2008

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR : 08/DAGLU/PER/7/2008 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA VERIFIKASI / PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN OLEH SURVEYOR DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, perlu mengatur Ketentuan Dan Tata Cara Verifikasi/Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan Oleh Surveyor; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

Mengingat

: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 63 Tahun 2005; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2005 tentang pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/MDAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/MDAG/PER/5/2007; 4. Peraturan Menteri Perdagangan 14/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey; 5. Peraturan Menteri Perdagangan 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 08/DAGLU/PER/7/2008

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA VERIFIKASI/ PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN OLEH SURVEYOR. Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1.

Produk industri kehutanan adalah produk yang termasuk dalam kelompok HS.4407, HS.4409, Ex HS.4412 (khusus laminated wood), Ex HS.4418 (kecuali daun pintu dan jendela) dan Ex HS.9406 (khusus bangunan prefabrikasi dari kayu).

2.

Surveyor adalah badan usaha yang memiliki Surat Izin Usaha Jasa Surveyor (SIUJS) yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan verifikasi/penelusuran teknis ekspor produk industri kehutanan. Pasal 2

Terhadap ekspor produk industri kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 wajib dilakukan verifikasi/penelusuran teknis oleh Surveyor. Pasal 3 (1)

Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang akan melaksanakan ekspor produk industri kehutanan, wajib mengajukan Permohonan Pemeriksaan Barang Ekspor (PPBE) kepada Surveyor.

(2)

Pengajuan PPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dengan melampirkan: a.

fotokopi pengakuan ETPIK (untuk pengajuan PPBE yang pertama);

b.

packing list/invoice;

c.

fotokopi endorsement dari lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

2


(3)

PPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan barang kepada Surveyor. Pasal 4

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Surveyor dalam rangka verifikasi/ penelusuran teknis produk industri kehutanan adalah: a. Kegiatan verifikasi administratif dan/atau elektronik, meliputi: 1. keabsahan dokumen ETPIK; dan 2. keabsahan dokumen endorsement. b. Kegiatan verifikasi fisik, meliputi: 1. jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan; 2. jumlah barang; 3. jenis kayu; 4. kriteria teknis sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 5. kesesuaian nomor HS; 6. melakukan pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas, jika pengapalannya menggunakan peti kemas; dan 7. melakukan pemasangan segel pada peti kemas apabila seluruh barang dalam peti kemas diperiksa oleh Surveyor. Pasal 5 (1)

Hasil verifikasi/penelusuran teknis ekspor produk industri kehutanan yang dilakukan oleh Surveyor dituangkan dalam bentuk: a. Laporan Surveyor (LS) dalam hal produk industri kehutanan yang diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam hal produk industri kehutanan yang diperiksa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)

LS atau LHP diterbitkan oleh Surveyor dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal pemeriksaan dan atau pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas selesai dilaksanakan.

3


Pasal 6 ETPIK dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri apabila Surveyor tidak menerbitkan LS atau LHP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). Pasal 7 (1)

LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.

(2)

Setiap 1 (satu) dokumen LS hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor. Pasal 8

Fotokopi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) wajib disampaikan oleh ETPIK kepada Surveyor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal persetujuan muat oleh kantor pabean. Pasal 9 (1)

Surveyor wajib menyampaikan laporan hasil verifikasi/ penelusuran teknis ekspor produk industri kehutanan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan dalam bentuk tertulis maupun data elektronik.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Surveyor paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya. Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi berupa pencabutan hak menerima imbalan jasa atas verifikasi/penelusuran teknis yang dilakukan pada bulan yang tidak dilaporkan.

4


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Juli 2008.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

DIAH MAULIDA

Tembusan : 1. Menteri Perdagangan; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan; 3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan; 4. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian; 5. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan; 6. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan; 7. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Departemen Perdagangan.

5

2008

Recommend Documents