Pranata Pembangunan Pertemuan 11 Ketertiban dalam membangun
Tujuan Instruksional Khusus • Mahasiswa dapat mengkritisi issue‐issue yang terkait dengan K3 dalam proyek konstruksi berdasarkan peraturan yang terkait • Kesadaran untuk berlaku tertib dalam membangun • Penegakan disiplin terhadap tata tertib • Elaborasi peraturan • Diskusi
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Bagian dari sebuah sistem manajemen organisasi perusahaan yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3 dan mengelola resiko K3 organisasi perusahaan tersebut” -OHSAS18001:2007
Acuan Sistem Manajemen K3 1. OHSAS 18001 :2001 2. ILO-OSH :2001 3. PERMENAKER NO 5 :1996
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER. 05/MEN/1996
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sistem Menejemen K3 → Keselamatan dan Kesehatan Kerja Minimal karyawan 100 orang ● struktur organisasi ● perencanaan ● tanggung jawab ● pelaksanaan ● penerapan ● pencapaian ● pengkajian ● pemeliharaaan kebijakan keselamatan ● kesehatan kerja Hal diatas bertujuan untuk menciptakan manajemen sistem meminimalisir risiko yang terjadi, serta menciptakan tempat kerja yang aman dengan waktu yang efisien dan produktif.
Unsur‐unsur K3
Tempat Kerja → Baik ruangan tertutup/terbuka Audit → pemeriksaan & menentukan kegiatan Perusahaan → memperkerjakan pekerja (milik swasta/negara) Direktur → Pejabat (UU no.1 tahun 1970) Pengawas → Pegawai teknik berkeahlian khusus Pengusaha Orang/Badan Hukum ‐ usahanya miliknya sendiri Orang/Badan Hukum ‐ usaha milik orang lain Orang/Badan Hukum, mewakili orang/badan hukum 2 poin diatas jika berkedudukan di luar. Pengurus → memimpin pekerjaan Tenaga Kerja Laporan Audit → berisi fakta‐fakta kinerja lapangan Sertifikat → Bukti pengakuan Menteri
Ketentuan Wajib Perusahaan Sesuai bab 3 pasal 4 ● Kejelasan kebijakan K3 (komitmen) ● Merencanakan tujuan & sasaran K3 ● Menerapkan kebijakan K3 secara efektif ● Mengukur, memantau, mengevaluasi K3 ● Peninjauan teratur mengenai kesinambungannya di lapangan
Elaborasi Peraturan UU No.13 tahun 2003 Pasal 86 (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas a. keselamatan dan kesehatan kerja b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sama yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai‐nilai agama (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja (3) Perlindungan sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan perundang‐undangan yang berlaku
Penegakan Disiplin dan Tata Tertib 1. Komitmen & Kebijakan 1. Perencanaan 1. Penerapan 1. Pengukuran & Evaluasi 1. Tinjauan ulang & peningkatan oleh pihak manajemen
Pasal 87 (1) Setiap perusahaan wajib menetapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
A.
A. gambaran peraturan menurut ILO‐OSH :2001 B. gambaran peraturan menurut OHSAS 18001:2007
B.
Pengertian Kesehatan Kerja Sesuai dengan UU Kesehatan Tahun 1992 pasal 23 : Dengan adanya kesetaraan antara kapasitas perkerjaan, beban perkerjaan dan lingkup kerja agar setiap pekerja dapat berkerja dengan sehat tanpa membahayakan dirinya maupun orang lain disekitarnya sehingga diperoleh hasil maksimal.
Kapasitas Kerja, Beban Kerja dan Lingkungan Kerja A.
Kapastas kerja yaitu dengan status kesehatan pekerja serta gizi perkerja diperlukan agar pekerjaan mampu dikerjakan dengan baik serta hasil maksimal.
B.
Beban kerja yaitu beban kerja fisik maupun mental, sehingga nantinya pekerja harus tetap sehat meski perkerjaan yang dilakukan berat.
C.
Lingkungan kerja yaitu berupa panas,bising,debu,zat kimia,dll merupakan beban tambahan dalam berkerja sehingga menimbulkan gangguan dan penyakit terhadap perkerja. (faktor status kesehatan pekerja)
Lingkungan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja Cara mengantisipasi kemungkinan bahaya yang ditimbulkan: 1. Pengenalan lingkungan kerja dengan cara melihat dan mengenal tempat kerja ( walk through inspection). 2. Evaluasi lingkungan kerja diperlukannya prioritas dalam efek yang ditimbulkan dengan pengenalan karakteristik dan potensi bahaya 3. pengendalian lingkungan kerja a. pengendalian lingkungan meminimalisir bahaya terhadap sumber kimia pada tapak pekerja b. pengendalian perorangan dengan pembatasan waktu berkerja sehingga mampu menurunkan resiko terhadap bahaya yang ditimbulkan, setra kebersihan terhadap pekerja sehingga partikel zat kimia tidak mempengaruhi kesehatan.
Referensi • Permen Nakertrans No. PER. 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
