saks i
melapo rkan perbua t an Terdakwa i t u
ke- 3
kepada
menjaminkan
mi l i k
perbua t an Terdakwa i t u
p ihak
ub
ak i ba t
Terdakwa
itu
te l a h
In
o leh
ser t i f i k a t
ka rena
te r n ya t a
lik
ka m ah
d i t e r i ma
sah
karena
Nama
CHANDRA MEIRAWATI maupun kepada Ny.F IF I pemi l i k
saks i
DEWI yang
Terdakwa
itu
Terdakwa
p in j aman
mi l i k
Bal i k
Nota r i s
SHM
SHM No.00996 ,
saks i
d i t a n gan
sebaga i
mempero l eh
mi l i k
menguruskan
tangankan
A gu
d ip i n d ah
ser t i f i k a t
KRIS,
do
R
ah
5 buah
kese l u r u hannya Terdakwa
se l uas
saks i
dan SHM No.01002 , d imana 6 buah ser t i f i k a t ENDANG dan
241
sebuah SHM No.01003 yang be lum d iba l i k
ep
No.00990 ,
ser t i f i k a t
si
ser t a
be lum
l ag i
d i t a ngan
In
dapa t
sedang 6 buah SHM l ag i
untuk
baru
ne
ah
berada
kepada saks i
ENDANG yakn i
nama te t a p i
m
i tu l ah
lik
saks i
344 M²,
ka
t i dak
ub
A gu
baru
SHM No.01000
kin i
SH dan saa t
sudah
yakn i
SHM No. 00987 se l uas M²,
SHM te r s ebu t
j am i nan p in j aman uang un tuk Terdakwa , saa t i t u
Terdakwa mi l i k
mengurus
mela i n kan o leh Terdakwa te l a h d i se r a hkan
kepada orang l a i n sebaga i
untuk
KRIS IR IANTO,
ng
bernama saks i
kuasa
ENDANG
do
menun juk
l ama menunggu maka saks i
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
te r s ebu t
ke POLDA JATIM ; d ia t u r
dan
d iancam
p idana da lam Pasa l 372 Jo Pasa l 65 aya t (1 ) KUHP ;
A
tangga l
Jaksa /Penun tu t 06 November
Hal .
9 dar i
Umum
pada
2006 sebaga i
19 ha l .
s
p idana
ne
Malang
ng
Neger i
gu
Kejaksaan
tun t u t a n
;
do
Membaca
R
Mahkamah Agung te r s ebu t
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
ah
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 9
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
ber i k u t
:
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menya takan Terdakwa AMBAR PAWITRI , SH bersa l a h melakukan
ng
t i n da k p idana memalsu sura t
oten t i k
dan memakainya
ser t a melakukan pengge l apan da lam j aba t a nnya sebaga imana d ia t u r
da lam Pasa l 264 aya t (1 ) KUHP dan
aya t (1 ) KUHP da lam sura t
do
A gu
Pasa l 264 aya t (2 ) KUHP ser t a Pasa l 374 j o Pasa l 65 dakwaan.
In
Menja t uh kan p idana te r hadap Terdakwa AMBAR PAWITRI , SH dengan p idana pen j a r a se l ama 4 (empa t )
tahun potong
Menya takan barang buk t i
berupa :
lik
ah
tahanan dengan per i n t a h Terdakwa d i t a han .
2 buah SHM No.00991 dan 00995 d i kemba l i k a n kepada R. Ayu Endang Wahyun i DW, 3 buah SHM No.
ub
ep
Menetapkan agar Terdakwa d ibeban i
pu tusan
tangga l
ng
549 /P i d . B / 2 005
Pengad i l a n
l engkapnya sebaga i ber i k u t Menya takan
Terdakwa
27
Neger i
November
amar
AMBAR PAWITRI ,
SH te l a h
te r b uk t i
melakukan t i n d ak p idana :
Pemalsuan sura t
authen t i e k
;
Pemalsuan sura t
hutang ;
do
seca ra sah dan meyak in kan ,
di j a l a n i
bahwa o leh
l amanya Terdakwa ,
p idana yang d i j a t u h kan ;
2
(dua )
SHM,
SHM,
masing - masing
d i kemba l i k a n kepada saks i b iaya
A
gu
ng
Membebankan
00995
masing - masing
R
(t iga)
No.00991
yang
se l u r u hnya
dar i
berupa :
d i kemba l i k a n kepada saks i 3
te l a h
penahanan
d i ku r angkan
ep
Menya takan barang buk t i
masa
perka ra
dan
R. Ayu Endang Wahyun i DW, No.
Ir .
dan
1246
Dewi Nurmaya .
sebesa r
Hal .
1353 ,1244
Rp.
10 dar i
1.000 , - (se r i b u
19 ha l .
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
Menetapkan
se l am a 3
lik
tahun ;
ub
(t iga)
dengan p idana pen j a r a
do
A gu ka m ah
yang
:
Menghukum o leh karena i t u
ah
No.
2006
Pengge l apan barang karena j aba t a nnya ;
M
Malang
s
Membaca
ne
R
ah
Rp. 1.000 , -
b iaya perka ra sebesa r
si
Dewi Nurmaya .
Ir .
In
ka
1353 ,1244 dan 1246 d i kemba l i k a n kepada saks i
ne
m
saks i
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 10
R ep ub
kepada Terdakwa ;
Pengad i l a n
tangga l
ng
l engkapnya sebaga i ber i k u t
band i ng
Menguatkan
pu tusan
November
Pengad i l a n
yang
tangga l
Oktobe r
10
t i n g ka t
ak ta
ten t a ng
permohonan
2007
y ang
da lam
band i ng
No.
o leh Pan i t e r a
pada
menerangkan ,
Terdakwa
memor i
sebaga i
ng
kepan i t e r a a n
yang
kasas i
kasas i
Pengad i l a n
Kasas i
Neger i
pada
permohonan
te r s ebu t
tangga l
Pemohon
bahwa
menga jukan
te r h adap putusan Pengad i l a n Tingg i
Terdakwa
27
(se r i b u rup i a h ) ;
Malang
Memperha t i k a n
tangga l
Terdakwa
untuk
ep
Neger i
dar i
kepada
Pid / 2005 /PN .MALANG yang d ibua t
Pengad i l a n
kasas i
ah
akan
; in i
perad i l a n ,
R
m
ka
549 /Ak t a
Malang
ub
ah
perka ra
sebesa r Rp. 1.000 , Menginga t
Hukum
No.549 /P i d . B / 2 005 /PN .M lg ,
b iaya
t i n g ka t
amar
Penaseha t
Neger i
d im in t a kan band i ng te r s ebu t
kedua
dar i
;
2006
Membebankan
yang
;
24 Oktobe r yang
Malang
2007
d i t e r i ma
di
tangga l
24
pada
Oktobe r 2007 ;
te l a h
bahwa
putusan
d ibe r i t a h u kan
kepada
Pengad i l a n
do
Menimbang ,
yang bersangku t an ; Tingg i
Terdakwa
pada
te r s ebu t
tangga l
Oktobe r 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasas i
24 Oktobe r
bese r t a
dengan
memor i
Pengad i l a n
Neger i
2007 dengan demik i a n
a lasan - a lasannya
;
Pemohon Kasas i
bahwa
a lasan - a lasan
Bahwa Putusan Judex Fac t i
Pengad i l a n
gu A
fo rma l
da lam
yang
11 dar i
o leh
dapa t d i t e r i ma
d ia j u k an
o leh
: menguatkan
Neger i
Hal .
pada
undang- undang ,
atas yang te l a h
ng
putusan
di
Malang
d ia j u k an
pada pokoknya sebaga i ber i k u t
R
Menimbang ,
te r sebu t
ep
permohonan kasas i
te l a h
permohonan kasas i
te l a h
tenggang waktu dan dengan cara menuru t karena i t u
kasas i n ya
19 ha l .
Malang
do
kepan i t e r a an
ser t a
pada
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
di
2007
lik
tangga l
Oktobe r
ub
10
d i t e r i ma
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
tangga l
02
In
A gu
Membaca sura t - su ra t
s
A gu
te r s ebu t
2007
:
permin t a an
Terdakwa
Jun i
No.
si
Mener ima
21
Surabaya
ne
234 /P ID / 2007 /PT .SBY
Tingg i
ne
pu tusan
do
Membaca
In
rup i a h )
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
lik
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 11
R ep ub
No.549 /P i d . B / 2 005 /PN .Ml g, te l a h
sa l ah
menerapkan
hukum
sebaga imana
hukum atau
mest i n ya ,
dengan
24
Jun i
2002 ,
R.
(enam)
SHM
BPR
dan d i s i t a
Mulyo
1 (sa t u )
A gu
d ipegang Sr i
Kr i s
als .
Fi f i
o leh
Mierawa t i
(Nonong )
Setyawa t i ,
tap i
Samsi , j am inan
sebaga i
melunas i
,
1
kepada
maupun
j am inan
No.0090 dan No.00996 j am inan
hu tang - hutangnya saks i
Ny.
lik
Samsi
Ny.
sebaga i
hutang .
Ny.
d i se r ahkan
barang buk t i ,
Setyawa t i
te l a h
No.00991
Nonong sebaga i
d ipegang
Bahwa Pemohon Kasas i
se l esa i
No. 01002 d ipegang o leh
SHM, ya i t u
Ny.
te l a h
Rejek i
SHM ya i t u
Mierawa t i
o leh
SHM ya i t u
sebaga i
hutang dan 2 (dua )
kepada
SHM-SHM j am inan
ub
kepada
SHM,
H.
be lum
Pemohon Kasas i
No.00994
ng
SHM
Tjand ra
(sa t u )
saks i
yang
2 (dua )
R
o leh
kepada peny i d i k
hutang ,
7 (tu juh )
si
6
dan No.00995
pemi l i k
dan
sedangkan 6 (enam) SHM be lum se l e sa i
pengurusannya te r s ebu t ,
(sa t u )
1
o leh
ep
dar i
Endang
be l i
SHM te r s ebu t ,
d iamb i l
nama
ne
SH. ,
te l a h
Ayu
j ua l
pengurusannya ,
pengurusannya .
Tjand ra
Ny.
te r s ebu t
Fi f i sampai
seka rang t i d a k d i kemba l i k a n kepada Pemohon Kasas i . Pemohon
mener ima penye rahan 5 ( l i ma ) nama
SHM atas nama Drs .
pe lapo r
Ny.
be l i
R
1(sa t u )
gu
j ua l
A
SHM atas
Ir .
Dewi
dan d iba l i k
j uga
SHM yang te r d i r i Mas
Hadi
Moel j o no
Agus Nawanto dar i
Nurmaya untuk
dar i
d ibua t k an
dan saks i ak te
nama ;
Hal .
ne
(empa t )
ng
M
ah
4
Kasas i
s
Februa r i ,
12 dar i
19 ha l .
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
bu lan
ep
Bahwa sek i t a r
do
ka
Ny. ak ta
Kasas i
SHM atas
lik
m
Ir ian to ,
be las )
se l e sa i
No.01003
Bahwa
be las )
pe l apo r
d ibua t k an
14 (empat
SHM te l a h ya i t u
saks i
Pemohon
nama.
Bahwa dar i
ah
dar i
DW untuk
d iba l i k
ka m ah
sebaga i
do
Wahyun i
ah
ura i a n
ub
A gu
I rwan
ba i k
menerapkan
do
tangga l
mener ima penye rahan 14 (empat
Ny.
t idak
2006
:
pada
Ir .
November
In
Bahwa
27
In
ber i k u t
tangga l
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 12
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa 5
( l i ma )
d iu r u s
SHM te r s ebu t
dan
saa t
ng
atas nama Drs .
in i
3
semuanya
(t iga)
be lum
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia se l e sa i
SHM, ya i t u
No.1353
Agus Nawanto dan 2 (dua ) SHM No.1245
dan No. 1246 yang masin g- masing atas nama Mas Hadi
Pemohon
d i se r ahkan
buk t i
Sedangkan 2 (dua )
19 Mare t
No.1243 dan 1245 atas
d ipegang
o leh
te l a h
Tjand ra
melunas i
Mie rawa t i ,
te r s ebu t
sampai
ep
Bahwa Pemohon Kasas i
kepada
pe l apo r
Ny.
Samsi ,
saks i
tap i
dengan
j am i nan
Ny.
Ayu
Endang
pe lapo r
R.
A gu
saks i
hu tang
Ny.
seka rang
menjua l
Pemohon
Kasas i .
Oleh
menyerahkan
se i j i n
Endang
saks i
SHM
Nurmaya
se i j i n
karena
mengembal i k a nnya se te l a h Mierawa t i
M
Bahwa untuk
gu A
saks i
als ,
kepada
Pemohon
Nonong ,
(dua )
Nurmaya
pe lapo r
Ny.T j and r a
mendapat kan
2
saks i
Ny.
Mierawa t i
Pemohon
Kasas i
j am inan Ir .
akan
Dewi segera
Kasas i
kepada
SHM
kepada
a l s .Nonong sebaga i
(Nonong ) d i l u n as i
ng
Mierawa t i
hutang
Dewi
Kasas i
mi l i k
lik
Mierawa t i
Ir .
kepada
segera
Ny.
Tjand ra
saks i
Tjand ra
;
p in j aman Pemohon
Hal .
dar i
Kasas i
13 dar i
19 ha l .
o leh
saks i
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
tanpa
Ny.
ub
Tjand ra
hutang
pe l apo r
DW memang
Pemohon
menyerahkan
ep
saks i
da lam
dan
pe lapo r
te r s ebu t
itu
(empat )
DW
sebe l umnya
Wahyun i
SHM-SHM
4
SHM
(Nonong )
DW ka rena
karena
R
ka m ah
ah
Kasas i
saks i
t i dak
Setyawa t i
pe lapo r un tuk j am inan hutang ;
mi l i k
SHM
;
Fi f i
tanpa
Ayu
untuk
Bahwa Pemohon
(dua )
Mie rawa t i
Wahyun i
bern i a t
beran i
2
kepada
R. Ayu Endang Wahyun i
Tj andra
sebaga i
R.
Ny.
kepada
Ny.
ng
kepada
Ny.
da lam menyerahkan 4 (empat )
R
ah
saks i
saks i
hu tangnya
d i kemba l i k a n kepada Pemohon Kasas i
mi l i k
2005 .
s
ka
j am inan
tangga l
ub
m
Ny.
dis i t a
(Nonong ) sebaga i j am inan hutang ;
Bahwa Pemohon Kasas i saks i
untuk
SHM ya i t u
Moel j o no
Tjand ra Mierawa t i
peny i d i k
si
Hadi
Wibawa
ne
Mas
Gunawan
ne
ah
nama
pada
Kasas i
do
barang
kepada
Pemohon Kasas i
do
sebaga i
kan to r
do
pegawai
di
In
te l a h
te r s impan
In
o leh
A gu
dan
masih
lik
Moel j o no
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 13
Tjand ra ak ta
Mierawa t i
peng i ka t a n
j ua l
Kasas i
j ua l
sen i l a i
hutang
yang
be l i
d i kosong i ,
bermate r a i
ya i t u
membuat ak ta dan l a i n
i ka t a n
sa j a
dan
t idak
i ka t a n
pernah
dan ak ta
karena
j ua l
yang d ibua t
d i ca t a t
persya r a t a n
Nonong te r s ebu t ,
be l i
itu
akan
saks i
hanya
d iba l i k
be l i
atau
sebaga i
nama atau
maupun
t i dak
kuasa
Tjand ra
ak ta - ak ta
o leh Pemohon Kasas i
ep
kuasa menjua l
j ua l
ber j a n j i
d ia l i h k a n ; ak ta - ak ta
als .
sebaga i n ya
a l s .Nonong
fo rma l i t a s
memenuhi
Mierawa t i
dan
do
Tjand ra
bersed i a
In
Kasas i
Ny.
Mierawa t i
m
tangga l
menjua l
lik
ah
kwi t a n s i
saks i
menjua l ,
ka
gi ro / check
membuat
kuasa
sebaga i n ya ;
Pemohon
Bahwa
ak ta
ub
A gu Bahwa
dan
dengan
menandatangan i la i n
be l i
menyerahkan
ng Pemohon
d i sya r a t k a n / d i h a r u s kan
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
pura - pura ,
di reg i s t e r
t i dak pada
bersed i a
Tjand ra
Mierawa t i
membuat ak ta
menjua l ,
dan l a i n
A gu
Mierawa t i
i ka t a n
sa j a
j ua l
be l i
te r s ebu t ,
dan ak ta saks i
Tjand ra
itu
hanya
sebaga i
t idak
d iba l i k n ama
ak ta - ak ta
d i ca t a t
atau
be l i
maupun
ak ta - ak ta
o leh Pemohon Kasas i t i dak
di reg i s t e r
lik
pernah
j ua l
yang d ibua t
t i dak pada
Repor t or i um karena hanya merupakan ak ta pura - pura . Bahwa pu tusan Judex Fact i Pengad i l a n
atau
Bahwa
pada
dasa rnya
sa l ah
menerapkan
Sura t
gu A
fo rm i l
ng
memenuhi sya ra t
dengan
:
Dakwaan
Jaksa
harus l a h memenuhi ke ten t u an yang d ia t u r yakn i
hukum,
Umum
o leh Undang- Undang ,
maupun sya ra t
Hal .
Penun tu t
s
ura i a n sebaga i ber i k u t
27 November 2006 t i d a k
mate r i i l .
14 dar i
19 ha l .
ne
hukum
Malang
do
menerapkan
tangga l
ep
No.549 /P i d . B / 2 005 /PN .M lg ,
Neger i
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
putusan
d i atas yang te l a h menguatkan
ub
II .
R
ka m ah
kuasa menjua l
i ka t a n
atau
In
d ia l i h k a n ;
Bahwa
kuasa
karena
ber j a n j i
dan
persya r a t a n
a l s .Nonong
sebaga i n ya
a l s .Nonong
fo rma l i t a s
memenuhi
si
Ny.
ng
saks i
Kasas i
ne
Pemohon
do
Bahwa
R
ah
Reper t o r i um karena hanya merupakan ak ta pura - pura .
ya i t u
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 14
R ep ub
d i t a nda
tangan i
seca ra
cermat ,
d idakwakan
Sura t
Lah i r ,
dan
Jen i s
dengan
Lengkap
menyebu t
pasa l
143
aya t
Kelamin ,
waktu
(3 )
t i dak
memenuhi
Terhadap sya ra t
Umum te l a h
kebera t a n memenuhi
karena
te r hadap
karena
Sura t
sya ra t
A gu
URAIAN CERMAT,
JELAS dan
Sura t pasa l
kami
:
dengan
Sura t
Biasa
(Mode l
Perka ra
No.Po l .
Bp.
/
26 Mei 2005 Pemohon Kasas i
t i n d ak
p idana
sebaga imana
378 dan 374 dan 264
428 /MLANG/Ep.1 / 0 6 / 2 005 tangga l
24 Agustus 2005 Pemohon
Kasas i
:
d iancam dan d ia t u r
da lam pasa l
aya t (1 ) dan aya t (2 ) dan 266 dan 65 aya t (1 ) KUHP
ng
Hal .
Reg.
Perka ra
:
PDM-
s
Dakwaan No.
d idakwa sebaga i ber i k u t
gu A
Sura t
ne
Bahwa sesua i
M
melakukan
p idana
ep
te l a h
dan
Pemer i k saan
Berkas
187 /V / 2005 /Resk r im tangga l d idakwa
P.29 )
Acara
Sampul
t i n d ak
sebaga imana d imaksud
P.31 ) .
sesua i
a
kebera t a n
lik
Bahwa
huru f
Umum TIDAK BERISIKAN
ub
Formu l i r
Umum,
Penun tu t
(2 )
sanga t
demi
Berkas Perka ra dengan Sura t
Formu l i r
Perka ra
sebaga i
sebaga imana
b sebaga i ber i k u t
R
ka m ah
ah
Pel impahan
t i n da k
b KUHAP, bata l
LENGKAP mengena i
aya t (2 ) huru f
(Mode l
tempat
143 aya t
Penun tu t
Tidak ada persesua i a n anta r a Dakwaan
p idana
Dakwaan Jaksa
yang d idakwakan kepada Pemohon Kasas i da lam Pasa l 143
t i ndak
ke ten t u an
mate r i i l
Dakwaan Jaksa
Ura i an
Dakwaan Jaksa Penun tu t
ke ten t u an
ng
KUHAP. Sedangkan
Sura t
R
ah
t idak
fo rm i l
B.
15 dar i
19 ha l .
do
ka
hukum.
Tempat
KUHAP menegaskan
d imaksud da lam Pasa l 143 aya t (2 ) huru f
kami
dan
dan
Kebangsaan ,
Tersangka .
mengena i
: Dakwaan yang
tangga l
Nama Lengkap ,
d i l a k u kan .
Selan j u t n y a ber i k u t
A.
b KUHAP
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
ah
p idana i t u
:
Agama dan Peker j a an Je l a s
a dan
lik
A gu
Tingga l ,
huru f
dakwaan yang d ibe r i
ber i s i
Umur atau Tangga l
Tempat
yang
ser t a
(2 )
si
umum membuat sura t
aya t
ne
Penun tu t
Lah i r ,
m
143
do
ng
ada lah :
pasa l
dakwaan sebaga imana d ia t u r
do
da lam ke ten t uan
sura t
In
dan mate r i i l
In
fo rm i l
ub
Syara t
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ep
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 15
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Kesatu
: Melangga r pasa l 264 aya t (1 ) KUHP ;
Kedua
: Melangga r pasa l 264 aya t (2 ) KUHP;
:
ng
Ket i g a Pr ima i r
:
Melangga r
pasa l
374 j o
pasa l
65 aya t
:
Melangga r
pasa l
372 j o
pasa l
65 aya t
(1 )
KUHP;
(1 )
do
A gu
Subs i da i r
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
KUHP;
:
25 Agustus 2005 ,
melakukan
B- 3044 /0 . 5 . 1 1 / Ep . 1 / 0 8 / 2 0 05 Pemohon Kasas i
d ia t u r
Penuntu t
Umum
t i dak
378 KUHP sebaga imana te r t e r a
da lam
t i ndak
p idana
sebaga imana ,
d iancam da lam Pasa l 378 KUHP.
maupun
KETIGA
Pel impahan
Perka ra
Pemer i k saan
anta r a
ng
Ket i d a ksesua i a n Dakwaan
tangga l
R
ah
3044 /0 . 5 . 1 1 / Ep . 1 / 0 8 / 2 0 05 te r s ebu t .
dan
dengan
Dakwaan KESATU,
Berkas
Sura t
Biasa
25
Perka ra
Pel impahan
No :
Agustus
2005
dengan
Sura t
Perka ra
Acara
Pemer i k saan Biasa sebaga imana d iu r a i k a n d i atas ,
ser t a
te l i t i
t idak
Jaksa
Penun tu t
Umum t i d a k
da lam menyusun Sura t
da l am sura t
menyimpang dar i Penun tu t
Berkas Perka ra ,
In
t idak
dan
te l i t i
d idakwakan d iu r a i k a n
da lam seh i ngga
di
atas
Umum t i d a k
mengura i k an seca ra l engkap dan
mengena i perbua t an p idana yang d idakwakan kepada
16 dar i
d idakwa
19 ha l .
te l a h
do
Hal .
Kasas i
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
KESATU Pemohon
ng
dakwaan
gu A
sebaga imana
itu
te r j a d i .
Pemohon Kasas i . Dalam
yang
Pemohon
ep
Jaksa Penun tu t
te r hadap
namun seyogyanya Jaksa
berha t i - hat i
pasa l - pasa l
kesa l ahan - kesa l ahan t i d a k per l u
d i kenakan
dakwaannya sepan j ang ha l
Umum l eb i h
mencan tumkan
je l a s
M
yang
ub
Kasas i
mana
Umum untu k menentukan
R
ah
ka m ah
pasa l - pasa l
Jaksa Penuntu t
lik
hak dar i
cermat
Dakwaan yang
d idakwakan te r hadap Pemohon Kasas i . Adalah
je l as
do
bahwa
A gu
menun jukkan
B-
s
Sura t
Jaksa
ep
mendakwakan pasa l
Dakwaan ba i k
dan
ne
ka
KEDUA
da lam Sura t
ub
m
Akan te t a p i
d idakwa te l a h
si
No
lik
ah
tangga l
Biasa
ne
Pemer i k saan
In
Bahwa se l an j u t n y a da l am Sura t Pel impahan Perka ra Acara
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 16
R ep ub
seca ra
t i dak
benar
atau
hak atau j ua l
t i dak
SHM mi l i k
Ir .
benar
atau
pa l su
dan saks i
atas
Dewi
Nurmaya dar i
be l i
yang
Enda ng
pemi l i k
semula ,
send i r i
yakn i
Soet r i s n o dan Sin t ha Dewi…dst .
Akan
te t a p i
Penuntu t
atau
pa l su ,
pengurusan Endang
hak
yang
5
te l a h
be l i
Pemohon
dan
yang
j ua l
SHM atas
Wahyun i
Nurmaya
dan
padaha l 14
sa j a
In
nama s iapa
pera l i h a n
yang
Kasas i
nama
Ir .
SHM dar i
te r d i r i
mengura i k a n
SHM-SHM nomor berapa sa j a dan
dar i
d ibua t k an
t i dak
te l a h
I rwan
saks i
4
SHM atas
benar
mener ima
dar i
Ny.
ub
sura t
Umum t i d a k
lik
Jaksa
do
Yoyok Sunaryo ,
A gu
saks i
SHM-SHM atas
ah
hak…dst .
saks i
I rwan kepada karyawan Pemohon Kasas i
seca ra l engkap dan j e l a s
m
sesua tu
Dengan cara membuat pera l i h a n
Wahyun i
ka
memalsu
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
saks i
Ir .
Dewi
nama Mashad i
d i t e r i ma
Endang Wahyun i
o leh
dan saks i
ak ta
j ua l
be l i
o leh
Pemohon Kasas i
hak dan j ua l
SHM-SHM
dengan
Pemohon
te l a h
ba l i k
su ra t
perka ra
Pemohon
te l a h
se l esa i
ura i a n
Pemohon Kasas i . Jaksa Penun tu t je l a s
Umum t i d a k
mengena i
dakwaan di
atas
te r s ebu t
kepada
Jaksa
je l a s
ep
sebaga imana d iu r a i k a n
d iu r u s
d i se r ah kan
padaha l
Kasas i
lik
te l a h
Wahyun i . dan
pera l i h a n
te l a h
SHM-SHM te r s ebu t
ub
Pemohon Kasas i
saks i
namanya te r s ebu t
d ibua t k an
saks i
Penun tu t sanga t
o leh Endang
Umum
merug i kan
mengura i k an seca ra l engkap dan
waktu dan tempa t
R
ka m ah
ah
dan SHM-SHM yang
dar i
yang t i d a k benar atau pa l su ,
berkas
Jaksa
bahwa semua
Kasas i
menye lesa i k a n pengurusan separoh dar i
Rumusan
te r s ebu t
Dewi Nurmaya untuk d ibua t k an
dan d iu r u s kan
be l i
je l a s
perbua t an p idana yang
s
SHM yang
A gu
da lam
dan
nama- nama pemegang hak
Umum seo l ah - o lah menggenera l i s i r
ng
Penun tu t
te r t e r a
l engkap
si
nomor - nomor SHM ser t a
sebaga imana
sesua i
seca ra
ne
ah
mengena i
mengura i k an
do
t i dak
R
Dengan
ep
Moelyono dan 1 SHM atas nama Agus Nawanto .
In
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
A
Hal .
Kasas i
17 dar i
d idakwa
19 ha l .
te l a h
ne
Pemohon
do
KEDUA
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
Dakwaan
gu
Dalam
ng
M
d idakwakan kepada Pemohon Kasas i .
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 17
R ep ub
dengan senga j a memakai sura t
oten t i k
atau yang d ipa l s u…dst .
ng
o leh Pemohon Kasas i ak ta
j ua l - be l i
Perbua t an mana d i l a k u kan
dengan cara mengajukan sura t - sura t
te r s ebu t
BPR Mulyo Sr i
yang i s i n y a t i d a k
sebaga i
j am inan hutang kepada
Rejek i .
itu
sebaga i
Rejek i…”ds t . dan
Dalam Dakwaan KEDUA sanga t
t idak
member i k an
ah
Pemohon Kasas i benar
j am inan hutang kepada BPR Mulyo Sr i
atau
kepas t i a n
memakai sura t
yang
d ipa l s u
ka
Atau se te l a h
se te l a h
bu l an
Jun i
je l a s
sesungguhnya
yang i s i n y a t i d a k
te r s ebu t ,
Apakah
ha l
itu
pada bu lan Jun i dan Ju l i
ak ta - ak ta
ub
m
2003 segera
kapan
oten t i k
d i l a k u kan o leh Pemohon Kasas i tahun
t idak
In
sura t
mengajukan sura t -
lik
A gu
Rumusan “…se lan j u t n y a Pemohon Kasas i
do
benar
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
dan Ju l i
te r s ebu t
d ibua t ?
2003 ? atau
bahkan
je l a s
d imana
Rejek i
te r s ebu t .
tempa t / k e dudukan
Seo lah - o lah
ng
tempa t d imana Pemohon Kasas i pa l su
sebaga i
j am inan
Mulyo
Sr i
seca ra
l engkap
je l a s
dengan
t i dak seca ra
A
lik
pada
Pemohon
dapa t
ura i a n - ura i a n
memenuhi
ce rma t ,
da l am pasa l
gu
d ia t u r
Umum sebaga imana
dan l engkap mengena i
te r s ebu t
bahwa Sura t
ng
ura i a n
menyebu t kan
Kasas i ,
d i ka t e go r i k a n
dakwaan yang OBSCUUR LIBEL atau KABUR.
berdasa r kan
berpendapa t
dakwaan
di
Dakwaan Penun tu t
sya ra t
je l a s
atas
Umum seca ra
karena t i d a k dan
l engkap
143 aya t (2 ) huru f
Hal .
kami
ber i s i k a n
sebaga imana
b KUHAP dan o leh
18 dar i
19 ha l .
s
Maka
d idakwakan
dakwaan
sebaga i sura t
Wling i
d i l a k u kan .
ub
sura t
yang
ep
maka
p idana
sura t
Penun tu t
ura i a n seca ra ce rma t seca ra j e l a s t i n da k
di
BPR
1,2 dan 3 d i atas t i d a k ber i s i k a n
R
ka m ah
ah
d iu r a i k a n pada but i r
mate r i i l
M
dakwaan Jaksa
padaha l
berkedudukan
waktu dan tempat t i n d a k p idana i t u Karena sura t
mendapat kan
Malang ,
mengharuskan dan
Rejek i
ne
d i susun
un tuk
di
d imaksud
Undang- Undang
Sr i
do
A gu
berkedudukan / be r t empa t
Bl i t a r .
BPR Mulyo
Sr i
te l a h d idakwa menggunakan
hutang
Rejek i
BPR Mulyo
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
ak ta - ak ta
menyebu tkan
si
seca ra
Umum j uga t i d a k
ne
Jaksa Penun tu t
In
itu
R
ah
Sela i n
ep
mungk in se te l a h tahun 2003 ?
do
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 18
R ep ub menuru t
pasa l
Dakwaan yang t i d a k
II I .
Bahwa
Putusan
menguatkan
sesua i
Judex
pu tusan
A gu
sebaga i ber i k u t
(3 )
Fact i
tangga l
di
atas
Neger i
: (1 )
ka
S.H .
te l a h
d ia t u r
Pers i d angan
Umum menuntu t
te r b uk t i
(2 )
melakukan
KUHP dan Pasa l
R
6
Pemohon Kasas i t i n d ak
ada l ah
264 aya t
o leh
Jaksa
November
2006 ,
AMBAR PAWITRI ,
p idana
264 aya t
374 j o
unsu r - unsu rnya sebaga i ber i k u t
ah
tangga l
dan d iancam dengan Pasa l
264 aya t
d ibacakan
ep
m
Jaksa Penun tu t
yang
No.
dengan ura i a n
lik
Umum pada
p idana
te l a h
2006
KUHP, Pasa l
ub
ah
Penun tu t
tun t u t a n
143
Malang
cukup per t imbangannya ,
(2 ) KUHP dan Pasa l 374 j o 65 aya t (1 ) KUHP da lam
pasa l
yang
27 November
TENTANG PEMBUKTIAN PASAL 264 aya t
Bahwa
KUHAP Sura t
demi hukum.
Pengad i l a n
549 /P i d . B / 2 005 /PN .M l g , putusan yang t i d a k
aya t
dengan ke ten t u an
b KUHAP bata l
ng
aya t (2 ) huru f
143
do
karenanya
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
In
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(1 )
65 aya t
sebaga imana KUHP, Pasa l
(1 )
KUHP yang
:
Membuat
seca ra
t i dak
benar
atau
memalsu
sura t
per i k a t a n
atau
ne
“
ng
Unsur
oten t i k . ” “
Yang
A gu
pembebasan buk t i
dapa t
menimbu l kan
hutang ,
atau
hak ,
yang
d ipe r un t u k kan
dar i p ada sesua t u ha l . ”
la i n
paka i
sura t
te r sebu t
atau menyuruh orang
In
Unsur “ Dengan maksud untuk memakai
seo l ah - o lah i s i n y a benar dan
Unsur “ Dengan Senga ja ”
atau
Memakai yang
su ra t
d ipa l s u
Oten t i k atau
d ipa l s u . Unsur
“
J i ka
yang
pemalsuan
kerug i a n . ”
is inya
ub
“
lik
UNSUR-UNSUR PASAL 264 AYAT (2 )KUHP
seo l ah - o lah
ep
ah
ka m ah
t i d a k pa l su . ”
Unsur
sebaga i
do
Unsur
si
Unsur “ Barang Siapa . ”
sura t
itu
t i dak
benar
dan
t i dak
benar
dapa t
menimbu l kan
s
R
UNSUR-UNSUR PASAL 374 j o 65 AYAT(1 ) KUHP
A
Hal .
19 dar i
19 ha l .
ne
dengan melawan hak . ”
do
gu
ng
Unsur “ Dengan senga j a memi l i k i
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
M
Unsur “ Barang s i apa . ”
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 19
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur “ Sesua tu barang yang sama seka l i
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau sebag i annya
te rmasuk kepunyaan orang l a i n . ” “
Barang
itu
ada
da lam
tangannya
bukan
ng
Unsur
karena
ke j aha t a n . ”
Unsur “ Di l a ku kan dengan orang yang memegang barang i t u
Dakwaannya te r t a n gga l
d ibua t
seca ra
ber i k u t
:
l engkap
Dalam pembukt i a n
tak
ubahnya
seper t i
24 Agustus 2005 , ya i t u
dan
je l a s
anta r a
la i n
264 aya t
(1 )
sebaga i
KUHP dan Pasa l
264
Umum t i d a k
menyebu t kan
seca ra l engkap dan j e l a s
ak ta - ak ta oten t i k
ten t ang apa
sa j a
sa j a
dan
nomor
berapa
da lam
Pers i d angan
Dalam pembukt i a n
Pasa l
Penun tu t
je l a s
s i apa
A gu
te r buk t i
yang
Pasa l
berapa
berdasa r kan
te l a h
o leh
65 aya t
menyebu t kan
SHM-SHM nomor
sa j a
berdasa r kan
d ipa l s u
374 j o
Umum t i d a k
ng
dan
te r bu k t i
R
Kasas i .
Jaksa
yang
fak t a
d ige l a p kan
Pemohon
(1 )
seca ra
sa j a
dan
KUHP, l engkap
atas
nama
da l am Pers i d angan
o leh
Pemohon
Kasas i
sehubungan denga n peke r j a annya / j a b a t a n nya . PEMBUKTIAN DAKWAAN KESATU PASAL 264
AYAT (1 )
In
PERIHAL
fak t a
ne
KUHP, Jaksa Penun tu t
t idak
do
(2 )
Pasa l
Penun tu t
2006 ,
ep
ka
m
aya t
ah
November
Jaksa
ub
ah
Sura t
6
Pidana
si
Umum te r t a n gga l
Tuntu t an
do
Sura t
In
Bahwa mencermat i
lik
A gu
berhubung dengan peke r j a annya atau j aba t annya . ”
KUHP DAN DAKWAAN KEDUA PASAL 264 AYAT (2 ) KUHP.
buk t i - buk t i te r buk t i
sura t ,
te l a h
sura t
Oten t i k
ak ta
kuasa
da lam
d i ka i t k a n
dengan
Pers i d angan
Pemohon Kasas i ,
seca ra
menjua l
yang
benar i ka t a n
kemudian
dar i
Fi f i
Hal .
maupun
atau j ua l
be l i
19 ha l .
dan untuk
saks i
Setyawa t i
20 dar i
S.H . , memalsu
d igunakan
mendapat kan p in j aman uang dar i (Nonong ) ,
ba i k
AMBAR PAWITRI ,
t idak
berupa beberapa ak ta
ng
gu
,
Pemohon Kasas i
membuat
Tjand ra Mierawa t i
A
dan
s
te r ungkap
ke te r angan saks i - saks i
memenuh i sya ra t
M
atas ,
KUHP
Ny.
dan dar i
ne
mela l u i
yang
di
(2 )
do
fak t a - fa k t a
d i sebu t k an
264 aya t
264
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
sebaga imana
Pasa l
lik
KUHP dan unsu r - unsu r
unsu r - unsu r Pasa l
ub
(1 )
ep
aya t
R
ah
ka m ah
Bahwa sehubungan dengan pembukt i a n
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 20
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
Mulyo
Sr i
merug i kan
Rejek i
saks i
Wl ing i
Bl i t a r
dan
R, Ayu Endang Wahyun i
ak i ba t n ya
DW dan saks i
Ir .
karena Jaksa Penun tu t
unsu r - unsu r
dar i
KUHP te r s ebu t
A gu
(2 )
Pemohon
Kasas i ,
t i dak
ak ta - ak ta
i ka t a n
d ipa l s u kan
je l a s
atas
(1 )
dan Pasa l
t idak
perbua t an
j ua l
seca ra
d idakwakan
kepada
yang
menyebu t kan be l i
seca ra
kuasa
menjua l
nomor
berapa
o leh
Pemohon
Kasas i ,
sa j a
ka
Kasas i
yang
di j ad i k an
da lam
pers i d angan
cermat ,
demi hukum.
Per i h a l
je l a s
Pembukt i a n
Apalag i memer i k sa
huru f
b KUHAP, ya i t u
dan l engkap ,
seh i ngga harus
R
ah
bata l
seca ra
te l a h
ber t e n t a nga n
ep
dengan ke ten t u an Pasa l 143 aya t (2 ) d ibua t
untuk
is i nya
dan
berpendapa t
te r bu k t i .
dasa r
dan
sa j a
yang
maka kami
ub
m
Dakwaan
Pemohon
l engkap
nomor berapa
Dakwaan KESATU dan Dakwaan KEDUA t i d a k sura t
264 aya t
mengura i k an
lik
dan
ak ta - ak ta
264 aya t
di
l engkap
je l a s
ah
Pasa l
Umum da lam membukt i k a n
do
Akan te t a p i
In
ng
Dewi Nurmaya .
Dakwaan Ket i g a
Pr ime r
Pasa l
374
jo
si
BPR
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(1 ) ,
KUHP kami
A gu
Jaksa Penuntu t
j ug a
374 j o
t i dak
dengan
sependapa t
Umum dengan a lasan sebaga i ber i k u t
Unsur - unsu r Pasa l 374 j o 65 aya t (1 ) KUHP
sua tu
perbua t an
memper tanggung j awabkan
Kasas i
i den t i t a s n y a
sesua i
atau pr i b ad i
yang dapa t
hukum
seh i ngga
Ambar
Pawi t r i ,
ub
Pemohon
dengan sura t
memper tanggung j awabkan
Pemohon
SH.
Kasas i
perbua t annya ,
seca ra
Yang
mampu
seh i ngga
dengan
dan Terpenuh i .
dengan melawan hak”
fak t a
yang
Hal .
te r ungkap
21 dar i
19 ha l .
da lam
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
R
A
gu
ng
M
dengan
te r sebu t
dan mampu melakukan perbua t an
Unsur “ Dengan senga j a memi l i k i sesua i
orang
dakwaan ada lah orang
demik i a n “Unsu r Barang Siapa ”Te r buk t i
Bahwa
orang
perbua t annya
hukum. Bahwa
dan
lik
mampu
melakukan
ep
ah
ka m ah
yang
barangs i a pa ada lah subyek hukum ya i t u
do
Penger t i a n
In
Unsur “ Barang s i apa ”
:
s
aya t
unsur - unsu r Pasa l
ne
65
dengan pembukt i a n
ne
Bahwa te r k a i t
do
ng
Pasa l 65 aya t (1 ) KUHP.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 21
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
pers i d angan ba i k
Kasas i
ada kesenga j aan
ng
memi l i k i
Wahyun i
atau
n ia t
SHM-SHM ba i k
DW maupun
saks i
d i s impu l k a n dar i
bahwa
Pemohon Kasas i
mi l i k
Ny.
pe lapo r
Ir.
R. Ayu Endang Dewi
Nurmaya
ah
kepada peny i d i k
Belum dapa t Ny.
saks i
Nurmaya
saks i
pe lapo r
DW kepada saks i
pe lapo r
DW dan 2 SHM mi l i k
ub
m
Dewi
Nurmaya kepada saks i
Samsi
pemi l i k
j am i nan
te r s ebu t
akan
segera
A gu
Kasas i
ya i t u
1 SHM d ipegang o leh
Mulyo
Sr i
Ny.
buk t i - buk t i
Haz l i n d a ,
Kr i s na r t o ,
Har i n y
Bambang
kwi t a n s i
Ny.
Fi f i
Setyawa t i
Mierawa t i , o leh
Bu
ah
Tjand ra
Ny.
Mierawa t y
M
R
memin tanya .
A
gu
ng
bahwa atas
la i n
ba i k
Bambang dan
Samsi
kepada
Ny.T j and r a
Kasas i
kepada
Ibu
dan
t idak
o leh
,
Ny.
d i kemba l i k a n
mesk ipun Pemohon Kasas i
a lasan - a lasan te r s ebu t
22 dar i
te l a h
SHM-SHM te r s ebu t
Setyawa t i
Hal .
dan
Totok
Herman Muchl i s
seka rang
(Nonong )
Ir ,
Spd. ,
Pemohon
maupun
Fi f i
kepada Pemohon Kasas i
Menimbang ,
S.H.
namun h ingga Samsi ,
anta r a
Purwan i ngs i h ,
hutang - hutangnya
melunas i
pembayaran
ub
melunas i
Pemohon
Kasas i
Sunyo to ,
Pramono ,
bahwa SHM-
ke te r a ngan Pemohon Kasas i
ep
ka m ah
Winar t o ,
dan
Mei rawa t i
kepada
Pemohon
Menuru t
Wl ing i
Setyawa t i
Tjand ra
d i kemba l i k a n
menuru t ke te r angan para saks i
Ton i
Rejek i
dengan komi tmen
se te l a h
hutang - hutangnya . berdasa r kan
saks i
hu tang
Ir .
19 ha l .
te l a h
Mahkamah
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
ng
SHM
o leh
pe lapo r
d ipegang atau
2 SHM d ipegang o leh Ny. Fi f i
SHM d ipegang
sebaga i
BPR
saks i
lik
Bl i t a r , 3
o leh orang l a i n ,
R
ah
i bu
ep
Dewi Nurmaya karena SHM-SHM te r s ebu t d i kuasa i
DW
Dewi
4 SHM mi l i k
Ny. R. Ayu Endang Wahyun i
ka
Ir .
saa t d ipe r i k s a .
d i se r ah kannya
Ir .
Ayu Endang Wahyun i
pe lapo r
R. Ayu Endang Wahyun i
pe lapo r
do
R.
ne
SHM mi l i k
Ny.
do
3
pe l apo r
do
dan
saks i
In
mi l i k
dapa t menunjukkan dan menyerahkan 2 SHM
In
Pemohon Kasas i
:
lik
A gu
dengan a lasan ser t a pen je l a s an sebaga i ber i k u t
s
untuk
dapa t
maupun
si
t i dak
Pemohon
ke te r angan para saks i
ne
ke te r angan
mela l u i
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 22
R ep ub
Agung berpendapa t :
mengena i a lasan - a lasan ke 1 sampai dengan 3 :
Judex
Fac t i
menguatkan pu tusan Pengad i l a n t i dak
sa l ah
A gu
atau
te r s ebu t
mengena i
penghargaan
ten t ang
pemer i k s aan
dengan
t idak
t i n g ka t
d i t e r a p kannya
Tingg i
kasas i
yang bers i f a t
ha lmana pada
t idak
t i n g ka t
kasas i
sua tu
yang
dan benar
a lasan
pembukt i a n
pemer i k s aan
d ibena r kan ,
tepa t
dan
kenya t aan ,
da lam
dapa t
hanya
pera t u r a n
kasas i ,
berkenaan
hukum
atau
pera t u r a n hukum t i d a k d i t e r a p kan sebaga imana mest i n ya ,
atau
apakah cara mengad i l i
m
te l a h
hukum
has i l
sua tu
da lam
karena
Neger i
t i d a k d i l a k s anakan menuru t
ub
ah
d ipe r t i mbangkan
/Pengad i l a n
menerapkan pen i l a i a n
dapa t
do
putusan
t idak
In
karena
te r s ebu t
lik
o leh
ng
Bahwa a lasan - a lasan
ke ten t u t a n
wewenangnya ,
sebaga imana
yang
d imaksud
ep
ka
Undang - Undang dan apakah Pengad i l a n te l a h melampau i batas da lam
pasa l
253
dengan
Menimbang ,
da lam t i n g ka t
bahwa o leh
kasas i
Memperha t i k a n
(2 )
KUHP,
te r s ebu t
Pasa l
in i
(1 )
KUHP, Pasa l
65 aya t
264 aya t
91)
KUHP,
Undang-
Undang- Undang No.8 tahun 1981 dan
tahun
1985
sebaga imana
yang
te l a h
d iubah dan d i t ambah dengan Undang- Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan
kedua
dengan
Undang- Undang No.3
ser t a pera t u r a n perundang - undangan l a i n
Tahun 2009
yang bersangku t an ;
permohonan
kasas i
Kasas i / T e r d a kwa : AMBAR PAWITRI , SH Membebankan
Pemohon
Pemohon
; te r s ebu t
kasas i
in i
untuk
sebesa r Rp.
23 dar i
19 ha l .
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
Hal .
do
ng
ne
( dua r i b u l ima ra t u s rup i a h ) ;
gu A
te r s ebu t
Kasas i / T e r d a kwa
membayar b iaya perka r a da l am t i n g ka t 2.500 , -
dar i
s
Menolak
ep
ME N G A D I L I :
R
ka m ah
No.14
Pemohon Kasas i / T e r d a kwa
un tuk membayar b iaya perka ra
Pasa l
Undang No.4 8 tahun 200 9, Undang- Undang
harus d i t o l a k ;
264 aya t
jo
in i
undang- undang ,
;
Pasa l 374
dan /a t a u
karena
maka harus d ibeban i
A gu
d ip i d a na ,
hukum
da lam perka ra
In
ber t en t a ngan
atas ,
si
putusan Judex Fac t i
di
lik
t i dak
per t imbangan
ne
pu la
te r n ya t a ,
berdasa r kan
do
bahwa
R
l ag i
Menimbang ,
ng
ah
KUHAP (Undang - Undang Noomor 8 Tahun 1981) ;
maka permohonan kasas i
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 23
R ep ub
Demik i an l a h
d ipu t u s kan
Mahkamah Agung pada har i SH. ,
ng
Djoko Sarwoko,
da lam
Selasa
MH.
Ketua
rapa t
permusyawara t an
tangga l
18 Mei 2010 o leh
Muda Mahkamah Agung yang
d i t e t a p kan o leh Ketua Mahkamah Agung sebaga i
Hakim- Hakim
Agung
te r bu ka
Maje l i s o leh
bese r t a
Budi
ah
d ihad i r i
Dr . Komariah E. Sapard ja j a ,
sebaga i
untuk
Anggo ta ,
umum pada har i
Hak im- Hakim anggo ta
Hapsar i , SH. ,
Pani t e r a
o leh Pemohon Kasas i
:
dan
d iucapkan
da lam
itu
j uga
Ketua
te r s ebu t ,
o leh
dan d iban t u
Penggan t i
dan
t idak
Terdakwa dan Jaksa /Penun t u t
Umum.
ub
Hakim- Hakim Anggo ta
m
SH.
lik
s i dang
dan Prof .
Ketua Maje l i s
In
SH
A gu
I Made Tara ,
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
do
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ka
K e t u a ; Made Ttd . / Dr .
Komar i ah E. Sapard j a j a ,
SH
SH.
Djoko
R
ah
Ttd . / P r o f .
Tara ,
ep
Ttd . / I
si ne
Pani t e r a
Penggan t i
do
Ttd . /
In
Budi Hapsar i , SH.
Untuk Sal i n an Mahkamah Agung- RI a.n . Pan i t e r a Pan i t e r a Muda Pidana ,
ub
lik
ka m ah
A gu
ng
Sarwoko , SH. , MH.
s ne 24 dar i
19 ha l .
do
Hal .
Put . No. 1568 K/P id / 2 008
In
A
gu
ng
M
R
ah
ep
MACHMUD RACHIMI , SH. , MH. NIP 040 018 310
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 24
