MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 50/PUU-VI/2008 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
ACARA PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
JAKARTA
SELASA, 6 JANUARI 2009
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 50/PUU-VI/2008
PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar 1945. PEMOHON -
Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang
ACARA Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) Selasa, 6 Januari 2009, Pukul 10.00 – 10.20 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)
Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S. Maruarar Siahaan, S.H.
Eddy Purwanto, S.H.
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
1
Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon : -
Wasis Susetio, S.H., MBA. Nurhayati, S.H., M.Kn Rudi Rustiah (Jaringan Warnet Seluruh Indonesia/Calon Ahli)
2
SIDANG DIBUKA PUKUL : 10:00 WIB
1.
KETUA: Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum. Saudara Pemohon, sidang lanjutan Perkara Nomor 50/PUUVI/2008 di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 1X Saudara Pemohon, maupun Saudara Kuasa Pemohon, hari ini agendanya adalah perbaikan permohonan. Apakah perbaikan permohonannya ini sudah dilaksanakan?
2.
KUASA PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.H. Terima kasih Yang Mulia. Kami sesuai dengan nasehat dari Yang Mulia pada sidang sebelumnya, kami telah melakukan beberapa perbaikan.
3.
KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum. Baik, permohonan dan perbaikan. Permohonan, apakah Saudara Pemohon bisa menjelaskan inti-inti pokok perbaikan apa yang dilakukan?
4.
KUASA PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.H. Baik Yang Mulia. Sesuai dengan arahan dan juga nasehat Yang Mulia bahwa pada permohonan kami yang pertama masih terlihat kurang fokus, Yang Mulia. Oleh karena itu, kami mencoba untuk lebih fokus dimana dalam hal ini permohonan kami berangkat dari langsung kepada kedudukan Pemohon Prinsipal sebagai jurnalis. Yang kedua, juga pasalpasal Undang-Undang Dasar 1945 yang secara langsung terkait dengan kepentingan Pemohon. Demikian Yang Mulia, kami lakukan perbaikannya, dan apabila diperkenankan kami akan coba uraikan, terima kasih.
5.
KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum. Barangkali dari Pak Maruarar ada tambahan?
6.
HAKIM : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Saya kira perbaikan yang telah dilakukan itu bisa di anu saja, apa
3
yang sudah dilakukan, di samping ya, umpamanya kalau saya ingat dengan tepat barangkali di bagian petitum, adakah yang dilakukan di bagian argumennya sesuai dengan persidangan yang lalu? Bisa dijelaskan dulu Saudara Pemohon kalau Saudara ingat apa yang disarankan Kemudian perbaikan itu terdapat di mana? Saya kira demikian, silakan. 7.
KUASA PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.H. Baik Yang Mulia. Memang dalam petitum kami juga ada perubahan dimana ada pasal sanksi, khususnya Pasal 45 yang kami masukkan karena itu terkait juga dengan permohonan. Jadi Yang Mulia, dalam permohonan kali ini, setelah kami perbaiki bahwa kami memperjelas kedudukan Pemohon selaku wartawan di mana hak-hak konstitusional Pemohon sebenarnya sangat dilindungi oleh UndangUndang Dasar 1945. Kami mau mulai dari pasal yang kami mohonkan yaitu Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang IT. Sebagai suatu materi muatan di dalam permohonan kami. Perbaikan kami memperlihatkan bahwa memang rumusan daripada materi muatan Pasal 27 ayat (3) kami anggap terlalu luas. Hal ini terkait dengan definisi yang ada di dalam Pasal 27 ayat (3) khususnya dimana dikatakan bahwa Pasal 27 ayat (3), setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan, dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan, dan atau pencemaran nama baik. Ada beberapa hal yang kami perhatikan bahwa di sini terdapat suatu perumusan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagaimana pasal 28 D ayat (1) lindungi. Contohnya, masalah hak mendistribusikan, tanpa hak mendistribusikan, dan atau mentransmisikan, dan atau dapat membuat diaksesnya informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan. Hal tersebut tentu menjadi suatu pertanyaan mengingat memang aktivitas utama di dalam internet itu adalah masalah pendistribusian, pentransmisian. Dimana semua orang memiliki hak. Pertanyaannya tentu, siapa dalam kaitannya pemberian hak yang memiliki otoritas memberikan hak? Sebab ini adalah merupakan public domain. Public domain artinya semua orang berhak untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya. Persoalan kedua, kalau itu dikaitkan dengan masalah penghinaan dan atau pencemaran nama baik, ini tentu menjadi suatu pertanyaan karena memang rumusan dari pada pasal tersebut itu begitu umum. Kalau kita bandingkan dengan jenis penghinaan yang diatur di dalam Pasal 310 KUHP, unsur-unsur deliknya itu lebih terinci. Kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya penyebaran penghinaan
4
ini hanya menggunakan medium yang berbeda, dibandingkan dengan Pasal 310. Sebagai suatu ilustrasi, misalnya sebuah pembunuhan, apakah suatu pembunuhan sebagai suatu delik materil itu dibedabedakan? Misalnya pembunuhan dengan pistol? Pembunuhan dengan pisau? Pembunuhan dengan golok? Kalau kita kaitkan dengan pengaturan di Pasal 27 ayat (3) juncto sanksi Pasal 45, ini menurut kami menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab mengapa dalam suatu medium yang justru seharusnya seorang bebas berekspresi tapi pidananya itu jauh lebih berat daripada Pasal 310. 8.
KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum. Baik Saudara Pemohon, dalam kaitan pengujian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 Undang-Undang IT ini, maka sebelumnya Panel ingin mempertanyakan. Sementara ini dalam proses? Saudara selaku Pemohon ini juga dalam proses perkara pidana di Jakarta Selatan?
9.
KUASA PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.H. Betul Yang Mulia.
10.
KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum. Saudara didakwa sebagai apa di sana?
11.
KUASA PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.H. Maaf Yang Mulia, Pemohon Prinsipal kami sebelumnya kami memohon maaf karena Pemohon Prinsipal dalam hal ini, Saudara Iwan tidak bisa hadir, Dia memang sudah dipanggil Polisi untuk,
12.
KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum. Atas dasar dakwaan apa?
13.
KUASA PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.H. Atas dasar dakwaannya termasuk Pasal 27 ayat (3) ini.
14.
KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum. Apa itu dakwaan tunggal atau itu dakwaan subsider?
15.
KUASA PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.H. Dakwaan subsider. Dengan Pasal 311.
5
16.
KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum. 311, lalu?
17.
KUASA PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.H. 310, 311 dan Pasal 27 ayat (3).
18.
KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum. 310, 311 dan Pasal 27 ayat (3) ini, itu dakwaannya. Itu berita apa yang di 27 ayat (3) ini yang dia transmisikan, distribusikan, itu apa?
19.
KUASA PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.H. Itu sebenarnya Yang Mulia sudah kami buatkan dalam permohonan kami mengenai kronologis dimana Pemohon Prinsipal kami adalah jurnalis yang menggunakan medium alternatif yaitu internet sebagai wahana medianya.
20.
KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum. Medium alternatif yang dilakukan itu, itu apa di situ yang sehingga terjadi dakwaan penghinaan itu? Apa konteksnya, bunyinya di dalam media alternatif itu. Ada tidak bukti-bukti itu diajukan?
21.
KUASA PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.H. Ada Yang Mulia, kami sudah berikan bukti tulisannya kepada Yang Mulia, di mana itu dimuat,
22.
KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum. Barangkali permohonan ini nanti Saudara renvoy saja. Saya lihat ini tuntutan primer, subsidernya barangkali biasanya juga dilakukan di sini, ex aequo et bono. Saya lihat di sini tidak ada di dalam perbaikan ini. Karenanya itu barangkali juga, baik Saudara Pemohon, Kuasa Pemohon, ini saya melihat ada delapan bukti surat?
23.
KUASA PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.H. Betul Yang Mulia.
6
24.
KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum. Namun, pertama-tama Panel perlu melihat lagi surat kuasa khusus dipermohonan itu bertanggal 21 November. Tetapi surat kuasa khususnya di advokat bertanggal 20 November. Yang mana ini?
25.
KUASA PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.H. Tanggal 21 November yang benar Yang Mulia.
26.
KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum. Tapi surat kuasa khususnya? dari advokat?
27.
KUASA PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.H. Maaf Yang Mulia, tanggal 20 yang benar. Yang dipermohonan yang tanggal 21 itu yang salah. Mohon Maaf.
28.
KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum. Kemudian ada bukti dari Saudara yang tidak bermaterai, yaitu P2 sampai dengan P8, itu bisa disusuli, di nassegel ya. Barangkali demikian, Saudara Pemohon. Jadi bukti P1, ada tidak daftar bukti surat yang diajukan P1 tentang ini? P2 tentang ini? Belum?
29.
KUASA PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.H. Belum Yang Mulia.
30.
KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum. Nanti disusuli saja, tapi saya bacakan di sini, P1 itu mengenai sketsa Hoyataguik Adaro dan Sukanto, itu P1 sampai dengan P8. P8 itu menggugat surat elektronik Rumah Sakit Omni Internasional menggugat Prita Mulyasari atas tuduhan pencemaran nama baik lewat mail list, nasib yang sama menimpa Iwan Piliang yang menulis tentang Alvin Lee. Betul itu?
31.
KUASA PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.H. Betul.
32.
KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum. Jadi, P1 sampai dengan P8 itu kami nyatakan sah.
7
KETUK PALU 1X Ada P9 lagi, P9 Undang-Undang IT ya. Jadi, sembilan alat buktinya ya. Jadi itu juga nanti diberi materai. Daftar yang penting kemudian P1 sampai P8 itu yang belum di nassegel, agar itu di materai. Ada hal-hal lain yang ingin dikemukakan Saudara Pemohon, Kuasa Pemohon? 33.
KUASA PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.H. Tidak ada, Yang Mulia.
34.
KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum. Apakah Saudara mau mengajukan saksi?
35.
KUASA PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.H. Kami memang berencana mengajukan ahli dan saksi.
36.
KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum. Saksi dan ahli ya? Baik, dihubungi Panitera saja siapa-siapanya, Pemohon.
37.
HAKIM : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Saudara Kuasa Pemohon, saya kira pemeriksaan pendahuluan sebenarnya untuk mempersiapkan pleno kan? Oleh karena itu, nanti untuk menghemat waktu, Saudara mencarikan inti permohonan Saudara secara sistematis nanti karena ada diberikan waktu bagi Saudara nanti sebelum DPR atau sebelum Pemerintah, sehingga uraian masalahnya jelas. Isu-nya apa? Argumennya apa, bisa langsung nanti? Jangan misalnya mau dibacakan lagi seluruhnya atau diungkapkan tidak jelas. Tetapi inti bagian akhir tentu harus Saudara baca mengenai petitum. Saya kira itu standard daripada semua permohonan. Sehingga Saudara bisa membuka suasana pleno itu yang dipermasalahkan itu jelas. Saya pikir tadi Saudara kurang jelas, boleh isunya ini, masalah konstitusionalnya ini, argumennya ini, petitumnya ini. Saya kira bisa demikian tambahan saya.
38.
KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum. Kuasa Pemohon, ada yang ingin dikemukakan?
8
Jadi pada waktu pleno nanti, Saudara menyiapkan pokok-pokok permohonanmu, sehingga apa yang dikemukakan tadi, Pak Maruarar ini, tentang argumentasi Saudara, uraian jelasnya, pokoknya, kemudian petitumnya itu nanti Saudara siapkan untuk itu. Sehingga betul-betul standard yang dikemukakan tadi itu diperhatikan sekali. Sehingga nantinya ahli Saudara juga bisa menyimak. Lalu Pemerintah dan DPR nantinya juga akan memberikan jawaban tentang itu. Baik Saudara Kuasa Pemohon, dengan ini sidang ini dinyatakan ditutup, dan nantinya mengenai hari sidang berikutnya itu akan berhubungan dengan Saudara kepaniteraan. Sidang dinyatakan ditutup. KETUK PALU 1X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.20 WIB
9