2008

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 46/PUU-VI/2008

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA

KAMIS, 4 DESEMBER 2008

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 46/PUU-VI/2008

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 PEMOHON Tedjo Bawono ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 4 Desember 2008, Pukul 10.42 – 11.37 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S. Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum.

Edy Purwanto, S.H.

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Pemohon : Tedjo Bawono.

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.42 WIB

1.

KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H. Sidang Perkara Nomor 46/PUU-VI/2008 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,

KETUK PALU 1X Salam sejahtera bagi kita semuanya, seperti biasanya di dalam sidang-sidang pertama, maka kami minta kepada Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini. 2.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Maaf ya Bu, pendengaran saya agak berkurang, pendengarannya, jadi kalau tidak agak keras.

3.

KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H. Saya mohon Bapak menjelaskan siapa Bapak?

4.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Saya membaca ini Bu ya, ini permohonan pengujian ini?

5.

KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H. Silakan.

6.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Kepada Yth. Ketua MKRI Jl. Medan merdeka Barat No. 7 Jakpus Perihal permohonan pengujian Pasal Nomor 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD 1945. Lampiran satu eksemplar bukti. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Tedjo Bawono,

3

TTL/Umur, 62 tahun, Kediri 7 Agutus 1946, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl Kusumabangsa No 72 Surabaya, Telp 0315326176. No Fax 031 5478081 HP 081 230 22519 Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Bahwa pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD 1945. 7.

KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H. Ya saya rasa cukup Bapak mengajukan pokok perkaranya apa?

8.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Bahwa Pasal Nomor 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945. Adapun bunyinya sebagai berikut Pasal 28C ayat (2) “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara, Pasal 28D ayat (1) “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) setiap orang berhak bebas dari pengakuan atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Sedangkan Pasal Nomor 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut bunyinya adalah sebagai berikut; “Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap satu uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada instansi pemerintah atau pada pihak ketiga, dua uang yang harus disetor pihak ketiga kepada negara/daerah, tiga, barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga, empat, barang yang bergerak dan hak kebendaharaan lain milik negara/daerah, lima, barang milik pihak ketiga yang dikuasai negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas Pemerintah.” II. bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur penyelesaian kerugian negara/daerah berbunyi sebagai berikut; “Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku, namun tidak direspon dan ditaati serta dilaksanakan Walikota Surabaya sebagaimana mestinya, karena mendapat perlindungan atas berlakunya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Maka Pemohon

4

berpendapat sangat tidak adil dan bersifat mendikriminasikan Pemohon atas berlakunya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang memberi peluang bagi pejabat tata usaha negara/kepala daerah/khususnya Walikota Surabaya untuk melanggar asas-asas pemerintahan umum yang baik yaitu asas kepastian hukum dan bertindak sewenang-wenang tidak mematuhi hukum undang-undang dan ketentuan yang berlaku. III. bahwa sejak terbitnya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang justru lebih cenderung menampilkan sikap arogan oportunis, konspiratif, dan transaksi politik yang berlebihan, karena undang-undang tersebut memberi peluang dan perlindungan kepada pejabat tata usaha negara khususnya kepala daerah untuk tidak menaati ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan rata-rata sebagai berikut : a. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui suratnya tanggal 30 Juni 2008 No. W14-UI/2705/PGT/VI/2008 yang ditujukan kepada Walikota Surabaya perihal Mohon Pelaksanaan Sita Set Pemkot Surabaya berdasar Putusan 07/PGT.G/1999/PN SBY Jo No. 112/PGT/2000/PTSby Jo No. 39K/PGT2001 jo No. 1/PK/PGT2004 yang ditujukan kepada Walikota Surabaya dan tembusan telah disampaikan kepada Pemohon yang isinya antara lain berbunyi, bahwa karena objek yang diminta eksekusi adalah hak kebendaharaan milik negara/daerah maka sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atas objek tersebut tidak dapat di sita, namun demikian amar putusan a quo tetap dilaksanakan oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan putusan tersebut untuk diminta kepada Pemkot Surabaya selaku tergugat termohon eksekusi agar menyediakan anggaraan dalam APBD membayar dan memenuhi kewajibnnya dalam Putusan Perkara Nomor. 07/PGT/1999/PN Sby, No. 112/PGT/2000/PTSby Jo No. 39K/PGT2001 jo No. 1/PK/PGT/2004 b. bahwa surat tersebut telah dibalas oleh Walikota Surabaya dengan surat tanggal 18 Juli 2008 No. 180/3357/436.1.2/2008 perihal tanggapan pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut : satu, sebagaimana surat kami terdahulu Nomor 180/2246/436.1.2/2008, 26 Mei 2008 perihal tanggapan, pada prinsipnya Pemkot Surabaya keberatan atas Putusan PK MARI, No 161PK/PGT/2004 dan eksekusi terhadap Kolam Renang Brantas yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Januari 2008 dan telah menyampaikan keberatan dimaksud kepada Komisi Yudisial yang saat ini masih dalam proses di KY. Dua, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemkot Surabaya belum dapat menindaklanjuti surat saudara tersebut di atas. c. bahwa apa yang dijadikan alasan-alasan oleh Walikota Surabaya yang mengatakan bahwa pada prinsipnya Pemkot Surabaya keberatan atas Putusan PK MARI, No 161PK/PGT/2004 dan eksekusi terhadap Kolam Renang Brantas yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya

5

9.

pada tanggal 17 Januari 2008 dan telah menyampaikan keberatan dimaksud kepada Komisi Yudisial yang saat ini masih dalam proses di Komisi Yudisial. Tanggapan Pemohon pengujian Pasal 50 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atas dalil-dalil yang ditempuhkan oleh wallikokota melalui suratnya tanggal 18 juli 2004 Nomor 180/3357/436.1.2/2008 perihal tanggapan adalah sebagai berikut. Putusan PK dari MA RI No 161PK/PGT/2004 telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh karena itu harus dilaksanakan, di mata hukum tidak membedakan ras, suku, golongan serta kedudukan seseorang dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia berkewajiban menaati dan menghormati serta menjamin kepastian hukum yang telah diuji oleh badan peradilan hingga memperoleh kekuatan hukum tetap. PK hanya bisa diajukan satu kali dan apa yang dikatakan Walikota Surabaya dalam suratnya tgl 30 Juni 2004 yang ditujukan kepada Ketua PN Surabaya dengan alasan masih dalam proses di KY adalah hal yang mengada-ada karena Komisi Yudisial tidak punya kewenangan untuk menguji putusan badan peradilan apalagi membatalkan putusan badan peradilan sehingga dalil walikota menunggu tindak lanjut KY merupakan alasan yang tidak tepat dan mengada-ada dengan tujuan menghindari kewajibannya untuk melakukan amar putusan a quo yakni; pembayaran uang ganti rugi dibebankan pada Pemkot surabaya. Peristiwa tersebut di atas merupakan bukti nyata bahwa Walikota Surabaya yang tidak mau menaati ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku karena dilindungi oleh Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dua, berdasarkan hal tersebut di atas Pemkot Surabaya belum bisa menindaklanjuti surat Saudara tsb di atas. C . KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H. Saya rasa cukup Pak. Ya jadi dalam sidang pendahuluan di sini kita akan melihat bahwa permohonan Bapak diajukan ini, kalau kita melihat di sini maka hakimhakim ini akan memberikan suatu pengarahan atau nasihat kepada Bapak bagaimana dengan permohonan ini. Kalau kita melihat dari pemohonan Bapak ini, maka sebetulnya kalau Bapak mendalilkan bahwa tidak ada diskriminasi dan sebagainya dan ada perlindungan hukum, sebetulnya perkara hukumnya telah selesai di MA. Jadi kalau melihat di sini, Bapak kemudian mengujikan Pasal 50 itu. Pengujian UndangUndang terhadap UUD memang harus dilihat hak konstitusionalnya dari Pemohon tersebut. Tapi apakah betul bahwa Pasal 50 ini bisa dipertentangkan dengan pasal-pasal tersebut. Karena kalau di sini kita lihat, sekilas terlihat memang undang-undang seperti itu, kalau kita lihat, kita pertentangkan dengan UUD maka kita mesti mengkaji terlebih dahulu tapi ini bukan dalam secara normatifnya, apakah normatif apakah

6

Pasal 50 bertentangan dengan UUD atau tidak, atau apakah dalam penerapan hukumnya saja belum terlaksana dengan baik karena kalau sudah ada Putusan MA, dan di sini Bapak juga mengatakan bahwa adanya perintah Presiden RI melalui Mensesneg dan Mendagri untuk dilaksanakan, sebetulnya secara hukum proses dalam bidang hukumnya selesai. Jadi kalau Bapak mau mengajukan pengujian terhadap Pasal 50 itu perlu suatu apa penjelasan yang lebih detail lagi, karena Bapak di sini justru yang di apa, cetak tebal malah Pasal 59 ya? Pasal 59 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004, “setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan berdasar perUU yang berlaku,” padahal Bapak mengujikan Pasal 50 di sini. Ini yang harus. Kemudian tadi saya melihat pada Pasal 50 tapi dalam bukti yang Bapak ajukan saya tidak tahu malah Pasal 50 itu penjelasannya ada atau tidak ya Pak, karena penjelasannya ini tidak disertakan sehingga pada waktu saya mau melihat ada penjelasan Pasal 50 saya tidak melihat apa yang dimaksud di Pasal 50, saya rasa itu yang beberapa hal yang Bapak perlu pertimbangkan kembali, apakah betul yang diujikan itu Pasal 50nya karena berarti kita menguji bunyi atau norma Pasal 50 terhadap UUD. Atau karena penerapan hukumnya yang tidak bisa dilaksanakan, eksekusi yang tidak bisa dilaksanakan itu, kemudian Bapak menggugat Pasal 50 itu terhadap UUD. Tapi saya mohon mungkin Bapak Hakim yang lain akan memberikan tambahan. 10.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Terima kasih Ibu Ketua. Saudara Pemohon, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Pertama apakah Saudara akan menjadi Pemohon sendiri artinya tidak didampingi atau diwakili atau tidak kuasa hukum, tetap maju sendiri atau mau memakai (...) Jadi begini di sidang di Mahkamah itu dapat diwakili oleh kuasa hukumnya atau didampingi oleh seseorang untuk memberikan konsultasi. Bedanya kalau diwakili nanti yang akan beracara adalah wakilnya/kuasa hukumnya, kalau didampingi sekedar mendampingi Saudara saja, mengenai hukum tapi yang akan berproses tetap Pemohon, ini saya tanyakan dulu, apa mau maju sendiri atau mau diwakili kuasa hukum?

11.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Saya akan coba cari lawyer, mungkin, nanti saya akan coba, kalau misalnya saya berusaha cari lawyer kalau ada lawyer akan saya kuasakan kepada lawyer.

7

12.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Surabaya kan banyak lawyer, jadi kalau nanti pakai lawyer, nanti perlu diperbaiki kalau ada kuasa hukumnya. Yang kedua, ini Pemohon ini karena kecewa terhadap sikap atau tindakan walikota yang tidak mau melaksanakan Keputusan MA atau Putusan MA atau memang menganggap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu bertentangan dengan UUD, jadi yang Saudara persoalkan itu sikap walikota yang tidak mau menaati Putusan MA atau anda mempersoalkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara itu sendiri?

13.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Kalau saya pikir, ini Pasal 50 ini tidak adil Pak. Sekarang kalau seperti Pemerintah kalau berkewajiban harus memberi ganti rugi pada masyarakat sedangkan contohnya seperti Walikota Surabaya tidak mau melaksanakan putusan ini badan peradilan, terus kita kan tidak bisa apaapa.

14.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Dengan berlindung dibalik Pasal 50.

15.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Dengan berlindung dibalik ini karena ada Pasal 50.

16.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Ini jadi, jelasnya Saudara mempersoalkan bahwa Pasal 50 ini.

17.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Karena berlindung di Pasal 50 ini.

18.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S Kok dikecualikan, mengapa tidak boleh di sita begitu ya? Baik ya, nanti kalau mau diperbaiki, jadi nanti perkara-perkara yang Saudara alami di lembaga peradilan lain, termasuk putusanputusan itu sekedar sebagai jalan masuk untuk mempersoalkan Pasal 50 dan menjadi alat bukti dalam persidangan dan kemudian kalau memang mau, memang ini mempersoalkan norma, saya sarankan sebaiknya ada lawyer atau kuasa hukumnyalah begitu, biar nanti memperdebatkan aturan-aturan hukum itu bisa lebih pas begitu. Tapi itu di Mahkamah

8

memang boleh saja seorang warga negara biasa tanpa kuasa hukum ya karena berbagai pertimbangan mau maju sendiri juga boleh. Mau menguasakan juga boleh, saya kira itu. 19.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum Saudara Tedjo Bawono. Apakah Saudara bisa secara singkat menguraikan secara kronologis awal mula perkara di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung dan PK-nya itu sampai hal ini eksekusi seharusnya dilaksanakan oleh kota Surabaya, ternyata tereksekusi ini tidak mau melaksanakan. Coba gambarkan secara kronologis bagaimana perkara awal itu dari PN, PT, Mahkamah Agung, PK. Dan kemudian proses-proses korespondensi Saudara baik kepada walikota, baik kepada presiden, kepada menteri, kepada Sekjen Departemen Dalam Negeri dan lain sebagainya. Coba diuraikan itu. Apa sebenarnya di situ.

20.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Jadi ini kejadiannya itu sudah sejak tahun 1993.

21.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum 1993. Nah baik.

22.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Kolam renang itu diduduki oleh Walikota Surabaya.

23.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum Itu mililk Saudara

24.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Ya

25.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum Putusan terakhir

26.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Karena ini memperjuangkan hak saya ajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara maupun melalui pengadilan umum, maupun mohon kepada atasannya walikota, gubernur, karena di sana itu

9

oknum-oknum dari pada Pemerintah Kota Surabaya kemungkinan ya dia itu kan dapat kolam renang kan dioperasikan dapat uang. Kemungkinan ya dari itu. Sehingga dia itu menghambat menghambat untuk sekalipun sudah ada perintah dari gubernur, maupun Mendagri tidak mau dilaksanakan Pak. 27.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum Sekarang ini Walikota Surabaya dia juga mengaku itu milik Pemerintah, sehingga di dalam Pasal 50 ayat (1) itu dikatakan bahwa dilarang menyita milik negara, kan begitu?

28.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Tapi dasarnya tidak ada Pak. Ya, kalau pemerintah, walikota itu mengklaim itu sebagai asetnya, setidak-tidaknya harus ada dasarnya Pak.

29.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum Ya, artinya sudah ada putusan yang pasti bahwa itu milik Saudara.

30.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Ya milik saya Pak.

31.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum Baik, jawaban terakhir dari walikota bahwa untuk sementara itu di dalam posita Saudara itu Saudara kemukakan itu, kami sementara ini keberatan untuk melaksanakan. Ada tidak kalimat itu kalau Saudara tidak keliru membaca di sini. Walikota menyatakan untuk sementara kami berkeberatan untuk melaksanakan eksekusi tersebut, kan begitu. Tapi kehadiran Pasal 50 sendiri, ini kan perjuangan hak Saudara itu belum final, belum selesai. Karena belum selesai maka Saudara sudah terlayani di dalam memperjuangkan hak Saudara, kan begitu ya? Belum terselesaikan oleh walikota. Pasal 50 ini sendiri dan Pasal 59 ini, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memang ketentuan ini memang sudah sejak lama, sejak ICW saja itu sudah ada, bahwa barang milik negara itu tidak boleh di sita, tidak boleh dipindah tangankan. Bahkan pemerintah berhubungan dengan pihak ketiga pun sepanjang itu milik negara, itu juga tidak boleh disita oleh pengadilan, itu permasalahannya. Jadi sebenarnya permasalahan Saudara, hak-hak Saudara masih dalam proses kepada pemerintah, belum final, sisa eksekusi, tapi kehadiran normatif Pasal 50 dimana hak-hak Saudara,

10

sedangkan hak-hak saudara itu belum selesai. Bahkan kalau Saudara baca baik-baik itu tentang penyelesaian itu, itu di dalam Pasal 59, itu mengenal daluarsa lagi Pasal 65, tetapi itu tidak kami persoalkan. Yang kami persoalkan di sini memang undang-undang mengharuskan sejak zaman lama itu, masih zaman Belanda itu, itu tidak diperkenankan barang-barang milik negara, aset negara itu di sita, tidak boleh. Sedangkan hak saudara ini masih dalam proses penyelesaian dengan walikota. Dimana hak Saudara bahwa pasal itu diskriminatif. Bisa Saudara jelaskan. Kalau memang Saudara belum bisa menangkap penjelasan ini, dan apa yang tadi dikemukakan oleh Pak Mukthie, ya itu sebaiknya barangkali supaya didampingi oleh penasihat hukum Saudara. Supaya adu argumentasi ini, penjelasan argumentasi Saudara itu bisa tercapai. Jadi sisa pelaksanaan eksekusi yang belum tuntas itu inti yang Saudara perjuangkan. Alasan walikota ini dipandang milik negara, kan begitu menurut dia. Menurut Saudara dengan Putusan PK, Putusan Mahkamah Agung Saudaralah sebagai pemilik. Jadi ini sisa pelaksanaan eksekusi yang belum tuntas. Tapi dimana nilai normatif hak Saudara merasa dirugikan dengan kehadiran Pasal 50 ini. Coba ini direnungkan, dipikirkan, apa saran Pak Mukthie dan Ibu Ketua tadi supaya Saudara mencari penasihat hukum yang bisa mendampingi Saudara sehingga argumentasi-argumentasi hukum Saudara itu bisa diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. 32.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Saya juga ingin tanya bu, sekarang kalau andai kata pemerintah ini ada kewajiban kepada masyarakat karena undang-undang ini masyarakat tidak terhalang, ini terus bagaimana. Inikan berarti kita sudah didiskriminasi, ini kan hak kita sudah dipotong, hak konstitusi kita sudah dikebiri.

33.

KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H. Ya, tadi seperti dikatakan oleh Hakim Arsyad, bahwa sebetulnya kan di sini masalah hukumnya sudah selesai, tinggal eksekusinya yang belum. Jadi eksekusi itu ditolak oleh walikota, begitu kan, tapi tadi dikatakan belum waktunya dia mengatakan bahwa dan Bapak juga tadi mengatakan menunggu surat dari Komisi Yudisial, jadi bahwa permohonan Bapak mengenai permohonan untuk minta kembali kolam renang tadi itu sudah selesai atau sudah dilakukan dari pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung. Tetapi Mahkamah Agung kemudian mengatakan ini harus dikembalikan ke Bapak dengan eksekusi, cara eksekusi itu dan juga ada surat dari presiden melalui Mensesneg, kemudian dari Menteri Dalam Negeri, ini seharusnya eksekusi itu dapat dilaksanakan.

11

34.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Maaf ya Bu saya potong, sudah dilaksanakan Bu eksekusinya. Sudah kosong itu sekarang, sudah saya kuasai, cuma sekarang eksekusi ganti-ruginya saja yang belum.

35.

KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Oh iya, jadi eksekusinya sudah selesai tapi berarti ganti ruginya saja. Jadi kalau demikian sebetulnya sebagian permohonan sudah dikabulkan begitu. Oleh karena itu sebetulnya tidak ada kaitannya dengan diskriminasi, tidak ada pelanggaran hak di sana, tapi karena belum adanya pemenuhan semua yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan yang Bapak inginkan. Jadi Bapak di sini mengatakan ada kerugian berapa juta selama sekian tahun begitu, mungkin itu bukan kesalahan konstitusi dan bukan kesalahan Pasal 50. Tapi kalau Bapak tetap mau mengajukan itu, jadi karena kita akan membahas hal-hal yang bersifat normatif pasal-pasal itu terhadap Undang-Undang Dasar, maka kalau tadi diperlukan Bapak memerlukan suatu kuasa hukum, silakan itu dan juga kalau Bapak terus mengajukan ini maka kita memberikan kesempatan untuk perbaikan permohonan ini dan tentunya kalau pasal hukum pasti ada perbaikan permohonan ini dan akan ditambahkan oleh Bapak Arsyad. 36.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum Pak Tedjo, jadi sisa eksekusi ganti rugi

37.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Ya, yang belum itu hanya eksekusi ganti rugi Pak.

38.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum Ganti ruginya ini berapa banyak.

39.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Kalau menurut perhitungan itu dua milyar tujuh ratus.

40.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum Eksekusi dua milyar tujuh ratus itu memang ada di dalam amar Putusan Mahkamah Agung.

12

41.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Ada Pak.

42.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum Ada, baik, apakah Saudara sudah mengajukan permohonan eksekusi tentang ganti-ruginya. Sudah mengajukan tidak ke pengadilan?

43.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Oh sudah, saya sudah mengajukan kepada Ketua PN, kemudian Ketua PN sudah memberikan teguran, suratnya ke walikota.

44.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum Sudah unmoney

45.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Ya, sudah unmoney begitu Pak. Sudah dipanggil 3 kali dia tidak mau datang.

46.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum Jadi, prosedur pelaksanaan eksekusi.

47.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Sudah dipenuhi semua.

48.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum Itu diajukan lagi, baru tembusan ke pengadilan tinggi, tembusan ke Mahkamah Agung, dan juga kepada Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung. Bahwa eksekusi ganti-rugi ini sudah saya ajukan permohonan tiga kali tidak mendapat tanggapan. Nantinya Mahkamah Agung itu akan memberikan arahan, petunjuk kepada pengadilan negeri. pengadilan itu bisa melakukan penyitaan lagi. Itu bisa melakukan penyitaan, tapi itu masih dalam ranah penerapan hukum. Sehingga hakhak Saudara sebenarnya tidak ada yang terlanggar dalam Pasal 50 ini, paham Pak ini. Apakah Saudara sudah tempuh ini, dalam arti kata surat Saudara permohonan sudah tiga kali, ajukan lagi kemudian tembusan ke pengadilan negeri selaku pengawas, tembusan lagi Mahkamah Agung yang akan memerintahkan pengadilan negeri untuk melaksanakan itu.

13

49.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Begini Pak saya potong Pak ya. Itu suratnya dari Ketua PN ke walikota itu sudah jelas Pak. Jadi suratnya itu saya bacakan ya Pak.

50.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum Tidak usah dibacakan. Pak Tedjo, begini saja karena praktik di peradilan umum itu, kalau ada eksekusi kadang kala tiga kali di unmaning lima kali di unmaning itu pengalaman saya, sehingga Saudara untuk supaya ada pengetahuan dari pada atasan pengadilan negeri yaitu pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, itu saudara bikin tembusan ke sana itu. Kalau tidak ada itu, itu sekarang ini perjuangan Saudara itu ke Mahkamah Agung. Kemudian datang ke Ketua Muda Pengawasan, Ketua Muda Pengawasan ini, itu yang datang, bukan ke Komisi Yudisial, karena ini menyangkut masalah teknis perkara, sudah paham belum, paham Pak Tedjo. Apakah itu sudah ditempuh belum.

51.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Ini bisa saya ke sana tunjukkan ini surat Ketua PN.

52.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum Iya surat Ketua PN sudah ada kita baca di sini.

53.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Di sini kan sudah dihimbau walikota, kan ini karena obyeknya diminta sita eksekusi adalah merupakan hak kebendaan milik negara/daerah maka sesuai Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atas obyek tersebut tidak dapat di sita. Namun demikian amar putusan a quo harus tetap dilaksanakan. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan putusan tersebut untuk itu diminta kepada Pemerintah Kota Surabaya selaku tergugat/Termohon eksekusi agar menyediakan anggaran dalam APBD guna membayar/memenuhi kewajibannya dalam putusan perkara nomor 07/Pdt ttg/1999/PN Surabaya Jo. Nomor 112/Pdt/2000/Pengadilan Tinggi Surabaya Jo. Nomor 339 Kasasi/Pdt/2001 jo. Nomor 161 PK/Pdt/2004. Ini suratnya sudah dijawab sama walikota Pak. Jadi surat walikota tidak mau membayar Pak. Tidak mau menganggarkan, ini suratnya walikota tanggal 18 Juli Pak. Ya 18 Juli ini dia sudah jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Perihal tanggapan. Sehubungan dengan adanya surat Pengadilan Negeri

14

Surabaya Nomor ini, Nomor W14-U1/2765/Pdt/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008, perihal mohon pelaksanaan sita aset Pemkot Surabaya berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt Ptg/191999/PN Surabaya Jo. Nomor 112/Pdt/2000/Pengadilan Tinggi Surabaya jo. Nomor 3939 kasasi (...) 54.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum Cukup, cukup ya. Jadi kalau ganti rugi pemerintah yang harus memenuhi kewajiban hukumnya, itu ada prosedurnya. Walikota itu menyurat kepada Menteri Keuangan, itu ada prosesnya itu untuk uang itu keluar dari negara. Jadi tidak langsung serta merta itu walikota membayar, tidak ganti rugi itu. Ada prosedur yang harus dilalui sampai kepada Menteri Keuangan, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 begitu bunyinya, ICW juga begitu bunyinya, ya paham ini Pak. Tapi anjuran kami ini kalau bisa Saudara Ketua Muda Pengawasan yang memerintahkan ke sana. Dari situ Ketua Muda Pengawasan ini nanti akan menyurat ke Mendagri, menyurat kepada Menteri Keuangan, begitu jalannya. Sehingga Bapak punya ganti rugi ini, apa lagi Bapak sudah berenang di sana sekarang, ya di kolam renang ini kan Saudara sudah berenang. Sisa uang ganti rugi Saudara. Itu ada prosedur tahap-tahapnya. Baik dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 maupun dalam ICW itu ada. Manakala negara yang harus membayar hutangnya, apanya kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya kepada warga, kepada Pak Tedjo, maka prosedur perminta keuangan itu, itu harus sampai ke Menteri Keuangan, paham Pak, paham tidak.

55.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Ya kalau (...)

56.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum Jadi langkah-langkah itulah yang Saudara Pemohon ini melalui dulu itu. Tetapi kahadiran Pasal 50 ini apa kerugian Saudara sedangkan kerugian Saudara itu sudah melalui saluran-saluran hukum. Jadi Pasal 50 ini tidak diskriminatif. Bayangkan saja kalau gedung negara Mahkamah Konstitusi disita, dijual dan lain sebagainya, kan tidak mungkin negara melayani kepentingan umum, kan begitu ya. Terima kasih Bu.

57.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Maaf ya Pak, saya boleh potong ngomong ya Pak. Jangan marah ya saya ngomong. Pendapat saya Pak, itu sya sudah prosedur Pak, memang ini kan kewajiban pemerintah daerah. Jadi

15

sekarang ini otonomi daerah, pemerintah pusat tidak mengurusi urusan di daerah Pak. Jadi kita memang minta dari pemerintah daerah nanti dia anggarkan dalam APBD-nya tahun berikutnya. Dengan suratnya walikota itu kan sudah jelas dia tidak mau bayar, karena dia merasa berlindung pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 50 ini Pak. 58.

KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H. Tadi sudah dijelaskan kalau prosedur meminta kekurangan eksekusi tadi sebetulnya bisa dilakukan prosedur itu. Tapi kalau Bapak merasa hak Konstitusional Bapak terlanggar oleh Pasal 50 dan Bapak ingin meneruskan mengajukan permohonan ini, maka silakan Bapak mengajukan, tadi sudah disarankan apakah Bapak mau sendiri atau tidak dan juga kalau kita melihat Pasal 50 ini memang dari dulu, itu dulu ada sebelum Undang-Undang Perbendaharaan Negara itu kan ada Indische Comptabiliteitswet. Jadi memang pasal-pasal ini ada terus. Jadi kalau memang Bapak tetap mempertentangkan ya monggo silakan, diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan perbaikan dan kalau mau mengajukan kuasa hukum silakan mengajukan kuasa hukum begitu, supaya Bapak puas ya? Jadi kalau di sana tidak bisa ya bagaimana dengan Mahkamah Konstitusi misalnya begitu, bagaimana Pak Tedjo.

59.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Ya saya akan berusaha cari Lawyer ya. Karena kalau saya berpendapat tetap karena ada pasal ini, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 ini sehingga Walikota Surabaya tidak mentaati. Dia pikir kamu tidak bisa apa-apa kok, kamu bisa apa sama saya, wong tidak bisa sita, sedangkan pengadilan karena berbentur dari undang-undang ini, jadi kan tidak bisa menyita asetnya. Seharusnya sekarang kalau pemerintah daerah diwajibkan, ya dia harus membayar, kalau tidak mau bayar ya asetnya harus disita tho Bu untuk dilelang melalui kantor pelelangan untuk dibayarkan kepada saya hasil lelangnya.

60.

KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H. Jadi Bapak mau mengajukan terus, berarti perbaikan kita tunggu dua minggu atau 14 hari sejak saat ini. Jadi apa yang perlu ditekankan lagi, supaya Bapak bisa meyakinkan bahwa perlu ada pengujian ini.

61.

PEMOHON : TEDJO BAWONO Terima kasih Bu.

16

62.

KETUA : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H. Kalau Bapak tidak ada permasalahan lagi, maka saya tutup sidang ini dan saya nyatakan di tutup.

KETUK PALU 1X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.37 WIB

17