2008 TENTANG TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

PERATURAN KETUA DEWAN PENGARAH BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO Nomor: 01/PRT/DP-BPLS/2008 TENTANG TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

MENTERI PEKERJAAN UMUM SELAKU KETUA DEWAN PENGARAH BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Ketua Dewan Pengarah tentang Tata Kerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

Mengingat:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 / M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

MEMUTUSKAN : Menetapkan:

PERATURAN KETUA DEWAN PENGARAH BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO TENTANG TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : (1) Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang selanjutnya disebut BPLS adalah Badan yang dibentuk oleh Presiden yang terdiri atas Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. (2) Dewan Pengarah adalah Dewan yang susunan keanggotaannya terdiri atas Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, dan Anggota. (3) Badan Pelaksana yang selanjutnya disebut BAPEL adalah Badan yang susunan organisasinya terdiri atas Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, Deputi Bidang Operasi, Deputi Bidang Sosial, dan Deputi Bidang Infrastruktur. (4) PT. Lapindo Brantas atau yang disebut dengan Lapindo Brantas Inc. adalah perusahaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS Pasal 2 (1) Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan atas upaya penanggulangan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur, penanganan masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, yang dilaksanakan BAPEL. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengarah menyusun rencana dan strategi. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengarah bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. (4) BAPEL bertugas menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, dengan memperhatikan dampak dan risiko lingkungan yang terkecil; (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BAPEL bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah.

(6) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala BAPEL merupakan Pengguna Anggaran yang pelaksanaan tugas dan kewajibannya dalam penggunaan anggaran didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) BAPEL menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan atas kegiatan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); b. koordinasi serta pengendalian dan pengawasan atas kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab PT. Lapindo Brantas; dan c. perlindungan dan pemulihan sosial, serta fasilitasi dan mediasi atas permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat terdampak.

BAB III TATA HUBUNGAN KERJA DEWAN PENGARAH DAN BAPEL Bagian Kesatu Pelaksanaan Tugas Pasal 4 (1) Pemberian arahan kepada BAPEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan oleh Dewan Pengarah secara tertulis dan/atau dalam rapat koordinasi Dewan Pengarah dengan BAPEL. (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kebijakan strategis yang ditetapkan Dewan Pengarah sebagai upaya dalam mengantisipasi danmenyelesaikan permasalahan tugas yang dilaksanakan BAPEL. (3) Untuk hal-hal yang bersifat khusus dan sektoral masing-masing Anggota Dewan Pengarah dapat memberikan arahan secara langsung kepada BAPEL dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah. (4) Dalam hal arahan Anggota Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara lisan, BAPEL harus menuangkan arahan dimaksud dalam satu risalah, yang juga disampaikan kepada Anggota Dewan Pengarah yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan tugasnya BAPEL dapat meminta arahan kepada Dewan Pengarah dalam hal terjadi permasalahan yang bersifat lintas sektor, berdampak luas kepada masyarakat, dan belum pernah ada penetapan kebijakan strategis yang berkaitan dengan permasalahan yang bersangkutan.

(2) Dalam hal permintaan arahan BAPEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan yang harus ditetapkan oleh Presiden, Dewan Pengarah mengajukan permintaan arahan dimaksud kepada Presiden dengan dilengkapi saran dan pertimbangan berdasarkan kajian yang komprehensif. (3) Permintaan arahan BAPEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengarah. (4) Dalam hal permintaan arahan yang diajukan oleh BAPEL bersifat sektoral atau daerah, BAPEL dapat mengajukan permintaan arahan dimaksud secara langsung kepada Anggota Dewan Pengarah yang tugas dan fungsinya membidangi sektor atau daerahyang bersangkutan. (5) Permintaan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan baik secara tertulis maupun secara lisan. (6) Dalam hal permintaan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis, BAPEL harus mencantumkan tembusan surat permintaan arahan dimaksud kepada Ketua Dewan Pengarah. (7) Dalam hal permintaan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara lisan, BAPEL harus menuangkan permintaan arahan dimaksud dan arahan yang diberikan oleh Anggota Dewan Pengarah dalam satu rísalah.

Pasal 6 (1) Pembinaan kepada BAPEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Pengarah melalui koordinasi lintas sektor, pemberian pedoman, pendampingan, penelitian, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan. (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing Anggota Dewan Pengarah dapat menunjuk unit kerja atau tenaga ahli yang berada di lingkungannya. (3) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan tertentu dapat secara langsung diajukan BAPEL kepada Anggota Dewan Pengarah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan. (4) Permintan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan secara tertulis kepada Anggota Dewan Pengarah yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 7 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin terlaksananya kebijakan yang telah ditetapkan serta tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan BAPEL. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Pengarah melalui pemantauan, analisa dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh BAPEL, permasalahan

yang berkembang di masyarakat, hasil studi atau kajian yang dilakukan oleh masyarakat/pakar/ institusi dan/atau hasil peninjauan lapangan. (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengarah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemantauan, analisa dan evaluasi. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Penyampaian hasil pengawasan dibahas dalam rapat koordinasi Dewan Pengarah dengan BAPEL untuk digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh Dewan Pengarah kepada BAPEL.

Bagian Kedua Sekretariat Dewan Pengarah dan Tenaga Ahli Pasal 8 (1) Dalam rangka memberikan dukungan administrasi terhadap kegiatan dewan, Dewan Pengarah membentuk Sekretariat Dewan Pengarah. (2) Sekretariat Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Ketua Dewan Pengarah yang terdiri atas Pejabat Penghubung Dewan Pengarah dan Pelaksana Sekretariat Dewan Pengarah. (3) Dalam memberikan dukungan administrasi terhadap kegiatan Dewan Pengarah, Pelaksana Sekretariat Dewan Pengarah dapat membangun pangkalan data (data base) kegiatan BPLS dengan didukung data dan informasi yang diperoleh dari masing-masing Anggota Dewan Pengarah dan BAPEL. (4) Pelaksana Sekretariat Dewan Pengarah mendistribusikan setiap masukan tertulis yang diterima Dewan Pengarah dari masyarakat/pakar/institusi kepada para Anggota Dewan Pengarah yang terkait melalui pejabat penghubung yang bersangkutan.

Pasal 9 (1) Dalam melaksanakan tugasnya BAPEL dapat meminta bantuan tenaga ahli pendamping kepada Anggota Dewan Pengarah yang mempunyai lingkup tugas dan fungsi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi BAPEL. (2) Permintaan bantuan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Anggota Dewan Pengarah yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah. (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat paruh waktu, dan dapat berasal dari instansi Anggota Dewan Pengarah dan/atau tenaga ahli yang berasal dari luar instansi yang bersangkutan (outsourcing).

(4) Persetujuan penugasan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis oleh Anggota Dewan Pengarah yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah. (5) Ketua Dewan Pengarah mengukuhkan persetujuan penugasan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Ketua Dewan Pengarah. (6) Pengaturan pelaksanaan tugas tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BAPEL. (7) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala BAPEL dan Anggota Dewan Pengarah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Rapat Dewan Pengarah Pasal 10 (1) Rapat Dewan Pengarah terdiri dari Rapat Anggota Dewan Pengarah, Rapat Koordinasi Dewan Pengarah dengan BAPEL, dan Rapat Konsultasi Dewan Pengarah dengan instansi atau pihak-pihak terkait. (2) Rapat Anggota Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk merumuskan arahan kebijakan strategis dalam menghadapi permasalahan signifikan, pokok-pokok pembinaan pelaksanaan, serta pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPEL. (3) Rapat Anggota Dewan Pengarah dilaksanakan di Jakarta, Surabaya, atau di tempat lain yang disepakati, baik yang bersifat rutin maupun atas dasar pertimbangan khusus atau mendesak. (4) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Pengarah berdasarkan undangan rapat yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengarah atau oleh Wakil Ketua Dewan Pengarah apabila Ketua sedang berhalangan. (5) Dalam hal dianggap perlu dan untuk pencapaian hasil rapat yang optimal, Ketua Dewan Pengarah dapat mengundang pihak-pihak tertentu lainnya untuk mengikuti rapat Anggota Dewan Pengarah. (6) Bahan rapat dapat disiapkan oleh Pelaksana Sekretariat Dewan Pengarah dan/atau oleh masingmasing Anggota Dewan Pengarah yang disesuaikan dengan pokok materi rapat yang telah ditetapkan. (7) Hasil rapat sebagai kesimpulan dibacakan pada setiap akhir rapat, dan risalah tertulisnya disampaikan kepada seluruh Anggota Dewan Pengarah dan peserta rapat oleh Pelaksana Sekretariat Dewan Pengarah paling lambat 1 (satu) minggu setelah waktu rapat dilaksanakan. (8) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertempat di Surabaya, penyelenggaraannya dikoordinasikan oleh BAPEL.

Pasal 11 (1) Rapat koordinasi Dewan Pengarah dengan BAPEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dimaksudkan sebagai forum untuk menyampaikan arahan kebijakan stratejik yang mendukung efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas berbasis kinerja sesuai dengan program kerja BAPEL, dan/atau sebagai rapat penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan BAPEL. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Surabaya atau di Jakarta, dan berdasarkan pertimbangan khusus atau mendesak dapat dilaksanakan setiap waktu. (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri seluruh Anggota Dewan Pengarah dan BAPEL berdasarkan undangan rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pengarah atau oleh Wakil Ketua Dewan Pengarah apabila Ketua sedang berhalangan. (4) Dalam hal dianggap perlu dan untuk pencapaian hasil rapat yang optimal, Ketua Dewan Pengarah dapat mengundang pihak-pihak tertentu lainnya untuk mengikuti rapat koordinasi Dewan Pengarah dengan BAPEL. (5) Bahan rapat koordinasi dapat disiapkan oleh Pelaksana Sekretariat Dewan Pengarah, masing-masing Anggota Dewan Pengarah, dan/atau Sekretariat BAPEL yang disesuaikan dengan pokok materi rapat yang telah ditetapkan. (6) Hasil rapat sebagai kesimpulan dibacakan pada akhir acara rapat, dan risalah tertulisnya disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Pengarah, BAPEL dan peserta rapat lainnya oleh Pelaksana Sekretariat Dewan Pengarah paling lambat 1 (satu) minggu setelah rapat dilaksanakan. (7) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertempat di Surabaya, penyelenggaraannya dikoordinasikan oleh BAPEL.

Pasal 12 (1) Rapat konsultasi Dewan Pengarah dengan instansi atau pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dewan Pengarah, sepanjang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas BPLS. (2) Mekanisme penyelenggaraan rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Keempat Peninjauan Lapangan Pasal 13 (1) Peninjauan lapangan oleh Dewan Pengarah dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan kondisi terakhir dan kemajuan pelaksanaan kegiatan BAPEL di lapangan, serta untuk memberikan pengarahan yang bersifat kebijakan teknis, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan yang diperlukan. (2) Dewan Pengarah atau Anggota Dewan Pengarah dapat sewaktu-waktu meninjau lapangan di Sidoarjo, baik secara rombongan maupun sendiri-sendiri, dengan sebelumnya memberitahukan rencana kedatangannya kepada BAPEL. (3) Peninjauan lapangan Dewan Pengarah atau Anggota Dewan Pengarah didampingi oleh BAPEL.

Bagian Kelima Hubungan Antar Lembaga Pasal 14 (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas BPLS, Dewan Pengarah dan BAPEL secara proaktif dan responsif senantiasa meningkatkan efektifitas hubungan antar lembaga; (2) Dalam pelaksanaan tugas pemberian arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kepada BAPEL, serta pelaporan kegiatan, Dewan Pengarah dapat menjalin dan mengembangkan komunikasi dan informasi antar lembaga di luar BPLS;

BAB IV PELAPORAN Bagian Kesatu Jenis Laporan Kegiatan BPLS Pasal 15 (1) Laporan pelaksanaan kegiatan BPLS meliputi laporan BPLS dan laporan khusus BPLS. (2) Laporan BPLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsolidasi dari laporan kegiatan Dewan Pengarah dan kegiatan BAPEL. (3) Laporan BPLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan bulanan dan laporan tahunan. (4) Laporan bulanan BPLS disusun oleh Pelaksana Sekretariat Dewan Pengarah setelah menerima bahan laporan bulanan kegiatan BAPEL paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya..

(5) Bahan laporan bulanan kegiatan BAPEL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi kemajuan kegiatan BAPEL baik yang berkaitan dengan penanganan semburan lumpur dan luapan lumpur, penanganan infrastruktur akibat luapan lumpur, penanganan permasalahan sosial kemasyarakatan, maupun permasalahan lain yang muncul pada bulan yang bersangkutan. (6) Para anggota Dewan Pengarah melalui pejabat penghubung yang bersangkutan mendukung setiap penyiapan laporan BPLS secara proaktif sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing, dan disampaikan kepada Pelaksana Sekretariat Dewan Pengarah untuk penyusunan laporan konsolidasi. (7) Laporan bulanan BPLS disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri Koordinator, Anggota Dewan Pengarah, dan BAPEL dengan surat pengantar dari Ketua Dewan Pengarah. (8) Pada setiap akhir tahun anggaran BPLS menyiapkan laporan tahunan, yang bersifat integral, menyeluruh dan merupakan konsolidasi dari laporan-laporan bulanan disertai dengan evaluasi tahunan atas pencapaian semua target kegiatan BPLS.

Bagian Kedua Laporan Khusus Pasal 16 (1) Laporan khusus BPLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disiapkan untuk kepentingan rapat tertentu atau mendesak terkait dengan permintaan atau undangan lembaga/instansi lain, dan pelaporan khusus kepada Presiden. (2) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat materi khusus atau bersifat menyeluruh, integral dan mencakup keseluruhan lingkup pelaksanaan tugas BPLS sampai dengan status waktu pelaporan, baik mencakup lingkup tugas Dewan Pengarah maupun tugas-tugas BAPEL. (3) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan bersama oleh Pelaksana Sekretariat Dewan Pengarah dan Sekretariat BAPEL, dan disampaikan kepada lembaga/instansi lain dan/atau Presiden dengan surat pengantar dari Ketua Dewan Pengarah.

BAB V TATA HUBUNGAN KERJA BAPEL DENGAN PT. LAPINDO BRANTAS Pasal 17 Pelaksanaan fungsi BAPEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi : (1) Bidang Operasi a. Menyelenggarakan koordinasi, penyusunan rumusan strategi dan rencana operasi teknis penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur sampai ke Kali Porong.

b. Pengendalian operasi atas pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur sampai ke Kali Porong yang dilaksanakan dan dibiayai oleh PT. Lapindo Brantas berdasarkan rumusan strategi dan rencana operasi teknis dari BAPEL dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang telah dibuat oleh Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. (2) Bidang Sosial a. Menyelenggarakan koordinasi, penyusun rumusan strategi dan rencana penanganan masalah sosial kemasyarakatan. b. Melakukan pengawasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan dan dibiayai oleh PT Lapindo Brantas.

Pasal 18 (1) Pelaksanaan fungsi koordinasi BAPEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui suatu rapat koordinasi antara BAPEL dan PT Lapindo Brantas. (2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam satu risalah rapat dan ditandatangani oleh BAPEL dan PT Lapindo Brantas.

Pasal 19 (1) Pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan BAPEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan strategi serta rencana yang telah ditetapkan dan/atau yang disepakati dalam rapat koordinasi antara BAPEL dengan PT. Lapindo Brantas. (2) Dalam hal BAPEL mendapati pelaksanaan kegiatan PT Lapindo Brantas di lapangan tidak sesuai dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan dan/atau risalah rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), BAPEL memberikan teguran secara tertuliskepada PT. Lapindo Brantas dengan mencantumkan tembusan kepada Dewan Pengarah. (3) Atas teguran dari BAPEL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) PT. Lapindo Brantas memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis kepada BAPEL dengan mencantumkan tembusan kepada Dewan Pengarah selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah mendapat surat teguran. (4) Dalam hal ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan PT. Lapindo Brantas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur sehingga dapat berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan BAPEL dan/atau berdampak luas kepada masyarakat, BAPEL harus mengambil langkah-langkah penanganan kegiatan di lapangan agar dampak yang ditimbulkan tidak meluas. (5) Penanganan kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaporkan secara tertulis oleh BAPEL kepada Dewan Pengarah dengan mencantumkan tembusan kepada PT. Lapindo Brantas.

(6) Dalam hal PT. Lapindo Brantas mendapati BAPEL tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan risalah rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), PT. Lapindo Brantas dapat meminta penjelasan atas ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis dengan mencantumkan tembusan kepada Dewan Pengarah. (7) Atas permintaan penjelasan dari PT. Lapindo Brantas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) BAPEL memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis kepada PT. Lapindo Brantas dengan mencantumkan tembusan kepada Dewan Pengarah. (8) Dewan Pengarah melakukan evaluasi atas teguran, permintaan penjelasan, dan pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7). (9) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat indikasi bahwa pelaksanaan kegiatan BAPEL atauPT. Lapindo Brantas yang tidak sesuai dengan risalah rapat koordinasi dapat berdampak luas kepada masyarakat dan/atau APBN, Dewan Pengarah mengadakan rapat koordinasi untuk menetapkan langkah-langkah yang perlu diambil. (10)Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaporkan kepada Presiden dengan dilengkapi saran dan pertimbangan berdasarkan kajian yang komprehensif.

Pasal 20 (1) Dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, PT. Lapindo Brantas membuat laporan bulanan. (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masing-masing Deputi dengan tembusan disampaikan kepada Ketua BAPEL pada setiap tanggal 5 bulan berikutnya. (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan bahan laporan bulanan BAPEL kepada Dewan Pengarah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Ketua Dewan Pengarah ini yang bersifat mekanisme di dalam lingkup Dewan Pengarah akan ditentukan kemudian oleh Ketua Dewan Pengarah, atau melalui kesepakatan sebagai hasil pertemuan-pertemuan Dewan Pengarah yang dituangkan dalam Risalah Rapat.

(2) Hal-hal yang berkaitan dengan tata kerja pelaksanaan tugas BAPEL ditetapkan tersendiri oleh Kepala BAPEL.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 17 Februari 2009 MENTERI PEKERJAAN UMUM Selaku KETUA DEWAN PENGARAH BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

DJOKO KIRMANTO

Tembusan disampaikan Kepada Yth.: 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Wakil Ketua Dewan Pengarah; 4. Para Anggota Dewan Pengarah; 5. Kepala Badan Pelaksana BPLS; 6. Presiden Direktur PT. Lapindo Brantas;