MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 28/PHPU.D-VI/2008 PERIHAL PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA
ACARA PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERKARA DAN JAWABAN TERMOHON DAN MENDENGARKAN SAKSI DARI PEMOHON (III)
JAKARTA
KAMIS, 13 NOVEMBER 2008
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 28/PHPU.D-VI/2008 PERIHAL Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala. PEMOHON 1. 2. 3. 4.
Drs. Kasman Lassa, S.H. Ahmad Ariefianto Abubakar Aljufrie, S.E. Taufik. M. Burhan, S.Pd., M.Si.
TERMOHON 1. KPUD Kab Donggala ACARA Pemeriksaan Perbaikan Perkara dan Jawaban Termohon, Mendengarkan Saksi dari Termohon (III) Kamis, 13 November 2008, Pukul 16.05 – 16.47 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)
Maruarar Siahaan, S.H. Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum Ahmad Sodiki, S.H.
Ida Ria Tambunan, S.H.
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
1
Pihak yang Hadir: Pemohon : - Ahmad Ariefianto - Drs. Kasman Lassa, S.H. Kuasa Hukum Pemohon : -
Khairun Daud
Kuasa Hukum Termohon (KPUD Kabupaten Donggala): -
Arifin Musa, S.H. Muchtar, S.H. Hartawan, S.H
Pihak Terkait (Panwaslu Kabupaten Donggala) -
Rais Ali Lamang (Ketua Panwaslu Kabupaten Donggala)
2
SIDANG DIBUKA PUKUL 16.05 WIB
1.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Baik Saudara-Saudara sidang lanjutan Perkara Nomor 28/PHPU.DVI/2008 kita buka dan kita nyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 1X Untuk berita acara saya persilakan siapa yang hadir sekarang dari Pemohon.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON : KHAIRUN DAUD
Assalamu’alaikum wr.wb.
Bapak-Bapak Majelis Hakim yang kami hormati dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa Bapak Kasman Lassa yang pemberi kuasa kebetulan kandidat bupati pada saat itu hadir sekarang ini dalam rangkaian menghadiri persidangan dalam hal ini kami sebagai kuasa hukum barangkali dapat diperkenankan untuk sebagai pendamping. 3.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Bukan kuasa hukum kan? Sudah dicabut kan?
4.
KUASA HUKUM PEMOHON : KHAIRUN DAUD Dalam hal ini keberatan kami adalah mewakili tapi dengan hormat merubah status mewakili menjadi pendamping.
5.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya boleh-boleh saja judul-judulan itu, tapi yang Jasrini?
6.
KUASA HUKUM PEMOHON : KHAIRUN DAUD Masih sakit.
7.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Abu Bakar Jufri kuasa dari Person maupun kuasa tidak hadir ya? Dari Termohon siapa saja yang hadir hari ini?
3
8.
KUASA HUKUM TERMOHON (KPUD DONGGALA) : ARIFIN MUSA. Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, persidangan hari ini dari KPUD Donggala sebagai Termohon hadir kuasa hukumnya bertiga kami Arifin Musa, Muchtar dan Hartawan Topo, S.H. dan selain itu dihadiri beberapa anggota 2 KPUD Donggala pada persidangan kali ini, terima kasih majelis.
9.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Anggota ya? Baiklah Saudara Pemohon perbaikan ini sudah dilaksanakan dan sudah diterima oleh MK dan karena tidak banyak saya kira bisa dibacakan hari ini silakan
10.
PEMOHON : Drs. KASMAN LASSA, S.H.
Bismillahirrahmanirohim, assalmu’alaikum wr.wb.
Yang saya hormati Bapak Majelis Hakim yang kami hormati, Bapak-Bapak Termohon dari KPU maupun Panwaslu Kabupaten serta kepada Bapak juru sumpah, Panitera dan rekan-rekan yang saya hormati saya cintai. Pertama-tama perkenankanlah pada kesempatan kali ini menyampaikan dan sekaligus memperkenalkan nama saya Kasman Lassa yang pada sidang pertama tidak sempat hadir dan hari saya bersamasama kita untuk menyampaikan gugatan permohonan atas keberatan hasil Pemilukada KPUD Donggala, yang pada kesempatan kali ini langsung saya bacakan pada persoalan yang substansi, mengenai yang kami sampaikan kami ajukan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Donggala dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwas Kabupaten Donggala selaku Termohon dan ikut Termohon yang kami sampaikan mengenai surat penerbitan Keputusan KPU Nomor 28/168/KPU-KWK/2008 perihal Penetapan Pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009 tahun 2014 serta dasar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menetapkan Kabupaten Sigi sebagai wajib pilih pada Pemilu Kabupaten Donggala pada tanggal 16 oktober 2008. Mengenai duduk persoalannya atau duduk perkaranya adalah bahwa Termohon dalam kapasitasnya tersebut di atas telah menerbitkan surat keputusan tanggal 28 oktober 2008 dengan Nomor 278/168/KPUKWK/2008 perihal Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009-Tahun 2014. Diawali dengan berbagai kelemahan konsideran rekomendasi yang ditengarai penuh dengan pelanggaran/penyimpangan ketentuan dari berbagai peraturan termasuk produk hukum yang dibuat oleh Termohon yang mestinya ditaati tidak tertutup kemungkinan adanya konspirasi
4
buruk yang wajar untuk dijadikan tolak ukur sebab akibat telah sudah terpenuhinya syarat batal produk hukum yang ditimbulkannya dengan mengacu pertama kepada pertama sebagai dasar aspek normatifnya surat KPU Nomor 271/15/VII Tahun 2008 perihal keikutsertaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi dalam hal ini kabupaten pemekaran, bukti P-2 bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilu Kepala Daerah dengan mengacu kepada surat tersebut karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mendasar karena adanya pengakuan/penyampaian lisan dari Ketua KPUD Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Daud Laratu, yang menyatakan surat Nomor 270/1641/KPU tanggal 3 Juli 2008 yang menyatakan surat tersebut yang terjadi rapat dengar pendapat antar KPU dengan Komisi II DPR RI tanggal 8 Juli 2008 mengenai pemekaran 12 kabupaten/kota yang disahkan oleh DP-RRI dan seterusnya. Berdasarkan penelusuran kami disekretariat Komisi II DPR-RI dengan menemui Saudara Rahman Suraji Kasubbag Persidangan pada tanggal 8 Juli 2008 tidak ada rapat dengar pendapat antara KPU dengan Komisi II DPR RI yang terjadi adalah tanggal 2 Juli 2008 yang membahas persiapan Pemilu Legislatiif 2009, berikut pembahasan anggarannya. Bahwa di surat in casu juga berbunyi salah satu pasal Rancangan Undang-Undang tersebut mengatur juga tentang pengisian jabatan bupati dan wakil wali kota definitif selambat-lambatnya 2 tahun sejak disahkan, sedangkan pada kabupaten/kota pemekaran sebelumnya hanya diberi waktu selambat-lambat 1 tahun, sehingga landasan hukum sejak in casu tidak mengikat demi hukum karena mengacu pada Undang-Undang belaka. Bahwa pada poin 1,2,3 ada panduan pelaksanaan pemilihan legislatif hal ini dapat diterima namun untuk dipergunakan sebagai panduan Pemilukada, sebagaimana yang dimaksud point 4 surat in casu sangat janggal dimana secara umum telah lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tanggal 21 juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah, bukti P-1 yang dinyatakan berlaku setelah tanggal diundangkan yakni tanggal 21 Juli 2008 maka pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, seyogianya Pemohon tidak lagi mengikutsertakan masyarakat yang mendiami 15 kecamatan Kabupaten Sigi pemekaran dengan mengacu kepada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 dimana sudah jelas dengan terbentuknya Kabupaten Sigi, wilayah Kabupaten Donggala dikurangi wilayah Kabupaten Sigi dengan pengertian masyarakat yang tinggal di 15 wilayah kecamatan yang mendiami Kabupaten Sigi tidak perlu ikut memilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala. Bahwa pada Pasal 9 telah jelas menerangkan bahwa dalam waktu yang sudah dapat dipastikan setidaknya pada bulan Januari 2009 telah dilantik penjabat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi sedangkan di
5
sisi lain pelantikan bupati terpilih Kabupaten Donggala hasil Pemilukada baru akan dilaksanakan pada tanggal 8 April 2009, sehingga sangat naïf jika Bupati Kepala Daerah Donggala harus dipilih oleh rakyat selain dari kabupaten Kabupaten Donggala juga juga dari masyarakat Kabupaten Sigi. Artinya dua kabupaten memilih satu bupati. Bahwa pada Pasal 21 dan Pasal 23 lebih lagi memperjelas dan dipertegas apa yang dijabarkan dalam Pasal 9 di atas dan dengan menalari pembuatan undang-undang ini maka apa yang dilakukan oleh Termohon dalam melaksanakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengikutsertakan pemilih dari wilayah Kabupaten Sigi dalam Pemilukada adalah merupakan kesengajaan dan atau konspirasi yang berujung pada kerugian diberbagai aspek sehingga dengan rasa kepatutan saja sudahlah kita dapat menerima bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon telah melanggar rasa kepatutan sekalipun, sehingga keputusan yang diambilnya perlu pelurusannya oleh Termohon untuk menghindari dari syarat batalnya Surat Keputusan pada tanggal 28 Oktober 2008 Nomor 278/168/KPU-KWK/2008 perihal Penetapan Pemenang Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009-2014 Bukti P.3 ada ditangan Termohon. Bahwa dari pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang diawali dengan hal di atas ternyata dari jumlah total pemilih tetap sebanyak 3.339 jiwa termasuk jumlah pemilih dari Kabupaten Sigi diperoleh hasil sebagai berikut; total suara sah dengan mengikutsertakan pemilih dari Kabupaten Sigi sebanyak 239.423 suara total, suara tidak sah sebanyak 4.414, suara total suara yang tidak memilih 6906. Seandainya tidak dilakukan perhitungan memasukkan pemilih dari Kabupaten Sigi maka keadaan perhitungan total suara sah sebesar 133.791 suara, dengan perolehan suara dari masing-masing kandidat sebagai berikut : 1. pasangan Maulidin Labalo sebanyak 26.340 suara 2. pasangan Habir sebanyak 26.505 suara 3. pasangan Latuwajarmamauna sebanyak 10.339 suara 4. pasangan Safrullah sebanyak 12.953 suara 5. pasangan Abubakar sebanyak 12.139 suara 6. pasangan Kasman Lassa sebanyak 26.494 suara dan terakhir 7. Suadin Suaebo sebanyak 14.908 suara. Catatan, bukti P.4 data perolehan suara riil sampai saat ini masih ada di tangan Termohon. Bahwa khususnya Pemohon serta para kandidat dan lain bahkan tidak tertutup kemungkinannya masyarakat Kabupaten Donggala wilayah Banawa dan Pantai barat sedikit banyaknya telah ikut dirugikan oleh keputusan Termohon dengan tidak diikutsertakannya masyarakat Kabupaten Sigi berarti biaya akibat yang ditimbulkan nya penyelenggaraan Pemilukada tidak perlu dana APBD Kabupaten Donggala sebesar 14 milyar 500 juta rupiah. Bahwa penyimpangan prosedur dan tidak optimalnya kinerja Termohon dalam penyelenggaraan
6
Pemilukada sejak awalnya adalah sebab akibat kelengahan Termohon/Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Donggala dari alasan-alasan hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dan dengan tidak bermaksud mendaulat temuan dan apalagi kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perselisihan Pemilukada ini Pomohon Majelis berkenan menjatuhkan putusan dan amarnya adalah sebagai berikut : 1. menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruh dan seutuhnya 2. membatalkan keputusan KPUD Kabupaten Donggala 278/168/KPUKWK/2008 pada tanggal 28 Oktober 2008 tentang penetapan pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tahun 2009-2014 3. membatalkan seluruh seluruh proses Pemilukada Kabupaten Donggala karena penggunaan landasan hukum yang salah oleh Termohon dan atau memerintahkan Termohon untuk melaksanakan perhitungan kembali hasil perhitungan hasil Pemilukada dengan tidak memasukkan dan mengikutsertakan di 15 kecamatan pada wilayah Kabupaten Sigi atau kabupaten Sigi sebagai pemilih, dan yang terakhir memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pilkada lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusannya yang adil, alur dan patut terima kasih. Hormat kami Pemohon. 11.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Baik, terima kasih Saudara Pemohon, Saudara Termohon KPUD sudah menerima salinan atau belum? Baiklah jadi kami beri kesempatan kalau ada jawaban atau tanggapan Saudara kami beri waktu.
12.
KUASA HUKUM TERMOHON (KPUD KAB DONGGALA) : ARIFIN MUSA Terima kasih Majelis yang Mulia, Pada kesempatan ini secara tertulis akan kami sampaikan pada Majelis Hakim Konstitusi, mengawali persidangan kali ini untuk memberikan tanggapan atas hal-hal pokok terhadap permohonan Pemohon, maka kami sedikit memberikan tambahan dalam awal persidangan ini, mencermati permohonan Termohon kami melihat maka ada dua konstruksi hukum oleh Pemohon. Yang pertama tentang status kependudukan kabupaten Sigi Biromaro dikaitkan dengan keberadaan UU Nomor 27 Tahun 2008. Karena ada keterkaitan UU Nomor 27 itu sendiri dengan status kependudukan baik de jure maupun de facto atas
7
masyarakat Sigi Biromaro maka kami melihat ini adalah suatu domain tersendiri dalam pemeriksaan di muka persidangan MK. Tanggapan yang kedua, bahwa persoalan yang hari ini adalah persoalan penetapan hasil Pilkada tentang pemenangan pemenang dan itu masuk dalam domain pemeriksaan perkara hari ini, apa sebab kami katakan? Tentang status kependudukan masyarakat Sigi Biromaro dikaitkan dengan UU No.27 Tahun 2008 karena pada sampai Pilkada Kabupaten Donggala itu semua aparat, semua satuan kerja pemerintah daerah yang diatur dan diamanatkan dalam UU No.27 itu belum ada di kabupaten Sigi, kita kaitkan dengan ketentuan Pasal 9 UU.No.27 tahun 2008 itu sendiri, kami sendiri belum bisa menentukan apakah Kabupaten Sigi Biromaro itu sudah sebagai suatu daerah otonom yang nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu kami mencermati tanggapan permohonan Pemohon bahwa di dalam urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam ketentuan UU No.27 Tahun 2008 bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam urusan pemerintahan daerah itu dalam hal itu pelayanan kependudukan dan catatan sipil, lembaga satuan kerja perangkat daerah khusus untuk melaksanakan amanat undang-undang ini belum ada di kabupaten Sigi Majelis. Satuan kerja ini belum ada di Kabupaten Sigi, oleh karena itu kami masih perlu mencermati secara de facto barangkali adalah benar masyarakat Kabupaten Sigi itu masih masuk masyarakat sesuai dengan aturan dalam undang-undang tapi secara de jure saya kira itu masih menjadi pertanyaan dan itu masih menjadi pertimbangan Majelis Yang Mulia, apakah secara de jure masyarakat Sigi sudah memang masuk dalam Kabupaten Sidomaru itu sendiri. Jadi kami berpendapat dalam menanggapi permohonan Pemohon itu sendiri, kami lihat adalah suatu permohonan yang kabur, yang obscuur libels karena mencampur adukkan antara dua domain, domain Undang-Undang Nomor 27 itu sendiri dan domain Pilkada itu sendiri. Untuk sementara Majelis Yang Mulia itu yang dapat kami memberikan tanggapan, mungkin ada rekan kami yang di sebelah. Terima kasih Majelis. 13.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Langsung saja.
14.
TERMOHON : RAIS ALI LAMANG DONGGALA
(KETUA PANWASLU KAB.
Mohon izin Majelis.
Assalamu’alaikum wr.wb. dan selamat sore.
8
Kami dari Panwaslu Kabupaten Donggala, sebelum dilanjut sidangnya, kami menginginkan kejelasan tentang status Panwaslu Kabupaten Donggala dalam surat perbaikan pihak Pemohon. Yang kedua Panwaslu belum menerima perbaikan permohonan pihak Pemohon, terima kasih Pak. 15.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Kalau belum terima serahkan saja sekarang, karena ini harus sidang cepat. Begini saja, nanti KPU telah memberikan jawaban hanya tentang Kabupaten Sigi, itu satu segi. Kita sekarang mau menyelesaikan tuntas ini, sebab Pemohon ini akan membuktikan nanti kalau dikeluarkan pemilih Kabupaten Sigi dan itu menjadi pendirian, maka sekarang bagaimana menurut perhitungan Saudara seandainya itu benar? Apakah memang dia pemenang, kan begitu. Apakah perlu dijawab ataukah tidak mau menjawab. Kalau tidak mau menjawab kita maju pembuktian, begitu. Jadi tidak perlu memisahkan ini, ini, mungkin di dalam problematiknya ya tetapi persidangan ini akan melakukan persidangan terus, bagaimana?
16.
KUASA HUKUM TERMOHON (KPUD KAB DONGGALA) : ARIFIN MUSA Majelis, untuk mencermati permohonan Pemohon tentang penetapan hasil Pilkada itu memang pihak KPU akan menyerahkan buktibukti di persidangan ini dan jawabannya juga akan disampaikan bersama-sama dengan alat alat bukti yang ada.
17.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Jadi sebenarnya kita inginkan karena persidangan ini kan sudah kita undur pada hari ini. Intinya kan Saudara sudah menerima permohonan ini pada yang lalu. Perbaikan-perbaikan itu meskipun untuk format perkara di Mahkamah Konstitusi penting mendudukkan kedudukan hukumnya, tetapi problematiknya kan sebenarnya Saudara sudah bisa jawab. Apakah benar ada yang disebutkan ini semua, termasuk yang disebutkan di dalam permohonan sebelum diperbaharui. Jadi bukan hanya masalah Kabupaten Sigi, tetapi bahwa dia hanya menyebutkan Kabupaten Sigi, itu monggo saja. Atau tidak dijawab, bagaimana?
9
18.
KUASA HUKUM TERMOHON (KPUD KAB DONGGALA) : ARIFIN MUSA Majelis, barangkali saya kira kami akan tetap meminta waktu dulu, barangkali kalau ada kesempatan untuk (...)
19.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Kalau begitu nanti saja ditanggapi pada waktu (...). Kemudian di copy nanti, siapkan saja. Saudara Panwaslu. Kan meskipun ada perubahan tetapi intinya, apa ada pendapat Saudara tentang itu, karena itu sudah dikemukakan juga dalam permohonan terdahulu, silakan.
20.
TERMOHON : ANGGOTA PANWASLU KAB DONGGALA Terima Bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat. Berkaitan dengan Panwaslu Pilkada Kabupaten Donggala selaku turut Termohon di dalam permohonan ini, kami sampaikan pendapat kami, tanggapan kami, bahwa pertama berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, salah satunya demikian diatur bahwa yang dapat menjadi Termohon adalah penyelenggara pemilihan umum karena dalam hal ini kami adalah Pengawas Pemilihan Umum—Panwaslu, kami mohon agar segala permohonan yang berkaitan dengan Panwaslu tidak dapat diterima. Demikian tanggapan pendapat kami.
21.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Itu kita catat saja dulu ya, ini kan sudah ditentukan oleh Pemohon begitu, tetapi sekarang Majelis karena jabatannya ingin meminta keterangan kepada Saudara. Mengenai posisi Kabupaten Sigli setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008. Panwaslu pernah tidak membicarakan itu sebagai bagian tersendiri dengan KPUD atau menganggap itu sah tidak masuk penduduk Kabupaten Sigi untuk ikut memilih Bupati Kabupaten Donggala, ya silakan.
22.
TERMOHON : RAIS ALI LAMANG (KETUA PANWASLUKAB DONGGALA) Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia. Kami mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 27 tentang Pemekaran Sigi Dilimaru itu kami terima setelah adanya penetapan baru juga kami terima itu kami juga dapatkan Undang-Undang Nomor 27 Thun 2008 tentang Pemekaran Sigi Sidimaru.
10
Yang kedua, masalah surat dari KPU 2371/15/VII/2008 itu kami dapatkan tanggal 28 (...) 23.
Pusat
Nomor
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Tanggal 28
24.
KUASA HUKUM TERMOHON (KPUD KAB DONGGALA) : ARIFIN MUSA 28 Oktober
25.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. 28 Oktober 2008 ini ya.
26.
KUASA HUKUM TERMOHON (KPUD KAB DONGGALA) : ARIFIN MUSA Ya, setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah hari dan tanggal pemungutan suara pada tanggal 16 Oktober 2008. Terima kasih Pak.
27.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Saya kira sebelum saya serahkan untuk pembuktian nanti Pemohon, seandainya sekarang tahu, dengan undang-undang itu pendirian Panwaslu dan KPUD apakah penduduk Kabupaten Sigi itu merupakan pemilih yang sah untuk memilih Kabupaten Donggala itu nanti bisa dijawab nanti, bisa dijawab tidak, bisa dibuktikan sebaliknya, iya kan? Sudah paham, jadi jangan terjebak, jadi saya tidak ingin Saudara nanti mengemukakan pendapat yang belum dirundingkan secara spontan begitu karena itu berbahaya. Jadi KPUD juga harus membuat pendirian tentang itu. Saudara Pemohon, saya kira kita sudah sampai ini tanpa mendengar lebih lanjut lagi sampai pada tahap pembuktian. Pertama yang harus Saudara buktikan apakah undang-undang itu akan mengeluarkan penduduk Kabupaten Sigi sebagai tidak memiliki hak pilih terhadap Bupati Kabupaten Gonggala. Yang kedua, seandainya itu dikeluarkan, berapa Saudara peroleh suara sehingga Saudara bisa mengklaim sebagai pemenang Kabupaten Donggala ini secara sah dan karena itu meminta Keputusan KPUD dibatalkan. Ini alat-alat pembuktian yang harus Saudara tempuh. Kita sekarang, tentu Saudara tidak ada membawa bukti lain ya atau buktibukti lain atau sekaligus saja nanti. Kira-kira apa rencana Saudara nanti
11
dalam pembuktian, supaya kita bisa merancang pengunduran ini, silakan. 28.
PEMOHON : Drs. KASMAN LASSA, S.H. Jadi, terima kasih Bapak Majelis Hakim yang saya hormati. Mencermati dari apa yang disampaikan oleh Saudara Termohon tentang status kependudukan maupun ada dua domain yang perlu menjadi perhatian, kemudian bahwa Kabupaten Sigi itu belum termasuk, belum di indikasikan sebagai kabupaten yang ini, karena belum memiliki pemerintahan. Sebetulnya di dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2008 yang di sahkan pada tanggal 21 Juli tahun 2008 kemudian diundangkan ke dalam lembaran negara juga tanggal 21 Juli 2008., sebenarnya pada saat itu kabupaten itu sudah resmi, apalagi dibuktikan dengan tanggal 16 September tahun 2008 sebuah radiogram, surat dari radio dari Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Donggala incumbent pada saat itu Menteri Dalam Negeri menugaskan kepada gubernur untuk memutus asisten satu, kantor gubernur, biro pemerintahan, kantor gubernur, Kabag Protokol, kantor gubernur plus bupati menugaskan kepada asisten satu Kabupaten Apem, Kepala Bagian Tapemnya dan protokolnya untuk hadir di Jakarta, di ruang kerja Dirjen Otonomi Daerah mengikuti rapat membahas persiapan pemekaran, membahas persiapan peresmian dan pelantikan pejabat Kabupaten Sigi. Itu tanggal 16 September tahun 2008. terus suratnya tiba di kantor gubernur itu tanggal 19 September, sudah tiga hari rapat digelar di ruang kerja Dirjen Otonomi Daerah baru surat datang di tangan gubernur, sehingga gubernur mendisposisikan. Sudah sangat terlambat sekali surat ini begitu. Lalu persoalannya kemana surat itu. Jadi sebenarnya Menteri Dalam Negeri sebagai lembaga yang berwenang melakukan ini memang mengikuti daripada alur undang undang yang dikeluarkan tanggal 21 itu. Karena Pasal 2 bagian pertama dari undang undang itu mengatakan bahwa terbentuknya kabupaten Sigi itu adalah tanggal 21 Juli, sejak di sahkan. Jadi bukan undang undang yang dipersoalkan, tidak ada sama sekali itu, yang kita dipersoalkan, tetapi ke ikutsertaan masyarakat yang sudah nyata sebuah kabupaten kok di ikutsertakan menjadi peserta Pemilu Pilkada Kepala Daerah Kabupaten Donggala. Yang ketiga, Pasal 3 di bagian ketiga itulah bahwa ada 15 wilayah kecamatan yang ikut dalam tergabung dalam Kabupaten Sigi. Nah, kemudian harus kita pahami bahwa dengan perangkat ini dalam bab terakhir dikatakan bahwa apabila misalnya ada terkait di dalam Pasal 9 dia katakan bahwa atau paling lambat 6 bulan setelah di sahkan undang undang itu, jadi paling lambat atau selambat-lambatnya 6 bulan setelah disahkan undang undang itu maka dibentuklah Bupati Caretaker atau diresmikan pejabatnya kemudian diaturlah lembaganya, pembentukan lembaganya, pembentukan dan sebagainya, pengalihan keuangan,
12
pengalihan aset dan sebagainya. Selambat-lambatnya 6 bulan, jadi bisa saja tiga hari setelah di sahkan boleh dilakukan. 29.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, jadi cukup itu Saudara Pemohon ya, tetapi itulah bagian dari pembuktian dari Saudara.
30.
PEMOHON : Drs. KASMAN LASSA, S.H. Ya, bagian dari pembuktian.
31.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H Ya, sekarang saya mau bertanya apa alat bukti atau metode yang Saudara kemukakan, itu Saudara persiapkan. Supaya kita bisa merancang pengunduran, karena di sini kan banyak banyak sidang, kita akan melihat taksiran atau estimasi waktunya.
32.
PEMOHON : Drs. KASMAN LASSA, S.H. Ya, jadi yang terkait dengan undang-undang, ya, selain dari itu ada satu radiogram
33.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya.
34.
PEMOHON : Drs. KASMAN LASSA, S.H. Satu radio gram dari Menteri Dalam Negeri yang bisa saya perlihatkan bahwa sebagai alat bukti bahwa ini..
35.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Saudara harus dihimpun daftarnya buktikan dibawa ya? Jangan terlalu (...)
36.
PEMOHON : Drs. KASMAN LASSA, S.H. Satu surat Keputusan Presiden RI atau Undang Undang RI Nomor 27 tentang Pembentukkan Kabupaten, ini juga sebagai alat bukti, karena di dalam Pasal 9 maupun Pasal 21 itu dikatakan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Sigi harus disesuaikan dengan undang undangnya, jadi mengikut.
13
37.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Jadi tidak usah, nanti kita berdebat lagi masih yang ini (...)
38.
PEMOHON : Drs. KASMAN LASSA, S.H. Ya.
39.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Sekarang metode pembuktiannya termasuk bahwa Kabupaten Sigi tidak boleh memilih lagi, itu apa bukti lain sampai surat-surat itu, itu sudah ada dalam daftar, tetapi buat daftarnya lagi, apa-apa yang Saudara, itu Saudara tadi pernah mengemukakan ahli apa? Bikin daftar langsung, kira-kira berapa ahlinya, siapa? Kemudian pembuktian angkaangka itu di kabupaten yang bukan Sigi itu apa yang Saudara ingin sebutkan bahwa Saudara unggul itu, berapa berita acara rekapitulasi yang ada, saksi-saksi Saudara, nah, Saudara harus siap ini ya?
40.
PEMOHON : Drs. KASMAN LASSA, S.H. Pak Majelis Hakim, kami juga sampai hari ini sebetulnya setelah selesai Pilkada atau sebelum Pilkada sebenarnya daftar pemilih tetap harus diberikan kepada kandidat supaya dia tahu, itu satu. Yang kedua, pada saat mereka tahu bahwa Undang undang ini sudah ada sebenarnya tidak lagi mengikutsertakan wajib pilih pada daerah kabupaten yang sudah mekar itu.
41.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Cukup ya, sekarang Saudara sudah melihat itu apa beban bukti lawan dari Saudara termasuk itu, bahwa memang masih sah Kabupaten Sigi, sah semua perbuatan Saudara termasuk Panwaslu bahwa tidak tahu itu, saya tidak tahu bagaimana membuktikan yang tidak tahu, misalkan orang membuktikan yang tahu saja. Nah, itu terserah Saudara. Nah, ini ada tambahan ini
42.
TERMOHON : RAIS ALI LAMANG (KETUA PANWASLU KAB DONGGALA) Bapak Majelis hakim yang kami muliakan (...)
43.
HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM, S.H., S.Hum Sebentar dulu, saya mau kasih tahu kedua belah pihak ini supaya jangan merepotkan seperti tadi yang dari Gorontalo Utara merepotkan,
14
begini, yang ditanyakan tadi Pak Ketua itu alat-alat bukti apa yang Saudara akan ajukan? Di sini ada Pasal 8 ini, kan Saudara sudah dapat toh, itu keterangan para pihak, surat atau tulisan begitu lho, misalnya tadi itu lho. Nah, kemudian kalau Anda mau mengajukan surat, setiap jenis surat, jadi setiap eksemplar surat bukti, bukan selembar ya? eksemplar. Jadi satu buku itu diberikan 1000 lembar tetapi satu eksemplar namanya itu dimateraikan, seperti tadi tidak dimateraikan, itu dari salah satu daerah tertentu. Jangan merepotkan Majelis, dimateraikan. Berapa dia punya materai, Rp. 6000 itu harus dan di cap di kantor pos, kalau dimajukan tanpa di materaikan tiap-tiap jenis surat, tiap eksemplar surat bukti itu, itu tidak diterima karena tidak sah menurut peraturan perundang undangan sebagai bukti. Oke, itu dibuat daftarnya itu barang bukti, Termohon juga bukti nomor 1 ini, ini , ini, begitu nomor dua, ini, ini… dan nomor tiga diberi memang angka P.1,P.2, P3 dan seterusnya. Termohon juga T1, T2, T3 dan seterusnya. Saksi-saksi yang akan diajukan dibuatkan daftarnya supaya Panitera dapat mencatat secara cepat, namanya siapa, umurnya berapa dan yang lain-lainnya. Itu kedua belah pihak supaya jangan bertele-tele, karena ini tanggal 27 November insya Allah hari kita terakhir Saudara sudah dijatuhkan putusan. Kalau bisa jauh-jauh hari sebelum itu, oke, itu yang dimaksud jangan apa yang Saudara katakan sekarang sudah berlalu, yang sekarang harus dibuktikan apa yang Saudara katakan, apa yang Saudara katakan ini salah, ini, itu mengatakan benar, itu omongan Saudara, yang dinilai Majelis adalah bukti yang saudara ajukan, yaitu surat-surat atau saksi-saksi dan yang lain-lain itu, kalau ngomong, saya juga bisa ngomong begitu. Jadi yang Saudara majukan adalah bukti daripada apa yang Saudara omongkan dalam permohonan demikin pula apa yang Saudara omongkan dalam jawaban, kan begitu? itu yang namanya pembuktian ya? Oke, ya terima kasih Pak Ketua. 44.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya Saudara Panitera, nanti alat-alat bukti yang diperlukan kelengkapannya itu itu bisa dikonsultasikan sama Panitera saja. Sekarang sebelum kita tutup untuk merancang persidangan berikut tahap pembuktian Oh masih ada, silakan.
45.
HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. ACHMAD SODIKI, S.H. Sedikit, saya ingin tahu apakah Kabupaten Sigi itu pemekaran dari Donggala? Ya ? Sampai hari ini, katakanlah karena belum ada pemerintahan dan sebagainya siapa yang mengurus penduduknya untuk meinta izin suratsurat dan sebagainya siapa yang mengurus?
15
46.
TERMOHON : MUHAMMAD YAHYA (KABAG HUKUM KPUD DONGGALA) Masih Pemerintah Kabupaten Donggala Pak.
47.
HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. ACHMAD SODIKI, S.H. Pemerintah Kabupaten Donggala, yang ketiga meskinya ketika ditetapkan daftar terpilih itu diumumkan tidak oleh KPUD sesuai pasal 27?
48.
TERMOHON : MUHAMMAD YAHYA (KABAG HUKUM KPUD DONGGALA) Diumumkan Pak.
49.
HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. ACHMAD SODIKI, S.H. Diumumkan, itu ditempel tidak itu? Yang ketiga, yang ada yang keberatan tidak daftar itu? kabupaten ini kok penduduknya ikut ada yang keberatan tidak? TERMOHON : MUHAMMAD YAHYA (KABAG HUKUM KPUD DONGGALA) Selama ini belum ada yang keberatan kecuali dalam perkara ini kecuali karena kesempatan yang sama seluruh (…)
50.
HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. ACHMAD SODIKI, S.H. Saya tanya jangka waktunyakan 3 hari penempelan sejak menurut Pasal 27 itu.
51.
TERMOHON : MUHAMMAD YAHYA (KABAG HUKUM KPUD DONGGALA) Tidak ada yang keberatan Pak.
52.
HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. ACHMAD SODIKI, S.H. Cukup, nah kalau tadi ada keraguan surat dari KPU mestinya Anda mengajukan orang KPU untuk mengklarifikasi di muka sidang ini bahwa itu bukan suratnya karena argumentasinya dari Bapak Pini bahwa itu palsu saya kira itu mestinya harus ada upaya untuk ke sana.
16
53.
TERMOHON : MUHAMMAD YAHYA (KABAG HUKUM KPUD DONGGALA) Mengenai surat itu Pak kami sudah konfirmasi dan kami sudah mendapatkan paraf dari KPU pusat Pak, kami akan mengajukan dalam pembuktian sekarang (...)
54.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Jadi jangan terburu-buru ojo kesusu ada pembuktian giliran ya, siapa yang ditanyakan tadi itu termasuk yang dibuktikan ya bahwa daftar pemilih itu sudah diumumkan ya, dari sini membuktikan sebaliknya. Pertanyaan kedua itu bahwa peserta Pemilukada itu wajib memperoleh itu apakah itu tidak benar? Itu harus dibuktikan, jadi kita harus bicara soal bukti tidak ngomong lagi tidak omongan.
55.
TERMOHON : MUHAMMAD YAHYA (KABAG HUKUM KPUD DONGGALA) Ada yang ingin kami luruskan sedikit Pak, mengenai tahapan pelaksanaan Pilkada di Donggala oleh Termohon sebelum UndangUndang Nomor 27 turun ke Kab. Donggala atau diresmikan itu tahapan pelaksanaan pemilihan itu sudah dilaksanakan oleh KPU dan dalam pelaksanaan ini semua kandidat diberi kesempatan yang sama dan pada saat Pemilukada tidak satu satu kandidat yang keberatan terhadap diikut sertakannya rakyat pemilih di kab. Sigi, termasuk Pemohon. Andaikata Pemohon dalam hal ini sebagai pemenang mungkin saja perkara ini tidak sampai di persidangan.
56.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Cukup ya?
57.
TERMOHON : MUHAMMAD YAHYA (KABAG HUKUM KPUD DONGGALA) Masih ada yang ingin kami sampaikan Pak di Pasal 9
58.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Tidak usah cukup ya nanti pembuktian ya? Jadi kita berbicara bukti saja tidak lagi bertengkar. Sekarang sudah jelas masalahnya anda buktikanlah apa yang Saudara katakan itu kan kalau dia pemenang tidak ada perkara ini termasuk itu tadi nanti akan dia buktikan misalnya apa? Kontra bukti namanya, baiklah untuk sidang berikut tahap pembuktian. Jadi nanti siap juga Saudara biar satu hari bisa selesai untuk sidang
17
pembuktian ya, Saudara jangan cari-cari termasuk Panwaslu kalau ada bukti bahwa Saudara tidak mengetahui itu kalau terbetuk Kabupaten baru tidak tahu itu. Bagaimana caranya kalau tidak tahu saya juga tidak tahu ya Panwaslah, kita akan menunda sidang hari selasa tanggal 18 November 2008 pukul 11.00, waktu harus dipatuhi ya kita bergerak cepat itu, jadi tidak ada lagi panggilan ini panggilan pemberitahuan Panwaslu meskipun semacam eksepsi bukan sebagai pihak ya sudah hadir saja karena kita butuh keterangan Saudara nanti karena jabatan kita bisa meminta Anda. Saya ulangi ya, sidang kita tunda sampai hari Selasa tanggal 18 November 2008 minggu depan pukul 11.00 59.
PEMOHON : ARIF YANTO Bapak Majelis Hakim bisa saya bertanya Pak? Ini dalam pembuktian nanti misalnya kami ingin mengundang, ini maaf saya bertanya karena kami tidak tahu Pak, apakah memang Mahkamah Konstitusi memanggil saksi yang kita inginkan misalnya saksi/ahli misalnya kitahadirkan Prof Harun Al-Rasyid sebagai pakar hukum tata negara, artinya kalau Mahkamah Konstitusi mohon bantuan. Yang kedua mungkin tapi masih reses beliau sampai tanggal 28 Bapak Mayor Jenderal E.E Mangindaan Ketua Komisi II DPR RI karena saya sudah berdiskusi lewat telepon dengan beliau karena seharusnya undangundang ini begitu lahir masyarakat sudah terpisah itu kira-kira bisa tidak 2 orang saksi ini kami mohonkan Mahkamah Konstitusi yang mengundang.
60.
KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya begini Saudara ini meskipun namanya masih Peradilan Tata Negara tapi sangat mengenai kepentingan Saudara begitu ya, oleh karena Saudara yang menghadirkan banyak teknik-tekniknya itu. Saudara kan katanya itu keponakan Harun Al-Rasyid kan bisa itu dibawa Mangindaan kalau misalnya masih berhalangan kan masih ada cara yang lain dia kan hanya Ketua Komisi tentu ada yang lain dia harus meskipun reses kalaupun dia mau datang di sini apa masalah ya? Baik saya ulangi tanggal 18 pukul 11.00 tidak dipanggil semua pihak lagi ini panggilannya. Dengan ini sidang kita tutup. KETUK PALU 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 16.47 WIB
18
19