2008

SALINAN

PUTUSAN Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh: -------------------------------------------------------------------------------------1. Terlapor I: Sy. (Syarif) Fasha, dengan alamat kantor di Jl. Arif Rahman Hakim No. 15 Telanai Pura, Jambi; -----------------------------------------------------------------------------2. Terlapor II: Eddy Sulaiman, dengan alamat kantor di Jl. Sultan Thaha Syaifuddin No. 2 Jambi; -----------------------------------------------------------------------------------------------3. Terlapor III: Panitia Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2007 (selanjutnya disebut “Panitia Tender“), dengan alamat kantor di Jl. Sultan Thaha Syaifuddin No. 2 Jambi; ------------4. Terlapor IV: PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dengan alamat kantor di Jl. Brigjend. Katamso No. 156, Jambi; --------------------------------------------------------------------------5. Terlapor V: PT Buana Baru Nusantara dengan alamat kantor di Jl. Pembangunan I No. 7A, Lubuk Pakam, Sumatera Utara 25017;-------------------------------------------------6. Terlapor VI: PT Gentraco Laksono dengan alamat kantor di Jl. R.B. Siagian No. 17A, Jambi; -------------------------------------------------------------------------------------------7. Terlapor VII: PT Bina Konsindo Persada dengan alamat kantor di Jl. Kol. Amir Hamzah No. 2, Jambi 36122; ----------------------------------------------------------------------8. Terlapor VIII: PT Surian Putra Jambi dengan alamat kantor di Jl. Pakubuwono IV No. 17 Tanjung Pinang, Jambi; ----------------------------------------------------------------9. Terlapor IX: PT Karya Dharma Jambi Persada dengan alamat kantor di Jl. Kapten Pattimura No. 100B, Jambi; -----------------------------------------------------------------------10. Terlapor X: PT Pribadi Bangun Perkasa dengan alamat kantor di Jl. Sumantri Brojonegoro No. 42, Jambi; -----------------------------------------------------------------------11. Terlapor XI: PT Kramat Kulon dengan alamat kantor di Villa Kenali Permai Blok B2 No. 4-5, Jambi; -----------------------------------------------------------------------------------

SALINAN

12. Terlapor XII: PT Ardikon Pratama Putra dengan alamat di Jl. Raya Musi II RT 06/RW 02 No. 34 Palembang, Sumatera Selatan 30139; --------------------------------------13. Terlapor XIII: PT Tembesi Agung dengan alamat di Jl. Gajah Mada No. 11 Muara Bulian, Jambi; ----------------------------------------------------------------------------------------14. Terlapor XIV: PT Usaha Pratama Sari dengan alamat di Jl. Letkol. Slamet Riyadi No. 48, Jambi 36121; -------------------------------------------------------------------------------15. Terlapor XV: PT Wahyu Matra Kontraktor dengan alamat di Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 774, Palembang, Sumatera Selatan. -----------------------------------------------

mengambil Putusan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------

Majelis Komisi:-----------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;--------------Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; ----------------------------Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; ---------------------------------Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; -----------------------------------Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”). ------------

TENTANG DUDUK PERKARA 1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tanggal 4 Maret 2008 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2007; -------------------------------------------------------------2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas; ------------------------3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 192/KPPU/PEN/IX/2008 tanggal 08 September 2008 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 8 September 2008 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2008; (vide, Bukti A1) -----------------------------------------------------------------------------------------------------4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. Selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 213/KPPU/PEN/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang menetapkan untuk melanjutkan

halaman 2 dari 35

SALINAN

Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 27 Januari 2009; (vide, Bukti A39) ----5. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 20/ KPPU/KEP/I/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 58/KPPU-L/2008 terhitung sejak 28 Januari 2009 sampai dengan tanggal 11 Maret 2009; (vide, Bukti A75)----------------------------------------------6. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan keterangan tersebut telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor; ---------------------------------------------------------7. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -------------------------------------------------------------------------------------8. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi pada pokoknya sebagai berikut: ------------------8.1 Obyek Perkara; -------------------------------------------------------------------------------8.1.1 Bahwa Satuan Kerja (”SATKER”) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI sebenarnya melakukan tender yang berjumlah 14 (empat belas) paket pekerjaan namun yang menjadi obyek perkara ini adalah sebagai berikut: ---No

Nama Paket Pekerjaan

Nilai Proyek (Rp)

1

Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan)

3.017.000.000

2

Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I

3.140.000.000

3

Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II

7.965.095.000

4

Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan)

6.500.000.000

5

Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha

5.000.000.000

6

Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha

4.500.000.000

8.2 Mengenai Fakta-Fakta; ---------------------------------------------------------------------8.2.1 Mengenai Identitas Para Terlapor;---------------------------------------------------8.2.1.1 Terlapor I

: Sy. (Syarif) Fasha adalah Ketua DPD Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (GAPEKNAS) Propinsi Jambi, Dalam prakteknya juga merupakan Direktur Utama PT Bina Konsindo Persada (vide, Bukti B6, C53);--------------------------

8.2.1.2 Terlapor II

: Eddy Sulaiman adalah Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2007 (vide, Bukti B18, C69);----------------------------------------

halaman 3 dari 35

SALINAN

8.2.1.3 Terlapor III

: Panitia Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (selanjutnya disebut Panitia Tender) merupakan penyelengara tender yang susunan keanggotaannya terdiri dari: Bambang Hidayah, ME (Ketua); Rukminto, BE (Sekretaris); Ir. Mulyo Harsono (Anggota); Nur Arfah Yuhdi Pratikno, BE (Anggota); Asrul Pramudya, ST (Anggota); dan Ir. Sahrudin (Anggota) (vide, Bukti B18, C69);------------------------------------------------------

8.2.1.4 Terlapor IV

: PT Bukit Telaga Hasta Mandiri merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta nomor 5 tanggal 4 Maret 1999 yang dibuat oleh Notaris Nany Ratna Wirdanialis, SH di Jambi dengan kegiatan usaha antara lain pemborongan/kontraktor (vide, Bukti C18, C62);------------------------------------------------------

8.2.1.5 Terlapor V

: PT Buana Baru Nusantara merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta nomor 36 tanggal 20 Maret 2006 yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH di Medan dengan kegiatan usaha antara lain pemborongan (vide, Bukti C26);----

8.2.1.6 Terlapor VI

: PT Gentraco Laksono merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta nomor 73 tahun 2003 yang dibuat oleh Notaris Fachruddin Lubis, SH di Jambi dengan kegiatan usaha antara lain kontraktor (vide, Bukti C38, C75);----------------------------

8.2.1.7 Terlapor VII

: PT Bina Konsindo Persada merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta nomor 39 tanggal 9 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Drs. Zarkasyi Nurdin, SH di Jambi dengan kegiatan usaha antara lain pemborongan (vide, Bukti C53);----

8.2.1.8 Terlapor VIII

: PT Surian Putra Jambi merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta nomor 2 tanggal 1 April 2003 yang dibuat oleh Notaris Robert Faisal, SH di Jambi dengan kegiatan usaha antara lain pemborongan (vide, Bukti C20);---------------

8.2.1.9 Terlapor IX

: PT Karya Dharma Jambi merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta nomor 36 tanggal 9 Mei 1997 yang dibuat oleh Siholan Situmeang, SH di Jambi dengan kegiatan usaha antara lain pemborongan (vide, Bukti C8);------------------------

8.2.1.10 Terlapor X

: PT Pribadi Bangun Perkasa merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta nomor 63 tahun 2003 yang dibuat oleh Notaris Robert Faisal, SH di Jambi dengan kegiatan usaha antara lain pemborongan (vide, Bukti C17, C61);----------------

halaman 4 dari 35

SALINAN

8.2.1.11 Terlapor XI

: PT Kramat Kulon merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta nomor 21 tanggal 9 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Zen, SH di Jambi dengan kegiatan usaha antara lain pemborongan (vide, Bukti C54);-----------------------

8.2.1.12 Terlapor XII

: PT Ardikon Pratama Putra merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta nomor 23 tahun 1999 yang dibuat oleh Notaris Kemas Abdullah, SH di Palembang dengan kegiatan usaha antara lain pemborongan/kontraktor (vide, Bukti C59);--

8.2.1.13 Terlapor XIII

: PT Tembesi Agung merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta nomor 95 tanggal 25 Juni 2003 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Zen, SH di Jambi dengan kegiatan usaha antara lain pemborongan (vide, Bukti C34);-------------------------------

8.2.1.14 Terlapor XIV

: PT Usaha Pratama Sari merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta nomor 47 tanggal 12 Juni 1982 yang dibuat oleh Notaris Monang Napitupulu, SH di Jambi dengan nama PT

Usaha

Pratama

dan

kegiatan

usaha

antara

lain

pemborongan (vide, Bukti C27);-----------------------------------8.2.1.15 Terlapor XV

: PT Wahyu Matra Kontraktor merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 774 Palembang (vide, Bukti C17);---------------------------------------

8.2.2 Mengenai Kronologis Tender; -------------------------------------------------------8.2.2.1

Tanggal 9 Februari 2007, Panitia Tender mengumumkan pelelangan umum (tender) yang menjadi obyek perkara ini di SKH Media Indonesia dan Jambi Independen antara lain sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------Bidang / Sub Bidang Sipil Drainase dan Jaringan Pengairan

Kualifikasi

Uraian Pekerjaan

M-1 (B2)

1. Pemb. Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan) 2. Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I 3. Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II 4. Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) 5. Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha 6. Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3100 ha

halaman 5 dari 35

Perkiraan Biaya (Rp) 3.017.000.000,00 3.140.000.000,00

7.965.095.000,00

6.500.000.000,00

5.000.000.000,00

4.500.000.000,00

SALINAN

Dalam pengumuman tersebut disampaikan juga hal-hal sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------1. Metode Pascakualifikasi; --------------------------------------------2. Pendaftaran dilakukan pada tanggal 12 Februari 2007 s/d 23 Februari 2007; ---------------------------------------------------------3. Pengambilan Dokumen dan Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan pada tanggal 12 Februari 2007 s/d 23 Februari 2007; --------------------------------------------------------------------8.2.2.2

Tanggal 19 Februari 2007, Panitia Tender melakukan aanwijzing Aula Sapta Taruna, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI secara serentak untuk seluruh paket pekerjaan yang ditenderkan dengan keterangan sebagai berikut: ----------------------------------------------(1) jumlah peserta yang mengikuti aanwijzing di setiap SubBidang pekerjaan: ----------------------------------------------------N o 1 2 3 4 5 6

Nama Paket Pekerjaan Pemb. Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan) Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha

Jumlah Peserta 15 Peserta 14 Peserta 14 Peserta 16 Peserta 16 Peserta 13 Peserta

(2) Metode yang digunakan adalah Pascakualifikasi dan Sistem Gugur dengan Evaluasi terhadap Dokumen Administrasi, Teknis dan Harga; ---------------------------------------------------8.2.2.3

Tanggal 20 Februari 2007 – 01 Maret 2007, Panitia Tender memberikan jangka waktu pemasukan dokumen penawaran para peserta tender;---------------------------------------------------------------

8.2.2.4

Tanggal 01 Maret 2007, Panita Tender melakukan pembukaan dokumen penawaran. Selanjutnya, Panitia Tender melakukan koreksi aritmatik dengan hasil sebagai berikut: ------------------------

No 1

2

Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan)


Nama Perusahaan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5.

PT Irhde Jaya Nusa PT Gentraco Laksono PT Bina Konsindo Persada PT Pribadi Bangun Perkasa PT Karya Dharma Jambi Persada PT Kramat Kulon PT Surian Putra Jambi PT Surian Putra Jambi PT Tembesi Agung PT Ardikon Pratama Putra PT Kramat Kulon PT Karya Dharma Jambi Persada

halaman 6 dari 35

Penawaran 2.167.000.000 2.866.384.000 2.878.600.000 2.914.881.099 2.920.305.335 2.939.974.000 2.958.339.667 1.756.585.000 2.041.152.000 2.126.941.201 3.091.208.000 3.100.560.000

SALINAN

6. 7. 8. 9. 3


4


5


6


8.2.2.5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PT Gentraco Laksono PT Pribadi Bangun Perkasa PT Usaha Pratama Sari PT Bukit Telaga Hasta Mandiri PT Buana Baru Nusantara PT Pribadi Bangun Perkasa PT Bukit Telaga Hasta Mandiri PT Kramat Kulon PT Karya Dharma Jambi Persada PT Usaha Pratama Sari PT Gentraco Laksono PT Surian Putra Jambi PT Bina Konsindo Persada PT Tembesi Agung PT Wahyu Matra Kontraktor PT Buana Baru Nusantara PT Karya Dharma Jambi Persada PT Usaha Pratama Sari PT Bina Konsindo Persada PT Surian Putra Jambi PT Kramat Kulon PT Wahyu Matra Kontraktor PT Buana Baru Nusantara PT Bina Konsindo Persada PT Gentraco Laksono PT Kramat Kulon PT Pribadi Bangun Perkasa PT Tembesi Agung PT Ardikon Pratama Putra PT Bukit Telaga Hasta Mandiri PT Pribadi Bangun Perkasa PT Usaha Pratama Sari PT Karya Dharma Jambi Persada PT Kramat Kulon PT Surian Putra Jambi PT Bina Konsindo Persada PT Gentraco Laksono

3.113.869.000 3.121.735.000 3.127.467.000 3.133.480.000 6.508.989.300 7.543.000.000 7.543.881.000 7.601.440.000 7.628.350.000 7.675.091.000 7.678.187.000 7.702.009.000 7.703.264.000 4.514.340.000 4.599.016.000 5.007.804.000 6.220.200.000 6.316.844.000 6.387.216.000 6.429.663.000 6.456.455.000 3.262.041.000 4.187.857.000 4.761.167.000 4.885.634.000 4.895.363.000 4.931.620.000 4.932.133.000 3.040.152.970 4.252.255.000 4.329.899.000 4.344.427.000 4.356.082.000 4.361.572.000 4.418.998.000 4.423.583.000 4.493.120.000

Tanggal 2 Maret 2007 – 12 Maret 2007, Panitia Tender melakukan klarifikasi dokumen penawaran serta melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta dengan hasil sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------(1) Proses klarifikasi ------------------------------------------------------

No 1


Peserta yang diklarifikasi PT Irhde Jaya Nusa

PT Kramat Kulon

2


PT Surian Putra Jambi

halaman 7 dari 35

Materi - Kesalahan jaminan penawaran, hitungan galian dengan alat terlalu rendah, harga mobilisasi terlalu tinggi - Kesalahan perkalian untuk item pekerjaan timbunan tanah, lapisan sirtu jalan inspeksi, beton kontruksi K.175 dan K 225 - Kesalahan jaminan penawaran - Tidak ada bukti sewa alat - Harga satuan pekerjaan galian tanah type semi long arm dan

SALINAN

pekerjaan beton bertulang 1:1,5:2,5 terlalu rendah

PT Tembesi Agung

3

PT Ardikon Pratama Putra PT Buana Baru Nusantara


PT Karya Dharma Jambi Persada 4


PT Tembesi Agung

PT Wahyu Matra Kontraktor

5


PT Wahyu Matra Kontraktor

PT Buana Baru Nusantara

PT Gentraco Laksono

halaman 8 dari 35

- Penawaran secara keseluruhan terlalu rendah (55% dari HPS) - Nilai jaminan tidak sesuai dan tujuannya salah - Harga satuan pekerjaan galian tanah type semi long arm dan pekerjaan beton bertulang 1:1,5:2,5 terlalu rendah - Penawaran secara keseluruhan terlalu rendah (65% dari HPS) Tidak hadir - Kesalahan tujuan jaminan penawaran dan tidak mencantumkan nama direktur utama - Jenis alat excavator tidak disebutkan - Data personil ditanda tangani tanggal 3 Juli 2006 - Sertifikat tenaga ahli sudah tidak berlaku - Adanya kesalahan perkalian pada item pekerjaan galian tanah - Kesalahan time schedule - Harga satuan pekerjaan galian tanah dan pintu ulir terlalu rendah - Kesalahan format jaminan penawaran - Harga satuan pekerjaan galian tanah dan pintu ulir terlalu rendah - Kesalahan volume beton bertulang 1:1,5:2,5 - Terkait Sertifikat Keahlian, Pengalaman tertinggi serta Daftar peralatan excavator - Terkait analisa dan daftar kuantitas dan biaya (2XPPN) - Metode pelaksanaan pekerjaan galian dengan alat tidak sinkron dengan analisa laat berat - Kesalahan format jaminan penawaran - Harga satuan pekerjaan galian tanah dan pintu ulir terlalu rendah - Kesalahan tujuan jaminan penawaran dan tidak mencantumkan nama direktur utama - Jenis alat excavator tidak disebutkan - Data personil ditanda tangani tanggal 3 Juli 2006 - Sertifikat tenaga ahli sudah tidak berlaku - Adanya kesalahan perkalian pada item pekerjaan galian tanah

SALINAN

6


PT Ardikon Pratama Putra

Tidak hadir

(2) Evaluasi Administrasi -----------------------------------------------No 1

2



Nama Perusahaan PT Irhde Jaya Nusa

PT Gentraco Laksono PT Bina Konsindo Persada PT Surian Putra Jambi

PT Tembesi Agung

3

4



PT Ardikon Pratama Putra PT Kramat Kulon PT Buana Baru Nusantara

PT Pribadi Bangun Perkasa PT Bukit Telaga Hasta Mandiri PT Tembesi Agung PT Wahyu Matra Kontraktor


5


PT Karya Dharma Jambi Persada PT Wahyu Matra Kontraktor


halaman 9 dari 35

Hasil Evaluasi Tidak Memenuhi (karena nama pengguna jasa yang menerima jaminan dan isi surat jaminan tidak sesuai) Memenuhi memenuhi Tidak Memenuhi (karena nilai jaminan tidak sesuai, Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama pengguna jasa yang menerima jaminan dan paket pekerjaan yang dijamin) Tidak Memenuhi (karena nilai jaminan tidak sesuai, Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama pengguna jasa yang menerima jaminan dan paket pekerjaan yang dijamin) memenuhi memenuhi Tidak Memenuhi (karena Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama penawar dan nama pengguna jasa yang menerima jaminan) memenuhi memenuhi memenuhi Tidak Memenuhi (karena karena Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama pengguna jasa yang menerima jaminan dan isi surat jaminan tidak sesuai) Tidak Memenuhi (karena Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama penawar dan nama pengguna jasa yang menerima jaminan) memenuhi Tidak Memenuhi (karena karena Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama pengguna jasa yang menerima jaminan dan isi surat jaminan tidak sesuai) Tidak Memenuhi (karena Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama penawar dan nama pengguna jasa yang menerima jaminan)

SALINAN

6


PT Bina Konsindo Persada PT Ardikon Pratama Putra PT Bukit Telaga Hasta Mandiri PT Pribadi Bangun Perkasa

memenuhi memenuhi memenuhi memenuhi

(3) Evaluasi Teknis;------------------------------------------------------No 1

2

3

4

5

6

Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan) Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha

Nama Perusahaan

Hasil Evaluasi

PT Gentraco Laksono

memenuhi

PT Bina Konsindo Persada

memenuhi


memenuhi

PT Kramat Kulon

memenuhi

PT Pribadi Bangun Perkasa

memenuhi

PT Bukit Telaga Hasta Mandiri

memenuhi

PT Tembesi Agung

Tidak memenuhi

PT Karya Dharma Jambi Persada

memenuhi


memenuhi

PT Bukit Telaga Hasta Mandiri PT Pribadi Bangun Perkasa

memenuhi memenuhi

(4) Evaluasi Kewajaran Harga -----------------------------------------No 1

2

3

4

5

6

Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan) Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha

Nama Perusahaan

Hasil Evaluasi

PT Gentraco Laksono

memenuhi


memenuhi


Tidak memenuhi

PT Kramat Kulon

memenuhi


memenuhi


memenuhi


memenuhi


memenuhi


memenuhi memenuhi

(5) Evaluasi Penilaian Kualifikasi -------------------------------------No 1

2

Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan) Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I

Nama Perusahaan

Hasil Evaluasi

PT Gentraco Laksono

memenuhi


memenuhi

PT Kramat Kulon

memenuhi

halaman 10 dari 35

SALINAN

3

4

5

6

8.2.2.6

Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha


memenuhi


memenuhi


memenuhi


Memenuhi



memenuhi memenuhi

Tanggal 23 Maret 2007, Pengumuman Pemenang yaitu sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------

No

Nama Paket Pekerjaan

1

Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan) Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha

2

3

4

5

6

Pemenang

Penawaran

PT Gentraco Laksono

2.866.384.000

PT Kramat Kulon

2.939.974.000


7.543.000.000


6.220.200.000


4.761.167.000


4.252.255.000

8.2.3 Mengenai Fakta Lain: -----------------------------------------------------------------8.2.3.1

Mengenai Penyusunan HPS; (vide, Bukti B18, C25, C31.1) -------Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta dimana dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Panitia Tender semata-mata hanya mengacu pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing paket sehingga atas pagu anggaran tersebut Panitia Tender mem-breakdown item-item uraian pekerjaan dalam besaran nilai dengan total penjumlahan sama dengan pagu anggaran. Akibatnya, HPS dari semua paket tender memiliki nilai yang sama dengan pagu anggaran; --------------------------------------Atas fakta tersebut, Tim Pemeriksa menduga adanya dampak dari mekanisme penyusunan HPS tersebut telah mengakibatkan kesenjangan atau kesempatan margin keuntungan yang maksimal yang dapat diperoleh pemenang tender. Bahkan berdasarkan hasil Pemeriksaan

Pendahuluan,

halaman 11 dari 35

Tim

Pemeriksa

memperoleh

SALINAN

pengakuan bahwa terdapat kesempatan mendapatkan margin keuntungan sekitar 1 (satu) Milyar rupiah untuk paket tender/pengadaan pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan); ----------------------------------------------8.2.3.2

Mengenai Perilaku Sy. (Syarif) Fasha dan Eddy Sulaiman; --------Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran Sy. Fasya dimana yang bersangkutan diduga baik sendiri maupun bersama-sama pihak lain antara lain termasuk dengan Eddy Sulaiman telah melakukan koordinasi dan melakukan tindakan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk menjadi peserta maupun pemenang tender; ----------Atas dugaan tersebut, Tim Pemeriksa tidak menemukan satu alat bukti apapun yang mendukung fakta tersebut selama proses pemeriksaan; ----------------------------------------------------------------

8.2.3.3

Mengenai Keganjilan Dalam Proses Tender; (vide, Bukti C8, C11, C13, C14, C17, C31.1, C48, C49, C53, C54, C55, C58, C62) -----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta adanya beberapa keganjilan yang terdapat pada dokumen penawaran para peserta tender yaitu sebagai berikut: -------------------------------------

No 1


Perilaku

Pelaku

Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata ‟Efesiensi‟ yang seharusnya ‟Efisiensi‟ pada lembar Analisa Harga Satuan Peralatan

1. PT Gentraco Laksono 2. PT Kramat Kulon 3. PT Pribadi Bangun Perkasa 4. PT Karya Dharma Jambi Persada 5. PT Bina Konsindo Persada 6. PT Irhde Jaya Nusa 7. PT Surian Putra Jambi

Terdapat kesamaan kesalahan pada kalimat ‟jasakonstruksi‟ (tanpa spasi) yang seharusnya ’jasa konstruksi‟ (dengan spasi) pada lembaran Pakta Integritas

1. PT Gentraco Laksono 2. PT Pribadi Bangun Perkasa 3. PT Surian Putra Jambi

Terdapat kesamaan format dan isi Metode Pelaksanaan

1. PT Gentraco Laksono 2. PT Kramat Kulon

Adanya proses klarifikasi terhadap PT Kramat Kulon selaku peserta yang menduduki peringkat ke-6.

Panitia Tender

Tidak ditemukan lembaran evaluasi administrasi untuk PT Bina Konsindo Persada sehingga tidak dapat diketahui hasil evaluasi admnistrasi untuk PT Bina Konsindo Persada serta

Panitia Tender

halaman 12 dari 35

SALINAN

pertimbangan Panitia untuk meloloskan PT Bina Konsindo Persada ke tahap evaluasi administrasi Berdasarkan penelitian atas dokumen penawaran PT Bina Konsindo Persada tidak ditemukan adanya lembar mengenai Pakta Integritas namun Panitia tidak menggugurkan PT Bina Konsindo Persada sebagai peserta dan Panitia menjadikan PT Bina Konsindo Persada sebagai Pemenang Cadangan I 2

3

4



Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha

Kesamaan penyusunan Format Metode Pelaksanaan, dimana tidak terdapat contoh form Metode Pelaksanaan dalam RKS Tidak ditemukannya Berita Acara Proses Klarifikasi Panitia terhadap PT Kramat Kulon padahal terdapat penawaran yang tidak wajar pada item Mobilisasi dan Demobilisasi (106,67% dari HPS), Pintu Ulir Lengkap, Tipe 2 (b = 1,50 m) (102,91% dari HPS), dan Baja U (Baja profil C 6, 5 dudukan Skot Balk) (102,04% dari HPS) Tidak ditemukan adanya lembar mengenai Pakta Integritas pada penawaran PT Kramat Kulon namun Panitia tidak menggugurkan PT Kramat Kulon sebagai peserta dan Panitia Tender menjadikan PT Kramat Kulon sebagai Pemenang Tidak ditemukannya adanya Berita Acara Proses Klarifikasi terhadap PT Pribadi Bangun Perkasa padahal terdapat harga satuan pekerjaan yang timpang pada item Mobilisasi dan Demobilisasi (133,67% dari HPS), Dewatering (116,67% dari HPS) dan Perapihan (166,67% dari HPS)

Panitia Tender

1. PT Surian Putra Jambi 2. PT Kramat Kulon 3. PT Bukit Telaga Hasta Mandiri Panitia Tender

PT Kramat Kulon dan Panitia Tender

Panitia Tender

Terkait dengan pengguguran PT Buana Baru Nusantara, Panitia Tender menggugurkan PT Buana Baru Nusantara pada evaluasi administrasi dengan alasan isian beberapa dokumen administrasi dibuat di Jambi sedangkan perusahaan tidak mempunyai cabang di Jambi

Panitia Tender

Tidak ditemukan adanya lembar mengenai Pakta Integritas pada penawaran PT Pribadi Bangun Perkasa namun Panitia tidak menggugurkan PT Pribadi Bangun Perkasa sebagai peserta dan Panitia Tender menjadikan PT Pribadi Bangun Perkasa sebagai Pemenang Tidak ditemukannya Berita Acara Proses Klarifikasi Panitia terhadap PT Karya Dharma Jambi Persada

PT Pribadi Bangun Perkasa dan Panitia Tender

halaman 13 dari 35

Panitia Tender

SALINAN

(Lanjutan)

5

6

Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha

8.2.3.4

Hubungan antara PT Tembesi Agung dengan PT Karya Dharma Jambi Persada yang merupakan satu grup sehingga melakukan kerja sama dalam mempersiapkan penawaran

PT Tembesi Agung dan PT Karya Dharma Jambi Persada

Terdapat kesamaan kesalahan penulisan diantara ketiganya pada kata ‟menggangu‟ (yang seharusnya ‟mengganggu‟) pada Metode Pelaksanaan bagian penjelasan pekerjaan Galian Tanah pada Pekerjaan Bangunan Pintu Air

1. PT Tembesi Agung 2. PT Karya Dharma Jambi Persada 3. PT Usaha Pratama Sari

Terdapat kesamaan penyusunan Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

1. PT Tembesi Agung 2. PT Karya Dharma Jambi Persada 3. PT Usaha Pratama Sari PT Wahyu Matra Kontraktor

Penawarannya sangat rendah namun tidak terpenuhinya persyaratan administrasi terkait jaminan penawaran dimana tidak sesuai deangan RKS Tidak ditemukannya adanya Berita Acara Proses Klarifikasi terhadap PT Bukit Telaga Hasta Mandiri padahal terdapat harga satuan pekerjaan yang timpang pada item Pengukuran (182,03% dari HPS), dan Pekerjaan Kisdam (102,02% dari HPS)

Panitia Tender

Tidak ditemukan adanya lembar mengenai Pakta Integritas pada penawaran PT Bukit Telaga Hasta Mandiri namun Panitia tidak menggugurkan PT Bukit Telaga Hasta Mandiri sebagai peserta dan Panitia Tender menjadikan PT Bukit Telaga Hasta Mandiri sebagai Pemenang

PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dan Panitia Tender

Terdapat kesamaan Format dan penulisan pada Daftar Upah dan Bahan dimana dari 27 harga item uraian hanya terdapat perbedaan 1 (satu) item uraian yaitu pada harga upah pekerja

PT Karya Dharma Jambi Persada dan PT Usaha Pratama Sari

Terdapat kesamaan format dan penulisan pada Rencana Anggaran Biaya dimana terdapat 6 harga item uraian yang sama

PT Karya Dharma Jambi Persada dan PT Usaha Pratama Sari

Mengenai Perilaku PT Ardikon Pratama Putra;-----------------------Bahwa selama proses tender, PT Ardikon Pratama Putra tidak bersedia memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Panitia Tender padahal sangat berpotensi untuk menjadi pemenang tender; -----------------------------------------------------------

8.3 Dugaan Pelanggaran; ------------------------------------------------------------------------Bahwa dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor adalah dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan: -------------------------------------------------------------------------------

halaman 14 dari 35

SALINAN ”Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” ---------------------Selanjutnya, berkaitan dengan indikasi adanya persekongkolan dalam suatu tender maka dapat dilihat dari beberapa bentuk yaitu: ---------------------------------------------

Persekongkolan Horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; --------------------------------------------------

-

Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; ------------------------------------------------------------------------

-

Persekongkolan Gabungan (Horizontal dan Vertikal) adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; ----------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan ketiga bentuk persekongkolan tersebut, maka Tim Pemeriksa menguraikan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut: -------------------------------------8.3.1 Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan); (vide, Bukti C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55)-------------------------8.3.1.1

Bahwa pemenang pada paket ini adalah PT Gentraco Laksono dengan total penawaran sebesar Rp. 2.866.384.000 dari total HPS sebesar Rp. 3.017.000.000, dimana bila dibandingkan terhadap HPS maka besaran prosentase penawaran PT Gentraco Laksono adalah 95.01 %; ------------------------------------------------------------

8.3.1.2

Bahwa

berdasarkan

hasil

Pemeriksaan,

Tim

Pemeriksa

menemukan fakta adanya kesamaan format dan/atau penulisan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan pada butir 8.2.3.3 di atas. Namun atas fakta tersebut Tim Pemeriksa tidak menemukan adanya bukti lain yang terkait dengan persekongkolan horizontal antar peserta tender, oleh karena itu, kesamaaan atau setidaktidaknya kemiripan format dokumen penawaran tersebut tidak dapat serta merta membuktikan adanya unsur bersekongkol; -------

halaman 15 dari 35

SALINAN

8.3.2 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I; (vide, Bukti C4, C6, C10, C13) ------------------------------------------------------8.3.2.1

Bahwa pemenang pada paket ini adalah PT Kramat Kulon dengan total penawaran sebesar Rp. 3.091.208.000 dari total HPS sebesar Rp. 3.140.000.000, dimana bila dibandingkan terhadap HPS maka besaran prosentase penawaran PT Kramat Kulon adalah 98,45 %; -

8.3.2.2

Bahwa

berdasarkan

hasil

Pemeriksaan,

Tim

Pemeriksa

menemukan adanya persekongkolan antara PT Kramat Kulon dengan Panitia Tender yang terlihat dari fakta sebagai berikut:----8.3.2.2.1. Bahwa Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi terhadap PT Kramat Kulon padahal terdapat beberapa item penawaran PT Kramat Kulon yang jumlahnya melebihi HPS sebagaimana diuraikan pada butir 8.2.3.3 di atas;------------------------------------------------8.3.2.2.2. Bahwa dalam penawarannya, PT Kramat Kulon tidak melampirkan

Pakta

persayaratan

mutlak

Integritas dalam

yang

tender

merupakan sebagaimana

diuraikan pada butir 8.2.3.3 di atas; ----------------------8.3.2.3

Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan kesamaan format penulisan Metode Pelaksanaan sebagaimana diuaraikan pada butir 8.2.3.3 di atas, Tim Pemeriksa menilai bahwa kesamaan tersebut masih belum cukup membuktikan adanya persekongkolan antara PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dengan PT Surian Putra Jambi karena selain tidak memiliki persamaan secara keseluruhan dalam uraian pekerjaan, Tim Pemeriksa juga menilai bahwa tidak ditemukan adanya kerja sama untuk mengatur peserta tertentu menjadi pemenang tender pada paket tersebut; ------------------------

8.3.3 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II; (vide, Bukti C15, C16, C17) ---------------------------------------------------------8.3.3.1

Bahwa pemenang pada paket ini adalah PT Pribadi Bangun Perkasa dengan total penawaran sebesar Rp.7.543.000.000 dari total HPS sebesar Rp.7.965.095.000, dimana bila dibandingkan terhadap HPS maka besaran prosentase penawaran PT Pribadi Bangun Perkasa adalah 94,70 %; ----------------------------------------

8.3.3.2

Bahwa

berdasarkan

hasil

Pemeriksaan,

Tim

Pemeriksa

menemukan adanya persekongkolan antara PT Pribadi Bangun Perkasa dengan Panitia Tender yang terlihat dari fakta sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------

halaman 16 dari 35

SALINAN

8.3.3.2.1. Bahwa Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi terhadap PT Pribadi Bangun Perkasa padahal terdapat beberapa item penawaran PT Pribadi Bangun Perkasa yang jumlahnya melebihi HPS sebagaimana diuraikan pada butir 8.2.3.3 di atas; -----------------------------------8.3.3.2.2. Bahwa Panitia Tender justru mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap PT Karya Dharma Jambi Persada; -----------------------------------------------8.3.4 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan); (vide, Bukti B8, C25, C25.1, C31, C31.1) -----------------------------------------8.3.4.1

Bahwa pemenang pada paket ini adalah PT Karya Dharma Jambi Persada dengan total penawaran sebesar Rp. 6.220.200.000 dari total HPS sebesar Rp. 6.500.000.000, dimana bila dibandingkan terhadap HPS maka prosentase penawaran PT Karya Dharma Jambi Persada besaran prosentase adalah 95,70 %; -------------------

8.3.4.2

Bahwa

berdasarkan

hasil

Pemeriksaan,

Tim

Pemeriksa

menemukan adanya indikasi adanya persekongkolan antara PT Karya Dharma Jambi Persada dengan Panitia Tender yang terlihat dari fakta sebagai berikut: --------------------------------------8.3.4.2.1. Bahwa Panitia Tender (tidak) melakukan klarifikasi terhadap PT Karya Dharma Jambi Persada padahal PT

Karya

Dharma

Jambi

merupakan

penawaran

seharusnya

tidak

Persada

terendah

diikutsertakan

sebenarnya

keempat dalam

yang proses

klarifikasi dan evaluasi; ------------------------------------8.3.4.3

Bahwa selain itu, Tim Pemeriksa juga menemukan adanya persekongkolan di antara peserta tender yaitu: -----------------------8.3.4.3.1. PT Karya Dharma Jambi Persada dan PT Tembesi Agung dimana dalam tender ini telah melakukan strategi dan/atau perencanaan dan/atau persiapan penawaran

secara

bersama-sama.

Hal

tersebut

diperkuat dengan pengakuan PT Karya Dharma Jambi Persada yang menyatakan bahwa PT Karya Dharma Jambi Persada dan PT Tembesi Agung merupakan satu grup sehingga saling bekerja sama dalam paket tender inidengan cara PT Karya Dharma Jambi (95,70% di bawah HPS) menawarkan dengan harga tinggi dan

halaman 17 dari 35

SALINAN

PT Tembesi Agung menawarkan dengan harga rendah (69,45% di bawah HPS) (vide, Bukti B8); ---------------8.3.5 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha; (vide, Bukti C32, C32.1, C36) ---------------------------------------------------------------8.3.5.1

Bahwa pemenang pada paket ini adalah PT Bina Konsindo Persada dengan total penawaran sebesar Rp. 4.761.167.000 dari total HPS sebesar Rp. 5.000.000.000, dimana bila dibandingkan terhadap HPS maka besaran prosentase penawaran PT Bina Konsindo Persada adalah 95,22 %; --------------------------------------

8.3.5.2

Bahwa

berdasarkan

hasil

Pemeriksaan,

Tim

Pemeriksa

menemukan penawaran PT Wahyu Matra Kontraktor yang sangat rendah terutama untuk pintu besi ulir namun rendahnya penawaran tersebut karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan Panitia Tender. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dokumen penawaran PT Wahyu Matra Kontraktor terkait persyaratan administrasi sehingga digugurkan oleh Panitia Tender; ----------------------------------------------------------------------8.3.5.3

Bahwa atas dasar hal tersebut maka Tim Pemeriksa menilai tidak ada persekongkolan pada paket pekerjaan dalam tender ini; --------

8.3.6 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha; (vide, Bukti C58, C62) -------------------------------------------------------------------------------8.3.6.1

Bahwa pemenang pada paket ini adalah PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dengan total penawaran sebesar Rp. 4.252.255.000 dari total HPS sebesar Rp. 4.252.255.000, dimana bila dibandingkan terhadap HPS maka besaran prosentase penawaran PT. Bukit Telaga Hasta Mandiri adalah 94,49 %; ---------------------------------

8.3.6.2

Bahwa

berdasarkan

hasil

Pemeriksaan,

Tim

Pemeriksa

menemukan adanya persekongkolan antara PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dengan Panitia Tender yang terlihat dari fakta sebagai berikut: ------------------------------------------------------------8.3.6.2.1. Bahwa Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi terhadap PT Bukit Telaga Hasta Mandiri padahal terdapat beberapa item penawaran PT Bukit Telaga Hasta

Mandiri

yang

jumlahnya

melebihi

HPS

sebagaimana diuraikan pada butir 8.2.3.3 di atas; ------8.3.6.2.2. Bahwa dalam penawarannya, PT Bukit Telaga Hasta Mandiri tidak melampirkan Pakta Integritas yang merupakan

persyaratan

mutlak

dalam

tender

sebagaimana diuraikan pada butir 8.2.3.3 di atas; -------

halaman 18 dari 35

SALINAN

8.3.6.3

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa juga menemukan adanya persekongkolan antara Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Usaha Pratama Sari dimana kedua perusahaan tersebut diindikasikan bekerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran sebagaimana terlihat pada keganjilan pada butir 8.2.3.3 di atas; --------------------------------------------------------

8.4 Kesimpulan; -----------------------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: --------8.4.1 Bahwa terdapat indikasi kuat terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan dalam bentuk: ----------------------------------------8.4.1.1

Persekongkolan Vertikal, dimana dilakukan oleh Panitia Tender dengan para pemenang tender pada paket tender sebagai berikut: 8.4.1.1.1. Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I; ---------------------------------------8.4.1.1.2. Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II; --------------------------------------8.4.1.1.3. Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan); --------------------------------8.4.1.1.4. Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha; --------------------------------------------------------

8.4.1.2

Persekongkolan Horizontal, dimana dilakukan oleh: ----------------8.4.1.2.1. Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan); ---------------------------------

yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan pengaturan pemenang tender. --------------------------------------------------------9. Menimbang bahwa setelah jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 24/KPPU/PEN/III/2009 tanggal 12 Maret 2009 Tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008; (vide, Bukti A106) -10. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah menerima tanggapan dari para Terlapor yang pada pokoknya menyatakan: ---------------10.1 Terlapor III: Panitia Tender; (vide, Bukti A157, A158, B40) ---------------------10.1.1

Bahwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), nilai HPS sama dengan Pagu Anggaran bukan merupakan strategi atau kesempatan untuk diperolehnya keuntungan besar bagi penyedia jasa; -

10.1.2

Bahwa besar kecilnya HPS berbanding lurus

dengan jumlah

saluran/parit atau panjang pendeknya saluran/parit yang akan direhabilitasi; ---------------------------------------------------------------------

halaman 19 dari 35

SALINAN

10.1.3

Bahwa Terlapor III menyatakan telah mengevaluasi untuk paket-paket pekerjaan, dimana pemenang untuk masing-masing Paket tersebut telah memenuhi syarat, baik dari segi administrasi, teknis, kewajaran harga serta penilaian kualifikasi;-----------------------------------------------

10.1.4

Bahwa untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3.500 Ha, Paket I, tidak melakukan klarifikasi kewajaran harga untuk item pekerjaan: Mobilisasi dan Demobilisasi, Pintu Ulir Lengkap, Tipe 2 (b = 1,5m) dan baja U (Baja profil C 6,5 dudukan Skot Balk) dikarenakan harga yang ditawarkan oleh PT Karmat Kulon masih wajar dan item pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan utama (pekerjaan minor); ---------------------------------------------------------------

10.1.5

Bahwa Pakta Integritas tidak harus dilampirkan di dalam dokumen penawaran, karena Pakta Integritas telah ditandatangani oleh penyedia jasa pada saat pendaftaran atau sebelum pengambilan dokumen lelang, jadi hal tersebut merupakan bagian dari proses pelelangan pada tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang (sebelum pemasukan dokumen penawaran); -----------------------------------------------------------

10.1.6

Bahwa untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3.500 Ha Paket II, tidak melakukan klarifikasi kewajaran harga untuk item pekerjaan: Mobilisasi dan Demobilisasi, Dewatering dan Perapihan dikarenakan harga yang ditawarkan oleh PT Pribadi Bangun Perkasa masih wajar dan item pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan utama (pekerjaan minor); -------------------------------------------------------

10.1.7

Bahwa pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Rawa D.R. Sei Jambat 3.100 (lanjutan), Fakta yang ditemukan bertentangan dengan butir 6.3 point 4; -----------------------------------------------------------------------------

10.1.8

Bahwa untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Rawa D.R Cemara 3.200 Ha, tidak melakukan klarifikasi kewajaran harga untuk item pekerjaan:

Pengukuran

dan

Kisdam

dikarenakan

harga

yang

ditawarkan oleh PT Bukit Telaga Hasta Mandiri masih wajar dan item pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan utama (pekerjaan minor); -------10.2 Terlapor IV: PT. Bukit Telaga Hasta Mandiri; (vide, Bukti B40) ---------------10.2.1

Bahwa Pakta Integritas telah ditandatangani dan diserahkan kepada Panitia Lelang pada saat pendaftaran sesuai dengan ketentuan dari Panitia Lelang; --------------------------------------------------------------------

10.2.2

Bahwa terkait tidak dilakukannya klarifikasi oleh Panitia terhadap PT Bukit Telaga Hasta Mandiri adalah merupakan kewenangan penuh dari Panitia; -----------------------------------------------------------------------

halaman 20 dari 35

SALINAN

10.3 Terlapor XIV: PT Usaha Pratama Sari; (vide, Bukti A156, B40) ----------------10.3.1

Bahwa tidak benar telah terjadi persekongkolan sebagaimana yang diduga di dalam LHPL; ---------------------------------------------------------

10.3.2

Bahwa PT Usaha Pratama Sari dan PT Karya Darma Jambi Persada adalah bukan merupakan satu grup dan dalam menyusun dokumen penawaran bertindak secara independen; -------------------------------------

10.4 Terlapor IX: PT Karya Darma Jambi Persada; (vide, Bukti A161, B40) ------10.4.1

Bahwa

tuduhan

Komisi

Pemeriksa

baik

dalam

Pemeriksaan

Pendahuluan dan Lanjutan berkenaan dengan Paket Pekerjaan Rehab Jaringan Sei Jambat 3.100 Ha adalah didasari oleh hal-hal atau fakta pemeriksaan yang merupakan assumsi dan/atau prasangka dan persepsi yang keliru atau kurang lengkap; --------------------------------------------10.4.2

Bahwa selama proses pemeriksaan tidak pernah diberitahukan segala hak-hak yang dimilikinya menurut hukum; ----------------------------------

10.4.3

Bahwa terjadi kesengajaan oleh Tim Komisi Pemeriksa untuk membuat bingung Terlapor IX sehingga dapat diarahkan untuk mendapat suatu pengakuan dan bukan keterangan pelaku usaha sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 42 huruf e; ---------------------

10.4.4

Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kesengajaan tersebut adalah Terlapor IX kehilangan hak-haknya untuk melakukan persiapan pembelaan dirinya secara layak dan patut; -----------------------------------

10.4.5

Bahwa Terlapor IX memohon untuk dapat diperdengarkan kembali rekaman (recording) dari proses pemeriksaan; ------------------------------

10.4.6

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan mengandung cacat yuridis dan dapat menyesatkan karenanya menurut hukum Batal demi Hukum, maka sepatutnya Ketua Majelis Komisi dalam putusannya menetapkan, menyatakan Sidang Komisi dalam Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 tidak dapat dilanjutkan atau setidaknya menyatakan tidak terbukti melakukan tindakan atau kegiatan yang dituduhkan; -----------------------

10.4.7

Bahwa Terlapor IX menyatakan permohonan agar dibedakan dan diberikan batasan yang tegas antara indikasi, fakta, dan alat bukti dimaksud dalam undang-undang; ----------------------------------------------

10.4.8

Bahwa proses klarifikasi dan Berita Acara Klarifikasi adalah kewenangan Panitia Tender;----------------------------------------------------

10.4.9

Bahwa Terlapor IX menyatakan menolak terlibat karena secara hukum sangat premature dan tidak didukung oleh bukti lain yang memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah; -------------------------------

halaman 21 dari 35

SALINAN

10.4.10 Bahwa sesuai dengan Akte pendirian, PT Karya Darma Jambi Persada dengan PT Tembesi Agung, secara yuridis tidak terdapat hubungan hukum apapun baik modal usaha maupun kepengurusan dengan kata lain masing-masing merupakan perusahaan independen; -----------------10.4.11 Bahwa terkait penafsiran kalimat „satu grup‟ adalah kebersamaan dalam suatu wadah organisasi „GAPENSI‟ di dalam satu provinsi yaitu Jambi; -----------------------------------------------------------------------------10.4.12 Bahwa dugaan atau fakta dimaksud dalam SALINAN LHPL Point. 6.3 angka 4 halaman 14 adalah tidak layak menurut hukum untuk dijadikan sebagai alat bukti karena tidak ada persesuaian antara keterangan Terlapor IX dengan bukti-bukti yaitu Akte Pendirian PT Tembesi Agung; ------------------------------------------------------------10.4.13 Bahwa segala pembuatan konsep atau draft surat berkenaan dengan tender dikerjakan sepenuhnya oleh staf pada kantornya, dan kekeliruan pengetikan tersebut terjadi di luar kontrol Terlapor IX. Terlapor IX mengakui bahwa hal tersebut merupakan kelalaian seorang pimpinan; 10.4.14 Bahwa

Terlapor

IX

memohon

agar

fakta

tersebut

tidak

dipertimbangkan karena hanya bersifat indikasi dan bukan alat bukti terlebih tidak didukung atau memiliki persesuaian dengan alat bukti lain; --------------------------------------------------------------------------------10.4.15 Bahwa Terlapor IX menyatakan bahwa pernyataan Tim Pemeriksa pada point angka 10.1 [LHPL] sangat tidak relevan dan/atau keliru sehingga perlu dikoreksi, karena semestinya atau yang benar justru besaran prosentase penawaran 95,70% sesuai data „rangking Hasil Koreksi Aritmatik‟ adalah nilai atau angka yang diajukan oleh PT Karya Darma Jambi Persada/Terlapor IX, sedangkan besaran prosentase penawaran PT Kramat Kulon adalah 99,33%; ----------------10.4.16 Bahwa Terlapor IX menyatakan bahwa Tim Pemeriksa telah misinterpretasi atau keliru menafsirkan karena tidak secara lengkap membaca seluruh tata cara atau metode evaluasi yang digunakan Panitia sebagaimana tertera dalam BAP Aanwijzing; ---------------------10.4.17 Bahwa Terlapor IX menyatakan bahwa terkait temuan Tim Pemeriksa pada point angka 10.3 [LHPL], menolak dan berkeberatan dengan indikasi yang disimpulkan sepihak oleh tim pemeriksa tanpa dukungan alat bukti lain;--------------------------------------------------------------------10.4.18 Bahwa Terlapor IX menyatakan bahwa perkara ini tidak terdapat cukup alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan Terlapor

halaman 22 dari 35

SALINAN

IX bersalah melakukan pelanggaran atas ketentuan undang-undang yang dipersangkakan;-----------------------------------------------------------10.4.19 Bahwa Terlapor IX memohon kepada Ketua Majelis Komisi agar menyatakan bahwa tuduhan terkait perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak didukung dengan cukup alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian; ------------------------------------------10.4.20 Bahwa Terlapor IX memohon kepada Ketua Majelis Komisi agar menyatakan bahwa Terlapor IX tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap pasal dimaksud dalam tuduhan dan karenanya pula membebakan dari segala tuduhan; --------------------------------------------10.5

Terlapor XIII: PT Tembesi Agung; (vide, Bukti A162, B40) ---------------------10.5.1

Bahwa Terlapor XIII menyatakan sangat berkeberatan dan menolak segala tuduhan pelanggaran yang dituduhkan pada Terlapor XIII; -------

10.5.2

Bahwa Terlapor XIII menyatakan bahwa sampai dengan saat ini merasa tidak pernah mendapat undangan atau panggilan yang secara layak ataupun sepatutnya dari Tim Pemeriksa untuk memberikan keterangan atau menggunakan kesempatan membela diri; ----------------

10.5.3

Bahwa Terlapor XIII menyatakan bahwa pemanggilan Terlapor XIII dapat melalui kantor GAPENSI propinsi Jambi atau melalui koran; -----

10.5.4

Bahwa Terlapor XIII menyatakan menolak anggapan/tafsiran

Tim

Pemeriksa KPPU yang menyatakan bahwa PT Tembesi Agung merupakan suatu kesatuan atau satu badan hukum dengan PT Karya Darma Jambi Persada; ----------------------------------------------------------10.5.5

Bahwa Terlapor XIII menyampaikan bukti berupa : Foto copy akta pendirian PT Tembesi Agung, Fotocopy berita Acara RUPS dan daftar susunan pengurus dan pemegang saham PT Tembesi Agung; ------------

10.5.6

Bahwa Terlapor XIII menyatakan telah menegur PT Karya Darma Jambi Persada untuk mengklarifikasi pernyataanya kepada pemeriksa dan selanjutnya agar menyampaikan permohonan maaf karena telah melibatkanTerlapor XIII dengan memberikan keterangan yang keliru dan tanpa ijin atau kuasa dari PT Tembesi Agung; -------------------------

10.5.7

Bahwa Terlapor XIII menyatakan menolak anggapan/tafsiran Tim Pemeriksa terkait adanya persekongkolan antara PT tembesi Agung dengan PT karya Darma Jambi Persada hanya karena adanya persamaan penulisan dalam form tertentu karena tidak dikuatkan atau didukung dengan bukti atau keterangan lain; --------------------------------

halaman 23 dari 35

SALINAN

10.5.8

Bahwa Terlapor XIII memohon kepada Majelis Komisi dalam perkara ini untuk menyatakan Terlapor XIII tidak bersalah atau melakukan pelanggaran sebagaimana di laporkan oleh Tim Pemeriksa; --------------

11. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; ---------------------------------------------

TENTANG HUKUM 1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------1.1

Mengenai Identitas Terlapor; (vide, Bukti B6, B18, C8, C17, C18, C26 C27, C34, C38, C53, C54, C59, C61, C62, C69,C75) ----------------------------------------1.1.1

Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan dengan fakta mengenai identitas pada Terlapor dalam LHPL dan secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi; ---------------------------

1.1.2

Bahwa selain itu, Majelis Komisi menegaskan fakta bahwa dalam prakteknya PT Bukit Telaga Hasta Mandiri, PT Buana Baru Nusantara, PT Gentraco Laksono, PT Bina Konsindo Persada, PT Surian Putra Jambi, PT Karya Dharma Jambi Persada, PT Pribadi Bangun Perkasa, PT Kramat Kulon, PT Ardikon Pratama Putra, PT Tembesi Agung, PT Usaha Pratama Sari, dan PT Wahyu Matra Kontraktor merupakan peserta Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2007; ----------------------------------------------

1.2

Mengenai Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) (vide, Bukti A109, B8, B36, B40, C25); -------------------------------------------------1.2.1

Bahwa berkaitan dengan penyusunan HPS, LHPL menyatakan pada pokoknya bahwa Panitia Tender semata-mata hanya mengacu pada pagu anggaran yang mengakibatkan HPS dari semua paket tender memiliki nilai yang sama dengan pagu anggaran. Tindakan Panitia Tender telah mengakibatkan kesenjangan atau kesempatan margin keuntungan yang maksimal yang dapat diperoleh pemenang tender. Bahkan secara faktual, pada Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan), pemenang tender dapat memperoleh margin keuntungan sekitar 1 (satu) Milyar rupiah; -----------------------------------------------------

1.2.2

Bahwa

atas

hal

tersebut,

Panitia

Tender

memberikan

tanggapan/pembelaan sebagai berikut: -------------------------------------------

halaman 24 dari 35

SALINAN

1.2.2.1

Bahwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), nilai HPS sama dengan Pagu Anggaran bukan merupakan strategi atau kesempatan untuk diperolehnya keuntungan besar bagi penyedia jasa; ------------------------------------------------------------

1.2.2.2

Bahwa besar kecilnya HPS berbanding lurus dengan jumlah saluran/parit atau panjang pendeknya saluran/parit yang akan direhabilitasi; -------------------------------------------------------------

1.2.3

Bahwa berkaitan dengan fakta, analisa dan pembelaan tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----------------1.2.3.1

Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (“Keppres No. 80 Tahun 2003”) menyatakan: ----Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertangungjawabkan. ----------

1.2.3.2

Bahwa penjelasan atas ketentuan Pasal 13 ayat 1 Keppres No. 80 Tahun 2003 menyatakan: ------------------------------------------Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain : a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan; b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/ pabrikan; d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya; e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

1.2.3.3

Bahwa berkaitan dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan Panitia Tender yang semata-mata hanya mengacu pada pagu anggaran jelas tidak sesuai dengan prosedur penyusunan HPS sebagaimana telah diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003; --------------------------

1.2.3.4

Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta mekanisme penyusunan HPS direlevansikan potensi margin keuntungan sekitar 1 (satu) Milyar rupiah, maka Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------a. Apabila mencermati HPS yang ditetapkan untuk Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha

halaman 25 dari 35

SALINAN

(Lanjutan) yaitu sebesar Rp. 6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah) maka dapat diketahui prosentase keuntungan sebesar 1 (satu) Milyar rupiah tersebut adalah sekitar 15% (lima belas persen) dari HPS; ---------------------b. Selanjutnya apabila mencermati penawaran dari PT Karya Dharma Jambi Persada selaku pemenang tender Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) yaitu sebesar Rp. 6.220.200.000 (enam milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) maka dapat diketahui prosentase keuntungan sebesar 1 (satu) Milyar rupiah tersebut adalah sekitar 16% (enam belas persen) dari dari penawaran; -----------------------------------------------------Atas fakta tersebut, Majelis Komisi selanjutnya menilai bahwa untuk tipe pekerjaan pada Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan), margin keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang tidak wajar atau supernormal; -------------------------------------------------------------1.2.3.5

Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi berkesimpulan bahwa mekanisme penyusunan HPS yang dilakukan Panitia Tender merupakan tindakan yang berpotensi pada inefisiensi pada keuangan negara, terlebih lagi berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Tender tidak dapat membuktikan bahwa penyusunan HPS tersebut tidak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 13 ayat 1 Keppres No. 80 Tahun 2003; ------------------------------------------

1.3

Mengenai Perilaku Sy. (Syarif) Fasha dan Eddy Sulaiman; ----------------------Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran Sy. Fasya dimana yang bersangkutan diduga baik sendiri maupun bersama-sama pihak lain antara lain termasuk dengan Edy Sulaiman telah melakukan koordinasi dan melakukan tindakan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk menjadi peserta maupun pemenang tender, maka Majelis Komisi sependapat dengan dengan fakta dan analisa dalam LHPL dan secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi; (vide, Bukti B6, B18) --------------------------

1.4

Mengenai Keganjilan Dalam Proses Tender; ----------------------------------------1.4.1

Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan); (vide, Bukti C49, C53, C54, C55) ------------------------------------------------1.4.1.1

Bahwa atas keganjilan

yang terkait

dengan kesalahan

pengetikan yang terjadi pada paket tender ini, maka Majelis

halaman 26 dari 35

SALINAN

Komisi menilai bahwa fakta tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan bukti adanya persekongkolan karena tidak didukung alat bukti yang lain;-----------------------------------------------------1.4.1.2

Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan kesamaan format dan isi metode pelaksanaan antara PT Gentraco Laksono dengan PT Kramat Kulon, maka Majelis Majelis Komisi menilai bahwa fakta tersebut membuktikan adanya kerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran; --------------------------------

1.4.1.3

Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan perilaku Panitia Tender yang melakukan klarifikasi justru kepada PT Kramat Kulon selaku peserta rangking ke-6, maka Majelis Komisi menilai bahwa klarifikasi tersebut sangat wajar mengingat adanya perbedaan besaran penawaran PT Kramat Kulon dimana dalam penawarannya PT Kramat Kulon mengajukan penawaran Rp. 1.948.083.000 namun setelah dilakukan koreksi aritmatik telah terkoreksi menjadi Rp. 2.939.974.000; ------------------------

1.4.1.4

Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan perilaku Panitia Tender atas penawaran PT Bina Konsindo Persada, maka Majelis Komisi tidak sependapat dengan fakta dalam LHPL karena berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan atas paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan) telah terdapat bukti adanya evaluasi administrasi dan lembar pakta integritas PT Bina Konsindo Persada;----------------

1.4.2

Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I; (vide, Bukti A126, B18, B35, C4, C6, C10,C13) --------------------1.4.2.1

Bahwa atas keganjilan

yang terkait

dengan kesamaan

penyusunan format metode pelaksanaan antara PT Surian Putra Jambi, PT Kramat Kulon dan PT Bukit Telaga Hasta Mandiri, maka Majelis Komisi sependapat dengan analisa LHPL karena kesamaan tersebut masih dalam batas yang wajar. Selain itu, selama proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya bukti kerja sama di antara peserta tender tersebut, oleh karena itu Majelis Komisi menilai tidak cukup bukti adanya persekongkolan antara PT Surian Putra Jambi, PT Kramat Kulon dan PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dalam penyusunan dokumen metode pelaksanaan pada paket tender tersebut;-----------------------------1.4.2.2

Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan tidak dilakukannya klarifikasi oleh Panitia Tender terhadap PT Kramat Kulon maka Majelis Komisi sependapat dengan alasan yang disampaikan halaman 27 dari 35

SALINAN

oleh Panitia Tender mengingat item pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan utama (pekerjaan minor) dan kelebihan penawaran yang disampaikan untuk item-item tersebut masih di bawah 10% dari rincian HPS. Selain itu, total keseluruhan penawaran yang disampaikan oleh PT Kramat Kulon masih di bawah HPS; 1.4.2.3

Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan perilaku Panitia Tender atas penawaran PT Kramat Kulon, maka Majelis Komisi tidak sependapat dengan fakta dalam LHPL karena berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan atas paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I telah terdapat bukti adanya lembar pakta integritas PT Kramat Kulon; ----------

1.4.3

Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II; (vide, Bukti A126, B18, B35, C15, C16, C17, C24) ---------------1.4.3.1

Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan tidak dilakukannya klarifikasi oleh Panitia Tender terhadap PT Pribadi Bangun Perkasa maka Majelis Komisi sependapat dengan alasan yang disampaikan oleh Panitia Tender mengingat item pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan utama (pekerjaan minor). Selain itu, total keseluruhan penawaran yang disampaikan oleh PT Pribadi Bangun Perkasa masih di bawah HPS; -----------------

1.4.3.2

Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan gugurnya PT Buana Baru Nusantara maka berdasarkan dokumen klarifikasi Majelis Komisi menemukan fakta bahwa gugurnya PT Buana Baru Nusantara

antara

lain

karena

ketidaksesuaian

jaminan

penawaran, ketidaksesuaian jenis peralatan, dan keabsahan sertifikat tenaga ahli. Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai tindakan Panitia Tender yang menggugurkan PT Buana Baru Nusantara pada tahap evaluasi administrasi adalah wajar; -------1.4.3.3

Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan perilaku Panitia Tender atas penawaran PT Pribadi Bangun Perkasa, maka Majelis Komisi tidak sependapat dengan fakta dalam LHPL karena berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan atas paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II telah terdapat bukti adanya lembar pakta integritas milik PT Pribadi Bangun Perkasa; ------------------------------------

1.4.4

Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan); (vide, Bukti B8, B12, C25, C25.1, C31, C31.1) -----------------1.4.4.1

Bahwa atas keganjilan terkait dengan kerja sama antara PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Tembesi Agung

halaman 28 dari 35

SALINAN

dalam proses mempersiapkan dokumen tender maka Majelis Komisi menilai bahwa fakta tersebut merupakan fakta yang membuktikan kerja sama antar peserta tender terlebih lagi kerja sama antara PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Tembesi Agung dilakukan dengan membuat pengaturan harga penawaran dengan memberi batas atas dan batas bawah, sehingga kedua perusahaan tersebut memiliki dua posisi penawaran yang sangat signifikan untuk berpotensi menjadi pemenang tender; -------------------------------------------------------1.4.4.2

Bahwa atas hal tersebut, Majelis Komisi berkesimpulan bahwa PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Tembesi Agung telah melakukan persaingan semu yang mengakibatkan margin keuntungan sebesar 1 (satu) Milyar rupiah bagi PT Karya Dharma Jambi Persada selaku pemenang tender dimana margin keuntungan tersebut telah dinilai oleh Majelis Komisi sebagai margin keuntungan yang tidak wajar atau super normal; ----------

1.4.4.3

Bahwa atas keganjilan terkait dengan penulisan Formulir Isian Penilaian Kualifikasi maka Majelis Komisi tidak sependapat dengan fakta LHPL karena format penulisannya telah diatur dan atau ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) sehingga sangat wajar apabila terjadi kesamaan format penulisan; -----------------------------------------------------------------

1.4.5

Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha; (vide, Bukti A109, B18, B23, C32.1) --------------------------------------------1.4.5.1

Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan penawaran PT Wahyu Matra Kontraktor maka Majelis Komisi sependapat dengan fakta dan alasan dalam LHPL karena gugurnya PT Wahyu Matra Kontraktor memang dikarenakan tidak memenuhi persyaratan administrasi; ----------------------------------

1.4.5.2

Bahwa selain itu, berdasarkan berita acara klarifikasi juga ditemukan fakta adanya ketidaksesuaian penawaran PT Wahyu Matra Kontraktor terkait dengan spesifikasi pintu ulir dimana dipersyaratkan dari bahan besi namun PT Wahyu Matra Kontraktor menawarakan pintu air dengan bahan kayu. Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai tindakan Panitia Tender dalam menggugurkan PT Wahyu Matra Kontraktor adalah wajar; ----------------------------------------------------------------------

halaman 29 dari 35

SALINAN

1.4.6

Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha; (vide, Bukti B18, C58, C62) ---------------------------------------------------------------------1.4.6.1

Bahwa Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan tidak dilakukannya

klarifikasi

oleh

Panitia

Tender

terhadap

PT Bukit Telaga Hasta Mandiri maka Majelis Komisi sependapat dengan alasan yang disampaikan oleh Panitia Tender mengingat item pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan utama (pekerjaan minor). Selain itu, total keseluruhan penawaran yang disampaikan oleh PT Bukit Telaga Hasta Mandiri masih di bawah HPS; ----------------------------------------1.4.6.2

Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan perilaku Panitia Tender atas penawaran PT Bukit Telaga Hasta Mandiri, maka Majelis Komisi tidak sependapat dengan fakta dalam LHPL karena berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan atas paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha telah terdapat bukti adanya lembar pakta integritas PT Bukit Telaga Hasta Mandiri; --------------------------------------------------

1.4.6.3

Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan kesamaan item penawaran antara PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Usaha Pratama Sari maka Majelis Komisi menilai bahwa fakta tersebut membuktikan adanya kerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran (vide, Bukti C67); ----------

1.5

Mengenai Perilaku PT Ardikon Pratama Putra; ------------------------------------1.5.1

Bahwa berdasarkan LHPL diperoleh fakta bahwa selama proses tender, PT Ardikon Pratama Putra tidak bersedia memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Panitia Tender padahal sangat berpotensi untuk menjadi pemenang tender; ----------------------------------------------------------

1.5.2

Bahwa atas dasar fakta tersebut, Majelis Komisi menilai bahwa meskipun hal tersebut menunjukkan tidak adanya keseriusan PT Ardikon Pratama Putra dalam mengikuti tender namun fakta tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya persekongkolan dalam tender karena tidak terdapat bukti lain yang mendukung adanya persekongkolan dalam tender tersebut; -----------------------------------------------------------------------

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut; --------------------2.1

Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan:

halaman 30 dari 35

SALINAN “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----------------------------------------2.2

Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------2.2.1

Pelaku Usaha; -----------------------------------------------------------------------2.2.1.1

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -------------------------------------------------

2.2.1.2

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Bukit Telaga Hasta Mandiri, PT Buana Baru Nusantara, PT Gentraco Laksono, PT Bina Konsindo Persada, PT Surian Putra Jambi, PT Karya Dharma Jambi, PT Pribadi Bangun Perkasa, PT Kramat Kulon, PT Ardikon Pratama Putra, PT Tembesi Agung, PT Usaha Pratama Sari, dan PT Wahyu Matra Kontraktor dimana dalam prakteknya telah bertindak sebagai

peserta

Tender/Pelelangan

Jasa

Konstruksi

(Pemborongan) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2007; ---------------------------------------------------------2.2.1.3

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah terpenuhi; ----------------------------------------------------------------

2.2.2

Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -------------------------------------------------------------------2.2.2.1

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -------------------------------

2.2.2.2

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk yaitu: -----------------------------------------------------------------------

halaman 31 dari 35

SALINAN

a. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;----------------------------------------------------------b. persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----------------------------------------------------------c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----------------------------------------2.2.2.3

Bahwa berdasarkan bentuk-bentuk persekongkolan tersebut, maka

Majelis

Komisi

menilai

tidak

ditemukannya

persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Sy. (Syarif) Fasha, Eddy Sulaiman, PT Bukit Telaga Hasta Mandiri, PT Buana Baru Nusantara, PT Bina Konsindo Persada, PT Surian Putra Jambi, PT Pribadi Bangun Perkasa, PT Ardikon Pratama Putra, dan PT Wahyu Matra Kontraktor; ----------------------------2.2.2.4

Bahwa berkaitan dengan tindakan Panitia Tender dalam proses penyusunan HPS yang mengakibatkan margin keuntungan yang tidak wajar atau super normal maka Majelis Komisi menilai tindakan

tersebut

tidak

dapat

dikategorikan

sebagai

persekongkolan vertikal karena tidak ditemukan bukti adanya interaksi atau kerja sama secara nyata yang dilakukan oleh Panitia Tender untuk mengatur PT Karya Dharma Jambi Persada menjadi pemenang tender; ----------------------------------2.2.2.5

Bahwa berkaitan dengan tindakan kerja sama yang dilakukan PT Gentraco Laksono dengan PT Kramat Kulon dalam Paket Pekerjaan

Pembangunan

Jaringan

D.I.

Limun

Singkut

(Lanjutan) merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai persekongkolan horizontal meskipun secara faktual tindakan tersebut tidak secara serta merta mengakibatkan PT Gentraco Laksono menjadi pemenang tender; -----------------2.2.2.6

Bahwa berkaitan dengan tindakan kerja sama yang dilakukan PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Tembesi Agung

halaman 32 dari 35

SALINAN

pada Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100

ha

(Lanjutan)

merupakan

tindakan

yang

dapat

dikategorikan sebagai persekongkolan horizontal, terlebih lagi tindakan tersebut juga dilakukan pada tender Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I; ------2.2.2.7

Bahwa selanjutnya, tindakan kerja sama yang dilakukan PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Usaha Pratama Sari pada Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai persekongkolan horizontal meskipun secara faktual tindakan tersebut tidak mengakibatkan pengaturan peserta tender tertentu menjadi pemenang tender;----------------------------------------------

2.2.2.8

Bahwa atas dasar uraian tersebut, maka Majelis Komisi menilai persekongkolan hanya dilakukan oleh PT Gentraco Laksono, PT Kramat Kulon, PT Karya Dharma Jambi Persada, PT Tembesi Agung dan PT Usaha Pratama Sari untuk tindakan pada paket-paket tender sebagaimana diuraikan 2.2.2.4 sampai dengan 2.2.2.7 tersebut; -------------------------------------------------

2.2.2.9

Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi; ----------------------------------------------------------------

2.2.3

Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ---------------------2.2.3.1

Bahwa

yang

dimaksud

persaingan

usaha

tidak

sehat

berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; ---------------------------------2.2.3.2

Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh PT Gentraco Laksono, PT Kramat Kulon, PT Karya Dharma Jambi Persada, PT Tembesi Agung dan PT Usaha Pratama Sari untuk tindakan pada paket-paket tender sebagaimana diuraikan 2.2.2.4 sampai dengan 2.2.2.7 tersebut jelas merupakan tindakan yang tidak jujur karena tidak mengikuti tender secara independen dengan tidak memperhatikan prinsip-prinsip persaingan sehat dalam proses tender, terlebih lagi atas persekongkolan yang dilakukan PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Tembesi Agung halaman 33 dari 35

SALINAN

yang telah mengakibatkan margin keuntungan yang tidak wajar atau super normal; ------------------------------------------------------2.2.3.3

Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; -----------------------------

3. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini: ------------------------------------------------------------------------------------------3.1

Bahwa fakta dan analisa serta alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan maka Majelis Komisi menemukan adanya tindakan Panitia Tender yang tidak sesuai dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga mengakibatkan timbulnya potensi inefiensi pada anggaran negara. Atas dasar fakta tersebut maka Majelis Komisi memberikan rekomendasi kepada atasan langsung agar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----------

3.2

Bahwa fakta dan analisa serta alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan maka Majelis Komisi menilai bahwa keuntungan yang tidak wajar yang diperoleh PT Karya Dharma Jambi Persada pada Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) dapat dikategorikan sebagai keuntungan yang tidak sah karena diperoleh dari hasil tindakan yang melawan hukum sehingga harus dikembalikan kepada negara. Selain itu, Majelis Komisi menilai bahwa keterlibatan PT Karya Dharma Jambi Persada dalam persekongkolan horisontal pada Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha menjadi alasan untuk memberatkan sanksi; --------------------------

4. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----------------

MEMUTUSKAN 1. Menyatakan bahwa Terlapor I: Sy. (Syarif) Fasha, Terlapor II: Eddy Sulaiman, Terlapor III: Panitia Tender, Terlapor IV: PT Bukit Telaga Hasta Mandiri, Terlapor V: PT Buana Baru Nusantara, Terlapor VII: PT Bina Konsindo Persada, Terlapor VIII: PT Surian Putra Jambi, Terlapor X: PT Pribadi Bangun Perkasa, Terlapor XII: PT Ardikon Pratama Putra, dan Terlapor XV: PT Wahyu Matra Kontraktor secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 22 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999; -----------------------------------------------------------------2. Menyatakan bahwa Terlapor VI: PT Gentraco Laksono, Terlapor IX: PT Karya Dharma Jambi Persada, Terlapor XI: Kramat Kulon dan Terlapor XIII: PT Tembesi Agung, Terlapor IX: PT Usaha Pratama Sari secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; ------------

halaman 34 dari 35

SALINAN

3. Melarang Terlapor VI: PT Gentraco Laksono, Terlapor IX: PT Karya Dharma Jambi Persada, Terlapor XI: Kramat Kulon dan Terlapor XIII: PT Tembesi Agung untuk mengikuti tender di wilayah Propinsi Jambi selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; ------------------4. Memerintahkan kepada Terlapor IX: PT Karya Dharma Jambi Persada untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Kamis, tanggal 23 April 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. dan Didik Akhmadi, Ak, M.Comm, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Lina Rosmiati, SP dan Lantiko Hikma Suryatama, S.H. masing-masing sebagai Panitera; ---

Ketua Majelis, t.t.d Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

t.t.d

t.t.d

Didik Akhmadi, Ak, M. Comm.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. Panitera,

t.t.d

t.t.d

Lantiko Hikma Suryatama, S.H.

Lina Rosmiati, S.P.

Untuk Salinan yang Sah: SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Direktur Eksekutif,

Ny. R. Kurnia Sya‟ranie

halaman 35 dari 35

2008

Recommend Documents