Profil Universitas Hasanuddin VII. KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN Nomor : 1128/J04/P/2006 TENTANG KETENTUAN KETERTIBAN MAHASISWA DALAM KAMPUS Rektor Universitas Hasanuddin Menimbang
:
Mengingat
:
Memperhatikan
:
Menetapkan
:
46
a. bahwa untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif, berwatak akademis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila dan berkepribadian yang luhur, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur ketertiban kampus; b. bahwa Ketentuan Pokok Ketertiban Kampus sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Unhas No. 1508/PT.04.H/C/1994 tgl. 1 Agustus 1994 yang ditambah dan disempurnakan dengan Keputusan Rektor No. 6928/J04/UM.03/1997 tgl. 1 Agustus 1997, dan Petunjuk Pelaksanaannya yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor No. 5604/J04/KP.36/1999 tgl. 26 Juli 1999, dipandang tidak memadai lagi, sehingga diperlukan penyesuaian; c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum, Ketentuan Ketertiban Mahasiswa dalam Kampus perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor. 1. Undang-Undang a. Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; b. Nomor 20 Tahun 2003; 2. Peraturan Pemerintah a. Nomor 23 Tahun 1956; b. Nomor 60 Tahun 1999; 3. Keputusan Presiden Nomor 12/M Tahun 2006; 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0206/O/1995; 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 192/O/2003. Hasil-hasil pembahasan Rapat Komisi III Senat tanggal 13 Juli 2006. MEMUTUSKAN Peraturan Universitas tentang Ketentuan Ketertiban Mahasiswa Dalam Kampus
Profil Universitas Hasanuddin
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Rektor adalah Rektor Universitas Hasanuddin. 2. Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Hasanuddin. 3. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. 4. Kampus adalah Kampus Universitas Hasanuddin, adalah wilayah dan fasiltas yang ada di dalamnya yang dikuasai dan/atau disewa sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Mahasiswa adalah setiap orang (laki-laki atau perempuan) yang secara resmi terdaftar pada tahun akademik yang sedang berjalan pada Fakultas atau Program Pascasarjana. 6. Ketertiban kampus adalah tata kehidupan kampus yang aman, damai, tertib, dan disiplin. 7. Komisi Disiplin adalah Komisi Disiplin Universitas Hasanuddin (disingkat Komdis Unhas) dan Komisi Disiplin Fakultas (disingkat Komdis Fakultas). 8. Ketentuan Ketertiban Mahasiswa dalam Kampus (selanjutnya disingkat ketertiban kampus) adalah wadah yang mengatur hak, kewajiban, larangan, dan sanksi. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 Hak (1) Setiap mahasiswa berhak menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang tersedia dalam menunjang proses dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. (2) Setiap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Ketertiban Kampus, dipandang tidak bersalah sebelum dijatuhi sanksi. (3) Setiap mahasiswa yang diperiksa oleh Komdis karena disangka melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Ketertiban Mahasiswa dalam Kampus, berhak membela diri secara lisan dan/atau tertulis di hadapan pemeriksa. (4) Pembelaan diri tersebut dicatat seperlunya dalam Berita Acara Pemeriksaan. Pasal 3 Kewajiban (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjaga disiplin dan ketertiban, serta mematuhi semua ketentuan yang berlaku di dalam kampus. (2) Mahasiswa yang baru diterima di Universitas Hasanuddin, wajib mengisi pernyataan kesediaan untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku dan sanksinya, pernyataan mana ditandatangani bersama dengan orang tua atau walinya. (3) Setiap mahasiswa yang dipanggil oleh Komdis karena disangka melakukan dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran Ketentuan Ketertiban Kampus, wajib memenuhi panggilan tersebut. (4) Jika mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran, tidak memenuhi panggilan tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, maka laporan pelanggaran yang disangkakan kepadanya dapat dipandang diakui kebenarannya. (5) Bagi mahasiswa yang lalai memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, Komdis dapat merekomendasikan sanksi yang wajar dijatuhkan kepadanya, disertai berita acara ketidakhadirannya memenuhi panggilan pemeriksaan.
47
Profil Universitas Hasanuddin BAB III TUGAS DAN WEWENANG KOMISI DISIPLIN Pasal 4 (1) Komdis bertugas dan berwenang membantu pimpinan melakukan penyelidikan, dan pemeriksaan kepada setiap mahasiswa yang dilaporkan, disangka melakukan tindakan dan atau perbuatan yang melanggar Ketentuan Ketertiban Kampus, Peraturan Akademik, dan ketentuan lainnya. (2) Komdis Fakultas atau Program Pascasarjana bertugas dan berwenang membantu Pimpinan Fakultas atau Direktur melakukan penyelidikan, pemeriksaan kepada mahasiswa di lingkungannya yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Ketertiban Kampus. (3) Komdis Unhas bertugas dan berwenang membantu pimpinan universitas melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap pelanggaran Ketentuan Ketertiban Kampus yang disangka dilakukan secara bersama-sama dan/atau bantu membantu oleh mahasiswa dari dua atau lebih fakultas dan/atau Program Pascasarjana. (4) Untuk keperluan pemeriksaan, Komdis memanggil secara patut mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran, serta pihak lain yang dianggap mengetahui, mengalami, atau melihat terjadinya pelanggaran tersebut sebagai saksi. (5) Jika diminta, Komdis Unhas wajib memberikan pertimbangan kepada Rektor terhadap mahasiswa yang akan dijatuhi sanksi berat (pemecatan) karena terbukti melakukan pelanggaran Ketertiban Kampus. Pasal 5 Untuk memperlancar tugas Komdis, Satuan Pengamanan (Satpam) sesuai dengan kewenangannya dalam menangani suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, menyampaikan laporan kejadian yang ditujukan kepada Rektor atau Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana, dan tembusannya disampaikan kepada Komdis. BAB IV PELANGGARAN DISIPLIN DAN KETERTIBAN KAMPUS Pasal 6 Pelanggaran ketertiban kampus adalah setiap ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau menyuruh melakukan sesuatu di dalam kampus, berupa: 1. Berbusana yang tidak senonoh dan tidak sepantasnya menurut norma-norma kesusilaan dan agama dalam mengikuti kegiatan akademik dan/atau non akademik dalam lingkungan kampus. 2. Bermalam di gedung perkuliahan, ruangan kantor, ruangan lain tanpa izin pimpinan atau Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan. 3. Merusak dan/atau melanggar rambu-rambu lalu lintas. 4. Memasang iklan, spanduk, baliho dan/atau semacamnya tanpa izin pimpinan dan/atau Pimpinan Unit terkait. 5. Melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya terhadap atribut Universitas baik di dalam maupun di luar Kampus. 6. Mencabut, atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan rusaknya tanam-tanaman, pohon-pohonan dan semacamnya yang sengaja diadakan dan dipelihara untuk keindahan dan kenyamanan kampus. 7. Merusak, menghilangkan, merobek, menggelapkan, dan/atau mengambil seluruhnya atau sebagian barang inventaris universitas, fakultas, Program Pascasarjana, atau unit kerja lain, atau milik orang. 8. Melakukan perjudian, perjokian, penyuapan, pemalakan, pemalsuan dokumen akademik, pemalsuan karya ilmiah, plagiat atau memberikan laporan palsu. 9. Melakukan tindakan asusila, pornoaksi, minum minuman keras dan/atau mabuk-mabukan.
48
Profil Universitas Hasanuddin
10. Membawa, menyimpan, mengedarkan, menggunakan narkoba dan/atau psikotropika serta obat-obatan terlarang lainnya. 11. Membawa, menyimpan, menggunakan senjata api, senjata tajam dan/atau bahan peledak tanpa izin yang berwenang. 12. Menghasut perkelahian, tawuran, berkelahi, membuat keonaran, penganiayaan, penikaman dan/atau pembunuhan. BAB V KLASIFIKASI PELANGGARAN Pasal 7 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2), (3), dan (4) tersebut di atas adalah pelanggaran ringan. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (5), (6), (7), dan (8) tersebut di atas adalah pelanggaran sedang. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (9), (10), (11) dan (12) tersebut di atas adalah pelanggaran berat. Pasal 8 (1) Mahasiswa yang menjadi korban akibat pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (9), (10), (11), dan (12) di atas, dapat melaporkan kepada pihak berwajib. (2) Mahasiswa yang dilaporkan kepada pihak berwajib sebagaimana diatur pada ayat (1) di atas tetap diproses pelanggarannya oleh Komdis, dan jika mahasiswa dimaksud ayat (1) ditahan oleh pihak berwajib, maka pemeriksaan Komdis ditangguhkan sambil menunggu putusan pengadilan. (3) Mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berkaitan dengan pelanggaran tersebut ayat (1) di atas, maka putusan pengadilan tersebut menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi tanpa memerlukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Komdis. BAB VI JENIS–JENIS SANKSI Pasal 9 Pelanggaran terhadap Ketetuan Ketertiban Kampus, dapat dijatuhi sanksi berupa: (1) Sanksi ringan Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (3), dan (4) jo. Pasal 7 ayat (1) di atas, dapat dijatuhi sanksi ringan berupa: a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. (2) Sanksi sedang Pelanggaran sedang yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5), (6), (7), dan (8) jo. Pasal 7 ayat (2) di atas, dapat dijatuhi sanksi sedang berupa: a. Penundaan seminar, ujian proposal, skripsi, tesis atau disertasi selama jangka waktu tertentu; b. Penggantian kerugian atau penggantian benda/barang semacamnya; c. Pemecatan dari jabatan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas; d. Pemberhentian sementara (skorsing) paling lama dua semester. (3) Sanksi berat Pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (9), (10), (11), dan (12) jo. Pasal 7 ayat (3) di atas, dapat dijatuhi sanksi berat berupa:
49
Profil Universitas Hasanuddin a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; b. Pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan).
BAB VII TATA CARA PENYELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 10 (1) Penyelidikan dan pemeriksaan oleh Komdis terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dan ketertiban kampus, didasarkan atas prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, keadilan, kesamaan, dan tanggung jawab, dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. (2) Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh Komdis Fakultas atau Komdis Program Pascasarjana adalah sebagai berikut: a. Pimpinan fakultas, pimpinan Program Pascasarjana menerima pengaduan, atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran ketertiban kampus. b. Pimpinan fakultas, pimpinan Program Pascasarjana menelaah dan mempertimbangkan laporan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak. c. Berdasarkan disposisi Dekan atau Direktur, Komdis melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan memanggil pelapor, terlapor dan saksi-saksi. d. Pemeriksaan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komdis dan/atau Ketua Tim Pemeriksa, dengan memeriksa terlebih dahulu pelapor, kemudian saksi-saksi serta bukti-bukti pelanggaran lainnya, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan kepada tersangka/terlapor. e. Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang sekurang-kurangnya memuat: i. Identitas terlapor, dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti lain; ii. Jenis pelanggaran yang dilakukan; iii. Pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar; iv. Kesimpulan pemeriksa; v. Identitas pemeriksa; f. Hasil pemeriksaan dibahas dalam rapat pleno Komdis, untuk menentukan jenis sanksi yang tepat dijatuhkan kepada terlapor. g. Komdis mengusulkan kepada Dekan, atau Direktur tentang sanksi yang direkomendasikan dijatuhkan kepada tersangka, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan Hasil Rapat Pleno Komdis. h. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Komdis Fakultas adalah sanksi ringan atau sanksi sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), dan (2) di atas, maka keputusan penjatuhan sanksinya diterbitkan oleh Dekan atau Direktur, dan tembusan-nya disampaikan minimal kepada Rektor, Pembantu Rektor III dan Komdis Unhas. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Komdis adalah sanksi berat sebagaimana diatur dalam i. Pasal 9 ayat (3) di atas, maka Dekan atau Direktur melanjutkan usul penjatuhan sanksi tersebut kepada Rektor untuk diterbitkan keputusannya. Rektor menjatuhkan sanksi sesuai dengan usul Dekan atau Direktur, tembusan keputusannya j. disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, Dekan dan/atau Direktur, serta Komdis Unhas. (3) Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh Komdis Unhas a. Rektor setelah menerima laporan pelanggaran disiplin dan ketertiban kampus, dapat merekomendasikan kepada Komdis untuk ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan; b. Komdis Unhas dapat bekerja sama dengan Komdis Fakultas dalam melakukan penyelidikan, pemeriksaan atas adanya laporan dugaan pelanggaran disiplin dan ketertiban kampus.
50
Profil Universitas Hasanuddin
c. d.
e.
Komdis Unhas dalam melakukan penyelidikan, pengumpulan fakta atau pemeriksaan kepada tersangka, mutatis mutandis dengan ketentuan yang berlaku bagi tata cara dan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Komdis Fakultas. Jika rekomendasi sanksi adalah sanksi ringan atau sedang, rekomendasi tersebut dikirimkan kepada Dekan atau Direktur yang terkait dengan mahasiswa yang bersangkutan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan untuk diterbitkan keputusannya, dan tembusannya minimal disampaikan kepada Rektor, Pembantu Rektor III, dan Komdis Unhas. Jika rekomendasi sanksi adalah sanksi berat, rekomendasi tersebut dikirimkan kepada Rektor dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan putusan Rektor atas rekomendasi tersebut ditembuskan minimal kepada Pembantu Rektor III, Dekan atau Direktur yang terkait serta Komdis Unhas. BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING ADMINISTRATIF Pasal 11
(1) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 9 di atas, berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dekan atau Direktur, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Keputusan Sanksi bagi yang bersangkutan. (2) Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, Dekan atau Direktur, menjatuhkan putusannya yang bersifat final atas keberatan tersebut. (3) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi berat sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) di atas, berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Rektor, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Keputusan Sanksi tersebut. (4) Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, Rektor menjatuhkan putusannya yang bersifat final atas keberatan tersebut. BAB IX PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI Pasal 12 (1) Penjatuhan sanksi bagi mahasiswa merupakan kewenangan Rektor. (2) Rektor melimpahkan wewenangnya kepada Dekan dan Direktur untuk menjatuhkan sanksi ringan atau sanksi sedang bagi mahasiswa dalam lingkungannya. Pasal 13 Rektor, Dekan, Direktur, berdasarkan pertimbangan yang layak, dapat mengubah jenis sanksi yang direkomendasikan oleh Komdis yang memeriksa suatu pelanggaran disiplin dan ketertiban kampus. Pasal 14 Rektor, Dekan atau Direktur sesuai wewenangnya, menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa atas dasar prinsip kebenaran dan keadilan, demi tegaknya disiplin dalam kampus.
51
Profil Universitas Hasanuddin BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 (1) Ketentuan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. (2) Agar ketentuan ini berlaku efektif, diketahui dan ditaati oleh warga kampus, Rektor dapat membentuk Tim Sosialisasi untuk jangka waktu tertentu. (3) Dengan berlakunya ketentuan ini maka Keputusan Rektor: a. Nomor 1508/PT.04.H/C/1994 tentang Ketentuan Pokok Ketertiban Kampus Universitas Hasanuddin, tanggal 1 Agustus 1994; b. Nomor 6928/J04/UM.03/1997 tentang Penambahan dan Penyempurnaan Pasal 5 dan Pasal 6 Ketentuan Pokok Ketertiban Kampus Universitas Hasanuddin, tanggal 1 Agustus 1997; c. Nomor 5604/J04/KP.36/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pokok Ketertiban Kampus Universitas Hasanuddin, tanggal 26 Juli 1999; dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Makassar : 31 Juli 2010
Rektor,
Idrus A. Paturusi NIP. 130 682 291 Tembusan: 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta; 2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta; 3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta; 4. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta; 5. Sekretaris Senat Unhas; 6. Pembantu Rektor Unhas; 7. Dekan Fakultas Unhas; 8. Ketua Lembaga Unhas; 9. Direktur Program Pascasarjana Unhas; 10. Kepala Biro Adm. Unhas; 11. Kabag Hukum dan Tata Laksana Unhas; 12. Pertinggal.
52
