PERJANJIAN KERJASAMA
KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI dengan PT. JAKARTA KEMAYORAN PROPERTI t e n t a n g PENYELENGGARAAN RITECH EXPO 2008 NOMOR
: 002/SKB/D.PPIPT/IV/2008
NOMOR
: 002/Leg-JKP/Mou/IV/2008
Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan April tahun 2008 bertempat di Jakarta, yang bertanda Langan di bawah ini : 1.
Dr. Pariatmono, Asisten Deputi urusan Promosi dan Komersialisasi IPTEK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung II BPPT lantai 6, J1. M.H.Thamrin No. 8 Jakarta 10340, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2.
Sasmita Winata, MBA, Presiders Direktur PT. Jakarta Kemayoran Properti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Jakarta Kemayoran Properti yang berkedudukan di Tower A Lantai 3 Superblok Mega Kemayoran Jalan Angkasa Ka y . B/6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK. KEDUA BELAH PIHAK dengan dilandasi keinginan bersama untuk mensukseskan pelaksanaan Research, Innovation and Technology Expo 2008, (selanjutnya disebut Ritech Expo 2008) sepakat untuk mengikatkan dan menundukkan diri untuk mengadakan kerja sama dalam penyelenggaraan Ritech Expo 2008 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
PASAL 1 PENGERTIAN (1). Ritech Expo 2008 merupakan pameran tahunan yang diselenggarakan oleh K e m e n t e r i a n N e g a r a R i s e t d a n T e k n o l o g i R e p u b l i k I n d o n e s i a u n t u k memasyarakatkan perkembangan IPTEK, mempromosikan hasil-hasil Riset dan mendorong terjalinnya interaksi dan jaringan komunikasi antar ABG (Academician,Business dan Goverment). (2). PT. Jakarta Kemayoran Properti adalah usaha bisnis properti retail dan commercial di kawasan Kemayoran Jakarta yang memiliki bangunan Mal MGK yang berada dalam kompleks Superblock Mega Kemayoran. PASAL 2 TUJUAN
(1).Tujuan dari Ritech Expo 2008 adalah : (a) Mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai hasil produk bangsa sendiri dan meningkatkan kerjasama di bidang Iptek dan Industri; (b) Memasyarakatkan berbagai produk hasil Riset dan Inovasi Teknologi yang
dapat
dimanfaatkan
oleh
Industri
domestik
dalam
rangka
meningkatkan daya saing balk di pasar lokal maupun Internasional; (c) Ajang
promosi
dan
pemasaran
produk
/
hasil
Riset
&
Inovasi
Teknologi Indonesia kepada masyarakat, khususnya untuk kalangan Industri. (d) Feedback bagi peneliti untuk penyempurnaan basil penelitian yang sesuai dengan permintaan pasar; (e) Bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas berbagai temuan & Inovasi yang dihasilkan oleh lembaga litbang Pemerintah di dalam negeri; (f) Menjalin
hubungan
kerjasama
/
kemitraan
antara
penghasil
dan
pengguna dibidang Iptek & Industri.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
P A S A L
3
RUANG LINGKUP Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi : a.
Penggunaan Superblok Mega Kemayoran sebagai tempat pelaksanaan Ritech
Expo 2008 antara lain nOut Door nSebagian Lantai Ground nSebagian Lantai I nSebagian Lantai 3 b.Pelaksanaan promosi kegiatan Ritech Expo 2008 dengan bentuk dan melalui media yang disepakati bersama c.Pemasangan identitas dan display promosi di luar dan di dalam Mal MGK; d.Perancangan interior indoor dan outdoor sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Pameran Ritech Expo 2008; e.Pengurusan perijinan yang terkait dengan kegiatan Pameran Ritech Expo 2008; f.Penyediaan infrastruktur utilitas, komunikasi dan multimedia outdoor dan indoor bagi fasilitas penunjang pelaksanaan Ritech Expo 2008; g.Pengamanan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ritech
Expo 2008 h.Penyediaan kantor Sekretariat Panitia Ritech Expo 2008 di Superblok Mega Kemayoran i. Penyediaan sarana transportasi untuk penjemputan siswa dan mahasiswa pengunjung Ritech Expo 2008 j. Pelaksanaan evaluasi mingguan dan pembuatan laporan akhir penyelenggaraan Ritech
Expo 2008 k.Kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan Ritech Expo 2008 yang akan disepakati kemudian.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
P A S A L
4
TUGAS dan TANGGUNG JAWAB
PIHAK PERTAMA bertanggung-jawab: a.Merumuskan kebijakan dan substansi Ritech Expo 2008 b.Menclorong berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam Ritech Expo 2008 c. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan koordinasi Panitia dengan pihak-pihak peserta
Ritech Expo 2008 PIHAK KEDUA bertanggung-jawab: a.
Menanggung seluruh beban biaya yang timbul untuk melaksanakan Ritech Expo
2008 sesuai dengan ruang lingkup yang terdapat pada Pasal 3 b.
Menyelenggarakan Ritech Expo 2008. Dalam melaksanakan Ritech Expo 2008 tersebut, PIHAK KEDUA diperkenankan menunjuk event organizer, dengan sepersetujuan PIHAK PERTAMA
P A S A L
5
PENGORGANISASIAN
(1) KEDUA BELAH PIHAK sepakat membentuk Panitia Penyelenggara Ritech Expo 2008 yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan KEDUA BELAH PIHAK dan pihakpihak lain yang disepakati KEDUA BELAH PIHAK, untuk mempersiapkan dan melaksanakan Ritech Expo 2008; Panitia ini dipimpin oleh Asisten Deputi urusan Promosi dan Komersialisasi IPTEK. (1) Kepanitiaan seperti dimaksud dalam Ayat (1) dibentuk paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini. (2) Demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan, KEDUA BELAH PIHAK sepakat menunjuk M. Syachrial Annas sebagai wakil dari PIHAK PERTAMA dan Husen Junaidi sebagai wakil dari PIHAK KEDUA untuk bertinclak Ketua Harian dalam Panitia Penyelenggaraan Ritech Expo 2008
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
P A S A L
6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK sampai dengan selesainya pelaksanaan Pameran Ritech Expo 2008. (2) KEDUA BELAH PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini untuk waktu yang akan ditentukan kemudian apabila disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.
P A S A L
7
PEMUTUSAN PERJANJIAN PELAKSANAAN dan PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini, masing-masing pihak berhak memutuskan Perjanjian Kerjasama dimaksud, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dan berlaku efektif terhitung sejak 1 (satu) minggu setelah pemberitahuan dimaksud diterima oleh pihak lainnya.
1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. 3. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) p a s a l i n i t i d a k t e r c a p a i k a t a s e p a k a t , m a k a K E D U A B E L A H P I H A K meneruskan penyelesaiannya kepada Badan Pengadilan untuk mendapat keputusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama tetap berlaku dan KEDUA BELAH PIHAK tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sampai perbedaan pendapat atau perselisihan dimaksud ayat (2) dapat diselesaikan, balk sebagai hasil musyawarah maupun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
P A S A L
8
LAIN-LAIN (1) Jika terdapat kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama
ini tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya akan dibicarakan dan ditentukan untuk disepakati bersama. (2) Jika
diperlukan,
hal-hal
yang
belum
diatur
dan
berkaitan
dengan
Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan disepakati kemudian dalam Addendum dan atau Amandeman yang disepakti oleh KEDUA BELAH PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
PASAL 9 PENUTUP Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
TTD
TTD
DR.PARIATMONO
SASMITA WINATA,MBA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS