MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 37/PHPU.D-VI/2008 PERIHAL PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR, JAYAPURA, PAPUA
ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (I)
JAKARTA
KAMIS, 13 NOVEMBER 2008
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 37/PHPU.D-VI/2008 PERIHAL Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor, Jayapura. PEMOHON -
Reynelida Magdalena Kaisiepo Max Richard Funawami Krey, A. Md., TS
TERMOHON KPUD Kabupaten Biak Numfor, Jayapura, Papua ACARA Pemeriksaan Perkara (I) Kamis, 13 November 2008, Pukul 15.00 –16.00 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)
Prof Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S. Dr. H. M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
Cholidin Nasir, S. H.
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
1
Pihak yang Hadir : Pemohon : -
Reynelida Magdalena Kaisiepo Max Richard Funawami Krey, A. Md., TS
Kuasa Hukum Pemohon : -
Yislam Alwini Moh. Adam Ruhimat, S.H. Yogi Firma Rizki, S.H.
Termohon (KPUD KPUD Biak Numfor) : -
Dicky Iwanggin (Ketua KPUD Biak Numfor) Zakaria Sukarwo, S.E. (Anggota KPUD Kab. Biak) Jhon Pah (Anggota KPUD Kab. Biak) Miliamtin Blolah (Anggota KPUD) Paulus Rieser Wawan (Sekretaris KPU Biak Numfor)
Pihak Terkait : - Alfius Rumrapuk (Ketua Panwaslu Kab. Biak Numfor)
2
SIDANG DIBUKA PUKUL 15.00 WIB
1.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Sidang Perkara Nomor 37/PHPU.D.VI/2008 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 1X
Saudara-Saudara baik dari Pemohon, sebelah kanan, kemudian Termohon sebelah kiri, ini tengah dari Pihak Terkait ya? Kita akan memulai sidang pertama permohonan keberatan terhadap hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor. Ini permohonan diajukan oleh salah satu pasangan calon. Untuk mengawali sidang ini kami persilakan untuk memperkenalkan diri siapa-siapa yang hadir dalam sidang ini, dimulai dari Pemohon. Silakan. 2.
KUASA HUKUM PEMOHON : YOGI FIRMA RIZKI, S.H. Baik, terima kasih Ketua Majelis Hakim Yang Mulia. Kami dari penggugat, kami dari Pemohon maksud kami. Kami Pemohon dalam hal ini kami Kuasa dari Pemohon yaitu Saudari Reynalda M. Kaisiepo dan Max Richard Fumawi Krey sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor tahun 2008. Kami perkenalkan kami sebagai Pemohon memberikan kuasa kepada kami, kami perkenalkan saya sendiri Yogi Firma Rizki, S.H.
3.
KUASA HUKUM PEMOHON : YISLAM ALWINI Nama saya Yislam Alwini sebagai kuasa dari Reynalda M. Kaisiepo dan Max Richard Funamawi Krey Amd. TS. Terima kasih.
4.
KUASA HUKUM PEMOHON : MOH. ADAM RUHIMAN Nama saya Moh. Adam Ruhimat, S.H Kuasa dari kandidat Terima kasih.
3
5.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Dari Termohon? Silakan, siapa-siapa yang hadir di persidangan ini?
6.
TERMOHON : ZAKARIA SUKOWO, S.E (ANGGOTA KPUD BIAK NUMFOR) Terima kasih. Nama saya Zakaria Sukorwo, S.E. anggota Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
7.
TERMOHON : JHON PAH (ANGGOTA KPU BIAK NUMFOR) Terima kasih. Nama saya John Pah anggota KPU Kabupaten Biak Numfor.
8.
TERMOHON : MILIAMTIN BLOLAH (ANGGOTA KPUD BIAK NUMFOR) Terima kasih. Nama saya Miliamti Blolah anggota KPU Kabupaten Biak Numfor
9.
TERMOHON : DICKY IWANGGIN (KETUA KPUD BIAK NUMFOR) Dicky Iwanggin, Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor merangkap anggota.
10.
TERMOHON : JULIUS. C. MAUPAPAMI, S.H. Paulus Rieser Wawan, sekretaris KPU Kabupaten Biak Numfor.
11.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi ini Termohonnya yang hadir Termohon Prinsipal ya? Tidak ada kuasa hukumnya? Ada kuasa hukumnya? Tidak ada?
12.
TERMOHON : DICKY IWANGGIN (KETUA KPUD BIAK NUMFOR) Ada kuasa hukumnya, tapi belum datang.
13.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Belum datang? Jadi ini Termohon Prinsipal ya?
4
14.
TERMOHON : DICKY IWANGGIN (KETUA KPUD BIAK NUMFOR) Ya.
15.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi tidak ada juga tidak apa-apa karena KPU lebih tahu masalahmasalah yang dimohonkan dan sekretaris. Saudara yang di depan silakan memperkenalkan diri.
16.
PIHAK TERKAIT : ALFIUS RUMRAPUK (KETUA PANWASLU KAB BIAK NUMFOR) Baik, nama saya Alfius Rumrapuk Ketua Panwas Kabupaten Biak Numfor dan merangkap anggota.
17.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Baik, Saudara-Saudara sekalian, Jadi sebelum kita lanjutkan saya ucapkan selamat datang di Mahkamah Konstitusi mungkin ini untuk pertama kali sidang di sini. Jadi untuk perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang sejak 1 November memang sudah dilimpahkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Ini adalah perselisihan antara peserta Pemilu kepala daerah dengan penyelenggara Pemilu kepala daerah. Nah, pesertanya ini adalah pasangan calon kemudian penyelenggaranya adalah KPU. Pasangan calon ini sebagai Pemohon yang dapat diwakili oleh kuasa hukumnya, tetapi juga apa hadir juga ini Pemohon Prinsipalnya? Hadir ya? Coba diperkenalkan Pemohon Prinsipalnya oleh kuasa hukumnya?
18.
PEMOHON : REYNEILDA MAGDALENA KAISIEPO S.S.I., M.Th. Nama saya Reyneilda Magdalena Kaisiepo sebagai kandidat calon Bupati Kabupaten Biak Numfor periode 2008-2013.
19.
PEMOHON : MAX RICHARD FUNAMAWI KREY, Amd. TS Terima kasih. Nama saya Max Richard Fumawi Krey calon Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor 2009-2014. Terima kasih.
20.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Ini Ibu calon bupatinya atau wakil?
5
21.
PEMOHON : REYNEILDA MAGDALENA KAISIEPO S.S.I., M.Th. Calon bupati.
22.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Calon bupatinya ya? Kemudian Pak Richard calon wakil ya? Nah, kemudian memang ada pihak-pihak terkait, tetapi pihak terkait ini adalah pasangan calon lainnya yang bukan menjadi Pemohon termasuk pasangan calon yang kemungkinan dimenangkan misalnya ke dalam penetapan KPU yang menang. Yang menggugat atau yang memohon itu yang kalah begitu, ini pesertanya berapa ini Pemilukadanya di sana? Berapa pasang?
23.
TERMOHON : DICKY IWANGGIN (KETUA KPUD BIAK NUMFOR) Lima.
24.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Lima? Jadi salah satu menjadi Pemohon, ini yang keberatan terhadap penetapan KPU, yang empat itu dapat menjadi pihak terkait, dapat. Artinya kalau berminat untuk ikut, karena ada kemungkinan terutama yang ditetapkan menang kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi bisa saja berbeda dari penetapan KPU mungkin akan merugikan pihak terkait. Sedangkan Panwas, sebetulnya Panwas itu di dalam ini Bapak-Bapak sudah mendapatkan Peraturan Mahkamah Konstitusi ya? Sudah diberi Nomor 15?
25.
TERMOHON : DICKY IWANGGIN (KETUA KPUD BIAK NUMFOR) Sudah Majelis.
26.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Nomor 15 coba sambil dibaca, jadi dapat menjadi para Pemohon yang lainnya atau peserta Pemilukada yang lainnya dapat menjadi pihak terkait. Kemudian juga Panwas Pemilu ini posisinya kalau dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi menjadi saksi. Jadi selain saksi yang diajukan oleh Pemohon atau pihak-pihak lain Mahkamah Konstitusi dapat juga memanggil Panwas dan bahkan juga instansi lain misalnya kepolisian. Jadi ini Bapak dari Panwas nanti posisinya akan menjadi, bukan sebagai pihak terkait, tapi di sini sebagai saksi. Kita akan lanjutkan, jadinya acara sidang pertama kita akan mendengarkan dulu penjelasan tentang permohonan dari Pemohon, tetapi sebelum itu saya ingin mengklarifikasi dulu tentang surat kuasa
6
dari Pemohon ini. Ini surat kuasa yang sampai ke Mahkamah, ini diberikan tadi ke beberapa nama, empat orang. Ini Bapak-Bapak dari kuasa hukum ini advokat atau bukan? 27.
TERMOHON : JHON PAH (ANGGOTA KPU BIAK NUMFOR) Advokat Pak.
28.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Advokat, oleh karena itu nanti harap disertakan identitas bahwa Saudara-Saudara memang advokat.
29.
TERMOHON : JHON PAH (ANGGOTA KPU BIAK NUMFOR) Baik sudah ada fotokopinya.
30.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Pada kami belum ada.
31.
KUASA HUKUM PEMOHON : YISLAM ALWINI Ingin kami tambahkan Majelis Hakim, bahwa kami bukan advokat, kami dari Komnas Pilkada Independen tapi kuasa hukum dari kandidat kuasa
32.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi, oleh karena itu kan perlu kejelasan, siapa yang menjadi kuasa hukum ini kan, pemerintah daerah kan biro hukumnya. Kebetulan di Mahkamah Konstitusi belum seketat di peradilan umum dimana kuasa hukumnya harus advokat, di sini kita masih longgar. Masih longgar, tapi di dalam surat kuasa ini perlu identitas yang jelas siapa Anda di sini sebetulnya? Dengan disertai identitasnya tentu saja, ini kan identitasnya dari Pemohon Prinsipal. Ya, jadi itu diperhatikan, jadi nanti belum disertakan nanti disertakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Pemohon tentang permohonannya, jadi perlu kami jelaskan bahwa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah itu yang menjadi kewenangan dari Mahkamah sebenarnya adalah ujung dari seluruh pemilihan kepala daerah yaitu berkaitan dengan penghitungan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah. Jadi bukan ketika tahapan-tahapan ketika daftar pemilih, ketika kampanye, itu bukan urusan di Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran kampanye, pelanggaran pendaftaran pemilih,
7
tidak terdaftarnya seseorang itu harus dipersoalkan di tahapan-tahapan sebelumnya dan ada forumnya. Kalau itu pidana, itu merupakan forum peradilan umum, kalau administratif itu menjadi urusan Panwas dengan KPU sebagai penyelenggara yang sudah ada mekanisme untuk penyelesaiannya. Jadi yang harus Anda dalilkan adalah berkaitan dengan angkaangka penghitungan suara yang mungkin tidak benar dilakukan oleh KPU, harus jelas juga angka yang benar menurut Pemohon, sehingga bisa dibandingkan. Jadi kalau misalnya Anda mengklaim suara 100.000 misalnya, jadi harus siginifikan mempengaruhi. Jadi yang harus Anda perjuangan di sini kalau dikabulkan itu mempengaruhi Anda terpilih, Pemohonnya akan menjadi bupati terpilih dan calon wakil bupati terpilih. Tapi kalau diklaim kurang daripada itu ya tidak ada gunanya. Misalnya setelah diperjuangkan ternyata angka-angkanya tidak melampaui yang dimenangkan oleh KPU, ini yang perlu dijelaskan. Tapi silakan untuk menjelaskan, ini karena sidang pertama, jadi masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Silakan Saudara. 33.
KUASA HUKUM PEMOHON : YOGI FIRMA RIZKI, S. H. Baik Ketua Majelis Hakim Yang Mulia, Bahwa hari ini didasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pemohon masih diberi kesempatan untuk memperbaiki dan dipandang perlu kami sudah menyiapkan tentang perbaikan permohonan kami sebagaimana juga telah dijelaskan oleh Majelis Hakim mengenai perhitungan suara yang benar terhadap permohonan kami yang pertama sedikit keliru sehingga kami (...)
34.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Suara tidak terdengar.
35.
KUASA HUKUM PEMOHON : YOGI FIRMA RIZKI, S. H. Sudah kami perbaiki, sudah kami siapkan Ketua Majelis semuanya.
36.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Silakan untuk menjelaskan termasuk yang sudah diperbaiki.
37.
KUASA HUKUM PEMOHON : YOGI FIRMA RIZKI, S. H. Baik terima kasih Ketua Majelis Yang Mulia, Kami akan membacakan saja mungkin, mengenai permohonan tentang pembatalan terhadap hasil perhitungan suara yang ditetapkan
8
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor. Kepada Yth, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Di Jakarta Dengan hormat, Kami Reynelda M. Kaisiepo, S.SI., MTh, tempat tanggal Lahir di Jayapura, 19 Maret 1976, alamat; Jalan Majapahit Nomor 2 Samafa Biak Numfor, pekerjaan swasta. Nama Max Richard Funamawi Krey, Amd. TS, tempat tanggal lahir; Jayapura Papua, 5 Juni 1970, alamat Jl Tengku Umar Nomor 12 Biak Numfor \, pekerjaan swasta. Sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Biak Numfor 2008 dengan nomor urut dua sebagaimana dinyatakan pada berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 271/BA-KPU/139/PN/IX/2008 tanggal 2 September 2008. Dengan hal ini telah memberikan kuasa kepada, Islam Alwini, Moh Adam Ruhimat, Jhon Johanes Wariswu, firman R.S, Tomson, S.H., kesemuanya berdomisili di kantor alamat Kartika Chandra Arkat F-80 lantai dasar Jakarta, Gatot Subroto, Kav 1820, Jakarta 12060, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 November 2008 baik bersamasama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut Pemohon. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor alamat Jalan Diponegoro Nomor 133 Kel. Hurokup Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai Termohon. Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut; Bahwa Pemohon adalah calon bupati dan calon wakil bupati Biak Numfor pada Pilkada Biak Numfor tahun 2008 dengan urutan nomor 3 berdasarkan berita acara Nomor 271/BA-KPU/139/PN/IX/2008 tertanggal 2 September 2008, KPU Kab Biak Numfor. (bukti P-1) Bahwa hasil perhitungan suara diumumkan KPU Biak Numfor pada rapat pleno hasil rekapitulasi yang dilakukan pada tanggal 4 November 2008, dan pada rapat pleno penetapan pasangan terpilih pada 5 November di Hotel Irian Biak Numfor. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima secara resmi hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU Biak Numfor karena KPU telah salah dalam melakukan perhitungan suara. Bahwa Kemudian Pemohon mengetahui rekapitulasi hasil perhitungan suara sekabupaten Biak Numfor serta penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2008 tersebut pada tanggal 05 November 2008 melalui surat kabar Cenderawasih Post tertanggal 06 November 2008, yang menyebutkan bahwa pasangan MaryanaAlimuddin ditetapkan sebagai Calon Bupati/Calon Wakil Bupati terpilih
9
setelah memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 18.031 (34,34%). Sementara pasangan Reyneilda M. Kaisiepo dan Max RF. Krey, berada pada peringkat kedua perolehan suara terbanyak dengan total suara 14.623 (27,85%); Bahwa ternyata terdapat kesalahan dalam perhitungan suara yang telah dilakukan oleh KPU Biak Numfor berkaitan dengan jumlah pemilih yang dibuat oleh KPU Biak Numfor, sebagai berikut: Bahwa dalam keputusan KPU Biak Numfor Nomor 31/2008 tanggal 03 September 2008 tentang jumlah pemilih tetap dan badan penyelenggara 19 distrik Se-Kabupaten Biak Numfor untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008 tertanggal 03 September 2008 jumlah pemilih tetap adalah 74.316. Sedangkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di KPU Biak Numfor berdasarkan Keputusan KPU Biak Numfor Nornor 31/2008 tanggal 03 September 2008 tentang jumlah pemilih tetap dan badan penyelenggara 19 distrik SeKabupaten Biak Numfor untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008 tertanggal 13 Oktober 2008 adalah 73.605. Jadi ada selisih suara yang tidak jelas sebesar74.316-73.605 = 711 suara. Bahwa dengan adanya data ganda tersebut Bukti P-3 dan Bukti P4 yang telah kami lampirkan tersebut maka sangat jelas membuktikan KPU Biak Numfor telah bekerja dengan tidak baik dan tidak jujur, karena daftar pemilih tetap ada dua yang dibuat berbeda angkanya tetapi dengan nomor, tahun, dan tanggal serta tanda tangan yang sama. Bahwa berdasarkan kedua Surat yang sangat janggal tersebut di atas, baik pada Keputusan KPU Biak Numfor Nomor 31/2008 tertanggal 03 September 2008 dan keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor tanggal 13 Oktober 2008, di sana juga terlihat ada 9 distrik dari 19 distrik yang tidak disebutkan jumlah penduduknya tetapi "aneh"nya bisa disebutkan jumlah pemilihnya. Secara logika dan secara matematis jika jumlah penduduk tidak ada atau tidak jelas maka jumlah pemilihnya juga seharusnya tidak ada dan tidak jelas. Bagaimana mungkin jumlah penduduknya tidak jelas tetapi jumlah pemilihnya jelas, dasar menghitungnya dari mana?! Distrik yang tidak dijelaskan adalah jumlah penduduknya adalah sebagai berikut, nanti ada di halaman 4. Halaman 4, bahwa telah terjadi penggelembungan suara di sejumlah distrik karena KPU Biak Numfor telah menetapkan jumlah pemilih tanpa didasarkan dengan rincian data akurat dari jumlah penduduk secara keseluruhan dari data kependudukan atau statistik, hal ini nampak terlihat jelas dari data jumlah pemilih tetap yang dikeluarkan KPU Biak Numfor tanggal 13 Oktober 2008 pada sembilan distrik yaitu: Distrik Swan diwe, Andei, Yawosi, Bondifuar, Oridek, Aimando, Poiru, Bruyodari, dan Distrik Orkeri. Bahwa berdasarkan bukti "progres entri Data Penduduk Kabupaten Biak Numfor" Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor tanggal 12 Maret 2008 (Bukti - P.5), jumlah pemilih Distrik Biak Kota 15.378 dengan jumlah Kartu Keluarga 5.727 tetapi KPU menyatakan jumlah pemilih Distrik Biak Kota 22.709; selisih
10
7.331 pemilih. Distrik Samofa 12.599, jumlah Kartu Keluarga 4.716 tetapi KPU menyatakan jumlah pemilih Distrik Samofa 17.548; selisih 4.949 pemilih. Bahwa dari 2 (dua) Distrik itu telah terjadi penggelembungan jumlah pemilih sebesar 7.331 + 4.949 = 12.280 pemilih. Terima kasih, selanjutnya dilanjutkan rekan kami. 38.
KUASA HUKUM PEMOHON : JHON JOHANES WARUSYU Poin tujuh, bahwa Termohon telah melakukan kecurangan dengan berpihak pada salah satu calon peserta yaitu nomor urut 2 dengan cara sebagai berikut: I.Bahwa terdapat calon pemilih di bawah umur yang diberi kartu pemilih dan telah mencoblos di beberapa TPS antara lain anak dengan usia berkisar antara usia 8 sampai dengan 11 tahun; (Bukti P-6); II. Bahwa ada beberapa pemilih yang memiliki kartu pemilih ganda bukti (P-7) ; III. Bahwa ada sejumlah calon pemilih yang sudah meninggal dunia dan juga telah keluar pindah keluar daerah akan tetapi kartu pemilihnya secara tertutup didistribusikan kepada orang lain yang sudah disiapkan antara lain di TPS 1 Kampung Swapodibo Distrik Biak Kota,; IV. Bahwa sebagian besar saksi-saksi dan pasangan calon nomor urut 3 mengalami intimidasi dan ancaman dari pihak pendukung dari pasangan calon nomor urut 2, tetapi ketua KPPS di TPS tersebut membiarkan hal itu terjadi; V. Bahwa ada mobilisasi massa pemilih dari dan atau kebeberapa TPS di wilayah Distrik Biak Kota dan Samofa seperti contoh ada sejumlah massa yang diangkut dengan truk dan taksi ke TPS VII Kelurahan Samofa, TPS 2 dan Kampung Yafdas dan TPS 1 kampung Swapodibo. VI. Bahwa ada laporan dari Bapak Yohanes Aprombis mengenai: 1. Terdapat 26 orang pemilih di TPS 10 KPPS Ramdori yang ikut memilih tetapi tidak terdapat di daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 10 tersebut, terdiri dari: a. 22 orang masih sekolah SMP usia 13 tahun-19 tahun (nomor urut 122), b. empat orang dewasa yang didaftarkan dari kampung yang datang dari Kabupaten Supiori untuk Pilkada di TPS 10 kampung Ramdori (nomor urut 23-26), 2. Bersama kepala distrik Swandiwe yang mengajukan aspirasi kepada Bapak Yusuf Melianus Marien guna memberi dana sebesar enam juta dan diterima oleh Ketua Panwas dan diserahkan kepada bendahara PWGKI
11
Bethel Ramdori untuk pembelanjaan pakaian batik, yang diserahkan dari Panwas sebesar empat juta (kuitansi terlampir) (Bukti P-8); VII. Bahwa para saksi dari pasangan calon nomor urut 2 diusir dari tempat sehingga tidak bisa mengikuti proses penghitungan suara di TPS serta tidak diberikan dan menandatangani sertifikasi hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor di tempat pemungutan Suara; VIII. Bahwa para saksi dari pasangan calon nomor urut 2 hanya menerima sepuluh lembar sertifikasi hasil penghitungan suara untuk pasangan calon; IX. Mengganti isi kotak surat suara dengan surat suara yang telah dicoblos untuk pasangan calon nomor urut 2; X. Menggelembungkan suara di beberapa distrik dengan cara membuat perbedaan jumlah pemilih tetap yang tidak sesuai antara Bukti P-3 dan Bukti P-4 dengan Bukti P-5 sehingga ada selisih jumlah pemilih sebesar 12.280 pemilih; Poin delapan, bahwa surat suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2 sebesar 18.031 suara tersebut di antaranya terdapat 12.280 suara tidak sah. Poin sembilan, bahwa untuk suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2 harus dikurangi 12.280 suara karena tidak sah, sehingga menjadi 5751 suara atau 14,30%. Perhitungan yang benar adalah sebagai berikut, yaitu ada di bagian selanjutnya poin sepuluh. Mengacu pada butir 9 di atas maka hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU Biak Numfor pada rapat pleno KPU tanggal 4 November 2008 adalah jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Biak Numfor tanggal 29 Oktober 2008 sebesar 52.492 suara sah dan 1.064 suara tidak sah adalah salah/tidak benar. Yang benar adalah sebagai berikut: - Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam suara sah 40.212 suara (setelah dikurangi suara yang tidak sah pada pasangan calon nomor urut 2). - Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam suara tidak sah 1.064 ditambahkan dengan suara yang tidak sah dari pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 12.280 suara, sehingga keseluruhan suara yang tidak sah menjadi 13.344 suara tidak sah. - Jumlah yang tidak menggunakan hak pilih adalah sebagai berikut, jumlah pemilih tetap berdasarkan bukti P-4 yaitu 74.316 pemilih dikurangi 53.556 suara. 40.212 suara sah ditambahkan 13.344 suara tidak sah menjadi 20.760 pemilih, poin dilanjutkan dengan rekan kami.
12
39.
KUASA HUKUM PEMOHON : YISLAM ALWINI Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 02 tahun 2008 bahwa penyampaian kartu pemilih Pemilu tahun 2008 dan surat pemberitahuan (model C6KWK) kepada pemilih oleh KPPS pada tenggang waktu yang diberikan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2008 sampai dengan 25 Oktober 2008, akan tetapi telah terjadi pendistribusian kartu pemilih yang sengaja diperlambat dan baru didistribusikan sehari (H-1) sebelum pencoblosan dilaksanakan sehingga banyak pemilih yang tidak datang ke TPS-TPS pada saat pencoblosan dilaksanakan karena tidak memiliki kartu pemilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 29 Oktober 2008 padahal namanya telah terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT), (bukti P-6) sehingga apa yang dilakukan KPU Kabupaten Biak Numfor tersebut adalah tindakan yang tidak adil dan tidak jujur dan amat merugikan Pemohon. Permohonan ini diajukan karena KPU Kabupaten Biak Numfor yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang ada yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor 29 Oktober 2008 dan telah merusak norma. Permohonan ini diajukan karena KPU Kabupaten Biak Numfor telah melakukan pelanggaranpelanggaran terhadap peraturan dan perundangundangan yang ada yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor 29 Oktober 2008 dan telah merusak norma-norma demokrasi yang dampaknya merugikan banyak pihak dan khususnya merugikan Pemohon. Sehubungan dengan butir 1 sampai dengan butir 12 tersebut di atas maka kami memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan hasil perhitungan suara pemilu Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor pada Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara yang dilakukan KPU tersebut tanggal 04 November 2008 dan pada rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih tanggal 05 November 2008 dan melakukan perhitungan suara ulang.
Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan: 1. Mengabulkan gugatan/permohonan Pemohon untuk seutuhnya; 2. Menyatakan batal hasil perhitungan suara yang diumumkan KPU Biak Numfor pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang dilakukan tanggal 04 November 2008 dan pada Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanggal 05 November 2008 di Hotel Irian Biak Numfor dan melakukan perhitungan suara ulang; 3. Menetapkan jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut dua atas nama Pasangan Yusuf Melianus Maryen, S.Sos., M.M. (calon bupati) dan Drs. Alimudin Sabe (calon wakil bupati) dikurangi sejumlah 12.280
13
suara sehingga perolehan suaranya adalah 18.031 dikurangi 12.280 menjadi 5.751 suara atau 14,30% dan perolehan suara Permohon sebesar 14.623 suara atau 36,36%; 4. Atau keputusan lain yang dianggap adil oleh Majelis Hakim.
1. 2. 3. 4. 5.
Demikian perihal permohonan ini terima kasih, hormat kami kuasa hukum: Yislam Alwini; Mohammad Adam Ruhikmat, S.H; John Johannes Warisyu; Y. Firman R, S.H; Thomson M. Situngkir, S.H Terima kasih.
40.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Baik, Saudara Pemohon jadi Saudara yang berlaku adalah yang sudah diperbaiki ya? Masih ada yang diperbaiki lagi?
41.
KUASA HUKUM PEMOHON : JHON JOHANES WARUSYU Majelis Hakim masih ada, tadi ada beberapa poin yang di mana salah cetak atau salah ketik dan redaksional.
42.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, yang penting tidak substansif.
43.
KUASA HUKUM PEMOHON : JHON JOHANES WARUSYU Bisa menjadi substansif Majelis karena di situ calon urut nomor 2 kita ketik calon nomor urut 3.
44.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Ini perbaikan yang harus diperbaiki?
45.
KUASA HUKUM PEMOHON : JHON JOHANES WARUSYU Sekali lagi itu yang salah ketik saja.
46.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi, sidang perkara pemilihan kepala daerah ini sidang yang
14
waktunya sangat ketat, dari sudut Pemohon ini sudah. Sudah tenggat waktu sudah dipenuhi. Ini perkara yang diajukan ini jadi diajukan sudah diregistrasi dan ini sudah harus nanti diputus oleh Mahkamah tanggal 27 bulan ini, jadi 14 hari kerja sejak diregistrasi. Tanggal 27 sudah putusan sehingga kita tidak berlama-lama dengan sidang. Jadi yang penting ada mengklaim suara-suara ini tapi dengan bukti-buktinya ada tidak? Ini karena permohonan perbaikan ini baru sampai hari ini dan juga belum dilengkapi dengan alat bukti, alat bukti surat juga apa yang pernah diajukan tidak cukup mendukung karena misalnya keputusan atau penetapan KPU Kabupaten tentang penghitungan suara juga tidak ada. Yang ada penetapan calon malah penetapan bukti memang yang bersangkutan memang calon. Ya, tapi justru yang akan diklaim oleh Pemohon adalah ini penetapan penghitungan suara, ini belum ada. Tapi kemudian pihak Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala daerah juga baru menerima perbaikan hari ini apakah kira-kira siap untuk memberikan tanggapan terhadap permohonan dengan perbaikan yang diterima hari ini? Silakan. 47.
TERMOHON : DICKY IWANGGIN (KETUA KPUD BIAK NUMFOR) Baik, terima kasih Majelis hakim yang terhormat. Kita prinsipnya sama juga kita akan menyerahkan kepada kuasa hukum tapi saya sedikit mau mengomentari gugatan ini karena saya tahu saya kerja satu tahun dan capai untuk ini dan dengan baik dan dengan jujur tapi kemudian saya dimaki dikatakan berselingkuh dengan salah satu kandidat. Ini kabur semua, misalnya bilang di situ ada salah satu poin kita telah menggelembungkan suara di distrik Biak Kota dari 15 ribu menjadi 22 ribu. 15 ribu ini angka awal yang kami dapat dari dinas kependudukan (...)
48.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi inikan permohonan baru Bapak terima ya, termasuk kami juga baru menerima perbaikan hari ini sehingga Termohon saya kira perlu mendalami dan nanti (....)
49.
TERMOHON : DICKY IWANGGIN (KETUA KPUD BIAK NUMFOR) Kita akan pelajari tapi (...)
50.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Tanggapan tertulis saja
15
51.
TERMOHON : DICKY IWANGGIN (KETUA KPUD BIAK NUMFOR) Artinya supaya Bapak dapat gambaran bahwa 15 ribu ini dari dinas kependudukan kita proses pemutakhiran data dan itu tempel ada orang mendaftar diri dari 15 berkembang menjadi 22.
52.
KUASA HUKUM PEMOHON : YOGI FIRMA RIZKI, S.H. Mohon maaf interupsi Majelis yang mulia, Ketua Majelis kami interupsi yang mulia. Bahwa untuk tanggapan dari pihak Termohon sudah diberikan waktunya sehingga saya rasa nanti saja diberikan secara tertulis, bukan saatnya sekarang. Terima kasih.
53.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi ini saya baru tanya ini dari pihak Termohonnya siap dengan penjelasan, kalau belum siap akan kami beri waktu termasuk mau pakai kuasa hukum atau hadir sendiri?
54.
TERMOHON : DICKY IWANGGIN (KETUA KPUD BIAK NUMFOR) Kita sudah siap kuasa hukum hanya karena panggilan mendadak kemarin baru dipanggil jadinya.
55.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Karena ini ketatnya waktu persidangan jadi kepada Termohon akan kami beri kesempatan. Jadi sidang berikutnya itu nanti pada hari Senin tanggal 17 November pukul tiga sore. Karena banyak sekali perkara Pilkada, jadi pukul tiga sore. Nah, sekaligus ini pemberitahuan kepada Pemohon maupun Termohon, ini sebagai undangan jadi tidak perlu ada undangan tertulis lagi, ini sebagai undangan dan silakan untuk Termohon nanti membawa kuasa hukumnya. Dan penjelasan-penjelasan tertulis disertai bukti-bukti yang dimiliki oleh KPU. Pemohon juga demikian, bukti-bukti yang diajukan belum ada di sini, belum lengkap, jadi nanti. Apakah Pemohon ada rencana mengajukan saksi?
56.
KUASA HUKUM PEMOHON : YOGI FIRMA RIZKI, S.H. Ya Majelis Hakim, ada.
57.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Ada rencana mengajukan saksi? Ada beberapa mengajukan saksi?
16
58.
KUASA HUKUM PEMOHON : YOGI FIRMA RIZKI, S.H. Terima kasih Majelis. Kami rencana mengajukan saksi, tiga atau empat saksi saja.
59.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Bagaimana?
60.
KUASA HUKUM PEMOHON : YOGI FIRMA RIZKI, S.H. Tiga atau empat saksi.
61.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Nanti sekalian saja dibawa. Jadi hari Senin tanggal 17 November pukul tiga sore. Ya, pukul tiga sore. Persidangan di Mahkamah Konstitusi itu biasanya tepat waktu. Kalau tadi agak tergeser itu karena tadi ada hakim yang masih memeriksa perkara yang lain, tapi pada dasarnya kita tepat waktu. Jadi Pemohon, Termohon kemudian pihak terkait kalau ada, ini Panwas akan hadir sebagai apa? Sebagai saksi semestinya.
62.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : JULIUS C. MAUPAPAMI, S.H. Sebagai saksi.
63.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Sebagai saksi yang diajukan siapa?
64.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : JULIUS C. MAUPAPAMI, S.H. Dari pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah.
65.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi saksi ini bisa diajukan oleh Pemohon, bisa diajukan oleh Termohon, bisa juga dipanggil oleh Mahkamah kalau memang Mahkamah merasa perlu mendengarkan pengawas. Karena memang peranan pengawasan dalam pemilihan umum itu sangat penting sekali. Pihak terkaitnya kalau ada akan kami undang. Ini tidak ada ini pihak yang dinyatakan menang oleh KPU? Belum ada ya?
17
66.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : JULIUS C. MAUPAPAMI, S.H. Ada.
67.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Ada? Sekaligus kami undang hari ini mungkin. Jadi nanti tanggal, Senin tanggal 17 jam tiga sekaligus memberikan, juga punya hak yang sama. Mungkin punya bukti-bukti lain. Jadi kita pada prinsipnya di forum persidangan ini semua pihak yang berkepentingan terkait dengan ini; peserta, penyelenggara, pengawas akan kita dengar supaya betul-betul ditemukan kebenaran materiil, kebenaran yang sebenarnya dari persoalan. Sebelum, jadi nanti sidang akan kita tunda sampai hari Senin, tanggal 17 pukul tiga. mungkin sebelum itu ada dari Bapak Hakim, ada?
68.
HAKIM KONSTITUSI : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saudara Pemohon, baik kuasanya maupun prinsipalnya ingin saya mengingatkan kembali bahwa mungkin atau pernah dilakukan semacam etika politik antara pasangan-pasangan calon. Etika politiknya itu bahwa ada gentlemen agreement, bahwa menghormati pemenang dan juga menghormati yang kalah. Ada tidak itu? Ada? Di hadapan DPR, Pemerintah, bahkan juga di KPU. Ada?
69.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : JULIUS C. MAUPAPAMI, S.H. Ada Pak, siap menang siap kalah.
70.
HAKIM KONSTITUSI : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Kalau memang demikian, apa tidak ada usaha-usaha sebelum ke Jakarta ini ada namanya perdamaian, titik-titik temu untuk tidak mari kita perbaiki kota kita, negeri kita.
71.
KUASA HUKUM PEMOHON : JHON JOHANES WARISYU Barangkali bisa saya tambahkan, Majelis Hakim. Umumnya KPU itu selalu mengatakan ke pengadilan saja.
72.
HAKIM KONSTITUSI : Dr. H. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Baik-baik, yang ada di sini beri tembusan kepada Presiden, Jaksa Agung, Polri untuk langkah-langkah penyelesaian ini. Namun demikian, baik saya masuki materi, baik posita maupun petita Pemohon. Ini kita di
18
sini objeknya itu hanya mempersoalkan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Nah, kalau ada kesalahan, kerancuan, di sini Saudara mengatakan kerancuan dan kesalahan. Ini ada penggelembungan suara, ada pendistribusian kartu pemilih, kemudian ada penghitungan suara yang salah. Nah, di sini dalam posita Saudara itu tidak terurai betul, rinci betul, mana penghitungan suara yang salah dan mana penghitungan yang benar. Itu nanti dalam posita Saudara diperbaiki itu kalau Saudara katanya mau memperbaiki lagi, karena ada perbaikan susulan. Nah, hal-hal semacam ini itu bisa membuktikan apakah kesalahan penghitungan suara mulai dari TPS, kemudian ada tidak Panwaslu mengawasi betul-betul perhitungan suara itu dan lain sebagainya. Nah, itu penghitungan suara yang salah ini, ini Saudara harus buktikan di TPS mana, di tempat pemungutan suara yang mana yang ada di situ ada kecurangan, ada penggelembungan misalnya. Karena jumlah ini cukup banyak ini, dua belas ribu menurut Saudara. Saya catat betul bahwa kiranya pemenang ini itu kiranya dikurang dua belas ribu sehingga angkanya itu turun persentase perolehannya. Kemudian Saudara juga harus membuktikan jumlah mana yang benar, di TPS mana, dan lain sebagainya. Begitu juga Saudara harus membuktikan sembilan belas distrik, sembilan distrik data pemilih tetap (DPT) yang dikemukakan oleh Pemohon jumlahnya tujuh puluh empat ribu sedangkan dalam pengumuman adalah tujuh puluh tiga ribu dan lain sebagainya. Coba Saudara buktikan itu. Selama itu tidak bisa dibuktikan hasil perhitungan suara, kalau dua belas ribu itu cukup banyak. Katakanlah, Saudara katakan di sini ada mobilisasi dibawa ke sana, katakanlah dua puluh masih berapa di antara dua belas ribu itu? Cobalah Saudara buktikan itu, itu dalam rangka perbaikan Saudara di dalam permohonan Saudara. Barangkali demikian Pak Ketua. 73.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Baik, jadi Saudara Pemohon nanti sidang hari Senin termasuk perbaikan yang terakhir ya, tidak boleh ada perbaikan lagi, itu yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan. Pemohon dan Termohon punya waktu, jadi Termohon ini kalau masih ada diperbaiki ini fundamental atau tidak? Karena Termohon ini harus menjawab ini. Jadi kalau harus menunggu Senin lagi nanti molor lagi dia.
74.
KUASA HUKUM PEMOHON : YISLAM ALWINI Baik, Ketua Majelis. Bahwa sebenarnya tidak substansi, bahwa ada kesalahan redaksi. Kami menyebutkan Pemohon itu sebagai pasangan nomor 2 seharusnya nomor 3.
19
75.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Bisa sekarang renvoy di ruang sidang, di forum ini saja diperbaiki.
76.
KUASA HUKUM PEMOHON : YISLAM ALWINI Kalau bisa, memang dianggap nomor 3 yang tertulis itu, saya rasa tetap bisa dianggap. Terima kasih Ketua Majelis Hakim.
77.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi tidak, hanya salah ketik ya?
78.
KUASA HUKUM PEMOHON : YISLAM ALWINI Hanya salah ketik saja.
79.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Karena ini pegangan bagi KPU bagi Termohon untuk menjawab.
80.
KUASA HUKUM PEMOHON : YISLAM ALWINI Majelis Hakim, Pemohon? Mungkin akan kami perbaiki masalah seperti yang diungkapkan Majelis. Kami akan lebih memperjelas mengenai perhitungan serta yang lain-lain itu, kecurangan hanya sebagai pendukung saja bukan perhitungannya yang itu, seperti apa namanya, angkut truk orang dan bagaimana, ada pemilikan dan lain-lainnya. Hanya kecurangankecurangan saja tetapi perhitungannya tetap kita akan buktikan di dalam proses persidangan ini.
81.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, jadi nanti pada pembuktian jadi Anda mengklaim ini harus dikurangi sekian, loh kenapa kok ini harus dikurangi? Dan misalnya ada penggelembungan apakah betul itu suaranya ke Pemohon atau ke yang lain? Karena ada lima peserta. Jadi harus dibuktikan, baik Pemohon maupun Termohon, KPU juga harus sama-sama membuktikan mana yang benar, nanti Mahkamah yang akan memutuskannya. Jadi termasuk kami minta, jadi nanti kami akan kontak nanti peserta yang mungkin dimenangkan, akan dipengaruhi putusan ini. Kalau Termohon bisa bantu memanggilkan juga lebih baik di sidang, sebagai pihak terkait. Masih ada yang ingin disampaikan, Pemohon? Atau cukup hari ini? Termohon cukup? Menunggu sampai hari Senin?
20
82.
TERMOHON : Yang ditetapkan menang ada dalam ruangan sekarang, jadi nanti dia sudah dengar, ikut.
83.
KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Ya, jadi ini yang berhak bicara memang Pemohonnya, Termohonnya itu KPUnya. Jadi sekretaris KPU tidak termasuk komisioner, mendampingi boleh tapi tidak berhak untuk bicara. Nanti kuasa hukumnya saja. Kemudian nanti pihak terkait nanti hari Senin siap, boleh hadir sendiri, boleh kuasa hukum juga. Jadi sebetulnya Anda boleh duduk di sini tadi. Tapi, baik itu soal duduk saja, nanti resminya Anda duduk di depan sini sebagai pihak terkait. Sedangkan nanti sidang hari Senin, tanggal 17 pukul tiga sore, kita akan mendengarkan tanggapan dari pihak KPU, Termohon dulu, sebagai pihak yang digugat keputusannya. Kemudian juga akan kita lanjutkan dengan keterangan dari pihak terkait, kami beri kesempatan dan pemeriksaan bukti-bukti. Jadi nanti semua bukti, termasuk bukti surat yang belum ada nanti ditambahkan. Kemudian juga saksi. Baik, kalau Termohon ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan cukupkan sidang sampai kali ini karena pukul 16.00 juga ada sidang untuk perkara yang lain. Demikian, sidang pemeriksaan Perkara Nomor 37/PHPUD-VI/2008 dengan ini saya nyatakan di tutup.
KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 16.00 WIB
21