MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 26/PUU-VI/2008 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BAMBU DAN KABUPATEN BALANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)
JAKARTA
SENIN, 13 OKTOBER 2008
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 26/PUU-VI/2008 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bambu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 PEMOHON - H.G. Khairul Saleh (Kepala Daerah Kabupaten Banjar) ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Senin, 13 Oktober 2008, Pukul 10.00 – 10.35 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)
H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
Eddy Purwanto, S.H.
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
1
Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon : -
Safrin Noor, S.H. Hanafi, S.H.
Pendamping : -
M. Taufik. M. Hadin
2
SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB
1.
KETUA : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Baik, perkara pengujian Undang-Undang Nomor 26/PUU-VI/2008 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 1X
Pada hari ini perkara pengujian undang-undang dengan Nomor Perkara 26 ini adalah acara pemeriksaan pendahuluan terhadap satu permohonan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi ini. Terhadap permohonan ini apakah nanti ada saran atau pendapat dari panel yang menangani perkara ini terhadap permohonan itu tentu nanti akan menjadi catatan bagi kita. Baik, sebelumnya sebelum saya melanjutkan persidangan ini saya persilakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri dulu yang hadir di sini siapa, kami persilakan. 2.
KUASA HUKUM PEMOHON : SAFRIN NOOR, S.H. Terima kasih, Yang Mulia, Saya perkenalkan selaku kuasa dari Bupati Banjar, yang mengajukan permohonan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Saya mohon izin kepada Yang Mulia, sesuai Pasal 44 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, selain saya sendiri sebagai kuasa dalam acara pemeriksaan pendahuluan ini kami memohon izin kepada Yang Mulia saya didampingi oleh dua orang pendamping. Demikian Yang Mulia, terima kasih.
3.
KETUA : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Sebutkan indentitasnya Saudara karena dicatat nanti, yang hadir siapa kemudian yang mendampingi siapa begitu.
4.
KUASA HUKUM PEMOHON : SAFRIN NOOR, S.H. Baik Yang Mulia, yang hadir saya sendiri sebagai kuasa dari Bupati Banjar nama saya Safrin Noor, S.H. Kemudian pendamping yang kami mohonkan adalah Bapak Prof. Dr. F. Hadin Muhjat, S.H. dan Drs. M. Taufik.
3
Demikian, Yang Mulia. 5.
KETUA : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Yang pendamping dua-dua ini sebagai apa?
6.
KUASA HUKUM PEMOHON : SAFRIN NOOR, S.H. Beliau sebagai pencatat Pak.
7.
KETUA : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Oh, sebagai pencatat?
8.
KUASA HUKUM PEMOHON : SAFRIN NOOR, S.H. Ya, Pak.
9.
KETUA : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Bukan tim ahli begitu ya? Baik, setelah memperkenalkan diri karena memang harus memperkenalkan dirilah di persidangan itu lebih baik ya? Tidak kenal maka tak sayang kata pepatah lama. Yang berikutnya adalah saya persilakan kepada Saudara Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, pokok-pokoknya apakah masih seperti semula yang diregister ini atau ada hal-hal lain yang nanti juga disampaikan. Saya persilakan.
10.
KUASA HUKUM PEMOHON : SAFRIN NOOR, S.H. Terima kasih Yang Mulia, Pokok-pokok pengujian ini pada prinsipnya sama seperti yang sudah diregistrasi. Namun demikian dapat kami kemukakan kembali secara garis besar yang pertama adalah norma yang kami ajukan untuk diuji adalah Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 adalah perintah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu dalam ayat (1) berbunyi, “bahwa pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang”. Kemudian ayat (2)-nya, “undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud antara lain mencakup nama, cakupan wilayah batas, ibukota kabupaten, kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan, kemudian penunjukan pejabat kepala daerah, kemudian pengisian keanggotaan DPRD, kemudian pengalihan kepegawaian
4
pendanaan, peralatan, dan dokumen serta perangkat daerah”. Nah, di dalam Pasal 4 Undanng-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak menyebutkan atau mencantumkan atau mengatur batas daerah, maksud kami penegasan batas daerah dalam setiap pembentukan kabupaten/kota yang baru sebagai daerah pemekaran dari induk kabupaten/kota yang bersangkutan tidak menyangkut mengenai batas daerah sehingga pada intinya undangundang pembentukan setiap kabupaten termasuk di sini Kabupaten Tanah Bumbu itu melebihi dari perintah Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kemudian Yang Mulia, di dalam peraturan pemerintah yang baru lahir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di sana pada intinya juga diakui adanya pengakuan dari pemerintah pusat dalam hal ini menteri dalam negeri bahwa kewenangan untuk menetapkan suatu batas daerah dari hasil pemekaran setiap kabupaten/kota itu merupakan kewenangan gubernur provinsi masing-masing sebagaimana dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, demikian Yang Mulia. 11.
KETUA : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Sudah cukup ya? Tentang penjelasannya berkaitan dengan Pemohon, baik sebelum saya nanti mempersilakan kepada anggota Majelis Panel ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan permohonan yang Pemohon ajukan. Yang pertama ini setelah kami melihat ini ada beberapa hal yang perlu dicatat. Dalam pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi ini yang mengajukan permohonan ini adalah pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, betul? Karena yang mengajukan permohonan ini adalah pemerintah daerah, maka berdasarkan Pasal 25 huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, itu yang berhak mewakili daerah itu adalah kepala daerah. Jadi yang mengajukan permohonan ini adalah pemerintah daerah, badan hukum Publik ya. Pemerintah daerah diwakili oleh kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 yaitu Pasal 25 huruf F. Oleh karena itu di dalam proses pengajuan permohonan, di sini kan Saudara bisa melihat permohonan Saudara, di sini langsung, tanda tangan di bawah ini Safrin Noor dan seterusnya, kemudian Hanafi dan seterusnya, kemudian Siti Mahmudah, kemudian RR Dian Permatasari, berdasarkan surat kuasa khusus, jadi formatnya harus Saudara perbaiki. Juga bahwa yang mengajukan ini adalah pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh siapa bupatinya, sebut indentitasnya sebagaimana ketentuan UndangUndang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang permohonan ini. Identitas secara lengkap, baru nanti setelah itu kuasanya kalau memang mau kuasanya, jangan dibalik Pak, karena ini yang mempunyai hak atau legal standing itu adalah pemerintah daerah,
5
kan begitu Pak. Itu satu catatan saya yang perlu diperhatikan mengenai format. Yang kedua berkenaan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon bahwa Pemohon ini kan ingin mengajukan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan. Pasal 6 ayat (4) itu yang berkenaan dengan penetapan batas wilayah tetapi perlu juga diingat bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 itu didasari kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32. Nah, supaya kami ini yang sudah memakai kaca mata tebal juga tidak salah membaca, begitu lho Pak, riwayatnya juga mungkin perlu disebutkan di dalam permohonan itu, karena nanti tiba-tiba kok bertentangan dengan (Undang-Undang) 32 sementara dasar pembentukan daripada undang-undang yang lalu itu Undang-Undang Nomor 22, begitu lho Pak. Ini harus ada nyambunglah sedikit, itu dari alur ceritalah, begitu ya. Kemudian kalau kita melihat bahwa yang menjadi ujiannya adalah Pasal 6 ayat (4) tetapi kerugian Konstitusional ini Saudara juga menyinggung tentang Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang dibatalkan di Mahkamah Agung. Kalau menarik kepada Surat Keputusan Gubernur itu maka kerugian konstitusional itu ada pada gubernur yang membuat keputusan itu. Artinya kalau misalnya ingin itu dijadikan sebagai sesuatu yang juga menjadi high light atau background dari ceritanya pengujian ini tolong disebutkan kerugian Konstitusional Kab. Banjar itu apa? Kalau pembatalan SK itu yang rugi konstitusionalnya gubernur bukan bupatinya karena produk dia kan? Nah, ini yang berkaitan dengan—Kemudian selama kurang lebih 40 tahunan pelayanan aspek pemerintahan yang didalilkan oleh Pemohon di dalam permohonan ini juga menjadi sesuatu kerugian atau hak kerugian Konstitusional dari Pemerintah Kabupaten Banjar. Nah, secara formal yang ingin kami nyatakan kalau saya melihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu itu kan tidak berasal dari Kabupaten Banjar tetapi berasal dari Kabupaten Kota Baru. Ada sebagian wilayah Tanah Bumbu yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar tetapi secara formal di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 2 itu Kecamatan Sungai Pinang Desa Paramasan, Kecamatan Sungai Pinang kalau berdasarkan peta administratif yang dilampirkan di dalam, menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 2 itu tetap masuk wilayah Kabupaten Banjar. Jadi Bapak tolong dilihat undang-undang aslinya nanti bersama peta administrasi yang melampiri pembentukan kabupaten itu. Secara formal kami tidak melihat bahwa wilayah Kabupaten Banjar itu menjadi bagian dari Tanah Bumbu tetapi ada juga perbedaan antara sebutan atau konsideran di dalam SK Gubernur itu yang menyatakan desa, apa tadi namanya Pak, Desa Paramasan, tapi di situ disebut Desa Paramasan Bawah di dalam SK Gubernur. Di dalam peta administrasi lampiran Undang-Undang Nomor 2 itu hanya disebutkan Desa
6
Paramasan Kecamatan Sungai Pinang. Apakah berbeda Desa Paramasan dengan Paramasan Bawah? Ini juga menjadi penting karena ini berbatasan, Pak. Kalau memang berbeda itu kan apakah Paramasannya masuk di Banjar apakah Parmasan bawahnya masuk di Tanah Bumbu, nah ini yang kita tidak tahu, tolong juga itu apakah memang SK Gubernurnya yang salah atau peta administrasinya yang salah? Tapi jelas di dalam undang-undang nya di dalam Pasal 4 pun tentang batas wilayah pembentukan Tanah Bumbu itu tidak menyebutkan Kecamatan Pisangan itu menjadi bagian dari Tanah Bumbu, tetap itu menjadi bagian Kabupaten Banjar, ini beberapa hal yang saya kira perlu menjadi penjelasan di dalam permohonan ini. Kemudian sedikit lagi, apa benar ini, tetapi terserah kepada Saudara ya, Saudara mengutip Pasal 18 ayat (4), (5) dan (7) UndangUndang Dasar 1945 dengan mengatakan bahwa mengatur tentang tugas pembantuan, coba Saudara baca ya, saya membaca permohonan saja ini. Permohonan pengujian menyalahi Kewenangan Konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 18 ayat (4), ayat (5) kedudukan atau legal standing paragraf ketiga dari atas, berdasarkan Pasal 18 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) UUD 1945 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ini menurut saya apa benar, karena Pasal 18 ayat (5) itu mengatur mengenai Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, karena menurut saya ketentuan itu, Pasal 18 ayat (4) itu mengatur Gubernur, Bupati, Walikota, Bapak lihatlah Undang-Undang Dasar ya. Masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, ayat (5) nya mengenai urusan pemerintahan otonomi luas, otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Kemudian ayat (7) nya adalah susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan di daerah, apakah bukan ayat (6)? Kalau menurut pengertian yang Saudara dalilkan ini justru saya melihat di Pasal 6. Kemudian ini juga ada kalimat yang mengganggu di bawahnya, penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintah daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya secara lebih luasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik daerah masing-masing kecuali untuk urusan pemerintahan pemerintahan yang menyatakan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat. Saudara quote ini Sekjen MPR RI, 206 halaman 81. Karena ini norma Undang-Undang Dasar, apa yang di bawah ini penjelasan dari Undang-Undang Dasar atau dari mana? Ini perlu menurut saya, supaya jelas ini permohonan. Karena Surat Keputusan Gubernur itupun itu didasari kepada Pasal 13 ayat (1) huruf c dan huruf m konsiderannya. Pasal 13 ayat (1) huruf c dan huruf m itu yang satu
7
tentang ketertiban, yang satu tentang penyelenggaraan pemerintahan, public service maksudnya. Itu rujukan dari surat keputusan gubernur itu. Jadi beberapa hal yang saya sebutkan tadi tolong Saudara perbaiki. Kalau soal bahwa kewenangan membentuk Perda dan segala macam ya betul bisa seluas-luasnya, itulah fungsi dari otonomi daerah tetapi tetap harus tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, itu prinsipnya. Saya kira dari saya itu, Ibu Maria atau Pak Sodiki kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan? Ibu Maria dulu? Silakan. 12.
HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H. Terima kasih. Saya melihat di sini bahwa sebetulnya kalau ada permohonan seperti ini, mengaitkan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan yang lain, semestinya dibuat kronologis terlebih dahulu, jadi orang mengalir melihatnya di sini. Ini juga terlihat dalam alat bukti. Alat bukti di sini langsung Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, kemudian Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2005, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, ini sebetulnya harus diletakkan secara kronologis. Jadi kemudian di dalam membuat satu permohonan pengujian ini juga dari awal adanya UndangUndang Tahun 2007 dulu dan seterusnya sehingga terlihat jelas bagaimana sejarah dari permohonan ini. Kemudian alat bukti. Di sini ada alat bukti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan. Walaupun yang diujikan Pasal 6 ayat (4), tapi mohon alat bukti itu lengkap oleh karena satu undang-undang, satu peraturan itu tentu berkaitan dari awal sampai akhirnya. Jadi konsiderannya apa, ketentuan umumnya apa, nanti kemudian di belakangnya mungkin ada ketentuan peralihan dan penutup yang ada kaitannya dengan pasal yang diajukan. Demikian juga dengan UndangUndang Nomor 32 di sini hanya dikutip Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 dan Pasal 194 sampai 199. Padalah Pasal 1 ayat (4) itu mengacu pada Pasal 2 ayat (1). Jadi kalau yang diajukan ini tidak lengkap, maka yang diacu yang mana? Kemudian saya melihat di sini, apakah betul pengajuan pengujian ini kalau di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 ini diajukan kemudian dipertentangkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kalau kita melihat pada kronologis peraturan ini, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 ini dibentuknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Walaupun mungkin dalam rumusan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ada yang sama dengan Undang-Undang Nomor 32. Jadi kalau Anda tidak melihat Undang-Undang Nomor 22, tidak dimasukkan sama sekali dan tidak ini, ini menjadi suatu hal yang rancu. Dan saya
8
melihat pada pokok pengujian Nomor 3.2 kok ini dikatakan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2003 adalah perintah Pasal (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, apakah ini betul? Karena undang-undang yang memerintah itu justru yang ke luar belakangan. Dan mungkin satu yang Anda belum kemukakan tadi di dalam pengajuan ini Anda menyebut tadi PP Tahun 2007. Di mana PP Tahun 2007 ini belum ada di dalam pengajuan permohonan ini, saya rasa itu. 13.
KETUA : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Dicatat dulu ya, kemudian Bapak Sodiki saya persilakan Pak.
14.
HAKIM : Prof. Dr. H. ACHMAD SODIKI, S.H. Apakah Saudara bisa menunjukkan suatu proses penetapan batas antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Banjar yang ditandatangani bersama? Batas itu kedua belah pihak telah menandatangani. Kalau itu memang ada berita acaranya tentunya sebaiknya dilampirkan. Sehingga klaim Saudara itu klaim yang atas dasar kesepakatan yang sudah disepakati dan proses itu menjadi wewenang menteri dalam negeri ketika menetapkan batas-batas itu, tolong nanti dilengkapi juga. Yang perlu Saudara pikirkan kembali ialah bahwa seperti yang tadi telah disampaikan yaitu redaksi bahwa Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 itu melebihi perintah Pasal 4 ayat (2) UndangUndang 32 Tahun 2004 dan bertentangan dengan Pasal 13 dan Pasal 198 Undang-Undang 32 Tahun 2004. Ini menimbulkan satu pertanyaan, apakah suatu ketentuan perundang-undangan ini, apakah UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 itu lebih tinggi derajatnya dari UndangUndang Nomor 2 Tahun 2003? Sehingga Saudara menyatakan itu bersimpangan. Kalau harus menurut itu logikanya ada ketentuan undang-undang yang lebih tinggi dan ada ketentuan undang-undang yang lebih rendah. Ada yang bisa menyimpangi itu sebetulnya adalah ketentuan undang-undang yang lebih tinggi atau yang sederajat. Orang nanti mengira redaksinya yang lebih bisa dipahami bersama. Menurut hukum tentunya suatu ketentuan undang-undang hanya dapat disimpangi oleh undang-undang yang sederajat. Ini barangkali supaya Anda bisa lebih jelas menyusun redaksinya. Dan juga tolong dilihat bahwa ada Pasal 4 ayat (2) itu tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus. Sedangkan Pasal 13 itu kan bukan masalah itu, itu tentang fungsi-fungsi wewenang daerah itukan heading-nya bukan itu. Kalau dua heading itu disamakan nanti tentunya tidak benar. Saya kira cukup Pak.
9
15.
KETUA : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Terima kasih Pak Sodiki dan Bu Maria, beberapa hal tadi sudah dicatat? ada argumentasi yang akan Saudara sampaikan terhadap saransaran yang disampaikan oleh panel ini tadi ? Saya persilakan.
16.
KUASA HUKUM PEMOHON : SAFRIN NOOR, S.H. Terima kasih Yang Mulia. Sesuai arahan dan nasihat dari Majelis, kami Pemohon akan segera memperbaiki dan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Majelis . Terima kasih.
17.
KETUA : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Baik, kalau Saudara akan memperbaiki ini, saya kira kita berikan waktu satu minggu ya? Nanti satu minggu sudah apa, kita—artinya seminggu berikutnya kita akan menetapkan persidangan lagi, kita bisa panggil, tetapi sebelum habis waktu satu minggu itu perbaikannya sudah sampai di Mahkamah Konstitusi. Karena nanti kalau misalnya dalam persidangan berikutnya setelah perbaikan, bisa saja persidangan berikut itu tidak panel lagi tetapi mungkin langsung di pleno. Yang penting adalah hal-hal yang berkenaan dengan saran tadi Saudara perbaiki kembali permohonannya dengan memperjelas, baik yang berkenaan dengan legal standing-nya, baik yang berkenaan dengan kerugian konstitusional nya, baik yang berkenaan dengan pertentangan antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Kalau antar undangundang itu tidak kewenangan kita di sini, tetapi undang-undang dengan Undang-Undang Dasar sehingga merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Nah, kemudian saya mengingatkan apakah dari posisi legal standing Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar itu yang mengalami kerugian konstitusional, karena dalam gugatannya itu kadang juga menyinggung soal putusan MA, kadang juga menyinggung soal batas wilayah. Kalau misalnya, kalau MA itu ya yang rugi itu gubernur, kan begitu, karena putusannya yang dibatalkan. Kemudian kalau dia berkaitan dengan Pasal 6 ayat (4) itu tolong juga dilihat batas administrasi atau batas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan undang-undang itu, betul tidak itu masuk atau mengambil sebagian wilayah Kabupaten Banjar, sehingga jelas legal standing nya, kerugian konstitusional-nya, undang-undang dengan Undang-Undang Dasar-nya yang rugi. Bisa dipahami ya Pak, Jadi saya berharap sebelum satu minggu perbaikannya sudah sampai di sini. Ini Bapak pulang lagi ke Banjar? pulang? Ya perbaiki saja
10
di sini, biar ongkosnya tidak mahal kan begitu, ya menginap di sini, kalau perlu ya mengundang para pakar yang ada di Jakarta lebih banyak mungkin, dikirim dengan memperbaiki biar bisa cepat, setelah itu baru pulang, sesudah itu sidang lagi. Baik, dengan demikian Sidang Pengujian dalam perkara UndangUndang Nomor 2 Tahun 2003 saya nyatakan ditutup.
KETUK PALU 1X
SIDANG DITUTUP PUKUL 10.35 WIB
11