2008

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 5 /KPTS/013/2008 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK ATAS NAMA GUBERNUR JAWA TIMUR MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD), SURAT PENGANTAR / PENOLAKAN PENERBITAN / PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) UANG PERSEDIAAN (UP) / GANTI UANG (GU) / TAMBAH UANG (TU) / LANGSUNG (LS) / GAJI DAN SURAT PENGESAHAN BUKTI MEMORIAL TAHUN ANGGARAN 2008 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

:

bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 185 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat pada Kantor Gubernur Jawa Timur yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Pengantar / Penolakan Penerbitan / Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU) / Tambah Uang (TU) / Langsung (LS) / Gaji dan Surat Pengesahan Bukti Memorial Tahun Anggaran 2008 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286). 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355). 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548). 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).

JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim

1

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E). MEMUTUSKAN : Menetapkan, PERTAMA

:

Menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk atas nama Gubernur Jawa Timur menandatangani : a. Surat Penyediaan Dana (SPD) beserta lampirannya ; b. Surat Pengantar / Penolakan Penerbitan / Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU)/Langsung (LS)/Gaji ; c. Surat Pengesahan Bukti Memorial. dengan tanda tangan khusus (specimen tanda tangan) dan parafnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

:

Pejabat yang ditunjuk dalam Diktum PERTAMA adalah : 1. Drs. NURWIYATNO, MSi, NIP. 010 165 728, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, menandatangani : a. Surat Penyediaan Dana (SPD) dan lampirannya ; b. Surat Pengantar / Penolakan Penerbitan / Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan (UP) / Ganti Uang (GU) / Tambah Uang (TU) / Langsung (LS) / Gaji yang nilainya lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ; c. Surat Penagihan. 2. ANNIE RETNOWANTI, SH, CN, NIP. 510 100 981, Kepala Bagian Pembelanjaan, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, menandatangani : a. Surat Pengantar / Penolakan Penerbitan / Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan (UP) / Ganti Uang (GU) / Tambah Uang (TU) / Langsung (LS) / Gaji yang nilainya sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ; b. Surat Pengantar / Penolakan Penerbitan / Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan (UP) / Ganti Uang (GU) / Tambah Uang (TU) / Langsung (LS) / Gaji yang nilainya lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila Pejabat tersebut pada angka 1 berhalangan. 3. MUSRIFAH, NIP. 510 061 326, Kepala Bagian Akuntansi Keuangan Daerah, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, menandatangi Surat Pengesahan Bukti Memorial.


2

KETIGA

:

Apabila Pejabat yang ditunjuk dalam Diktum KEDUA angka 2 berhalangan, maka Pejabat yang ditunjuk adalah : Drs. Ec. DJOKO SUPRIJONO,MM, NIP. 510 100 973, Kepala Sub Bagian Belanja Gaji I, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT

:

Apabila Pejabat yang ditunjuk dalam Diktum KEDUA angka 3 berhalangan, maka Pejabat yang ditunjuk adalah : PARLINDUNGAN, SH, MSi, NIP. 510 091 827, Kepala Sub Bagian Perhitungan Anggaran dan Pembiayaan, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

KELIMA

:

Apabila Pejabat yang ditunjuk dalam Diktum KEDUA angka 2 dan Diktum KETIGA berhalangan, maka kewenangannya dilimpahkan kepada Pejabat Diktum KEDUA angka 1.

KEENAM

:

a.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008 ;

b.

Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 2 Januari 2008

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 2 - 1 - 2008 No. 5 Th 2008/ E2


GUBERNUR JAWA TIMUR ttd H. IMAM UTOMO. S

3

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 2 - 1 - 2008 No. 5 Th 2008/ E2


GUBERNUR JAWA TIMUR ttd H. IMAM UTOMO. S

4

SALINAN Keputusan ini, disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 4. Sdr. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 5. Sdr. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Surabaya. 6. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 7. Sdr. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Lembaga yang mengelola dana APBD Provinsi Jawa Timur. 9. Sdr. Direktur Utama PT. Bank Jatim di Surabaya. 10. Sdr. Kepala Kantor Kas Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.


5

2008

Recommend Documents