Oleh: Raflis
Proses Permohonan Izin Usaha HTI (Berdasarkan Permenhut No. P.19/Menhut-II/2007 jo. P.11/Menhut-II/2008) Permohonan Persyaratan Admin&Teknis (Proptek) SK IUPHHK dibatalkan apabila tdk membayar IIUPH dlm jangka waktu yg ditentukan dlm Permenhut IIUPH
• Menhut mener bitkan SK IUPHHKHTI . Dirjen menerbitkan SPP IIUPH 6 hr krj . SK IUPHHK-HTI diberikan setelah pembayaran IIUPH
Perusahaan Menteri Kehutanan
Persyaratan Adminsitrasi •
• •
Rekom Gubernur Atas Usulan Bupati/Walikota Berdasar Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kht Kab/Kota, tidak ada beban hak dan didasarkan analisis fungsi kaw Dns Kht Prov & Kepala BPKH serta dilamp peta lokasi skala 1 : 100.000 Rencana Lokasi yg dimohon & Citra Landsat resolusi minimal 30 m, skala 1 : 100.000 Pernyataan bersedia buka kantor di Prov/Kab Akte Pendirian Kop/Bdn Usaha Bergerak di bid usaha kehutanan/ pertanian/perkebunan Surat Izin Usaha NPWP
•
Proposal Teknis
• • • •
Dirjen BPK memeriksa kelengkapan Adm, 10 hr krj
Pada Areal yg dicadkan Menhut
Dapat mengajukan kembali
Areal diluar Pencad diajukan ke Menhut untuk dicadkan
Berdasarkan hsl konfirm areal, Dirjen Melakukan Penilaian Proptek 7 hr krj & hasil disampaikan Menteri
Lulus,Persetujuan Menhut (7 hr krj)
Berdasarkan AMDAL/UKL& UPL, Menteri menginstruksikan KaBaplan untuk menyiapkan Peta Areal Kerja (WA) (15 hr krj)
Admin Tdk Lengkap, Tolak
Admin Lengkap, Dirjen minta KaBaplan Konfirm Areal (30 hr krj)
Persyaratan Teknis
Berdasarkan WA,Dirjen menyiapkan konsep Kep IUPHHK- HTI kpd Menhut Melalui Sekjen & Sekjen menelaah aspek Hukumnya (5 hr krj)
Tembusan : Dirjen Baplan Kadishut Prov Kadishut Kab/Kota
Tidak Lulus, Tolak (7 hr krj)
Surat Perintah Penyusunan 1. 2. 3.
AMDAL 150 Hr UKL DAN UPL 60 Hr Apabila tdk dipenuhi, Srt persetujuan batal
Beberapa Penyimpangan Perizinan yang ditemukan diantaranya 1) 2) 3) 4)
5)
Pemberian Rekomendasi oleh Bupati Bengkalis Nomor 522.1/Hut/820 tanggal 11 Oktober 2005 tidak sesuai dengan Perda No 19 Tahun 2004 Tentang RTRW Kabupaten Bengkalis. Pemberian Rekomendasi oleh Gubernur Riau Nomor 522/EKBANG/33.10 tanggal 2 Juli 2004 tidak sesuai dengan Perda No 10 tahun 1994 Tentang RTRW Provinsi riau. Mentri kehutanan menerbitkan izin tidak sesuai dengan Kepmen 173/1986 tentang TGHK Provinsi Riau dan PP No 26 Tahun 2008 Studi Amdal yang dibuat oleh Konsultan penyusun Amdal tidak menjelaskan dampak penting subsidensi lahan gambut pada pulau kecil dan Komisi Amdal tidak mempertimbangkan PP 27 1999 tentang Amdal Izin Lingkungan yang dikeluarkan Gubernur Riau Nomor Kpts. 667/XI/2004 tanggal 11 November 2004 mengabaikan Kepres 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung
Penyimpangan Terhadap UU 41 tahun 1999 1.
IUPHHK-HT dikeluarkan pada kawasan hutan yang belum mempunyai kepastian hukum hal ini teridentifikasi dari: 1. 2.
2.
Kawasan Hutan Provinsi Riau masih menggunakan TGHK Kepmen No 173 tahun 1986 Tahapan Perencanaan Kehutanan (Pasal 12 UU 41/1999) tidak dilaksanakan terutama pada bagian inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan.
Pengaburan kriteria kawasan hutan yang dapat diberikan IUPHHK-HT beberapa diantaranya: 1.
2.
3. 4.
5.
Pasal 3 ayat 1 P.19/Menhut-II/2007 “Areal untuk pembangunan hutan tanaman adalah Hutan Produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak/izin lainnya”, dalam TGHK /Penunjukan kawasan hutan hanya dikenal istilah Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi tetap (HP) dan hutan produksi konversi (HPK), tidak ditemukan penjelasan yang menghubungkan antara hutan produksi yang tidak produktif dengan kriteria kawasan hutan dalam TGHK. Pasal 1a P.11/Menhut-II/2008 “ Hutan Produksi yang tidak produktif adalah hutan yang dicadangkan oleh mentri sebagai hutan tanaman.” artinya seluruh kawasan hutan dapat didefinisikan sebagai hutan produktif dengan mengabaikan fungsi kawasan hutan yang telah diatur dalam TGHK/Penunjukan kawasan hutan tanpa disertai kriteria yang jelas. Tidak ditemukan penjelasan yang memadai tentang penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi kawasan hutan yang digambarkan dalam Peta TGHK/ Penunjukan kawasan hutan terutama perbedaan penggunaan antara Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP). Perbedaan penggunaan Hutan Produksi terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) dapat dilihat dalam Keputusan Mentri Pertanian Nomor : 683/Kpts/Um/8/1981 tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan produksi “ Yang dimaksud dengan hutan produksi dengan penebangan terbatas ialah hutan produksi yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih sedang yang dimaksud dengan hutan produksi bebas ialah hutan produksi yang dapat dieksploitasi baik dengan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.” dilihat dari kriteria kawasan Hutan Produksi dengan Pengelolaan Terbatas identik dengan hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi bebas identik dengan hutan produksi tetap (HP) Pasal 1 Point 4 P. 33/Menhut-II/2010 “Hutan produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan. “
Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa IUPHHK-HT hanya dapat diberikan dalam kawasan Hutan Produksi (HP)
Pengelolaan Hutan Produksi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional PP 26 Tahun 2008 Penjelasan Pasal 64 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam. Penjelasan Pasal 64 Ayat (1) Huruf b Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Penjelasan Pasal 64 Ayat (1) Huruf c Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi” adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain. IUPHHK-HT hanya dapat diberikan dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
Hubungan Antara Perencanaan Kehutanan dengan Rencana Tata Ruang PP No 26/2008 Kriteria Kawasan
Peta Pola Ruang Wilayah Nasional
Peta Pola Ruang Wilayah Pulau Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi
Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten
Tahapan Perencanaan Kehutanan
Peta Fungsi Kawasan Hutan
Pengelolaan Hutan Produksi SKOR 124-175
Hutan Produksi Terbatas
Budidaya Hutan Alam (IUPHHK-HA / HPH)
Fungsi tidak dapat saling dipertukarkan karena skornya berbeda
Hutan Produksi
Hutan Produksi Tetap SKOR < 124
Budidaya Hutan alam dan Tanaman (IUPHHKHT / HPHTI/ HTI)
Fungsi dapat saling dipertukarkan karena skornya sama Hutan Produksi Konversi
Budidaya Non Kehutanan (Perkebunan, Pertanian, Pertambangan)
Fakta Pengelolaan Hutan Produksi IUPHHK-HA SKOR 124-175
Hutan Produksi Terbatas
IUPHHK-HT Perkebunan
Tidak Sesuai dengan Ketentuan dan Berdampak Hidrologi
Ada SK Mentri Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
IUPHHK-HA Hutan Produksi Tetap
IUPHHK-HT
Perkebunan SKOR < 124
Ada SK Mentri Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Tidak Sesuai dengan Ketentuan tetapi Tidak Berdampak secara Hidrologi
IUPHHK-HA Hutan Produksi Konversi
IUPHHK-HT Perkebunan
Sesuai dengan Ketentuan
Cacat Administrasi Dalam Pemberian Izin Regulasi Aktor
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Dinas Kehutanan Kabupaten Bupati
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Dinas Kehutanan Provinsi
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Gubernur Dirjen Planologi Kehutanan Komisi Amdal Mentri Kehutanan
Pencadangan Lahan Untuk HTI Tata Guna Hutan Kesepakatan Kawasan Bergambut/ Lindung Gambut
Penyimpangan Terhadap Rencana Tata Ruang 1. PP No 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2. Perda No 10 Tahun 1994 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 3. Perda No 19 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis.
Pola Ruang Wilayah Nasional
•
•
•
Rencana pola ruang wilayah nasional digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:1.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini (Pasal 50 ayat 2) Strategi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional “mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya” (Pasal 7 ayat 2 huruf b) Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya adalah dengan mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil. (Pasal 8 Ayat 3 huruf e)
Penyimpangan terhadap PP 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional • Peta Lampiran VII PP 26 Tahun 2007 hanya menggambarkan kawasan lindung dan budidaya. • Kawasan yang diizinkan untuk IUPHHK-HT adalah Kawasan Budidaya yang berada dalam kawasan hutan produksi. • Terdapat 28.160 ha atau 67,5% dari luas izin dalam kawasan ini yang berada dalam Kawasan Lindung
Fungsi Kawasan
Luas (ha)
Kawasan Lindung
13.556
Kawasan Budidaya
28.160
Penyimpangan terhadap PP 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Verifikasi: 1. Lampiran VII PP 26 Tahun 2008 yang ditandatangani oleh presiden 2. Lampiran VII PP 26 Tahun 2008 yang diparaf oleh kementrian kehutanan
Penyimpangan Terhadap Perda No 10 tahun 1994 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau • • •
Pada Kawasan ini fungsi kawasan dalam RTRWP hanya menggambarkan: 1) Arahan Pemanfaatan Kawasan Kehutanan, 2)Arahan Pemanfaatan Kawasan Perkebunan, 3) Kawasan Lindung. IUPHHK-HT hanya diperbolehkan pada Arahan Pemanfaatan Kawasan Kehutanan Terdapat 19.599 ha (42,19%) dari izin yang tidak sesuai dengan RTRWP dengan Peruntukan APK Perkebunan seluas 3.954 ha dan kawasan lindung seluas 17.599 ha
Fungsi Kawasan APK Kehutanan APK Perkebunan Kawasan Lindung Jumlah
Luas (ha) 24.118 3.954 13.645 41.707
Penyimpangan Terhadap Perda No 10 tahun 1994 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau
Verifikasi: Lamiran Perda No 10 Tahun 1994 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD
Penyimpangan Terhadap Perda No 19 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis • • •
IUPHHK-HT hanya diperbolehkan pada kawasan hutan produksi (HP) Pada area ini terdapat Hutan Produksi seluas 22.554 ha, namun teridentifikasi sebagai lindung gambut. IUPHHK-HT pada kawasan ini 100% tidak sesuai dengan RTRWK Bengkalis
Fungsi Kawasan
Luas (ha)
1. Kawasan Budidaya
13.235
1.a. Kawasan Perkebunan Besar Negara/Swasta
4.584
1.b. Kawasan Perkebunan Rakyat
2.001
1.c. Kawasan Pertanian Lahan Basah
4.719
1.d. Kawasan Pertanian lahan Kering
1.930
2. Kawasan Lindung
28.482
2.a. Buffer
2.007
2.b. Hutan Produksi Tetap yang didalamnya terdapat lindung gambut
22.554
2.c. Kawasan hutan Lindung gambut
3.351
2.d. Kawasan hutan Suaka Alam
389
JUMLAH
41.717
Penyimpangan Terhadap Perda No 19 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis
Verifikasi: Lampiran Perda No 19 Tahun 2004 Tentang RTRWK Bengkalis yang ditandatangani oleh Ketua DPRD
UU No 41 Tahun 1999 1. 2. 3.
Izin diberikan dalam kawasan hutan yang belum Mempunyai Kekuatan Hukum. (Lihat Pengukuhan Kawasan Hutan UU No 41 Tahun 1999) Izin diberikan pada kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. (Lihat Kepmentan No… Tahun 1980) Terdapat Cacat Administrasi dalam pemberian izin (Permenhut No. P.19/Menhut-II/2007 jo. P.11/Menhut-II/2008) diantaranya: • Rekomendasi Gubernur • Rekomendasi Bupati • Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten • Pertimbangan Tehnis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi • Analisis Fungsi Kawasan BKPH Wilayah XII Tanjung Pinang
Pasal 8 PP No 6 Tahun 1999 1) Ketentuan luas maksimal Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur sebagai berikut: • a. Untuk satu propinsi setiap pemegang hak maksimal seluas 100.000 (seratus ribu) hektar; • b. Untuk seluruh Indonesia setiap pemegang hak maksimal seluas 400.000 (empat ratus ribu) hektar; • c. Khusus untuk Propinsi Irian Jaya setiap pemegang hak maksimal seluas 200.000 (dua ratus ribu) hektar.
Luas Izin PT RAPP (SK 327) seluas 350.165 Ha Ha
Penyimpangan Terhadap TGHK Kepmen 173 ahun 1986 Tentang TGHK • Kawasan yang diizinkan untuk IUPHHK-HT adalah pada hutan produksi tetap (HP) • Pada Area ini tidak terdapat Hutan Produksi Tetap • IUPHHK-HT Pada kawasan ini 100% tidak sesuai dengan TGHK Fungsi Kawasan
Luas (ha)
Hutan Produksi Terbatas (HPT)
18.133
Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Kawasan Suaka Alam
23.352
JUMLAH
41.717
232
Penyimpangan Terhadap TGHK Kepmen 173 ahun 1986 Tentang TGHK
Verifikasi: Lampiran Kepmen 173 tahun 1986
Peta Tata Batas Kawasan HUtan
Verifikasi: 1.Berita Acara Penataan Batas 2.SK Penetapan Fungsi Kawasan Hutan
Pencadangan HTI
Verifikasi: Peta Pencadangan Lahan Untuk HTI yang ditandatangani oleh mentri
PP 27 1999 tentang Amdal • Pasal 16 ayat (4) Instansi yang bertanggung jawab wajib menolak kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan.
Kawasan Bergambut dan Dampak Tenggelamnya Sebuah Pulau
Verifikasi: 1. Dokumen Amdal 2. Dokumen Delineasi Makro dan Mikro
Dampak Subsidence (Potensi Tenggelamnya Pulau)
Dampak Bencana (HipotesaTenggelamnya Pulau) • Penurunan relatif daratan terhadap permukaan laut sekitar 7 sampai 8 cm/tahun. • Beda elevasi antara darat dan laut rata rata 5 meter • Perkiraan waktu pulau tenggelam 60 - 70 tahun. http://raflis.wordpress.com/2010/12/20/hipotesa-awal-tenggelamnya-sebuah-pulau/
UU No 27 Tahun 2007 (Pulau Pulau Kecil) Luas Pulau Padang: 111.500 ha atau 1.115 km2 (masuk kategori pulau kecil) • • •
Pasal 1 Ayat (3) Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km (duaribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. Pasal 23 (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya. Pasal 23 (2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budidaya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; dan/atau h. Peternakan.
“Tidak diprioritaskan untuk kegiatan kehutanan”
Peluang (Tindak Pidana Penataan Ruang) UU No 26 Tahun 2007
Konflik Sosial Bukti Keberadaan Masyarakat di Pulau Padang dapat dilihat pada: 1. Peta Army Map Service yang diterbitkan tahun 1945 skala 1: 250.000 2. Peta Topografi Bakosurtanal yang diterbitkan tahun 1975 skala 1: 50.000 3. Peta Map Sol Central Sumatra yang diterbitkan tahun 1986 skala 1: 1.000.000
Map Army 1945 • Peta Map Army • Peta Bakosurtanal
Bakosurtanal 1975
Map Soil Central Sumatera
http://raflis.wordpress.com/2011/02/12/map-soil-central-sumatera/