DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Gedung E Lt 5, Komplek Depdiknas Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270 ℡ 5725610, 5725611, 5725612, 5725613, Fax. 5725606, 5725608
SURAT EDARAN Nomor : 110/C/KU/2008........./C/KU/2008 Hal :
Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2008.
Yth. 1. Gubernur di seluruh Indonesia; 2. Sekretaris Ditjen Mandikdasmen; 3. Direktur di lingkungan Ditjen Mandikdasmen; 4. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 9 ayat (2) dan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Mandikdasmen) secara efisien dan efektif untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kewenangan Pemerintah, maka perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah perihal Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2008, sebagai berikut :
I.
UMUM 1. Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat, termasuk pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, warga belajar, atau satuan pendidikan guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Pasal 1 angka 7 Permendiknas Nomor 44 Tahun 2007). 2. Program dan kegiatan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang dilaksanakan dengan menggunakan Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008 yaitu : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini ; b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun; c. Program Pendidikan Menengah; dan d. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. 3. Rincian lebih lanjut program dan kegiatan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tercantum dalam DIPA Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2008.
1
4. Sasaran bantuan sosial Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tahun anggaran 2008 meliputi: a. Pemerintah Daerah; b. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; c. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; d. Peserta didik atau warga belajar; e. Organisasi peserta didik; dan f. Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, kesenian, kebudayaan, dan/atau keagamaan. 5. Target yang hendak dicapai dalam penggunaan dana bantuan sosial adalah : a. peningkatan pemerataan dan perluasan aksesibilitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; dan c. peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. 6. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial adalah prinsip-prinsip yang berlaku bagi sebuah tata pemerintahan yang baik, meliputi: (1) wawasan ke depan; (2) keterbukaan dan transparansi; (3) partisipasi masyarakat; (4) tanggung-gugat (akuntabilitas); (5) supremasi hukum ; (6) demokrasi; (7) profesionalisme dan kompetensi; (8) daya tanggap; (9) efisiensi dan efektifitas; (10) desentralisasi; (11) kemitraan dengan masyarakat; (12) komitmen pada pengurangan kesenjangan; (13) komitmen pada perlindungan lingkungan hidup; dan (14) komitmen pada pasar yang fair. II.
MAKSUD DAN TUJUAN 1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit-unit kerja/satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan sosial Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang efisien dan efektif dalam mendukung tugas Pemerintah di bidang pendidikan dasar dan menengah.
III.
PERSYARATAN PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL 1. Persyaratan umum bagi penerima bantuan sosial yaitu sanggup melaksanakan prinsip-prinsip pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Angka I.6 di atas. 2. Persyaratan khusus bagi penerima bantuan sosial diatur lebih lanjut dalam Panduan, Jadwal Kegiatan, dan lain-lain aturan/acuan pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial yang merupakan operasionalisasi dari Petunjuk Pelaksanaan ini yang ditetapkan oleh Sekretaris atau Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2
IV. PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL 1. Calon penerima bantuan sosial mengajukan rancangan program dan/atau proposal serta data pendukung yang diatur sesuai dengan jenis bantuan pada Satuan Kerja terkait. 2. Berdasarkan ketentuan pada Angka IV.1, Satuan Kerja terkait menyeleksi dan menetapkan penerima bantuan sosial dalam bentuk Surat Keputusan pejabat eselon 2 terkait yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah up. Sekretaris Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 3. Berdasarkan Surat Keputusan penetapan sebagaimana dimaksud pada Angka IV.2, Pejabat Pembuat Komitmen dan atau menandatangani surat perjanjian pemberian dan penggunaan bantuan sosial dengan pihak penerima bantuan sosial. 4. Dana bantuan sosial disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat cq. Departemen Keuangan) ke Rekening Penerima Bantuan Sosial.). 5. Khusus untuk penyaluran bantuan beasiswa dan atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bila diperlukan dapat dilakukan dengan menunjuk bank/lembaga penyalur. 6. Penyaluran dana bantuan sosial disampaikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak ke rekening penerima bantuan sosial. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan dan penyaluran dana bantuan sosial akan ditetapkan dalam Panduan, Jadwal Kegiatan, dan lain-lain aturan/acuan pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial yang merupakan operasionalisasi dari Petunjuk Pelaksanaan ini yang ditetapkan oleh Sekretaris atau Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
V.
gkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL 1. Ketentuan mengenai Penggunaan dana bantuan sosial Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007 Pasal 11. 2. Kewajiban pajak atas penggunaaan dana bantuan sosial diselesaikan oleh penerima dana bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pembelanjaan dana bantuan sosial memprioritaskan produksi dalam negeri.
3
4. Pembelanjaan dana bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme menggunakan penyedia barang/jasa dan/atau swakelola sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. VI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS PELAKSANAAN 1. Dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial, Sekretaris/Direktur terkait melakukan pembinaan pelaksanaan untuk menjamin penyelenggaraan yang efisien dan efektif dalam mencapai rencana dan sasaran program Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 2. Pembinaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Angka VI.1. meliputi penyusunan dan penetapan Panduan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain aturan/acuan yang memuat tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknik, termasuk monitoring dan evaluasi yang merupakan operasionalisasi dari Petunjuk Pelaksanaan ini. 3. Pelaksanaan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait dimaksudkan untuk menyebarluaskan rencana, program, dan panduan pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang penyelenggaraannya melalui bantuan sosial, serta dilakukan melalui koordinasi masing-masing pejabat eselon II. 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dimaksudkan untuk memberikan pendampingan teknis pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial, dapat berupa bantuan tenaga teknis, pelatihan, asistensi, dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi masing-masing pejabat eselon II. 5. Pelaksanaan pengawasan teknis dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial, kemajuan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan, serta dilakukan secara terpadu melalui koordinasi masing-masing pejabat eselon II terkait. 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk memantau penyelenggaraan penggunaan dana bantuan sosial dan melakukan evaluasi keseluruhan program terhadap rencana sasaran yang ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, serta dilakukan secara terpadu oleh masing-masing pejabat eselon II. 7. Menyampaikan laporan perkembangan/kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada Atasan dan Atasan Langsung secara periodik sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
4
VII. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL 1. Setiap penggunaan dana bantuan sosial harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku. 2. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan didukung alat-alat bukti yang sah. 3. Penerima bantuan menyiapkan dokumen teknis, administrasi dan keuangan untuk kepentingan pemeriksaan oleh aparat pengawas terkait. 4. Penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan sosial dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Aset fisik yang dihasilkan dari penggunaan dana bantuan sosial harus dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Jadwal penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial sesuai dengan panduan pelaksanaan masing-masing jenis bantuan sosial. selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2008. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 14 Januari 2008 Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, t.t.d Prof. Suyanto, Ph.D. NIP 130606377
Tembusan: 1. Menteri Pendidikan Nasional; 2. Menteri Keuangan; 3. Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas; 4. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan; 5. Sekretaris Jenderal Depdiknas; 6. Inspektur Jenderal Depdiknas; 7. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Depdiknas; 8. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi.
4...........Penyaluran bantuan pada level eselon II mengalami kesulitan kalau hanya dari kas negara ke penerima (tanpa melalui bank /lembaga penyalur
5
