2008

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO. 22/PERMEN/M/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT, Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 62 Tahun 2005;

Himpunan Produk Hukum Standar Pelayanan Minimal (SPM)

133

PERMENEG PERUMAHAN RAKYAT NO. 22/PERMEN/M/2008

6. 7. 8.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M /Tahun 2004 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu; Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2008; MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan komitmen nasional yang. berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. 5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 6. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. 7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

134


STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

8.

9.

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT Pasal 2

1.

2.

Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasaran, sarana dan utilitas umum (PSU). Untuk memberi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan SPM bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Pasal 3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan urusan perumahan sesuai dengan SPM bidang perumahan rakyat yang terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2025. Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rumah layak huni dan terjangkau; b. lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, saran dan utilitas (PSU). Indikator dari rumah layak huni dan terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah: a. cakupan ketersediaan rumah layak huni; b. cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau. Indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, saran dan utilitas (PSU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, saran dan utilitas (PSU). Nilai SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 100 % (seratus persen) dan untuk indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 70 % (tujuh puluh persen). Nilai SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, saran dan utilitas (PSU) sebesar 100 % (seratus persen). enis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.


135


BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 4 1.

2.

3.

Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan sesuai SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dikoordinasikan oleh dinas perumahan atau dinas yang menangani bidang perumahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan bidang perumahan sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompentensi yang dibutuhkan di bidang perumahan. BAB IV PELAKSANAAN Pasal 5

1.

2.

SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis SPM bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 6

1. 2. 3. 4.

Menteri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penerapan SPM. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pelatihan dan/atau bantuan teknis lainnya. Pembinaan dan penerapan SPM terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. Pembinaan dan penerapan SPM terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan bidang perumahan dilakukan oleh bupati/walikota. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 7

1.

136

Menteri bertanggung jawab atas pengawasan teknis penerapan SPM kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.



2.

Menteri dapat melimpahkan tanggung jawab pengawasan teknis penerapan SPM yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. Pasal 8

1. 2. 3.

Bupati/walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan sesuai SPM di daerah masing-masing. Bupati/walikota menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan bidang perumahan rakyat kepada Gubernur. Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan bidang perumahan rakyat kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Pasal 9

1. 2.

Menteri melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat sesuai SPM yang ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Pasal 10

1.

2.

3.

4.

Menteri dapat memberikan insentif kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan monitoring dan evaluasi keberhasilan pencapaian SPM dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan. Menteri dapat memberikan disinsentif kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan monitoring dan evaluasi ketidakberhasilan pencapaian SPM dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pencapaian penyelenggaraan SPM berupa: a. pembangunan serta pengadaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan; b. pemberian bantuan sebagian pembiayaan pembangunan, pemilikan, atau perbaikan rumah layak huni; c. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta atau pemerintah daerah. Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mengurangi atau meniadakan akibat tidak tercapainya penyelenggaraan SPM berupa: a. mengurangi atau meniadakan pembangunan serta pengadaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan; b. mengurangi atau meniadakan pemberian bantuan sebagian pembiayaan pembangunan, pemilikan, atau perbaikan rumah layak huni; c. mengurangi atau meniadakan pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta atau pemerintah daerah.


137


BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 11 1. 2.

3.

Pembiayaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah dibebankan pada APBN. Pembiayaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dibebankan pada APBD. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggungjawab melaksanakan mobilisasi, potensi, kelembagaan dan investasi perumahan melalui kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2008 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT, ttd MOHAMMAD YUSUF ASY’ARI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAM ttd ANDI MATALATA LEMBARAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..........NOMOR :...........

138



LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT Nomor : 22/PERMEN/M/2008 Tanggal : 30 Desember 2008 A. JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI Departemen/LPND : Urusan Wajib : Daerah : No.

I.

Jenis Pelayanan Dasar skala Provinsi Rumah Layak Huni dan Terjangkau

Kementerian Negara Perumahan Rakyat Perumahan Provinsi Standar Pelayanan Minimal Indikator

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Nilai

100 % 2009 - 2025

Cakupan layanan rumah 70 % layak huni yang terjangkau

II.

Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum

Batas Waktu Pencapaian (Tahun)

Cakupan Lingkungan Yang Sehat 100% dan Aman yang didukung dengan PSU

2009 - 2025

2009 - 2025

Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab

Keterangan

Dinas perumahan atau Dinas yang Sesuai tata ruang menangani bidang dan perizinan perumahan Tercapainya fasilitasi Dinas perumahan keterjangkauan atau Dinas yang menghuni rumah menangani bidang layak huni oleh Pemerintah Daerah perumahan Provinsi

Dinas perumahan atau Dinas yang Sesuai tata ruang menangani bidang dan perizinan perumahan

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT, ttd MOHAMMAD YUSUF ASY’ARI


139


B. JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Departemen/LPND Urusan Wajib Daerah No.

I.

II.

Jenis Pelayanan Dasar skala Provinsi Rumah Layak Huni dan Terjangkau

Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

: Kementerian Negara Perumahan Rakyat : Perumahan : Kabupaten/Kota Standar Pelayanan Minimal Indikator Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Nilai


100 % 2009 - 2025

Cakupan layanan rumah 70 % layak huni yang terjangkau

2009 - 2025

Cakupan Lingkungan Yang Sehat 100% dan Aman yang didukung dengan PSU

2009 - 2025

Satuan Kerja/ Lembaga Keterangan Penanggung Jawab Dinas perumahan atau Dinas yang Sesuai tata ruang menangani bidang dan perizinan perumahan Tercapainya fasilitasi Dinas perumahan keterjangkauan atau Dinas yang menghuni rumah menangani bidang layak huni oleh Pemerintah Daerah perumahan Kabupaten/ Kota

Dinas perumahan atau Dinas yang Sesuai tata ruang menangani bidang dan perizinan perumahan

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT, ttd MOHAMMAD YUSUF ASY’ARI

140



Lampiran II Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 22/PERMEN/M/2008 Tanggal : 30 Desember 2008 PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI I. RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU 1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni a. Pengertian 1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. 2. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masingmasing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, bendabersama dan tanah-bersama. 3. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya; b. Definisi Operasional Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. c. Cara Perhitungan Rumus 1. Rumus

2. Pembilang Jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di suatu wilayah kerja, pada waktu tertentu. 3. Penyebut Jumlah rumah di suatu wilayah provinsi pada kurun waktu tertentu. 4. Ukuran/Konstanta Persentase (%) 5. Contoh Perhitungan Pada suatu wilayah provinsi mempunyai jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan dan kecukupan luas minimum sebanyak 200.000 rumah pada tahun 2007, sedangkan total jumlah rumah yang ada pada provinsi tersebut sebanyak 400.000 rumah, maka: Persentase cakupan rumah layak huni pada wilayah provinsi tersebut adalah: 200.000 rumah layak huni 400.000 jumlah rumah wilayah provinsi

X 100 % = 50 %


141


d. Sumber Data 1. Dinas Perumahan atau dinas yang menangani bidang perumahan kabupaten/kota 2. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi e. Rujukan 1. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; 2. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; 3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 08/ PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya; 4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/ KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat). f. Target Target pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat yang mengatur cakupan ketersediaan rumah layak huni yang harus dilakukan oleh Daerah Provinsi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 sebesar 100 % (seratus persen). g. Langkah Kegiatan 1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk rumah layak huni melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan; 2. Melakukan pemutahiran data rumah secara berkala dari kabupaten/kota; 3. Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta singkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni kepada Menteri. h. SDM 1. Sarjana Teknik Sipil/Arsitek/Teknik Lingkungan/ Industri/Planologi atau sarjana lain yang sesuai untuk melakukan bimbingan teknis, pendampingan dalam penyelenggaraan perumahan rakyat; 2. Sarjana Sosial /ilmu Hukum/Ekonomi atau sarjana lain yang sesuai untuk melakukan penyiapan materi dan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan; 2.

142

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau a. Pengertian 1. Rumah terjangkau adalah rumah dengan harga jual atau harga sewa yang mampu dimiliki atau disewa oleh seluruh lapisan masyakarat; 2. Median multiple adalah perbandingan antara median harga rumah dengan median penghasilan rumah tangga dalam setahun; 3. Indeks keterjangkauan adalah gambaran pemerintah daerah tentang kemampuan masyarakat diwilayahnya secara umum untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau. b. Definisi Operasional Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun disewa oleh seluruh lapisan masyakarat.



c. Kriteria 1. Harga rumah dikatagorikan terjangkau apabila mempunyai median multiple sebesar 3 atau kurang; Indeks Keterjangkauan Rating

Median Multiple

Sama sekali tidak terjangkau 5.1 Tidak terjangkau Kurang terjangkau Terjangkau

Lebih besar atau sama dengan 4.1 s/d 5.0 3.1 s/d 4.0 lebih kecil atau sama dengan 3

2. Median harga rumah berdasarkan harga rumah layak huni untuk MBR sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Median penghasilan rumah tangga berdasarkan penghasilan rumah tangga yang masuk dalam katagori masyarakat berpenghasilan rendah. d. Cara Perhitungan/Rumus 1. Rumus Indeks Keterjangkauan =

Cakupan layanan rumah layak huni = yang terjangkau

Median harga rumah Median penghasilan rumah tangga

Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu

X 100 %

Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu

2. Pembilang Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu. 3. Penyebut Jumlah rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah pada kurun waktu tertentu. 4. Ukuran/Konstanta Persentase (%). 5. Contoh Perhitungan a). Menghitung indeks keterjangkauan Median harga rumah layak huni di Provinsi A adalah Rp 30 juta (baik yang dilakukan dengan cara dibeli, dibangun, atau diperbaiki). Median penghasilan rumah tangga per tahun di Provinsi A adalah Rp 9 juta. Dari data tersebut maka indeks keterjangkauan harga rumah di Provinsi A adalah Rp 30 juta/ Rp 9 juta = 3.33 atau masuk katagori kurang terjangkau. Supaya indeks keterjangkauan harga rumah di Provinsi A menjadi “terjangkau” maka Pemerintah Provinsi perlu untuk melakukan berbaga upaya fasilitasi. b). Menghitung cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau Jumlah rumah tangga di Provinsi A pada tahun 2010 adalah 1.000.000 KK. Perkiraan jumlah rumah tangga yang belum memiliki


143


rumah atau tinggal di rumah yang belum layak huni adalah 20 %, maka : jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah yang belum layak huni adalah 20 % x 1.000.000 KK = 200.000 KK. Jumlah rumah tangga di Provinsi A pada tahun 2010 yang difasilitasi oleh Daerah Provinsi A dan akhirnya mampu memiliki atau tinggal di rumah yang layak huni dan terjangkau adalah 140.000 KK. Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau = 140.000/200.000 x 100 % = 70 %. e. Sumber Data 1. Dinas Perumahan atau dinas yang menangani bidang perumahan kabupaten/kota; 2. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi. f. Rujukan 1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Dan Permukiman; 2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 8/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi MBR Melalui LKM/LKNM; 3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 3/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 7/ PERMEN/M/2008; 4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 4/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Syariah Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 8/PERMEN/M/2008; 5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 5/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 5/PERMEN/M/2008; 6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 6/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 6/PERMEN/M/2008; g. Target Target pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau yang harus dilakukan oleh Daerah Provinsi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 sebesar 70 % (tujuh puluh persen).

144



h. Langkah Kegiatan 1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan; 2. Melakukan pemutahiran data harga rumah dan penghasilan rumah tangga secara berkala dari kabupaten/kota; 3. Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta singkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk rumah layak huni dan terjangkau kepada Menteri. i. SDM 1. Sarjana Ekonomi atau sarjana lain yang sesuai dibutuhkan untuk menghitung indeks keterjangkauan harga rumah dalam suatu wilayah kerja dan mengembangkan berbagai jenis fasilitasi khususnya skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan; 2. Sarjana Sipil/Arsitektur atau sarjana lain yang sesuai dibutuhkan untuk menghitung indeks keterjangkauan harga rumah khususnya melakukan analisa terhadap harga rumah layak huni. II. LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 3.

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) a. Pengertian 1. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. 2. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 3. Lingkungan perumahan adalah lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkup terbatas. 4. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 5. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. 6. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. b. Definisi Operasional : Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah lingkungan hunian dengan batasbatas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan


145


dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkup terbatas dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan serta keamanan bagi masyarakat. c. Cara Perhitungan/Rumus 1. Rumus Cakupan lingkunga yang sehat dan aman = yang didukung PSU

Jumlah lingkungan yang didukung PSU perumahan pada kurun waktu tertentu Jumlah lingkungan pada kurun waktu tertentu

X 100 %

2. Pembilang Jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meliputi : jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 3. Penyebut Jumlah lingkungan perumahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. 4. Ukuran/Konstanta Persentase (%) 5. Contoh Perhitungan Pada suatu wilayah provinsi mempunyai jumlah lingkungan (kelurahan/ desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang memenuhi kriteria komponen PSU sebanyak 300 kelurahan/ desa pada tahun 2007, dari total jumlah kelurahan/desa yang ada pada provinsi tersebut sebanyak 600, maka: Persentase cakupan lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung PSU provinsi tersebut adalah: 300 kelurahan/desa didukung PSU 600 kelurahan/desa pada provinsi

X 100 % = 50 %

d. Rujukan 1. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; 2. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri; 4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman; 5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan Dan Permukiman; e. Sumber Data 1. Dinas Perumahan atau dinas yang menangani bidang perumahan kabupaten/kota. 2. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi.

146



f.

Target Target pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat yang mengatur cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang harus dilakukan oleh Daerah Provinsi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 sebesar 100 % (seratus persen). g. Langkah Kegiatan 1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan; 2. Melakukan pemutahiran data lingkungan perumahan secara berkala dari kabupaten/kota; 3. Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kepada Menteri. h. SDM 1. Sarjana Teknik Sipil/Arsitek/Teknik Lingkungan/Industri/Planologi atau sarjana lain yang sesuai untuk melakukan bimbingan teknis, pendampingan dalam penyelenggaraan perumahan; 2. Sarjana Sosial/ Ilmu Hukum/ Ekonomi atau sarjana lain yang sesuai untuk melakukan penyiapan materi dan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan perumahan.

PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA I. RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU 1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni a. Pengertian 1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. 2. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masingmasing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, bendabersama dan tanah-bersama. 3. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. b. Definisi Operasional Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.


147


c. Kriteria 1. Kriteria rumah layak huni meliputi : a). Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi : 1. struktur bawah/pondasi; 2. struktur tengah/kolom dan balak (Beam); 3. struktur atas. b). Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi 2 c). Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m /orang sampai dengan 12 2 m /orang 2. Kriteria rumah layak huni sebagaimana dimaksud angka 1 tidak menghilangkan penggunaan teknologi dan bahan bangunan daerah setempat sesuai kearifan lokal daerah untuk menggunakan teknologi dan bahan bangunan dalam membangun rumah layak huni. Contoh persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada kriteria rumah layak huni huruf a).

1. Kriteria rumah layak huni a) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan 1. Ketentuan Struktur Bawah (Pondasi) 1) Pondasi harus ditempatkan pada tanah yang mantap, yaitu ditempatkan pada tanah keras, dasar pondasi diletakkan lebih dalam dari 45 cm dibawah permukaan tanah. 2) Seluruh badan pondasi harus tertanam dalam tanah 3) Pondasi harus dihubungkan dengan balok pondasi atau sloof, baik pada pondasi setempatmaupun pondasi menerus 4) Balok pondasi harus diangkerkan pada pondasinya, dengan jarak angker setiap 1,50 meter dengan baja tulangan diameter 12 mm 5) Pondasi tidak boleh diletakkan terlalu dekat dengan dinding tebing, untuk mencegah longsor, tebing diberi dinding penahan yang terbuat dari pasangan atau turap bambu maupun kayu

148



PONDASI

2. Struktur Tengah Ketentuan : 1) Bangunan harus menggunakan kolom sebagairangka pemikul, dapat terbuat dari kayu, beton bertulang, atau baja


149


2) Kolom harus diangker pada balok pondasi atau ikatannya diteruskan pada pondasinya 3) Pada bagian akhir atau setiap kolom harus diikat dan disatukan dengan balok keliling/ring balok dari kayu, beton bertulang atau baja 4) Rangka bangunan (kolom, ring balok, dan sloof ) harus memiliki hubungan yang kuat dan kokoh 5) Kolom/tiang kayu harus dilengkapi dengan balok pengkaku untuk menahan gaya lateral gempa 6) Pada rumah panggung antara tiang kayu harus diberi ikatan diagonal.

SKALA 20 :1

3. Struktur Atas Ketentuan struktur atas: 1) Rangka kuda-kuda harus kuat menahan beban atap 2) Rangka kuda-kuda harus diangker pada kedudukannya (pada kolom atau ring balok). 3) Pada arah memanjang atap harus diperkuat dengan menambah ikatan angin diantara rangka kuda-kuda.

KUDA - KUDA KAYU 5/10 SEKALA 1 : 50

150



b) Menjamin Kesehatan: 1. kecukupan pencahayaan rumah layak huni minimal 50% dari dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka untuk ruang tamu dan minimal 10% dari dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka untuk ruang tidur; 2. kecukupan penghawaan rumah layak huni minimal 10 % dari luas lantai. 3. penyediaan sanitasi minimal 1 kamar mandi dan jamban didalam atau luar bangunan rumah dan dilengkapi bangunan bawah septiktank atau dengan sanitasi komunal. c) Memenuhi kecukupan luas minimum 2 adalah luas minimal rumah layak huni antara 7,2 m /orang sampai dengan 12 2 m /orang dengan fungsi utama sebagai hunian yang terdiri dari ruang serbaguna/ruang tidur dan dilengkapi dengan kamar mandi. 2. Teknologi dan bahan bangunan rumah layak huni yang sesuai dengan kearifan lokal disesuaikan dengan adat dan budaya daerah setempat. d. Cara Perhitungan Rumus 1. Rumus Cakupan Rumah = Layak Huni

Jumlah rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100 % Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

2. Pembilang Jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di suatu wilayah kerja, pada waktu tertentu. 3. Penyebut Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. 4. Ukuran/Konstanta Persentase (%) 5. Contoh Perhitungan Pada suatu wilayah kabupaten atau kota mempunyai jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan dan kecukupan luas minimum sebanyak 200 rumah pada tahun 2007, sedangkan total jumlah rumah yang ada pada kabupaten atau kota tersebut sebanyak 400 rumah, maka : Persentase cakupan rumah layak huni pada kabupaten atau kota tersebut adalah: 200 rumah layak huni 400 jumlah rumah di kab/ kota

X 100 % = 50 %

e. Sumber Data 1. Dinas Perumahan atau dinas yang menangani bidang perumahan kabupaten/kota 2. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota 3. Kantor Kecamatan dan Kelurahan/desa


151


f.

g.

h.

i.

4. Pengembang perumahan atau pemangku kepentingan bidang perumahan Rujukan 1. Undang-Undang Nomor:16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; 2. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; 3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 08/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 829/MENKES/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan; Target Target pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat yang mengatur cakupan ketersediaan rumah layak huni yang harus dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 sebesar 100 % (seratus persen). Langkah Kegiatan 1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan; 2. Melakukan pendataan dan pemutahiran data rumah layak huni secara berkala; 3. Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan rumah layak huni dan terjangkau 4. Perizinan pembangunan dibidang perumahan; 5. Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada provinsi. SDM 1. Sarjana Teknik Sipil/Arsitek/Teknik Lingkungan/ Industri/Planologi atau sarjana lain untuk melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dalam penyelenggaraan perumahan rakyat; 2. Sarjana Sosial /ilmu Hukum/Ekonomi atau sarjana lain yang sesuai untuk melakukan penyiapan materi dan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan perumahan rakyat; 3. Diploma 3 yang sesuai/ SMU atau yang sederajat untuk melakukan pendataan rumah layak huni.

2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau a. Pengertian 1. Rumah terjangkau adalah rumah dengan harga jual atau harga sewa yang mampu dimiliki atau disewa oleh seluruh lapisan masyakarat. 2. Median multiple adalah perbandingan antara median harga rumah dengan median penghasilan rumah tangga dalam setahun. 3. Indeks keterjangkauan adalah gambaran pemerintah daerah tentang kemampuan masyarakat diwilayahnya secara umum untuk memenuhi

152



kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau. 4. Layanan adalah segala bentuk kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Definisi Operasional Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyakarat baik untuk dimiliki maupun disewa. c. Kriteria 1. Harga rumah dikatagorikan terjangkau apabila mempunyai median multiple sebesar 3 atau kurang; Indeks Keterjangkauan Rating Sama sekali tidak terjangkau Tidak terjangkau Kurang terjangkau Terjangkau

Median Multiple lebih besar atau sama dengan 5.1 4.1 s/d 5.0 3.1 s/d 4.0 lebih kecil atau sama dengan 3

2. Median harga rumah berdasarkan harga rumah layak huni sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Median penghasilan rumah tangga berdasarkan penghasilan rumah tangga yang masuk dalam katagori masyarakat berpenghasilan rendah. d. Cara Perhitungan/Rumus 1. Rumus Indeks Keterjangkauan =

Cakupan layanan rumah layak huni = yang terjangkau

Median harga rumah Median penghasilan rumah tangga

Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau pada kurun waktu tertentu Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu

X 100 %

2. Pembilang Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau pada kurun waktu tertentu. 3. Penyebut Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu. 4. Ukuran/Konstanta Persentase (%). 5. Contoh Perhitungan a). Menghitung indeks keterjangkauan Median harga rumah layak huni di kabupaten A adalah Rp 30 juta (baik yang dilakukan dengan cara dibeli, dibangun, atau diperbaiki). Median penghasilan rumah tangga per tahun di kabupaten A adalah Rp 9 juta. Dari data tersebut maka indeks keterjangkauan harga rumah di kabupaten A adalah Rp 30 juta/ Rp 9 juta = 3.33 atau masuk katagori kurang terjangkau. Supaya indeks keterjangkauan harga rumah di kabupaten A men-


153


jadi “terjangkau” maka Pemda perlu untuk memfasilitasi masyarakat tersebut baik melalui pemberian bantuan biaya pembelian, pembangunan, perbaikan rumah, penyediaan lahan murah, dan memberikan kemudahan perizinan. Dengan demikian peran Pemda adalah melakukan berbagai upaya agar masyarakat mampu memiliki atau tinggal di rumah yang layak huni melalui fasilitasi pemberian bantuan pembiayaan dan kemudahan lainnya. b). Menghitung cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau Jumlah rumah tangga di Kabupaten A pada tahun 2010 adalah 100.000 KK. Perkiraan jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah yang belum layak huni adalah 20 %, maka : jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah yang belum layak huni adalah 20 % x 100.000 KK = 20.000 KK. Jumlah rumah tangga di kapubapen A pada tahun 2010 yang difasilitasi oleh Daerah Kabupaten A dan akhirnya mampu memiliki atau tinggal di rumah yang layak huni dan terjangkau adalah 14.000 KK. Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau = 14.000/20.000 x 100 % = 70 %. e. Sumber Data 1. Dinas Perumahan atau yang menangani bidang perumahan kabupaten/ kota. 2. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota. 3. Kantor Kecamatan dan Kelurahan/desa. 4. Perbankan penyalur KPR. 5. Pengembang perumahan atau pemangku kepentingan bidang perumahan. f. Rujukan 1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Dan Permukiman; 2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi MBR Melalui LKM/LKNM; 3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 3/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 7/PERMEN/M/2008; 4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 4/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Syariah Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8/ PERMEN/M/2008; 5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 5/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 5/ PERMEN/M/2008;

154



6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 6/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 6/PERMEN/M/2008; g. Target Target pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat yang mengatur cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau yang harus dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 sebesar sebesar 70 % (tujuh puluh persen). h. Langkah Kegiatan 1. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain seperti kantor badan pusat statistik kabupaten/kota, koperasi, pengembang, dan perbankan. 2. Melakukan pelatihan kepada para staf di dinas perumahan atau dinas yang menangani perumahan khususnya mengenai skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat. 3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun stakeholders terkait dengan skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat. 4. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga (khususnya rumah tangga yang masuk katagori berpenghasilan rendah). Pengumpulan data dapat dilakukan melalui kegiatan survey lapangan atau dapat diperoleh dari kantor statistik, pengembang, dll. 5. Memberikan fasilitasi rumah layak huni dan terjangku kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah, baik untuk dimiliki maupun cara lain sesuai peraturan perundangundangan dapat berupa: • penyediaan lahan murah bagi pembangunan rumah layak huni. • pemberian kemudahan perizinan pembangunan perumahan rumah layak huni • pemberian bantuan sebagian pembiayaan pemilikan rumah layak huni. • pemberian bantuan sebagian pembiayaan pembangunan rumah layak huni. • pemberian bantuan sebagian pembiayaan perbaikan rumah layak huni. 6. Melakukan kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran. 7. Melakukan kegiatan evaluasi kegiatan minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran. 8. Melakukan pencatatan dan pelaporan minimal 2 laporan dalam satu tahun anggaran. i. SDM 1. Sarjana Ekonomi, sarjana ini dibutuhkan untuk menghitung indeks keterjangkauan harga rumah dalam suatu wilayah kerja berikut mengembangkan jenis skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan.


155


2. Sarjana sipil/arsitektur, sarjana ini dibutuhkan untuk menghitung indeks keterjangkauan harga rumah khususnya melakukan analisa terhadap harga rumah layak huni. 3. Diploma 3 yang sesuai/ SMU atau yang sederajat untuk melakukan pendataan harga rumah dan penghasilan rumah tangga. II. LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) a. Pengertian 1. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum. 2. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 3. Lingkungan perumahan adalah perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang terstruktur. 4. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya; 5. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. 6. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. 7. Lingkungan perumahan yang sehat dan aman adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan lingkungan yang menjamin kesehatan masyarakatnya. b. Definisi Operasional : Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan masyarakat. c. Kriteria 1. Jalan a). Jalan akses dan Jalan poros Ketentuan: 1). Kelas jalan : -jalan lokal skunder I (satu jalur) -jalan lokal skunder I (dua jalur) -jalan lokal skunder II -jalan lokal skunder III 2). dapat diakses mobil pemadam kebakaran 3). konstruksi trotoar tidak berbahaya pejalan kaki dan penyandang cacat 4). jembatan harus memiliki pagar pengaman.

156



b). Jalan lingkungan Ketentuan : 1). Kelas jalan: -jalan lingkungan I -jalan lingkungan II 2). akses kesemua lingkungan permukiman 3). kecepatan rata-rata 5 sampai dengan 10 km/jam 4). Dapat diakses mobil pemadam kebakaran 5). konstruksi trotoar tidak berbahaya pejalan kaki dan penyandang cacat 6). jembatan harus memiliki pagar pengaman. c). Jalan setapak Ketentuan: 1). akses kesemua persil rumah sesuai perencanaan 2). lebar 0,8 sampai 2m 2. Sanitasi Ketentuan sanitasi a) limbah cair yang berasal dari rumah tangga tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah b) Pengosongan lumpur tinja 2 tahun sekali c) apabila kemungkinan membuat tankseptik tidak ada, maka lingkungan perumahan yang baru harus dilengkapi dengan sistem pembuangan sanitasi lingkungan atau harus dapat disambung dengan sistem pembuangan sanitasi kota atau dengan cara pengolahan lain. 3. Drainase dan pengendalian banjir Ketentuan : a) tinggi genangan rata-rata kurang dari 30 cm b) lama genangan kurang dari 1 jam c) setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem drainase yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan air. d) sistem drainase harus dihubungkan dengan badan penerima (saluran kota, sungai, danau, laut atau kolam yang mempunyai daya tampung cukup) yang dapat menyalurkan atau menampung air buangan sedemikian rupa sehingga maksud pengeringan daerah dapat terpenuhi. e) prasarana drainase tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit 4. Persampahan Ketentuan : a). 100 % produk sampah tertangani (berdasarkan jumlah timbunan sampah 0,02 m3/orang/hari) b).Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan. c). Pengelolaan persampahan mandiri termasuk pembuatan composer komunal untuk kebutuhan kawasan perumahan. 5. Air minum Ketentuan : a) 100% penduduk terlayani b) 60-220 lt/orang/hari untuk permukiman di kawasan perkotaan c) 30-50 lt/orang/hari untuk lingkungan perumahan d) Apabila disediakan melalui kran umum : -1 kran umum disediakan untuk jumlah pemakai 220 jiwa -Radius pelayanan maksimum 100 meter -Kapasitas minum 30/lt/hari e) Memenuhi standar air minum


157


6. Listrik Ketentuan : a) setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain (dengan perhitungan setiap unit hunian mendapat daya listrik minimum 450 VA atau 900 VA) b) tersedia jaringan listrik lingkungan c) pengaturan tiang listrik dan gardu listrik harus menjamin keamanan penghuni d) tersedia penerangan jalan umum d. Cara Perhitungan/Rumus 1. Rumus Cakupan lingkungan yang sehat dan aman = yang didukung PSU

Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu

X 100 %

Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu

2. Pembilang Jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meliputi : jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. 3. Penyebut Jumlah lingkungan perumahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. 4. Ukuran/Konstanta Persentase (%). 5. Contoh Perhitungan Pada suatu kabupaten/kota mempunyai jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang memenuhi kriteria komponen PSU sebanyak 30 kelurahan/desa pada tahun 2007, dari total jumlah kelurahan/desa yang ada pada kabupaten/kota tersebut sebanyak 60, maka: Persentase cakupan lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung PSU kabupaten/kota tersebut adalah: 30 kelurahan/desa didukung PSU 60 kelurahan/desa pada kabupaten/kota

X 100 % = 50 %

e. Rujukan 1. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; 2. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; 3. Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2008 tentang Persampahan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri; 5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun; 6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan; 7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2007 tentang Peny-

158



elenggaraan Pengembangan Sistem Peyediaan Air Minum; 9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan Dan Permukiman. f. Sumber Data 1. Dinas Perumahan atau yang menangani bidang perumahan kabupaten/kota 2. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota 3. Kantor Kecamatan dan Kelurahan/desa 4. Perbankan penyalur KPR 5. Pengembang perumahan atau pemangku kepentingan bidang perumahan g. Target Target pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat yang mengatur cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang harus dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 sebesar 100 % (seratus persen).Target 2025 : 100% h. Langkah Kegiatan 1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan; 2. Melakukan pendataan dan pemutahiran data lingkungan perumahan secara berkala; 3. Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 4. Perizinan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); 5. Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta singkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada provinsi. i. SDM 1. Sarjana Teknik Sipil/Arsitek/Teknik Lingkungan/Industri/Planologi atau sarjana lain untuk melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dalam penyelenggaraan perumahan rakyat; 2. Sarjana Sosial/Ilmu Hukum/Ekonomi atau sarjana lain yang sesuai untuk melakukan penyiapan materi dan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan perumahan; 3. Diploma 3 yang sesuai/ SMU atau yang sederajat untuk melakukan pendataan rumah layak huni. MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT, ttd MOHAMMAD YUSUF ASY’ARI


159

160


KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT, Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

:

:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman; 9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.

2.

Batas waktu pencapaian adalah batas waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target (nilai) indikator Standar Pelayanan Minimal secara bertahap yang ditentukan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota. 3. Langkah Kegiatan….............

1

3.

4. 5.

6.

7.

8. 9.

10.

11. 12.

13. 14.

Langkah kegiatan adalah tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota. Kurun waktu adalah kurun/waktu dalam pelaksanaan kegiatan periode 1 (satu) tahun. Satuan kerja/Lembaga penanggung jawab adalah lembaga di daerah yang bertanggung jawab dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penentuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini harus mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kualifikasi dan kompetensi sumber daya SKPD yang bersangkutan. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah seperti PAD, DAU, dan DAK serta sumber daya yang dimilki daerah untuk meyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan Standar Pelayanan Minimal. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah target pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Analisis kemampuan dan potensi daerah terkait data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial dan penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan perumahan yang meliputi sarana air minum, listrik, telepon dan gas. Masyarakat Berpenghasilan Menengah Bawah yang selanjutnya disingkat MBM dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah keluarga/rumah tangga yang berpenghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR/KPRS Subsidi. 15. Rumah Sederhana.............

2

15. Rumah Sederhana Sehat yang selanjutnya disebut Rsh adalah tempat kediaman yang layak dihuni dan harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, berupa bangunan yang luas lantai dan luas kaplingnya memadai dengan jumlah penghuni serta memenuhi persyaratan kesehatan rumah tinggal. 16. Perumahan swadaya adalah rumah dan atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungannya. 17. Lingkungan hunian yang berimbang adalah pola pembangunan perumahan dan permukiman yang meliputi rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah dengan perbandingan jumlah rumah sederhana, berbanding rumah menengah, berbanding rumah mewah, sebesar 6 (enam) atau lebih, berbanding 3 (tiga) atau lebih, berbanding 1 (satu) atau 6 : 3 : 1 sehingga dapat menampung secara serasi antara kelompok masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosial. 18. Kelompok swadaya masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok yang terdiri dari MBR yang dapat mengajukan usulan untuk menerima pemberian stimulan untuk pembangunan lingkungan perumahan swadaya. 19. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 20. Kepala daerah adalah Gubernur (Kepala Daerah Provinsi), Bupati (Kepala Daerah Kabupaten), atau Walikota (Kepala Daerah Kota). 21. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

Pasal 2 Ruang lingkup petunjuk teknis perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat, meliputi: 1.

Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

2.

Pengintegrasian rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran

3.

Mekenisme pembelanjaan penerapan Standar Pelayanan Minimal dan perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota

4.

Sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat

Pasal 3 Petunjuk Teknis digunakan sebagai acuan bagi perangkat perumahan di daerah untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 4 ……………….............

3

Pasal 4 Ketentuan mengenai perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran 1, dan lampiran II yang tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 21 Oktober 2010 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT ttd SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd PATRIALIS AKBAR LEMBARAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 525

4

Lampiran I Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan Minimal berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, yaitu bagian dari pelayanan publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Menteri Perumahan Rakyat telah mengeluarkan

Peraturan

Menteri

Negara

Perumahan

Rakyat

Nomor

22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari : 1. Rumah layak huni dan terjangkau 2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan indikator lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat secara bertahap diperlukan petunjuk teknis perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota untuk dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. 1

B.

TUJUAN DAN SASARAN Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesamaan visi kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan perencanaan pembiayaan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sasaran dari petunjuk teknis ini adalah tersusunnya perencanaan pembiayaan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat oleh pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian secara bertahap Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di daerahnya.

2

BAB II RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah harus mempertimbangkan: 1. Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar dilihat dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh daerah sampai saat ini, terkait dengan jenis-jenis pelayanan yang ada di dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Target pelayanan dasar yang akan dicapai Target pelayanan dasar yang akan dicapai mengacu pada target pencapaian yang sudah disusun oleh Kementerian Perumahan Rakyat dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 3. Kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik dan prioritas daerah Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat secara nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah.

Analisis kemampuan dan potensi daerah disusun berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus maupun umum. Pengertian khusus dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi yang secara langsung terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, misalnya data teknis, sarana dan prasarana fisik, personil, alokasi anggaran untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan pengertian umum dalam hal ini 3

adalah data, statistik, dan informasi yang secara tidak langsung terkait dengan penerapan

Standar

keberadaannya

Pelayanan

menunjang

Minimal

pelaksanaan

Bidang

Perumahan

Rakyat,

namun

Standar

Pelayanan

Minimal

secara

keseluruhan. Misalkan kondisi geografis, demografis, pendapatan daerah, sarana prasarana umum dan sosial ekonomi. Potensi daerah yang dimaksud dalam hal ini mengandung pengertian ketersediaan sumber daya yang dimiliki baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi

yang

keberadaannya

dapat

dimanfaatkan

untuk

menunjang

pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Faktor kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menganalisis: a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah; b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. c. Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian Standar Pelayanan Minimal, analisa standar belanja kegiatan berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal dan satuan harga kegiatan; serta d. Perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah. Analisis kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

4

BAB III PENGINGTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat RPJMD yang memuat rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran (PPA). Adapun mekanisme rencana pencapaian Standar Pelayanan MinimaL dalam RPJMD sbb: Gambar 2. Pengintegrasian

Urusan pemerintahan

Urusan bersama

Pelayanan Dasar Urusan pilihan

Urusan wajib

Urusan mutlak

STANDAR

Menjadi salah satu faktor dalam menggambarkan

Renja - SKPD RKA - SKPD RKPD

Menjadi acuan dalam penyusunan

Renstra - SKPD • Visi misi & tujuan • Strategi & kebijakan • Program, indikasi kegiatan, prestasi kerja berbasis STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Rancangan RPJMD Penetapan Perda ttg RPJMD

• Strategi pembagunan daerah • Arah kebijakan keuangan daerah • Program prioritas daerah

Analisis keuangan & kondisi umum daerah

Kondisi umum daerah • Urusan pemerintahan kewenangan daerah • Faktor geografis • Perekonomian daerah • Kondisi sosial budaya • Prasarana dan sarana • Pemerintahan umum • Prestasi kerja pelayanan publik berbasis STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pengintegrasian rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal ke dalam RPJMD dilakukan dengan menggunakan format sesuai tabel 2.

5

BAB IV MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Nota kesepakatan inilah yang menjadi dasar penyusunan RKASKPD yang menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang

Perumahan

Rakyat

Daerah

Provinsi

dan

Daerah

Kabupaten/Kota.

Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal ke dalam RAPBD ini dapat dilihat pada gambar 3. Gambar 3. Pengintegrasian STANDAR PELAYANAN MINIMAL ke dalam RAPBD

RKPD

Rancangan KUA

SKPD

Analisis standar belanja STANDAR Nota Kesepakatan KUA

SE KDh ttg Pedoman Penyusunan RKA SKPD

Rancangan PPAS Nota Kesepakatan PPAS

• Penyusunan rincian anggaran pendapatan • Penyusunan rincian anggaran belanja tidak langsung • Penyusunan rincian penerimaan pembiayaan daerah • Penyusunan rincian pengeluaran pembiayaan daerah

Standar satuan harga RKA _ SKPD Penetapan Perda APBD

Per. KDH Penjabaran SPBD

Evaluasi Raperda

Raperda APBD

Penyusunan Raperda APBD

Nota Keuangan

Badan Kepegawaian/ Daftar Pegawai Akuntansi/ Laporan Kuangan

6

Mekanisme perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat (gambar 4) dilakukan untuk melihat kemampuan dan potensi daerah dalam pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun tahapan mekanisme perencanaan pembiayaan Standar Pelayanan Minimal adalah sbb: 1. Pemerintah daerah menyusun rincian kegiatan untuk masing-masing jenis pelayanan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan mengacu pada indikator kinerja dan batas waktu pencapaian standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 2. pemerintah daerah menetapkan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk daerahnya dengan mengacu pada batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara nasional, kemampuan dan potensi daerahnya masing-masing. 3. pemerintah daerah menetapkan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal mengacu pada batas waktu yang sudah ditentukan oleh masing-masing daerah. 4. pemerintah daerah membuat rincian belanja untuk setiap kegiatan dengan mengacu pada rincian belanja yang sudah ditetapkan oleh masing-masing daerah. 5. pemerintah daerah dapat mengembangkan jenis kegiatan dari masingmasing jenis pelayanan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan daerahnya dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah masingmasing. 6. pemerintah daerah menggunakan perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk melihat kondisi dan kemampuan keuangan daerahnya dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 7

7. apabila pembiayaan yang dibutuhkan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal

bidang

Perumahan

Rakyat

Daerah

Provinsi

dan

Daerah

Kabupaten/kota melebihi kemampuan keuangan daerah maka pemerintah daerah dapat mengurangi kegiatan atau mencari sumber anggaran lainnya.

Gambar 4. Mekanisme Perencanaan Pembiayaan STANDAR PELAYANAN MINIMAL Bidang Perumahan Rakyat

Pemda Indikator Program kegiatan pencapaian STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Batas waktu pencapaian STANDAR PELAYANAN MINIMAL daerah Batas waktu pencapaian STANDAR PELAYANAN MINIMAL nasional

RPJMD

RKPD

Target tahunan

Rincian belanja

Adapun uraian kegiatan dan biaya dalam rangka penyusunan perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan pada lampiran berikut:

8

BAB V SISTEM PENYAMPAIAN INFORMASI Rencana pencapaian target tahunan Standar Pelayanan Minimal Bidang perumahan rakyat di Kabupaten/Kota dan realisasinya merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

(LPPD),

Laporan

Keuangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) yang harus diinformasikan kepada masyarakat. Selain itu, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Pemerintah Daerah mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi penerapan Standar Pelayanan Minimal ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Gambar 5. Mekanisme Sistem Pengelolaan Data dan Informasi STANDAR PELAYANAN MINIMAL Bidang Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Provinsi

Kemenegpera (Siknas Online)

Bid. Perumahan Kab/Kota (Bag. Program)

Pemda Kab/Kota (Bupati/Walkota)

9

1)

Dinas yang membidangi perumahan Daerah Kabupaten/Kota menyusun laporan kegiatan untuk masing-masing jenis pelayanan dan indikator kinerja serta batas waktu pencapaian melalui pelaporan Perencanaan Pembangunan Perumahan (LB-1, LB-2, LB-3, dan LB-4) serta pelaporan Pengembangan Pembangunan Perumahan (RL-1, RL-2, RL-3, RL-4 dan RL-5) untuk kemudian dikirim secara berkala kepada Dinas yang membidangi Perumahan pada Daerah Provinsi

2)

Dinas yang membidangi perumahan Daerah kabupaten/kota mengkompilasi laporan sebagimana dimaksud pada nomor (1) di atas, kemudian dimasukan ke dalam formulir Standar Pelayanan Minimal dan Sistem SIKNAS online.

3)

Dinas yang membidangi perumahan Daerah kabupaten/kota mengirimkan laporan sebagai tembusan kepada Dinas yang membidangi perumahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Bupati/ Walikota).

4)

Dinas yang membidangi perumahan Daerah Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kab/Kota.

5)

Kementerian Perumahan Rakyat melalui SIKNAS online mengkompilasi laporan kegiatan Standar Pelayanan Minimal secara nasional. Kemudian juga memperbarui data aplikasi nasional serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Daerah kabupaten/kota.

10

BAB VI PENUTUP Panduan perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota disusun sebagai acuan daerah dalam menyusun perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota. Perencanaan pembiayaan pencapaian STANDAR PELAYANAN MINIMAL ini akan memudahkan daerah dalam mengalokasikan besarnya biaya yang dibutuhkan bagi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di daerah selama 5 tahun ke depan dan mengevaluasi setiap tahunnya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2010 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT, ttd SUHARSO MONOARFA

11

Lampiran II A Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010

PENJELASAN MODUL PERHITUNGAN BIAYA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (PERMENPERA Nomor 22/PERMEN/M/2008) I. ACUAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA PENERAPAN STANDAR PELAYAN MINIMAL A.

MODUL PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA PENERAPAN TERSEBUT DISUSUN MENGACU KEPADA

STANDAR PELAYANAN MINIMAL;

MODUL

:

1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota; Yang Menetapkan INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET

2. lampiran

Peraturan

JENIS PELAYANAN,

PENCAPAIAN TAHUN 2009 – 2025.

Menteri

Negara

Perumahan

Rakyat

Nomor

22/PERMEN/M/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota; yang memberikan rincian

bagi Setiap Indikator kinerja, meliputi :

pengertian, Definisi operasional, cara perhitungan/ rumus, sumber data, rujukan, target, langkah kegiatan, sumber daya manusia; yang materinya disiapkan oleh semua deputi yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dengan koordinasi dengan Biro Hukum Kepegawaian Dan Humas, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat B.

RENSTRA

KABUPATEN-KOTA

YANG

MEMUAT

RENCANA

TAHUNAN

PENCAPAIAN

STANDAR

PELAYANAN MINIMAL URUSAN WAJIB PERUMAHAN RAKYAT C.

UNIT COST/HARGA SATUAN BIAYA KABUPATEN-KOTA SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN RAPBD KABUPATEN-KOTA

D.

KABUPATEN-KOTA DALAM ANGKA, YANG DIDALAMNYA TERDAPAT DATA-DATA KEPENDUDUKAN DAN DATA LAINNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN SASARAN LAYANAN PERUMAHAN RAKYAT

E.

PROFIL

PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

DAN DAERAH KABUPATEN-KOTA YANG

DIDALAMNYA MEMUAT DATA CAPAIAN PELAYANAN PERUMAHAN RAKYAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN INDIKATOR STANDAR

II.

PELAYANAN MINIMAL

PRINSIP-PRINSIP PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA YANG DIURAIKAN

A.

PEMBIAYAAN MENGIKUTI KEGIATAN

1. 2. 3. 4. 5.

B.

/ DIRINCI DALAM MODUL

:

Setiap Jenis Pelayanan Terdapat Indikator-Indikator Setiap Indikator Telah Ditetapkan Langkah-Langkah Kegiatan Setiap Langkah Kegiatan Ditetapkan Variabel-Variabel Kegiatan Setiap Variabel Ditetapkan Komponen Yang Mempengaruhi Pembiayaan Antar Komponen Disusun Dalam Formula / Rumus Dan Dikalikan Unit Cost Untuk Setiap Variabel / Komponen Kegiatan.

TIDAK MENGHITUNG BIAYA INVESTASI BESAR, HANYA MENGHITUNG INVESTASI SARANA DAN PRASARANA YANG MELEKAT LANGSUNG DENGAN KETERLAKSANAAN LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PENERAPAN STANDAR

1. 2.

C.

Investasi Besar Tidak Dilakukan Secara Reguler Investasi Yang Melekat Langsung Harus Tersedia Karena Tanpa Itu Maka Jenis Maupun Kualitas Layanan Itu Tidak Terlaksana/Tercapai Dan Indikator Tidak Tercapai

TIDAK MENGHITUNG KEBUTUHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG ATAU BELANJA EX-RUTIN

1.

2. 3. D.

PELAYANAN MINIMAL .

TIDAK

Kebutuhan Belanja Tidak Langsung Terdapat Formulasi Umum Untuk Suatu Provinsi, Kabupaten-Kota Sebagaimana Berlaku Untuk Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan Lain Daerah Tersebut Kebutuhan Belanja Tidak Langsung Tidak Terkait Langsung Dengan Ketercapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal. Jumlah SKPD Suatu Daerah Tidak Standar Baik Jenis Maupun Jumlahnya MENGHITUNG

KEBUTUHAN

BELANJA

PERUMAHAN

RAKYAT

SUATU

PROVINSI,

KABUPATEN-KOTA SECARA TOTAL

1.

Hanya Menghitung Kebutuhan Biaya Untuk Menerapkan Dan Mencapai Indikator Standar Pelayanan Minimal Yang Ditetapkan

2

2.

3.

E.

Kebutuhan Belanja Perumahan Rakyat Suatu Daerah Bukan Hanya Untuk Menerapkan Dan Mencapai Standar Pelayanan Minimal, Tetapi Juga Non-Standar Pelayanan Minimal Yang Menjadi Kebutuhan Nyata Masyarakat Provinsi, Kabupaten-Kota Dimana Masing-Masing Provinsi, Kabupaten-Kota Berbeda-Beda. Dalam Total Belanja Daerah Harus Tertampung Belanja Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tetapi Tidak Hanya Untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal

TIDAK MENGHITUNG KEBUTUHAN BELANJA PERUMAHAN RAKYAT PER-SKPD PERUMAHAN RAKYAT

1.

2.

F.

Hasil hitung dari modul penghitungan kebutuhan biaya Standar Pelayanan Minimal adalah hasil hitung dari kebutuhan Kabupaten-Kota, bukan kebutuhan masing-masing SKPD-Perumahan Rakyat. Kebutuhan belanja masing-masing skpd-perumahan rakyat tergantung seberapa besar/banyak SKPD tersebut melaksanakan langkah – langkah kegiatan penerapan dan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal, dan seberapa besar volume masing-masing komponen kegiatan.

MENGHITUNG SELURUH LANGKAH KEGIATAN TANPA MEMANDANG SUMBER BIAYA

1.

SELURUH KEBUTUHAN BIAYA UNTUK TERCAPAINYA INDIKATOR

MINIMAL

STANDAR PELAYANAN

SUATU DAERAH HARUS DIKETAHUI, AGAR DAPAT DITETAPKAN JUGA BERAPA

KEBUTUHAN BIAYA YANG DITANGGUNG/DIBEBANKAN KEPADA SETIAP JENIS SUMBER BIAYA, JIKA TERDAPAT SUMBER-SUMBER BIAYA YANG BERBEDA-BEDA.

2.

JIKA TERDAPAT SUMBER BIAYA YANG BERBEDA, MASING-MASING SUMBER BIAYA AKAN MENYEDIAKAN BIAYANYA MENGIKUTI BESARAN BIAYA HASIL HITUNG SESUAI MODUL, SEHINGGA SESUAI KEBUTUHAN NYATA.

3.

UNTUK MENCAPAI INDIKATOR YANG DITETAPKAN/DITARGETKAN TIDAK SELURUHNYA DIBIAYAI OLEH PEMERINTAH (PUSAT/DINAS YANG MEMBIDANG PERUMAHAN RAKYAT MAUPUN PROVINSI DAN KABUPATEN-KOTA), TERDAPAT PENDUDUK YANG MEMPEROLEH PELAYANAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT TERMASUK SWASTA; SEHINGGA TANPA MENYEDIAKAN ANGGARAN BELANJA SUATU DAERAH TELAH MEMPEROLEH CAPAIAN INDIKATOR PADA TINGKAT TERTENTU.

4.

TERDAPAT DAERAH-DAERAH YANG SELURUH TARGET HARUS DICAPAI DENGAN BIAYA

/

BELANJA PEMERINTAH

3

G.

PEMBIAYAAN MASA TRANSISI

1.

PEMBIAYAAN ATAS VARIABEL DARI LANGKAH KEGIATAN TERTENTU YANG SELAMA INI DISEDIAKAN BUKAN OLEH PROVINSI, KABUPATEN-KOTA MASIH DALAM PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA INI.

2.

PEMBEBANAN KEPADA SUMBER

/ PIHAK – PIHAK SELAIN PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN-

KOTA, SELAMA MASA TRANSISI, DITETAPKAN SECARA AD-HOC

/ SEMENTARA, TERPISAH DARI

MODUL INI.

H.

PEMBIAYAAN KEGIATAN OPTIONAL

1.

DALAM MODUL TERDAPAT JENIS KEGIATAN

:

OPERASIONAL PELAYANAN, PENGUMPULAN

DATA, PELATIHAN TENAGA, PENYULUHAN PEMBANGUNAN TEKNIS PERUMAHAN RAKYAT, PERTEMUAN KOORDINASI, DAN INVESTASI YANG MELEKAT KEPADA OPERASIONAL PELAYANAN.

2.

DALAM MENYUSUN FORMULA KEBUTUHAN OPERASIONAL PELAYANAN PERUMAHAN RAKYAT DAN INVESTASI TELAH DIPERHITUNGKAN INDEKS KEBUTUHAN TANAH (INVESTASI) MAUPUN BAHAN BANGUNAN/BAHAN HABIS PAKAI DAN INDEKS KEMAMPUAN TENAGA TEKNIS MENJANGKAU SASARAN PELAYANAN SEBAGAI UPAYA MENJAGA KUALITAS LAYANAN.

3.

KEGIATAN-KEGIATAN LAINNYA DITENTUKAN BERDASARKAN KONDISI DAERAH, MISALNYA

:

BERAPA KALI PERTEMUAN, BERAPA KALI PELATIHAN, BERAPA KALI MELAKUKAN PENYULUHAN PERUMAHAN RAKYAT; KEGIATAN INI YANG DIMAKSUDKAN SEBAGAI KEGIATAN OPTIONAL; OPTIONAL DALAM HAL VOLUMENYA, TETAPI MUTLAK HARUS DILAKSANAKAN MESKIPUN HANYA SEKALI.

I.

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA MEMPERHATIKAN TINGKAT CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA

1.

MODUL DILENGKAPI DENGAN TEMPLATE PENGHITUNGAN BIAYA

2.

TEMPLATE MERUPAKAN POLA KUANTIFIKASI DARI RINCIAN MODUL

3.

TEMPLATE DIBUAT DALAM PERSPEKTIF WAKTU TIGA TAHUN ANGGARAN; TAHUN LALU MENUNJUKKAN CAPAIAN YANG SUDAH NYATA, TAHUN INI TAHUN PENYUSUNAN RENCANA YANG BELUM DIKETAHUI TINGKAT CAPAIANNYA KARENA MASIH SEDANG BERLANGSUNG, DAN TAHUN DEPAN TAHUN YANG DIRENCANAKAN YANG MENCERMINKAN CITA-CITA PENCAPAIAN INDIKATOR. DENGAN TEMPLATE INI DAPAT DIHINDARKAN PERENCANAAN YANG TIDAK REALISTIS, SETIAP PERUBAHAN CAPAIAN ANTAR WAKTU UNTUK VARIABEL DAN KOMPONEN KEGIATAN TERTENTU HARUS DAPAT DIJELASKAN SECARA RASIONAL ATAU DIDUKUNG DENGAN DATA.

4

J.

KAITAN DENGAN KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1.

MODUL MAUPUN TEMPLATE DISUSUN BELUM MEMPERHATIKAN POLA YANG DITETAPKAN OLEH KETENTUAN TENTANG PENYUSUNAN RAPBD

2.

KOMPONEN BIAYA DALAM MODUL BERADA PADA JENIS BELANJA GAJI PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA, DAN BELANJA MODAL, SEHINGGA ADA KESESUAIAN DENGAN JENIS-JENIS BELANJA YANG TERCANTUM DALAM RAPBD

III.

HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI BESAR KECILNYA KEBUTUHAN BIAYA.

PERBEDAAN KEBUTUHAN BIAYA PENERAPAN INDIKATOR STANDAR

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DAN PENCAPAIAN

PELAYANAN MINIMAL ANTAR PROVINSI, KABUPATEN-KOTA ATAU ANTAR TAHUN

ANGGARAN DALAM SATU PROVINSI, KABUPATEN-KOTA, DIPENGARUHI OLEH SEDIKITNYA HAL-HAL BERIKUT INI

:

A. JUMLAH SASARAN,

SEMAKIN BANYAK/BESAR SASARAN SEMAKIN

DIBUTUHKAN, MESKIPUN BIAYA

RERATA

BESAR

BIAYA

TOTAL

YANG

PER-SASARAN DAPAT LEBIH KECIL. TERMASUK

DIDALAMNYA SASARAN YANG DICAPAI DENGAN DANA MASYARAKAT TERMASUK SWASTA, SEMAKIN BESAR SASARAN YANG DILAYANI OLEH MASYARAKAT TERMASUK SWASTA MAKA SEMAKIN KECIL DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH.

B. BESAR

KECILNYA

GAP

ANTARA

ATAU BESAR KECILNYA DELTA

CAPAIAN TAHUN LALU

DENGAN

YANG INGIN DIWUJUDKAN.

CITA-CITA TAHUN DEPAN,

SEMAKIN

BESAR

DELTA

SEMAKIN

BESAR BIAYA YANG DIBUTUHKAN. C. KETERSEDIAAN SARANA-PRASANA/INVESTASI

YANG TERSEDIA SAAT INI, SEMAKIN LENGKAP,

MAKA KEBUTUHAN BIAYA TAHUN DEPAN SEMAKIN KECIL.

D. GEOGRAFIS,

SEMAKIN JAUH/SULIT SUATU DAERAH, TERMASUK JAUH/SULIT DARI PUSAT

PRODUKSI ALAT/BAHAN BANGUNAN, SEMAKIN BESAR BIAYA DIBUTUHKAN.

E. KEGIATAN OPTIONAL, SEMAKIN BANYAK MAKA SEMAKIN MEMBUTUHKAN BIAYA YANG BESAR F. UNIT COST,

SEMAKIN BESAR/TINGGI

UNIT COST

YANG DITETAPKAN UNTUK KOMPONEN

KEGIATAN TERTENTU SEMAKIN BESAR BIAYA DIBUTUHKAN.

Rincian Keterangan butir-1 Jumlah Sasaran :

5

Sasaran STANDAR PELAYANAN MINIMAL Bidang Perumahan Rakyat adalah Rakyat, Penduduk suatu daerah Provinsi, Kabupaten / Kota; sasaran ini dicapai atau dilayani dengan cara : 1. Rumah Layak huni dan terjangkau, dengan rincian : a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni (01); b. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (02); Data Jumlah Penduduk mengacu kepada Data yang dipergunakan oleh Pemda dalam menyusun RAPBD

2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) : Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) (03). Menghitung Jumlah Sasaran suatu Provinsi, Kabupaten / Kota dengan cara : 1. Sasaran Langsung Penduduk, dengan cara : a. Mempergunakan formula-formula baku sebagai prediksi / prakiraan, dan dikalikan dengan Jumlah Rumah. Dengan perhitungan ini diperoleh Jumlah Nominal Sasaran; misalnya : Prakiraan Rumah Layak Huni suatu Kabupaten adalah Jumlah Rumah dikalikan dengan MBR, sehingga diperkirakan diketahui Jumlah Rumah Layak Huni, dalam jumlah nominal; b. Jumlah Nominal Sasaran itu belum tentu seluruhnya menjadi Sasaran Pelayanan tahun yang direncanakan, masih dipengaruhi Proporsi Target Pelayanan yang akan dicapai; yaitu : 1) kurang dari 100 %, karena itulah kemampuan optimal dari pelayanan yang diperhitungkan dapat diberikan; 2) tetapi ada yang harus 100 %, karena tanpa pencapaian 100 % maka tetap menjadi ancaman bagi warga/penduduk lainnya, atau harus 100 % karena memang seluruh sasaran harus memperoleh pelayanan;

6

c. Jadi Jumlah Sasaran yang mempengaruhi Besaran Dana yang dibutuhkan adalah hasil kali Jumlah Rumah, Formula Tertentu untuk Jenis Rincian Rumah Layak Huni dan Terjangkau, Proporsi Target yang ingin dicapai; d. Semakin Besar Jumlah Rumah Yang Tidak Layak Huni, semakin besar Dana yang dibutuhkan; semakin Besar Proporsi Target yang ingin dicapai, semakin besar Dana yang dibutuhkan; e. Jumlah sasaran yang membutuhkan dana pemerintah tidak selalu seluruh dari Jumlah Sasaran (butir-1.3); terdapat Sasaran yang dicapai oleh Kabupaten/Kota tanpa Pemerintahan Kabupaten/Kota menyediakan dana APBD, yaitu Sasaran-sasaran yang memperoleh / mencari pelayanan yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk swasta; sasaran yang dilayani oleh Non-Pemerintah ini merupakan bagian dari capaian Pemerintahan Kabupaten/Kota. Data proporsi ini diperoleh dari hasil pendataan tahun sebelumnya. f. Semakin besar Sasaran yang memanfaatkan pelayanan oleh masyarakat termasuk swasta, maka kebutuhan Dana APBD semakin kecil; tetapi terdapat kegiatan-kegiatan yang dicakup dengan STANDAR PELAYANAN MINIMAL dimana pelayannya seluruhnya oleh Pemerintah, dan tidak dilakukan oleh masyarakat termasuk swasta. Semakin besar Jumlah Rumah Yang Tidak Layak Huni, semakin banyak dibutuhkan

Dana,

tetapi

kebutuhan

Sasaran/Per-kapita Penduduk

Dana

rata-rata

Per-Penduduk

semakin kecil, karena terdapat kebutuhan-

kebutuhan dana yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh jumlah penduduk 2. Sasaran Rumah Layak Huni, dihitung secara nominal, yang penting di dalam Kabupaten/Kota tersebut terdapat rumah layak huni yang dapat dijangkau level-1. Rumah layak huni tersebut dapat milik siapapun. Ada atau tidak ada rumah layak huni demikian mempengaruhi kebutuhan Dana APBD.

7

3. Sasaran Desa, dihitung dengan cara : a. Jumlah Desa dengan Proporsi 100 % perumahan yang layak huni dan terjangkau; dan ini Harus seluruh Desa, atau 100 %; semakin mendekati jumlah 100 % Desa yang akan dilayani maka semakin banyak dana yang dibutuhkan; b. Jumlah Desa yang mengalami MBR dan dilakukan penyelidikan, semakin banyak terjadi MBR semakin banyak dibutuhkan Dana; c. Jumlah Desa Siaga Aktif, semakin banyak desa yang direncanakan untuk ditingkatkan menjadi Desa Siaga Aktif, maka semakin banyak dibutuhkan Dana.

Rincian Keterangan butir-2 Besar-kecilnya gap

Gap yang dimaksud adalah Delta/Tambahan/Selisih dari Proporsi Target Sasaran Tahun Lalu dengan Tahun Depan yang sedang direncanakan kebutuhan Dananya; misalnya : cakupan Rumah Layak Huni dan Terjangkau, Capaian TA 2007 = 86 %, dan Rencana TA 2009 = 93 %, maka Gap dari Rencana ini adalah 7 %, dan jika Rencana TA 2009 adalah 95 %, maka Gap-nya 9 %; Besar-kecilnya Gap inilah yang berpengaruh kepada kebutuhan Dana. Gap

masing-masing

daerah

berbeda,

tergantung

jarak

Capaian

Awal

pelaksanaan STANDAR PELAYANAN MINIMAL dengan target 2010 dan 2025, dan rinciannya setiap tahun yang ditetapkan dalam RPJMD. Angka Gap tidak memanfaatkan Angka Capaian Tahun Anggaran Sekarang (pada saat rencana kebutuhan Dana dibuat), karena Capaian Tahun Sekarang belum diketahui, kabupaten / kota sedang

melakukan pelayanan, belum dapat

diketahui capaiannya. Rincian Keterangan butir-3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

8

Bahwa terdapat Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum yang mutlak diperlukan untuk terselenggarakannya kegiatan-kegiatan pencapaian indikator STANDAR PELAYANAN MINIMAL, seperti : Cold chain, Bidan kit, dan lain-lain; dalam jumlah yang sudah dibakukan (terlampir). Semakin kurang tersedia sarana dan prasarana tersebut di suatu kabupaten / kota, maka kabupaten / kota tersebut semakin besar membutuhkan dana. Sarana dan Prasarana yang dimaksud adalah yang benar-benar dibutuhkan bagi terlaksananya pelayanan STANDAR PELAYANAN MINIMAL; tidak termasuk investasi besar, seperti Jalan protokol, Irigasi, dan sejenisnya.

Rincian Keterangan butir-4 : Geografis

Semakin sulit geografi suatu kabupaten/kota, semakin berpencar rumah penduduk dalam dataran/daratan yang berbeda/berjauhan, dimana sasaransasaran pelayanan kesehatan semakin sulit dijangkau oleh petugas pencatatan rumah layak huni dan terjangkau; maka semakin besar dibutuhkan dana. Berbeda dengan sasaran anak didik/murid sekolah dalam urusan wajib pendidikan, dimana dalam hal kesulitan daerah/geografi ini menjadi beban anak didik, tidak menjadi beban petugas/pemerintah sebagaimana sasaran Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dan lainnya dalam urusan wajib perumahan dimana beban biaya untuk melayaninya berada pada pemerintah/petugas.

Rincian Keterangan butir-5 : Kegiatan Optional / Pilihan

Dalam

mendukung

pelaksanaan

STANDAR

PELAYANAN

MINIMAL

untuk

mewujudkan Indikator-indikator terdapat Kegiatan-kegiatan Pilihan, misalnya : pertemuan perencanaan, pelatihan petugas, dan sejenisnya. Kegiatan ini tidak standar secara volume atau tidak didasarkan pada formula baku tertentu; dapat dilakukan

penyesuaian

sesuai

kebutuhan/kondisi

setempat;

misalnya

:

Pertemuan Perencanaan dilakukan tiap 3 (tiga) bulan, tetapi dapat dilakukan 6

9

(enam) bulan sekali, atau setahun sekali; tetapi tidak boleh ditiadakan pertemuan tersebut. Semakin banyak/sering kegiatan ini semakin membutuhkan Dana Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Rincian Keterangan butir-6 : Unit cost

Bahwa untuk setiap komponen kegiatan yang didukung dengan pembiayaan ditetapkan Biaya Satuan Kegiatannya, atau Unit Cost. Unit Cost untuk menghitung kebutuhan Biaya/Dana dalam APBD ditetapkan secara Standar untuk seluruh urusan pemerintahan, bukan hanya untuk rumah layak huni dan terjangkau, dengan Peraturan Bupati/Walikota. Semakin tinggi Unit Cost untuk komponen kegiatan sejenis, maka semakin tinggi kebutuhan Dana.


10

Lampiran II B Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor Tahun 2010

TEMPLATE PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA SPM-BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KABUPATEN – KOTA MENGACU PERMENPERA NOMOR 22/PERMEN/M/2008 Untuk menjamin hak warga negara Indonesia untuk menempati rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan aman sesuai dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 ayat (4) mengenai jaminan penerapan hak-hak publik penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pasal 13 dan Pasal 14 peraturan pemerintah tersebut menegaskan bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, baik pada daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Dan penerjemahan sesuai Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan Minimal berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar yang didapatkan masayrakat secara minimal. Sedangkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah. Dalam rangka menindaklanjuti peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Negara Perumahan Rakyat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 22/M/PERMEN/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan urusan perumahan rakyat dengan batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2025 dengan substansi pengaturan sebagai berikut: SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mencakup 2 jenis pelayanan dasar, yang terdiri dari: a. rumah layak huni dan terjangkau; b. lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, saran dan utilitas (PSU).

1

Dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat secara bertahap diperlukan panduan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota untuk dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah dan untuk mempermudah hal tersebut dibawah ini Template Penghitungan Kebutuhan Biaya SPM-Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten – Kota Mengacu Permenpera Nomor 22/Permen/M/2008 antara lain: 1. DISUSUN DALAM PROGRAM EXEL 2. TERDIRI DARI 5 (LIMA) FOLDER DAN 1 (SATU) SHEET 3. FOLDER-1 : DATA DASAR, TERDIRI DARI 4 (EMPAT) SHEET, YAITU : DATA DASAR,

RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU & LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM, BAHAN HABIS PAKAI, INVESTASI

4. FOLDER-2 SAMPAI DENGAN FOLDER-4 : A. JP-1= PELAYANAN DASAR, B. JP-2=PELAYANAN SARANA DAN FASILITAS UMUM, C. JP-3=PERIZINAN, D. JP-4=SKIM PEMBIAYAN 5. SATU SHEET : HASIL COSTING 6. JP-1, TERDIRI DARI 14 INDIKATOR SPM 7. JP-2, TERDIRI DARI 2 (DUA) INDIKATOR SPM 8. JP-3, TERDIRI DARI 1 (DUA) INDIKATOR SPM 9. JP-4, TERDIRI DARI 1 (DUA) INDIKATOR 10. SETIAP INDIKATOR SATU FILE, SETIAP FILE DUA SHEET, TERDIRI DARI : SHEET DAIN – DATA-INFORMASI, DAN SHEET COSTING-KEBUTUHAN BIAYA HASIL FORMULASI 11. SETIAP SHEET DAIN TERDIRI DARI BEBERAPA RAW, DAN 4 (EMPAT) KOLOM; DALAM KOLOM-3 & KOLOM-4 MASING2 DUA SUB-KOLOM 12. JUMLAH RAW DALAM DAIN UNTUK SETIAP INDIKATOR BERBEDA, KARENA BERBEDA

LANGKAH KEGIATAN, BERBEDA VARIABEL, BERBEDA KOMPONEN

13. JUMLAH DAN JENIS KOLOM DALAM COSTING UNTUK SETIAP INDIKATOR SAMA, YAITU : A. KOLOM-1=JENIS DATA, B. KOLOM-2=SATUAN, C. KOLOM-3=TAHUN LALU, D. KOLOM-4=TAHUN DEPAN; DALAM KOLOM-3 TERDAPAT DUA SUB-KOLOM, YAITU

2

E. SUB-KOLOM PENCAPAIAN DALAM PROPORSI ATAU NOMINAL SESUAI SATUAN, DAN SUB-KOLOM NOMINAL UTK RAW JENIS DATA YBS; KOLOM-4 TERDAPAT DUA SUB-KOLOM, YAITU

F. SUB-KOLOM TARGET YANG INGIN DICAPAI DALAM PROPORSI ATAU NOMINAL, DAN SUB-KOLOM NOMINAL YANG INGIN DICAPAI 14. TERDAPAT HUBUNGAN OTOMATIS : A. ANTARA SHEET DAIN DENGAN SHEET COSTING PADA SETIAP FILE B. ANTARA FILE DENGAN FILE DALAM SATU FOLDER MAUPUN ANTAR FOLDER C. ANTARA FOLDER DENGAN FOLDER D. SEMUA FILE TERHUBUNG DENGAN FOLDER DATA DASAR E. SEMUA FILE TERHUBUNG KEPADA SHEET HASIL COSTING 15. SHEET HASIL COSTING TERPISAH DALAM 4 (EMPAT) SHEET : A. SHEET-1 = HASIL COSTING KEBUTUHAN BIAYA INVESTASI B. SHEET-2 = HASIL COSTING KEBUTUHAN BIAYA OPERASIONAL C. SHEET-3 = HASIL COSTING TOTAL SPM D. SHEET-4 = PEMBAGIAN PEMBEBANAN, SEBUAH PANDANGAN 16. SHEET-1 HASIL COSTING TERDIRI TIGA KOLOM, A. KOLOM-1 = JENIS INVESTASI, DAN B. KOLOM-2 = JUMLAH KEBUTUHAN BIAYA TAHUN LALU DAN C. KOLOM-3 = KEBUTUHAN TAHUN DEPAN, BUKAN TAHUN SEKARANG 17. SHEET-2 HASIL COSTING TERDIRI 4 (EMPAT) KOLOM, YAITU : A. KOLOM-1=JENIS PELAYANAN DAN INDIKATOR, B. KOLOM-2=KEBUTUHAN BIAYA OPERASIONAL MASING-MASING INDIKATOR, YANG JUGA MENUNJUKKAN KEBUTUHAN TOTAL OPERASIONAL MAUPUN BIAYA

OPERASIONAL PER-KAPITA

C. KOLOM-3=VOLUME MASING-MASING INDIKATOR, DAN D. KOLOM-4=RERATA/BIAYA RATA-RATA PER VOLUME 18. SHEET-3 HASIL COSTING TERDIRI DARI 3 (TIGA) KOLOM, YAITU : A. KOLOM-1=JENIS PELAYANAN, TOTAL BIAYA OPERASIONAL SPM, TOTAL BIAYA

INVESTASI SPM, DAN TOTAL KEBUTUHAN BIAYA SPM

B. KOLOM-2=KEBUTUHAN BIAYA TAHUN LALU, C. KOLOM-3=KEBUTUHAN BIAYA TAHUN DEPAN

3

19. SHEET-4 HASIL COSTING TERDIRI 5 (LIMA) KOLOM, DAN 2 (DUA) KELOMPOK RAW, YAITU : A. KELOMPOK RAW – 1 = TENTANG PENCAPAIAN TAHUN LALU B. KELOMPOK RAW – 2 = TENTANG TARGET TAHUN DEPAN MASING-MASING KELOMPOK RAW TERDIRI DARI 5 (LIMA) KOLOM, YAITU: C. KOLOM-1=JENIS PELAYANAN DASARDAN INDIKATOR D. KOLOM-2=CAKUPAN E. KOLOM-3=KEBUTUHAN TOTAL BIAYA OPERASIONAL F. KOLOM-4=KEBUTUHAN TOTAL BIAYA INVESTASI G. KOLOM-5=TOTAL KEBUTUHAN BIAYA SPM PADA KELOMPOK RAW PALING BAWAH DISAJIKAN : BERAPA BEBAN PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN-KOTA, UNTUK MENCAPAI TAHUN LALU, UNTUK MENCAPAI TARGET TAHUN DEPAN, BAIK OPERASIONAL, INVESTASI MAUPUN TOTAL 20. DALAM TEMPLATE BELUM DIFORMULASIKAN PROPORSI PENCAPAIAN OLEH MASYARAKAT SENDIRI TERMASUK SWASTA DAN STAKE HOLDER YANG TIDAK MEMBEBANI PEMERINTAH


4

Lampiran II C Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010

PENENTUAN BIAYA INVESTASI PENUNJANG KEGIATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No

INVENTARIS

FORMULA MENENTUKAN JUMLAH

1

Buku Rumah

Setiap rumah memiliki Buku Keadaan Rumah

2

Buku Petunjuk Pembangunan Rumah Layak Huni dan Terjangkau

Setiap Kelurahan mempunyai buku petunjuk pembagunan rumah yang sesuai dengan kearifan lokal

3

Maket Rumah Layak Huni

Setiap Kecamatan mempunyai Maket rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan kearifan lokal

4

Measuring & Testing Equitment (Alat Pengukur Kekuatan Beton)

Setiap Kecamatan mempunyai Alat Pengukur Kekuatan Beton


Lampiran II D Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KAB/KOTA

No

Jenis Pelayanan Dasar

1

2

I

II

Rumah layak huni dan terjangkau

Lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum

Standar Pelayanan Minimal Indikator 3

Nilai 4


Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab

Keterangan

5

6

7

1.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

100 %

2009 - 2025

Dinas yang membidangi Perumahan di Prov dan Kab/Kota

Sesuai dengan tata ruang dan perizinan

2.

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

70 %

2009 - 2025

Dinas Perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan

Tercapainya fasilitasi keterjangkauan menghuni rumah yang layak huni oleh Pemerintah Daerah Provinsi

3.

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU

100 %

Dinas perumahan atau dinas yang menangani bidang perumahan

Sesuai ruang perizinan

2009 - 2025


tata dan

1.

Jenis Pelayanan

: I.

RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU DAERAH PROVINSI

2.

Indikator

: 1.

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Definisi Operasional

: Cakupan ketersedia rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Pembilang

: Jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di suatu wilayah kerja pada waktu tertentu.

Penyebut

: Jumlah rumah di suatu wilayah Provinsi pada kurun waktu tertentu.

4.

Target Tahun 2025

: 100 %

5.

Rumus

: Jml rumah layak huni di suatu wilayah provinsi pada kurun waktu tertentu Cakupan Rumah Layak Huni

6.

Langkah Kegiatan

=

Jumlah rumah di suatu wilayah provinsi pada kurun waktu tertentu

x 100%

: 1) Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk rumah layak huni melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan: 2) Melakukan pemutahiran data rumah secara berkala dari kabupaten/kota; 3) Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta singkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni kepada Menteri.

7.

Rujukan

: 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; 2)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

3)

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya;

4)

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).

1

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

1

2

3

4

1.

RUMUS 5

RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU

IK-1 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 1.Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk rumah layak huni melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;

Transport peserta

Lumpsum/honor/uang harian peserta

Transport narasumber lokal

Transport narasumber dari luar Kab/Kota

A.

Frekuensi pelatihan

B.

Jumlah angkatan pelatihan

C.

Jumlah peserta pelatihan per angkatan

D.

Transport peserta pelatihan per peserta

A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Lama pelatihan

D.


E.

Lumpsum/Uang harian peserta pelatihan per peserta per hari

A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Jml narasumber lokal pelatihan per angk.

D.

Transport narasumber lokal pelatihan per orang

A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Jml narasumber luar pelatihan per angk.

D.

Transport narasumber luar pelatihan per orang

Lumpsum/honor/uang harian narasumber A. lokal B.

A * B * C* D

A * B * C * D* E

A*B*C*D

A*B*C*D

Frekuensi pelatihan Jumlah angkatan pelatihan

C.

Lama pelatihan

D.


E.

Uang harian narasumber lokal pelatihan per orang hari

A*B*C*D*E

2

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

1

2

3

4

Lumpsum/honor/uang harian narasumber A. luar B.

Akomodasi pelatihan

Bahan pelatihan

2.Melakukan pemutahiran data rumah secara berkala dari kabupaten/kota;

Transport petugas pendataan

Lumpsum/honor/uang harian petugas

Akomodasi petugas pendataan

RUMUS 5


C.

Lama pelatihan

D.

Jumlah narasumber luar pelatihan per angkatan

E.

Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar pelatihan per orang hari

A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Lama pelatihan

D.


E.

Jumlah narasumber lokal pelatihan per angkatan

F.


G.

Akomodasi pelatihan per peserta per hari

A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.


D.

Bahan pelatihan

A.

Frekuensi pencacahan data

B.

Jumlah petugas pencacahan data

C.

Jumlah pembahasan pencacahan data

D.

Transport peserta petugas per wilayah

A.


B.


C.

Lama pembahasan pencacahan data

D.

Uang harian petugas per hari

A.


B.


A*B*C*D*E

A * B * C * (D+E+F) * G

A*B*C*D

A * B * C* D

A * B * C * D* E

A*B*C*E*

3

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

1

2

3

Bahan ATK Tinta printer

3. Melakukan pengawasan, pengendalian, Transport petugas monitoring & evaluasi evaluasi, koordinasi serta singkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni kepada Menteri Bahan Pertemuan

KOMPONEN 4

C.


D.

Jumlah petugas per pertemuan

E.

Akomodasi pertemuan 1 orang

A.

RUMUS 5

Frekuensi Pemutahiran Data

B.

Bahan ATK Kab/Kota per Kab/Kota

A.

Jenis Rumah MBR

B.

Jumlah tenaga pengolahanan analisis data

C.

Harga tinta printer per unit

D.

1 satu petugas pengolah dan analisis data memerlukan 1 tinta printer untuk 1 x Rumah

A.

Frekuensi Monitoring dan Evaluasi

B.

Jumlah ketersediaan rumah layak huni

C.

Jumlah petugas monitoring dan evaluasi

D.

Transport petugas

A*B

(A * B * C) * D

A*B*C*D

A. Frekwensi pertemuan B.

Jumlah Tim Teknis

C. Jumlah Pemantau Lapangan

A * (B + C + D) * E

D. Jumlah tenaga Pekerja pembangunan rumah E.

Transport petugas

4

1.

Jenis Pelayanan

: I. RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU PROVINSI

2.

Indikator

: 2. Cakupan layanan Rumah Layak huni yang terjangkau


:

Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun disewa oleh seluruh lapisan masyarakat

Pembilang

: Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu.

Penyebut

: Jumlah rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah pada kurun waktu tertentu.

4.

Target Tahun 2025

: 70%

5.

Rumus

: Cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau

6. Langkah Kegiatan

: 1)

Jml rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu =

Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu

x 100%

Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;

2) Melakukan pemutahiran data harga rumah dan penghasilan rumah tangga secara berkala dari kabupaten/kota; 3) Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk rumah layak huni dan terjangkau kepada Menteri. 7.

Rujukan

: 1)

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Dan Permukiman;

2)

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi MBR Melalui LKM/LKNB;

3)

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 3/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 7/PERMEN/M/2008;

4) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 4/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Syariah Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8/PERMEN/M/2008; 5)

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 5/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 5/PERMEN/M/2008;

6)

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 6/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 6/PERMEN/M/2008;

5

JP 1 1.

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

4

5

2 3 RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU IK-2 CAKUPAN LAYANAN RUMAH LAYAK HUNI YANG TERJANGKAU 1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;

Transport peserta

Lumpsum/uang harian Peserta


Transport narasumber luar Kab/Kota

Lumpsum/honor/uang harian narasumber lokal

A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.


D.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Lama pelatihan

D.


E.

Lumpsum/uang harian peserta pelatihan per peserta per hari

A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Jumlah narasumber lokal pelatihan per angk

D.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Jumlah narasumber luar pelatihan per angk

D.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Lama pelatihan

D.

Jumlah narasumber lokal pelatihan per orang hari

E.

Lumpsum/uang harian narasumber lokal pelatihan per orang hari

A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D*E

6

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5

Lumpsum/honor/uang harian narasumber luar

Akomodasi pelatihan

Bahan Pelatihan

2. Melakukan pemutahiran data harga rumah dan penghasilan rumah tangga secara berkala dari kabupaten/kota



A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Lama pelatihan

D.

Jumlah narasumberl luar pelatihan per orang hari

E.

Lumpsum/uang harian narasumber luar pelatihan per orang hari

A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Lama pelatihan

D.

Jumlah peserta pelatihan per angk

E.


F.


G.

AkomodasI Pelatihan Per Peserta Per Hari

A.

Frekuensi pelatihan

B.

Jumlah angkatan

C.

Jumlah pelatih pelatihan

D.

Jumlah peserta pelatihan

E.

Paket Bahan pelatihan per peserta

A.


B.


C.


D.

Transport petugas per wilayah

A.


B.


C.


D.


A*B*C*D*E

A * B * C * (D + E) * F

A * B * (C + D) * E

A * B * C* D

A * B * C * D* E

7

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5


Bahan Pendataan

3 Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni kepada Menteri.

Transport petugas monitoring & evaluasi

Bahan Pertemuan

A.


B.


C.


D.


E.


A.

Frekwensi pencacahan data

B.


C.


D.

Bahan Pendataan

A. B. C. D.

Frekuensi Monitoring dan Evaluasi Jumlah ketersediaan rumah layak huni Jumlah petugas monitoring dan evaluasi Transport petugas

A.

Frekwensi pertemuan

B.

Jumlah Tim Teknis

C.

Jumlah Pemantau Lapangan

D.

Jumlah tenaga Pekerja pembangunan rumah

E.

Transport petugas

A*B*C*E*

A*B*C*D

A*B*C*D

A * (B + C + D) * E

8

1. Jenis Pelayanan

: II. LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Indikator

: 3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)


:

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkup terbatas dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan serta keamanan bagi masyarakat.

Pembilang

:

Jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meliputi : jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Penyebut

:

Jumlah lingkungan perumahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

4.

Target Tahun 2025

: 100 %

5.

Rumus

: Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU

6.

7.

Langkah Kegiatan

Rujukan

Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu =

Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu

x 100%

: 1) Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan; 2)

Melakukan pemutahiran data lingkungan perumahan secara berkala dari kabupaten/kota;

3)

Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kepada Menteri.

: 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri; 4) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman; 5)

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan Dan Permukiman;

9

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5

1.

LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM IK-3 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;

Transport peserta




A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.


D.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Lama pelatihan

D.


E.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.


D.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.


D.


Lumpsum/honor/uang harian narasumber A. lokal B.

A * B * C* D

A * B * C * D* E

A*B*C*D

A*B*C*D


C.

Lama pelatihan

D.


A*B*C*D*E

10

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

1

2

3

KOMPONEN E.

Lumpsum/honor/uang harian narasumber A. luar B.

Akomodasi pelatihan

Bahan pelatihan

2.

Melakukan pemutahiran data lingkungan perumahan secara berkala dari kabupaten/kota;



4 Uang harian narasumber lokal pelatihan per orang hari

RUMUS 5


C.

Lama pelatihan

D.


E.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Lama pelatihan

D.


E.


F.


G.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.


D.

Bahan pelatihan

A.


B.


C.


D.


A.


B.


C.


D.


A*B*C*D*E

A * B * C * (D+E+F) * G

A*B*C*D

A * B * C* D

A * B * C * D* E

11

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5



A.


B.


C.


D.


E.


A.


B.


A*B*C*E*

A*B

A. Jenis Rumah MBR B. Jumlah tenaga pengolahanan analisis data C. Harga tinta printer per unit D. 1 satu petugas pengolah dan analisis data memerlukan 1 tinta printer untuk 1 x Rumah

3. Melakukan pengawasan, pengendalian, Transport petugas monitoring & evaluasi koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kepada Menteri. Bahan Pertemuan

A.


B.


C.


D.

Transport petugas

(A * B * C) * D

A*B*C*D


Jumlah Tim Teknis


A * (B + C + D) * E


Transport petugas

12

1.

Jenis Pelayanan

: I. RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU DAERAH KAB/KOTA

2.

Indikator

: 1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni


:

Pembilang

: Jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di suatu wilayah kerja, pada waktu tertentu

Penyebut

: Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau adalah cakupan pemenuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya

4.

Target Tahun 2025

: 100 %

5.

Rumus

: Cakupan rumah layak huni

6. Langkah Kegiatan

Jml rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu =

Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

x 100%

: 1) Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan; 2) Melakukan pendataan dan pemutahiran data harga rumah layak huni secara berkala; 3) Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan rumah layak huni dan terjangkau; 4) Perizinan pembangunan dibidang perumahan; 5)

7.

Rujukan

Melakukan Pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada provinsi

: 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; 2)


3)

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya;

4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/MENKES/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan.

13

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5

1.

RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU IK-2 CAKUPAN LAYANAN RUMAH LAYAK HUNI YANG TERJANGKAU 1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;

Transport peserta





A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.


D.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Lama pelatihan

D.


E.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.


D.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.


D.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Lama pelatihan

D.


E.

Uang harian narasumber lokal pelatihan per orang hari

A * B * C* D

A * B * C * D* E

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D*E

14

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5


Akomodasi pelatihan

Bahan pelatihan

2.

Melakukan pendataan dan pemutakhiran data harga rumah layak huni secara berkala




A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Lama pelatihan

D.


E.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Lama pelatihan

D.


E.


F.


G.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.


D.

Bahan pelatihan

A.


B.


C.


D.


A.


B.


C.


D.


A.


B.


C.


A*B*C*D*E

A * B * C * (D+E+F) * G

A*B*C*D

A * B * C* D

A * B * C * D* E

A*B*C*E*

15

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5


3.

D.


E.


A.


B.


A.

Jenis Rumah MBR

B.

Jumlah tenaga pengolahanan analisis data

C.

Harga tinta printer per unit

D.

1 satu petugas pengolah dan analisis data memerlukan 1 tinta printer untuk 1 x Rumah

A*B

(A * B * C) * D

Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan rumah layak huni dan terjangkau a. Penyediaan Peralatan

Lihat kebutuhan alat

b. Penyediaan Tenaga Teknik Prog. Pendidikan Teknik

Biaya Pendidikan Teknik

A.

Jumlah peserta pendidikan Teknik

B.

Biaya pendidikan Teknik per tahun

Biaya Kontrak Sarjana Teknik dan Informatika

A.

Jumlah Sarjana Teknik yang dikontrak

B.

Biaya kontrak Sarjana Teknik per tahun

Biaya Rekrutmen & Penempatan Sarjana Teknik dan Informatika

A.

Jumlah Sarjana Teknik dan Informatika yang direkrut

B.

Biaya rekrutmen dan penempatan Sarjana Teknik dan Informatika

(Kerja Sama dg Fak. Teknik) Kontrak Sarjana Teknik Rekrutmen & Penempatan Sarjana Teknik & Informatika

A*B A*B

A*B

16

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5

c. Promosi

Transport Penyuluhan

Leaflet

Poster

Media elektronik 4.

Perizinan pembangunan perumahan;

dibidang

Formulir

Persyaratan

Biaya Ijin Pembangunan/Renovasi 5 Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk rumah layak huni dan terjangkau kepada Provinsi


A.

Frekuensi penyuluhan

B.

Jumlah tenaga penyuluh (tenaga kecamatan)

C.

Transport per petugas perumahan kab./kota (kegiatan)

A.

Jumlah Rumah Layak huni dan Terjangkau

B.


C.

Biaya pembuatan leaflet per lembar

A.


B.

Jumlah kecamatan

C.

Biaya pembuatan poster per lembar

A.

Frekuensi penyiaran selama setahun

B.

Biaya penyiaran per 1 kali siar (radio spot)

A.

Jumlah pemeriksaan Ijin Mendirikan Bangunan

B.

Harga Formulir Ijin Mendirikan Bangunan

C.

Selembar Gambar Bangunan Rumah Layak Huni dan Terjangkau

A.

Jenis Rumah Layak Huni dan Terjangkau

B.

Daftar analisis Harga

C.

Gambar Rancangan Rumah

D.

1 satu petugas pengolah dan analisis data memerlukan 1 Formulir untuk 1 x Rumah

A.

Jumlah luas bangunan rumah

B.

Biaya pembangunan/renovasi per rumah

A.


B.


C.


D.

Transport petugas

A*B*C

A*B*C

A*B*C A*B

A*B/C

(A * B * C) * D

A*B

A*B*C*D

17

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5

Bahan Pertemuan

A.

Frekwensi pertemuan

B.

Jumlah Tim Teknis

C.

Jumlah Pemantau Lapangan

A * (B + C + D) * E


Transport petugas

18

1.

Jenis Pelayanan

: I. RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU DAERAH KAB/KOTA

2.

Indikator

: 2. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau


: Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat baik untuk dimiliki maupun disewa.

Pembilang

: Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau, pada waktu tertentu.

Penyebut

: Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu.

4.

Target Tahun 2025

: 70 %

5.

Rumus

: Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

6.

Langkah Kegiatan

Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni =

Yang terjangkau pada kurun waktu tertentu Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu

x 100%

: 1) Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain seperti kantor badan pusat statistik kabupaten/kota, koperasi, pengembang, dan perbankan. 2)

Melakukan pelatihan kepada para staf di dinas perumahan atau dinas yang menangani perumahan khususnya mengenai skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

3)

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun stakeholders terkait dengan skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

4)

Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga (khususnya rumah tangga yang masuk katagori berpenghasilan rendah). Pengumpulan data dapat dilakukan melalui kegiatan survey lapangan atau dapat diperoleh dari kantor statistik, pengembang, dll.

5)

Memberikan fasilitasi rumah layak huni dan terjangku kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah, baik untuk dimiliki maupun cara lain sesuai peraturan perundang-undangan dapat berupa: •

penyediaan lahan murah bagi pembangunan rumah layak huni.

•

pemberian kemudahan perizinan pembangunan perumahan rumah layak huni

•

pemberian bantuan sebagian pembiayaan pemilikan rumah layak huni.

•

pemberian bantuan sebagian pembiayaan pembangunan rumah layak huni.

•

pemberian bantuan sebagian pembiayaan perbaikan rumah layak huni.

6)

Melakukan kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran.

7)

Melakukan kegiatan evaluasi kegiatan minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran.

8)

Melakukan pencatatan dan pelaporan minimal 2 laporan dalam satu tahun anggaran.

19

7.

Rujukan

: 1)

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Dan Permukiman;

2)

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi MBR Melalui LKM/LKNB;

3)

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 3/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 7/PERMEN/M/2008;

4)

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 4/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Syariah Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8/PERMEN/M/2008;

5)

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 5/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 5/PERMEN/M/2008;

6)

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 6/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 6/PERMEN/M/2008;

20

JP 1 1.

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

3

4

5

2 RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU IK-4 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 1. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain seperti kantor badan pusat statistik kabupaten/kota, koperasi, pengembang, dan perbankan.

Transport peserta pertemuan

A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta pertemuan C. Transport per petugas bidang perumahan kab./kota (kegiatan)

Akomodasi pertemuan

A.

A*B*C*D

Frekuensi Pertemuan

B. Jumlah peserta pertemuan

A*B*C

C. Biaya akomodasi pertemuan per paket Bahan pertemuan

A. Frekuensi pertemuan B. Jumlah peserta pertemuan

A*B*C

C. Biaya bahan pertemuan per paket 2. Melakukan pelatihan kepada para staf di dinas perumahan atau dinas yang menangani perumahan khususnya mengenai skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Transport peserta



A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.


D.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Lama pelatihan

D.


E.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.


D.


A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D

21

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5




Akomodasi pelatihan

Bahan Pelatihan

A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.


D.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Lama pelatihan

D.


E.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Lama pelatihan

D.


E.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Lama pelatihan

D.


E.


F.


G.


A.

Frekuensi pelatihan

B.

Jumlah angkatan

C.


D.


E.


A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D*E

A * B * C * (D + E) * F

A * B * (C + D) * E

22

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5

3.

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun stakeholders terkait dengan skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.


Leaflet

Poster

Media elektronik 4.

Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga (khususnya rumah tangga yang masuk katagori berpenghasilan rendah). Pengumpulan data dapat dilakukan melalui kegiatan survey lapangan atau dapat diperoleh dari kantor statistik, pengembang, dll.


A.


B.


C.


A.

Jumlah Skim Rumah Layak huni dan Terjangkau

B.


C.


A.


B.

Jumlah kecamatan

C.


A.


B.


A.


B.


C.


D.


A*B*C

A*B*C

A*B*C A*B

A * B * C* D


A.


B.


C.


D.


A * B * C * D* E

23

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5


Bahan Pendataan

5.

Memberikan fasilitasi rumah layak huni dan terjangku kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah, baik untuk dimiliki maupun cara lain sesuai peraturan perundangundangan dapat berupa:

• penyediaan lahan murah bagi pembangunan rumah layak huni.

• pemberian kemudahan perizinan pembangunan perumahan rumah layak huni

A.


B.


C.


D.


E.


A.


B.


C.


D.

Bahan Pendataan

A.

Frekwensi Rumah Layak Huni dan Terjangkau

B.

Jumlah Lahan

C.

Jumlah MBR

D.

Sertifikasi lahan

A.


B.


C.


A.


B.


C.


D.


A.


B.


A*B*C*E*

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B/C

(A * B * C) * D

A*B

24

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5

• pemberian bantuan sebagian pembiayaan pemilikan rumah layak huni.

• pemberian pembiayaan layak huni.

bantuan sebagian pembangunan rumah

• pemberian bantuan sebagian pembiayaan perbaikan rumah layak huni.

6.

Melakukan kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran.

Bahan Pendataan


Bahan Pertemuan

A.

Frekwensi bantuan

B.

Jumlah Biaya bantuan

C.

Jumlah Suku bunga

D.

Jangka Waktu pinjaman

A.

Frekwensi bantuan

B.


C.

Jumlah Suku bunga

D.


A.

Frekwensi bantuan

B.


C.

Jumlah Suku bunga

D.


A.


B.


C.


D.

Bahan Pendataan

A. B. C. D.


A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D


Jumlah Tim Teknis

C. Jumlah Pemantau Lapangan D. Jumlah tenaga Pekerja pembangunan rumah E.

Transport petugas

A * (B + C + D) * E

25

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5

7. Melakukan kegiatan evaluasi kegiatan minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran.

Bahan Evaluasi


Bahan Pertemuan

A.


B.


C.


D.

Bahan Pendataan

A. B. C. D.


A*B*C*D

A*B*C*D


Jumlah Tim Teknis


A * (B + C + D) * E

D. Jumlah tenaga Pekerja pembangunan rumah 8. Melakukan pencatatan dan pelaporan minimal 2 laporan dalam satu tahun anggaran.

Bahan Pendataan


Bahan Pertemuan

E.

Transport petugas

A.


B.


C.


D.

Bahan Pendataan

A. B. C. D.


A*B*C*D

A*B*C*D


Jumlah Tim Teknis


A * (B + C + D) * E


Transport petugas

26

1. 2.

Jenis Pelayanan

: II. LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Indikator

: 3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)


:

Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan masyarakat.

Pembilang

:

Jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meliputi : jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Jumlah lingkungan perumahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Penyebut

:

4.

Target Tahun 2025

: 100 %

5.

Rumus

: Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU

6. Langkah Kegiatan

7.

Rujukan

=

Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu

x 100%

: 1) Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan; 2)

Melakukan pendataan dan pemutakhiran data lingkungan perumahan secara berkala;

3)

Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

4)

Perizinan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);

5)

Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada provinsi.

: 1)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;

2)


3)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;

4)

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri;

5)

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun;

6)

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;

27

7)

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;

8)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

9)

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan Dan Permukiman.

28

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5

1.

II. LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) IK-5 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 1.

Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;

Transport peserta





A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.


D.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Lama pelatihan

D.


E.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.


D.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.


D.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Lama pelatihan

D.


E.


A*B*C*D

A*B*C*D*E

A*B*C*D

A*B*C*D

A*B*C*D*E

29

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5


Akomodasi pelatihan

Bahan Pelatihan

2.

Melakukan pendataan dan pemutakhiran data lingkungan perumahan secara berkala;



A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Lama pelatihan

D.


E.


A.

Frekuensi pelatihan

B.


C.

Lama pelatihan

D.


E.


F.


G.


A.

Frekuensi pelatihan

B.

Jumlah angkatan

C.


D.


E.


A.


B.


C.


D.


A.


B.


C.


D.


A*B*C*D*E

A * B * C * (D + E) * F

A * B * (C + D) * E

A * B * C* D

A * B * C * D* E

30

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5


Bahan Pendataan

3.

A.


B.


C.


D.


E.


A.


B.


C.


D.

Bahan Pendataan

A*B*C*E*

A*B*C*D

Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) a. Penyediaan Peralatan

Lihat kebutuhan alat

b. Penyediaan Tenaga Teknik Prog. Pendidikan Teknik

Biaya Pendidikan Teknik

A.

Jumlah peserta pendidikan Teknik

B.

Biaya pendidikan Teknik per tahun

Biaya Kontrak Sarjana Teknik dan Informatika

A.

Jumlah Sarjana Teknik yang dikontrak

B.

Biaya kontrak Sarjana Teknik per tahun

Biaya Rekrutmen & Penempatan Sarjana Teknik dan Informatika

A.

Jumlah Sarjana Teknik dan Informatika yang direkrut

B.

Biaya rekrutmen dan penempatan Sarjana Teknik dan Informatika

(Kerja Sama dg Fak. Teknik) Kontrak Sarjana Teknik Rekrutmen & Penempatan Sarjana Teknik & Informatika

A*B A*B

A*B

31

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5

c. Promosi


Leaflet

Poster

Media elektronik

4.

Perizinan prasarana, utilitas umum (PSU);

sarana

dan

Formulir

Persyaratan

A.


B.


C.


A.

Jumlah Rumah Layak huni dan Terjangkau

B.


C.


A.


B.

Jumlah kecamatan

C.


A.


B.


A.


B.


C.


A.


B.


C.


D.


A*B*C

A*B*C

A*B*C

A*B

A*B/C

(A * B * C) * D

32

JP

LANGKAH KEGIATAN

VARIABEL

KOMPONEN

RUMUS

1

2

3

4

5

Biaya Ijin Pembangunan/Renovasi 5. Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada provinsi


Bahan Pertemuan

A.


B.


A.


B.


C.


D.

Transport petugas

A*B

A*B*C*D

A. Frekwensi pertemuan B. Jumlah Tim Teknis C. Jumlah Pemantau Lapangan

A * (B + C + D) * E

D. Jumlah tenaga Pekerja pembangunan rumah E. Transport petugas


33

2008

Recommend Documents