2007 mengenai Kartu Tanda Pengenal Advokat

Surat Pembaca

Pencabutan Surat No. 07/Sek/01/I/2007 Mengenai KTPA Jakarta, 24 Maret 2008 Kepada Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Jln. Medan Merdeka Utara JAKARTA Perihal: Mohon Pencabutan Surat No. 07/Sek/01/I/2007 mengenai Kartu Tanda Pengenal Advokat Dengan hormat, Surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 07/Sek/ 01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banding seluruh Indonesia (terlampir) yang di buat oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat kami sesalkan dan tidak mempunyai landasan hukum : 1. Sejak berlakunya Undang Undang No.18 tahun 2003 pada 5 April 2003, Tentang Advokat, ditetapkan bahwa advokat sebagai salah satu penegak hukum, bebas dan mandiri dijamin oleh hukum dan peraturan perundangan yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang No. 18 Tahun 2003. 2. Undang Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah mengatur bahwa pengawasan advokat dilakukan oleh organisasi advokat (Pasal 12 ayat 1). Penegakan etika profesi dan sanksinya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan (Cabang atau Pusat) sudah diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang Undang No. 18 Tahun 2003. 3. Sekretaris Mahkamah Agung sebelum mengeluarkan surat No. 07/Sek/01/I/ 2007 seyogyanya harus mengetahui bahwa kenyataannya di negara ini masih ada advokat lain diluar PERADI. Perjuangan untuk menjadikan advokat sebagai single­ ­bar,­­ pernah berhasil pada munas tahun 1985, dari 17 (tujuh belas) organisasi berhasil menjadi satu wadah yang bernama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN). Sayang hal ini tidak berlangsung lama. Kami terus menerus berupaya agar di negara kita hanya ada satu wadah, single bar, Indonesian Bar Associates. 4. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara No.067/PUU-II/2004 tentang uji materiil terhadap Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.14 tahun 1985, khususnya Pasal 36, dimohonkan tidak diberlakukan karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Dalam proses persidangan, terjadi adu argumentasi yang tajam antara Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Wakil dari DPR serta wakil dari pemerintah, diputus oleh Mahkamah Konstitusi bahwa: Mengadili Mengabulkan permohonan Para Pemohon; Menyatakan Pasal 36 Undang-undang No.5 Tahun 2004



tentang perubahan atas Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menyatakan Pasal 36 Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Disadari atau tidak, Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No.07/Sek/01/I/2007, yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi, memberi andil besar dalam memecah advokat, di mana kami berusaha agar Indonesia punya satu wadah, bukan seperti sekarang ini. 6. Dampak negatif dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07/Sek/01/I/2007, sangat meresahkan advokat yang bukan anggota PERADI seolaholah advokat diluar PERADI tidak diakui. Fakta dilapangan tidak seperti itu. Atas dasar hukum apa, Sekretaris Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tersebut? 7. Seyogianya Mahkamah Agung RI menbantu kami untk mencari solusi yang logis agar para advokat tidak terpecah seperti sekarang ini, bukan sebaliknya. Redaksi surat edaran tersebut, yang dibuat oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia mirip Public Relation dari PERADI, karena Pasal 36 Undang-undang No.5 Tahun 2004 sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terima Kasih, Hormat kami, ttd H. Sudjono, SH Sekadar catatan: 1. Tahun 1999 – 2001: Ketua Umum DPP IKADIN, dalam MUNAS di Surabaya; 2. Tahun 2001- 2007: Ketua Dewan Kehormatan DPP IKADIN, dalam MUNAS di Semarang; 3. Tahun 2007– 2011: Ketua Dewan Kehormatan DPP IKADIN, dalam MUNAS IKADIN di Balikpapan Tembusan: 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; 2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung; 3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung; 4. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; 5. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat; 6. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur; 7. Dewan Pimpinan Nasional PERADI; 8. Arsip. VARIA ADVOKAT - Volume 01, April 2008

Somasi tentang Legalitas dan Keabsahan PERADI Kepada Yang Terhormat, SAUDARA PIMPINAN PERADI Di Plaza Kebon Sirih Lt. 2 P2/14 Jalan Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta Pusat 10340 Perihal: SOMASI/PERINGATAN MEMPERTANYAKAN LEGALITAS DAN KEABSAHAN PERADI Nomor: 07/B/FAMI/I/2006





tentang Advokat menegaskan bahwa : (1) Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. (2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Tumah Tangga.

Dengan hormat, Kami para Advokat muda yang tergabung dalam Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI) menyampaikan Somasi/ Kemudian dalam pasal 32 ayat (4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menegaskan bahwa “Dalam Peringatan sebagai Pernyataan Sikap berkaitan dengan lewaktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Ungalitas dan keabsahan PERADI (Perhimpunan Advokat dang-Undang ini, Organisasi Advo­Indonesia) sebagai berikut: kat telah terbentuk. n Bahwa profesi Advokat adalah n Bahwa menurut kabar burung, profesi yang sangat mulia (ofpada tanggal 21 Desember 2004 ficium nobile), karena memtelah dideklarasikan pendirian punyai tugas utama menegakPERADI (Perhimpunan Advokat kan kebenaran dan keadilan. Indonesia) oleh segelintir elit 8 Namun demikian realitas keki­ (delapan) organisasi profesi adnian, masyarakat pada umumvokat yaitu IKADIN, AAI, IPHI, nya menilai sangat negatif dan HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan memandang rendah terhadap APSI, bahkan telah dibentuk Suprofesi advokat itu. Persepsi ne­ sunan Pengurus PERADI 2005gatif masyarakat itu disebab­kan 2010. fenomena perilaku-perilaku yang tidak terpuji yang dilakun Bahwa berdasarkan ketentuankan oleh sebagian besar Advoketentuan hukum tersebut di atas, kat itu sendiri, seperti terjebak kami Forum Advokat Muda Indodalam permainan kotor mafia nesia (FAMI) berpendapat bahwa peradilan, suap dan jual beli pendirian PERADI yang dide­k­­lara­ perkara, sehingga citra dan wi­ sikan pada tanggal 21 Desember bawa profesi Advokat hancur 2004 tersebut yang dianggap satuAH. Wakil Kamal, SH sampai pada titik nadir. satunya wadah profesi advokat adalah nyata-nyata cacat hukum, karena tidak sesuai de­ n Bahwa lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 ngan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 18 Tentang Advokat memunculkan harapan baru untuk Tahun 2003 Tentang Advokat. Bukankah para advokatlah mengembalikan citra dan wibawa profesi advokat. yang berhak menetapkan Anggaran-Dasar dan Anggaran Namun apa lacur lagi-lagi masyarakat harus kembali Rumah Tangga (vide pasal 28 ayat 2)? Atas dasar dan hak menelan pil pahit kekecewaan, dengan maraknya beapa segelintir elit organisasi-organisasi profesi tersebut berapa orang advokat tertangkap tangan melakukan mendeklarasikan satu-satunya Organisasi Advokat yang dugaan tindak pidana penyuapan. Kondisi demikian itu disebut PERADI itu? Lebih ironis lagi atas hak dan dasar diperparah pula dengan tidak adanya pengawasan yang apa mereka mengangkat diri mereka sendiri menjadi Penbaik terhadap prilaku advokat, yang seharusnya menjadi gurus PERADI periode 2005-2010? Apa dasar hukum tugas organisasi advokat heran dan fungsi organisasi-orketentuan bahwa pengurus PERADI periodeisasinya seganisasi advokat selama ini tidak jelas dan tidak mampu lama lirna tahun? Beribu-ribu pertanyaan yang tidak bisa melahirkan advokat-advokat yang mempunyai integridijawab oleh orang yang berakal sehat berkaitan dengan tas moral yang tinggi, sehingga mampu mengembalikan eksistensi PERADI itu. Oleh karena PERADI jelas-jelas citra dan wibawa profesi Advokat; tidak sah, maka segala tindakan hukum dan atau produk n Bahwa dalam pada itu Undang-Undang No. 18 Tahun apapun yang dikeluarkan oleh PERADI secara mutatis 2003 tentang Advokat telah mengatur secara jelas dan mutandis juga tidak sah menurut hukum; tegas mengenai Organisasi Advokat. Dalam pasal 28 n Bahwa di sampaing itu juga pendirian PERADI tersebut ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 VARIA ADVOKAT - Volume 01, April 2008



Surat Pembaca

telah menginjak-injak prinsip-prinsip demokrasi, karena P Udan T mengangkangi U S A N hak-hak para Adjelas-jelas meredusir NO. 408 2) PK/Pdt/2002 vokat (vide pasal 28 ayat dan proses pendiriannya sangat tertutup dan elitis, sehingga terjadilah apa yang disebut “oliDEMI KEADILAN BERDASARKAN garkhi kekuasaan”. Dengan demikian organisasi-arganisasi KETUHANAN YANG MAHA ESA profesi tersebut (vide pasal 32 ayat 3) telah jelas-jelas gagal untuk mengantarkan terbentuknya Tunggal M A H K Akearah MAH A G U NWadah G Organisasi Advokat yang definitif dan kredibel; Memeriksa perkara dalam peninjauan kembali n Bahwa sangat naff perdata sekali, fenomena praktik-praktik yang telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : baik tidak sehat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun yuridis yaitu adanya indikasi kuat 1. NY. ARDINA JUSTIANA KAIDIR menjadikan ajang komersialfsasi tugas; dan wewenang Organisasi Advokat selama ini, seperti pungutan biava suami isteri keduanya bertempat 2. TN. MIKI UTOMO, sangat mahal baik dalam pelaksanaan verifikasi advotinggal di PepayaKhusus VI Kavling 9-12, Jagakarsa, Jakarta kat, Pendidikan Profesi Advokat (PKPA) dan Selatan, dalam hal memberi kuasa kepada SRI biaya ujian profesi Advokat. JOELIASTOETI, SH., Advokat berkantor di Bumi n Bahwa dalam konteks itu, berdasarkan pengumuman Sani Permai Blok K 4 No. 14-16 Bekasi, berdasarkan Panitia Ujian Profesi Advokat PEPADI di beberapa surat kuasa khusus tanggal 17 September 2001 para media massa cetak, pada tanggal 4 Februari 2006 akan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon dilaksanakan ujian Advokat. Kami berpendaoat sehaKasasi/para Tergugat/Terbanding; rusnya ujian Advokat tersebut ditunda sampai terbentuk Organisasi Advokat yang sudah definitif berdasarkan M e I a wa n Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat agar tidak menimbulkan permasalahan baru serta EDDY HARSONO, S.E., bertempat tinggal di Jalan demi untuk melindungi kepentingan hukum calonKana Lestari No. 28 RT. 004/07, Lebak Bulus, Jakarta calon Termohon peserta ujian Advokat tersebut; Selatan, Peninjauan kembali dahulu Termohon n Bahwa dalam situast dan kondisi Kasasi/Penggugat/ pembanding ; seperti itu, perlu langkah-langkah radikal segera mengadakan pesta demokrasi para Advokat yang melibatkan seluruh Advokat di IndoMahkamah Agung tersebut; nesia untuk rnembentuk Organisasi Advokat yang sah, kredibel dan berwibawa yangdari sesuaisurat-surat ketentuan-ketenMenimbang, bahwa yang tuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Adbersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali vokat,sebagai demi meningkatkan peran dan fungsiTergugat/ Advokat dahulu para Pemohon Kasasi/para serta mengembalikan citra dan wibawa Advokat. UnTerbanding telah mengajukan permohonan peninjauan tuk mencegah agar tidak timbul perpecahan Organisasi kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2500 K/ Advokat perlu ktrariya atau komite Pdt/2000 tanggal 22 Maretmenyiapkan 2001 yangpanitia telah berkekuatan pesta demokrasi dengan melibatkanmelawan para Advokat Senior hukum tetap, dalam perkaranya Termohon maupun Yunior Advokat yang mempunyai reputasi dan Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ integritas Pembanding yang baik untuk itu. posita perkara sebagai Penggugat/ dengan berikut; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami para Advokat muda yang tergabung dalam Forum Advokat Bahwa (FAMI) Penggugat adalahsebagai pemilikberikut: sah atas dua Muda Indonesia menuntut bidang tanah yang terletak dandemokrasi” dikenal umum di Jalan 1. Segera selenggarakan “pesta para Kampung Jagakarsa RT. 006/02, Kecamatan Jagakarsa, Advo­kat untuk membentuk Organisasi Advokat yang Selatan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 134/ Jakarta definitif; Jagakarsa tanggal 20 Mei seiuas 1.385 2. Tunda ujian Advokat yang1996, dilaksanakan oleh m2 dan Akta Jual Beli No. 137/Jagakarsa tanggal 20 Mei 1996, Panitia Ujian Profesi Advokat PERADI sampai seluas 1.615 m2 yang telah dibalik nama menjadi atas terbentuknya Organisasi Advokat yang definitif; nama Penggugat dengankeuangan Sertipikat Hakdihasilkan Milik No. 1080/ 3. Segera audit seluruh yang Jagakarsa dan Sertipikat Hak Milik No. berkaitan dengan tugas dan kewenangan1111/Jagakarsa Organisasi batas-batas dengan Advokat selama ini.sebagaimana disebutkan dalam gugatan ; Demikian Somasi/Peringatan ini kami sampaikan demi



kecintaan profesi kami, apabila tuntutan ini tidak dilakdi atas Penggugat tersebut sanakan,Bahwa maka kami akantanah segeramilik melakukan langkah-langtelahhukum dibangun bangunan kah maupun politikpermanen untuk itu.yang Atasdibangun perhatianoleh dan para Tergugat; kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 12 Januari 2006 Bahwa Tergugat II ikut digugat karena Tergugat PRESIDIUM FAMI II adalah suami dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah FORUM ADVOKAT MUDA INDONESIA melakukan tindakan hukum berupa persetujuan atas ttd ttd dijualnya kedua bidang tanah tersebut kepada Penggugat, AH. WAKIL KAMAL, SH MUHAMMAD JUSRIL, SH sehingga Tergugat II harus ikut bertanggung jawab atas Ketua Sekretaris penjualan kedua bidang tanah tersebut ; Tembusan : 1. Presiden RI; 8. B.Komisi-Komisi Negara Bahwa beberapa kali dengan jalan 2. Ketua DPR RI; Penggugat telah 9. Organisasi-organisasi baik-baik menegur para Tergugat agardanmengosongkan 3. Ketua MA RI; Advokat LSM; tanah milik Penggugat tersebut namun tidak diindahkan 4. Ketua MKRI; 10. Para Senior Advokat; oleh paraHukum Tergugat dengan11. demikian nyata dan jelas 5. Menteri Pers; para ingin seterusnya danTergugat Hak Asasi secara Manusia;terang-terangan 12. Pertinggal. 6. Jaksa Agung RI; ---------------------------------menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak, yang dapat 7. Kepala Kepolisian RI; melakukan Surat ini disebarkanperbuatan pada seminar Nasional dikategorikan telah melawan

Peran Organisasi Advokat dalam Penegakkan hukum

hukum yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil, dimana untuk kerugian materiil adalah berupa hilangnya hak Penggugat untuk menikmati tanah miliknya sebesar Rp.TERBUKA 30.000.000,- (tiga puluh juta SURAT rupiah) per bulan dihitung sejak tanggal 20 Mei 1996 071/ABNP/ABN/XII/05 sampai Tergugat mengosongkan/mengembalikan tanah tersebut Yth kepada kerugian Kepada : Penggugat. Sedangkan Jakarta, 28untuk Desember 2005 immateriil bila dinilai dengan uang adalah berjumlah Rp. Dewan Pimpinan Pusat PERADI 1.000.000.000,(satuIndonesia) milyar rupiah) dengan perincian (Persatuan Advokat sebagaimana di Jakarta disebutkan dalam gugatan poin 4.2 ;

Surat Terbuka untuk PERADI

u.p.: Ketua Umum Peradi, Saudara Otto Hasibuan SH, Bahwa Penggugat menghendaki agar para MM Sekretaris Jenderal Peradi, Saudara Harry Tergugat mengosongkan tanah milik Penggugat tersebut Pontoh SH dan mengembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ; Salam Sejawat, Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Selaku salah seorang advokat paling Senior di Indonesia Penggugat mohon supaya Pengadilan Negeri Jakarta yang masih hidup, juga selaku Penerus cita-cita para Selatan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah pendahulu advokat-advokat senior Pendiri PERADIN milik Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik No. 1080/ seperti Almarhum Lukman Wiriadinata SH, Suardi S. Jagakarsa seluas 1.385 m2 dan Sertipikat Hak Milik No. Tasrif SH, Datuk Singo Mangkuto SH, Nani Razak SH, Yap 1111/Jagakarsa seluas 1.615 m2 berikut bangunan yang Thiam Hien SH, Abidin SH, Hasyim Mahdan SH, Haryono ada diatasnya, terletak dan dikenal umum di Kampung Tjitrosubeno SH, Sukardjo Adidjojo SH, dan banyak lagi Jagakarsa RT. 006/02, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta lainnya yang tidak dapat disebut namanya satu persatu, Selatan dengan batas-batas sebagaimana disebutkan lebih lagi selaku Ketua Pertama Komite Kerja Advokat dalam gugatan poin 6 dan selanjutnya menuntut supaya Indonesia (KKAI) yang dibentuk secara spontan oleh para Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang advokat di kantor Advokat Denny Kailimang SH untuk dapat dilaksana-kan terlebih dahulu sebagai berikut: merintis persatuan / penyatuan seluruh organisasi profesi advokat menjadi satu yaitu Indonesian Bar Association, 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; bahkan juga sebagai salah satu penggagas dan perumus malahan Wakil sah Ketua Undang-Undang 2. Menyatakan danKomisi berhargaPerumus sita jaminan yang telah Advokat yang dibentuk oieh Menteri Kehakiman Repulik diletakkan ; Indonesia, dengan ini ijinkan saya menyampaikan hal-hal 3. Menyatakan Penggugat selakuini: pemilik yang sah atas yang akan saya uraikan di bawah VARIA ADVOKAT - Volume 01, April 2008

1. Setelah mencermati dan mengikuti proses pembentukan dua bidangAdvokat tanah seluas 1.385 m2 dari seluas 1.615 m2, Persatuan Indonesia (PERADI), serta mendengar Sertifikat Hak Milik No. 1111/ Jagakarsa, yangberbagai terletak keluhan-keluhan, keberatan dan protes dari dan dikenal umumadvokat di Kampung Jagakarsa,adalah RT. 006/02, kalangan profesi yang notabene rekanJagakarsa, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai rekan seperjuangan / teman sejawat yang semuanya berikut: mendambakan terbentuknya wadah tunggal Advokat Sebelah Hak Milik No. IndonesiaBarat (Indonesian: Sertifikat Bar Association) yang1081 kuat; Sebelah Timur dan berwibawa, : Tanah milik Bp.saya H. merasa Ma’in/ kokoh, mandiri terusadat terang Drs. H. Nasir; amat kecewa dengan proses pcmbentukan PERADI yang Sebelah Selatan Jalan(flash Pepaya Jagakarsa, ada sekarang ini kilas :balik back)VI, mengingatkan ; saya betapa pada hari Jakarta Selasa, Selatan 21 Desember 2005 yang Sebelah Utara Jalandiundang Pepaya VIII, Jagakarsa, lalu secara mendadak: saya dan hadir pada JakartaPERADI Selatan di gedung Balai Pelantikan Dewan Pengurus Sudirman, Jl. Prof Supomo. Dalam Pelantikan 4. Menyatakan perbuatan para Tergugat yangtersebut telah saya diberi tempat duduk khusus satu meja dengan semua menguasai dua bidang tanah milik Penggugat tanpa hak petinggimerupakan hukum seperti Ketuamelawan Mahkaman Agung, Jaksa adalah perbuatan hukum; Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, lain-lainnya serta menyaksikan Tergugat upacara IPelantikan yangII dan/atau dilakukansetiap oleh 5. Menghukum dan Tergugat Ketua yang Mahkamah Agunghak Prof. Bagirtanpa Manan, SH, orang memperoleh dariDR. padanya kecuali MCL Disamping itu saya juga tidak lupa * mengirimkan untuk mengosongkan tanah milik Penggugat tersebut karangan bunga papan sejak besar putusan yang berisi Selamat diatas secara seketika ini ucapan diucapkan dan atas berdirinya PERADI. menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ; 2. Akan tetapi betapa masgul dan kecewanya hati saya setelah mengetahui kemudian bahwa proses pembentukan 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar PERADI ternyata sama sekali tidak melalui dan ganti rugi materiil dan immateriil : menghomnati prinsip-prinsip demokrasi dan keabsahan menurut hukum. PERADI ternyata didirikan tidak melalui 1. Kerugian materiil yaitu berupa hiiangnya hak suatu kongres nasional yang terbuka, transparan dan Penggugat untuk menikmati tanah milik Penggugat akuntable setiap anggota advokat delapan sebesar dimana Rp. 30.000.000,(tiga /puluh jutadari rupiah) per organisasi profesi yang sudah ada (IKADIN, AAI, IPHI, bulan dihitung sejak tanggal 20 Mei 1996 sampai MAPI, SPI, AKHI, HKPM, dan APSI) seluruhnya tanah hadir Tergugat mengosongkan/mengembalikan dantersebut dapat kepada memilihPenggugat; serta menggunakan hak suaranya secara bebas. Apa yang terjadi justru sebaliknya adalah pembentukan immateriil dan pemilihan DPP PERADI dilakukan 2. Kerugian berupa dilanggarnya hak secara dan berlawanan denganI prinsip-prinsip azasitertutup Penggugat yaitu Tergugat dan Tergugat demokrasi yaknisemena-mena dengan menunjuk diri sendiri, menyusun II dengan merampas tanah milik sendiri DPP PERADI, sehingga terkesan sebagai ”bagiPenggugat hingga Penggugat menderita tekanan bagi kekuasaan” diantara Pimpinan delapanuang, organisasi batin dan kerugian ini sulit dinilai dengan yang profesi advokat saja, tanpa aspirasi, apabila dinilaiitudengan uangmemperdulikan tidak kurang dari Rp. hak-hak dan kepentingan dari para anggotanya maupun 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) ; para pengurus Dewan Pimpinan Cabang Organisasiorganisasi profesi yang bersangkutan yang adainididaerah7. Menyatakan putusan dalam perkara dapat daerah. Saya lebih sendiri-pun sejak adanya dulu terlibat dan dilaksanakan dahuluyang walaupun bantahan, berkepentingan untuk (uitvoerbaar turut berusaha menyatukan banding ataupun kasasi bij vorraad); seiuruh organisasi profesi advokat dan, yang notabene, ” 8. Menyatakan Tergugat untuk tunduk dan taat atas satu-satunya orang yangII”didaulat oleh seluruh peserta putusan ini; rapat pembentukan KKAI untuk menjadi Ketua karena dianggap acceptable bagi semua pihak yang hadir, 9. Menghukum Tergugat perkara ; ternyata samapara sekali tidakmembayar diberitahu.biaya Memang saya sudah mantan ketua KKAI, tetapi secara etika dan sopan At santun a u : terhadap Senior, seharusnya semua pimpinan pusat organisasi profesi Advokat yang membentuk VARIA ADVOKAT - Volume 01, April 2008

PERADI mengajak atau paling tidak memberitahu proses - pembentukan Apabila berpendapat mohon putusan yang seadilPERADIlain kepada saya, dan tidak secara adilnya (exhanya aequomengundang et bono); pada saat Pelantikan. Saya mendadak menilai perbuatan seperti itu adalah sebuah rekayasa bahwa gugatan terjebak tersebut yang Menimbang, manipulatif dan saya terhadap merasa menyesal para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik oleh saudara-saudara. (rekonvensi) pada pokoknya sebagai berikut: 3. Hal ini sungguh memilukan karena dengan sikap dan DALAM : tindakanEKSEPSI saudara-saudara dalam mendirikan PERADI, saudara-saudara telah mengingkari prinsip-prinsip Bahwa para Tergugat pernah menjual tanah demokrasi yang menjadi pilartidak negara hukum (rechsstaat). dalam Sertipikat Milik No. 1080/Jagakarsa dan Bahkan lebih darihak itu saya benpendapat saudara-saudara Sertipikat Hak Milik No. 1111/Jagakarsa secara pribadi telah menghianati cita-cita para pendahulu kita seperti kepada Penggugat almarhum Bapak; Lukman Wiriadinata, Suardi S Tasrif, Yap Thiam Hien, Haryono Tjttrosubeno, Sukardjo Bahwa dalam advokat Sertipikatsenior Hak Milik Adidjojo dantanah lain-!ain yangtersebut telah daiam kenyataannya dijaminkandengan pada gigih Bank sepanjang hidupnya sedang memperjuangkan Bukopin dimana harkat Penggugat waktuprofesi kredit Advokat diajukan kemandirian, dan pada martabat adalah pimpinan dari Bank Bukopin tersebut. Jadi dalam Indonesia, paling tidak sejak berdirinya PERADIN perjanjian kreditSebagai tersebut Penggugat tidak PERADIN beritindak tahun 60-an. salah seorang Ketua selaku pribadi tetapi sebagai wakil dari Bank Bukopin yang sampai detik ini masih exist dan tidak pernah dibuCabang Kebayoran ; barkan, lagi pula dahulu ikut serta mendirikan IKADIN melalui proses demokratik, saya sama sekali tidak bisa Bahwa dengan demikian Penggugat tidak berhak menerima sikap dan tindakan saudara-saudara yang atas tanah tersebut dan selain daripada itu Penggugat telah mengingkari aspirasi dan hak pilih para advokat di selaku pribadi tidak mempunyai hubungan hukum dengan seluruh Indonesia yang menjadi anggota ke-8 organisasi para Tergugat; profesi advokat, untuk memilih sendiri Dewan Pimpinan Pusat (DPP) organisasi PERADI. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya 4. Menurut pasal 28 UU No. 18 tahun 2003 Ten­tang ­Advokat dinyatakan tidak dapat diterima (UU Advokat) yang dimaksud dengan organisasi advokat adalah satu-satunya organisasi profesi advokat yang bebas DALAM REKONVENSI : dan mandiri di Indonesia, yang susunan organisasinya ditetapkan sendiri advokat dalam diseluruh Indonesia Bahwa apa oleh yangpara diuraikan eksepsi dan (bukan hanya oleh DPP dari 8 organisasi advokat konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang dari ada) dalam satu Kongres gugatan rekonvensi ini; Nasional yang akan membentuk secara demokratik satu-satunya organisasi profesi tersebut dengandalam menetapkan sendiri satu Anggaran Bahwa gugatan rekonvensi ini Dasar pihak serta satu Anggaran Rumah Tangga; dan berdasarkan AD Penggugat Konvensi sebagai pihak Tergugat Rekonvensi, dan ART itu memilih sendiri pula secara demokratik, sedangkan pihak para Tergugat Konvensi sebagai pihak transparan, dan akuntable Dewan Pimpinan Pusatnya. para Penggugat Rekonvensi; Hanya dengan cara-caraRekonvensi seperti itulah satu organisasi BahwaTergugat telahmempergunakan profest advokat yang kokoh, mandiri dan berwibawa Akta Jual Beli No. 134/Jagakarsa tanggal 20 Mei 1996 dan (Indonesian Bar Association) dapat didirikan Akta Jual Beli No. 137/Jagakarsa tanggal 20 Meikarena 1996 bukan saja memenuhi Good Corporate yang masing-masing dibuatsyarat-syarat dihadapan Ny. Poerbaningsih tapi juga dan rnencerminkan AdiGovernance, Warsito, SH. PPATmewakili di Jakarta sebagai bukti seluruh aspirasi, hak-hak dan kepentingan advokat kepemilikannya atas tanah-tanah dua bidangpara tanah yang di seluruh Indonesia. Mereka semua berhak dan wajib terletak dan dikenal umum di Jalan Kampung Jagakarsa kesempatan untuk menentukan hari depanmasingprofesi RT.diberi 006/02, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Seiatan Advokat Indonesia melalui pembentukan organisasi masing dengan !uas 1.385 m2 dan 1.615 m2 ; advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat.



Surat Pembaca 5. Kemasgulan dan kekecewaan hati saya bertambah besar belakangan ini setelah melihat bahwa paling tidak dalam 2 (dua) kasus besar yaitu: Pertama, kasus Abdullah Puteh tentang pembelian Helikopter; Kedua, kasus Probosutedjo dalam penggunaan dana reboisasi, tenyata memang ada advokat-advokat yang terlibat dalam “Mafia Peradilan”. Entah itu perannya sebagai lobi, calo perkara, perantara atau bahkan provokator adalah wallahualam, karena sampai detik ini tidak satupun dari organisasi profesi advokat yang ada termasuk PERADI yang berani mengambil tindakan tegas untuk memeriksa dan mengadili para advokat yang terlibat didalam kasus-kasus tersebut. Memang media massa pemah membuat berita pemanggilan beberapa advokat oleh PERADI, namun tampaknya hanya sampai disitu saja. Saya bandingkan dengan tindakan tegas yang saya lakukan dalam kasus pelanggaran kode etik, bahkan juga tuduhan pihak Kepolisian (Polda Metro Jaya) bahwa Elsa Syarief SH diduga keras telah melakukan pemalsuan Berita Acara. Saat itu ketika saya didatangi Elsa Syarief yang meminta perlindungan karena akan ditangkap dan ditahan oleh Kapolda, saya dengan cepat dan tegas melakukan 2 (dua) hal sekaligus: Pertama, menelepon Kapolda Jaya untuk mencegah adanya tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Elsa Syarief. Saya jelaskan bahwa saya tidak mau terulang peristiwa seperti yang terjadi atas diri advokat Petrus Balapationa yang pernah ditangkap dan diseretseret dengan kekerasan oleh pihak Kepolisian yang amat menjatuhkan nama baik dan kehormatan profesi advokat; Kedua, sekaligus meminta serta mendesak HAPI agar segera menyidangkan dan mengadili Elsa Syarief, SH dalam sidang Dewan Kehormatan HAPI. Tindakan tegas seperti itu paling tidak berhasil disatu pihak, mencegah Polisi (Kapolda Jaya) menangkap dan menahan Elsa Syarief dan di lain pihak, berhasil pula menunjukkan kepada masyarakat bahwa organisasi profesi advokat peduli dan bertanggung jawab kepada masyarakat tentang perilaku, harkat dan martabat profesi advokat. Tentu timbul pertanyaan, kenapa dalam kasus Abdullah Puteh maupun Probosutedjo, para advokat yang terlibat sampai detik ini tidak diambil tindakan dan diadili ? Padahal merujuk kepada Kode Etik yang disusun oleh KKAI dan sekarang telah menjadi bagian integral dari UU Advokat, maka klien, rekan sejawat, dewan pengurus cabang ataupun dewan pimpinan pusat organisasi profesi advokat berhak dan dapat melaporkan pelanggaran. kode etik itu kepada organisasi profesinya cq. Dewan Kehormatan. Saya kecewa berat bahwa masalah keterlibatan advokatadvokat dalam praktek-praktek mafia peradilan dikedua kasus tersebut diatas hingga hari ini tidak juga ditangani secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, sementara semua Institusi Penegak Hukum sekarang ini sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan maupun wewenang.



Lebih jauh lagi dari itu saya juga amat kecewa sekali bahwa program reformasi didalam organisasi profesi advokat tidak berjalan sebagaimana diharapkan. 6. Saya ingin mengingatkan bahwa apa yang terjadi sekarang dengan keterlibatan para advokat dalam dua perkara besar tadi yang begitu mencolok dan memalukan adalah kelanjutan saja dari praktek-praktek pelanggaran dan pengingkaran terhadap Sumpah Advokat yang celakanya Sumpah tersebut diucapkan dengan mengatas-namakan Tuhan YME sambil memegang Kitab Suci masing-masing. Dalam lafal sumpah tersebut, dinyatakan antara lain pada pokoknya sebagai berikut: “bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “; “ bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga “; “bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan “; ”bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi didalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani”; “bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat “. “bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat *; Dengan Sumpah seperti itu jelas sudah betapa setiap advokat harus menjaga dan menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan harkat martabat profesi advokat dalam setiap sikap, ucapan maupun tindakan-tindakan pembelaannya. Namun apa yang terjadi sekarang dan terus menerus masih terjadi sekarang ini tanpa diperdulikan apalagi diambil tindakan tegas oleh organisasi-organisasi profesi advokat termasuk PERADI, adalah membiarkan segala perbuatan tercela itu yang amat memalukan dan menusuk rasa keadilan masyarakat; VARIA ADVOKAT - Volume 01, April 2008

bahkan melanggar Sumpah Jabatannya yang mengatasnamakan Tuhan YME seolah-olah sebagai angin lalu saja. ‘Andai-katapun saya salah membaca situasi atau kurang mengikuti segala tindakan yang sudah dilakukan oleh organisasi-organisasi profesi termasuk PERADI, maka hal itu adalah karena tindakan-tindakan tersebut, apapun bentuk dan sifatnya ternyata sama sekali tidak ada gaungnya di masyarakat, padahal itulah yang ditunggu-tunggu masyarakat dari Pimpinan organisasi profesi advokat yang bebas, mandiri, bermartabat dan berwibawa sebagai pertanggungan jawab profesi kepada baik dirinya sendiri maupun kepada masyarakat. Berdasarkan segala sesuatu yang saya uraikan di atas, maka dengan ini dan dengan segala kerendahan hati saya menyatakan sebagai berikut: I. Pembentukan dan berdirinya organisasi profesi Advokat PERADI adalah tidak sah, karena melanggar prinsipprinsip demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia yang seharusnya menjadi landasan bahkan juga raison d’etre kehadirannya; II. Menuntut dan mendesak agar Pimpinan dari 8 (dela­pan) organisasi profesi Advokat yang ada sekarang (IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, dan APSI) yang terlanjur membentuk DPP PERADI, segera dengan suka rela dan kesadaran sendiri membubarkan DPP PERADI; atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa DPP PERADI sekarang hanyalah bersifat DPP sementara atau transisi sampai terbentuknya DPP PERADI yang sah dan demokratik melalui Kongres Advokat Indonesia yang akan diselenggarakan pada tahun 2008. III. Menuntut dan mendesak agar Pimpinan dari ­8 ­­­(delapan) anggota organisasi profesi Advokat tersebut segera membentuk Komisi / ­ Panitia Independen untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Kongres Advokat Indonesia yang terbuka dan dihadiri oleh seluruh advokat Indonesia untuk secara demokratik, transparan, partisipatif dan akuntable mendirikan organisasi PERADI, dan sekaligus membubarkan serta melebur ke 8 (delapan) organisasi profesi yang sudah ada. Kongres juga membuat Anggaran Dasar maupun Rumah Tangga serta atas dasar Itu pula secara Demokratik memilih Pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang baru. Supaya tidak ada conflict of interest dan menghindari berbagai kekhawatiran ataupun kecurigaan, semua anggota yang duduk dalam Komisi / Panitia Independen tersebut harus terdiri dari orang-orang yang acceptable pada semua pihak dan menyatakan sumpah/janji tidak akan duduk, diminta ataupun tidak diminta apalagi ditawarkan dalam DPP PERADI. VARIA ADVOKAT - Volume 01, April 2008

IV. Jika dianggap perlu, disamping Komisi / Panitia Independen Persiapan dan Penyelenggara Kongres Advokat Indonesia, dapat juga dibentuk Steering Committe yang terdiri dari wakil-wakil DPP dari 8 (delapan) organisasi Advokat yang bersangkutan untuk mendampingi dan memberikan nasehat maupun masukan kepada Komisi / Panitia Independen tersebut diatas. V. Mendeklarasikan dengan penuh hikmat dalam resepsi terbuka berdirinya satu organisasi profesi Advokat Indonesia (Indonesian Bar Association) sesuai dengan pasal 28 UU No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) lengkap dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Dewan Pengurus Pusat maupun (jika mungkin) Dewan Pengurus Cabang diseluruh Indonesia. Demikian Surat Terbuka saya kepada Ketua Umum dan Sekjen PERADI untuk diteruskan kepada seluruh Organisasi Profesi Advokat di Indonesia (IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, dan APSI) maupun para Advokat anggotanya, untuk diperhatikan dan dijadikan landasan keputusan demi kepentingan dan cita-cita luhur Advokat Indonesia yang kita warisi dari para Founding Fathers IKADIN. Salam Sejahtera.

Dr. lur. Adnan Buyung Nasution, SH Advokat Senior Ketua I Dewan Pimpinan Pusat PERADIN Ketua Dewan Pembina LBH/YLBHI Anggota/Commissioner International Commission of Jurists (ICJ - Geneve) Anggota International Commission of Science (ICSU Paris) Tembusan: Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Menteri Kehakiman Republik Indonesia Bapak Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia Ketua Komisi Yudisial Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Ketua Komisi Hukum Nasional Ketua Ombudsman Para Advokat Seluruh Indonesia