MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 12/PUU-VI/2008 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
ACARA PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
JAKARTA
KAMIS, 22 MEI 2008
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 12/PUU-VI/2008 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar 1945 PEMOHON -
PPD PPIB PNBK Partai Patriot Pancasila PBSD PSI Partai Merdeka
ACARA Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) Kamis, 22 Mei 2008, Pukul 10.00 – 10.11 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)
Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Maruarar Siahaan, S.H. .
Cholidin Nasir, S.H.
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
1
Pihak yang Hadir: Pemohon : -
Edy Danggur. S.H., M.H., MM (Sekjen PPIB) Victor Sitanggang (Ketua Partai Patriot Pancasila) Henry Dunant (Wakil Sekjen Partai Patriot Pancasila)
Kuasa Hukum Pemohon : -
Erna Ratnaningsih, S.H. Tabrani Abby, S.H., M.Hum. Zainal Abidin, S.H. Supriyadi Firman Wijaya, S.H., M.H.
2
SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB 1.
KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Sidang Panel untuk Perkara Nomor 12/PUU-VI/2008 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 1X
Assalamu’alaikukm wr. wb.
Selamat pagi dan salam sejahtera. Saudara Pemohon dan atau kuasanya, sidang hari ini merupakan kelanjutan dari sidang pendahuluan beberapa hari yang lalu dan sebelum kita lanjutkan saya persilakan untuk memperkenalkan diri siapa-siapa yang hadir dalam persidangan pada hari ini, silakan. 2.
KUASA HUKUM PEMOHON : ERNA RATNANINGSIH, S.H. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang hadir dari Tim Advokasi Negara Hukum adalah saya sendiri Erna Ratnaningsih, kemudian sebelah kanan saya Zainal Abidin, sebelah kiri saya Supriyadi, dan di belakang adalah Firman Wijaya dan Bapak Tabrani Abby, ....Kamil. Terima kasih Majelis.
3.
PEMOHON : EDY DANGGUR, S.H., M.H., M.M. (SEKJEN PPIB) Nama saya Edy Danggur, Sekretaris Jenderal Partai Perhimpunan Indonesia Baru.
4.
PEMOHON : HENRY DUNANT (WAKIL SEKJEN PARTAI PATRIOT PANCASILA) Nama saya Henry Dunant, Wakil Sekjen Partai Patriot Pancasila. Terima kasih.
5.
PEMOHON : VICTOR SITANGGANG (KETUA PARTAI PATRIOT PANCASILA) Yang Mulia, nama saya Victor Sitanggang, Ketua Partai Patriot Pancasila.
3
6.
KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Baik, jadi pada sidang pemeriksaan pendahuluan pada beberapa hari yang lalu, Saudara menyatakan untuk memperbaiki permohonannya. Pada hari ini kita akan memeriksa kembali apa-apa saja perbaikan yang telah dilakukan dan mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan dalam perkara ini. Silakan Saudara Kuasa Pemohon.
7.
KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H. Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami melakukan beberapa perubahan sebagaimana saran-saran dari Majelis, yang pada pokoknya ada beberapa hal yang kita ubah namun tidak berubah dari apa yang kami ajukan sebelumnya, kita hanya memperkuat dalil-dalil tentang apa yang kita akan mohonkan Yang Mulia. Yang pertama terkait dengan konteks negara hukum pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perubahan ini kita memperkuat satu konstruksi tentang apa itu negara hukum dimana kami memberikan suatu argumentasi bahwa sebetulnya konsep negara hukum sebagaimana dalam Konstitusi itu tercermin dalam segenap pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setidaknya kami mencatat ada dua belas prinsip pokok apa yang dimaksud dengan negara hukum yang di antaranya adalah perlindungan hak asasi manusia dan adanya demokratisasi, supremacy of law, equality before the law dan lain sebagainya. Terkait dengan hak asasi manusia khususnya tentang pasal perlakuan yang sama dari satu tindakan yang sifatnya diskriminatif Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, kemarin Majelis menyampaikan apakah status setiap orang itu disamakan dengan badan hukum sehingga ini perlu diperkuat argumentasinya. Kami memang mengajukan, menambahkan nanti bukti-bukti di antaranya dua bukti general comment dari ICCPR nomor 18 dan nomor 25. Nomor 18 tentang non discrimination dan nomor 25 tentang the right to participate in public affair, voting rights, and the rights of equal access in public service. Kami mencoba mengargumentasi dan mengaitkan konteks karakteristik partai politik sebagai sebuah badan hukum dan keterkaitan setiap hak warga negara dalam Pasal 28I tersebut terkait dengan setiap orang bebas dari perlakuan yang diskriminatif dan berhak atas perlindungan yang diskriminatif itu. Dalam perubahan itu kami mengaitkan karakteristik partai politik dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Misalnya terkait dengan hak partai politik yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama, adil, dan sederajat dari negara. Itu adalah beberapa pokok perubahan yang kami lakukan Majelis, terima kasih.
4
8.
KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Masih ada tambahan dari Pemohon? Baik, kalau tidak ada barangkali dari Pak Hakim barangkali ada?
9.
HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Terima kasih Pak Ketua. Sehubungan dengan dua bukti itu yang Saudara tambahkan dari bukti yang sudah disahkan pada persidangan yang dulu, jadi itu dianggap sebagai kelengkapan dari alat bukti yang sudah disampaikan. Jadi, intinya itu yang Saudara mengambil satu dari general comment dari ICCPR. Terus yang kedua?
10.
KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H. Nomor 18 tentang non discrimination, terus general comment nomor 25 the right to participate in public affair, voting rights, and the
rights of equal access to public service. 11.
HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Jadi yang dulu dinasihatkan oleh Majelis, oleh Mahkamah itukan bagaimana Saudara mengkonstruksikan bahwa hak yang sesungguhnya melekat pada setiap orang itu juga bisa menjadi hak yang melekat pada badan hukum, itukan yang dimintakan. Di bagian mana perubahannya di permohonan Saudara itu? Sesuai dengan konteks itu ya yang dalam general comment itu, karena saya belum menemukan, dimana itu?
12.
KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H. Halaman 49 Yang Mulia. Kita mengambil beberapa paragraf dari
general comment tersebut yang sebetulnya kami mau menjelaskan tentang hak-hak all ligitation, semua warga negara untuk berpartisipasi
dalam urusan-urusan pemerintahan publik, persoalan pemilu dan equal access, akses yang sama terhadap public service. Dari beberapa paragraf kita jumpai memang kami menganggap karakteristik partai politik sebagai sekelompok orang yang memperjuangkan ide dan keyakinan politiknya itu mempengaruhi hak-hak orang tersebut Yang Mulia.
13.
HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Jadi intinya walaupun Saudara mengambil dari general comment itu pada konklusi akhirnya di halaman 52 kalau saya tidak salah mengartikan itu Saudara kembali kepada konstruksi pemikiran bahwa yang mengajukan ini badan hukum, begitu ya?
5
14.
KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H. Iya, Yang Mulia.
15.
HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. Iya begitu? Terima kasih Pak Ketua.
16.
KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi selebihnya mengenai petitum Saudara tetap ya? Jadi, beberapa alat bukti yang tertulis untuk perkara ini pada sidang yang lalu sudah diserahkan, sekarang ada dua tambahan alat bukti yaitu mengenai general comment, dua-duanya ya?
17.
KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H. Yang Mulia, yang terkait dengan tadi ada dua general comment tetapi sebetulnya yang akan kita ajukan ada tiga,
18.
KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Oh belum ya?
19.
KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H. Iya, tapi setidaknya yang terakhir itu memperkuat atau menambahkan bukti tentang daftar inventaris masalah, bahwa daftar inventaris masalah itu ada empat buku, yang kami ajukan yang kemarin itu sebetulnya yang kesatu, yang paling relevan adalah buku keempat terkait dengan permohonan ini sehingga akan kita ajukan di sidang Yang Mulia. Kami sedang mempersiapkan copy-nya dua belas, hari ini.
20.
KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.
Jadi nanti tambahan alat bukti tulis nanti disampaikan saja dan akan kita sahkan pada sidang yang akan datang. Nah, kemudian dalam perkara ini Saudara juga rencananya mengajukan beberapa ahli. Ini yang diajukan ke Mahkamah, keempat orang ahli yang akan diajukan yaitu Prof. Dr. Satya Arinanto, kemudian Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ibu Emi Suprapto dan Saudara Saldi (...) 21.
KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H. Bapak Yang Mulia,
6
22.
KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Bapak? Bapak Emi Suprapto ya dan Bapak Saldi Isra. Ini sudah dikonfirmasi? Sudah dihubungi atau masih sekedar terdaftar? Atau masih sekedar terdaftar?
23.
KUASA HUKUM PEMOHON : ERNA RATNANINGSIH, S.H. Sudah Yang Mulia, sudah dikonfirmasi.
24.
KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Jadi sewaktu-waktu ada …
25.
KUASA HUKUM PEMOHON : ERNA RATNANINGSIH, S.H. Ya.
26.
KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Kemungkinan sudah siap ya?
27.
KUASA HUKUM PEMOHON : ERNA RATNANINGSIH, S.H. Ya, siap.
28.
KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Ya baik, jadi masih ada yang ingin disampaikan dari Pemohon, terutama Pemohon Prinsipal?
29.
PEMOHON : VICTOR SITANGGANG (KETUA PARTAI PATRIOT PANCASILA) Cukup Yang Mulia.
30.
KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Cukup ya! Jadi ini jumlah Pemohon Prinsipal tetap tujuh ya? Tujuh partai politik. Nah, baik Saudara Pemohon Prinsipal maupun kuasanya, jadi perbaikan-perbaikan ini sudah kami terima dan selanjutnya akan melaporkan ke rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan perkara ini selanjutnya. Jadi nanti untuk persidangan berikutnya masih tunggu undangan dari Mahkamah. Semestinya inikan sidang pleno, tetapi nanti kapan waktunya kami tentukan oleh Mahkamah setelah kami melaporkan sidang hari ini ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin
7
disampaikan dari Pemohon atau kuasanya maka kita akan menutup sidang panel pada hari ini. Tapi saya akan beri kesempatan dulu kalau masih ada yang ingin disampaikan? 31.
KUASA HUKUM PEMOHON : ERNA RATNANINGSIH, S.H. Cukup, Majelis Hakim yang mulia.
32.
KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. Baik, dengan demikian sidang panel untuk memeriksa permohonan perbaikan dari para Pemohon, dengan ini saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X
Assalamu’alaikum Wr. Wb. SIDANG DITUTUP PUKUL 10.11 WIB
8