2006 TENTANG INTERKONEKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR :

08/Per/M.KOMINF/02/2006 TENTANG

INTERKONEKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang

:

a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi telah diatur ketentuan tentang interkoneksi penyelenggaraan telekomunikasi; b. bahwa untuk menjamin kepastian dan transparansi penyediaan dan pelayanan interkoneksi antar penyelenggara telekomunikasi, perlu ditetapkan ketentuan tentang interkoneksi antar penyelenggara telekomunikasi dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3881); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3980); 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Fundamental Technical Plan Nasional 2000 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 28 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2005; 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.29 Tahun 2004; 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.30 Tahun 2004;

1

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.23 Tahun 2002 tentang Internet Teleponi untuk Keperluan Publik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2005; 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia; 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P./M./KOMINFO/04/05 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika; 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 33 Tahun 2004 tentang Pengawasan Kompetisi yang Sehat dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Jasa Teleponi Dasar; 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3/P./M. Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI INFORMATIKA TENTANG INTERKONEKSI

DAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda; 2. Biaya interkoneksi adalah biaya yang dibebankan sebagai akibat adanya saling keterhubungan antar jaringan telekomunikasi yang berbeda, dan atau ketersambungan jaringan telekomunikasi dengan perangkat milik penyelenggara jasa telekomunikasi; 3. Dokumen Penawaran Interkoneksi yang selanjutnya disebut DPI adalah dokumen yang memuat aspek teknis, aspek operasional dan aspek ekonomis dari penyediaan layanan interkoneksi yang ditawarkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi kepada penyelenggara jaringan dan atau penyelenggara jasa lainnya;

2

4. Pencari akses adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang mengajukan permohonan layanan interkoneksi dan akses terhadap fasilitas penting untuk interkoneksi kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya; 5. Penyedia akses adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menyediakan layanan interkoneksi dan akses terhadap fasilitas penting untuk interkoneksi bagi penyelenggara jaringan atau penyelenggara jasa telekomunikasi lainnya; 6. Penyelenggara asal adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi dari mana trafik berasal atau yang membangkitkan trafik interkoneksi kepada penyelenggara telekomunikasi berikutnya dalam suatu panggilan interkoneksi; 7. Penyelenggara tujuan adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang mengakhiri suatu panggilan interkoneksi; 8. Titik interkoneksi (Point of Interconnection) adalah titik atau lokasi dimana terjadi interkoneksi secara fisik, dan merupakan batas bagian yang menjadi milik penyelenggara jaringan yang satu dari bagian yang menjadi milik penyelenggara jaringan dan atau penyelenggara jasa yang lain, yang merupakan titik batas wewenang dan tanggung jawab mengenai penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan; 9. Titik pembebanan (Point of Charge) adalah titik referensi yang merupakan lokasi geografis untuk menetapkan besaran biaya interkoneksi dan tanggung jawab terhadap panggilan interkoneksi; 10. Originasi adalah pembangkitan penyelenggara asal;

panggilan

interkoneksi

dari

jaringan

11. Transit adalah penyaluran panggilan interkoneksi dari penyelenggara asal kepada penyelenggara tujuan melalui penyelenggara jaringan lainnya; 12. Terminasi adalah pengakhiran penyelenggara tujuan;

panggilan

interkoneksi

di

jaringan

13. Formula perhitungan adalah formula yang ditetapkan dan digunakan dalam menghitung besaran biaya interkoneksi; 14. Metode alokasi biaya dan laporan finansial kepada regulator untuk keperluan interkoneksi adalah tata cara dalam pencatatan segala aktivitas akuntansi dari suatu penyediaan layanan telekomunikasi; 15. Laporan finansial kepada regulator (Regulatory Financial Report) adalah bentuk pelaporan keuangan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dalam rangka menghitung besaran biaya interkoneksi dari layanan interkoneksi yang disediakan oleh penyelenggara tersebut; 16. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan interkoneksi oleh BRTI bertindak sebagai mediator atau penengah; 17. Arbitrase perselisihan interkoneksi adalah interkoneksi yang dilaksanakan oleh BRTI;

3

penyelesaian

yang

perselisihan

18. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; 19. Jam kerja adalah pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB; 20. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi; 21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi; 22. BRTI adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

BAB II INTERKONEKSI ANTAR PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI Bagian Pertama Penyelenggaraan Interkoneksi Pasal 2 (1)

Interkoneksi wajib dilaksanakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna agar dapat mengakses jasa telekomunikasi;

(2)

Interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi berdasarkan permintaan. Pasal 3

(1)

Dalam memberikan jaminan kepada pengguna agar dapat mengakses jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), penyelenggara jaringan telekomunikasi menyediakan ketersambungan dengan perangkat milik penyelenggara jasa telekomunikasi.

(2)

Ketersambungan perangkat milik penyelenggara jasa telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan tidak diskriminatif.

Bagian kedua Jenis Layanan Interkoneksi Pasal 4 Layanan dari interkoneksi dan ketersambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat terdiri dari: a. b. c.

Layanan originasi; Layanan transit; Layanan terminasi.

4

Pasal 5 (1)

Layanan originasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a. merupakan pembangkitan panggilan yang berasal dari satu penyelenggara kepada penyelenggara lain;

(2)

Pembangkitan panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari: a. Penyelenggara jaringan tetap lokal; b. Penyelenggara jaringan bergerak selular; atau c. Penyelenggara jaringan bergerak satelit.

(3)

Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan layanan originasi : a. b. c. d. e.

lokal; jarak jauh; internasional; bergerak selular; atau bergerak satelit.

(4)

Layanan originasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. merupakan pembangkitan panggilan oleh penyelenggara jaringan asal dimana titik interkoneksi berada pada area pembebanan yang sama dengan area pembebanan penyelenggara tujuan;

(5)

Layanan originasi jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. merupakan pembangkitan panggilan oleh penyelenggara jaringan asal dimana titik interkoneksi berada pada area pembebanan yang berbeda dengan area pembebanan penyelenggara tujuan;

(6)

Layanan originasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c. merupakan pembangkitan panggilan oleh penyelenggara jaringan asal dengan menggunakan kode akses milik penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan internasional;

(7)

Layanan originasi bergerak selular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d. merupakan pembangkitan panggilan yang berasal dari penyelenggara jaringan bergerak selular kepada penyelenggara tujuan;

(8)

Layanan originasi bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e. merupakan pembangkitan panggilan yang berasal dari penyelenggara jaringan bergerak satelit kepada penyelenggara tujuan. Pasal 6

(1)

Layanan transit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b. merupakan penyediaan jaringan atau elemen jaringan untuk keperluan penyaluran panggilan interkoneksi dari penyelenggara asal kepada penyelenggara tujuan panggilan interkoneksi;

(2)

Layanan transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari: a. lokal; atau b. jarak jauh.

5

(3)

Layanan transit lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. merupakan layanan transit dengan menggunakan 1 (satu) sentral atau trunk;

(4)

Layanan transit jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. merupakan layanan transit dengan menggunakan 1 (satu) atau lebih sentral atau trunk dengan jaringan transmisi milik penyelenggara jaringan tetap jarak jauh. Pasal 7

(1)

Layanan terminasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c. merupakan pengakhiran panggilan interkoneksi dari penyelenggara asal kepada penyelenggara tujuan.

(2)

Pengakhiran panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyelenggara jaringan: a. tetap lokal; b. bergerak selular; atau c. bergerak satelit.

(3)

Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan layanan terminasi: a. b. c. d. e.

lokal; jarak jauh; internasional; bergerak selular; atau bergerak satelit.

(4)

Layanan terminasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. merupakan pengakhiran panggilan interkoneksi oleh penyelenggara tujuan dimana titik interkoneksi berada dalam area pembebanan yang sama dengan area pembebanan penyelenggara asal;

(5)

Layanan terminasi jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. merupakan pengakhiran panggilan interkoneksi dimana titik interkoneksi berada pada area pembebanan yang berbeda dengan area pembebanan penyelenggara tujuan;

(6)

Layanan terminasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c. merupakan pengakhiran panggilan jasa teleponi dasar sambungan internasional;

(7)

Layanan terminasi bergerak selular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d. merupakan pengakhiran panggilan interkoneksi oleh penyelenggara jaringan bergerak selular;

(8)

Layanan terminasi bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e. merupakan pengakhiran panggilan interkoneksi oleh penyelenggara jaringan satelit.

6

Pasal 8 (1)

Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib mencantumkan setiap jenis layanan interkoneksi yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam Dokumen Penawaran Interkoneksi;

(2)

Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi menyediakan layanan interkoneksi yang tidak termasuk dalam interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka interkoneksi beserta layanannya harus dicantumkan dalam Dokumen Penawaran Interkoneksi;

(3)

Pencantuman jenis layanan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus menyertakan skenario panggilan dan letak titik interkoneksi;

(4)

Tata cara perumusan Dokumen Penawaran Interkoneksi dilakukan berdasarkan Petunjuk Penyusunan Dokumen Penawaran Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Jenis Biaya Interkoneksi dan Perhitungannya Pasal 9 (1)

Biaya Interkoneksi merupakan biaya yang timbul akibat penyediaan layanan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

(2)

Jenis biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari: a. Biaya originasi; b. Biaya transit; atau c. Biaya terminasi.

Pasal 10 Biaya originasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a. terdiri dari: a. b. c. d. e.

lokal; jarak jauh; internasional; bergerak selular; atau bergerak satelit. Pasal 11

Biaya transit sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri dari: a. b.

Biaya transit lokal; atau Biaya transit jarak jauh.

7

Pasal 12 Biaya terminasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri dari: a. b. c. d. e.

lokal; jarak jauh; Internasional; bergerak selular; atau bergerak satelit. Pasal 13

(1)

Perhitungan biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara transparan dan berdasarkan formula perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri ini;

(2)

Perhitungan biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada: a. ketentuan metode pengalokasian biaya dan laporan finansial kepada regulator sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Menteri ini; b. buku panduan dan perangkat lunak formula perhitungan biaya interkoneksi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. Pasal 14

(1)

Besaran biaya interkoneksi hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan biaya interkoneksi yang harus dicantumkan dalam DPI penyelenggara telekomunikasi;

(2)

Besaran biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan nilai ekonomis;

(3)

Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disesuaikan dengan kapasitas permintaan dan jumlah trafik yang dikomitmenkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang meminta layanan interkoneksi;

(4)

Tata cara penetapan nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicantumkan dalam DPI.

Bagian Keempat Pembebanan dan Penagihan Biaya Interkoneksi Pasal 15 (1)

Biaya interkoneksi dibebankan oleh penyelenggara tujuan panggilan kepada penyelenggara asal panggilan yang mempunyai tanggung jawab atas panggilan interkoneksi.

(2)

Dalam hal tanggung jawab panggilan interkoneksi dimiliki oleh penyelenggara tujuan atau penyelenggara jasa telekomunikasi, biaya interkoneksi dibebankan oleh penyelenggara asal kepada penyelenggara tujuan;

8

(3)

Tanggung jawab atas panggilan interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tanggung jawab atas kualitas layanan, proses billing tarif pungut, penagihan kepada pengguna, dan piutang tak tertagih;

(4)

Tanggung jawab selain kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh penyelenggara yang menyalurkan trafik interkoneksi;

(5)

Dalam hal tanggung jawab dilaksanakan oleh penyelenggara jaringan yang menyalurkan trafik interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara yang menyalurkan trafik interkoneksi dapat mengenakan biaya atas pelaksanaan tanggung jawab tersebut yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama;

(6)

Besaran biaya pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara transparan dan tidak diskriminatif. Pasal 16

Penagihan biaya interkoneksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antar penyelenggara. Pasal 17 Pembebanan dan penagihan biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus dicantumkan dalam DPI.

Bagian Kelima Pelaporan Perhitungan Biaya Interkoneksi Pasal 18 (1)

Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan perhitungan besaran biaya interkoneksinya kepada BRTI;

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

laporan

a. Laporan finansial kepada regulator sebagaimana dimaksudpada Pasal 13 ayat (2); b. Dokumentasi perhitungan dan perangkat lunak perhitungan berupa spreadsheet; atau c. Alokasi biaya sebagaimana diatur dalam Metode Pengalokasian Biaya dan Pelaporan Finansial kepada Regulator sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2). (3)

Laporan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BRTI dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sebelum diimplementasikan.

9

BAB III DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI Pasal 19 (1)

Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan dan mempublikasikan DPI selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak tanggal ditetapkan Peraturan Menteri ini sesuai pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Peraturan Menteri ini;

(2)

DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi oleh BRTI setiap tahun. Pasal 20

(1)

DPI milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (operating revenue) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya, wajib mendapatkan persetujuan BRTI;

(2)

BRTI harus melakukan evaluasi dan menetapkan penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (operating revenue) 25% atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun;

(3)

BRTI melakukan evaluasi terhadap DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21 Evaluasi DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilakukan sebelum dipublikasikan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Usulan DPI diserahkan kepada BRTI selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal ditetapkan Peraturan Menteri ini;

b.

Persetujuan atau penolakan BRTI diberikan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan DPI;

c.

BRTI dalam menyetujui atau menolak sebagaimana dimaksud dalam butir b. wajib memperhatikan masukan dari publik;

d.

Publikasi usulan DPI penyelenggara dilakukan selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan DPI penyelenggara dalam situs internet milik BRTI dan Direktorat Jenderal;

e.

Masukan sebagaimana dimaksud dalam butir c. harus diterima BRTI selambat-lambatnya 5 hari kerja terhitung sejak tanggal dipublikasikannya usulan DPI penyelenggara;

f.

Dalam hal masukan sebagaimana dimaksud dalam butir c. ditolak, BRTI harus menyampaikan alasan penolakannya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya masukan dari publik;

10

g.

Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak diberikan oleh BRTI dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir b. usulan DPI dianggap disetujui dan dapat dipublikasikan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi;

h.

Dalam hal usulan DPI ditolak oleh BRTI, usulan DPI wajib diperbaiki dan diserahkan kembali kepada BRTI selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya penolakan dari BRTI;

i.

Persetujuan atau penolakan oleh BRTI terhadap perbaikan usulan DPI diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usulan DPI hasil perbaikan;

j.

Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak diberikan oleh BRTI dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir h. usulan DPI dianggap disetujui dan dapat dipublikasikan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi;

k.

Dalam hal perbaikan sebagaimana dimaksud dalam butir h. ditolak oleh BRTI, maka BRTI menetapkan DPI dimaksud selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usulan DPI hasil perbaikan.

Pasal 22 (1)

Setiap perubahan DPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 harus mendapat persetujuan BRTI;

(2)

Persetujuan atau penolakan oleh BRTI terhadap usulan perubahan DPI diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usulan perubahan DPI;

(3)

Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak diberikan oleh BRTI dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPI dianggap disetujui dan penyelenggara dapat mempublikasikan perubahan DPI;

(4)

Dalam hal perubahan DPI ditolak oleh BRTI, penyelenggara wajib memperbaiki DPI dimaksud dan menyerahkan kembali kepada BRTI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya penolakan dari BRTI;

(5)

Persetujuan atau penolakan oleh BRTI terhadap DPI hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya DPI;

(6)

Dalam hal perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak oleh BRTI, maka BRTI menetapkan perubahan DPI penyelenggara dimaksud selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya DPI hasil perbaikan;

(7)

Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak diberikan oleh BRTI dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPI dianggap disetujui dan penyelenggara dapat mempublikasikan DPI;

(8)

Publikasi perubahan DPI dilakukan melalui penyelenggara, BRTI dan Direktorat Jenderal.

11

situs

internet

milik

Pasal 23 (1)

Publik dapat mengusulkan perubahan atas DPI penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 yang telah disahkan dan dipublikasikan oleh BRTI, beserta alasannya, khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat pengguna layanan telekomunikasi;

(2)

Usulan atas perubahan DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis;

(3)

Dalam hal usulan perubahan atas DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, BRTI akan mempertimbangkan masukan tersebut pada evaluasi DPI sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2);

(4)

Dalam hal usulan perubahan atas DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, BRTI menyampaikan alasan penolakannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal usulan diterima.

BAB IV PERMINTAAN DAN JAWABAN LAYANAN INTERKONEKSI Bagian Pertama Penyusunan Permintaan Layanan Interkoneksi Pasal 24 Permintaan layanan interkoneksi harus disusun oleh pencari akses dengan mengacu kepada DPI penyedia akses. Pasal 25 (1)

Pencari akses dapat meminta informasi tambahan kepada penyedia akses terkait dengan DPI penyedia akses;

(2)

Penyedia akses harus menyediakan informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan disampaikan oleh pencari akses.

Pasal 26 Permintaan layanan interkoneksi oleh pencari akses sekurang-kurangnya harus dilampirkan: a.

Nama penyelenggara dan nama pejabat yang berwenang;

b.

Izin penyelenggaraan telekomunikasi;

c.

Jenis layanan interkoneksi yang diminta;

d.

Penjelasan bahwa layanan interkoneksi yang diminta belum disediakan oleh penyedia akses;

12

e.

Penjelasan permintaan tambahan jenis dan kapasitas layanan interkoneksi apabila permintaan layanan interkoneksi yang diminta adalah penambahan jenis dan kapasitas layanan interkoneksi;

f.

Lokasi geografis dan tingkat fungsional dari titik interkoneksi yang dibutuhkan;

g.

Rencana kerangka waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi kondisi dalam jaringan telekomunikasi;

h.

Proyeksi ke depan (forecast) atas kebutuhan kapasitas interkoneksi.

Bagian Kedua Pemrosesan Permintaan Layanan Interkoneksi Pasal 27 (1)

Penyedia akses wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan pencari akses pertama yang menyampaikan permintaan layanan interkoneksi;

(2)

Sistem antrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan permintaan interkoneksi oleh penyelenggara lain yang hak pengelolaannya berada pada pihak yang sama dengan penyedia akses.

Pasal 28 (1)

Posisi antrian permintaan layanan interkoneksi dari pencari akses wajib disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan layanan interkoneksi;

(2)

Posisi antrian permintaan layanan interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan penyedia akses dengan mempertimbangkan kemampuan dari pencari akses dalam memenuhi kondisi dan persyaratan yang ditetapkan;

(3)

Dalam hal penyedia akses tidak menyampaikan posisi antrian permintaan layanan interkoneksi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencari akses dapat meminta mediasi untuk memperoleh status permintaan interkoneksinya;

(4)

Permintaan mediasi dilakukan dengan mengacu kepada Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi yang ditetapkan dalam Lampiran 5 Peraturan Menteri ini. Bagian Ketiga Penolakan Permintaan Layanan Interkoneksi Pasal 29

(1)

Penyedia akses dapat menolak permintaan layanan interkoneksi yang disampaikan oleh pencari akses.

(2)

Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bila:

13

a.

Pencari akses tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

b.

Jenis dan layanan interkoneksi yang diminta tidak terdapat dalam DPI penyedia akses;

c.

Melebihi kapasitas interkoneksi yang tersedia.

Pasal 30 (1)

(2)

Penolakan permintaan layanan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus disampaikan: a.

kepada pencari akses selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan layanan interkoneksi;

b.

secara tertulis disertai alasan penolakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Dalam hal pencari akses keberatan, pencari akses dapat meminta penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 5 Peraturan Menteri ini. Bagian Keempat Jawaban Permintaan Layanan Interkoneksi Pasal 31

(1)

Setiap penerimaan permintaan layanan interkoneksi yang memenuhi syarat wajib dijawab oleh penyedia akses;

(2)

Jawaban penyedia akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:

a.

nama dan jabatan yang berwenang dari pihak penyedia akses;

b.

kondisi teknis dan operasional meliputi antara lain: 1) jaringan pencari akses harus sesuai dengan persyaratan teknis penyedia akses; 2) berbagai opsi yang berkaitan dengan interkoneksi yang diminta; 3) indikasi tentang jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan interkoneksi; 4) daftar layanan interkoneksi dan kewajiban para pihak yang berinterkoneksi untuk melakukan pemesanan suatu kapasitas interkoneksi tertentu; 5) diagram yang merupakan ringkasan prosedur untuk membangun interkoneksi, meliputi waktu dari setiap aktivitas dan acuan kepada tabel yang berisikan daftar setiap aktivitas;

14

6) rincian dari seluruh titik interkoneksi yang tersedia meliputi jumlah, lokasi, dimensi dan spesifikasi lainnya. c.

Daftar dan biaya layanan utama interkoneksi dan penjelasan cara memisahkan trafik untuk setiap layanan interkoneksi pada titik interkoneksi;

d.

Biaya langsung meliputi biaya pengadaan link interkoneksi, perubahan sistem pada penyedia akses, dan penggunaan sarana dan prasarana penunjang;

e.

Informasi pelaksanaan proses administrasi dalam penyediaan layanan interkoneksi. Pasal 32

Penyedia akses wajib memberikan asistensi kepada pencari akses dalam memahami jawaban permintaan layanan interkoneksi. Pasal 33 (1)

Jawaban permintaan layanan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan layanan interkoneksi;

(2)

Dalam hal penyedia akses tidak menjawab permintaan layanan interkoneksi kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencari akses dapat meminta mediasi dan atau arbitrase dengan mengacu kepada Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima Tanggapan atas Jawaban Permintaan Layanan Interkoneksi Pasal 34 (1)

Pencari akses wajib memberikan tanggapan atas jawaban permintaan layanan interkoneksi yang disampaikan oleh penyedia akses sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya jawaban permintaan layanan interkoneksi;

(2)

Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penjelasan posisi pencari akses atas jawaban permintaan layanan interkoneksi yang disampaikan oleh penyedia akses;

(3)

Dalam hal pencari akses tidak memberikan tanggapan atas jawaban permintaan tidak disampaikan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permintaan layanan interkoneksi tersebut dianggap gugur.

15

BAB V NEGOSIASI PENYEDIAAN LAYANAN INTERKONEKSI Pasal 35 (1)

Berdasarkan jawaban permintaan layanan interkoneksi yang diberikan penyedia akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), pencari akses dapat mengajukan permohonan negosiasi kepada penyedia akses atas permintaan layanan interkoneksi atau akses terhadap fasilitas penting untuk interkoneksi.

(2)

Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan negosiasi oleh penyedia akses;

Pasal 36 (1)

Penyedia akses dan pencari akses yang sepakat untuk berinterkoneksi wajib mengesahkan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi antara kedua belah pihak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

(2)

Penyedia akses dan pencari akses yang telah mengesahkan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan negosiasi untuk menyepakati Perjanjian Pokok Akses terhadap Fasilitas Penting untuk Interkoneksi;

(3)

Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan berdasarkan Aturan Pokok Akses Terhadap Fasilitas Penting untuk Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan Menteri ini. Pasal 37

Dalam hal negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak dapat diselesaikan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja akibat adanya ketidaksepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan permintaan mediasi dan atau arbitrase dengan mengacu kepada Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 5 Peraturan Menteri ini.

BAB VI PENGALIHAN TRAFIK

Pasal 38 (1)

Setiap penyelenggara yang berinterkoneksi wajib menyediakan layanan akses secara langsung untuk keperluan penyaluran trafik interkoneksi;

(2)

Dalam hal layanan akses secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, pengalihan trafik dapat dilakukan melalui penyelenggara jaringan lain yang disepakati kedua belah pihak;

16

(3)

Setiap penyelenggara telekomunikasi yang berinterkoneksi dilarang melakukan pengalihan trafik dalam rangka memanfaatkan perbedaan biaya interkoneksi. BAB VII PELAPORAN Pasal 39

(1)

Pencari akses yang telah menandatangani perjanjian interkoneksi serta perjanjian pokok akses terhadap fasilitas penting dengan penyedia akses wajib menyampaikan laporan kepada BRTI;

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat: a. daftar layanan berinterkoneksi;

interkoneksi

dan

kewajiban

para

pihak

yang

b. besaran biaya interkoneksi yang disepakati; c.

penetapan nilai ekonomis dari besaran biaya interkoneksi yang disepakati;

d. rincian dari seluruh titik interkoneksi yang tersedia meliputi jumlah, lokasi, dimensi dan spesifikasi lainnya; dan e. masa berlaku kesepakatan interkoneksi; (3)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BRTI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 (1)

Perjanjian teknis interkoneksi antar penyelenggara telekomunikasi yang ada tetap dapat digunakan, sepanjang kedua belah pihak sepakat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;

(2)

Dalam hal salah satu pihak menginginkan perubahan dari perjanjian teknis interkoneksi yang ada berdasarkan Peraturan Menteri ini, perubahan tersebut dapat dilakukan setelah diterbitkannya pengesahan DPI oleh BRTI;

(3)

Pelaporan perhitungan biaya interkoneksi tahun 2007 selambat-lambatnya telah diserahkan akhir September 2006 dengan menggunakan data tahun 2005;

(4)

Dalam melakukan perhitungan biaya interkoneksi tahun 2007 sebagaimana dimaksud ayat (3), seluruh penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi harus sudah menerapkan prinsip pengalokasian biaya sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 2 Peraturan Menteri ini;

17

(5)

Pencatatan pengalokasian biaya dengan menggunakan daftar perkiraan sesuai dengan metode pengalokasian biaya Lampiran 2 Peraturan Menteri ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini maka : a.

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 46/PR.301/MPPT-98 tentang Tarif Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi antar Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;

b.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 46/PR.301/MPPT-98 tentang Tarif Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi antar Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;

c.

Surat Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KU.506/I/I/MPPT97 tentang Perubahan Bagi Hasil Pendapatan antara PT. Telkom dan PT. Ratelindo;

d.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2004 tentang Biaya Interkoneksi Penyelenggaraan Telekomunikasi.

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42 Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal

: :

JAKARTA 8 Pebruari 2006

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

SOFYAN A. DJALIL

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. KPPU; 4. YLKI; 5. Sekjen, Irjen, Para Dirjen, Staf Ahli Bidang Hukum dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika; 6. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Setjen Departemen Komunikasi dan Informatika.

18

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN IFORMATIKA NOMOR

:

TANGGAL :

/Per/M.KOMINF/02/2006 Pebruari 2006

METODE PERHITUNGAN BIAYA INTERKONEKSI

DAFTAR ISI 1.

PENDAHULUAN .................................................................................

1

2.

DAFTAR ISTILAH ...............................................................................

2

3.

SUMBER DATA...................................................................................

4

4.

JENIS LAYANAN INTERKONEKSI ....................................................

4

4.1.

Layanan Interkoneksi Penyelenggara Jaringan Tetap ..............

5

4.1.1.

Layanan Originasi.........................................................

5

4.1.2.

Layanan Transit............................................................

7

4.1.3.

Layanan Interkoneksi – Terminasi................................

11

Layanan Interkoneksi Penyelenggara Jaringan Bergerak.........

16

4.2.1 Layanan Originasi ..........................................................

16

4.2.2 Layanan Terminasi.........................................................

18

4.1.

4.2.

Layanan Interkoneksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit ........................................................................................

24

Halaman i dari iii

5.

4.3.1. Layanan Originasi .........................................................

24

4.3.2. Layanan Terminasi.........................................................

26

PROSES PERHITUNGAN BIAYA INTERKONEKSI...........................

28

5.1.

Membangun Model Konfigurasi Jaringan yang digunakan dalam perhitungan. ...................................................................

28

5.2.

Menghitung Weighted Average Cost of Capital (WACC). .........

29

5.3.

Melakukan inventarisasi semua jenis elemen jaringan yang digunakan dalam menyalurkan semua jenis trafik. ...................

30

5.4.

Memformulasikan Faktor Ruting (Routing Factors)...................

32

5.5.

Melakukan Prediksi Demand ....................................................

37

5.6.

Melakukan Prediksi Trafik .........................................................

37

5.7.

Menghitung jumlah elemen jaringan yang diperlukan dalam membangun model jaringan......................................................

5.8.

Melakukan perhitungan biaya investasi yang diperlukan untuk membangun model jaringan......................................................

5.9.

42

42

Melakukan perhitungan biaya operasi dan pemeliharaan pada setiap elemen jaringan ..............................................................

43

5.10. Melakukan perhitungan biaya pengembalian investasi (return on investment ) pada setiap elemen jaringan............................

44

5.11. Melakukan perhitungan biaya depresiasi dan amortisasi pada setiap elemen jaringan ..............................................................

45

5.12. Melakukan perhitungan biaya total elemen jaringan setiap tahun .........................................................................................

45

5.13. Melakukan perhitungan total biaya setiap Layanan setiap tahun .........................................................................................

45

5.14. Melakukan perhitungan biaya Mark-Up ....................................

46

Halaman ii dari iii

5.15. Melakukan perhitungan biaya setiap layanan interkoneksi .......

47

5.16. Melakukan Perhitungan Biaya Setiap Layanan Interkoneksi +

6.

Mark-up.....................................................................................

47

PENUTUP ............................................................................................

47

Halaman iii dari iii

1. PENDAHULUAN Dalam rangka mendorong tumbuhnya industri telekomunikasi di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan telekomunikasi dari yang sebelumnya bersifat monopoli menjadi mengarah kepada iklim kompetisi yang fair dengan membuka peluang bagi penyelenggara baru untuk menjadi pemain dalam penyelenggaraan bisnis telekomunikasi di Indonesia. Dengan adanya iklim kompetisi tersebut, ketersambungan antar pengguna tidak lagi hanya sebatas internal satu jaringan (in-bound) akan tetapi merupakan hubungan pengguna jaringan penyelenggara yang berbeda atau any-to-any. Untuk

mendukung

penyelenggaraan

interkoneksi

antar

penyelenggara

telekomunikasi, perlu adanya pengaturan interkoneksi baik dari sisi ekonomis dan teknis. Salah satu hal yang penting dalam pengaturan interkoneksi tersebut adalah penetapan biaya interkoneksi yang dapat dijadikan acuan bagi para penyelenggara dalam melakukan interkoneksi. Penetapan biaya interkoneksi ini tentunya harus mendorong terjadi peningkatan dalam penyediaan interkoneksi dan mendorong tumbuhnya industri. Untuk mendorong tumbuhnya penyelenggaraan telekomunikasi yang kompetitif, Pemerintah menetapkan metode perhitungan biaya interkoneksi menggunakan Long Run Incremental Cost (LRIC). Penetapan metode perhitungan ini dilakukan dalam rangka : a. Memacu penyelenggara telekomunikasi untuk lebih efisien b. Mendorong tumbuhnya industri telekomunikasi di Indonesia c. Penyelenggara telekomunikasi baru tidak dibebani biaya sebagai akibat inefisiensi dari penyelenggara telekomunikasi lainnya d. Setiap penyelenggara telekomunikasi mempunyai pilihan membangun atau menyewa jaringan dari penyelenggara lain dalam melakukan interkoneksi

Halaman 1 dari 47

Pertimbangan lainnya dalam menetapkan metode LRIC sebagai metode perhitungan biaya interkoneksi karena metode ini sudah digunakan secara internasional pada industri yang kompetitif. Metode LRIC yang digunakan dalam perhitungan interkoneksi adalah pendekatan

bottom-up.

mengembangkan

model

Pendekatan konfigurasi

bottom-up jaringan

dilakukan

yang

efisien

dengan dengan

mempertimbangkan kondisi jaringan yang eksisting.

2. DAFTAR ISTILAH Istilah

Arti

F

Penyelenggara Jaringan Tetap (Fixed)

M

Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular (Mobile)

S

Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit

ITKP

Penyelenggara Internet Teleponi untuk Keperluan Publik

F intern

Penyelenggara sambungan internasional

Local

Panggilan Lokal

LD

Panggilan Jarak Jauh

OLO

Penyelenggara Telekomunikasi Lainnya

F to F

Layanan terminasi dari penyelenggara jaringan tetap (Fixed) kepada penyelenggara jaringan tetap lainnya.

F to M

Panggilan interkoneksi dari penyelenggara jaringan tetap (Fixed) kepada penyelenggara jaringan bergerak selular (Mobile) untuk panggilan originasi, terminasi, maupun transit

M to F

Panggilan interkoneksi dari penyelenggara bergerak selular (Mobile) kepada penyelenggara jaringan tetap (Fixed) untuk panggilan originasi, terminasi, maupun transit

Halaman 2 dari 47

M to M

Panggilan interkoneksi dari penyelenggara jaringan bergerak selular (Mobile) kepada penyelenggara jaringan bergerak selular (Mobile) untuk panggilan originasi, terminasi, maupun transit

F to S

Panggilan Interkoneksi dari penyelenggara jaringan tetap (Fixed) kepada penyelenggara jaringan bergerak Satelit untuk panggilan originasi, baik originasi lokal maupun originasi jarak jauh

M to S

Panggilan dari penyelenggara jaringan bergerak selular Mobile kepada penyelenggara jaringan bergerak satelit untuk panggilan originasi, baik originasi lokal maupun originasi jarak jauh

S to F

Panggilan dari penyelenggara jaringan bergerak satelit kepada penyelenggara jaringan tetap untuk panggilan terminasi, baik terminasi lokal maupun terminasi jarak jauh

S to M

Panggilan dari penyelenggara jaringan bergerak satelit kepada penyelenggara jaringan bergerak selular untuk panggilan terminasi, baik terminasi lokal maupun terminasi jarak jauh

VoIP to F

Panggilan dari penyelenggara ITKP kepada penyelenggara jaringan tetap untuk panggilan terminasi, baik terminasi lokal maupun terminasi jarak jauh

VoIP Mobile F to VoIP

Mobile VoIP F to FIntern M to FIntern FIntern to F

to Panggilan dari penyelenggara ITKP kepada penyelenggara jaringan bergerak selular untuk panggilan terminasi, baik terminasi lokal maupun terminasi jarak jauh Panggilan dari penyelenggara jaringan tetap kepada penyelenggara ITKP untuk panggilan originasi, baik originasi lokal maupun originasi jarak jauh to Panggilan dari penyelenggara bergerak selular kepada penyelenggara ITKP untuk panggilan originasi, baik originasi lokal maupun originasi jarak jauh Panggilan dari penyelenggara jaringan tetap kepada penyelenggara Sambungan Internasional untuk panggilan originasi. Panggilan dari penyelenggara bergerak selular kepada penyelenggara Sambungan Internasional untuk panggilan originasi. Panggilan dari penyelenggara Sambungan Internasional kepada penyelenggara jaringan tetap untuk panggilan terminasi.

Halaman 3 dari 47

FIntern to M

Panggilan dari penyelenggara Sambungan Internasional kepada penyelenggara bergerak selular untuk panggilan terminasi.

PoI

Titik interkoneksi (Point of Interconnection) adalah titik atau lokasi dimana terjadi interkoneksi secara fisik, dan merupakan batas bagian yang menjadi milik penyelenggara jaringan yang satu dari bagian yang menjadi milik penyelenggara jaringan dan atau penyelenggara jasa yang lain, yang merupakan titik batas wewenang dan tanggung jawab mengenai penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan. Titik pembebanan (Point of Charge) adalah titik referensi yang merupakan lokasi geografis untuk menetapkan besaran biaya interkoneksi dan tanggung jawab terhadap panggilan interkoneksi.

PoC

3. SUMBER DATA Data yang dipakai dalam proses perhitungan biaya interkoneksi antar penyelenggara telekomunikasi adalah sebagai berikut: a. Laporan finansial kepada regulator (Regulatory Financial Report) yang disampaikan oleh penyelenggara telekomunikasi kepada regulator. b. Data pelanggan, semua jenis jasa layanan telekomunikasi yang terkait dengan pendudukan elemen jaringan, trafik semua jasa telekomunikasi baik internal maupun antar penyelenggara telekomunikasi, harga satuan dari setiap elemen jaringan, konfigurasi jaringan yang bersumber dari data operasional penyelenggara. c. Data indek harga, tingkat suku bunga, dan data ekonomi makro lainnya yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI) atau lembaga resmi lainnya.

4. JENIS LAYANAN INTERKONEKSI Jenis layanan interkoneksi yang akan dihitung dalam model ini dibagi dalam tiga kelompok, yaitu :

Halaman 4 dari 47

1. Layanan interkoneksi pada jaringan tetap terdiri dari: •

Layanan Originasi

•

Layanan Transit

•

Layanan Terminasi

2. Layanan interkoneksi pada jaringan bergerak seluler terdiri dari: •

Layanan Originasi

•

Layanan Terminasi

3. Layanan interkoneksi pada jaringan bergerak satelit terdiri dari: •

Layanan Originasi

•

Layanan Terminasi

Jenis layanan interkoneksi yang dihitung adalah seluruh layanan interkoneksi yang pengoperasiannya menduduki elemen-elemen jaringan.

4.1.

Layanan Interkoneksi Penyelenggara Jaringan Tetap

4.1.1. Layanan Originasi a.

Layanan Originasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan Tetap ke Penyelenggara Jasa Jenis layanan interkoneksi ini dapat terdiri dari :

Halaman 5 dari 47

2.1

Originasi Fixed Lokal ke Penyelenggara Jasa POC-1 A#

POC-2

F1

F M

SLJJ

S

2.1

Jenis Layanan

Biaya Interkoneksi

Originasi Lokal F1 to P Jasa

Orig. F Local A# - POI

Keterangan

Originasi Fixed Lokal ke Penyelenggara Jasa POC-1 A#

POC-2

POC-3

F1 F

SLJJ

M S

Jenis Panggilan

Tarif Interkoneksi

Originasi Lokal F1 to P Jasa

Orig. F Local A# - POI

b.

Keterangan

Layanan Originasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan Tetap ke Penyelenggara Jasa (Originating interconnected – Long Distance Fixed WL to OLO fixed). Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

2.1

Originasi Fixed Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa POC-1 A#

POC-2

F1

F2

SLJJ

M S

Jenis Layanan Originasi JJ F1 to P Jasa

Biaya Interkoneksi Orig. F JJ

A# - POI

Keterangan F sebagai P Jartap Lokal dan JJ

Halaman 6 dari 47

2.1

Originasi Fixed Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa POC-1 A#

POC-2

POC-2

F1

F2

SLJJ

M S

Tarif Interkoneksi

Jenis Panggilan Originasi JJ F1 to P Jasa

c.

Orig. F JJ

A# - POI

Keterangan F sebagai P Jartap Lokal dan JJ

Originasi Internasional dari Penyelenggara Jaringan Tetap ke Penyelenggara Jasa Internasional. Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

2.9

Originasi Internasional dari Fixed POC-1

POC-2

Pemilik Jasa : SLI

S Jenis Panggilan Orig.Intern. F to P Jasa

F

M

Biaya Interkoneksi Orig. F Intern.

Keterangan

A# - POI

4.1.2. Layanan Transit a. Layanan Transit Lokal (Transit 1-trunk switch: OLO to Fixed-WL to OLO). Jenis layanan interkoneksi ini dapat terdiri dari :

Halaman 7 dari 47

4.1

Transit Lokal POC-1

POC-2

A# M1 POI M2

B#

4.1

F

Jenis Panggilan

Biaya Interkoneksi

Keterangan

M to M Local via F

TrL + TermL M

Direct

TrL + TermL M TermL M

Cascade

TrL TermL M

: Transit Lokal : Terminasi Lokal Mobile

Transit Lokal POC-1

POC-2

A# F1 POI B#

F2

M2

Jenis Panggilan

Tarif Interkoneksi

Keterangan

F1 to M Local via F2

TrL TermL M

Direct

TrL + TermL M TermL M

Cascade

TrL TermL M

: Transit Lokal : Terminasi Lokal Mobile

b. Layanan Transit Jarak Jauh (Transit 2-trunk switch: OLO to FixedWL to OLO). Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 47

4.2

Transit Jarak Jauh POC-1

POC-2

POI

A# M1

F

M1

F

POI M2 B# Jenis Panggilan

Biaya Interkoneksi

Keterangan

M to M JJ via F

TrJJ TermL M

Direct

TrJJ + TermL M TermL M

4.2

Cascade

TrL TrJJ TermL M

: Transit Lokal : Transit Jarak Jauh : Terminasi Lokal Mobile


POC-2

POI F2

A# M

F2

F1

POI F3 B# Jenis Panggilan

Biaya Interkoneksi

Keterangan

M to F1/3 JJ via F2

TrJJ TermL F

Direct

TrJJ + TermL F TermL F

4.2

Cascade

TrL TrJJ TermL F

: Transit Lokal : Transit Jarak Jauh : Terminasi Lokal Fixed


POC-2

POI F2

A# F1

F2

F1

POI F3 B# Jenis Panggilan

Biaya Interkoneksi

Keterangan

F1 to F3 JJ via F2

TrJJ TermL F

Direct

TrJJ + TermL F TermL F

Cascade

TrL TrJJ TermL F

: Transit Lokal : Transit Jarak Jauh : Terminasi Lokal Fixed

Halaman 9 dari 47

4.2


POC-2

POI F2

A# F1

F2

M

POI B# Jenis Panggilan

Tarif Interkoneksi

Keterangan

F1 to M JJ via F2

TrJJ TermL M

Direct


Cascade

TrL TrJJ TermL M

: Transit Lokal : Transit Jarak Jauh : Terminasi Lokal Mobile

c. Layanan transit untuk panggilan internasional (Transit to IGW OLO to Fixed-WL to OLO) Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

4.3

Transit dari Gateway Internasional POC-1

POI POC-2

Luar Negeri

Finte F

F POI

POI

M

M

Jenis Panggilan

Biaya Interkoneksi

Keterangan

F Inter. to M via F

TrGI TermL M

Direct


Cascade

TrGI TermL M

: Transit dari Gateway Internasional : Terminasi Lokal Mobile

Halaman 10 dari 47

4.3

Transit dari Gateway Internasional POC-1

POI POC-2

Luar Negeri

Finte ## F1

F1 POI

POI

F2

F2

Jenis Panggilan

Biaya Interkoneksi

Keterangan

F Inter. to F2 via F1

TrGI TermL F

Direct

TrJJ + TermL M TermL F

Cascade

TrGI TermL F

: Transit dari Gateway Internasional : Terminasi Lokal Fixed

4.1.3. Layanan Interkoneksi – Terminasi a.

Interkoneksi Terminasi Lokal ke Penyelenggara Jaringan Tetap dari Penyelenggara jaringan tetap lainnya (Terminating interconnected OLO fixed to Local Fixed WL). Jenis layanan interkoneksi ini dapat terdiri dari :

3.1

Interkoneksi Terminasi - Lokal ke Lokal POC-1 B#

POC-2

F1 POI F2 Jenis Panggilan

Biaya Interkoneksi

F to FOLO Local

Term. Lokal JJ POI - B#

Halaman 11 dari 47

b.

Interkoneksi Terminasi Lokal ke Penyelenggara Jaringan Tetap dari Penyelenggara jaringan bergerak selular (Terminating interconnected - OLO mobile to Local Fixed WL). Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

3.2.

Interkoneksi Terminasi - Local (OLO mobile to Fixed-WL) POC-1 B#

POC-2

F POI M Jenis Panggilan

Biaya Interkoneksi

M to F Local


c.

Interkoneksi Terminasi Lokal ke Penyelenggara Jaringan Tetap dari Penyelenggara jaringan bergerak satelit (Terminating interconnected - OLO satellite to Local Fixed WL). Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

3.3

Interkoneksi Terminasi - Local (OLO satellite to Fixed-WL) POC-1 B# - Domestik

POC-2

F POI S Jenis Panggilan

Biaya Interkoneksi

S to F Lokal


d.

Interkoneksi Terminasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jaringan Tetap dari

Penyelenggara

jaringan

tetap

lainnya

(Terminating

interconnected - OLO Fixed to Long Distance Fixed WL). Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 47

3.5

Terminating Interconnect - Long Distance (OLO fixed to Fixed-WL) POC-1 B#

POC-2 F1

F1

terminasi near end

POI F2 Jenis Panggilan F to FOLO JJ

3.5

Tarif Interkoneksi Term. F JJ

POI - B#

Terminating Interconnect - Long Distance (Fixed-WL to OLO fixed) POC-1 B#

POC-2

F1

POC-3 F1

terminasi far end

POI F2

Jenis Panggilan F to FOLO JJ

e.

F2


POI - B#


Penyelenggara

jaringan

bergerak

selular

(Terminating

interconnected - OLO mobile to Long Distance Fixed WL). Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

3.6

Terminating Interconnect - Long Distance (OLO mobile to Fixed-WL ) POC-1 B#

POI POC-2 F

F

POI terminasi near end M Jenis Panggilan M to F JJ


POI - B#

Halaman 13 dari 47

3.6

Terminating Interconnect - Long Distance (OLO mobile to Fixed-WL ) POC-1 POC-2 B# F

POC-3 F POI M

M Tarif Interkoneksi

Jenis Panggilan M to F JJ

f.

Term. F JJ

terminasi near end

POI - B#


Penyelenggara

jaringan

bergerak

satelit

(Terminating

interconnected - OLO Satellite to Long Distance Fixed WL).. Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

s

Interkoneksi Terminasi - Jarak Jauh (OLO satellite to Fixed-WL) POC-1 B# - Domestik

POC-2 F

F

POI S Tarif Interkoneksi

Jenis Panggilan S to F JJ

g.

Term. F JJ

Layanan

POI - B#

Terminasi

Lokal

dari

Penyelenggara

Jasa

ke

Penyelenggara Jaringan Tetap. Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 47

2.1

Terminasi Fixed Lokal dari Penyelenggara Jasa POC-1 A# F1

POC-2

F2

M

SLJJ

S Jenis Panggilan Terminasi Lokal P Jasa to F

2.1

Tarif Interkoneksi Term. F Local B#

Keterangan

POI -

Terminasi Fixed Lokal dari Penyelenggara Jasa POC-1 A# F1

POC-2

F2

M

SLJJ

S Jenis Panggilan Terminasi Lokal P Jasa to F

h.

Tarif Keterangan Interkoneksi Term. F Local POI B#

Layanan Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa ke Penyelenggara Jaringan Tetap. Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

2.1

Terminasi Fixed Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa POC-1 A# F1

POC-2

POC-2

F2

M

SLJJ

S Jenis Panggilan Terminasi JJ P Jasa to F


Keterangan

POI - B#

Halaman 15 dari 47

2.1

Terminasi Fixed Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa POC-1 A# F1

POC-2

POC-2

F2

M

SLJJ

S Tarif Interkoneksi

Jenis Panggilan Terminasi JJ P Jasa to F

i.

Term. F JJ

Keterangan

POI - B#

Layanan Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa ke Penyelenggara Jaringan Tetap. Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

2.9

Terminasi Internasional ke Fixed POC-1 Pemilik Jasa :

POC-2

SLI

S

4.2.

F

M

Jenis Panggilan

Tarif Interkoneksi

Terminasi Intern. P Jasa to F

Intern. F Term.

Keterangan

Layanan Interkoneksi Penyelenggara Jaringan Bergerak

4.2.1. Layanan Originasi

a. Layanan Originasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan bergerak selular ke Penyelenggara Jasa. Jenis layanan interkoneksi ini dapat terdiri dari :

Halaman 16 dari 47

2.1

Originasi Mobile Lokal ke Penyelenggara Jasa POC-1 A#

POC-2

M1

F2 M

SLJJ

S Jenis Layanan Originasi Lokal M1 to P Jasa

2.1

Tarif Interkoneksi Orig. F Local

Keterangan

A# - POI

Originasi Mobile Lokal ke Penyelenggara Jasa POC-1 A#

POC-2

POC-3

M F

SLJJ

M S

Jenis Layanan Originasi Lokal M to P Jasa

Tarif Interkoneksi Orig. M Local

Keterangan

A# - POI

b. Layanan originasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan bergerak selular ke Penyelenggara Jasa Jenis layanan originasi ini adalah sebagai berikut : 2.1

Originasi Mobile Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa POC-1 A#

POC-2

M1

F

SLJJ

M S

Jenis Layanan Originasi JJ M1 to P Jasa

Tarif Interkoneksi Orig. M.JJ

Keterangan

A# - POI

Halaman 17 dari 47

2.1

Originasi Mobile Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa POC-1 A#

POC-2

POC-2

M

F2

SLJJ

M S

Tarif Interkoneksi

Jenis Layanan Originasi JJ M1 to P Jasa

Orig. M.JJ

Keterangan

A# - POI

c. Layanan originasi internasional dari Penyelenggara Jaringan bergerak selular ke Penyelenggara jasa. Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

2.9

Originasi Internasional dari Mobile POC-1 Pemilik Jasa : SLI

S

F

POC-2

M

Jenis Layanan

Tarif Interkoneksi

Originasi Intern. M to P Jasa

Intern. M orig.

Keterangan

4.2.2. Layanan Terminasi a.

Interkoneksi Terminasi Lokal ke Penyelenggara Jaringan bergerak dari Penyelenggara jaringan tetap (Terminating interconnected - OLO Fixed to Local mobile). Jenis layanan interkoneksi ini dapat terdiri dari :

Halaman 18 dari 47

3.1.1 Terminating Interconnect - Local (from Fixed) POC-1 B#

POC-2

M POI F Jenis Panggilan

Jenis Tarif Interkoneksi

F to M Local

Local Mobile term. POI B#

b.

Keterangan

Interkoneksi Terminasi Lokal ke Penyelenggara Jaringan bergerak dari Penyelenggara jaringan bergerak selular lainnya (Terminating interconnected - OLO mobile to Local mobile). Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

3.1.2 Terminating Interconnect - Local (from mobile) POC-1 B#

POC-2

M1 POI M2 Jenis Panggilan


M to M Local

Local Mobile term. POI - B#

c.

Keterangan

Interkoneksi Terminasi Lokal ke Penyelenggara Jaringan bergerak dari

Penyelenggara

jaringan

bergerak

satelit

(Terminating

interconnected - OLO satellite to Local mobile). Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 47

3.1.3 Terminating Interconnect - Local (from satellite) POC-1 B#

POC-2

M POI S Jenis Panggilan


S to M Local

Local Mobile term. POI B#

d.

Keterangan

Interkoneksi Terminasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jaringan bergerak

dari

Penyelenggara

jaringan

tetap

(Terminating

interconnected - OLO fixed to Long distance mobile). Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

3.2.1 Terminasi Mobile Jarak Jauh dari Fixed POC-1 B#

POI POC-2 M

M

terminasi far end

POI F Jenis Panggilan


F to M JJ

Term Mobile JJ POI - B#

Keterangan

3.2.1 Terminasi Mobile Jarak Jauh dari Fixed POC-1 B#

POC-2

M

POC-3

M terminasi far end

terminasi near end

POI F

Jenis Panggilan


F to M JJ


F

Keterangan

Halaman 20 dari 47

e.

Interkoneksi Terminasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jaringan bergerak

dari Penyelenggara jaringan bergerak selular lainnya

(Terminating interconnected - OLO mobile to Long distance mobile). Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

3.2.2 Terminasi Mobile Jarak Jauh dari Mobile lainnya POC-1 B#

POI POC-2 M1

M1

POI

terminasi far end

M2 Jenis Panggilan


M to M JJ


Keterangan

3.2.2 Terminasi Mobile Jarak Jauh dari Mobile lainnya POC-1 B#

POC-2

M1

POC-3

M terminasi near end

POI M2

Jenis Panggilan


M to M JJ


f.

M2

Keterangan

Interkoneksi Terminasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jaringan bergerak dari Penyelenggara jaringan bergerak satelit (Terminating interconnected - OLO satellite to Long distance mobile). Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 47

3.2.3 Terminasi Mobile Jarak Jauh dari Satelit POC-1 B#

POC-2 M

M

POI S Jenis Panggilan


S to M JJ


g.

Keterangan

Interkoneksi Terminasi SMS ke Penyelenggara Jaringan bergerak dari Penyelenggara jaringan bergerak selular lainnya (Terminating interconnected – OLO mobile to SMS mobile).

h.

Layanan

Terminasi

Lokal

dari

Penyelenggara

Jasa

ke

Penyelenggara Jaringan Mobile. Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

2.1

Terminasi Mobile Lokal dari Penyelenggara Jasa POC-1 A# F1

POC-2

M

Jenis Panggilan Terminasi Lokal P Jasa to M

2.1

M

SLJJ

S Tarif Interkoneksi Term. M Local

Keterangan

POI - B#

Terminasi Mobile Lokal dari Penyelenggara Jasa POC-1 A#

POC-2

F1 M

SLJJ

S Jenis Panggilan Terminasi Lokal P Jasa to M

Tarif Interkoneksi Term. M Local

M

Keterangan

POI - B#

Halaman 22 dari 47

i.

Layanan Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa ke Penyelenggara Jaringan Mobile. Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

2.1

Terminasi Mobile Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa POC-1 A#

POC-2

POC-2

F1 M

SLJJ

S Jenis Panggilan Terminasi JJ P Jasa to M

2.1

Tarif Interkoneksi Term. M JJl

M

Keterangan

POI - B#

Terminasi Mobile Jarak Jauh dari Penyelenggara Jasa POC-1 A#

POC-2

POC-2

F1 M

SLJJ

M

S Jenis Panggilan Terminasi JJ P Jasa to M

j.

Tarif Interkoneksi Term. M JJl

Keterangan

POI - B#

Layanan Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa ke Penyelenggara Jaringan Mobile. Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

Halaman 23 dari 47

2.9

Terminasi Internasional ke Mobile POC-1 Pemilik Jasa : SLI

S

4.3.

F

POC-2

M

Jenis Panggilan

Tarif Interkoneksi

Terminasi Intern. P Jasa to M

Intern. M Term.

Keterangan

Layanan Interkoneksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit

Jenis layanan interkoneksi pada jaringan bergerak satelit adalah layanan interkoneksi terminasi. Adapun jenis layanan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

4.3.1. Layanan Originasi

a.

Layanan Originasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan bergerak satelit ke Penyelenggara jaringan tetap Jenis layanan originasi ini dapat terdiri dari :

Halaman 24 dari 47

2.1

Originasi Lokal Satelit POC-1

POC-2

A# S

F2 M

SLJJ Tarif Interkoneksi

Jenis Layanan Originasi Lokal

2.1

Orig. S Local

Keterangan

A# - POI

Originasi Lokal Satelit POC-1

POC-2

POC-3

A# M F

SLJJ Tarif Interkoneksi Orig. S Local A# - POI

Jenis Panggilan Originasi Lokal

b.

M

Keterangan

Layanan Originasi internasional dari Penyelenggara Jaringan bergerak satelit ke Penyelenggara jaringan tetap sambungan Internasional Jenis layanan originasi ini adalah sebagai berikut :

2.9

Originasi Internasional dari Satelit POC-1 Pemilik Jasa : SLI

S

F

POC-2

M

Jenis Panggilan

Tarif Interkoneksi

Originasi Intern. S to P Jasa

Intern. S orig.

Keterangan

Halaman 25 dari 47

4.3.2. Layanan Terminasi

a.

Layanan Terminasi ke Penyelenggara Jaringan bergerak satelit dari Penyelenggara jaringan tetap (Terminating interconnected - OLO Fixed to satellite). Jenis layanan interkoneksi ini dapat terdiri dari :

3.1.1 Terminating Interconnect - Local (from Fixed) POC-1 B#

POC-2

S POI F Jenis Panggilan


F to S

Satelit term. POI - B#

b.

Keterangan

Layanan Terminasi ke Penyelenggara jaringan bergerak satelit dari Penyelenggara Jaringan bergerak (Terminating interconnected OLO mobile to satellite ). Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

3.1.2 Terminating Interconnect - Local (from mobile) POC-1 B#

POC-2

S POI M Jenis Panggilan


M to S

Satelit term. POI - B#

Keterangan

Halaman 26 dari 47

c.

Layanan

Terminasi

Satelit

dari

Penyelenggara

Jasa

ke

Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit. Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

2.1

Terminasi ke Satelit POC-1

POC-2

A# M1

F2 M

SLJJ

S Jenis Panggilan Terminasi

d.

Tarif Interkoneksi Terminasi S POI - B#

Keterangan

Layanan Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa ke Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit. Jenis layanan interkoneksi ini adalah sebagai berikut :

2.9

Terminasi Internasional ke Satelit POC-1

POC-2

SLI

S Jenis Panggilan Terminasi Intern. P Jasa to S

Tarif Interkoneksi Terminasi S

Keterangan

POI - B#

Halaman 27 dari 47

5.

PROSES PERHITUNGAN BIAYA INTERKONEKSI Proses perhitungan biaya interkoneksi dari layanan interkoneksi yang disediakan oleh penyelenggara jaringan tetap dan jaringan bergerak terdiri dari 16 (enam belas) langkah sebagai berikut:

5.1 Membangun Model Konfigurasi Jaringan yang digunakan dalam perhitungan. Model konfigurasi jaringan yang dipergunakan dalam perhitungan dibangun dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. Mengadopsi

elemen-elemen

jaringan

dari

jaringan

eksisting

kedalam model yaitu elemen jaringan yang sudah menunjukkan keterhubungan antar elemen jaringan yang dimiliki oleh satu penyelenggara dan keterhubungan dengan elemen jaringan milik penyelenggara lain. b. Melakukan

pemodelan

konfigurasi

jaringan

dengan

metode

schorched node, yaitu dengan cara : i. mengambil lokasi dan jumlah node jaringan saat ini sebagai basis untuk topologi jaringan yang dimodelkan ii. Mengasumsikan

keberlanjutan

penyampaian

trafik

(traffic

conveyance) yang ada dan pengaturan ruting. iii. Mengasumsikan bahwa fungsi setiap node adalah tetap seperti yang ditentukan penyelenggara saat ini. c. Selanjutnya berdasarkan model schorched node yang telah diperoleh,

dilakukan

pemodelan

konfigurasi

jaringan

masa

mendatang dengan mempertimbangkan aspek prediksi demand, trafik, network desain parameter, dan trend teknologi.

Halaman 28 dari 47

5.2

Menghitung Weighted Average Cost of Capital (WACC). Perhitungan WACC dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

WACC

pre tax

= rDebt post tax

(

D E + rEquity post tax D + E D + E

)

(1 − T c )

Dengan: r Debt post tax

=

(Risk free rate + debt risk premium) x (1 – Tc)

r Equity post tax

=

Risk free rate + Beta x market risk premium

Tc

=

Marginal tax rate

D

=

Market value of debt

E

=

Market value of equity

Sumber data untuk variabel risk free rate, debt risk premium,

beta,

market risk premium, marginal tax rate, market value of debt, dan market value of equity menggunakan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal Bank Indonesia hanya menerbitkan data yang digunakan dalam menghitung variabel di atas, maka besaran variabel yang digunakan merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan data tersebut.

Halaman 29 dari 47

5.3

Melakukan

inventarisasi

semua

jenis

elemen

jaringan

yang

digunakan dalam menyalurkan semua jenis trafik. Inventarisasi semua jenis elemen jaringan dilakukan dengan cara mendefinisikan elemen jaringan yang akan dipakai dalam proses perhitungan dengan merujuk kepada model konfigurasi jaringan yang dibangun pada proses dalam butir 4.1, dimana sekurang-kurangnya elemen jaringan yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Elemen Jaringan Tetap adalah sebagai berikut : Elemen jaringan RSU LS TD TR IGW IN IBIL CNMS SIG SC TR-RSU-LS TR-LS-LS TR-LS-TD TR-LS-TR TR-TD-TD TR-TD-TR TR-TR-TR TR-TR-IGW TR-IGW-IGW

Deskripsi Remote Switching Unit Sentral Lokal Sentral Tandem Sentral Trunk Gateway International Intelligent Network Platform Interconnect Billing Core Network Management System Signalling System Synchronisation Clock Transmisi RSU ke LS Transmisi LS ke LS Transmisi LS ke TD Transmisi LS ke TR Transmisi TD ke TD Transmisi TD ke TR Transmisi TR ke TR Transmisi TR ke IGW Transmisi IGW ke IGW

Halaman 30 dari 47

b. Elemen Jaringan Fixed Wireless Access (FWA) adalah sebagai berikut: Elemen jaringan FWA TRX BTS BSC MSC SMSC HLR PRP VMS NMS MD PLNT PDSN AAA TR-BTS-BSC TR-BSC-MSC TR-MSC-TD TR-MSC-TR

Deskripsi Transceiver unit Base station system Base station controller Mobile Switching centre SMS centre Home Location register Prepaid platform Voicemail platform Network management system Mediation Device Planning Tool Packet Data Serving Node Authentication Authorization Accounting Server Transmisi BTS ke BSC Transmisi BSC ke MSC Transmisi MSC ke TD Transmisi MSC ke TR

c. Elemen Jaringan Bergerak Selular adalah sebagai berikut: Elemen Jaringan TRX BTS BSC MSC GW IGW HLR NMS PRP VMS IBIL DAP TR-BTS-BTS TR-BTS-BSC TR-BSC-MSC TR-MSC-MSC TR-MSC-GMSC

Deskripsi Transceiver unit Base Station Base Station Controller Mobile Switching Centre Interconnect Gateway International Gateway Home Location Register Network management System Pre-play Platform Visitor Location register Interconnect Billing System Data Platform Transmission - BTS-BTS Transmission - BTS-BSC Transmission - BSC-MSC Transmission - MSC-MSC Transmission - MSC-GW

Halaman 31 dari 47

d. Elemen Jaringan Bergerak Satelit adalah sebagai berikut: Elemen Jaringan SAT NCC ANT TCE

GSC MSC

VMS MD

IBIL

5.4

Deskripsi

Satelit Garuda Network Control Center Antenna Stasium Bumi termasuk RFS (Radio Frequency SubSystem). Peralatan ini berisi peralatan kanalisasi (TCE), sinkronisasi (Network Synchronization Sub-system NSS) dan komunikasi antar station (Inter Station Comonucation Sub-System ICS) Perangkat GSC (Gateway Station Controller) berisi peralatan pengontrol TCE Peralatan MSC (Mobile Switching Center) atau sentral mobile dan pusat pengoperasian jaringan sampai Digital Distribution Frame (DDF) termasuk peralatan data base pelanggan : HLR dan VLR dan data base perangkat (Equipment Identity Register - EIR) tetapi tidak termasuk terminal dari kabel-kabel luar Peralatan VMS (Voicemail platforms) yang berisi server untuk voice mail Mediation Device (MD) merupakan Peralatan interface antara MSC dengan Billing System untuk kebutuhan call data record panggilan termasuk prepaid platform Peralatan Billing interkoneksi antar penyelenggara

Memformulasikan Faktor Ruting (Routing Factors) Faktor Ruting ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. menggunakan model konfigurasi jaringan telekomunikasi dari penyelenggara sebagaimana telah dibangun pada proses butir 4.1 sebagai acuan. b. menginventarisir semua jenis jasa layanan telekomunikasi (layanan retail dan layanan interkoneksi) yang dimiliki penyelenggara dan dalam pelayanannya menggunakan elemen jaringan. c. menginventarisir semua jenis elemen jaringan yang dilewati trafik jasa layanan telekomunikasi d. memformulasikan perilaku trafik jasa layanan telekomunikasi yang dimiliki secara keseluruhan e. membuat tabel matrik semua jenis jasa layanan telekomunikasi (baris) dan network elemen jaringan (kolom) dengan contoh sebagai berikut:

Halaman 32 dari 47

RSU-T-CS

RSU-T-DS

LS-T-CS

LS-T-DS

TD-CS

TD-DS

TR-CS

TR-DS

IGW-CS

IGW-DS

RSU-LS-CS

RSU-LS-DS

LS-LS-CS

LS-LS-DS

LS-TD-CS

LS-TD-DS

LS-TR-CS

LS-TR-DS

TD-TD-CS

TD-TD-DS

TD-TR-CS

TD-TR-DS

TR-TR-CS

TR-TR-DS

TR-IGW-CS

TR-IGW-DS

IGW-IGW-CS

IGW-IGW-DS

IBIL

1) Faktor Ruting Jaringan Tetap

On-net - Local (Fixed-WL to Fixed-WL)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

On-net - Local (Fixed-WL to FWA)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

On-net - Long distance (Fixed-WL to Fixed-WL)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

On-net - Long distance (Fixed-WL to FWA)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

On-net - Internet (Dial-up to 0809 numbers) (Fixed-WL to Fixed-WL)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

On-net - Other (emergency etc) (Fixed-WL to Fixed-WL)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Originating interconnected - Local (Fixed-WL to OLO fixed)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Originating interconnected - Local (Fixed-WL to OLO mobile)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Originating interconnected - Local (Fixed-WL to OLO satellite)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Originating interconnected - Local (Fixed-WL to OLO VoIP)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Originating interconnected - Long distance (Fixed-WL to OLO fixed)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Originating interconnected - Long Distance (Fixed-WL to OLO mobile)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Originating interconnected - Long distance (Fixed-WL to OLO satellite)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Originating interconnected - Long distance (Fixed-WL to OLO VoIP)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Originating interconnected - International (Fixed-WL to OLO international)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Terminating interconnected - Local (OLO fixed to Fixed-WL)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Terminating interconnected - Local (OLO mobile to Fixed-WL)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Terminating interconnected - Local (OLO Satellite to Fixed-WL)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Terminating interconnected - Local (OLO VoIP to Fixed-WL)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Terminating interconnected - Long distance (OLO fixed to Fixed-WL)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Terminating interconnected - Long distance (OLO mobile to Fixed-WL)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Terminating interconnected - Long distance (OLO satellite to Fixed-WL)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Terminating interconnected - Long distance (OLO VoIP to Fixed-WL)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Terminating interconnected - International (OLO international to Fixed-WL)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Transit 1-trunk switch (OLO to Fixed-WL to OLO)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Transit 2-trunk switches (OLO to Telkom-WL to OLO)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Transit to IGW (OLO to Fixed-WL to OLO)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Unallocated

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Halaman 33 dari 47

TRX-DS

BTS-CS

BTS-DS

BSC-CS

BSC-DS

MSC-CS

MSC-DS

SMSC-CS

SMSC-DS

HLR

PRP

DAP

BTS-BTS-CS

BTS-BTS-DS

BTS-BSC-CS

BTS-BSC-DS

BSC-MSC-CS

BSC-MSC-DS

MSC-TD-CS

MSC-TD-DS

MSC-TR-CS

MSC-TR-DS

VMS

IBIL

On-net - Local (Fixed-WL to Fixed-WL) On-net - Local (Fixed-WL to FWA) On-net - Long distance (Fixed-WL to Fixed-WL) On-net - Long distance (Fixed-WL to FWA) On-net - Internet (Dial-up to 0809 numbers) (Fixed-WL to Fixed-WL) On-net - Other (emergency etc) (Fixed-WL to Fixed-WL) Originating interconnected - Local (Fixed-WL to OLO fixed) Originating interconnected - Local (Fixed-WL to OLO mobile) Originating interconnected - Local (Fixed-WL to OLO satellite) Originating interconnected - Local (Fixed-WL to OLO VoIP) Originating interconnected - Long distance (Fixed-WL to OLO fixed) Originating interconnected - Long Distance (Fixed-WL to OLO mobile) Originating interconnected - Long distance (Fixed-WL to OLO satellite) Originating interconnected - Long distance (Fixed-WL to OLO VoIP) international) Terminating interconnected - Local (OLO fixed to Fixed-WL) Terminating interconnected - Local (OLO mobile to Fixed-WL) Terminating interconnected - Local (OLO Satellite to Fixed-WL) Terminating interconnected - Local (OLO VoIP to Fixed-WL) Terminating interconnected - Long distance (OLO fixed to Fixed-WL) Terminating interconnected - Long distance (OLO mobile to Fixed-WL) WL) Terminating interconnected - Long distance (OLO VoIP to Fixed-WL) WL) Transit 1-trunk switch (OLO to Fixed-WL to OLO) Transit 2-trunk switches (OLO to Telkom-WL to OLO) Transit to IGW (OLO to Fixed-WL to OLO)

TRX-CS

2) Faktor Ruting Jaringan Tetap FWA

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

























Halaman 34 dari 47

TRX-DS

BTS-CS

BTS-DS

BSC-CS

BSC-DS

MSC-CS

MSC-DS

GMSC-CS

GMSC-DS

SMSC

HLR

PRP

DAP

VMS

IBIL

BTS-BTS-CS

BTS-BTS-DS

BTS-BSC-CS

BTS-BSC-DS

BSC-MSC-CS

On-net voice - Local On-net voice - Long distance On-net voice - other traffic On-net SMS On-net MMS On-net other data Originating interconnected voice - Local (Telkomsel to OLO fixed) Originating interconnected voice - Local (Telkomsel to OLO mobile) Originating interconnected voice - Local (Telkomsel to OLO satellite) Originating interconnected voice - Long distance (Telkomsel to OLO fixed) Originating interconnected voice - Long distance (Telkomsel to OLO mobile) Originating interconnected voice - Long distance (Telkomsel to OLO satellite) Originating interconnected voice - International (Telkomsel to OLO international) Originating interconnected SMS (Telkomsel to OLO mobile) Originating interconnected SMS (Telkomsel to OLO satellite) Originating interconnected MMS (Telkomsel to OLO mobile) Originating interconnected MMS (Telkomsel to OLO satellite) Originating interconnected other data (Telkomsel to OLO mobile) Originating interconnected other data (Telkomsel to OLO satellite) Terminating interconnected voice - Local (Telkomsel to OLO fixed) Terminating interconnected voice - Local (Telkomsel to OLO mobile) Terminating interconnected voice - Local (Telkomsel to OLO satellite) Terminating interconnected voice - Long distance (Telkomsel to OLO fixed)

TRX-CS

3) Faktor Ruting Jaringan Bergerak Seluler

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx





















Halaman 35 dari 47

Services

SAT

NCC

ANT

TCE

GSC

MSC

VMS

MD

IBIL

4) Faktor Ruting Jaringan Bergerak Satelit

On-net voice (PSN - PSN) On-net voice (PSN - OLO Satelit, sesuai coverage ACes) On-net voice other (to IN, Voicemail etc) On-net other data Originasi Satelite ke OLO Fixed Originasi Satelite ke OLO Mobile Originasi Satelite ke OLO Internasional Terminasi Satelite dari OLO Fixed Terminasi Satelite dari OLO Mobile Terminasi Satelite dari OLO Internasional

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx









Halaman 36 dari 47

f. Routing faktor di atas dapat dibaharui berdasarkan jenis layanan interkoneksi yang disediakan masing-masing penyelenggara. g. mengisi prosentasi penggunaan setiap elemen jaringan dari setiap jasa layanan telekomunikasi dengan mempertimbangkan perilaku trafik secara menyeluruh. h. memformulasikan matrik faktor ruting dari setiap jenis jasa layanan telekomunikasi di atas yang sudah mencerminkan prosentasi total penggunaan setiap elemen jaringan. 5.5

Melakukan Prediksi Demand Prediksi demand dilakukan dengan cara : a. Melakukan prediksi jumlah pelanggan sampai dengan 5 tahun yang akan datang, berdasarkan data historis pelanggan penyelenggara telekomunikasi

dengan

strategis

realisasinya

dan

mempertimbangkan dalam

rencana-rencana

menjalankan

bisnis

jasa

telekomunikasi. b. Menggunakan

hasil

prediksi

di

atas

sebagai

bahan

dalam

menentukan volume trafik, desain jaringan dan aspek lainnya yang terkait. 5.6

Melakukan Prediksi Trafik Prediksi trafik dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. Mengalokasikan setiap data trafik kepada setiap elemen jaringan yang terlibat dalam menyalurkan semua trafik jasa teleponi yang dilewatkan ke komponen jaringan penyelenggara. b. Melakukan prediksi trafik untuk setiap jenis layanan yang dimiliki (interkoneksi dan retail) sampai dengan 5 tahun yang akan datang dengan menggunakan metode prediksi yang diyakini oleh operator baik dan benar dengan mempertimbangkan hasil prediksi demand dan parameter-parameter trafik. Prediksi trafik dilakukan dengan definisi trafik sebagai berikut :

Halaman 37 dari 47

1) Trafik On-net

merupakan trafik internal penyelenggara

jaringan tetap (atau bergerak), dimana panggilan ini diawali dan berakhir dalam jaringan penyelenggara yang sama. 2) Trafik Interkoneksi merupakan trafik

yang diawali dari

jaringan penyelenggara tetap (atau bergerak) dan berakhir di jaringan lainnya. Trafik interkoneksi juga meliputi layanan transit, yaitu originasi dan atau terminasi yang terjadi pada jaringan penyelenggara lainnya. Contoh dari prediksi trafik dapat terdiri dari : a) Trafik Jaringan Tetap Layanan Panggilan Internal (On-net) On-net - Lokal (Layanan Fixed-WL to Fixed-WL) On-net - Lokal (Layanan Fixed-WL to FWA) On-net – Jarak jauh (Fixed-WL to Fixed-WL) On-net – Jarak Jauh (Fixed-WL to FWA) On-net - Internet (Dial-up to 0809 numbers) (Fixed-WL to Fixed-WL) On-net - Lainnya (emergency call, dan lainnya) (Fixed-WL to Fixed-WL)

Layanan Interkoneksi - Originasi Interkoneksi Originasi - Lokal (Fixed-WL to OLO fixed) Interkoneksi Originasi - Lokal (Fixed-WL to OLO mobile) Interkoneksi Originasi - Lokal (Fixed-WL to OLO satellite) Interkoneksi Originasi - Lokal (Fixed-WL to OLO VoIP) Interkoneksi Originasi - Jarak Jauh (Fixed-WL to OLO fixed) Interkoneksi Originasi - Jarak Jauh (Fixed-WL to OLO mobile) Interkoneksi Originasi - Jarak Jauh (Fixed-WL to OLO satellite) Interkoneksi Originasi - Jarak Jauh (Fixed-WL to OLO VoIP) Interkoneksi Originasi - Internasional (Fixed-WL to OLO international)

Halaman 38 dari 47

Layanan Interkoneksi - Terminasi Interkoneksi Terminasi - Lokal (OLO fixed to Fixed-WL) Interkoneksi Terminasi - Lokal (OLO mobile to Fixed-WL) Interkoneksi Terminasi - Lokal (OLO Satellite to Fixed-WL) Interkoneksi Terminasi - Lokal (OLO VoIP to Fixed-WL) Interkoneksi Terminasi - Jarak Jauh (OLO fixed to Fixed-WL) Interkoneksi Terminasi - Jarak Jauh (OLO mobile to Fixed-WL) Interkoneksi Terminasi - Jarak Jauh (OLO satellite to Fixed-WL) Interkoneksi Terminasi - Jarak Jauh (OLO VoIP to Fixed-WL) Interkoneksi Terminasi - Internasional (OLO international to Fixed-WL)

Layanan Interkoneksi Transit Interkoneksi Transit 1-trunk switch (OLO to Fixed-WL to OLO) Interkoneksi Transit 2-trunk switches (OLO to Fixed-WL to OLO) Interkoneksi Transit to IGW (OLO to Fixed-WL to OLO)

b) Trafik FWA

Layanan Interkoneksi Internal (On-net) On-net - Lokal (FWA to FWA) On-net - Lokal (FWA to Fixed-WL) On-net – Jarak Jauh (FWA to FWA) On-net - Jarak Jauh (FWA to Fixed-WL) On-net - Internet (Dial-up to 0809 numbers) (FWA to Fixed-WL) On-net - Lainnya (emergency etc) (FWA to Fixed-WL) On-net - SMS

Halaman 39 dari 47

Layanan Interkoneksi - Originasi Interkoneksi Originasi - Lokal (FWA to OLO fixed) Interkoneksi Originasi - Lokal (FWA to OLO mobile) Interkoneksi Originasi - Lokal (FWA to OLO satellite) Interkoneksi Originasi - Lokal (FWA to OLO VoIP) Interkoneksi Originasi - Jarak Jauh (FWA to OLO fixed) Interkoneksi Originasi - Jarak Jauh (FWA to OLO mobile) Interkoneksi Originasi - Jarak Jauh (FWA to OLO satellite) Interkoneksi Originasi - Jarak Jauh (FWA to OLO VoIP) Interkoneksi Originasi - Internasional (FWA to OLO international) Interkoneksi Originasi - SMS

Layanan Interkoneksi - Terminasi Interkoneksi Terminasi - Lokal (OLO fixed to FWA) Interkoneksi Terminasi - Lokal (OLO mobile to FWA) Interkoneksi Terminasi - Lokal (OLO VoIP to FWA) Interkoneksi Terminasi – Jarak Jauh (OLO fixed to FWA) Interkoneksi Terminasi - Jarak Jauh (OLO mobile to FWA) Interkoneksi Terminasi - Jarak Jauh (OLO satellite to FWA) Interkoneksi Terminasi - Jarak Jauh (OLO VoIP to FWA) Interkoneksi Terminasi – Internasional (OLO international to FWA) Interkoneksi Terminasi - SMS

c) Trafik Jaringan Bergerak Seluler Layanan Interkoneksi Internal (On-net) On-net - Lokal (Mobile to mobile) On-net - Jarak Jauh (Mobile to mobile) On-net - lainnya (Mobile to mobile) On-net – SMS (Mobile to mobile)

Halaman 40 dari 47

Layanan Interkoneksi - Originasi Interkoneksi Originasi - Lokal (mobile to OLO fixed) Interkoneksi Originasi - Lokal (mobile to OLO mobile) Interkoneksi Originasi - Lokal (mobile to OLO satellite) Interkoneksi Originasi – Jarak Jauh (mobile to OLO fixed) Interkoneksi Originasi – Jarak Jauh (mobile to OLO mobile) Interkoneksi Originasi – Jarak Jauh (mobile to OLO satellite) Interkoneksi Originasi – (mobile to OLO international) Interkoneksi Originasi - SMS (mobile to OLO mobile)

Layanan Interkoneksi – Terminasi Interkoneksi Terminasi - Lokal (OLO fixed to mobile) Interkoneksi Terminasi - Lokal (OLO mobile to mobile) Interkoneksi Terminasi - Lokal (OLO satellite to mobile) Interkoneksi Terminasi – Jarak Jauh (OLO fixed to mobile) Interkoneksi Terminasi - Jarak Jauh (OLO mobile to mobile) Interkoneksi Terminasi - Jarak Jauh (OLO satellite to mobile) Interkoneksi Terminasi – (OLO international to mobile) Interkoneksi Terminasi SMS (OLO mobile to mobile)

d). Trafik Jaringan Bergerak Satelit Layanan Interkoneksi Internal (On-net) On-net voice (PSN - PSN) On-net voice (PSN - OLO Satelit, sesuai coverage ACes) On-net voice other (to IN, Voicemail etc) On-net other data

Layanan Interkoneksi - Originasi Originasi Satelite ke OLO Fixed Originasi Satelite ke OLO Mobile Originasi Satelite ke OLO Internasional

Halaman 41 dari 47

Layanan Interkoneksi – Terminasi Terminasi Satelite dari OLO Fixed Terminasi Satelite dari OLO Mobile Terminasi Satelite dari OLO Internasional

c. Selanjutnya menggunakan hasil prediksi trafik sebagai dasar untuk membuat model jaringan pada tahapan berikutnya beserta kapasitas yang harus dibangun dengan mempertimbangkan network desain parameter

5.7

Menghitung

jumlah

elemen

jaringan

yang

diperlukan

dalam

membangun model jaringan. a. Menghitung jumlah elemen jaringan setiap tahun yang diperlukan untuk merealisasikan hasil pemodelan jaringan berdasarkan hasil pemodelan jaringan pada proses dalam butir 4.6. b. Menentukan

kebutuhan

tambahan

elemen

jaringan

dengan

mengasumsikan bahwa akan dibangun dan direalisasikan setiap tahun sesuai dengan perkembangan demand dan trafik di masa mendatang sesuai dengan hasil prediksi.

5.8

Melakukan perhitungan biaya investasi yang diperlukan untuk membangun model jaringan. a. Menentukan besarnya biaya investasi yang diperlukan untuk membangun dan merealisasikan elemen jaringan yang telah ditetapkan pada proses dalam butir 4.7. Penentuan besarnya biaya investasi dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1)

Melakukan perkalian antara jumlah elemen jaringan dengan harga satuan elemen jaringan sebagai dasar dalam menghitung biaya investasi model jaringan yang lengkap.

Halaman 42 dari 47

Investasi NE i t = Q’ty NE i * Unit Price NEi t …………….(1) dimana : Investasi NEi t : besarnya investasi elemen jaringan i pada tahun ke t : jumlah elemen jaringan tiap tahun Q’ty NEi Unit Price NEi t : harga satuan elemen jaringan i pada tahun ke t

2)

Menggunakan harga perubahan setiap tahun dari elemen jaringan sebagai dasar penentuan biaya investasi dimasa mendatang.

b. Menghitung biaya investasi tambahan dengan formula sebagai berikut : Investasi Tambahan NE i t = ∆ Q’ty NE i * Unit Price NEi t Unit Price NEi t + 1 = Unit Price NEi t * ( 1 + ∆ Unit Price ) ……( 2 ) dimana : Investasi Tambahan NEi t : besarnya investasi tambahan elemen jaringan i pada tahun ke t ∆ Q’ty NEi : tambahan jumlah elemen jaringan tiap tahun : harga satuan elemen jaringan i pada Unit Price NEi t tahun ke t Unit Price NEi t + 1 : harga satuan elemen jaringan i pada tahun ke t + 1 ∆ Unit Price : perubahan harga satuan elemen jaringan i tiap tahun 5.9

Melakukan perhitungan biaya operasi dan pemeliharaan pada setiap elemen jaringan Menghitung besarnya biaya operasi selama satu tahun untuk setiap elemen jaringan dihitung dengan formula sebagai berikut :

Halaman 43 dari 47

O & M NEi t = % O&M NE i t * Investasi NEi

…………………………( 3 )

% O&M NE i t + 1 = % O&M NE i t ( 1 + ∆ O&M NE i ) ………………..…… ( 4 ) dimana : O & M NEi t % O&M NE i t Investasi NEi % O&M NE i t + 1 ∆ O&M NE i

5.10

: biaya operasi dan pemeliharaan dari elemen jaringan i pada tahun ke t : nilai persentase biaya operasi dan pemeliharaan terhadap biaya investasi elemen jaringan i pada tahun ke t : besarnya investasi tambahan elemen jaringan i pada tahun ke t : nilai persentase biaya operasi dan pemeliharaan terhadap biaya investasi elemen jaringan i pada tahun ke t + 1 : perubahan biaya operasi dan pemeliharaan selama satu tahun untuk elemen jaringan i.

Melakukan perhitungan biaya pengembalian investasi (return on investment ) pada setiap elemen jaringan Menghitung biaya pengembalian investasi pada setiap elemen jaringan dengan mengalikan biaya investasi elemen jaringan dengan

WACC,

dengan formula sebagai berikut : ROI NE-i = WACC * Investasi NE-i …………………………………… ( 5 ) dimana : ROI NE-i

:

WACC : Investasi NE-i :

Biaya pengembalian investasi / return on investment dari elemen jaringan i. weighted average cost of capital (WACC), biaya investasi dari elemen jaringan i

Halaman 44 dari 47

5.11

Melakukan perhitungan biaya depresiasi dan amortisasi pada setiap elemen jaringan Menghitung biaya depresiasi dan amortisasi dengan menggunakan umur ekonomis dari masing-masing elemen jaringan dengan menggunakan metode perhitungan garis lurus (straight line method). Depresiasi t =

InvestasiNE-i i=a

∑t

.......................................................... ( 6 )

i

i=1

dimana: Investasi NE-i : t : a :

5.12

biaya investasi dari elemen jaringan i tahun perhitungan umur ekonomis

Melakukan perhitungan biaya total elemen jaringan setiap tahun Melakukan perhitungan biaya total elemen jaringan dengan formula sebagai berikut : BT NE-i

= O & M NEi t + ROI NE-i

+ Depresiasi …………………… ( 7 )

dimana :

5.13

BT NE-i O & M NEi t

: :

ROI NE-i

:

Depresiasi

:

biaya total elemen jaringan i selama satu tahun biaya operasi dan pemeliharaan dari elemen jaringan i selama satu tahun biaya pengembalian investasi / return on investment dari elemen jaringan i. biaya depresiasi dan amortiasi dari elemen jaringan i

Melakukan perhitungan total biaya setiap Layanan setiap tahun Melakukan perhitungan biaya total dari setiap jasa layanan setiap tahun dihitung dengan mempertimbangkan routing factor dari setiap jasa

Halaman 45 dari 47

layanan dan besar biaya total dari elemen jaringan secara menyeluruh, dengan formula sebagai berikut :

i=n

BTJasa-j =

∑ RF

ji

* BT NE-i

…………………………………………( 8 )

1

dimana : BTJasa-j RFj i BT NE-i

5.14

: biaya total layanan ke-j setiap tahun : routing factor dari layanan j pada network elemen ke i : biaya total elemen jaringan i selama satu tahun

Melakukan perhitungan biaya Mark-Up Perhitungan biaya mark-up dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. Menghitung seluruh biaya yang dikategorikan sebagai common cost dan overhead cost. b. Membebankan biaya common cost dan overhead cost kepada layanan interkoneksi, retail (on-net) dan lainnya. Yang dimaksud dengan layanan lain-lainnya antara lain: 1) Penyediaan jaringan dan atau jasa di luar layanan interkoneksi dan layanan retail, seperti penyediaan layanan pelanggan, sirkit sewa dan layanan kolokasi; 2) Penyediaan layanan untuk penyelenggara jasa internet.

c. Menghitung persentase mark-up yang direncanakan dengan membagi common cost dan overhead cost dengan total biaya setiap layanan. d. Regulator melakukan uji mark-up yang diajukan oleh penyelenggara telekomunikasi.

Halaman 46 dari 47

5.15

Melakukan perhitungan biaya setiap layanan interkoneksi Melakukan perhitungan biaya setiap layanan interkoneksi dengan mempertimbangkan total biaya selama satu tahun dan total trafik dari layanan tersebut selama satu tahun dengan formula sebagai berikut : Bjasa j = TBJasa-j / Trafik jasa j

………………………………………… ( 9 )

dimana : Bjasa j : Biaya layanan j TBJasa-j : biaya total layanan ke-j setiap tahun Trafik jasa j : Total trafik dari layanan j setiap tahun 5.16

Melakukan Perhitungan Biaya Setiap Layanan Interkoneksi + Markup Melakukan perhitungan biaya setiap layanan interkoneksi + mark-up dengan formula sebagai berikut : Tarif Jasa j = Bjasa j * ( 1 + Mark up ). ………………………………… ( 10 ) dimana : Tarifjasa j TBJasa-j Mark up

6.

: Besarnya hasil perhitungan tarif untuk layanan j : Biaya total layanan ke j setiap tahun : Nilai besaran biaya mark-up

PENUTUP Ketentuan teknis yang terdiri dari buku panduan (manual books) dan perangkat lunak (software) model perhitungan biaya interkoneksi ini, ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Ditetapkan di

:

Pada tanggal

:

JAKARTA Pebruari 2006

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SOFYAN A. DJALIL

Halaman 47 dari 47


:

TANGGAL :


METODE PENGALOKASIAN BIAYA DAN LAPORAN FINANSIAL KEPADA REGULATOR

DAFTAR ISI 1.

PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 1.1 Tujuan dari Metode Pengalokasian Biaya dan Laporan Finansial kepada Regulator dan Sasaran dari Panduan mengenai Tata Cara Pengalokasian Biaya dan Pelaporan Keuangan ................................. 1 1.2 Penerapan .......................................................................................... 2

2.

DAFTAR ISTILAH ...................................................................................... 3

3.

PRINSIP DAN METODE............................................................................. 4 3.1 Dasar Penyiapan Pelaporan dan Pengalokasian Biaya ...................... 4 3.2 Format................................................................................................. 4

4.

DAFTAR PERKIRAAN (CHART OF ACCOUNT) ...................................... 5 4.1 Tata Cara Penyusunan Daftar Perkiraan ............................................ 5 4.2 Tata Cara Penyesuaian Daftar Perkiraan ......................................... 21 4.3 Pemisahan Akuntansi (Accounting Separation) ................................ 22

5.

METODOLOGI PENGALOKASIAN BIAYA (COST ALLOCATION METHOD) ................................................................................................. 25 5.1 Prinsip Pengalokasian Biaya............................................................. 25 5.2 Metodologi Pengalokasian Biaya ...................................................... 27 5.3 Pengalokasian dari Opex dan Capex................................................ 28 5.4 Kelompok Biaya (Cost Pool Groups)................................................. 31

Halaman i dari ii

5.5 Tata Cara Penghubungan Biaya ....................................................... 32 5.6 Alokasi dari Elemen jaringan ke jasa atau Layanan.......................... 33 5.7 Perpindahan beban biaya (Transfer Charges) .................................. 33 5.8 Biaya Modal (Cost of Capital) ........................................................... 34 6.

SISTEM PELAPORAN ............................................................................. 35 6.1 Laporan Keuangan Regulator (Regulatory Financial Report) ........... 35 6.2 Kebutuhan Informasi Lebih Lanjut .................................................... 54

7.

HUBUNGAN METODE PENGALOKASIAN BIAYA DAN LAPORAN FINANSIAL KEPADA REGULATOR DENGAN FORMULA PERHITUNGAN BIAYA INTERKONEKSI................................................ 55 7.1 Pendahuluan ..................................................................................... 55 7.2. Penyesuaian CCA dan Metode Valuasi ............................................ 55 7.3 Perhitungan dalam Penyesuaian CCA.............................................. 57 7.4 Long Run Incremental Cost (LRIC) ................................................... 59

8.

PROSEDUR ADMINISTRATIF ................................................................. 64 8.1 Kerahasiaan...................................................................................... 64 8.2 Penyimpanan Dokumen.................................................................... 64 8.3 Persyaratan Audit.............................................................................. 64

Halaman ii dari ii

1.

PENDAHULUAN Metode Pengalokasian Biaya dan Laporan Finansial kepada Regulator merupakan panduan mengenai tata cara pengalokasian biaya dan pelaporan

keuangan

kepada

regulator,

dimana

penyelenggara

telekomunikasi yang menyediakan layanan interkoneksi, wajib memenuhi ketentuan tersebut dalam rangka memenuhi tujuan regulasi. Penyelenggara Telekomunikasi tersebut di atas, wajib menerapkan metode pengalokasian biaya dan metode pelaporan keuangan kepada regulator (Regulatory Financial Statement) yang selanjutnya disebut RFS wajib dilaporkan setiap tahun kepada BRTI. 1.1

Tujuan dari Metode Pengalokasian Biaya dan Laporan Finansial kepada Regulator dan Sasaran dari Panduan mengenai Tata Cara Pengalokasian Biaya dan Pelaporan Keuangan a. Memberikan keuntungan bagi konsumen dari layanan yang baik dan kompetitif; b. Mendorong penyelenggara telekomunikasi untuk menambah akses sesuai kebutuhan pasar (demand); c. Menciptakan industri telekomunikasi yang efisien dan kompetitif; d. Mencegah penyelenggara telekomunikasi agar tidak melakukan perilaku anti kompetisi; e. Mencegah penyelenggara telekomunikasi agar tidak melakukan diskriminasi; f. Mendorong penetapan biaya interkoneksi dan tarif pungut yang berbasis biaya;

Halaman 1 dari 66

g. Memberikan transparan

kerangka dan

dasar

konsisten

untuk dalam

pendekatan memonitor

yang kinerja

penyelenggara telekomunikasi. 1.2

Penerapan Untuk

tahap

awal,

penyelenggara

telekomunikasi

wajib

menyerahkan RFS yang disusun berdasarkan data keuangan tahun 2005 kepada BRTI dan diserahkan paling lambat tanggal 30 September 2006. RFS untuk tahun berikutnya diserahkan paling lambat setiap tanggal 30 September yang disusun berdasarkan Metode Pengalokasian Biaya dan Laporan Finansial kepada Regulator dalam lampiran ini.

Halaman 2 dari 66

2.

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan BRTI Capex CARM CVR DGPT DLRIC EPMU FCM FTNS FWA GRC MEA NRC OCM Opex RFR RFS WACC WL

Arti Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Capital expenditure Cost Allocation and Reporting Manual Cost Volume Relationship Director General of Post & Telecommunications Distributed Long Run Incremental Cost Equi-Proportionate Mark Up Financial Capital Maintenance Fixed Network Telecommunications Network comprising WL and FWA Fixed Wireless Access Gross Replacement Cost Modern Equivalent Aset Net Replacement Cost Operational Capital Maintenance Operating expenses Regulatory Financial Reports Regulatory Financial Statements Weighted Average Cost of Capital Wire-line

-

Halaman 3 dari 66

3.

PRINSIP DAN METODE Data keuangan yang dilaporkan harus sesuai dengan ketentuan pengalokasian

biaya

sebagaimana

tercantum

dalam

Metode

Pengalokasian Biaya dan Laporan Finansial kepada Regulator ini, dan tidak merupakan laporan keuangan yang disusun dengan basis konsolidasi. Penyelenggara telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan yang berbeda dengan izin yang berbeda wajib memisahkan pembukuannya termasuk pemisahan identifikasi aset, pendapatan, dan biaya. 3.1

Dasar Penyiapan Pelaporan dan Pengalokasian Biaya Dasar penyiapan pelaporan dan Pengalokasian Biaya dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Mencatat biaya historis berdasarkan akumulasinya; b. Mencatat perolehan aset yang berasal dari pinjaman dan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia; c. Semua satuan uang (Currency) harus menggunakan mata uang Rupiah dengan pembulatan dalam jutaan Rupiah.

3.2

Format Semua dokumen harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh direksi yang memiliki kewenangan, sedangkan untuk dokumen softcopy harus dibuat dalam format Microsoft Excel.

Halaman 4 dari 66

4.

DAFTAR PERKIRAAN (CHART OF ACCOUNT) 4.1 Tata Cara Penyusunan Daftar Perkiraan Daftar perkiraan atau Chart of Account yang selanjutnya disebut COA merupakan sistem pencatatan informasi akuntansi yang digunakan untuk keperluan laporan keuangan kepada BRTI. Tata cara pengelompokan COA sesuai dengan kebiasaan yang lazim kecuali kelompok aktiva dan biaya yang berkaitan dengan karakteristik dari industri telekomunikasi. Dalam penyusunan COA harus

sesuai ketentuan Peraturan

Menteri ini, apabila penyelenggara memiliki sistem COA yang berbeda, maka dalam penyusunan laporan kepada regulator operator

harus

menyediakan

petunjuk

memungkinkan COA yang dilaporkan

manual

yang

dapat ditelusuri ke COA

operator. Ketentuan penomoran yang digunakan dalam daftar perkiraan terdiri dari 5 digit kode “xx- -xxx” yang dibagi kedalam dua bagian: a.

Kode pertama – judul rekening (Accounts) keuangan (kelompok biaya);

b.

Kode kedua – Rekening (Accounts) yang berdiri sendiri.

Struktur daftar perkiraan untuk akuntansi keuangan disusun berdasarkan kategori sebagai berikut : Kode Pertama 01 02 03 04 05 06 07 08

Judul Akuntansi Keuangan Aktiva lancar (Current Assets) Aktiva tidak lancar (Non Current Assets) Utang lancar (Current Liabilities) Utang tidak Lancar (Non Current Liabilities) Modal (Equity) Pendapatan (Revenue) Biaya penjualan Langsung (Direct Cost of Sales) Biaya jaringan (Network Costs)

Halaman 5 dari 66

09 10 11 12 13

Sales & Marketing (Sales and Marketing) Biaya Umum dan Administrasi (General and Administration) Penyusutan dan Amortisasi (Depreciation & Amortisation) Pendapatan dan pengeluaran bukan operasi (Non-Operating Income and Expenditure) Pajak Penghasilan (Income Tax)

Sedangkan untuk kode kedua merupakan penjabaran lebih detail dari kelompok akuntansi kode pertama. COA standar untuk perhitungan biaya interkoneksi yang harus dipenuhi setiap penyelenggara adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 66

Struktur Daftar Perkiraan Kode Pertama

Kode Kedua

(Current Assets)

Aktiva lancar Kas pada Rekening Bank Kas pada Perusahaan Deposito pada bank Investasi jangka pendek (maksimal 1 tahun) seperti saham, obligasi,dan lainnya serta merupakan alternatif investasi sementara

1 1 1

001 002 003

Cash in bank Cash on hand Short term deposits

1

004

Short term investments

1

101

Accounts receivable

1

102

Amounts due from affiliates

1

103

Other receivables

1

104

Provision for non recoverable accounts Prepaid expenses

1

105

1

106

Prepaid taxes

1 1 1

201 202 203

Inventories for resale Inventories for repairs and maintenance Other Inventories

204

Provision for stock obsolecense

300

Others

1

Penjelasan

Daftar Perkiraan

Piutang usaha yang harus diterima dalam waktu 1 tahun Piutang usaha dari pihak afiliasi (pihak yang mempunyai hubungan istimewa) Piutang lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan usaha termasuk dari afiliasi Bagian piutang yang diragukan penerimaannya beban dibayar dimuka, diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus. pajak-pajak yang dibayar dimuka Persediaan untuk penjualan Persediaan sparepart untuk perbaikan dan pemeliharaan Persediaan lainnya Cadangan penghapusan persedian untuk mengantisipasi penurunan nilai karena menjadi ketinggalan, perubahan teknologi, atau tidak terpakai lagi Aktiva lancar Lainnya yang tidak termasuk aktiva lancar diatas seperti dana yang dibatasi penggunaannya dan lainlain

Halaman 7 dari 66

Non - Current Assets Land & Buildings 2

201

Land

2 2

202 203

Buildings - Administrative Buildings - Network

2

204

Buildings - Other

2

205

2

211

2

212

2

213

Tandem switches

2

214

Trunk switches

2

215

International gateway switches

2

216 217

Intelligent Network equipment Signalling equipment (STP/SCP)

2

221

Infrastructure Copper

2

222

Fibre cable

Leasehold improvements Fixed Switching Equipment Remote Subscriber Units (RSU)

Local switches

Aktiva tidak lancar Tanah dan Gedung Tanah yang digunakan untuk gedung, tower, sarana penunjang, dan lainnya Gedung untuk alokasi kegiatan administrasi Gedung untuk alokasi jaringan telekomunikasi Gedung untuk alokasi lainnya, di luar kegiatan administrasi dan jaringan Biaya renovasi yang dikapitalisasi Peralatan Sentral untuk Penyelenggara Jaringan Tetap Peralatan RSU dan pusat pengoperasian jaringan sampai Main Distribution Frame (MDF) tetapi tidak termasuk terminal dari kabel-kabel luar Peralatan sentral lokal dan pusat pengoperasian jaringan sampai Main Distribution Frame (MDF) tetapi tidak termasuk terminal dari kabel-kabel luar Peralatan Sentral Tandem dan pusat pengoperasian jaringan sampai Digital Distribution Frame (DDF) tetapi tidak termasuk terminal dari kabel-kabel luar Peralatan Sentral Trunk dan pusat pengoperasian jaringan sampai Digital Distribution Frame (DDF) tetapi tidak termasuk terminal dari kabel-kabel luar Peralatan Sentral gateway internasional dan pusat pengoperasian jaringan sampai Digital Distribution Frame (DDF) tetapi tidak termasuk terminal dari kabel-kabel luar Peralatan untuk kebutuhan Inteligent Network Peralatan untuk kebutuhan signaling Infrastruktur kabel tembaga yang digunakan untuk jaringan lokal Jaringan kabel Serat Optik baik untuk jaringan lokal maupun untuk jaringan jarak jauh

Halaman 8 dari 66

2 2 2 2

223 224 225 226

Duct, trench and manholes Submarine cable Masts and towers Cabinets

2

227

Exchange Main Distribution Frames Transmission Equipment

2

231

Optical PDH equipment

2

232

Optical SDH equipment

2

233

2

234

Microwave PDH equipment

2

235

Microwave SDH equipment

2

236

xDSL transmission equipment

2

237

Satellite transmission systems

2

238

Submarine transmission systems

2

239

Transmission distribution frames

2

240

Digital cross connects

2

241

Other transmission equipment

Optical Dense Widelength Division Multiflexing (DWDM) equipment

Data and leased lines equipment 2

251

IP equipment

2

252

Asynchronous Transfer Mode (ATM) equipment

Sarana penggelaran dan pemeliharaan kabel Jaringan Kabel Laut termasuk landing point Menara transmisi untuk pemasangan antena microwave Kabinet untuk penempatan modul-modul perangkat Peralatan Main Distribution Frames, untuk menghubungan ke jaringan kabel primer Peralatan Transmisi Peralatan transmisi optik PDH, termasuk line terminal equipment (LTE) dan multiplex dengan standar PDH Peralatan transmisi optik SDH, termasuk line terminal equipment (LTE) dan multiplex dengan standar SDH Peralatan transmisi optik DWDM, termasuk line terminal equipment (LTE) dan multiplex dengan standar SDH Peralatan transmisi radio PDH, termasuk antena, peralatan radio microwave dan multiplex dengan standar PDH Peralatan transmisi radio SDH, termasuk antena, peralatan radio microwave dan multiplex dengan standar SDH Peralatan transmisi xDSL, termasuk peralatan modem di sentral dan pelanggan Sistem transmisi satelit termasuk stasiun bumi, antena, dan alat komunikasi lainnya untuk satelit domestik Sistem transmisi kabel laut termasuk kabel serat optik bawah laut dan kabel tanam langsung (direct buried) menuju landing point Frame distribusi untuk menyambungkan saluran transmisi dengan kapasitas 2 Mbps dan diatasnya Peralatan transmisi pada standar SDH untuk sambungan digital Peralatan transmisi lainnya yang digunakan untuk menyalurkan trafik Peralatan untuk Data dan Lease Lines Peralatan yang digunakan untuk kebutuhan IP termasuk server, router, dan lainnya Peralatan yang digunakan untuk kebutuhan ATM

Halaman 9 dari 66

2 2 2

253 254 255

Frame relay equipment X25 equipment Leased lines equipment International equipment

2

261

Cable landing stations

2

262

Earth stations

2

263

International transmission systems

2

264

Indefeasible Right of use (IRUs) Other international equipment

2

265

2

271

2

272

Network support equipment Network management systems switching Network management systems transmission Network management systems - other

2 2

281 282

2

291

2 2 2

292 293 294

2 2 2

301 302 303

Test equipment Network power equipment Other equipment Customer Premises Equipment (CPE) Public payphone equipment Telex equipment Directory enquiry services equipment Mobile/FWA switching equipment Tranceiver units (TRX) Base Transceiver system (BTS) Base station controllers (BSC)

Peralatan yang digunakan untuk kebutuhan frame relay Peralatan yang digunakan untuk kebutuhan x25 Peralatan yang digunakan untuk kebutuhan lease line Peralatan jaringan Internasional Cable landing stations yang digunakan untuk operasi jaringan internasional Peralatan stasiun bumi untuk transmisi satelit untuk hubungan internasional Sistem transmisi internasional termasuk jaringan kabel laut bawah tanah dan jaringan satelit Hak penggunaan transmisi internasional Peralatan internasional lainnya tetapi tidak termasuk peralatan satelit dan kabel bawah laut, termasuk peralatan switching, stasiun radio internasional, fasilitas pendukung dan peralatan manajemen jaringan Peralatan Pendukung untuk jaringan Sistem manajemen jaringan untuk memonitor performansi sentral Sistem manajemen jaringan untuk memonitor performansi transmisi Sistem manajemen jaringan untuk memonitor performansi jaringan lainnya Peralatan untuk pengujian swicth, transmisi dan lainnya Peralatan catu daya untuk elemen jaringan Peralatan Lainnya Peralatan untuk layanan konsumen termasuk terminal pelanggan dan lainya Peralatan yang digunakan untuk kebutuhan telepon umum Peralatan yang digunakan untuk kebutuhan telex Peralatan yang digunakan untuk akses layanan direktori Peralatan untuk Sentral selular / FWA Peralatan TRX berisi transmiter dan receiver Perangkat BTS tetapi tidak termasuk TRX Peralatan BSC termasuk TRAU,basic rack dan extension rack

Halaman 10 dari 66

2

304

Mobile switching centres (MSC)

2

305

2

306

Gateway mobile switching centres (GMSC) Home location registers (HLR)

2

307

Visitor location register (VLR)

2 2

308 309

Equipment identity registers (EIR) Voicemail platforms (VMS)

2

310

SMSC

2 2 2 2 2

311 312 313 314 315

2 2 2 2 2

321 322 323 324 325

2

326

IT hardware

2

327

PCs and peripherals

Prepaid IN platform Other mobile IN platform GPRS Systems MMS Systems WAP Platform IT equipment Retail billing systems Interconnect billing systems Call centre equipment Provisioning system Customer care system

General equipment 2

331

Furniture and fixtures

2

332

Office plant and equipment

Peralatan sentral mobile dan pusat pengoperasian jaringan sampai Digital Distribution Frame (DDF) tetapi tidak termasuk terminal dari kabel-kabel luar Peralatan gateway MSC yang berfungsi untuk mennghubungkan ke jaringan lain Peralatan HLR yang berisi database informasi pelanggan Peralatan VLR yang berisi informasi pelanggan yang melakukan roaming Peralatan EIR Peralatan VMS yang berisi server untuk voice mail Peralatan SMS center untuk melayani pengiriman dan penerimaan pesan singkat Peralatan untuk kebutuhan prepaid IN Peralatan untuk kebutuhan mobile IN lainnya Peralatan untuk kebutuhan Sistem GPRS Peralatan untuk kebutuhan Sistem MMS Peralatan untuk kebutuhan WAP Peralatan IT Sistem IT untuk pengolahan biling retail Sistem IT untuk pengolahan billing interkoneksi Peralatan call center untuk pelayanan kepada pelanggan Cadangan perlengkapan untuk kebutuhan IT Sistem IT untuk pelayanan pelanggan Peralatan hardware IT untuk menujang pengoperasian jaringan Komputer dan peralatan lainnya yang mendukung untuk kebutuhan sistem informasi perusahaan Peralatan Umum Peralatan mebel-mebel kantor seperti meja, kursi, lemari arsip, dan lainnya Peralatan dan perlengkapan kantor seperti mesin potocopy, mesin fax, telepon, dan lainnya

Halaman 11 dari 66

2

333

Motor vehicles

2

401

Capital work in progress Capital work in progress

2

500

Others

Kendaraan bermotor baik untuk pengoperasian jaringan maupun untuk kebutuhan administrasi Pekerjaan dalam kontruksi Aset yang masih dalam konstruksi Aktiva tidak lancar lainnya yang belum tercakup, diantaranya biaya riset yang dikapitalisasi atau security deposit

Mobile Satellite switching equipment 2

601

Traffic Channel Equipment (TCE)

2

602

Gateway Station Controller (GSC)

2

603

Mobile Switching Center (MSC)

2

604

Network Controll Center (NCC)

2

605

Voicemail platforms (VMS)

2

606

Mediation Device (MD)

2

607

2

608

Interconnect Billing (IBIL) Mobile Satellite Transmission equipment Satellite (SAT)

2

609

Antenna Sub-system (ANT)

Peralatan ini berisi peralatan kanalisasi (TCE), sinkronisasi (Network Synchronization Sub-system NSS) dan komunikasi antar station (Inter Station Comonucation Sub-System ICS) Perangkat GSC berisi peralatan pengontrol TCE Peralatan sentral mobile dan pusat pengoperasian jaringan sampai Digital Distribution Frame (DDF) termasuk peralatan data base pelanggan : HLR dan VLR dan data base perangkat (Equipment Identity Register - EIR) tetapi tidak termasuk terminal dari kabel-kabel luar Peralatan pusat pengontrol call set-up termasuk perangkat SCF (Satellite Control Facility) Peralatan VMS yang berisi server untuk voice mail Peralatan interface antara MSC dengan Billing System untuk kebutuhan call data record panggilan termasuk prepaid platform Peralatan Billing interkoneksi antar penyelenggara Peralatan untuk transmisi mobile satellite Satelit Garuda Perangkat antena stasiun bumi termasuk Radio Frequency Sub-system (RFS)

Halaman 12 dari 66

Current Liabilities

3

001

Bank overdraft

3

002

Current maturities of long-term liabilities

3

003

3

004

Taxes Payable

3

005

Amounts due to affiliates

3

006

Short term borrowing's

3

007

Capitalised lease liabilities

3

008

Deferred income

3

009

Provision for profits tax

3

010

Provision for dividends

3

011

Provision for employee entitlements

3

012

Others

Customer deposits

Hutang Lancar

Hutang kepada bank akibat transaksi melebihi batas saldo pada rekening overdraft Hutang jangka panjang yang sudah jatuh tempo Uang muka dan jaminan yang diterima dari pelanggan untuk pembelian jasa dan jaminan deposito yang diterima dari pemasok untuk kontrak-kontrak pengadaan. Pajak-pajak yang terhutang yang harus dibayar hutang jangka pendek kepada pihak afiliasi (pihak yang mempunyai hubungan istimewa) hutang jangka pendek yang harus dibayar dalam waktu 12 bulan hutang terhadap penyewaan aset dari pihak lain yang harus dibayar dalam waktu 12 bulan Pendapatan yang diterima dimuka baik dari pelanggan maupun pihak lainnya kewajiban pajak pendapatan termasuk Pajak Penghasilan Karyawan (PPh 21), pembayaran dividens yang telah diumumkan dan harus dibayar dalam waktu 12 bulan hutang gaji karyawan termasuk dana pensiun yang harus dibayar dalam waktu 12 bulan Hutang lancar lainnya diluar hutang usaha

Halaman 13 dari 66

Non-Current Liabilities 4

001

Creditors

4

002

Amounts due to affiliates

4

003

Long term borrowing's

4

004

Capitalised lease liabilities

4

005

Provision for deferred tax

4

006

Provision for employee entitlements

4

007

Others Shareholders' Funds

5

001

Share capital

5

002

Asset revaluation reserve

5

003

Share premium reserve

5

004

Capital reserve

5

005

Other reserves

5

006

Retained earnings

5

007

Minority interest

Hutang Tidak Lancar Kredit jangka panjang kepada pemasok hutang jangka panjang kepada pihak afiliasi (pihak yang mempunyai hubungan istimewa) Hutang jangka panjang yang telah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun hutang terhadap penyewaan asset dari pihak lain setelah dikurangi hutang aset yang yang harus dibayar dalam satu tahun Pajak yang ditangguhkan hutang karyawan yang pembayarannya ditangguhkan menyangkut pembayaran untuk dana pensiun, penghargaan masa kerja, dan lainnya Hutang lainnya yang tidak tercakup diatas termasuk hutang akuisisi anak perusahaan dan lain-lain Ekuitas modal yang disetor oleh pemegang saham biasanya dalam bentuk saham yang dikeluarkan dalam nilai nominal niai yang diperoleh dari adanya penyesuaian dari revaluasi asset tambahan modal disetor yang diperoleh dari hasil penjualan saham tambahan modal yang merupakan selisih dari transaksi resrtukturisasi, yaitu selisih antara jumlah yang dibayar dan diterima dari aktiva bersih yang diperoleh atau nilai buku penyertaan yang dijual tambahan yang berasal dari selisih transaksi lainnya seperti transaksi perubahan ekuitas, perubahan kurs dalam pelaporan keuangan, dan lainnya bagian laba yang tidak dibagikan bagian dari kekayaan bersih yang tidak dimilliki oleh pemegang saham yang mengontrol

Halaman 14 dari 66

Revenue

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

201 202 203 204 205 106 207 208 209 210 211 212 213

Retail services-residential customers Local call revenue National call revenue International call revenue International roaming Calls to mobile Calls to satellite Other call revenue Operator assist Connection charges Administration services Line rentals Network access Leased circuits Data services Retail services-business customers Local call revenue National call revenue International call revenue International roaming Calls to mobile Calls to satellite Other call revenue Operator assist Connection charges Administration services Line rentals Network access Leased circuits

Pendapatan Pendapatan retail dari pelanggan perorangan Pendapatan retail dari panggilan lokal Pendapatan retail dari panggilan jarak jauh Pendapatan retail dari panggilan internasional Pendapatan retail dari roaming internasional Pendapatan retail dari panggilan selular Pendapatan retail dari panggilan satelit Pendapatan retail dari panggilan lainnya Pendapatan retail dari operator pembantu Pendapatan retail dari biaya akses Pendapatan retail dari abonemen Pendapatan retail dari sewa Pendapatan retail dari jaringan akses Pendapatan retail dari sewa sirkit Pendapatan retail dari layanan data Pendapatan retail dari pelanggan korporat Pendapatan dari panggilan lokal Pendapatan dari panggilan jarak jauh Pendapatan dari panggilan internasional Pendapatan dari roaming internasional Pendapatan dari panggilan selular Pendapatan retail dari panggilan satelit Pendapatan dari panggilan lainnya Pendapatan dari operator pembantu Pendapatan dari biaya akses Pendapatan dari biaya langganan bulanan Pendapatan dari sewa Pendapatan dari jaringan akses Pendapatan dari sewa sirkit

Halaman 15 dari 66

6

214

6 6

301 302

Data services Retail services-other Payphones USC

6

303

Other

6

401

6

402

6

403

6

404

6

405

6

406

6

407

6

408

6

409

6

410

6

411

6

412

6

413

6

414

Wholesale services Interconnect charges - Local (OLO fixed) Interconnect charges - Local (OLO FWA) Interconnect charges - Local (OLO mobile) Interconnect charges - Local (OLO satellite) Interconnect charges - Long distance (OLO fixed) Interconnect charges - Long distance (OLO FWA) Interconnect charges - Long distance (OLO mobile) Interconnect charges - Long distance (OLO satellite) Interconnect charges - Transit Interconnect charges - SMS (OLO FWA) Interconnect charges - SMS (OLO mobile) Interconnect charges - SMS (OLO satellite) Interconnect charges - MMS and data (OLO FWA) Interconnect charges - MMS and data (OLO mobile)

Pendapatan dari layanan data Pendapatan retail Lainnya Pendapatan dari telepon umum Pendapatan dari USC Pendapatan retail lainnya yang berasal dari pelanggan perorangan dan korporat Pendapatan dari Layanan Wholesale pendapatan interkoneksi lokal dari OLO fixed pendapatan interkoneksi lokal dari OLO FWA pendapatan interkoneksi lokal dari OLO mobile pendapatan interkoneksi lokal dari OLO satelit pendapatan interkoneksi jarak jauh dari OLO fixed pendapatan interkoneksi jarak jauh dari OLO FWA pendapatan interkoneksi jarak jauh dari OLO mobile pendapatan interkoneksi jarak jauh dari OLO satelit pendapatan interkoneksi transit pendapatan interkoneksi SMS dari OLO FWA pendapatan interkoneksi SMS dari OLO mobile pendapatan interkoneksi SMS dari OLO satelit pendapatan interkoneksi MMS dari OLO FWA pendapatan interkoneksi MMS dari OLO mobile

Halaman 16 dari 66

pendapatan interkoneksi MMS dari OLO satelit

416 417 418 419

Interconnect charges - MMS and data (OLO satellite) CPS access charges International interconnect charges Leased circuits charges International leased circuits charges

6

501

Unregulated services Product sales

6

502

CPE lease income

6 6 6 6

503 504 505 506

Directory services Content Other non telecommunications services Other services

Pendapatan Layanan Lainnya pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk Pendapatan yang diperoleh dari sewa Customer Premises Equipment (CPE) pendapatan dari akses ke layanan direktori pendapatan dari layanan kontent pendapatan dari layanan non telekomunikasi lainnya layanan lainnya yang tidak tercantum diatas

6

415

6 6 6 6

Direct Cost of Sales 7

101

PSTS interconnect

7

102

MCTS interconnect

7

103

MSTS interconnect

7

104

International termination charges

7

105

International roaming charges

7 7 7 7 7

106 107 108 109 110

Net handset subsidisation Product maintenance Product purchases Directory services Content

pendapatan dari biaya akses CPS pendapatan interkoneksi sambungan internasional pendapatan yang diperoleh dari penyewaan sirkit domestik pendapatan sewa sirkit internasional

Biaya Langsung Penjualan biaya yang terjadi untuk penyelenggaraan interkoneksi Public Switched Telecommunications Services (PSTS) biaya yang terjadi untuk penyelenggaraan interkoneksi Mobile Cellular Telecommunications Services (MCTS) biaya yang terjadi untuk penyelenggaraan interkoneksi Mobile Satellite Telecommunications Services (MSTS) biaya yang terjadi untuk pengadaan layanan terminasi internasional biaya yang terjadi untuk penyelenggaraan layanan internasional roaming biaya yang terjadi karena tambahan handset biaya untuk pemeliharaan produk biaya untuk pembelian produk biaya yang terjadi untuk akses ke layanan direktori biaya yang terjadi untuk pengadaan jasa kontent

Halaman 17 dari 66

7

111

Other

biaya langsung lainnya yang tidak termasuk diatas

Network Costs

Biaya Jaringan

8

201

Maintenance - Direct labour

8

202

Maintenance - Direct labour on costs

8

203

8 8 8

204 205 206

Maintenance - Vehicles Maintenance - Subcontract Lease assets

8

207

Licence fees

8

208

Spectrum Utilisation Fees

8

209

USC (universal service charges)

8

210

Electricity

8

211

Other

Maintenance – Materials

Sales & Marketing 9 9 9

701 702 703

Bad & doubtful debts Billing materials Credit card charges

9

704

Collateral & materials

9

705

Commissions

Biaya personil atau staff yang secara langsung terkait dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan Biaya personil yang dialokasikan secara langsung sesui biayanya seperti biaya pengawasan, Pensiun, cuti dan lainlain biaya material untuk pemeliharaan aset

biaya kendaraan untuk pemeliharaan aset biaya subkontrak untuk pemeliharaan aset biaya sewa asset yang dibayarkan setiap tahun Biaya-biaya yang dibayar untuk kepentingan lisensi penyelenggaraan ke pemerintah atau regulator, termasuk lisensi perangkat. biaya penggunaan spektrum Biaya-biaya yang terkait dengan biaya universal service charge Beban biaya akibat pemakaian listrik Biaya lainnya yang belum termasuk diatas seperti biaya gas dan air, dan lainnya Penjualan dan Pemasaran biaya tak tertagihkan dari pelanggan biaya untuk kegiatan proses billing biaya kredit card biaya yang terkait dengan biaya produksi dan percetakan bahan-bahan untuk mensupport penjualan seperti brosur, pamlet, dan lain-lain biaya komisi penjualan

Halaman 18 dari 66

9

706

Consultants

9

707

Direct labour

9

708

Direct labour on costs

9 9 9

709 710 711

Market research Sales office disbursements Office rental

9

712

Point of sale material

9 9 9 9 9

713 714 715 716 717

Postage Product advertising Product development Public relations Sponsorships

9

718

Travel & accomodation General & Administration

10 10 10 10 10 10 10

801 802 803 804 805 806 807

Accounting & audit Bank charges Borrowing costs Consultants Electricity Entertainment General office disbursements

10

808

Indirect labour

10

809

Indirect labour on costs

10

810

IT and office systems

biaya untuk pengadaan jasa konsultan gaji langsung bagian penjualan dan pemasaran termasuk gaji dan tunjangan lain-lain gaji langsung bagian penjualan dan pemasaran termasuk gaji dan tunjangan lain-lain biaya untuk kegiatan penelitian pasar biaya untuk pengadaan kantor pemasaran biaya sewa kantor untuk kegiatan penjualan dan pemasarang Biaya ini terkait dengan pengadaan bahan-bahan yang digunakan dalam display penjualan untuk mendorong terjadinya penjualan barang dan jasa biaya jasa pos biaya untuk pengadaan iklan biaya pengembangan produk biaya untuk kegiatan hubungan masyarakat biaya dalam kegiatan sponsor biaya perjalanan dan akomodasi untuk karyawan penjualan dan pemasaran Umum dan Administrasi biaya untuk proses akuntansi dan audit keuangan biaya bank diluar biaya bunga bank biaya yang terjadi dalam kegiatan pinjaman biaya pengadaan jasa konsultan biaya listrik yang tidak terkait langsung produksi biaya entertain biaya umum kantor termasuk biaya pajak gaji pegawai tidak langsung termasuk gaji dan tunjangan lainlain gaji pegawai tidak langsung termasuk gaji dan tunjangan lainlain biaya kantor dan pengadaan jasa IT

Halaman 19 dari 66

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

811 812 813 814 815 816 817 818 819 820

Insurance Legal Motor vehicles Office rental Printing & stationary Postage Recruitment costs Security Storage Telephone & communications

10

821

Training Cost

10

822

Travel & accomodation

Biaya asuransi biaya untuk proses legal biaya kendaraan yang tidak terkait langsung produksi biaya sewa untuk kebutuhan administrasi kantor biaya percetakan dan alat tulis biaya untuk jasa pos biaya untuk pengadaan karyawan biaya pengamanan biaya penyimpanan di gudang biaya atas pemakaian telepon dan komunikasi lainnya Biaya pelatihan diluar biaya pelatihan yang telah dibebankan pada kegiatan operasi biaya perjalanan dan akomodasi untuk karyawan yang tidak terkait langsung dengan produksi

11

101

Depreciation

11

102

Goodwill amortisation

11

103

Other intangibles

Depresiasi dan Amortisasi biaya depresiasi Aset Tetap yang lakukan sesuai umur ekonomis aset berdasarkan metode garis lurus biaya amortisasi goodwill disesuaikan dengan umur ekonomi assetnya berdasarkan metode garis lurus biaya amortisasi lainnya berdasarkan metode garis lurus

12 12 12 12 12 12

101 102 103 104 105 106

Non Operating Income & Expenditure Interest income Interest expense Settlement discounts Non operating income Non operating expenses Gain/loss on asset disposals

Pendapatan dan Biaya Lain-lain Pendapatan Bunga Bank dan Lembaga Keuangan Biaya bunga Pinjaman perolehan diskon dari hasil setlement pendapatan di luar usaha. pengeluaran non operasi keuntungan / kerugian dari penjualan aset

101

Income Tax Income tax expense

Pajak Pendapatan Pajak pendapatan dan penghasilan

Depreciation & Amortisation

13

Halaman 20 dari 66

4.2

Tata Cara Penyesuaian Daftar Perkiraan Dalam hal COA sebagaimana tercantum dalam butir 3.1 tidak sesuai dengan COA yang terdapat pada sistem pembukuan Penyelenggara

Telekomunikasi,

maka

harus

dilakukan

penyesuaian dengan cara sebagai berikut: a. Menggabungkan pencatatan keuangan yang telah dipisahkan dengan merujuk kepada klasifikasi dari COA yang bersesuaian. b. Dalam hal penyelenggara telekomunikasi tidak melakukan pencatatan

keuangan

yang

dipisah-pisahkan

maka

penyelenggara telekomunikasi harus menampilkan uraian dari perhitungan

pencatatan

keuangan

tersebut.

Pencatatan

perhitungan harus dilakukan dengan menampilkan historis dari biaya yang dicatatkan. Apabila penyelenggara telekomunikasi tidak dapat menguraikan perhitungan pencatatan keuangan maka pembagian biaya historis harus dilakukan dengan metoda

Current

Cost

Accounting

(CCA)

atau

Modern

Equivalent Aset valuations (MEA). Contoh untuk pembagian CCA sebagai berikut: Nilai Buku Aset X Elemen aset X-1 (sesuai COA) Elemen aset X-2 (sesuai COA) Elemen aset X-3 (sesuai COA)

115 Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui

Nilai CCA

Perhitungan

Nilai Proporsional (Apportioned)

140 20

(20/140)*115

16

80

(80/140)*115

66

40

(40/140)*115

33

Halaman 21 dari 66

c. Apabila pencatatan keuangan dilakukan untuk setiap biaya yang timbul dalam menggunakan aset yang berada dalam akses dan jaringan utama, maka pencatatan biaya tersebut harus

dilakukan

dengan

perhitungan,

yaitu

membagi

berdasarkan penggunaannya atau utilisasinya. 4.3

Pemisahan Akuntansi (Accounting Separation) Pemisahan

akuntansi

membagi

pencatatan

biaya

kepada

beberapa bagian berdasarkan jenis usaha yang terkait. Dalam hal ini, jenis usaha dibagi ke dalam usaha penyediaan layanan yang diregulasi dan yang tidak diregulasi. Selanjutnya jenis usaha penyediaan layanan tersebut di bagi ke dalam bisnis jaringan dan retail. Apabila diinginkan masing-masing pembagian tersebut dapat dibagi lagi ke dalam bagian yang lebih khusus, misalnya layanan jaringan dapat dibagi menjadi layanan jaringan akses dan layanan jaringan utama. Untuk keperluan pelaporan dalam Metode Pengalokasian Biaya dan Laporan Finansial kepada Regulator ini, maka penyelenggara yang memiliki satu izin atau lebih harus memenuhi format sebagai berikut: Fixed Wireline

Fixed Wireless Access

Mobile

Satellite

Bisnis jaringan (network business) Bisnis retail (retail business) Bisnis yang tidak diatur (unregulated business)

Halaman 22 dari 66

Dimana : Bisnis jaringan

:

seluruh kegiatan yang terkait langsung dengan penyediaan layanan jaringan.

Bisnis retail

:

seluruh kegiatan yang terkait dengan penyediaan layanan retail.

Bisnis yang tidak diatur :

seluruh kegiatan yang dilakukan dalam penyediaan

suatu

layanan

yang

dilakukan di luar izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimiliki. Struktur pemisahan akuntansi secara detail wajib dipenuhi oleh penyelenggara telekomunikasi, sebagai berikut :

Halaman 23 dari 66

FIXED WIRELINE

FWA

MOBILE

SATELLITE

RETAIL

NETWORK

RETAIL

NETWORK

RETAIL

NETWORK

RETAIL

UNREGULA TED

TOTAL

NETWORK

xxx xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Fixed assets Working capital

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

Capital Employed

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Returns Return on capital Return on revenue

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

Revenue Retail Other opeators Transfer charges Costs Own costs Transfer charges

Profit

IS Reconciliation CCA Adjustments Goodwill amortisation Interest on long term loans Taxation Other

xxx xxx xxx xxx xxx

Net profit per statutory accounts

xxx

BS Reconciliation CCA Adjustments Other

xxx xxx

Net assets per statutory accounts

xxx

Notes (1) These should net to zero

Halaman 24 dari 66

(1)

(1)

5.

METODOLOGI PENGALOKASIAN ALLOCATION METHOD) 5.1

BIAYA

(COST

Prinsip Pengalokasian Biaya a. Tujuan dari proses pemisahan akuntansi adalah untuk mempersiapkan

pengalokasian

laba-rugi

sampai

dengan

keuntungan sebelum bunga dan pajak, dan laporan modal usaha untuk bisnis yang terkait. Dengan demikian kategori laporan laba-rugi berikut ini harus dikeluarkan dalam proses alokasi biaya, yaitu : 1) Beban Bunga; 2) Beban pajak; 3) Pos-pos luar biasa. b. Modal usaha (capital employed) terdiri dari: 1) Aktiva

tidak

lancar

(tidak

temasuk

investasi

jangka

panjang); 2) Aktiva lancar; 3) Hutang lancar. c. Hutang tidak lancar (Non current liabilities) harus dikeluarkan dari proses pengalokasian biaya. d. Pengalokasian biaya harus dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Halaman 25 dari 66

1) Hubungan sebab akibat (Causality) Pendapatan,

biaya,

aset,

dan

hutang

seharusnya

dialokasikan sesuai dengan layanan yang diberikan. Pendapatan, biaya, aset dan hutang tersebut harus dihubungkan pada kelompok biaya berdasarkan bagaimana kelompok biaya tersebut menyebabkan pendapatan yang akan diperoleh, biaya yang akan dikeluarkan atau aset yang akan diperoleh atau hutang yang akan dikeluarkan.

2) Objektif (Objectivity) Komponen biaya atau pendapatan harus secara jelas merupakan bagian dari layanan yang diberikan dan tidak ditujukan

untuk

memberikan

keuntungan

bagi

Penyelenggara Telekomunikasi atau bagi Penyelenggara Telekomunikasi lain.

3) Konsisten (Consistency) Asumsi yang digunakan dalam metode dan kebijakan sistem akuntansi harus konsisten dari tahun ke tahun. Apabila terdapat perubahan yang bersifat mendasar dalam metode pengalokasian pendapatan, biaya, aset atau kewajiban, memperbaiki

maka penyelenggara telekomunikasi wajib RFS

tahun

sebelumnya

berdasarkan

perubahan tersebut.

Halaman 26 dari 66

4) Transparan (Transparency) Sistem akuntansi yang digunakan harus transparan, baik metode yang digunakan, proses perhitungan, maupun alokasi komponen biaya, sehingga mudah dipahami. Pendapatan, biaya, aset dan kewajiban yang dicatat harus dapat ditelusuri sampai ke sumbernya.

5) Praktis (Practicability) Model akuntansi biaya harus memiliki kemampuan dan mudah untuk diimplementasikan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.

6) Sampling Apabila metode sampling digunakan untuk menemukan korelasi antara pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban, sampling tersebut harus dilakukan berdasarkan pada metode statistik yang umum diterapkan atau metoda lain yang menghasilkan korelasi yang logis. 5.2

Metodologi Pengalokasian Biaya Proses pengalokasian biaya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : Proses

Penjelasan

Ambil nilai Ambil nilai perkiraan yang seimbang dari GL. perkiraan dari Kelompokkan kedalam ringkasan kelompok buku besar (GL) biaya yang sama atau petakan ke daftar perkiraan (Chart of Accounts) Lakukan penyesuaian Current Cost Accounting (CCA)

Lakukan penyesuaian CCA dengan menghitung current cost depreciation, suplementary depreciation, dan net holding gain/loss (lihat butir 6)

Halaman 27 dari 66

Pengalokasian Opex dan Capex

Alokasikan ke elemen jaringan, bisnis retail dan bisnis yang tidak diatur

Hitung dan gunakan WACC

Gunakan WACC ke elemen jaringan Capex

Hitung biaya Gunakan metode LRIC untuk menghitung elemen jaringan elemen jaringan (lihat butir 6) berbasis LRIC Alokasikan biaya Alokasikan biaya elemen jaringan ke setiap elemen jaringan layanan; biaya dialokasikan dengan ke jasa/servis memperhatikan volume trafik sensitif dan faktor ruting Buat laporan Berdasarkan beban dari bisnis jaringan ke pemisahan bisnis retail (dihitung berdasarkan yang akuntansi dimaksudkan pada langkah diatas), secara bersama-sama dengan pendapatan dan alokasi biaya retail, hitung profitabilitas bisnis dan modal usaha. Lakukan rekonsiliasi terhadap perkiraan sebelumnya. 5.3

Pengalokasian dari Opex dan Capex Tujuan dari proses ini adalah untuk mengalokasikan biaya operasi atau Operating expenses (Opex) dan biaya modal atau capital expenditure (Capex) ke bisnis jaringan, retail dan bisnis yang tidak diatur. Setiap kategori opex dan capex masuk kedalam kategori berikut ini: a. Biaya yang dapat dihubungkan secara langsung (directly attributable costs) Biaya yang dihubungkan secara langsung adalah semua biaya yang dapat secara langsung dan jelas terkait dengan satu layanan atau elemen jaringan. Berikut ini antara lain contoh dari biaya yang dapat dihubungkan langsung:

Halaman 28 dari 66

1) Pembayaran ke internasional yang dapat dialokasikan secara langsung ke panggilan internasional. 2) Biaya jasa pengembangan software yang spesifik dapat secara

langsung

dialokasikan

ke

layanan

yang

bersangkutan. b. Biaya yang secara tidak langsung bisa dihubungkan (indirectly attributable costs) Semua biaya yang tidak tercatat dalam akuntansi keuangan dalam bisnis terkait tetapi dapat dikategorikan sebagai biaya berdasarkan hubungannya dengan menggunakan cost driver yang tepat. Jenis biaya yang menggunakan cost driver diantaranya : 1) Biaya listrik jaringan dialokasikan ke peralatan utama yang terpasang berdasarkan kebutuhan daya. 2) Biaya tanah dan biaya yang terkait manajemen tanah, termasuk perawatan jalan masuk, pagar, dan lain-lain dialokasikan

berdasarkan

berapa

besar

area

yang

digunakan dalam penggunaan gedung, yang dilakukan melalui survey. 3) Biaya gedung dialokasikan berdasarkan berapa besar area yang digunakan oleh peralatan yang terpasang didalamnya. Selanjutnya area yang digunakan oleh setiap kategori dari perangkat dan peralatan dinilai berdasarkan survey.

Halaman 29 dari 66

4) Biaya staf yang melakukan O & M dialokasikan kepada setiap peralatan terpasang berdasarkan periode waktu yang dibutuhkan

untuk

melakukan

O&M

kepada

setiap

perangkat, yang dilakukan melalui survey atau sampel. Apabila

pendekatan pengalokasian tersebut tidak bisa

dilakukan, maka dapat dilakukan melalui pendekatan proporsional sesuai dengan nilai kapital dari setiap peralatan terpasang. 5) Biaya dari staf pendukung (administrasi operasional) dialokasikan secara proporsional dengan biaya dari staf operasional yang dialokasikan. 6) Biaya cadangan yang disediakan untuk peralatan yang terpasang dapat dialokasikan secara proporsional dengan nilai kapital dari perangkat yang telah terpasang. Penyelenggara

telekomunikasi

wajib

menjelaskan

penggunaan cost driver dalam laporannya. c. Biaya yang tidak dapat dihubungkan (Un-attributable costs). Merupakan semua biaya yang tidak dapat dikategorikan sebagai biaya langsung ataupun tidak langsung. Biaya ini juga merupakan

biaya yang berdiri sendiri, akan tetapi metode

pembagiannya dapat diketahui. Pengalokasian biaya ini dapat dilakukan dengan metode alokasi yang beralasan. Salah satu contoh dari kategori biaya ini adalah biaya gaji direktur, dalam hal ini pengalokasiannya dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan total biaya dari keseluruhan aktivitas tersebut. Penyelenggara telekomunikasi wajib menjelaskan alasan pengalokasian biaya yang tidak dapat dihubungkan (Unattributable costs) didalam laporannya.

Halaman 30 dari 66

5.4

Kelompok Biaya (Cost Pool Groups) Kelompok biaya dalam pengalokasian biaya dikategorikan sebagai berikut :

Kelompok Biaya

Penjelasan

Kelompok biaya awal Biaya langsung (Direct Costs)

Biaya yang berhubungan secara langsung dengan pemakaian layanan tertentu. Contohnya pembayaran ke pengelola di luar negeri untuk terminasi panggilan Internasional

Aktifitas pendukung (Support Activity)

Semua biaya yang tidak termasuk biaya langsung atau yang tidak dapat secara langsung di masukan ke peralatan atau aktivitas utama, seperti manajemen sumber daya, pengawasan keuangan, dan overhead perusahaan lainnya

Aktivitas utama (Primary Activity)

Biaya dan modal usaha yang berhubungan dengan aktivitas utama, sebagai contoh perawatan switch.

Peralatan pendukung (Support Biaya dan modal yang berhubungan dengan Plant) infrastruktur Jaringan dan yang bukan jaringan, seperti pembangkit tenaga listrik dan peralatan untuk mengetesnya. Peralatan utama (Primary Plant)

Biaya dan modal usaha yang berhubungan dengan infrastruktur jaringan, seperti switch dan lines.

Kelompok biaya berikutnya Bisnis jaringan

Biaya, pendapatan, dan modal usaha yang berhubungan dengan bisnis jaringan, dipisahkan kedalam elemen jaringan, yang mewakili biaya yang sangat jelas dihubungkan kepada setiap layanan. Sebagai contoh elemen trafik sensitive dari komponen switch.

Bisnis retail

Biaya, pendapatan, dan modal usaha yang berhubungan dengan bisnis retail. Jumlah dari kelompok biaya ini mewakili biaya dari bisnis retail sebelum beban transfer dari bisnis jaringan.

Bisnis yang tidak diatur

Biaya, pendapatan, dan modal usaha yang berhubungan dengan bisnis yang tidak diatur (contohnya penjualan customer premise equipment).

Halaman 31 dari 66

5.5 Tata Cara Penghubungan Biaya Langkah-langkah penghubungan sebagai berikut: a.

Semua beban Opex dan Capex dialokasikan ke dalam kelompok biaya yang telah diterangkan diatas.

b.

Biaya langsung dialokasikan secara langsung ke komponen bisnis jaringan. Sebagai contoh beban kartu telepon umum akan dialokasikan ke komponen jaringan telepon umum.

c.

Kelompok

Beban

Peralatan

pendukung

dibagi

secara

proporsional ke kelompok beban peralatan utama, aktivitas utama menggunakan cost driver yang logis. Sebagai contoh biaya

peralatan

listrik

yang

terpasang

dibagi

secara

proporsional pada peralatan switch dan transmisi yang menggunakan listrik. d.

Beban biaya aktivitas pendukung secara tidak langsung dibagi ke aktivitas utama yang menggunakan cost driver yang logis. Sebagai contoh biaya sumber daya manusia dibagi ke aktivitas utama menggunakan jumlah staff yang diperlukan disetiap aktivitas sebagai cost driver.

e.

Biaya aktivitas utama dialokasikan ke peralatan utama yang telah terpasang dan aktivitas retail. Sebagai contoh biaya perawatan switch akan dialokasikan ke local dan trunk switches.

f.

Biaya peralatan utama yang telah terpasang dialokasikan ke elemen jaringan. Elemen jaringan yang mewakili kelompok biaya yang dapat dengan jelas di alokasikan ke setiap layanan. Sebagai contoh local switch dibagi kedalam elemen call sensitive dan line sensitive. Biaya Call sensitive dialokasikan

Halaman 32 dari 66

ke layanan yang berbasis call menit dan biaya line sensitive dialokasikan secara langsung ke jasa penyewaan akses. g.

Kelompok biaya retail secara langsung dialokasikan ke bisnis retail.

h.

Kelompok biaya elemen jaringan dialokasikan ke retail dan jasa penjualan, berdasarkan tipikal penggunaan. Alokasi dari biaya elemen jaringan ke jasa retail mewakili beban perpindahan antara semua bisnis.

i.

Pendapatan di alokasikan secara langsung kepada bisnis retail dan bisnis wholesale.

5.6

Alokasi dari Elemen jaringan ke jasa atau Layanan Elemen jaringan trafik sensitif dialokasikan ke setiap layanan berdasarkan volume trafik dari setiap layanan yang bobotnya dihitung dengan menggunakan faktor ruting. Elemen jaringan yang tidak trafik sensitif dialokasikan ke layanan berdasarkan hubungannya. Sebagai contoh elemen jaringan fixed wire-line “Local loop – PSTN” seharusnya dialokasikan penuh ke biaya langganan bulanan.

5.7

Perpindahan beban biaya (Transfer Charges) Perpindahan beban biaya adalah berdasarkan biaya termasuk pengembalian pada modal usaha atau Return on Capital Employed (ROCE) dan mempunyai hubungan dengan bisnis wholesale maupun dan bisnis retail. Dalam

perpindahan

beban

biaya

tidak

boleh

melakukan

diskriminasi, misalnya laporan yang secara eksplisit dari hubungan perpindahan beban biaya ke bisnis retail yang menggunakan

Halaman 33 dari 66

elemen jaringan pada basis yang sama seperti yang dihasilkan oleh bisnis jaringan untuk operator resmi lainnya. 5.8

Biaya Modal (Cost of Capital) Pengalokasian biaya modal dilakukan dengan menggunakan formula WACC sebagai berikut :

(

WACC pre tax = rDebt post tax

D E + rEquity post tax D + E D + E

)

(1 − T c )

Dimana:

r Debt post tax = (Risk free rate + debt risk premium) * (1 – Tc) r Equity post tax = Risk free rate + (Beta * market risk premium) Tc = Marginal tax rate D E

= Market value of debt = Market value of equity

Sumber data untuk variabel risk free rate, debt risk premium, beta, market risk premium, marginal tax rate, market value of debt, dan market value of equity menggunakan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal Bank Indonesia hanya menerbitkan data yang digunakan dalam menghitung variabel di atas, maka besaran variabel yang digunakan merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan data tersebut.

Halaman 34 dari 66

6.

SISTEM PELAPORAN 6.1

Laporan Keuangan Regulator (Regulatory Financial Report) Penyelenggara Telekomunikasi harus membuat dan melaporkan Regulatory Financial Reports (RFR) tahunan dan dilaporkan kepada BRTI setiap tahun, terdiri dari :

Halaman 35 dari 66

a. Pengembalian asset (Assets Return) Laporan Pengembalian aset harus memenuhi format HISTORIC COST Asset Category

Land & Buildings Land Buildings - Administrative Buildings - Network Buildings - Other Leasehold improvements Fixed Switching Equipment Remote subscriber units Local switches Tandem switches Trunk switches International gateway switches Intelligent network equipment Signaling equipment (STP/SCP) Infrastructure Copper Fibre cable Duct, trench and manholes Submarine cable Masts and towers Cabinets Exchange main distribution frames Transmission Equipment Optical PDH equipment Optical SDH equipment Optical DWDM equipment Microwave PDH equipment Microwave SDH equipment xDSL transmission equipment Satellite transmission systems Submarine transmission systems Transmission distribution frames Digital cross connects Other transmission equipment Data and leased lines equipment IP equipment ATM equipment Frame relay equipment X25 equipment Leased lines equipment International equipment Cable landing stations Earth stations International transmission systems IRUs Other international equipment Network support equipment Network management systems - switching Network management systems - transmission Network management systems - other Test equipment Network power equipment

ACCUMULATED DEPRECIATION

NET BOOK VALUE

CWIP

OPENING CLOSING BALANCE BALANCE


CCA ADJUSTMENTS HOLDING CC DEPN BACKLOG GAIN/ CHARGE DEPN LOSS

ASSET LIFE

VALUATION METHOD

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx










































xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx





















xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

OPENING CLOSING ADDITIONS DISPOSALS TRANSFERS BALANCE BALANCE

OPENING CHARGE CLOSING DSIPOSALS TRANSFERS BALANCE FOR YEAR BALANCE

GRC GRC OPENING CLOSING

Halaman 36 dari 66

a. Pengembalian asset (Assets Return) Lanjutan .......

HISTORIC COST Asset Category

Other equipment Customer premises equipment Public payphone equipment Telex equipment Directory enquiry services equipment Mobile/FWA switching equipment Tranceiver units (TRX) Base station towers (BTS) Base station controllers (BSC) Mobile switching centres (MSC) Gateway mobile switching centres (GMSC) Home location registers (HLR) Visitor location register (VLR) Equipment identity registers (EIR) Voicemail platforms (VMS) SMSC Prepaid IN platform Other mobile IN platform GPRS Systems MMS Systems WAP Platform IT equipment Retail billing systems Interconnect billing systems Call centre equipment Provisioning system Customer care system IT hardware PCs and peripherals General equipment Furniture and fixtures Office plant and equipment Motor vehicles Satellite switching equipment Traffic Channel Equipment (TCE) Gateway Station Controller (GSC) Mobile Switching Center (MSC) Network Controll Center (NCC) Voicemail platforms (VMS) Mediation Device (MD) Interconnect Billing (IBIL) Satellite Transmission equipment Satellite (SAT) Antenna Sub-system (ANT)

ACCUMULATED DEPRECIATION

NET BOOK VALUE

CWIP



CCA ADJUSTMENTS HOLDING CC DEPN BACKLOG GAIN/ CHARGE DEPN LOSS

ASSET LIFE

VALUATION METHOD

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx










































xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx





















xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

CLOSING OPENING ADDITIONS DISPOSALS TRANSFERS BALANCE BALANCE

OPENING CHARGE CLOSING DSIPOSALS TRANSFERS BALANCE FOR YEAR BALANCE

GRC GRC OPENING CLOSING

Halaman 37 dari 66

b. Pengembalian Biaya modal (WACC Return) Laporan pengembalian biaya modal harus memenuhi format sebagai berikut : Variable

Description

Value

Data Source

Rf Dp Ba Rm - Rf Debt % Equity % Tc

Risk free rate Corporate debt prem ium Asset Beta Market Risk prem ium Corporate tax rate



Rd Bc Re Post Tax W ACC Pre Tax W ACC L

Cost of debt Com pany Beta Cost of equity -

xxx xxx xxx xxx xxx

-

c. Laporan Keuangan kepada Regulator (Regulatory Financial Statement) NETWORK

RETAIL

UNREGULATED

EXCLUDED

TOTAL

Cash at bank Cash on hand Short term deposits Short term investments

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

Accounts receivable Amounts due from affiliates Other receivables Provision for non recoverable accounts Prepayments VAT Recoverable

xxx xxx xxx xxx xxx xxx





Inventories for resale Inventories for repairs and maintenance Other Inventories Provision for stock obsolecense

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

Other

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Current Assets

Halaman 38 dari 66

NETWORK

RETAIL

UNREGULATED

EXCLUDED

TOTAL

Non - Current Assets Land & Buildings Land

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Buildings - Administrative

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Buildings - Network Buildings - Other

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

Leasehold improvements

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Fixed Switching Equipment Remote subscriber units

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Local switches

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Tandem switches Trunk switches

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

International gateway switches

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

NETWORK

RETAIL

UNREGULATED

EXCLUDED

TOTAL

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx






xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

Intelligent network equipment Signaling equipment (STP/SCP)

Non - Current Assets Infrastructure Copper Fibre cable Duct, trench and manholes Submarine cable Masts and towers Cabinets Exchange main distribution frames Transmission Equipment Optical PDH equipment Optical SDH equipment Optical DWDM equipment Microwave PDH equipment Microwave SDH equipment xDSL transmission equipment Satellite transmission systems Submarine transmission systems Transmission distribution frames Digital cross connects Other transmission equipment Data and leased lines equipment IP equipment ATM equipment Frame relay equipment X25 equipment Leased lines equipment International equipment Cable landing stations Earth stations International transmission systems IRUs Other international equipment Network support equipment Network management systems - switching Network management systems - transmission Network management systems - other Test equipment Network power equipment

Halaman 39 dari 66

NETWORK

RETAIL

UNREGULATED

EXCLUDED

TOTAL

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx











xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx






xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Non - Current Assets Other equipment Customer premises equipment Public payphone equipment Telex equipment Directory enquiry services equipment Mobile/FWA switching equipment Tranceiver units (TRX) Base station towers (BTS) Base station controllers (BSC) Mobile switching centres (MSC) Gateway mobile switching centres (GMSC) Home location registers (HLR) Visitor location register (VLR) Equipment identity registers (EIR) Voicemail platforms (VMS) SMSC Prepaid IN platform Other mobile IN platform GPRS Systems MMS Systems WAP Platform IT equipment Retail billing systems Interconnect billing systems Call centre equipment Provisioning system Customer care system IT hardware PCs and peripherals General equipment Furniture and fixtures Office plant and equipment Motor vehicles Mobile Satellite switching equipment Traffic Channel Equipment (TCE) Gateway Station Controller (GSC) Mobile Switching Center (MSC) Network Controll Center (NCC) Voicemail platforms (VMS) Mediation Device (MD) Interconnect Billing (IBIL) Mobile Satellite Transmission equipment Satellite (SAT) Antenna Sub-system (ANT)

Halaman 40 dari 66

NETWORK

RETAIL

UNREGULATED

EXCLUDED

TOTAL

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Current Liabilities Bank overdraft Creditors Customer deposits VAT Payable Amounts due to affiliates Short term borrowing's Capitalised lease liabilities Deferred income Provision for profits tax Provision for dividends Provision for employee entitlements Other

NETWORK

RETAIL

UNREGULATED

EXCLUDED

TOTAL

-

-

-

xxx

xxx

-

-

-

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

-

-

-

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

-

-

-

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Non-Current Liabilities Creditors Amounts due to affiliates Long term borrowing's Capitalised lease liabilities Provision for deferred tax Provision for employee entitlements Other

Net Assets

Halaman 41 dari 66

NETWORK

RETAIL

UNREGULATED

EXCLUDED

TOTAL






xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx





xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Revenue Retail services-residential customers Local call revenue National call revenue International call revenue International roaming Calls to mobile Calls to satellite Other call revenue Operator assist Connection charges Administration services Line rentals Network access Leased circuits Data services Retail services-business customers Local call revenue National call revenue International call revenue International roaming Calls to mobile Calls to satellite Other call revenue Operator assist Connection charges Administration services Line rentals Network access Leased circuits Data services Retail services-other Payphones USC Other Wholesale services Interconnect charges CSP access charge Transfer charge International interconnect Leased circuits Unregulated services Product sales CPE lease income Directory services Content Other telecommunications services Other services Total Revenue

Halaman 42 dari 66

NETWORK

RETAIL

UNREGULATED

EXCLUDED

TOTAL






xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

NETWORK

RETAIL

UNREGULATED

EXCLUDED

TOTAL






xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

NETWORK

RETAIL

UNREGULATED

EXCLUDED

TOTAL

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx





xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Direct Cost of Sales PSTS interconnect MCTS interconnect MSTS interconnect International termination charges International roaming charges Net handset subsidisation Product maintenance Product purchases Directory services Content Other

Network Costs Maintenance - Direct labour Maintenance - Direct labour on costs Maintenance - Materials Maintenance - Vehicles Maintenance - Subcontract Lease assets Licence fees Spectrum Utilisation Fees USC Electricity Other

Sales & Marketing Bad & doubtful debts Billing materials Credit card charges Collateral & materials Commissions Consultants Direct labour Direct labour on costs Market research Sales office disbursements Office rental Point of sale material Postage Product advertising Product development Public relations Sponsorships Travel & accomodation

Halaman 43 dari 66

NETWORK

RETAIL

UNREGULATED

EXCLUDED

TOTAL

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx





xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

NETWORK

RETAIL

UNREGULATED

EXCLUDED

TOTAL

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx






xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Abnormal or Extraordinary Items

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Profit before income tax

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Income tax expense

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Profit after income tax

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

General & Administration Accounting & audit Bank charges Borrowing costs Consultants Electricity Entertainment General office disbursements Indirect labour Indirect labour on costs IT and office systems Insurance Legal Motor vehicles Office rental Printing & stationary Postage Recruitment costs Security Storage Telephone & communications Travel & accomodation

EBITDA

Depreciation & Amortisation Depreciation Goodwill amortisation Other intangibles

Non Operating Income & Expenditure Interest income Interest expense Settlement discounts Non operating income Non operating expenses Gain/loss on asset disposals

Abnormal or Extraordinary Items

Income Tax

Halaman 44 dari 66

d. Rincian Biaya Jaringan (Statement of Network Cost) Laporan rincian biaya jaringan harus memenuhi format sebagai berikut :

Halaman 45 dari 66

Network Elements

Fixed Access Network Local loop - PSTN Local loop - Payphones Local loop - Private Circuits Remote subscriber units - line sensitive Local switches - line sensitive Fixed Core Network Fixed-Switching Remote subscriber units - traffic sensitive Local switches - traffic sensitive Tandem switches Trunk switches International gateway switches Intelligent network Voicemail platform Fixed-Transmission RSU-LS LS-LS LS-TD LS-TR TD-TR TD-TD TD-TR TR-TR TR-IGW IGW-IGW Leased circuit transmission FWA Network FWA-Switching TRX BTS BSC MSC SMSC HLR Prepaid platform Data application platforms Voicemail platform FWA-Transmission BTS-BTS BTS-BSC BSC-MSC MSC-TD MSC-TR Other Network Elements Outpayments International outpayments International transmission Interconnect links Leased circuit and data platforms Broadband access equipment Internet platform Wholesale product management Total Network Business

Opex

CCA Depreciation

Capex

WACC

Capital Costs Total Costs

Volumes

Unit Cost

A

B

C

D

E=CxD

F=A+B+E

G

H=F/G

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

















xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx








xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx








xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Halaman 46 dari 66

Network Elements

Opex

CCA Depreciation

Capex

WACC

Capital Costs

Total Costs

Volumes

Unit Cost

A

B

C

D

E=CxD

F=A+B+E

G

H=F/G









Mobile Network Switching TRX BTS BSC MSC SMSC HLR Prepaid platform Data application platforms Voicemail platform Transmission BTS-BTS BTS-BSC BSC-MSC MSC-MSC MSC-GMSC GMSC-GMSC GMSC-POI Other Network Elements Outpayments International outpayments Wholesale product management









xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

Total Network Business

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx









Satellite Network Switching Traffic Channel Equipment (TCE) Gateway Station Controller (GSC) Mobile Switching Center (MSC) Network Controll Center (NCC) Voicemail platforms (VMS) Mediation Device (MD) Interconnect Billing (IBIL) Transmission Satellite (SAT) Antenna Sub-system (ANT) Other Network Elements Outpayments Wholesale product management

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

Total Network Business

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Halaman 47 dari 66

e. Rincian Biaya Layanan Jaringan (Statement of Network Services Cost) Laporan rincian biaya layanan jaringan harus memenuhi format sebagai berikut :

Halaman 48 dari 66

On-Net Voice Services

Other Services

On-net - Local (Fixed-WL to Fixed-WL)

On-net - Local (Fixed-WL to Fixed-FWA)

On-net - Long distance (Fixed-WL to FixedWL)

On-net - Long distance (Fixed-WL to FixedFWA)

On-net - Internet (Dial-up to 0809 numbers) (Fixed-WL to Fixed-WL)

On-net - Other (emergency etc) (Fixed-WL to Fixed-WL)

Originating interconnected - Local (FixedWL to OLO fixed)

Originating interconnected - Local (FixedWL to OLO mobile)

Originating interconnected - Local (FixedWL to OLO satellite)

Originating interconnected - Local (FixedWL to OLO VoIP)

Originating interconnected - Long distance (Fixed-WL to OLO fixed)

Originating interconnected - Long Distance (Fixed-WL to OLO mobile)

Originating interconnected - Long distance (Fixed-WL to OLO satellite)

Originating interconnected - Long distance (Fixed-WL to OLO VoIP)

Originating interconnected - International (Fixed-WL to OLO international)

Terminating interconnected - Local (OLO fixed to Fixed-WL)

Terminating interconnected - Local (OLO mobile to Fixed-WL)

Terminating interconnected - Local (OLO Satellite to Fixed-WL)

Terminating interconnected - Local (OLO VoIP to Fixed-WL)

Terminating interconnected - Long distance (OLO fixed to Fixed-WL)

Terminating interconnected - Long distance (OLO mobile to Fixed-WL)

Terminating interconnected - Long distance (OLO satellite to Fixed-WL)

Terminating interconnected - Long distance (OLO VoIP to Fixed-WL)

Terminating interconnected - International (OLO international to Fixed-WL)

Transit 1-trunk switch (OLO to Fixed-WL to OLO)

Transit 2-trunk switches (OLO to Fixed-WL to OLO)

Transit to IGW (OLO to Fixed-WL to OLO)

Interconnect Services

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

3.09

4.01

4.02

4.03

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x


x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x


x x x x x x x x x x x































x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

xxx xxx xxx xxx xxx

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x


x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

Rincian Biaya Layanan Jaringan Tetap Volumes Weighting Unit Costs Fixed Access Network Local loop - PSTN Local loop - Payphones Local loop - Private Circuits Remote subscriber units - line sensitive Local switches - line sensitive Fixed Core Network Fixed-Switching Remote subscriber units - traffic sensitive Local switches - traffic sensitive Tandem switches Trunk switches International gateway switches Intelligent network Voicemail platform Fixed-Transmission RSU-LS LS-LS LS-TD LS-TR TD-TR TD-TD TD-TR TR-TR TR-IGW IGW-IGW Leased circuit transmission FWA Network FWA-Switching TRX BTS BSC MSC SMSC HLR Prepaid platform Data application platforms Voicemail platform FWA-Transmission BTS-BTS BTS-BSC BSC-MSC MSC-TD MSC-TR Other Network Elements Outpayments International outpayments International transmission Interconnect links Leased circuit and data platforms Broadband access equipment Internet platform

Unit Cost Total Cost

Halaman 49 dari 66

Volumes Weighting

Mobile Network Switching TRX BTS BSC MSC SMSC HLR Prepaid platform Data application platforms Voicemail platform Transmission BTS-BTS BTS-BSC BSC-MSC MSC-MSC MSC-GMSC GMSC-GMSC GMSC-POI Other Network Elements Outpayments International outpayments Wholesale product management


Rincian Biaya Layanan Jaringan Bergerak Selular

xxx

Halaman 50 dari 66

Terminating interconnected other data (Fixedsel to OLO satellite)

Terminating interconnected other data (Fixedsel to OLO mobile)

Terminating interconnected MMS (Fixedsel to OLO satellite)

Terminating interconnected MMS (Fixedsel to OLO mobile)

Terminating interconnected SMS (Fixedsel to OLO satellite)

Terminating interconnected SMS (Fixedsel to OLO mobile)

Terminating interconnected voice - International (Fixedsel to OLO international)

Terminating interconnected voice - Long distance (Fixedsel to OLO satellite)

Terminating interconnected voice - Long distance (Fixedsel to OLO mobile)

Terminating interconnected voice - Long distance (Fixedsel to OLO fixed)

Terminating interconnected voice - Local (Fixedsel to OLO satellite)

Terminating interconnected voice - Local (Fixedsel to OLO mobile)

Terminating interconnected voice - Local (Fixedsel to OLO fixed)

Originating interconnected other data (Fixedsel to OLO satellite)

Originating interconnected other data (Fixedsel to OLO mobile)

Originating interconnected MMS (Fixedsel to OLO satellite)

Originating interconnected MMS (Fixedsel to OLO mobile)

Originating interconnected SMS (Fixedsel to OLO satellite)

Originating interconnected SMS (Fixedsel to OLO mobile)

Originating interconnected voice - International (Fixedsel to OLO international)

Originating interconnected voice - Long distance (Fixedsel to OLO satellite)

Originating interconnected voice - Long distance (Fixedsel to OLO mobile)

Originating interconnected voice - Long distance (Fixedsel to OLO fixed)

Originating interconnected voice - Local (Fixedsel to OLO satellite)

Originating interconnected voice - Local (Fixedsel to OLO mobile)

Originating interconnected voice - Local (Fixedsel to OLO fixed)

On-net other data

On-net MMS

On-net SMS

On-net voice - other traffic

On-net voice - Long distance

On-net voice - Local On-Net Services Interconnect Services Other Services

Unit Costs 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

xxx xxx xxx xxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx

Interconnect Services

On-net voice - (Satelit to OLO satelit sesuai coverage ACes)

On-net voice - other traffic (satelit to IN, Voicemail,etc)

On-net other data

Originating interconnected voice - (Satelit to OLO fixed)

Originating interconnected voice - (Satelit to OLO mobile)

Originating interconnected voice - (Satelit to OLO international)

Terminating interconnected voice - (Satelit to OLO fixed)

Terminating interconnected voice - (Satelit to OLO mobile)

Terminating interconnected voice - (Satelit to OLO international)

Volumes Weighting

Other Services

On-net voice - (Satelit to satelit)

On-Net Services

Rincian Biaya Layanan Jaringan Bergerak Satelit

1.01

1.02

1.03

1.06

2.01

2.02

2.03

3.01

3.02

3.03

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

x x x x x x x x x x x x x x













xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

Unit Costs Satellite Network Switching Traffic Channel Equipment (TCE) Gateway Station Controller (GSC) Mobile Switching Center (MSC) Network Controll Center (NCC) Voicemail platforms (VMS) Mediation Device (MD) Interconnect Billing (IBIL) Transmission Satellite (SAT) Antenna Sub-system (ANT) Other Network Elements Outpayments Wholesale product management



xxx

xxx

xxx

Halaman 51 dari 66

f. Pemisahan akuntansi (Accounting Separation ) Laporan pemisahan akuntansi harus memenuhi format sebagaimana dijelaskan dalam butir 3.3.

g. Pernyataan direktur (Directors statement) Laporan pernyataan direktur harus memenuhi format sebagai berikut : Kepada YTH : Ketua BRTI Alamat

Laporan Keuangan kepada Regulator Dengan hormat, terlampir disampaikan laporan keuangan, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaku. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud disusun oleh : .................. (Nama Penyelenggara) untuk tahun keuangan yang dimulai pada tanggal xx xxx xxxx dan berakhir pada tanggal xx xxx xxx. Laporan dimaksud dimulai dari halaman xx sampai dengan xx dari dokumen terlampir.

Tanggal / Bulan / Tahun

………………………… Direktur

Halaman 52 dari 66

h. Surat Laporan audit untuk tujuan tertentu (Special Purpose Audit Report) Surat laporan audit ini diberikan apabila penyelenggara telekomunikasi menggunakan jasa audit dari auditor yang ditunjuk dalam memenuhi RFR. Dalam hal kondisi ini terjadi maka format surat laporannya adalah sebagai berikut :

Kepada YTH :

Ketua BRTI Alamat

Laporan Audit Tujuan Khusus Dengan hormat disampaikan bahwa ..................(Nama auditor) telah menyelesaikan audit

laporan

Telekomunikasi)

keuangan untuk

atas

nama

memberikan

PT…......…(Nama opini

terhadap

Penyelenggara

laporan

keuangan

PT…......…(Nama Penyelenggara Telekomunikasi) kepada regulator, dimana tahun buku dimulai pada tanggal xx xxx xxxx dan berakhir pada tanggal xx xxx xxxx. Kami menyatakan bahwa hasil audit terkualifikasi/tidak terkualifikasi (coret yang tidak penting). Dalam mengambil kualifikasi audit di atas, dilakukan dengan alasan

sebagai

berikut: •

Menyediakan salinan proses Pengalokasian Biaya dan Panduan Pelaporan keuangan yang diterbitkan oleh Menteri dan menyesuaikannya dengan kebutuhan yang ada;

•

Sesuai dengan standar pengauditan di Indonesia, dilakukan pengujian keefektifan transaksi dan pengkajian ulang prosedur untuk menentukan kondisi akuntansi dan pencatatan biaya berdasarkan Panduan pengalokasian biaya dan Pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh Menteri.

Tanggal / Bulan / Tahun Nama Auditor Jabatan

Halaman 53 dari 66

6.2

Kebutuhan Informasi Lebih Lanjut Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan informasi tambahan yang terkait dengan RFR apabila diminta oleh BRTI.

Halaman 54 dari 66

7.

HUBUNGAN METODE PENGALOKASIAN BIAYA DAN LAPORAN FINANSIAL KEPADA REGULATOR DENGAN FORMULA PERHITUNGAN BIAYA INTERKONEKSI 7.1 Pendahuluan Hubungan Metode Pengalokasian Biaya dan Laporan Finansial kepada Regulator dengan formula perhitungan biaya interkoneksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, wajib dipenuhi oleh penyelenggara telekomunikasi, termasuk prinsip dan proses perhitungan dengan menggunakan metode LRIC buttom-up dalam menyediakan setiap layanan. Hubungan sebagaimana dimaksud di atas, digunakan untuk menghasilkan data-data LRIC, dengan penyesuaian CCA dan metode valuasi (valuation method) sebagaimana diuraikan berikut ini: 7.2. Penyesuaian CCA dan Metode Valuasi CCA untuk menghitung penggantian biaya dan nilai dari sarana dan peralatan yang ada dan digunakan sebagai proxy untuk menghitung efisiensi operator berdasarkan forward looking LRIC. Terdapat dua pendekatan dalam menghitung CCA, yaitu : 1)

OCM (Operation Capital Maintenance), dimana CCA dihitung dengan

mengacu

kepada

produksi

penyelenggara

telekomunikasi yang tetap sepanjang waktu; 2)

FCM (Financial Capital Maintenance), dimana CCA dihitung dengan mengacu kepada nilai modal yang ditanamkan oleh pemegang saham harus tetap dipertahankan dengan aturan biaya terkini. Dalam metode ini, aset yang ada harus dicantumkan ulang untuk mencerminkan nilai bisnis saat ini. Selisih nilai bisnis ini merupakan biaya pergantian bersih saat

Halaman 55 dari 66

ini (net current replacement cost / NRC, dan harus ditulis ulang sebagai penerimaan dalam laporan Rugi Laba. Aset-aset yang tercantum dalam modal perusahaan umumnya lebih rendah dari NRC sesuai jumlah yang dapat digantikan. NRC umumnya berasal dari biaya pergantian aset kotor (aset`s gross replacement costs / GRC), dan merupakan harga pembelian aset baru atau biaya dari Modern Equivalent aset (MEA), dengan potensi pelayanan yang sama, disesuaikan dengan umur ekonomisnya. Metode valuasi yang berbeda dapat diterapkan pada laporan biaya keuangan saat ini untuk jenis teknologi yang berbeda, sebagai berikut:

1) Teknologi yang Ada Metode penilaian ulang aset dapat dilakukan dengan metode indeksasi atau penilaian mutlak dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: a) Indeksasi, merupakan metode yang digunakan untuk menilai aset yang sedikit perubahan teknologinya dan biaya langsung yang berhubungan dengan penggantian aset baru tersebut relatif sama. NRC dihitung menggunakan indeksasi dari nilai buku bersih historis. b) Penilaian mutlak, penilaian merupakan metode penilaian aset berdasarkan jumlah dan harga aset saat ini .

2) Modern Equivalent Asset (MEA) Bagi aset yang perubahan teknologinya cukup signifikan, biaya penggantian aset harus berdasarkan MEA dan aset tersebut minimal mempunyai potensi pelayanan yang sama.

Halaman 56 dari 66

Apabila terdapat perbedaan dalam biaya operasi antara MEA dan aset eksisting, penilaian MEA harus disesuaikan dengan fungsi, umur aset,

biaya perawatan, atau output

yang

dihasilkan. Contoh pendekatan MEA yang digunakan adalah sebagai berikut: a)

Switching analog (versus digital)

b)

Kabel Tembaga (versus fiber optik)

c)

Teknologi PDH (versus SDH)

Penyelenggara Telekomunikasi harus menyatakan untuk kelas aset dimana penilaian MEA harus diterapkan, bersamaan dengan penyesuaian harga untuk merefleksikan perbedaan fungsional dari MEA.

3) Aset-aset bernilai kecil atau berumur pendek Untuk aset yang nilainya kecil atau umurnya pendek, mungkin dihitung

berdasarkan

biaya

historisnya

dan

tidak

perlu

disesuaikan dengan CCA.

4) Diskon Dalam menentukan biaya penggantian (Replecment cost), diskon dari daftar harga biasanya diterapkan untuk program pengembangan harus dimasukan dalam perhitungan.

7.3 Perhitungan dalam Penyesuaian CCA Penyesuaian

CCA

diperlukan

untuk

menghitung

Gross

Replacement Cost (GRC) yang diperoleh dari :

Halaman 57 dari 66

a. Biaya penyusutan saat ini (current cost depreciation) b. Penyusutan tambahan (supplementary depreciation) c. Total keuntungan/kerugian perusahaan (total holding gain/loss)

1) Penyusutan Biaya Saat ini Sama

seperti

Perhitungan

Biaya

Historis

(Historic

Cost

Accounting/HCA), Penyusutan dihitung berdasarkan CCA untuk mencerminkan penggunaan asset yang ada. Rumus yang digunakan untuk menghitung Penyusutan

berdasarkan pada

metode roll-forward sebagai berikut: Biaya Penyusutan CCA = (GRC awal + GRC akhir) / (GBV awal + GBV akhir ) x Penyusutan Historis

2) Nilai penyusutan tambahan Perbedaan antara penyusutan biaya historis tahun ini dan Penyusutan biaya saat ini pada periode yang sama.

3) Total keuntungan/ kerugian Perbedaan pada biaya pergantian kotor (GRC) selama setahun ditambahkan atau dikurangi dari biaya historis dalam setahun, dikurangi Penyusutan backlog. Penyusutan Backlog dihitung sebagai

penyesuaian

yang

dibutuhkan

bagi

akumulasi

pembukuan sebagai hasil dari perubahan pada biaya pergantian kotor pada tahun sekarang.

Halaman 58 dari 66

7.4

Long Run Incremental Cost (LRIC) a. Penambahan Nilai LRIC Menentukan penambahan nilai produk atau layanan terhadap biaya yang diukur. Maka dari itu, hasil analisa LRIC akan sangat bergantung pada definisi dari peningkatan nilai. Pendekatan penambahan nilai dilakukan dengan struktur sebagai berikut:

Telco

Combined Network

Access Network

Core Conveyance Network

Retail & Unregulated

FWA Network

International Network

Network Elements

Intra Access

Intra Core Conveyance

LRICs

Intra FWA

Intra International

FIXED COMMON COSTS

Intra Combined Network

Intra Telco

Kotak-kotak di atas jalur hitam dalam struktur diatas mewakili peningkatan nilai utama yang akan diukur. Hal ini kemudian dipisah kedalam: 1) Jaringan yang dikombinasikan 2) Retail dan tanpa aturan Kombinasi Jaringan tersebut kemudian lebih lanjut lagi dibagi kedalam:

Halaman 59 dari 66

a) Jaringan Akses b) Jaringan Utama c) Jaringan FWA d) Jaringan Internasional Kotak-kotak yang berada di bawah garis hitam putus-putus mewakili kelompok biaya umum tetap (fixed common cost) yang ada melebihi penambahan nilainya. Kotak-kotak tersebut diperlihatkan disepanjang penambahan nilai terhadap yang berhubungan dengannya. Pendekatan ini menimbulkan outputoutput seperti ini : (1) LRIC bagi setiap elemen jaringan (2) LRIC bagi peningkatan nilai jaringan, dan elemen jaringan LRIC tersalurkan (distributed network element LRICs/ DLRIC) pada tingkat ini (3) LRIC bagi peningkatan nilai jaringan kombinasi (combined network increment/CN), dan DLRICs pada tingkat ini (4) DLRIC plus mark-up bagi setiap elemen jaringan DLRICs mewakili komponen jaringan LRICs plus mark-up bagi biaya tetap sebagai penambah biaya . Penyelenggara

Telekomunikasi

harus

mendefinisikan

penambahan nilai berdasarkan prinsip-prinsip yang dijelaskan di atas.

b. Spesifikasi CVR Untuk

menghitung

berdasarkan

volume

LRIC,

diperlukan

jasa

pelayanan

berbagai yang

biaya

dihasilkan.

Perhitungan LRIC akan menjadikan kuantitas hubungan antara

Halaman 60 dari 66

volume jasa pelayanan yang ditawarkan dengan biaya dari menyediakan

layanan

tersebut

sebagai

suatu

variabel

penghitungan . CVR digunakan untuk memperkirakan biaya yang dibutuhkan Penyelenggara

Telekomunikasi

untuk

kapasitas

jaringan

beragam, khususnya seberapa besar variabel biaya yang tidak dihitung karena penghilangan produk atau jasa pelayanan tertentu. Hubungan yang mewakili penambahan biaya-biaya yang dihapuskan

atau

ditambahkan

oleh

pengeluaran

atas

pemasukan oleh penambahan nilai yang diketahui harus dijelaskan untuk setiap kategori biaya. Penjelasan terhadap hubungan tersebut dapat secara langsung dihubungkan pada setiap penambahan nilai yang sedang diukur, sebuah variabel langsung atau biaya tetap langsung, atau peningkatan nilai atau harga seperti halnya biaya yang termasuk ke dalam biaya umum tetap. Hubungannya dapat dipetakan dengan volume pengaturan biaya pada sumbu X dan biaya-biaya yang dihasilkan oleh pengaturan biaya, pada sumbu Y. LRIC

dari

setiap

komponen

jaringan

dihitung

dengan

menghilangkan volume yang berkaitan dengan peningkatan nilai atau harga yang tepat. Pada tahap ini penambahan biaya tetap tertentu dan biaya umum setiap komponen dalam peningkatan nilai juga dijelaskan. Pemetaan CVR kepada kategori biaya dapat satu ke satu atau satu ke banyak, karena beberapa kategori biaya merupakan cost driver yang mirip. Hubungan kapasitas dan biaya dapat dibagi dalam beberapa kategori biaya. CVR dibuat dengan

Halaman 61 dari 66

menggunakan model teknik simulasi, survei-survei statistik atau perkiraan-perkiraan manajemen.

c. Spesifikasi dari saling ketergantungan Cost Driver Semua kategori biaya dikelompokkan sebagai biaya yang berdiri sendiri (independet cost) atau saling ketergantungan (dependet cost). Kategori biaya berdiri sendiri dikendalikan oleh pengendali eksogenus, seperti waktu trafik dan jumlah pelanggan. Kategori biaya yang saling ketergantungan diatur oleh endogenus, seperti biaya gaji total atau biaya pergantian bersih dari sebuah aset. Hirarki ketergantungan antar kategori biaya adalah sebagai berikut :

Set-up-related costs

Duration-related costs

Cost

Cost

volume

volume

Network building costs Cost

Network building maintenance pay volume

Cost

Human Resources costs volume

Cost

volume

Halaman 62 dari 66

Pendekatan

ini

memungkinkan

definisi

dari

saling

ketergantungan ini khususnya berdasarkan pada elemen jaringan

yang

digunakan

untuk

mengacu

pada

biaya

peningkatan nilai atau harga bagi produk-produk eceran dan retail.

Halaman 63 dari 66

8.

PROSEDUR ADMINISTRATIF 8.1

Kerahasiaan BRTI akan menjaga dokumen RFR secara aman dan rahasia dengan membatasi akses dari penyingkapan informasi dari Penyelenggara

Telekomunikasi,

para

stafnya,

penasehat

hukumnya dan konsultan. BRTI tidak akan membeberkan RFR pada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Penyelenggara Telekomunikasi terkait. Dalam hal mengangkat penentuan dari persoalan antara 2 atau lebih penyelenggara telekomunikasi, BRTI akan memperhatikan RFR. BRTI tidak berada dalam sebuah kewajiban untuk membatasi akses informasi yang sudah diberitakan ke publik atau yang diperlukan oleh hukum.

8.2

Penyimpanan Dokumen Penyelenggara Telekomunikasi perlu menyimpan semua dokumen yang ada selama periode minimal lima tahun dari tanggal penyerahan RFR.

8.3

Persyaratan Audit RFR yang disampaikan oleh penyelenggara dengan pendapatan usaha 25% atau lebih dari total pendapatan usaha penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya harus menyertakan Laporan Audit Untuk Tujuan Khusus. Laporan Audit Untuk Tujuan Khusus tersebut ditujukan untuk menjaga independensitas atau untuk konfirmasi bahwa Metodologi pengalokasian biaya dan

Halaman 64 dari 66

pelaporan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini telah dijadikan sebagai dasar dalam penyiapan dan penyusunan RFR. Penyelenggara tersebut dengan demikian harus menggunakan auditor eksternal untuk melakukan prosedur-prosedur tertentu dalam memenuhi Metodologi pengalokasian biaya dan pelaporan sebagai ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan menyusun Laporan Audit Untuk Tujuan Khusus sebagaimana ditetapkan setiap tahunnya. Auditor eksternal yang ditunjuk harus menguasai Metodologi pengalokasian biaya dan pelaporan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri termasuk mampu merumuskan prosedur yang tepat dalam mengarahkan penyelenggara agar dapat

melakukan

pencatatan

sesuai

dengan

Metodologi

pengalokasian biaya dan pelaporan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri. Auditor eksternal diwajibkan untuk menyertakan dalam Laporan Audit

Untuk

Tujuan

Khusus

semua

pengecualian

dalam

pencatatan atau persyaratan pengalokasian biaya. Biaya yang dibutuhkan dalam menggunakan jasa auditor eksternal dibebankan kepada penyelenggara. BRTI memiliki hak untuk meminta auditor eksternal untuk melakukan

lebih

lanjut

prosedur-prosedur

dalam

menguji

pencatatan yang telah dilakukan oleh penyelenggara, atau mengamandemen Laporan Audit Untuk Tujuan Khusus yang telah disusun.

Halaman 65 dari 66

Pada tahap awal implementasi Metodologi pengalokasian biaya dan

pelaporan

sebagaimana

ditetapkan

dalam

Lampiran

Peraturan Menteri, yaitu sejak mulai diberlakukannya Peraturan Menteri ini sampai dengan September 2008, penyelenggara dapat menggunakan persyaratan audit. Pada September 2009, RFR yang disampaikan kepada BRTI wajib menyertakan persyaratan audit.

Ditetapkan di

:

Pada tanggal

:



SOFYAN A. DJALIL

Halaman 66 dari 66


:

TANGGAL :


PETUNJUK PENYUSUNAN DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI (P2DPI) DAFTAR ISI 1.

KETENTUAN UMUM.....................................................................................

1

2.

PENDAHULUAN DAN RUANG LINGKUP ...................................................

5

2.1

Pendahuluan ...........................................................................

6

2.1.1

Masa Berlaku ..........................................................................

6

2.1.2

Perubahan...............................................................................

6

2.1.3

Pengkajian Ulang ....................................................................

6

Ruang Lingkup ........................................................................

7

2.2.1

Layanan Interkoneksi ..............................................................

7

2.2.2

Perjanjian Kerjasama ..............................................................

7

2.2.3

Kerangka Waktu ......................................................................

7

KONDISI MANDATORI PADA INTERKONEKSI..........................................

9

3.1

Kerahasiaan Informasi.............................................................

9

3.2

Non-diskriminasi pada Layanan Interkoneksi ..........................

12

3.3

Sistem Antrian .........................................................................

13

3.4

Penyelesaian Perselisihan ......................................................

14

2.2

3.

Halaman i dari vii

4.

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI................................................

15

4.1

Perjanjian Interkoneksi ...........................................................

16

4.2

Daftar Layanan Interkoneksi yang Ditawarkan ........................

17

4.2.1

Modul 1 : Layanan Teleponi Dasar Termasuk Fitur-Fiturnya...

18

4.2.2

Modul 2 : Layanan Tambahan Jaringan Tetap dan Jaringan Bergerak..................................................................................

19

4.2.3

Modul 3 : Layanan Lanjutan (Advance Services) ....................

19

4.2.4

Modul 4 : Layanan Seleksi Penyelenggara .............................

19

Daftar Perubahan ....................................................................

20

PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI ......................................................

22

5.1

Tanggal Perjanjian dan Identitas Penyelenggara ....................

23

5.2

Definisi dan Interpretasi...........................................................

23

5.3

Ruang Lingkup Perjanjian .......................................................

24

5.4

Masa Berlaku Perjanjian..........................................................

24

5.5

Hak dan Kewajiban Para Pihak ...............................................

24

5.6

Interkoneksi dan Standard.......................................................

24

5.7

Perubahan Sistem ...................................................................

24

5.8

Ruang Lingkup dan Kualitas Layanan .....................................

25

5.8.1

Ruang Lingkup Layanan..........................................................

25

5.8.2

Kualitas Layanan .....................................................................

26

Biaya Transfer Panggilan dan Layanan Baru ..........................

26

5.9.1

Biaya Transfer Panggilan ........................................................

26

5.9.2

Layanan Baru ..........................................................................

26

5.10

Kapasitas dan Forecast...........................................................

27

5.11

Penyediaan Informasi..............................................................

27

4.3 5.

5.9

Halaman ii dari vii

5.12

CLI (Calling Line Identification)................................................

28

5.13

Layanan Interkoneksi dari Para Penyelenggara......................

29

5.13.1

Layanan dari Penyelenggara Pertama ....................................

29

5.13.2

Layanan dari Penyelenggara Kedua .......................................

29

5.13.3

Perubahan Harga ....................................................................

30

5.13.4

Prosedur Perubahan Harga.....................................................

30

5.14

Pembebanan Biaya, Penagihan dan Pembayaran..................

31

5.15

Perlindungan dan Keamanan Sistem ......................................

31

5.16

Persetujuan Penyambungan Peralatan ...................................

32

5.17

Penomoran..............................................................................

32

5.18

Pengkajian Ulang (Amandemen).............................................

32

5.18.1

Pengkajian Ulang ....................................................................

32

5.18.2

Perselisihan dalam Pengkajian Ulang .....................................

33

Force Majeure dan Batas Kewajiban.......................................

34

5.19.1

Force Majeure .........................................................................

34

5.19.2

Batas Kewajiban......................................................................

34

5.20

Hak Atas Kekayaan Intelektual................................................

34

5.21

Pengalihan Atas Hak dan Kewajiban.......................................

34

5.22

Fraud .......................................................................................

34

5.23

Perselisihan.............................................................................

35

5.24

Pelanggaran, Suspensi dan Pengakhiran Perjanjian ..............

36

5.24.1

Pelanggaran Perjanjian ...........................................................

36

5.24.2

Suspensi..................................................................................

36

5.24.3

Pengakhiran ............................................................................

38

5.25

Nota Pemberitahuan................................................................

40

5.26

Keseluruhan Perjanjian dan Perubahan ..................................

40

5.19

Halaman iii dari vii

6.

5.26.1

Keseluruhan Perjanjian ...........................................................

40

5.26.2

Perubahan...............................................................................

40

5.27

Pencabutan Tuntutan ..............................................................

40

5.28

Pemegang Kontrak Independen..............................................

41

5.29

Kekuatan Perjanjian dan Hukum yang Berlaku .......................

41

5.29.1

Kekuatan Perjanjian ................................................................

41

5.29.2

Hukum yang Berlaku ...............................................................

41

DOKUMEN PENDUKUNG A : PERENCANAAN DAN OPERASI................

42

6.1

Ketentuan Informasi Jaringan..................................................

44

6.2

Ketentuan tentang Sentral Gerbang yang akan dikoneksikan.

45

6.3

Ketentuan Prinsip Ruting.........................................................

45

6.4

Arsitektur Link Interkoneksi .....................................................

47

6.5

Ketentuan Penyediaan Kapasitas ...........................................

47

6.5.1

Informasi dari Penyelenggara Kedua ......................................

48

6.5.2

Informasi dari Penyelenggara Pertama ...................................

49

6.5.3

Pembahasan Penyediaan Kapasitas.......................................

49

6.5.4

Transfer Trafik dari Pelanggan yang Ada ................................

50

Ketentuan Forecast Trafik .......................................................

50

6.6.1

Umum......................................................................................

50

6.6.2

Isi Forecast Trafik ....................................................................

51

6.6.3

Periode Forecast Trafik ...........................................................

51

6.6.4

Informasi dalam Forecast Trafik ..............................................

52

6.6.5

Evolusi Forecast Trafik ............................................................

52

6.6

6.7

6.8

Ketentuan Profil Kapasitas dan Pemesanan Kapasitas di Depan (ACO - Advance Capacity Order).................................

53

Ketentuan Penyediaan dan Pengujian Kapasitas....................

54

Halaman iv dari vii

6.8.1

Pengorderan Kapasitas ...........................................................

54

6.8.2

Kongesti ..................................................................................

54

6.8.3

Jadwal Pengujian Kapasitas Interkoneksi ...............................

55

6.8.4

Prosedur Pengujian dan Pengaktifan (Commisioning) ............

55

Ketentuan Jangka Waktu Penyediaan Kapasitas....................

56

6.9.1

Jangka Waktu Penyediaan Kapasitas .....................................

56

6.9.2

Penghapusan Kapasitas..........................................................

56

6.9.3

Perubahan Order Kapasitas ....................................................

57

6.9.4

Pengaturan Ulang Kapasitas...................................................

57

6.9.5

Pembatalan Order Kapasitas ..................................................

58

6.9.6

Ketentuan Lain dalam Order Kapasitas...................................

58

Ketentuan Penomoran.............................................................

58

6.10.1

Susunan Penomoran...............................................................

58

6.10.2

Informasi Nomor ......................................................................

59

6.11

Ketentuan Pertemuan Teknis ..................................................

59

6.12

Uji Integrasi .............................................................................

59

6.13

Transmisi dan Signalling .........................................................

61

6.13.1

Transmisi.................................................................................

61

6.13.2

Sinkronisasi .............................................................................

61

6.13.3

Echo Control............................................................................

61

6.13.4

Signalling.................................................................................

62

6.13.5

Seleksi Sirkit............................................................................

62

6.13.6

Penomoran pada Sirkit Trafik ..................................................

62

6.13.7

Answer Message .....................................................................

62

Standard Kinerja......................................................................

63

6.14.1

Umum......................................................................................

63

6.14.2

Kinerja Layanan Panggilan......................................................

64

6.14.3

Kinerja Link Interkoneksi .........................................................

65

6.9

6.10

6.14

Halaman v dari vii

6.14.4

Informasi tentang Standard Kinerja .........................................

65

Ketentuan Pengoperasian .......................................................

65

6.15.1

Umum......................................................................................

65

6.15.2

Identifikasi dan Pelaporan Kesalahan/Gangguan....................

66

6.15.3

Kecepatan Response ..............................................................

66

6.15.4

Perbaikan Layanan..................................................................

66

6.15.5

Waktu dan Prosedur Perbaikan...............................................

68

6.15.6

Pekerjaan atau Pemeliharaan yang Telah Direncanakan........

68

Layanan Tambahan.................................................................

68

6.16.1

Layanan Operator Penyambungan..........................................

69

6.16.2

Calling Line Identification (CLI)................................................

69

6.16.3

Identifikasi Panggilan yang Tidak Baik (Malicious Call)...........

70

6.16.4

Ruting dan Signalling Panggilan Darurat.................................

70

6.17

Lampiran A1 : Informasi Jaringan Penyelenggara...................

70

6.18

Lampiran A2 : Aspek Bisnis.....................................................

71

6.19

Lampiran A3 : Amandemen Manajemen Data (AMD) .............

71

6.20

Lampiran A4 : Tanggung jawab atas Jenis Trafik....................

72

6.21

Lampiran A5 : Kerja Signal Transfer Point (STP Working) ......

72

DOKUMEN PENDUKUNG B : PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN.............

73

7.1

Perekaman Informasi Tagihan ................................................

73

7.2

Pertukaran Informasi Tagihan .................................................

74

7.3

Penagihan ...............................................................................

75

7.4

Pembayaran ............................................................................

75

7.5

Perselisihan.............................................................................

76

7.6

Perubahan pada File Tagihan Layanan Penyelenggara..........

77

6.15

6.16

7.

Halaman vi dari vii

8.

DOKUMEN PENDUKUNG C : DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI ........

78

8.1

Daftar Layanan Interkoneksi Bersama ....................................

79

8.2

Daftar Layanan Interkoneksi Penyelenggara Pertama ............

79

8.3

Daftar Layanan Interkoneksi Penyelenggara Kedua ...............

80

DOKUMEN PENDUKUNG D : SPESIFIKASI TEKNIS .................................

81

9.1

Spesifikasi Generik Interface Fisik dan Kelistrikan ..................

82

9.1.1

Port Masukan Dan Port Keluaran ............................................

82

9.1.2

Interferensi ..............................................................................

83

9.1.3

Jitter.........................................................................................

83

9.1.4

Wander....................................................................................

83

9.1.5

Sinkronisasi .............................................................................

83

9.1.6

Karakteristik-karakteristrik Fungsional Interface ......................

84

9.1.7

Keselamatan dan Perlindungan ..............................................

84

9.2

Spesifikasi Generik Interface Signaling CCS # 7.....................

84

9.3

Spesifikasi Generik Interface Transmisi ..................................

85

9.4

Spesifikasi Generik Interface SDH ..........................................

85

10. DOKUMEN PENDUKUNG E : DEFINISI DAN INTERPRETASI...................

86

9.

Halaman vii dari vii

1.

KETENTUAN UMUM 1.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang selanjutnya disebut BRTI adalah Direktorat Jenderal Postel dan Komite Regulasi Telekomunikasi;

2.

Penyelenggara Pertama atau penyedia akses adalah penyelenggara yang menyediakan akses untuk keperluan Interkoneksi dengan penyelenggara lain;

3.

Penyelenggara Kedua atau pencari akses adalah penyelenggara yang bermaksud untuk berinterkoneksi dengan Penyedia akses ;

4.

Pihak Ketiga adalah pihak yang terkait dalam proses penyediaan akses untuk keperluan interkoneksi baik dari penyedia akses maupun pencari akses, yang keberadaannya diketahui dan atas seizin dari penyedia akses dan pencari akses atau penyelenggara lain yang bermaksud untuk berinterkoneksi dengan penyelenggara pertama atau penyelenggara kedua ;

5.

File Tagihan Layanan Penyelenggara adalah Rekaman data-data panggilan yang rinci dari layanan interkoneksi yang diberikan oleh suatu Penyelengara kepada Penyelenggara lainnya;

6.

Fasilitas Penting

Interkoneksi (FPI) adalah suatu istilah yang

dipergunakan bagi berbagai fasilitas yang merupakan infrastruktur sipil dari suatu jaringan telekomunikasi, dimana akses ke fasilitas tersebut mutlak diperlukan bagi pelaksanaan interkoneksi, guna memasang dan mengoperasikan Peralatan yang diperlukan oleh Penyelenggara Kedua untuk menyalurkan trafik interkoneksi dari/ke jaringannya. Fasilitas tersebut meliputi lokasi Sentral Gerbang dimana terdapat Titik Interkoneksi, lokasi menara transmisi, menara transmisi dan fasilitas bawah tanah (duct). FPI yang menjadi subyek

Halaman 1 dari 86

Aturan Pokok ini adalah pada kasus Penyelenggara Kedua tidak memiliki pilihan antara membangun atau menyewa akses ke FPI tersebut; 7.

Interconnect

Extension

Circuit

(IEC)

adalah

perpanjangan

(ekstension) dari sirkit interkoneksi, yang umumnya dipakai untuk sambungan menuju ke remote switch; 8.

Informasi

Rahasia

meliputi

seluruh

informasi,

idea,

konsep,

teknologi, proses manufaktur serta pengetahuan dalam berbagai bentuk alaminya tentang industri, pemasaran dan komersial yang berhubungan dengan/atau dikembangkan guna mendukung bisnis suatu Penyelenggara yang diklasifikasikan sebagai rahasia oleh pemilik informasi; 9.

Jitter adalah adalah variasi dalam jangka pendek (yang tidak kumulatif) suatu sinyal digital dari posisinya yang ideal pada skala waktu yang bersifat sesaat (instant) dan signifikan;

10.

Juklak Penyediaan adalah Dokumen petunjuk pelaksanaan yang berisi prosedur untuk penyediaan dan pengaturan kapasitas interkoneksi;

11.

Juklak Pengoperasian dan Pemeliharaan adalah Dokumen yang berisi petunjuk pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan;

12.

Juklak Pengujian Operasi adalah Dokumen petunjuk pelaksanaan pengujian operasional sistem interkoneksi;

13.

Kapasitas adalah kemampuan dari fasilitas telekomunikasi untuk menyalurkan trafik dan biasanya dinyatakan satuan 2 Mbit/detik;

Halaman 2 dari 86

14.

Kejadian Suspensi berarti : a.

Kelangsungan

pemberian

akses

ke

suatu

FPI

dapat

mengakibatkan ancaman terhadap keselamatan manusia, keamanan jaringan dan/atau Peralatannya; atau b.

Penyelenggara

Kedua

tidak

dapat

melunasi

kewajiban

hutangnya; c.

Penggunaan FPI oleh Penyelenggara Kedua bertentangan dengan hukum yang berlaku;

d.

Penyelenggara Kedua mengingkari kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjian akses;

e.

Penyelenggara Kedua tidak dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kelayakan kredit seperti yang diminta oleh Penyelenggara Pertama.

15.

Koneksi Sentral Gerbang adalah peralatan penyambungan (untuk melakukan koneksi) dari switch milik para Penyelenggara untuk penyediaan layanan interkoneksi;

16.

Order

Kapasitas

adalah

pengorderan

suatu

Kapasitas

yang

dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya; 17.

Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) adalah suatu hirarki dan struktur transport digital yang distandarkan sebagai transport dengan ciri sinyal pada kondisi normal mempunyai kecepatan yang sama, dan jika terjadi penyimpangan harus dalam batas-batas yang telah ditentukan;

18.

Penyelenggara adalah sebutan untuk penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi;

19.

Periode ACO adalah periode (kurun waktu) yang dicakup oleh ACO (Advance Capacity Order);

Halaman 3 dari 86

20.

Persyaratan Jaminan Keuangan adalah instrumen (keuangan) yang kemungkinan

diminta

oleh

Penyelenggara

Pertama

untuk

memperoleh keyakinan bahwa Penyelenggara Kedua akan mampu memenuhi kewajiban keuangannya sehubungan dengan penyediaan akses. Contoh jaminan keuangan tersebut antara lain adalah bank garansi dan jaminan pribadi (personal guarantee) dari pimpinan perusahaan; 21.

Profil Kapasitas adalah profil dari Kapasitas yang akan diorder dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan mendatang;

22.

Rencana Induk Teknis adalah dokumen yang berisi rincian tentang perencanaan induk teknis;

23.

Synchronous Digital Hierarchy (SDH) adalah standar ITU untuk transfer data secara sinkron melalui jaringan optik;

24.

Synchronous Transfer Mode (STM) adalah sistem transmisi SDH yang memiliki tingkat transmisi berdasarkan formula 4n x 155 Mbps dimana n = 0, 1, 2, ...;

25.

Wander adalah variasi dalam jangka panjang (yang tidak kumulatif) suatu sinyal digital dari posisinya yang ideal pada skala waktu yang bersifat sesaat (instant) dan signifikan;

Halaman 4 dari 86

2.

PENDAHULUAN DAN RUANG LINGKUP UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP Nomor 52 Tahun

2000

mengamanatkan

tentang

Penyelenggaraan

pembinaan

telekomunikasi

Telekomunikasi menjadi

yang

tanggungjawab

Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang telekomunikasi. Menteri

menyusun

Petunjuk

Penyusunan

Dokumen

Penawaran

Interkoneksi (selanjutnya disebut P2DPI) sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai pembina industri telekomunikasi dalam mengembangkan suatu industri yang kompetitif. P2DPI merupakan pedoman bagi para Penyelenggara dalam menyusun Dokumen Penawaran Interkoneksi. P2DPI disusun dengan tujuan : 1. Mencegah agar suatu Penyelenggara jaringan yang memiliki “significant market

power”

(selanjutnya

disebut

SMP)

tidak

menggunakan

kekuatannya untuk mendistorsi pasar dengan menghambat pemberian layanan Interkoneksi melalui penetapan berbagai kondisi dan ketentuan dalam Perjanjian Interkoneksi yang menyulitkan Penyelenggara baru secara tidak wajar. 2. Memberikan pedoman yang jelas kepada setiap Penyelenggara jaringan dalam menyusun DPI-nya.

Halaman 5 dari 86

2.1 Pendahuluan 2.1.1 Masa Berlaku Dokumen P2DPI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini sampai dengan adanya penggantian atau adanya ketetapan lain. 2.1.2 Perubahan 1. Jenis layanan Interkoneksi yang diatur dalam dokumen P2DPI ini dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan

penyelenggaraan

jaringan

dan

jasa

telekomunikasi. 2. Para Penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi akan diberitahu oleh BRTI tentang perubahan yang terjadi sebelum ketentuan yang berkaitan dengan perubahan tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sebelum diberlakukan. 2.1.3 Pengkajian Ulang BRTI dapat melakukan kajian ulang terhadap ketentuan dalam dokumen P2DPI ini setiap waktu dalam rangka merespon dinamika yang terjadi dilapangan atas peraturan perundangundangan

yang

relevan,

kondisi

perizinan,

atau

perkembangan teknologi.

Halaman 6 dari 86

2.2 Ruang Lingkup 2.2.1 Layanan Interkoneksi Dokumen P2DPI ini berlaku bagi layanan Interkoneksi seperti yang dimaksud dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang terkait. 2.2.2 Perjanjian Kerjasama 1. Isi

perjanjian

kerjasama

Interkoneksi

antara

Penyelenggara Pertama dan Kedua sekurang-kurangnya memuat

ketentuan

sebagaimana

tercantum

dalam

dokumen P2DPI ini. 2. Kedua

pihak

yang

bekerjasama

dapat

membuat

persetujuan tertulis mengenai ketentuan dan kondisi mengenai

layanan

Interkoneksi

tertentu

yang

tidak

tercakup dalam dokumen P2DPI ini. 3. Perjanjian

kerjasama

menggantikan

atau

kedua

pihak

menghapuskan

tidak

kewajiban

dapat yang

tercantum dalam Peraturan Menteri ini. 2.2.3 Kerangka Waktu 1. Kerangka waktu suatu proses tertentu yang berkaitan dengan penyediaan layanan Interkoneksi harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen P2DPI ini, kecuali jika para penyelenggara jaringan berpendapat bahwa hal itu sulit diwujudkan dalam praktek. Pada kondisi tersebut para penyelenggara jaringan dan jasa harus memberikan

Halaman 7 dari 86

alasan dan menyepakati untuk perubahan kerangka waktu proses tersebut. 2. Dalam hal tidak dapat tercapai persetujuan mengenai perubahan

kerangka

penyelenggara

jaringan

waktu harus

tersebut, mengikuti

maka

para

Tata

Cara

Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi yang tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri ini.

Halaman 8 dari 86

3.

KONDISI MANDATORI PADA INTERKONEKSI 3.1 Kerahasiaan Informasi 1. Penyelenggara Pertama dan Penyelenggara Kedua wajib merahasiakan Informasi Rahasia milik kedua penyelenggara sebagai akibat kerjasama Interkoneksi oleh kedua belah pihak. 2. Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud diatas adalah informasi yang: a. Dikomunikasikan

atau

diserahkan

berkaitan

dengan

permintaan atau perjanjian Interkoneksi; dan atau b. Menjadi pengetahuan suatu Penyelenggara akibat adanya permintaan atau Perjanjian Interkoneksi. 3. Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud diatas dilarang untuk: a. Digunakan atau digandakan kecuali untuk kebutuhan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini; dan atau b. Disebarkan atau dikomunikasikan kepada Pihak Ketiga. 4. Informasi tentang jaringan dan fasilitas Penyelenggara Pertama atau Kedua sebagai akibat penyediaan layanan Interkoneksi merupakan Informasi Rahasia. 5. Informasi Rahasia yang diperoleh Penyelenggara Pertama tentang fasilitas Penyelenggara Kedua dan sebaliknya, hanya diperbolehkan untuk: a. Dipergunakan bagi kebutuhan teknis dalam menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan layanan Interkoneksi, atau apabila diperlukan BRTI atau oleh tenaga ahli independen

Halaman 9 dari 86

yang ditunjuk sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri ini; dan b. Dalam praktek, digunakan oleh tenaga teknis atau personil lainnya yang terlibat dalam tim yang bekerja untuk penyediaan layanan Interkoneksi. 6. Penyelenggara Pertama atau Kedua dapat membuka Informasi Rahasia dari Penyelenggara Kedua atau Pertama untuk hal-hal sebagai berikut : a. Kepada agen atau perwakilan yang ditunjuk mewakili salah satu pihak dimana Informasi Rahasia tersebut harus dibuka untuk kebutuhan yang berkaitan dengan permintaan atau perjanjian layanan Interkoneksi; b. Kepada tenaga profesional yang menjadi konsultan dari Penyelenggara Pertama dan Kedua, berkaitan dengan kewajiban yang timbul akibat perjanjian interkoneksi; c. Berkaitan

dengan

sebagaimana

proses

ditetapkan

hukum,

dalam

proses

Peraturan

arbitrase

Menteri

ini,

penetapan keputusan berdasarkan saksi ahli dan mekanisme lain dari penyelesaian perselisihan, atau dalam usaha untuk memperoleh saran dari tenaga ahli sehubungan dengan hal tersebut; d. Jika diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; e. Jika diperlukan sebagai aturan dari bursa saham dimana penyelenggara tersebut terdaftar; f. Berdasarkan

persetujuan

dari

penyelenggara

pemilik

informasi rahasia tersebut;

Halaman 10 dari 86

g. Jika diperlukan untuk melindungi keselamatan personil atau peralatan. 7. Penyelenggara Pertama dan Kedua harus menyusun suatu prosedur yang memadai untuk menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia milik satu dan lainnya yang berkaitan dengan interkoneksi, serta menjamin bahwa para karyawan, agen dan perwakilannya merupakan pihak yang diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut; 8. Dalam

hal

penyelenggara

penerima

Informasi

Rahasia

memberikan informasi rahasia kepada Pihak Ketiga maka penyelenggara yang memberikan informasi rahasia harus: a. Mewajibkan pihak ketiga untuk : i.

Menggunakan Informasi Rahasia tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dan menjaga kerahasiaan informasi tersebut;

ii.

Tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain sebelum memperoleh izin tertulis dari pemilik informasi.

b. Memperoleh pernyataan dari pihak ketiga bahwa mereka memahami: i.

Informasi rahasia tersebut adalah (dan untuk selamanya) merupakan milik penyelenggara lain;

ii.

Kesalahan dalam penggunaan informasi rahasia dapat menimbulkan kerugian besar bagi penyelenggara pemilik informasi.

Halaman 11 dari 86

9. Penyelenggara Pertama dan Kedua wajib bekerjasama dalam: a. Saling menjaga kerahasiaan dari informasi

rahasia yang

diterimanya sebagai akibat permintaan atau kerjasama interkoneksi; b. Menjalankan ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan informasi rahasia yang diterima oleh kedua penyelenggara;

3.2 Non-diskriminasi pada Layanan Interkoneksi 1. Dalam penyediaan layanan Interkoneksi, setiap penyelenggara wajib memperlakukan penyelenggara lainnya berdasarkan prinsip non diskriminasi. Bagi Penyelenggara Pertama hal ini meliputi pengambilan setiap langkah yang beralasan guna menjamin agar Penyelenggara Kedua memperoleh layanan Interkoneksi tepat waktu

yaitu

sesuai

dengan

waktu

yang

diperlukan

jika

Penyelenggara Pertama menyediakan layanan Interkoneksi untuk kebutuhan sendiri. 2. Prinsip non diskriminasi ini tidak membatasi Penyelenggara Kedua

berdasarkan permintaan untuk memperoleh layanan

Interkoneksi dengan kualitas lebih tinggi atau lebih rendah dari kualitas layanan Interkoneksi yang digunakan sendiri oleh Penyelenggara Pertama. Dalam hal ini Penyelenggara Pertama tidak diwajibkan untuk memenuhi permintaan tersebut. Apabila Penyelenggara Pertama memenuhi permintaan tersebut, maka kondisi ini juga harus berlaku bagi semua penyelenggara yang memintanya.

Halaman 12 dari 86

3.3 Sistem Antrian 1. Penyelenggara Pertama wajib menerapkan sistem antrian dalam melayani

permintaan

layanan

Interkoneksi

sesuai

dengan

ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini. 2. Penyelenggara Pertama atau penyelenggara lain yang memiliki aliansi dengan Penyelenggara Pertama wajib untuk menyertakan permintaan layanan Interkoneksi bagi dirinya sendiri dalam sistem antrian tersebut. 3. Sistem antrian harus konsisten berdasarkan prinsip sebagai berikut : a. Sistem

antrian

Penyelenggara

Pertama

harus

non

diskriminatif; dan b. Penyelenggara Pertama harus memaksimalkan efisiensi dari sistem antrian tersebut. 4. Aturan dalam sistem antrian juga harus diterapkan pada permintaan

layanan

Interkoneksi

yang

berasal

dari

Penyelenggara Pertama atau penyelenggara lain yang memiliki aliansi dengan Penyelenggara Pertama atau hak pengelolaannya berada pada pihak yang sama, meliputi : a. Pengkajian sebelum

terhadap

dinyatakan

permintaan diterima

atau

layanan

Interkoneksi

ditolak

berdasarkan

ketentuan yang tercantum dalam dokumen P2DPI; dan b. Pelaksanaan

kewajiban

bagi

permintaaan

layanan

Interkoneksi yang diterima. 5. Penyelenggara Pertama dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima

permintaan

layanan

Interkoneksi

harus

memberitahukan secara resmi kepada Penyelenggara Kedua

Halaman 13 dari 86

bahwa permintaan tersebut telah ditempatkan dalam sistem antrian. 6. Sistem antrian yang diterapkan oleh Penyelenggara Pertama harus dapat menyampaikan posisi nomor urut permintaan layanan Interkoneksi oleh Penyelenggara Kedua dari waktu ke waktu.

3.4 Penyelesaian Perselisihan 1. Apabila terjadi perselisihan dalam proses negosiasi pada pemberian layanan Interkoneksi mengenai ketentuan dan kondisi dari perjanjian Interkoneksi, para penyelenggara jaringan dan jasa harus mengusahakan penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan mekanisme dan prosedur dalam Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi dalam Lampiran 5 Peraturan Menteri ini. 2. Perjanjian Interkoneksi harus mencantumkan pengaturan tentang penyelesaian perselisihan pada waktu implementasi layanan Interkoneksi sebagaimana diatur dalam butir 1 di atas. 3. Dalam hal terjadi perselisihan pada waktu implementasi layanan Interkoneksi, penyelesaian

para

penyelenggara

perselisihan

sesuai

harus

mengusahakan

dengan

pengaturan

penyelesaian perselisihan yang disepakati mengacu kepada butir 2 di atas.

Halaman 14 dari 86

4.

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) adalah suatu dokumen yang berisikan : 1. Petunjuk untuk menemukan berbagai dokumen lain yang lebih rinci berkaitan dengan interkoneksi; 2. Berbagai opsi yang berkaitan dengan interkoneksi; 3. Prinsip yang menjelaskan bahwa Penyelenggara Kedua harus membuat jaringan mereka kompatibel dengan jaringan Penyelenggara Pertama; 4. Daftar layanan utama Interkoneksi yang ditawarkan disertai harganya, termasuk penjelasan bagaimana trafik untuk setiap layanan Interkoneksi dipisahkan pada titik interkoneksi; 5. Indikasi tentang jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan Interkoneksi; 6. Kewajiban

para

pihak

yang

berinterkoneksi

untuk

melakukan

pemesanan suatu kapasitas interkoneksi tertentu; 7. Diagram yang merupakan ringkasan prosedur berinterkoneksi, mengacu pada tabel yang berisikan daftar setiap aktivitas beserta durasi waktunya; 8. Ringkasan singkat yang dilengkapi dengan diagram untuk proses forecasting dan pengorderan; 9. Rincian dari seluruh titik interkoneksi yang tersedia meliputi jumlah, lokasi, dimensi dan spesifikasi lainnya; 10. Nama dan alamat personil yang dapat dihubungi berkaitan dengan permintaan layanan Interkoneksi (contact person).

Halaman 15 dari 86

DPI sekurang-kurangnya harus didukung oleh 3 (tiga) dokumen utama yang terdiri dari : 1. Perjanjian Interkoneksi; 2. Daftar Layanan Interkoneksi yang Ditawarkan; 3. Daftar Perubahan, jika ada. DPI dan dokumen pendukung lainnya dari suatu Perjanjian Interkoneksi harus tersedia bagi semua pihak yang berminat, dan sebaiknya dipublikasikan melalui website. Dokumen-dokumen tersebut dapat memiliki volume yang cukup besar sehingga sebaiknya dibuat dalam format yang mudah di-download oleh pihak yang berminat.

4.1 Perjanjian Interkoneksi Perjanjian Interkoneksi antara dua penyelenggara yang akan berinterkoneksi merupakan suatu yang harus dilakukan sebelum Interkoneksi

secara

fisik

dapat

dilaksanakan

antara

kedua

penyelenggara. Perjanjian Interkoneksi merupakan suatu perjanjian legal antara para penyelenggara yang berinterkoneksi mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing yang berkaitan dengan Interkoneksi, meliputi aspek komersial, teknis dan operasional. Dokumen Perjanjian Interkoneksi terdiri dari dokumen Perjanjian Pokok Interkoneksi yang dilengkapi dengan Dokumen Pendukung, dimana keseluruhan dokumen tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Halaman 16 dari 86

Secara keseluruhan, dokumen Perjanjian Interkoneksi terdiri dari : 1. Perjanjian Pokok Interkoneksi 2. Dokumen Pendukung A : Perencanaan dan Operasi 3. Dokumen Pendukung B : Penagihan dan Pembayaran 4. Dokumen Pendukung C : Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga 5. Dokumen Pendukung D : Spesifikasi Teknis 6. Dokumen Pendukung E : Definisi dan Interpretasi. Rincian tentang keenam dokumen tersebut akan dijelaskan pada Bab 5 sampai dengan Bab 10.

4.2 Daftar Layanan Interkoneksi yang Ditawarkan Dokumen ini berisikan daftar layanan dan/atau fasilitas Interkoneksi yang ditawarkan oleh suatu penyelenggara. Daftar layanan tersebut harus dilengkapi dengan harga layanan serta penjelasan secara terinci tentang cara menghitung biaya suatu layanan Interkoneksi tertentu. Jika layanan tersebut merupakan gabungan dari beberapa layanan Interkoneksi, maka biaya layanan tersebut harus dapat diuraikan dalam komponen biaya layanan tersebut. Mengingat bervariasinya layanan Interkoneksi yang dapat disediakan serta perhitungan biayanya, maka harus dibuat uraian keterangan harga dalam lampiran yang terpisah bagi setiap jenis layanan Interkoneksi. DPI harus lengkap dan jelas mendefinisikan berbagai layanan Interkoneksi yang ditawarkan. DPI harus menyajikan berbagai layanan Interkoneksi berdasarkan pendekatan yang berorientasi kepada layanan end-to-end.

Halaman 17 dari 86

Layanan interkoneksi yang wajib disediakan oleh Penyelenggara Pertama adalah layanan teleponi dasar yang rinciannya mengacu kepada Lampiran 1 Peraturan Menteri ini sesuai dengan lisensi yang dimiliki oleh Penyelenggara Pertama. Layanan Interkoneksi yang ditawarkan dapat disusun berdasarkan prioritas dalam modul-modul sebagai berikut : 1.

Modul 1 : Layanan Teleponi Dasar termasuk fitur-fiturnya;

2.

Modul 2 : Layanan Tambahan PSTN dan STBS;

3.

Modul 3 : Layanan Lanjutan (advance services);

4.

Modul 4 : Layanan Seleksi Penyelenggara (carrier selection services).

4.2.1 Modul 1 : Layanan Teleponi Dasar Termasuk Fitur-Fiturnya Sebagai prioritas pertama DPI harus menyertakan layanan yang terdapat pada Modul 1, yang meliputi : 1. Layanan teleponi dasar; 2. Call Forwarding; 3. DTMF (Dial Tone Multi Frequency); 4. Akses ke layanan direktori; 5. Layanan darurat; Ketersediaan informasi CLI (Calling Line Identification) pada suatu interkoneksi

merupakan

hal

yang

direkomendasikan

guna

penyediaan layanan Tagihan Unik (Unique Billing/Itemized Billing) dan layanan CLI.

Halaman 18 dari 86

Jika dimungkinkan, disarankan agar pada Modul 1 telah disediakan layanan Tagihan Unik dan Advice of Charge (AOC). 4.2.2 Modul 2 : Layanan Tambahan Jaringan Tetap dan Jaringan Bergerak Sebagai prioritas kedua DPI dapat menawarkan layanan Interkoneksi pada Modul 2 sebagai berikut : 1. Layanan Tambahan antara dua jaringan termasuk layanan SMS dan MMS; 2. Layanan Komunikasi Data. 4.2.3 Modul 3 : Layanan Lanjutan (Advance Services) Penyediaan berbagai Layanan Lanjutan antar jaringan harus ditetapkan berdasarkan pengaturan komersial antara penyelenggara dan Penyedia Layanan (Service Provider) pada tingkat nasional : 1. Layanan VPN (Virtual Private Network); 2. Layanan Lanjutan IN (Freephone, Premium rate, Virtual Calling Card, Universal Personal Telecommunication/UPT). 4.2.4 Modul 4 : Layanan Seleksi Penyelenggara Penyediaan layanan seleksi penyelenggara (Carrier Selection Service) memerlukan penyediaan CLI pada interface dalam suatu interkoneksi guna memungkinkan dilakukannya otentifikasi dari setiap panggilan. Implementasi Layanan Seleksi Penyelenggara diatur oleh Menteri untuk tingkat nasional.

Halaman 19 dari 86

4.3 Daftar Perubahan Daftar perubahan berisi berbagai perubahan yang dilakukan terhadap DPI dan dokumen-dokumen pendukungnya, terutama yang berkaitan dengan perubahan layanan Interkoneksi dan harganya yang terdapat pada Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan. Daftar ini sangat berguna bagi para peminat yang berkepentingan untuk menemukan dan mengetahui berbagai perubahan yang terjadi pada DPI dan dokumen pendukungnya. Informasi yang terdapat dalam Daftar Perubahan antara lain meliputi: 1. Nomor referensi; 2. Tanggal dikeluarkan; 3. Tanggal mulai berlaku; 4. Status : a. Mengalami perubahan (sebutkan bagian dan/atau item dari dokumen yang mengalami perubahan); b. Dihapus atau diganti (sebutkan bagian dan/atau item dari dokumen yang dihapuskan atau digantikan); c. Baru (merupakan ketentuan baru); 5. Uraian (keterangan singkat tentang bagian dan/atau item dari dokumen yang mengalami perubahan). Daftar perubahan harus segera diremajakan setiap terjadi perubahan pada DPI dan dokumen pendukungnya guna menjamin para peminat yang berkepentingan memperoleh informasi yang benar dan terbaru.

Halaman 20 dari 86

Perlu diingat bahwa perubahan biaya suatu layanan Interkoneksi yang diakibatkan oleh perubahan regulasi dapat memiliki dampak yang

signifikan

pada

biaya

operasi

dan

pendapatan

dari

penyelenggara yang berinterkoneksi, dimana dampak tersebut harus diantisipasi sedini mungkin. Jadi daftar perubahan yang selalu diperbarui akan membantu para penyelenggara yang berkepentingan dalam mengantisipasi dampak dari perubahan yang terjadi.

Halaman 21 dari 86

5.

PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI Perjanjian Pokok Interkoneksi (selanjutnya disebut PPI) merupakan perjanjian induk yang berisi hal-hal pokok berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam berinterkoneksi serta didukung oleh beberapa dokumen lain sebagai acuan yang bersifat lebih rinci, dimana keseluruhan dokumen tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam suatu Perjanjian Interkoneksi. Materi dari suatu PPI harus mencakup hal-hal sebagai berikut : 1. Tanggal dan Identitas Para Penyelenggara 2. Definisi dan Interpretasi 3. Ruang Lingkup Perjanjian 4. Masa Berlaku Perjanjian 5. Hak dan Kewajiban Para Pihak 6. Interkoneksi dan Standard 7. Perubahan Sistem 8. Ruang Lingkup dan Kualitas Layanan 9. Biaya Transfer Panggilan dan Layanan Baru 10. Kapasitas dan Forecast 11. Penyediaan Informasi dan Kerahasiaan 12. CLI (Calling Line Identification) 13. Layanan Interkoneksi dari Para Penyelenggara 14. Pembebanan Biaya, Penagihan dan Pembayaran 15. Perlindungan dan Keamanan Sistem

Halaman 22 dari 86

16. Persetujuan Penyambungan Peralatan 17. Penomoran 18. Pengkajian Ulang dan Penetapan oleh Regulator 19. Force Majeur dan Batas Kewajiban 20. Hak Atas Kekayaan Intelektual 21. Pemindahan Hak dan Kewajiban 22. Kecurangan (Fraud) 23. Perselisihan 24. Pelanggaran, Suspensi dan Pengakhiran Perjanjian 25. Nota Pemberitahuan 26. Keseluruhan Perjanjian dan Perubahan 27. Pencabutan Tuntutan 28. Kontraktor Independen 29. Kekuatan Perjanjian dan Hukum yang Berlaku.

5.1 Tanggal Perjanjian dan Identitas Penyelenggara Setiap Perjanjian Interkoneksi harus memiliki tanggal perjanjian dan identitas dari penyelenggara yang terikat perjanjian tersebut (nama dan alamat dari para penyelenggara yang terikat dalam perjanjian).

5.2 Definisi dan Interpretasi Ketentuan yang menjelaskan bahwa seluruh istilah yang digunakan dalam perjanjian ini adalah berdasarkan definisi dan interpretasi yang diuraikan dalam Dokumen Pendukung E.

Halaman 23 dari 86

5.3 Ruang Lingkup Perjanjian Sub bab ini berisi ruang lingkup perjanjian yang disepakati para pihak.

5.4 Masa Berlaku Perjanjian Setiap

Perjanjian

Interkoneksi

harus

memiliki

tanggal

mulai

berlakunya perjanjian tersebut dan masa berlakunya dapat diakhiri berdasarkan hal-hal sebagai berikut: a. Kesepakatan kedua belah pihak; b. Permintaan salah satu pihak karena alasan tertentu yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.5 Hak dan Kewajiban Para Pihak Sub bab ini berisi ketentuan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak yang berinterkoneksi.

5.6 Interkoneksi dan Standard Sub bab ini berisi ketentuan yang menjelaskan bahwa interkoneksi dilakukan pada titik interkoneksi yang ditetapkan dalam perjanjian ini, dimana kedua pihak harus memenuhi ketentuan sesuai dengan spesifikasi teknis seperti diuraikan pada Dokumen Pendukung D.

5.7 Perubahan Sistem Sub bab ini berisi ketentuan yang berkaitan dengan kebutuhan suatu penyelenggara untuk melakukan perubahan atau penggantian sistemnya.

Halaman 24 dari 86

1. Pihak penyelenggara yang akan melakukan perubahan sistem harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya

5

(lima)

bulan

sebelum

perubahan

dilakukan. 2. Pihak penyelenggara yang akan melakukan perubahan sistem harus menyampaikan kerangka waktu perubahan sistem kepada pihak

lainnya

khususnya

untuk

menjelaskan

kepentingan

penyediaan layanan bagi pelanggan. 3. Pihak yang diberitahu harus memberikan tanggapan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan.

Tanggapan

tersebut

antara

lain

berisikan

informasi tentang biaya yang diperlukan untuk melakukan perubahan sistemnya. Biaya yang dimaksud adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang diberitahu sebagai akibat dilakukannya perubahan sistem. 4. Jika perubahan sistem tersebut diperlukan guna memenuhi ketentuan

regulasi

maka

biaya

perubahan

yang

timbul

ditanggung oleh masing-masing pihak.

5.8 Ruang Lingkup dan Kualitas Layanan 5.8.1 Ruang Lingkup Layanan

1. Pada ketentuan ini dijelaskan jenis-jenis layanan yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pendukung C dan tidak wajib memberikan layanan selain dari jenis layanan yang diperjanjikan.

Halaman 25 dari 86

2. Para Penyelenggara tersebut dapat dibenarkan untuk mengalihkan pemberian layanan tersebut kepada Pihak Ketiga berdasarkan kesepakatan. 3. Dalam hal para penyelenggara sepakat untuk memberikan dan atau mengalihkan layanan kepada pihak ketiga, maka setiap pihak harus menyertakannya dalam perhitungan traffic forecast; 5.8.2 Kualitas Layanan Sub bab ini berisi ketentuan yang menjelaskan kesepakatan para penyelenggara yang terkait dengan kualitas layanan Interkoneksi, dimana: 1. Para penyelenggara yang berinterkoneksi diwajibkan untuk menyediakan layanan Interkoneksi dengan kualitas yang telah disepakati; 2. Kualitas layanan tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.9 Biaya Transfer Panggilan dan Layanan Baru 5.9.1 Biaya Transfer Panggilan Sub bab ini berisi ketentuan yang menjelaskan kesepakatan antara kedua penyelenggara yang berinterkoneksi tentang pembebanan biaya transfer atau pengalihan panggilan. 5.9.2 Layanan Baru Sub bab ini berisi ketentuan yang berkaitan dengan permintaan penyediaan suatu layanan baru. Pada prinsipnya setiap Penyelenggara dapat meminta Penyelenggara lainnya

Halaman 26 dari 86

untuk

menginterkoneksikan

sistem

mereka

agar

dapat

memberikan berbagai jenis layanan dan atau fasilitas tertentu, dimana

Penyelenggara

yang

meminta

tersebut

telah

menyediakan layanan dan atau fasilitas tersebut bagi Pihak Ketiga berdasarkan suatu Perjanjian Interkoneksi. Pada kasus ini perlu dijelaskan bahwa Penyelenggara yang menerima permintaan harus siap untuk melakukan negosiasi yang diperlukan, jika perlu dilakukan perubahan pada Perjanjian Interkoneksi yang berlaku.

5.10 Kapasitas dan Forecast Sub bab ini berisi ketentuan tentang penyediaan informasi forecast yang berkaitan dengan kapasitas layanan Interkoneksi. Ketentuan yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan kapasitas dan forecast-nya adalah: 1. Para penyelenggara harus menyampaikan forecast masingmasing

sebagaimana

yang

ditentukan

dalam

Dokumen

Pendukung A. 2. Setiap penyelenggara harus memesan dan menyediakan layanan Interkoneksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pendukung A.

5.11 Penyediaan Informasi Sub bab ini berisi ketentuan yang menjelaskan bahwa setiap penyelenggara wajib memberikan informasi bagi penyelenggara lainnya

yang

diperlukan

guna

membangun

interkoneksi

sebagaimana tercantum dalam PPI dan Dokumen Pendukung A beserta Lampirannya.

Halaman 27 dari 86

Kedua belah pihak akan menjaga kerahasiaan dari informasi rahasia yang diberikan oleh pihak lainnya untuk kebutuhan interkoneksi. Aspek kerahasiaan informasi ini harus mengacu ke butir 3.1 dokumen ini.

5.12 CLI (Calling Line Identification) Sub bab ini berisi ketentuan yang berkaitan dengan penyediaan informasi CLI. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan CLI dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 2. Jika sistem suatu penyelenggara memerlukan CLI maka pihak Penyelenggara yang melakukan originasi panggilan harus mengirimkan

informasi

CLI

tersebut

ke

sistem

yang

memerlukannya (jika sistem yang melakukan originasi memiliki kemampuan untuk hal itu). 3. Penyelenggara diperkenankan

yang

meminta

mempergunakan

dan

menerima

informasi

CLI

hanya

tersebut

untuk

kebutuhan sebagai berikut: a. Manajemen trafik; b. Manajemen penagihan; c. Kebutuhan administratif yang dapat diterima dalam praktek industri telekomunikasi meliputi pelacakan suatu panggilan, identifikasi panggilan yang tidak disertai niat baik dan berbagai bentuk kompilasi statistik yang berkaitan dengan originasi panggilan; d. Menampilkan

CLI

kepada

pelanggan

sesuai

dengan

ketetapan regulasi ;

Halaman 28 dari 86

e. Berbagai aktivitas yang berkaitan dengan permintaan dan atau pertanyaan pelanggan; f. Pencegahan

dan

pendeteksian

kecurangan

dan

atau

penipuan (fraud). 4. Pada sub bab ini juga perlu dijelaskan ketentuan berkaitan dengan penyampaian CLI kepada organisasi yang menangani masalah darurat

yaitu polisi, pemadam kebakaran dan

sebagainya pada suatu panggilan darurat. 5. Perlu diperhatikan bahwa kesepakatan tentang CLI harus senantiasa mengacu kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5.13 Layanan Interkoneksi dari Para Penyelenggara Sub bab ini berisi ketentuan yang menjelaskan berbagai layanan Interkoneksi yang diberikan oleh kedua penyelenggara sesuai dengan Perjanjian Interkoneksi. 5.13.1 Layanan dari Penyelenggara Pertama Sub bab ini berisi ketentuan yang menjelaskan tentang layanan Interkoneksi yang disediakan oleh Penyelenggara Pertama untuk Penyelenggara Kedua, dimana Penyelenggara Kedua harus membayar biaya layanan tersebut sesuai dengan harga yang tercantum pada Dokumen Pendukung C. 5.13.2 Layanan dari Penyelenggara Kedua Sub bab ini berisi ketentuan yang menjelaskan tentang layanan Interkoneksi yang disediakan oleh Penyelenggara Kedua untuk Penyelenggara Pertama, dimana Penyelenggara Pertama harus membayar biaya layanan Interkoneksi tersebut

Halaman 29 dari 86

sesuai dengan harga yang tercantum pada Dokumen Pendukung C. Penyelenggara Kedua dapat mengusulkan suatu perubahan harga layanan Interkoneksi

kepada

Penyelenggara Pertama dan sebaliknya. 5.13.3 Perubahan Harga Penyelenggara Pertama dan Penyelenggara Kedua dapat melakukan perubahan harga layanan Interkoneksi antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : 1. Perubahan biaya penyediaan layanan Interkoneksi yang berhubungan dengan Pihak Ketiga; 2. Ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan harga layanan tersebut harus dipublikasikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berlaku efektif. 5.13.4 Prosedur Perubahan Harga Adapun prosedur perubahan harga layanan adalah sebagai berikut : 1.

Pihak

yang

mengusulkan

perubahan

harusomemberitahukan secara tertulis tentang Usulan Perubahan Harga kepada pihak lainnya. Dalam Usulan Perubahan Harga tersebut dicantumkan perubahan harga

layanan

yang

diusulkan

dan

saat

pemberlakuannya. 2.

Pihak penerima pemberitahuan harus menyampaikan persetujuan atau penolakan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut.

Halaman 30 dari 86

3.

Jika

terjadi

perselisihan

berkaitan

dengan

Usulan

Perubahan Harga tersebut, maka kedua belah pihak harus menyelesaikannya sesuai dengan prosedur yang disepakati dalam Perjanjian Interkoneksi. 4.

Dalam hal perubahan harga layanan tersebut terjadi sebagai akibat perubahan kebijakan regulasi yang terkait dengan Interkoneksi, maka para pihak sepakat untuk memberlakukan

perubahan

harga

tersebut

sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

5.14 Pembebanan Pembayaran

Biaya,

Penagihan

dan

1. Sub bab ini berisi ketentuan yang menjelaskan bahwa para Penyelenggara yang berinterkoneksi selama masa berlakunya perjanjian akan membayar beban biaya layanan Interkoneksi yang diperhitungkan berdasarkan perjanjian Interkoneksi. 2. Dalam pelaksanaan butir 1 di atas, dapat diatur suatu ketentuan tentang tata cara penetapan nilai ekonomis dari besaran pokok biaya layanan Interkoneksi yang diperjanjikan. 3. Dalam sub bab ini juga diatur tentang prosedur penagihan dan pembayaran biaya layanan Interkoneksi yang mengacu kepada ketentuan pada Dokumen Pendukung B dan C.

5.15 Perlindungan dan Keamanan Sistem Sub bab ini berisi ketentuan yang menjelaskan bahwa para penyelenggara

bertanggung

jawab

atas

keamanan

dalam

pengoperasian sistemnya masing-masing dan wajib mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan dalam

Halaman 31 dari 86

pengoperasian sistem masing-masing. Perlindungan dan keamanan pengoperasian sistem tersebut bertujuan untuk : 1. Tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan dari para karyawan, kontraktor, pekerja, agen atau pelanggan dari pihak lainnya; 2. Tidak merusak, mengganggu, atau menimbulkan masalah terhadap pengoperasian sistem milik pihak lain.

5.16 Persetujuan Penyambungan Peralatan Sub bab ini berisi ketentuan yang menjelaskan bahwa para penyelenggara yang berinterkoneksi tidak diperkenankan melakukan penyambungan atau mengkoneksikan sistemnya dengan perangkat atau sistem apapun milik salahsatu pihak tanpa mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang, termasuk

pihak

penyelenggara yang berinterkoneksi dengannya.

5.17 Penomoran Sub bab ini berisi ketentuan yang menjelaskan bahwa para penyelenggara yang berinterkoneksi harus mempergunakan nomor berdasarkan ketentuan penomoran nasional dan mengacu kepada Dokumen Pendukung A.

5.18 Pengkajian Ulang (Amandemen) 5.18.1 Pengkajian Ulang Sub bab ini berisi ketentuan tentang pengkajian ulang suatu Perjanjian Interkoneksi. Suatu penyelenggara dapat mengusahakan perubahan dari Perjanjian

Interkoneksi

yang

sedang

berjalan

dengan

Halaman 32 dari 86

memberikan Pemberitahuan Kajian Ulang kepada pihak lainnya. Pemberitahuan Kajian Ulang dapat dilakukan antara lain berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 1. Izin Penyelenggara Pertama atau Penyelenggara Kedua mengalami perubahan yang bersifat material baik melalui amandemen atau penggantian; atau 2. Perubahan yang substansial terjadi pada Peraturan Perundang-undangan; atau 3. Perubahan bersifat substansial termasuk akibat tindakan penegakan hukum yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap aspek komersial atau teknis dari perjanjian ini; atau 4. Pertimbangan teknis ataupun komersial. Pemberitahuan pengkajian ulang harus menguraikan secara rinci tentang berbagai hal yang memerlukan pengkajian ulang dalam Perjanjian Interkoneksi. 5.18.2 Perselisihan dalam Pengkajian Ulang Jika kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan berkaitan

dengan

pengkajian

ulang

suatu

Perjanjian

Interkoneksi, maka kedua pihak wajib menyelesaikannya berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Interkoneksi.

Halaman 33 dari 86

5.19 Force Majeure dan Batas Kewajiban 5.19.1 Force Majeure Sub bab ini berisi ketentuan yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan force majeure. 5.19.2 Batas Kewajiban Sub bab ini berisi ketentuan yang menjelaskan batasan kewajiban dan atau tangungjawab dari para penyelenggara yang terikat dalam Perjanjian Interkoneksi.

5.20 Hak Atas Kekayaan Intelektual Sub bab ini berisi ketentuan yang menjelaskan bahwa hak atas suatu kekayaan intelektual tetap menjadi milik penyelenggara yang menciptakan atau memilikinya.

5.21 Pengalihan Atas Hak dan Kewajiban Sub bab ini berisi ketentuan yang menjelaskan bahwa perjanjian ini mengikat para penyelenggara yang menandatanganinya. Setiap penyelenggara yang terikat perjanjian tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak-hak, manfaat dan kewajiban pada perjanjian ini baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa memperoleh persetujuan secara tertulis dari Penyelenggara lainnya.

5.22 Fraud Sub bab ini berisi ketentuan tentang pencegahan, pendeteksian, tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus fraud.

Halaman 34 dari 86

5.23 Perselisihan Sub bab ini berisi ketentuan yang menjelaskan prosedur untuk menyelesaikan suatu perselisihan antara kedua penyelenggara yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Interkoneksi. 1. Dalam hal terjadi perselisihan dan salah satu penyelenggara yang bertindak sebagai Pihak Pelapor Perselisihan akan melaksanakan mekanisme penyelesaian perselisihan sesuai dengan Perjanjian Interkoneksi, maka Pihak Pelapor harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya yang menjadi Penerima Laporan. 2. Selanjutnya kedua pihak harus segera memulai perundingan guna mencapai suatu kesepakatan berkaitan dengan perselisihan tersebut, jika perlu melalui proses mediasi. 3. Dalam

usaha

menyelesaikan

perselisihan

sebagaimana

dimaksud dalam butir 1, para penyelenggara jaringan yang terlibat harus mempertimbangkan : a. Ketentuan yang ditetapkan Peraturan Menteri ini, jika kondisi Perjanjian Interkoneksi tersebut harus ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Seluruh regulasi yang terkait atau petunjuk yang relevan dengan penyelesaian perselisihan. 4. Dalam hal para penyelenggara jaringan yang terlibat tidak dapat mencapai

kesepakatan

berkaitan

dengan

perselisihan

sebagaimana dimaksud pada butir 1, para penyelenggara tersebut harus menyelesaikan perselisihan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Interkoneksi.

Halaman 35 dari 86

5.24 Pelanggaran, Suspensi dan Pengakhiran Perjanjian Sub bab ini berisi ketentuan yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan perjanjian, penghentian sementara

(suspensi)

penyediaan

layanan

Interkoneksi

dan

pengakhiran Perjanjian Interkoneksi. 5.24.1 Pelanggaran Perjanjian Sub bab ini berisi ketentuan tentang pelanggaran Perjanjian Interkoneksi dan mekanisme pemberitahuan pelanggaran. 5.24.2 Suspensi Suspensi adalah penghentian pemberian layanan yang bersifat sementara sebagai akibat adanya pelanggaran yang bersifat sengaja maupun tidak disengaja. Kejadian yang dapat menimbulkan suspensi disebut sebagai Kejadian Suspensi. Ketentuan

yang

berkaitan

dengan

suspensi

harus

dicantumkan dalam Perjanjian Interkoneksi berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 1. Pihak

yang

akan

melakukan

suspensi

harus

menyampaikan Pemberitahuan Suspensi kepada pihak lainnya

setelah

mengetahui

adanya

suatu

Kejadian

Suspensi. 2. Pemberitahuan Suspensi harus : a. Menjelaskan tentang Kejadian Suspensi dan lokasi dimana hal tersebut terjadi;

Halaman 36 dari 86

b. Meminta agar pihak penyebab Kejadian Suspensi segera melakukan tindakan perbaikan atas terjadinya hal tersebut apabila diperlukan; c. Menjelaskan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan jika

pihak

penyebab

Kejadian

Suspensi

gagal

melakukan tindakan perbaikan yang diminta seperti tercantum pada butir b di atas; 3. Dalam hal pihak penyebab Kejadian Suspensi gagal melakukan tindakan perbaikan seperti yang diuraikan dalam Pemberitahuan Suspensi dalam waktu selambatlambatnya 20 (dua puluh) hari kerja (Periode Perbaikan) setelah diterimanya pemberitahuan tersebut, maka pihak pemberitahu Kejadian Suspensi melalui pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya Periode Perbaikan dapat menolak pemberian layanan Interkoneksi sampai dengan tindakan

perbaikan

Pemberitahuan

seperti

Suspensi

yang

diuraikan

dilaksanakan

oleh

dalam pihak

penyebab Kejadian Suspensi. 4. Pihak pemberitahu Kejadian Suspensi harus bekerjasama dengan pihak penyebab Kejadian Suspensi dalam rangka melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. 5. Pihak pemberitahu Kejadian Suspensi harus memberikan layanan Interkoneksi bagi pihak penyebab Kejadian Suspensi segera setelah alasan melakukan suspensi tidak ada lagi.

Halaman 37 dari 86

5.24.3 Pengakhiran Kesepakatan

tentang

pengakhiran

suatu

Perjanjian

Interkoneksi sebelum masa berlaku Perjanjian Interkoneksi berakhir harus mengacu kepada ketentuan sebagai berikut : 1. Penyelenggara perjanjian

yang

dapat

akan

melakukan

mengakhiri

pengakhiran

penyediaan

layanan

Interkoneksi dalam waktu tidak kurang dari 60 (enam puluh)

hari

kerja

Penyelenggara

setelah

yang

memberitahukan

akan

menerima

kepada

pengakhiran

perjanjian; 2. Pengakhiran perjanjian oleh salah satu pihak dapat dilakukan dalam hal: a. Penyelenggara lainnya tidak menjadi Penyelenggara lagi; atau b. Penyelenggara lainnya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, atau melanggar ketentuan dalam perjanjian interkoneksi, dimana pelanggaran tersebut mempengaruhi kemampuan Penyelenggara yang

bersangkutan

Interkoneksi

bagi

dalam Pihak

menyediakan

layanan

Ketiga

kepada

atau

pelanggannya; atau c. Penyelenggara yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Interkoneksi tentang

telah

adanya

menyampaikan

pelanggaran

pemberitahuan

terhadap

Perjanjian

Interkoneksi yang dapat menyebabkan pengakhiran Perjanjian Interkoneksi (Pemberitahuan Pelanggaran) kepada Penyelenggara lainnya dan memberi waktu

Halaman 38 dari 86

sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) hari kerja sebelum melakukan pengakhiran Perjanjian Interkoneksi. 3. Kedua

belah

pihak

dapat

mengakhiri

Perjanjian

Interkoneksi dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah memberitahukan secara tertulis dalam hal: a. Pihak yang berwenang (Pengadilan atau otoritas pemerintahan membuat

lainnya)

keputusan

telah untuk

memerintahkan membubarkan

atau pihak

lainnya, dimana keputusan tersebut akan berlaku efektif dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal

pemberitahuan

pengakhiran

Perjanjian

Interkoneksi; b. Likuidator atau petugas lain yang berwenang telah ditunjuk untuk mengambil alih (menyita) sebagian atau seluruh asset pihak lain bagi kepentingan kreditornya; c. Salah satu pihak tidak mampu membayar kewajiban hutangnya yang telah jatuh tempo; d. Suatu kondisi force majeure yang mengakibatkan salah satu pihak (atau keduanya) tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain secara terus menerus selama 6 (enam) bulan. e. Pihak lain melanggar ketentuan tentang keselamatan atau keamanan yang diatur dalam perjanjian tentang keselamatan dan keamanan.

Halaman 39 dari 86

5.25 Nota Pemberitahuan Sub bab ini berisi ketentuan yang menjelaskan tentang bagaimana suatu nota pemberitahuan mengenai berbagai hal seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian Interkoneksi disampaikan oleh suatu Penyelenggara kepada Penyelenggara lainnya antara lain melalui faksimili, pos tercatat dan berbagai bentuk pengiriman lainnya.

5.26 Keseluruhan Perjanjian dan Perubahan 5.26.1 Keseluruhan Perjanjian Sub bab ini berisi ketentuan yang menjelaskan bahwa perjanjian ini merupakan suatu Perjanjian Interkoneksi yang lengkap dan menyeluruh dan mengikat kedua Penyelenggara yang menandatanganinya. 5.26.2 Perubahan Sub bab ini berisi ketentuan yang menyatakan bahwa tidak ada satupun perubahan pada perjanjian ini dinyatakan berlaku efektif sebelum disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak.

5.27 Pencabutan Tuntutan Sub bab ini berisi ketentuan tentang pencabutan tuntutan salah satu penyelenggara atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lainnya. 1. Pencabutan berdasarkan

tuntutan

atas

perjanjian

ini

suatu tidak

pelanggaran

dapat

diartikan

tertentu sebagai

pencabutan tuntutan atas pelanggaran ketentuan lainnya.

Halaman 40 dari 86

2. Pencabutan tuntutan atas suatu pelanggaran perjanjian tidak sah kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang mencabut tuntutannya.

5.28 Pemegang Kontrak Independen Sub bab ini berisi ketentuan yang menjelaskan bahwa kedua penyelenggara

yang

terikat

perjanjian

ini

bertindak

sebagai

pemegang kontrak independen untuk selamanya yang bertanggungjawab penuh atas segala tindakan yang dilakukannya. Setiap penyelenggara tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai atau atas nama penyelenggara lainnya, yang dapat mengakibatkan penyelenggara lainnya terikat kepada suatu kewajiban tertentu.

5.29 Kekuatan Perjanjian dan Hukum yang Berlaku 5.29.1 Kekuatan Perjanjian

Sub bab ini berisi kesepakatan yang menjelaskan bahwa tidak absahnya

suatu ketentuan dalam perjanjian ini tidak

mempengaruhi keabsahan atau pelaksanaan ketentuanketentuan lainnya sejauh ketentuan-ketentuan tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan. 5.29.2 Hukum yang Berlaku Sub bab ini berisi pernyataan yang menjelaskan bahwa Perjanjian Interkoneksi ini dibuat dan dijalankan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Halaman 41 dari 86

6.

DOKUMEN PENDUKUNG A : PERENCANAAN DAN OPERASI Dokumen rincian

Pendukung A ini menetapkan petunjuk dalam melakukan

perencanaan

panggilan

antara

dan

para

prinsip

pengoperasian

penyelenggara

yang

dalam

penyaluran

berinterkoneksi,

serta

memberikan petunjuk sebagai dasar teknis dalam penyusunan dokumen Spesifikasi Teknis (Dokumen Pendukung D) dan dokumen Petunjuk Pelaksanaan. Petunjuk teknis yang ditetapkan merupakan ketentuan pada perencanaan dan pengoperasian dari berbagai layanan Interkoneksi yang dicakup dalam perjanjian. Dokumen Pendukung A ini dilengkapi dengan Lampiran-lampiran sebagai berikut: Lampiran A1 : Informasi Jaringan Penyelenggara Lampiran A2 : Komersial Lampiran A3 : Amandemen Manajemen Data (AMD) Lampiran A4 : Tanggung jawab atas Jenis Trafik Lampiran A5 : Kerja Signal Transfer Point (STP Working) Petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pendukung A ini akan digunakan untuk menyusun dokumen sebagai berikut: 1. Dokumen Spesifikasi Teknis yang merupakan Dokumen Pedukung D sebagai bagian dari Perjanjian Interkoneksi mendefinisikan karakteristik antarmuka atau interface antara Penyelenggara Pertama dan Kedua. 2. Dokumen Petunjuk Pelaksanaan selanjutnya disebut Juklak harus dibuat oleh Para Penyelenggara yang berinterkoneksi dan dapat disusun secara terpisah dari Dokumen DPI dan Dokumen Perjanjian Interkoneksi. Juklak tersebut harus tersedia bagi Penyelenggara yang membutuhkannya dan terdiri dari :

Halaman 42 dari 86

a.

Juklak Penyediaan berisi prosedur untuk penyediaan dan pengaturan kapasitas interkoneksi;

b.

Juklak Pengujian Operasi merupakan petunjuk pelaksanaan pengujian;

c.

Juklak Pengoperasian dan Pemeliharaan merupakan petunjuk pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan.

3. Dokumen Rencana Induk Teknis yaitu dokumen yang berisi mengenai rincian teknis interkoneksi antara kedua penyelenggara dan rencana pengembangan yang berkaitan dengan interkoneksi yang dapat dicantumkan dalam Perjanjian interkoneksi. 4. Dokumen Rencana Layanan Pelanggan yaitu dokumen yang berisikan rincian contact person antara Penyelenggara Pertama dan Kedua yang dapat dicantumkan dalam Perjanjian interkoneksi. Para penyelenggara yang berinterkoneksi wajib menyusun dokumen tersebut di atas dan memperbaharuinya sesuai dengan perkembangan teknologi yang digunakan oleh penyelenggara yang berinterkoneksi. Untuk menyusun dokumen di atas, maka para penyelenggara yang berinterkoneksi wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam dokumen ini, yang terdiri dari: 1.

Ketentuan Informasi Jaringan

2.

Ketentuan Lokasi dari Penyambungan Switch

3.

Ketentuan Prinsip Ruting

4.

Ketentuan Arsitektur Link Interkoneksi

5.

Ketentuan Penyediaan Kapasitas

6.

Ketentuan Forecast Trafik

Halaman 43 dari 86

7.

Ketentuan Profil Kapasitas dan Pemesanan Kapasitas dimuka (ACOAdvance Capacity Order)

8.

Ketentuan Penyediaan Kapasitas dan Pengujian

9.

Ketentuan Jangka Waktu Penyediaan Kapasitas

10.

Ketentuan Penomoran

11.

Ketentuan Pertemuan untuk Kajian Teknis

12.

Ketentuan Pengujian Switch

13.

Ketentuan Transmisi dan Signalling

14.

Ketentuan Standard Kinerja

15.

Ketentuan Pengoperasian

16.

Ketentuan Layanan Interkoneksi.

6.1 Ketentuan Informasi Jaringan Informasi Jaringan wajib dibuat oleh setiap penyelenggara dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Wajib untuk memberikan informasi kepada pihak lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A1 dalam waktu tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perjanjian interkoneksi ditandatangani. 2. Wajib memberikan informasi kepada pihak lainnya tentang perubahan pada sentral gerbang dalam waktu 4 (empat) bulan sebelum perubahan dilakukan. 3. Wajib memberikan informasi atas permintaan pihak lainnya tentang kapasitas transmisi pada setiap lokasi titik interkoneksi.

Halaman 44 dari 86

6.2 Ketentuan tentang Sentral Gerbang yang akan dikoneksikan Lokasi Sentral Gerbang yang disepakati untuk dikoneksikan harus dibuat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Kedua belah pihak yang berinterkoneksi wajib menominasikan secara tertulis Sentral Gerbang miliknya yang akan dikoneksikan dengan Sentral Gerbang milik penyelenggara lainnya untuk melakukan penyaluran panggilan dari sistem penyelenggara tersebut ke sistem penyelenggara lainnya. 2. Kedua pihak harus berusaha mencapai kesepakatan tentang Sentral Gerbang yang akan digunakan untuk berinterkoneksi. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan yang terjadi harus diselesaikan sesuai ketentuan dalam perjanjian yang disepakati atau mengikuti Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri; 3. Letak titik interkoneksi dari kedua Sentral Gerbang yang dikoneksikan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Kedua belah Pihak dan dapat berada pada : 1. Lokasi milik Penyelenggara Pertama; 2. Lokasi milik Penyelenggara Kedua; 3. Lokasi milik Pihak Ketiga (In Span Interconnection/ISI).

6.3 Ketentuan Prinsip Ruting Prinsip ruting yang perlu diperhatikan oleh setiap penyelenggara dalam penyusunan ketentuan ini antara lain adalah : 1. Mengatur rute trafik pihak lainnya sesuai dengan prinsip ruting sebagai berikut :

Halaman 45 dari 86

a. Ruting dalam sistem setiap penyelenggara harus ekuivalen untuk jenis trafik yang sejenis termasuk alternatif rutingnya; b. Menghindari analog ruting (ruting trafik yang melalui jaringan analog)

dalam

sistemnya

sedapat

mungkin

dengan

pertimbangan bahwa suatu panggilan menuju atau dari sistem Pihak Ketiga dapat melibatkan analog ruting; 2. Mengembangkan dan menerapkan strategi beserta prosedur manajemen trafik jaringan untuk memelihara kualitas layanan pelanggan dan melindungi sistem kedua penyelenggara yang berinterkoneksi. Rincian ketentuan dari manajemen trafik jaringan terdapat dalam Juklak Pengoperasian dan Pemeliharaan, meliputi antara lain : a. Penetapan rute alternatif untuk mengembalikan layanan jika terjadi gangguan pada rute utama; b. Penetapan prosedur overflow jika terjadi kongesti pada rute tertentu; c. Penetapan prosedur khusus bagi sirkit interkoneksi yang sibuk guna memungkinkan diversifikasi panggilan dengan pesan atau nada yang disepakati . 3. Tanggung jawab Kedua Pihak berkaitan dengan jenis trafik diuraikan dalam Lampiran A4. Tanggung jawab tersebut meliputi pemilihan Sentral Gerbang yang akan dikoneksikan, penyediaan forecast trafik, penyediaan Profil Kapasitas dan melakukan Order kapasitas. 4. Menjamin agar tersedia suatu Jenis Rute pada setiap link interkoneksi untuk penyampaian Jenis Trafik yang menjadi tanggungjawabnya sesuai Lampiran A4.

Halaman 46 dari 86

5. Menyusun ketentuan lain yang perlu diatur meliputi : a. Struktur Rute Trafik Interkoneksi (prinsip-prinsip ruting lokal, jj, transit international); b. Pengukuran rute trafik interkoneksi untuk menentukan dimensi link interkoneksi untuk masing-masing arah; c. Aturan Ruting Interkoneksi; d. Keragaman (diversifikasi) dan Keamanan Rute Interkoneksi; 6. Merekam seluruh pengaturan fisik dan penomoran atau identitas sirkit bagi setiap Rute Trafik pada suatu link interkoneksi. Tata cara perekaman tersebut harus disediakan sesuai dengan ketentuan pengaturan

dalam ini

Juklak

harus

Penyediaan,

dipergunakan

dan

untuk

rekaman

dari

memperbaharui

Rencana Induk Teknis.

6.4 Arsitektur Link Interkoneksi Link interkoneksi dapat dipenuhi dengan sistem transmisi yang menggunakan

teknologi

Synchronous

Digital

Hierarchy

atau

selanjutnya disebut SDH, atau Plesiochronous Digital Hierarchy atau selanjutnya disebut PDH, sesuai dengan ketentuan mengenai interface yang tercantum dalam Spesifikasi Generik Fisik dan Kelistrikan Interface serta Spesifikasi Generik Interface PDH dan SDH.

6.5 Ketentuan Penyediaan Kapasitas Ketentuan yang harus diperhatikan pada awal interkoneksi pada saat sebelum melakukan Order Kapasitas sesuai perjanjian interkoneksi antara lain adalah sebagai berikut:

Halaman 47 dari 86

6.5.1 Informasi dari Penyelenggara Kedua Penyelenggara Kedua harus menyediakan informasi sebagai berikut: 1. Rincian tentang Sentral Gerbang Penyelenggara Kedua yang diusulkan, versi software dan hal-hal lain yang relevan dengan Sentral Gerbang Penyelenggara Kedua yang dinominasikan untuk dikoneksikan; 2. Rincian dari Sentral Gerbang Penyelenggara Pertama yang dinominasikan oleh Penyelenggara Kedua untuk dikoneksikan; 3. Rincian

dari

berbagai

layanan

interkoneksi

sesuai

Lampiran perjanjian interkoneksi yang diperlukan oleh Penyelenggara Pertama pada saat pertama kalinya sistem dinyatakan siap untuk memberikan layanan; 4. Blok Penomoran yang dilayani dan dapat diakses melalui sistem Penyelenggara Kedua; 5. Pernyataan bahwa sistem Penyelenggara Kedua telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis Penyelenggara Pertama; 6. Profil Kapasitas awal yang diminta kepada Penyelenggara Pertama; 7. Forecast Trafik awal yang diminta kepada Penyelenggara Pertama; 8. Rute Trafik yang diusulkan untuk setiap Blok Penomoran dalam format yang sesuai dengan Juklak Penyediaan Penyelenggara Pertama;

Halaman 48 dari 86

9. Rincian dari titik koneksi dan link interkoneksi yang diusulkan.

6.5.2 Informasi dari Penyelenggara Pertama Penyelenggara

Pertama

harus

menyediakan

informasi

sebagai berikut : 1. Usulan mengenai signalling dan persyaratan pengujian dalam batasan waktu sesuai dengan ketentuan pada butir 6.12.2; 2. Rincian dari Sentral Gerbang Penyelenggara Kedua dan Sentral

Gerbang

dinominasikan

oleh

Penyelenggara Penyelenggara

pertama

yang

Pertama

untuk

dikoneksikan, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima permintaan dari Penyelenggara Kedua; 3. Usulan Rute Trafik bagi setiap Blok Penomoran jika Penyelenggara Kedua menginginkan penggunaan lebih dari satu Sentral Gerbang untuk koneksi pada saat pertama kali sistem dinyatakan siap beroperasi, selambatlambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima permintaan dari Penyelenggara Kedua. 6.5.3 Pembahasan Penyediaan Kapasitas Pertukaran informasi yang tercantum pada butir 6.5.1 dan 6.5.2

harus

dilakukan

sesuai

ketentuan

pada

Juklak

Penyediaan. Kedua belah Pihak dapat melakukan pertemuan yang

diperlukan

bagi

pelaksanaan

pertukaran

dan

Halaman 49 dari 86

pembahasan kedua informasi tersebut dalam batasan waktu yang efisien. 6.5.4 Transfer Trafik dari Pelanggan yang Ada Dalam hal Penyelenggara Kedua memerlukan interkoneksi awal ke Penyelenggara Pertama guna mentransfer panggilan dari suatu Pelanggan yang telah ada, maka Penyelenggara Kedua selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sebelum melakukan pertemuan sebagaimana di atur dalam ketentuan butir 6.5.3 dokumen ini, harus menyediakan informasi bagi Penyelenggara Pertama yang meliputi : 1. Volume trafik dari sistem Penyelenggara Kedua menuju sistem Penyelenggara Pertama yang akan melalui setiap Sentral Gerbang Penyelenggara Pertama yang diusulkan untuk dikoneksikan; 2. Volume trafik dari sistem Penyelenggara Pertama menuju sistem Penyelenggara Kedua yang akan melalui setiap Sentral Gerbang Penyelenggara Pertama yang diusulkan untuk dikoneksikan; 3. Persyaratan spesifik yang diperlukan untuk mentransfer Blok Penomoran dari Penyelenggara yang berlaku saat ini.

6.6 Ketentuan Forecast Trafik Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun ketentuan forecast trafik adalah sebagai berikut. 6.6.1 Umum Forecast trafik digunakan oleh kedua belah pihak untuk merencanakan Sentral Gerbang dan kapasitas transmisi untuk

Halaman 50 dari 86

memenuhi

kebutuhan

berbagai

tingkatan

pemesanan

kapasitas. Kedua belah Pihak harus berusaha sebaik-baiknya untuk

dapat

memberikan

forecast

trafik

yang

akurat.

Pemberian forecast trafik yang akurat tidak mengikat secara hukum kecuali ditentukan lain dalam perjanjian interkoneksi. 6.6.2 Isi Forecast Trafik 1. Penyelenggara Kedua harus memberikan forecast trafik dari berbagai jenis trafik yang menjadi tanggung jawabnya kepada Penyelenggara Pertama; 2. Penyelenggara Pertama harus memberikan forecast trafik dari berbagai jenis trafik yang menjadi tanggung jawabnya atas permintaan Penyelenggara Kedua; 3. Penghitungan dan penyajian forecast trafik harus sesuai dengan ketentuan dalam Juklak Penyediaan; 4. Kedua

belah

pihak

harus

secepatnya

mencapai

kesepakatan tentang Rute Trafik yang sudah mencapai okupansi maksimum dari setiap Rute Trafik. 6.6.3 Periode Forecast Trafik 1. Periode forecast trafik adalah 2 (dua) tahun dan dilakukan secara bergulir; 2. Forecast trafik untuk setiap Sentral Gerbang yang dikoneksikan

dilakukan

oleh

berinterkoneksi dalam setiap

Penyelenggara

yang

3 (tiga) bulan, dan

dipertukarkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum

dilaksanakannya

pertemuan

teknis

yang

disepakati bersama.

Halaman 51 dari 86

6.6.4 Informasi dalam Forecast Trafik

1. Forecast trafik diberikan untuk periode beban puncak dan normal dalam Erlangs dimana periode beban puncak dan normal ditetapkan berdasarkan kesepakatan; 2. Forecast trafik ditentukan pada waktu beban puncak dimana suatu Rute Trafik akan dikonfigurasikan; 3. Forecast trafik disajikan dalam Format yang sesuai dengan ketentuan dalam Juklak Penyediaan; 4. Forecast

trafik

ditandatangani

oleh

pejabat

yang

berwenang dari setiap pihak. 6.6.5 Evolusi Forecast Trafik 1. Dalam hal terdapat perencanaan pemecahan Rute Trafik, tambahan Rute Trafik, dan atau Aliran Trafik, maka kedua belah pihak dapat menyepakati perubahan prosedur pada butir 6.6.1 sampai dengan butir 6.6.4. 2. Prosedur pembuatan forecast trafik dapat dikaji ulang pada Pertemuan Teknis untuk mendiskusikan berbagai aspek dari penetapan rute dan forecastnya, guna mencapai kesepakatan

atas

berbagai

perubahan

dan

waktu

pelaksanaan yang tepat dalam mengimplementasikannya.

Halaman 52 dari 86

6.7 Ketentuan Profil Kapasitas dan Pemesanan Kapasitas di Depan (ACO - Advance Capacity Order) Pemesanan di depan suatu kapasitas (Advance capacity order) atau yang

selanjutnya

disebut

ACO

dapat

dilaksanakan

apabila

interkoneksi telah berlangsung. Ketentuan tentang Profil Kapasitas dan ACO meliputi antara lain : 1. Penyelenggara Kedua wajib memberikan Profil Kapasitas setiap titik

interkoneksi

sebelum

melakukan

pengorderan

suatu

kapasitas yang berkaitan dengan Penyediaan Kapasitas yang diusulkan. 2. Penyelenggara Pertama akan memberikan Profil Kapasitas untuk jenis

trafik

yang

menjadi

tanggung

jawabnya

kepada

Penyelenggara Kedua, dalam waktu dua tahun terhitung sejak tanggal layanan beroperasi. Profil Kapasitas tersebut harus menggambarkan kebutuhan dari seluruh Penyediaan Kapasitas, dan harus dikategorikan untuk setiap titik interkoneksi yang relevan. Profil Kapasitas Penyelenggara Pertama tersebut mencerminkan informasi yang terdapat dalam Forecast trafik ditambah dengan berbagai informasi yang telah disampaikan oleh Penyelenggara

Kedua

termasuk

saran

mengenai

waktu

penyediaan suatu kapasitas. 3. Profil Kapasitas untuk Penyediaan Kapasitas harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Juklak Penyediaan. Setiap Profil Kapasitas harus dipresentasikan kepada pihak lainnya pada periode setiap 3 (tiga) bulan atau periode lain yang disepakati,

Halaman 53 dari 86

dan disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilakukannya Pertemuan Teknis. 4. Setiap Profil Kapasitas akan dikaji dalam Pertemuan Teknis yang disepakati bersama. Setelah disepakati Profil Kapasitas tersebut ditandatangani oleh Kedua belah Pihak yang berwenang dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja disepakatinya

profil

kapasitas

tersebut.

terhitung sejak

Penandatanganan

kesepakatan diperlukan untuk menunjukkan keterikatan kedua belah pihak terhadap ACO. 5. Dalam hal Kedua belah Pihak tidak mencapai kesepakatan berkaitan dengan Profil Kapasitas, maka perselisihan yang terjadi harus

diselesaikan

sesuai

dengan

ketentuan

perjanjian

interkoneksi.

6.8 Ketentuan Penyediaan dan Pengujian Kapasitas Hal-hal yang diatur dalam ketentuan ini antara lain adalah sebagai berikut: 6.8.1 Pengorderan Kapasitas Ketentuan

tentang

pengorderan

suatu

kapasitas

bagi

interkoneksi antara lain adalah mengenai jumlah kapasitas yang dapat diorder yaitu batas minimum dan batas maksimum pada setiap periode ACO yang berlangsung selama dua tahun. 6.8.2 Kongesti Pada kasus dimana suatu rute trafik yang digunakan untuk penyaluran panggilan memperlihatkan penurunan tingkat pelayanan yang tidak bersifat transient, atau dari hasil deteksi

Halaman 54 dari 86

menunjukkan

kecenderungan penurunan tingkat pelayanan

yang disepakati oleh Kedua belah Pihak, maka penyelenggara yang membutuhkan tambahan kapasitas harus melakukan order tambahan kapasitas guna menghilangkan masalah atau potensi masalah tersebut. 6.8.3 Jadwal Pengujian Kapasitas Interkoneksi Ketentuan tentang pengujian suatu kapasitas interkoneksi yang harus diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut: 1. Kedua belah pihak harus bekerjasama untuk dapat menyelesaikan pengujian kapasitas interkoneksi selambatlambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak sistem tersebut dinyatakan siap untuk diuji. Penyelenggara Kedua harus memberitahukan kesiapannya selambatlambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum pengujian dilaksanakan. 2. Apabila Penyelenggara Kedua tidak dapat melaksanakan pengujian pada waktu

yang telah disepakati, maka

Penyelenggara Kedua harus memberitahukan hal itu kepada Penyelenggara Pertama selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung sejak sebelum pengujian dilakukan. Dalam hal Penyelenggara Kedua gagal untuk memenuhi ketentuan ini, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A2 - Komersial. 6.8.4 Prosedur Pengujian dan Pengaktifan (Commisioning) Kedua

belah

pihak

harus

bekerjasama

melaksanakan

pengujian kapasitas dari setiap jenis layanan interkoneksi, serta melakukan berbagai penyesuaian guna menjamin

Halaman 55 dari 86

kapasitas tersebut memiliki kualitas sesuai dengan standard yang disepakati dalam spesifikasi teknis.

6.9 Ketentuan Jangka Waktu Penyediaan Kapasitas Ketentuan yang berkaitan dengan jangka waktu penyediaan suatu kapasitas interkoneksi, diantaranya meliputi: 6.9.1 Jangka Waktu Penyediaan Kapasitas Jangka waktu yang disepakati bagi penyediaan berbagai kapasitas yang siap untuk diuji antara lain meliputi : 1. Penyediaan

kapasitas

pada

Sentral

Gerbang

yang

dikoneksikan bagi rute trafik melalui titik interkoneksi baru pada link interkoneksi; 2. Penyediaan atau pengaturan ulang kapasitas pada suatu titik interkoneksi yang memerlukan perubahan teknologi untuk suatu rute trafik baru pada suatu titik interkoneksi; 3. Rute trafik yang baru antara titik interkoneksi yang telah ada

menggunakan

teknologi

yang

sama,

termasuk

penyediaan rute trafik baru melalui penambahan Lokasi titik Interkoneksi dari suatu penyelenggara; 4. Penambahan rute trafik menggunakan teknologi yang sama, termasuk penambahan Lokasi titik Interkoneksi . 6.9.2 Penghapusan Kapasitas Setiap pihak dapat mengajukan permintaan penghapusan suatu kapasitas yang telah dibayarnya dan disediakan oleh pihak

lain.

Permintaan

mencantumkan

tanggal

penghapusan saat

kapasitas

kapasitas

tersebut

harus tidak

Halaman 56 dari 86

diperlukan

lagi.

Pihak

yang

menerima

permintaan

penghapusan kapasitas harus melaksanakannya dalam waktu tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan tersebut. 6.9.3 Perubahan Order Kapasitas Ketentuan yang berkaitan dengan perubahan suatu order kapasitas yang telah disepakati jadual pemenuhannya dalam kerangka ACO, antara lain adalah : 1. Perubahan order kapasitas dapat dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal

pengorderan dilakukan kecuali bagi

perubahan yang tidak bersifat material; 2. Perubahan order kapasitas yang dilakukan lewat dari waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dapat dilakukan dengan dibebani suatu biaya tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua pihak dalam perjanjian interkoneksi. 3. Biaya yang timbul akibat dari perubahan order dalam menambah kapasitas dibebankan kepada Penyelenggara Kedua. 6.9.4 Pengaturan Ulang Kapasitas Menguraikan ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan ulang suatu kapasitas. Pengaturan Ulang Kapasitas hanya dapat diinisiasi oleh pihak yang mengadakan kapasitas tersebut.

Halaman 57 dari 86

6.9.5 Pembatalan Order Kapasitas Setiap pihak dapat membatalkan order kapasitasnya dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengorderan. Pembatalan order kapasitas setelah jangka waktu tersebut akan dikenakan biaya pembatalan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian interkoneksi. 6.9.6 Ketentuan Lain dalam Order Kapasitas Setiap

pihak

menyediakan

yang

menerima

kapasitas

yang

Order cukup

Kapasitas

harus

dan

untuk

siap

melakukan pengujian dalam jangka waktu yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan pada butir 6.9.1. Pihak yang menerima order harus memberitahukan pihak lainnya bahwa ia telah menerima order tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.

6.10 Ketentuan Penomoran Ketentuan yang berkaitan dengan penomoran meliputi : 6.10.1 Susunan Penomoran Salah satu pihak yang menerima permintaan dari pihak lainnya untuk mengimplementasikan suatu Blok Penomoran dan berbagai perubahan yang berkaitan dengan hal itu harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Lampiran A3 (Amandemen Manajemen Data).

Halaman 58 dari 86

6.10.2 Informasi Nomor Secara

periodik

penyelenggara

atau harus

bilamana

dibutuhkan

menginformasikan

setiap kepada

penyelenggara lainnya, termasuk seluruh penambahan dan perubahan yang terjadi pada sistem penomorannya serta dummy number yang dapat mempengaruhi ruting suatu panggilan.

6.11 Ketentuan Pertemuan Teknis Dalam sub bab ini diatur tentang ketentuan yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pertemuan Teknis yaitu pertemuan yang diadakan oleh kedua Penyelenggara secara berkala sesuai kesepakatan Kedua belah Pihak sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk melakukan berbagai kajian teknis, antara lain : 1. Pertemuan Teknis yang pertama harus diadakan berdasarkan permintaan tertulis dari salah satu pihak dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pemberian layanan Interkoneksi dilakukan. 2. Pada Pertemuan Teknis tersebut dilakukan pembahasan dari informasi forecast trafik sesuai dengan ketentuan pada butir 6.5, dan Profil Kapasitas sesuai ketentuan pada butir 6.6 untuk menjaga kualitas layanan Interkoneksi Kedua belah Pihak.

6.12 Uji Integrasi Uji integrasi dilaksanakan untuk menjamin keterhubungan antar jaringan (network interworking) dapat berfungsi dengan baik. Klausul tentang uji integrasi , meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Kedua belah pihak harus melaksanakan uji integrasi sebelum melaksanakan interkoneksi.

Halaman 59 dari 86

2. Ruang lingkup uji integrasi berdasarkan kesepakatan Kedua belah Pihak yang antara lain meliputi : a. Uji panggilan untuk setiap call scenario yang disepakati; b. Sinkronisasi pewaktu (clock synchronization); c. Verifikasi data rekaman panggilan (Call Data Record/CDR); d. Verifikasi hasil proses billing. 3. Tata cara uji integrasi : a. Penyelenggara

Kedua

memberitahukan

kepada

Penyelenggara Pertama bahwa sistemnya telah siap untuk melakukan uji integrasi dengan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian tersebut; b. Penyelenggara Pertama harus memberikan jawaban disertai dengan informasi yang diperlukan untuk pengujian tersebut selambat-lambatnya

10

(sepuluh)

hari

kerja

setelah

diterimanya pemberitahuan tersebut; c. Pelaksanaan pengujian tersebut dilaksanakan selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya tanggapan dari Penyelenggara Pertama; d. Uji integrasi dilaksanakan dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja; e. Hasil uji integrasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kedua belah Pihak.

Halaman 60 dari 86

6.13 Transmisi dan Signalling Klausul tentang transmisi dan signalling yang digunakan oleh kedua penyelenggara untuk berinterkoneksi, meliputi antara lain : 6.13.1 Transmisi Interkoneksi antara kedua Penyelenggara harus berbasis pada teknologi digital yang beroperasi pada 2Mbit/detik sesuai dengan

Spesifikasi

Interface

Transmisi,

dan

jika

memungkinkan sesuai dengan Spesifikasi Interface SDH. 6.13.2 Sinkronisasi 1. Kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan

dalam

Spesifikasi

Interface

Fisik

dan

Kelistrikan. 2. Apabila peralatan SDH digunakan sebagai bagian dari suatu link interkoneksi, sinkronisasi dari peralatan SDH yang

relevan

harus

disediakan

sesuai

dengan

rekomendasi G.803 ITU-T. 6.13.3 Echo Control Apabila panggilan internasional disampaikan melalui switch suatu penyelenggara, kedua belah pihak dapat memperoleh echo control yang tepat dengan cara menyampaikan informasi signalling yang sesuai dengan ketentuan pada Spesifikasi Interface Transmisi dan Spesifikasi Interface Signalling CCS#7.

Halaman 61 dari 86

6.13.4 Signalling Kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan signalling yang dapat diterapkan pada Spesifikasi Interface Signalling CCS#7. 6.13.5 Seleksi Sirkit Apabila diterapkan sistem kerja dua arah, maka protokol seleksi

sirkit

yang

diterapkan

adalah

berdasarkan

kesepakatan Kedua belah Pihak, sebagai contoh : 1. Penyelenggara yang mempunyai Signalling Point Code (SPC) lebih besar menggunakan “forward sequential protocol”, dimulai dari sirkit trafik yang pertama dan selanjutnya berurutan sampai menemukan sirkit yang kosong; 2. Penyelenggara yang mempunyai Signalling Point Code (SPC) lebih kecil menggunakan “backward sequential protocol”, dimulai dari sirkit trafik yang terakhir dan selanjutnya berurutan sampai menemukan sirkit yang kosong; 6.13.6 Penomoran pada Sirkit Trafik Sirkit harus diberi identifikasi sesuai dengan Spesifikasi Generik Interface Signalling CCS#7. 6.13.7 Answer Message 1. Kedua belah Pihak menyepakati jenis answer message yang digunakan untuk membedakan jenis panggilan yang dapat dengan yang tidak dapat dibebani biaya.

Halaman 62 dari 86

2. Dalam hal suatu penyelenggara pada posisi melanjutkan panggilan dan bertindak sebagai transit kepada Pihak Ketiga, maka ia harus bekerjasama dengan pihak yang melakukan originasi dan Pihak Ketiga guna menjamin agar kehadiran answer message

yang tidak benar dapat

diinvestigasi dan dikoreksi oleh pihak yang sesuai.

6.14 Standard Kinerja Kesepakatan yang berkaitan dengan standard kinerja, antara lain meliputi : 6.14.1 Umum 1. Kedua belah pihak akan bekerjasama guna menjaga kualitas

secara

menyeluruh

dari

penyaluran

suatu

panggilan dan mengadopsi prinsip umum bagi standard, teknik dan metodologi untuk mencapai kualitas jaringan dan jasa telekomunikasi yang terdapat dalam standard FTP Nasional atau ITU-T. 2. Kedua belah pihak harus menyepakati suatu strategi manajemen operasional dalam rangka : a. Menjaga kualitas layanan; b. Mengurangi beban yang berlebihan akibat kondisi yang tidak normal; c. Mengatasi kongesti akibat kapasitas yang disediakan tidak memadai.

Halaman 63 dari 86

6.14.2 Kinerja Layanan Panggilan Klausul yang berkaitan dengan kinerja dari suatu layanan panggilan yang antara lain : 1. Kedua

belah

pihak

harus

menyepakati

parameter-

parameter bagi berbagai layanan yang relevan dan berbagai pengukuran guna memonitor kinerja layanan. Data-data ini termasuk pengukuran volume trafik yang aktual atau rute pada beban puncak (Erlang), kehilangan komunikasi (loss call), jumlah panggilan yang dialihkan rutenya (overflow), Answer Seize Ratio (ASR) dan Busy Hour Call Attempt (BHCA). 2. Apabila ditemukan masalah pada kinerja layanan, kedua belah pihak harus saling bertukar informasi, termasuk informasi yang diuraikan dalam butir 1 di atas ditambah dengan informasi sebagai berikut: a. Level kritis dari trafik dan pangilan yang tidak berhasil; b. Informasi pada sumber-sumber trafik; c. Informasi tentang sinkronisasi pewaktu. 3. Dalam hal terjadi kongesti pada rute trafik yang digunakan untuk penyaluran trafik bagi kedua penyelenggara, kedua belah pihak harus menyepakati dan menerapkan prosedur manajemen jaringan yang memadai sejalan dengan ketentuan yang diuraikan dalam Juklak Pengoperasian dan Pemeliharaan. Dalam hal kesepakatan tersebut tidak tercapai maka setiap pihak dapat menerapkan prosedur manajemen

Halaman 64 dari 86

jaringan

yang

sesuai

pada

originasi

trafik

untuk

mengurangi masalah. 4. Setiap penyelenggara harus berusaha untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sesuai kesepakatan Kedua belah Pihak. 6.14.3 Kinerja Link Interkoneksi Standard kinerja transmisi pada suatu link interkoneksi harus berbasis kepada ketersediaan dan kehandalannya, dan hanya mengalami kesalahan dalam hitungan detik pada periode satu bulan. 6.14.4 Informasi tentang Standard Kinerja Setiap pihak saling mempertukarkan informasi yang berkaitan dengan standard kinerjanya dari waktu ke waktu sesuai dengan permintaan pihak lainnya, untuk kebutuhan verifikasi memenuhi kewajiban dalam standard kinerja sesuai dengan ketentuan perjanjian ini.

6.15 Ketentuan Pengoperasian Klausul tentang pengoperasian berisi hal-hal sebagai berikut : 6.15.1 Umum Berisi

ketentuan

penyelenggara

yang

menyatakan

bertanggung

jawab

bahwa atas

kedua

keamanan

pengoperasian sistem masing-masing. Para Penyelenggara harus menyusun Juklak Pengoperasian dan

Pemeliharaan

yang

berisi

metode

dan

prosedur

pengoperasian dan pemeliharaan interkoneksi dari kedua

Halaman 65 dari 86

sistem dan Dokumen Rencana Layanan Pelanggan yang berisi daftar personil yang dapat dihubungi dari masingmasing penyelenggara untuk kebutuhan pengoperasian dan pemeliharaan sistem. 6.15.2 Identifikasi dan Pelaporan Kesalahan/Gangguan Berisi ketentuan tentang prosedur pengidentifikasian dan pelaporan adanya kesalahan/gangguan pada sistem. Untuk

mempercepat

identifikasi

gangguan,

para

penyelenggara yang berinterkoneksi harus menyarankan agar para pelanggan mereka segera melaporkan kesalahan atau gangguan yang terjadi kepada mereka. Penyelenggara yang pertama kali mengidentifikasi adanya kesalahan/gangguan

harus

memberitahu

kepada

penyelenggara lainnya untuk berkoordinasi dalam rangka percepatan penyelesaian kesalahan/gangguan. 6.15.3 Kecepatan Response Indikasi

tentang

kecepatan

response

untuk

berbagai

kesalahan atau gangguan seperti yang tercantum dalam Juklak

Pengoperasian

dan

Pemeliharaan.

Kecepatan

response diukur terhitung sejak kesalahan atau gangguan dilaporkan

sampai

saat

mulai

dilakukannya

tindakan

perbaikan. 6.15.4 Perbaikan Layanan Prosedur perbaikan layanan yang terdapat dalam Juklak Pengoperasian dan Pemeliharaan harus berbasis kepada :

Halaman 66 dari 86

1. Perbaikan layanan harus memprioritaskan penghilangan gangguan

tanpa

mempengaruhi

layanan

secara

keseluruhan; 2. Pihak yang bertanggung jawab harus secara otomatis memberikan

suatu

kapasitas

stand-by

dan

atau

melaksanakan suatu tindakan pada manajemen jaringan guna memperbaiki atau mengembalikan ketersediaan layanan tersebut; 3. Pihak yang bertanggung jawab harus segera meneliti alarm pada peralatannya guna mengidentifikasi bentuk dan lokasi kesalahan atau gangguan tersebut, dan bekerjasama dengan pihak lainnya bilamana diperlukan; 4. Pihak

yang

bertanggung

jawab

harus

memperbaiki

kesalahan atau gangguan tersebut secepat mungkin. Dalam hal pihak yang bertanggung jawab tidak dapat segera memperbaiki kesalahan/gangguan tersebut, maka pihak lainnya harus diberitahu agar dapat mengikuti perkembangannya; 5. Dalam hal perbaikan yang dilakukan bersifat sementara, maka pihak lainnya harus diberitahu tentang hal itu serta estimasi waktu dan dampak dari dilakukannya perbaikan menyeluruh dan permanen; 6. Dalam hal kesalahan/gangguan tidak dapat diselesaikan sekaligus, Pihak yang bertanggung jawab harus memberi prioritas

kepada

kesalahan/gangguan

yang

memiliki

dampak terbesar atau berdasarkan besarnya jumlah trafik yang terpengaruh.

Halaman 67 dari 86

6.15.5 Waktu dan Prosedur Perbaikan Indikasi mengenai waktu yang diperlukan dan prosedur perbaikan

terdapat

dalam

Juklak

Pengoperasian

dan

Pemeliharaan. 6.15.6 Pekerjaan atau Pemeliharaan yang Telah Direncanakan Klausul

tentang

pelaksanaan

pemeliharaan

dan

atau

pekerjaan yang telah direncanakan, meliputi : 1. Setiap pihak harus memberitahukan pihak lain 3 (tiga) hari kerja terhitung sebelum dilaksanakannya pemeliharaan

yang

telah

direncanakan

pekerjaan yang

dapat

mempengaruhi sistem pihak lain. Setiap pihak harus berusaha sebaik-baiknya untuk memperkecil terjadinya pemutusan hubungan, jika mungkin memberikan ruting alternatif (untuk sementara waktu) tanpa biaya guna menghindari

kemungkinan

pemutusan

hubungan

interkoneksi; 2. Apabila suatu pihak mengetahui bahwa pengaturan interkoneksi terancam suatu gangguan dan pekerjaan perbaikan mutlak diperlukan, maka pihak lain harus diberitahu sedini mungkin akan hal tersebut.

6.16 Layanan Tambahan Disamping jenis-jenis layanan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam batang tubuh Peraturan Menteri ini, Kedua belah Pihak dapat menyelenggarakan Layanan Tambahan. Klausul tentang persyaratan teknis yang berkaitan dengan penyediaan suatu layanan tambahan yang dicakup dalam Perjanjian Interkoneksi, diantaranya meliputi:

Halaman 68 dari 86

6.16.1 Layanan Operator Penyambungan Klausul Layanan Operator Penyambungan mengatur tentang ruting suatu panggilan dari Penyelenggara Kedua untuk memperoleh layanan tertentu dari Penyelenggara Pertama dan

sebaliknya.

Digit

yang

dikirimkan

dari

suatu

Penyelenggara Kedua harus sesuai dengan contoh di bawah ini, bersama dengan digit identifikasi yang sesuai bagi Penyelenggara Kedua sebagai digit alamat jaringan. Digit identifikasi yang digunakan harus berdasarkan kesepakatan kedua penyelenggara. Contoh : Layanan

Digit

Layanan Bantuan Operator Nasional

xxx

Darurat

yyy

Layanan Bantuan Operator Internasional

zzz

6.16.2 Calling Line Identification (CLI) Ketentuan tentang CLI untuk seluruh panggilan harus diminta dan disediakan dengan cara yang sesuai dengan Spesifikasi Interface Signalling CCS#7. Dalam hal penyelenggara yang diminta, akibat dari ketentuan yang berlaku tidak dapat menyediakan

CLI

untuk

panggilan

tertentu,

maka

penyelenggara tersebut harus menyampaikan ketentuan tersebut kepada penyelenggara lainnya.

Halaman 69 dari 86

6.16.3 Identifikasi Panggilan yang Tidak Baik (Malicious Call) Pada kasus salah satu penyelenggara sedang membantu aparat penegak hukum untuk melacak suatu panggilan, para penyelenggara yang berinterkoneksi harus bekerjasama memberikan bantuan jika perlu dengan menggunakan CLI. 6.16.4 Ruting dan Signalling Panggilan Darurat Menguraikan ketentuan tentang ruting dan signalling dari suatu panggilan darurat yang disepakati.

6.17 Lampiran A1 : Informasi Jaringan Penyelenggara Rincian informasi jaringan yang harus disediakan oleh para penyelenggara yang telah sepakat untuk berinterkoneksi, meliputi antara lain : 1. Informasi Sentral Gerbang Meliputi nama dan alamat seluruh Sentral Gerbang milik setiap penyelenggara

yang

berada

dalam

area

pelayanan

penyelenggara lainnya, dan alamat seluruh bangunan milik suatu penyelenggara

yang

dapat

mendukung

IEC

(Interconnect

Extension Circuit). 2. Informasi Penomoran Sistem penomoran dari suatu penyelenggara yang berada dalam suatu area pelayanan. 3. Informasi titik interkoneksi yang berada di lokasi Pihak Ketiga (In Span Interconnection/ISI) Informasi tentang ISI yang relevan disertai denah lokasinya.

Halaman 70 dari 86

6.18 Lampiran A2 : Aspek Bisnis Klausul yang berkaitan dengan aspek bisnis dalam membangun interkoneksi, meliputi antara lain : 1. Financial Guarantee ; 2. Penghapusan Kapasitas yang rusak setelah dilakukan Pengujian Kapasitas; 3. Biaya Pembatalan berkaitan dengan keterlambatan penyampaian Pemberitahuan Pengujian; 4. Penghapusan Kapasitas; 5. Biaya

yang

Kapasitas

berkaitan

akibat

dengan

tertundanya

penundaan

Penghapusan

Penyelesaian

Amandemen

Manajemen Data; 6. Perubahan pengorderan; 7. Pembatalan order.

6.19 Lampiran A3 : Amandemen Manajemen Data (AMD) Klausul yang berkaitan dengan Amandemen Manajemen Data (AMD)

yang

dibuat

berdasarkan

permintaan

salah

satu

penyelenggara, meliputi antara lain : 1. Tata cara permintaan AMD; 2. Proses implementasi AMD; 3. AMD yang dapat dan tidak dapat dibebani biaya serta tata cara pembebanannya;

Halaman 71 dari 86

Kedua Penyelenggara dapat menyusun kesepakatan tentang AMD yang dapat dan tidak dapat dibebani biaya serta tata cara pembebanannya 4. AMD Sistem Penomoran; AMD sistem penomoran meliputi : a. Pembukaan blok penomoran baru; b. Perubahan titik pembebanan suatu blok penomoran; c. Penambahan titik pembebanan suatu blok penomoran; d. Pemisahan blok penomoran eksisting; e. Ekspansi jumlah digit blok penomoran; f. Informasi dan penggunaan Dummy Number. 5. AMD ruting pada Sentral Gerbang; 6. AMD pada “Charge Band” (zone dan time band); 7. AMD yang berkaitan dengan diskriminasi pembebanan, antara lain pada panggilan layanan khusus, direktori, darurat;

6.20 Lampiran A4 : Tanggung jawab atas Jenis Trafik Klausul mengenai tanggung jawab meliputi pemilihan Koneksi Sentral Gerbang, penyediaan forecast trafik, penyediaan Profil Kapasitas, dan pengorderan kapasitas dari setiap penyelenggara berkaitan dengan jenis trafik interkoneksi sesuai butir 3 Dokumen Pendukung A.

6.21 Lampiran A5 : Kerja Signal Transfer Point (STP Working) Klausul yang berkaitan dengan STP, antara lain meliputi : 1. Penyediaan Kerja STP; 2. Perencanaan dan Aturan Dimensi Kerja STP; 3. Dokumentasi yang diperlukan bagi Kerja STP.

Halaman 72 dari 86

7.

DOKUMEN PENDUKUNG B : PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN Dokumen Pendukung B memuat ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: 1. Perekaman Informasi Tagihan; 2. Pertukaran Informasi Tagihan; 3. Penagihan; 4. Pembayaran; 5. Perselisihan; 6. Perubahan pada File Tagihan dari Layanan Penyelenggara.

7.1 Perekaman Informasi Tagihan Ketentuan yang menjelaskan mengenai perekaman informasi tagihan layanan Interkoneksi harus sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Data yang harus direkam untuk setiap panggilan meliputi dan tidak terbatas kepada: 1. Pengindentifikasi Link Interkoneksi; dan 2. Nomor

yang

dituju

atau

informasi

lainnya

berdasarkan

kesepakatan kedua Penyelenggara; dan 3. Tanggal dan waktu pada saat Nada Jawab diterima oleh pihak penyedia informasi tagihan; dan 4. Durasi panggilan yang dapat dibebani biaya (baik yang diukur maupun yang didasarkan atas perhitungan).

Halaman 73 dari 86

Penyelenggara penyedia informasi tagihan harus menyertakan Informasi Tagihan sebagai pendukung dari Nota Tagihannya, sehingga Penyelenggara yang bukan penyedia informasi tagihan dapat melakukan validasi atas tagihan tersebut.

7.2 Pertukaran Informasi Tagihan Ketentuan yang menjelaskan tentang pertukaran informasi tagihan antara kedua penyelenggara yang berinterkoneksi yang meliputi antara lain : 1. Frekuensi pertukaran informasi tagihan yang dapat dalam periode mingguan, bulanan atau lainnya; 2. Materi yang disajikan dalam informasi tagihan yang disepakati; 3. Format penyajian informasi tagihan yang disepakati; 4. Ketentuan

yang

pemrosesan

berkaitan

dari

salah

dengan satu

kasus

dimana

penyelenggara

sistem

mengalami

kerusakan sehingga tidak dapat menghasilkan informasi tagihan; 5. Ketentuan yang berkaitan dengan kasus terjadinya inkonsistensi pada proses rekonsiliasi tagihan antara kedua penyelenggara yang

bersifat

permanen,

dimana

dalam

hal

ini

kedua

penyelenggara diwajibkan untuk melakukan penyelidikan apabila perlu

dengan

bantuan

institusi

yang

kompeten

tentang

penyebabnya dan mencari penyelesaian atas masalah tersebut; 6. Ketentuan yang menyatakan bahwa panggilan yang tidak tersambung (pada kasus nada dering yang tidak dijawab, nada sibuk, atau nada yang berarti nomor tujuan tidak dapat ditemukan) tidak dapat dibebani biaya.

Halaman 74 dari 86

7.3 Penagihan Ketentuan yang menjelaskan penagihan dari layanan Interkoneksi yang telah diterima, meliputi : 1. Waktu pengiriman tagihan misalnya pada setiap akhir periode tagihan; 2. Seluruh beban biaya yang dapat ditagihkan berdasarkan Perjanjian Interkoneksi ini harus diperhitungkan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian dengan menggunakan harga seperti yang tercantum dalam Dokumen Pendukung C; 3. Berbagai ketentuan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak berkaitan dengan keterlambatan suatu penyelenggara dalam menyampaikan tagihannya, serta bunga yang harus dibayarkan akibat keterlambatan pembayaran.

7.4 Pembayaran Ketentuan yang menjelaskan pembayaran dari tagihan atas layanan Interkoneksi, antara lain meliputi : 1. Ketentuan bahwa beban biaya layanan Interkoneksi yang ditagihkan oleh suatu Penyelenggara kepada penyelenggara lainnya, akan dibayarkan pada saat jatuh tempo; 2. Beban bunga yang dikenakan akibat kegagalan pembayaran pada waktunya, akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Bagi keterlambatan pembayaran, dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan pembayaran dilunasi;

Halaman 75 dari 86

b. Bagi pengembalian kelebihan pembayaran, dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran kembali kelebihan tersebut; c. Besarnya

beban

bunga

yang

dikenakan

ditetapkan

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku; d. Beban bunga yang terjadi harus ditagihkan dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo, dan dapat ditagihkan setiap 3 (tiga) bulan; 3. Apabila terjadi kelebihan pembayaran akibat informasi yang diperoleh dari Penyelenggara yang membayar lebih, maka penyelenggara yang menerima kelebihan pembayaran tidak diwajibkan untuk membayar bunga; 4. Seluruh pajak yang dikenakan berkaitan dengan pemberian layanan Interkoneksi ini harus dibayar oleh penyelenggara yang diwajibkan

untuk

membayarnya

berdasarkan

peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

7.5 Perselisihan Ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan antara kedua penyelenggara yang berinterkoneksi, harus mengacu kepada ketentuan yang diuraikan dalam butir 5.23.

Halaman 76 dari 86

7.6 Perubahan pada File Tagihan Layanan Penyelenggara Ketentuan yang mengatur perubahan pada File Tagihan Layanan Penyelenggara, diatur dalam jangka waktu antara penyampaian pemberitahuan

tentang

perubahan

File

Tagihan

Layanan

Penyelenggara dengan pelaksanaan perubahannya, misalnya enam bulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua penyelenggara.

Halaman 77 dari 86

8.

DOKUMEN PENDUKUNG C : DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI Dokumen Pendukung C berisikan daftar layanan Interkoneksi yang dicakup oleh Perjanjian Interkoneksi ini dilengkapi dengan harganya. Dokumen ini berisi : 1.

Daftar Layanan Interkoneksi Gabungan, yaitu layanan Interkoneksi atau fasilitas yang merupakan hasil kerjasama kedua penyelenggara;

2.

Daftar Layanan Interkoneksi Penyelenggara Pertama yang disediakan untuk Penyelenggara Kedua dan Harganya;

3.

Daftar Layanan Interkoneksi Penyelenggara Kedua yang disediakan untuk Penyelenggara Pertama dan harganya.

Ketentuan yang harus diperhatikan mengenai daftar layanan Interkoneksi, adalah sebagai berikut: 1.

Harus dilengkapi dengan Daftar Harga Layanan Interkoneksi, dimana dapat disatukan dengan Daftar Layanan atau dibuat dalam lampiran terpisah untuk setiap jenis layanan.

2.

Sedapat mungkin harus dilengkapi dengan contoh-contoh perhitungan biaya dari suatu jenis layanan, khususnya untuk biaya layanan yang harus dihitung berdasarkan harga layanan Interkoneksi lainnya.

3.

Harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak yang berinterkoneksi, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4.

Harus diambil dari dokumen Daftar Layanan Interkoneksi yang Ditawarkan.

Halaman 78 dari 86

8.1 Daftar Layanan Interkoneksi Bersama Daftar layanan ini berisikan layanan dan atau fasilitas interkoneksi yang dicakup dalam perjanjian dan diselenggarakan bersama oleh kedua penyelenggara yang berinterkoneksi, antara lain meliputi :

Nomor Lampiran

Jenis Layanan

Keterangan Harga C101

Penyediaan Direktori Informasi

C102

In-span Interconnect (ISI), ISI dari Pihak Ketiga dan Ekstension Sirkit untuk Interkoneksi

C103

Layanan dari antar Operator

C104

Transfer Blok Nomor (berlaku timbal balik)

C105

Layanan Universal Freephone (berlaku timbal balik)

C106

Layanan Panggilan Virtual (berlaku timbal balik) dan sebagainya

8.2 Daftar Layanan Interkoneksi Penyelenggara Pertama Daftar layanan ini berisi berbagai layanan dan atau fasilitas interkoneksi yang disediakan oleh Penyelenggara Pertama untuk Penyelenggara Kedua sesuai dengan perjanjian, antara lain meliputi:

Halaman 79 dari 86

Nomor Lampiran

Jenis Layanan

Keterangan Harga C201

Panggilan Teleponi ke Sistem Penyelenggara Pertama

C202

Panggilan Transit melalui Sistem Penyelenggara Pertama

C203

Panggilan Transit lewat petugas operator melalui Sistem Penyelenggara Pertama

C204

Penyediaan

Buku

Telpon

Penyelenggara

Pertama; dan sebagainya.

8.3 Daftar Layanan Interkoneksi Penyelenggara Kedua Daftar layanan ini berisi berbagai layanan dan atau fasilitas interkoneksi yang disediakan oleh Penyelenggara Kedua untuk Penyelenggara Pertama sesuai dengan perjanjian. Format daftar layanan ini mengacu kepada ketentuan pada butir 7.2.

Halaman 80 dari 86

9.

DOKUMEN PENDUKUNG D : SPESIFIKASI TEKNIS Dokumen Pendukung D terdiri dari beberapa dokumen spesifikasi teknis yang harus dicantumkan dalam Perjanjian Interkoneksi, yang terdiri dari : 1.

Spesifikasi Generik Interface Fisik dan Kelistrikan;

2.

Spesifikasi Generik Interface Signaling CCS #7;

3.

Spesifikasi Generik Interface Transmisi;

4.

Spesifikasi Generik Interface SDH

Dokumen ini memuat berbagai spesifikasi teknis yang harus dipenuhi agar interkoneksi

antar

penyelenggara

jaringan

telekomunikasi

dapat

berlangsung dengan baik. Spesifikasi harus disusun dengan mengacu kepada FTP Nasional yang berlaku. Penyelenggara Kedua dapat mengusulkan suatu spesifikasi tambahan berdasarkan alasan yang layak sebagai akibat dari kebutuhan sistemnya untuk disepakati bersama. Adapun materi dari dokumen spesifikasi teknis tersebut diuraikan sebagai berikut:

Halaman 81 dari 86

9.1 Spesifikasi Kelistrikan

Generik

Interface

Fisik

dan

Dokumen ini mendefinisikan karakteristik-karakteristik elektrik dan fisik

dari

link

interkoneksi

antar

penyelenggara

jaringan

telekomunikasi yang berisi antara lain : •

Port masukan dan port keluaran

•

Interferensi

•

Jitter

•

Wander

•

Sinkronisasi

•

Karakteristik-karakteristrik fungsional interface

•

Keselamatan dan Perlindungan.

9.1.1 Port Masukan Dan Port Keluaran Interkoneksi secara fisik terjadi antara Circuit Termination Unit (CTU) penyelenggara jaringan telekomunikasi satu dengan sentral (switch), Digital Distribution Frame (DDF) atau interface optik penyelenggara jaringan telekomunikasi lain melalui kabel koaxial 75 ohm atau serat optik. Penggunaan kabel koaxial harus mengikuti Rekomendasi ITUT G703 dengan redaman tidak boleh melebihi 6 dB pada 1.024 kHz. Spesifikasi untuk port keluaran dan port masukan harus

mengikuti

butir

6.2

dan

6.3

berturut-turut

dari

Rekomendasi ITU-T G.703. Penggunaan serat optik dengan interface STM-1 atau STM-4 harus memenuhi Rekomendasi Teknik yang diberikan pada Spesifikasi Interface Synchronous Digital Hierarchy.

Halaman 82 dari 86

9.1.2 Interferensi Port masukan harus dapat mentolerir tanpa terjadi kesalahan interferensi dari sinyal uji standar non synchronous sesuai dengan

Rekomendasi

ITU-T

O.151

tentang

Error

Performance Measuring Equipment for Digital Systems At The Primary Bit Rate and Above, pada tingkat 18 dB lebih rendah dari sinyal yang diinginkan. 9.1.3 Jitter Toleransi untuk Jiter pada port masukan harus sesuai dengan butir 3.1.1 pada Rekomendasi ITU-T G.823. Jitter maksimum yang masih dapat ditolerir pada port keluaran tidak boleh mencapai 0,05 Unit Interval (UI) yang dihitung pada interval frekuensi dari 20 Hz sampai 100 kHz. Pengukuran

jitter

Rekomendasi

harus

ITU-T

dilakukan

O.171

sesuai

dan

dengan

masing-masing

penyelenggara yang akan berinterkoneksi harus saling bekerjasama dalam menerapkan metoda pengujian seperti yang dijelaskan pada Rekomendasi ITU-T G.823. 9.1.4 Wander Toleransi untuk wander pada port masukan harus sesuai dengan bagian 3.1.1 pada Rekomendasi ITU-T G.823. 9.1.5 Sinkronisasi Jaringan digital harus dioperasikan secara sinkron agar pelayanan

dapat

diselenggarakan

dengan

mutu

yang

memenuhi syarat. Untuk mencapai hal tersebut, sinkronisasi

Halaman 83 dari 86

jaringan harus memenuhi Rekomendasi ITU-T G.811, G.812 dan G.822. Ketentuan selengkapnya mengenai sinkronisasi tercantum pada FTP Nasional 2003 Bab IX mengenai Rencana Sinkronisasi. 9.1.6 Karakteristik-karakteristrik Fungsional Interface Karakteristik

interface

2

Mbit/s

harus

sesuai

dengan

Rekomendasi ITU-T G.704 dan ITU-T G.706. Penambahanpenambahan fungsional dapat dilakukan sesuai dengan kondisi jaringan penyelenggara yang menerbitkan dokumen ini. 9.1.7 Keselamatan dan Perlindungan Setiap

penyelenggara

harus

membuat

prosedur

untuk

melindungi personil dan peralatan pada dua sisi titik koneksi, baik terhadap tegangan yang berlebihan atau radiasi.

9.2 Spesifikasi Generik Interface Signaling CCS # 7 Spesifikasi ini disusun mengacu kepada ketentuan yang tercantum pada Bab III mengenai Rencana Interkoneksi dan Bab VII mengenai Rencana Pensinyalan FTP Nasional yang berlaku. Isi dokumen spesifikasi ini antara lain adalah : a. daftar berbagai layanan yang dapat ditawarkan b. jenis pensinyalan yang dipergunakan c. opsi-opsi pensinyalan yang dipergunakan d. tata cara permohonan dan penggunaan opsi-opsi tambahan dalam sistem pensinyalan CCS # 7.

Halaman 84 dari 86

9.3 Spesifikasi Generik Interface Transmisi Batas-batas kinerja transmisi perlu didefinisikan dengan tepat agar kerjasama antara dua jaringan antara jaringan domestik satu dengan jaringan domestik lain atau jaringan domestik dengan jaringan internasional berjalan baik. Untuk jaringan yang menyediakan layanan teleponi, mengacu kepada ketentuan mengenai Rencana Interkoneksi dan Rencana Transmisi FTP Nasional yang berlaku. Hal-hal diluar spesifikasi ini dapat dirundingkan dan jika tidak tercapai

kesepakatan,

maka

perselisihan

yang

terjadi

harus

diselesaikan sesuai ketentuan perjanjian.

9.4 Spesifikasi Generik Interface SDH Hirarki digital sistem SDH yang dipergunakan harus memenuhi rekomendasi ITU-T G.707 – G.709, G.781 – G.784, dan G.957 – G.958. Struktur SDH yang digunakan di Indonesia dengan memakai C-12, TUG 2, TUG-3 dan VC-4 sebagaimana tercantum dalam bab Rencana Interkoneksi pada FTP Nasional yang berlaku.

Halaman 85 dari 86

10. DOKUMEN PENDUKUNG E : DEFINISI DAN INTERPRETASI Dokumen Pendukung E ini berisikan definisi dan interpretasi dari seluruh singkatan dan istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian Interkoneksi. Fungsi dokumen ini adalah untuk menjamin kesamaan interpretasi kedua Penyelenggara yang terikat kepada Perjanjian Interkoneksi terhadap berbagai istilah yang dipergunakan dalam perjanjian tersebut, dimana hal ini dapat menghindari terjadinya perselisihan yang diakibatkan oleh perbedaan interpretasi terhadap berbagai ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Ditetapkan di

:

Pada tanggal

:



SOFYAN A. DJALIL

Halaman 86 dari 86


:

TANGGAL :


ATURAN POKOK AKSES KE FASILITAS PENTING INTERKONEKSI DAFTAR ISI 1.

KETENTUAN UMUM..................................................................................... 1

2.

PENDAHULUAN DAN RUANG LINGKUP ................................................... 5 2.1 Pendahuluan........................................................................................... 6 2.1.1

Masa Berlaku ........................................................................... 6

2.1.2

Perubahan................................................................................ 6

2.1.3

Pengkajian Ulang ..................................................................... 7

2.2 Ruang Lingkup........................................................................................ 7

3.

2.2.1

Fasilitas .................................................................................... 7

2.2.2

Perjanjian Kerjasama ............................................................... 7

2.2.3

Kerangka Waktu....................................................................... 8

KETENTUAN AKSES KEPADA FPI ............................................................. 9 3.1 Kerahasiaan Informasi – Bagi Seluruh Penyelenggara Jaringan............ 9 3.2 Non-diskriminatif Akses kepada FPI ..................................................... 12 3.3 Sistem Antrian ...................................................................................... 13 3.4 Penyelesaian Perselisihan – Pada Pemberian Akses .......................... 14 3.5 Penyelesaian Perselisihan – Pada Implementasi Akses ...................... 15

Halaman i dari ii

4.

PENGAJUAN PERMINTAAN AKSES KE FPI............................................ 16 4.1 Paket Informasi..................................................................................... 16 4.2 Informasi Lain yang Diperlukan ............................................................ 17 4.3 Kontak Person ...................................................................................... 18 4.4 Permintaan Akses ke FPI ..................................................................... 19 4.5 Estimasi Kebutuhan (Forecast)............................................................ 22

5.

NEGOSIASI AKSES KE FPI ....................................................................... 23 5.1 Umum ................................................................................................... 23 5.2 Perjanjian Pokok Akses ........................................................................ 23 5.3 Masalah Keuangan............................................................................... 26 5.4 Pekerjaan agar Siap Pakai ................................................................... 29 5.5 Proses Konsultasi Kolokasi................................................................... 31

6.

IMPLEMENTASI AKSES KE FPI ................................................................ 35 6.1 Pemeliharaan FPI dan Peralatannya .................................................... 35 6.2 Pekerjaan Darurat................................................................................. 36 6.3 Penggantian Peralatan ......................................................................... 37 6.4 Interferensi dengan Peralatan Lain....................................................... 38 6.5 Penggantian atas Kerusakan................................................................ 40 6.6 Peralatan Milik Pihak Ketiga ................................................................. 41 6.7 Suspensi terhadap Akses ..................................................................... 41 6.8 Terminasi Akses ................................................................................... 43 6.9 Klaim..................................................................................................... 49

Halaman ii dari ii

1.

KETENTUAN UMUM Dalam aturan pokok akses ke fasilitas penting interkoneksi ini yang dimaksud dengan : 1. Menteri adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2. Dirjen Postel adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 3. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang selanjutnya disebut BRTI adalah Direktorat Jenderal Postel dan Komite Regulasi Telekomunikasi. 4. Fasilitas Penting bagi Interkoneksi atau yang selanjutnya disebut FPI adalah berbagai fasilitas yang merupakan infrastruktur sipil dari suatu jaringan telekomunikasi, dimana akses ke fasilitas tersebut mutlak diperlukan bagi pelaksanaan interkoneksi guna memasang dan mengoperasikan Peralatan yang diperlukan oleh Pencari akses untuk menyalurkan trafik interkoneksi dari/ke jaringannya. Fasilitas tersebut meliputi lokasi Titik Interkoneksi, lokasi dan menara transmisi, dan fasilitas bawah tanah (duct). FPI yang menjadi subjek Aturan Pokok ini adalah pada kasus Pencari akses tidak memiliki pilihan antara membangun atau menyewa akses ke FPI tersebut. 5. Informasi Rahasia meliputi seluruh informasi, ide, konsep, teknologi, proses manufaktur serta pengetahuan dalam berbagai bentuk alaminya

tentang

industri,

pemasaran

dan

komersial

yang

berhubungan dengan atau dikembangkan guna mendukung bisnis suatu Penyelenggara. 6. Jeda Akses adalah suatu periode dimana seluruh Peralatan milik para Penyelenggara di lokasi FPI tidak beroperasi atau dimatikan untuk sementara waktu untuk kebutuhan pemeliharaan rutin.

Halaman 1 dari 49

7. Kejadian Suspensi adalah kejadian pemberhentian pemberian akses untuk interkoneksi yang diakibatkan oleh : a. Kelangsungan mengakibatkan

pemberian

akses

ancaman

terhadap

ke

suatu

FPI

keselamatan

dapat

manusia,

keamanan jaringan dan atau Peralatannya; atau b. Pencari akses tidak dapat melunasi kewajiban hutangnya; c. Penggunaan FPI oleh Pencari akses bertentangan dengan hukum yang berlaku; d. Pencari akses mengingkari kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjian akses; e. Pencari akses tidak dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kelayakan kredit seperti yang diminta oleh Penyedia Akses. 8. Pemberitahuan Pelanggaran adalah surat pemberitahuan dari suatu Penyelenggara tentang adanya pelanggaran terhadap perjanjian akses

dan

ditujukan

kepada

Penyelenggara

yang

dianggap

melakukan pelanggaran tersebut. 9. Penyedia Akses adalah Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang memiliki dan atau menguasai FPI. 10. Pencari

Akses adalah Penyelenggara jaringan dan atau jasa

telekomunikasi yang memerlukan akses ke suatu FPI milik Penyedia Akses untuk kebutuhan melaksanakan interkoneksi. 11. Periode Perbaikan adalah jangka waktu yang diberikan kepada suatu Penyelenggara yang melakukan pelanggaran untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran tersebut.

Halaman 2 dari 49

12. Permohonan Akses adalah permintaan akses ke suatu FPI yang diajukan secara tertulis oleh Pencari akses kepada Penyedia Akses. 13. Persyaratan Jaminan Keuangan adalah instrumen (keuangan) yang kemungkinan diminta oleh Penyedia Akses untuk memperoleh keyakinan bahwa Pencari akses akan mampu memenuhi kewajiban keuangannya

sehubungan

dengan

penyediaan

akses.

Contoh

jaminan keuangan tersebut antara lain adalah bank garansi dan jaminan pribadi (personal guarantee) dari pimpinan perusahaan. 14. Peralatan adalah berbagai peralatan telekomunikasi milik Penyedia Akses dan Kedua yang meliputi : a. Antena, piringan microwave atau satelit; b. Peralatan transmisi yang berkaitan, pembangkit tenaga (termasuk cadangan siaga), unit pendingin (AC); c. “Feeder”,

“waveguide”

dan

“pressuring

waveguide”

yang

diperlukan; d. Kabel yang diperlukan; e. Modul prefabrikasi, tangga, atau struktur yang merupakan tempat dari berbagai peralatan tersebut di atas; f. Kabel, sambungan, dan berbagai peralatan lain untuk mendukung penggunaan kabel tersebut yang ditempatkan dalam “manhole” (jika tersedia ruang yang cukup atau sebagaimana ditentukan dalam perjanjian); g. Berbagai peralatan lain yang disepakati (dapat berkembang dari waktu ke waktu) oleh pihak yang berkepentingan. 15. Pekerjaan agar Siap Pakai yang selanjutnya disebut PSP adalah pekerjaan yang harus dilakukan agar suatu FPI siap untuk diakses oleh Pencari Akses. yang antara lain meliputi :

Halaman 3 dari 49

a. Analisis struktur; b. Memperkuat atau memodifikasi menara yang ada sesuai kebutuhan agar mampu memikul beban peralatan tambahan milik Pencari Akses dan menahan tiupan angin; c. Membangun konstruksi, memasang atau memodifikasi kerangka induk dan berbagai pekerjaan lain yang diperlukan untuk memasang peralatan para Penyelenggara di menara transmisi; d. Memindahkan menara transmisi lama milik Penyedia Akses dan membangun menara transmisi baru untuk ko-lokasi peralatan Penyedia Akses dan Kedua (jika menara transmisi yang baru akan dipasang menggantikan yang lama pada lokasi yang tepat sama); e. Membangun menara transmisi baru termasuk pekerjaan desain, perizinan dan pekerjaan konstruksi (jika menara transmisi baru dibangun untuk menggantikan yang lama di area sama dengan lokasi berbeda); f. Pengujian duct, pembuatan subduct, pembongkaran “manhole” dan pekerjaan perbaikan; g. Menata ulang peralatan milik Penyedia Akses; h. Penyediaan fasilitas peralatan yang ada;

sementara

untuk

mengakomodasikan

i. Melakukan perubahan pada duct di bawah tanah; j. Memasang atau memperbesar penyangga atau tempat kabel untuk menempatkan kabel atau peralatan bawah tanah lain milik Pencari akses; k. Berbagai perkerjaan lain yang disepakati kedua belah pihak yang berkepentingan.

Halaman 4 dari 49

2.

PENDAHULUAN DAN RUANG LINGKUP UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi memberikan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam

Penyelenggaraan

telekomunikasi,

baik

dalam

bentuk

Penyelenggaraan jaringan maupun jasa telekomunikasi. Dengan kedua aturan perundang-undangan tersebut maka industri telekomunikasi akan masuk pada era kompetisi. Sejalan dengan kesepakatan internasional pada forum WTO dan APEC yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, telah disusun Rencana Dasar Teknis Nasional yang menetapkan bahwa seluruh jaringan telekomunikasi di Indonesia harus merupakan suatu kesatuan jaringan nasional. Dengan demikian antar jaringan telekomunikasi harus tercipta “conectivity

any-to-any”

atau

ketersambungan

satu

jaringan

telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi lainnya, ketersambungan ini akan menciptakan suatu jaringan nasional yang terintegrasi dan dapat melayani seluruh lapisan masyarakat. Integrasi dari berbagai jaringan telekomunikasi tersebut terjadi karena jaringan-jaringan tersebut saling berinterkoneksi satu dengan lainnya. Untuk

menjamin

dapat

terjadinya

interkoneksi

antar

jaringan

telekomunikasi tersebut dengan baik, maka perlu dipersiapkan perangkat peraturan yang bertujuan untuk mengatur aspek teknis dan aspek bisnis dari penyelenggaraan interkoneksi tersebut. Akses ke fasilitas telekomunikasi yang mutlak diperlukan untuk interkoneksi (Essential Facilities for Interconnection atau EFI) merupakan hal penting bagi terwujudnya suatu interkoneksi antara dua jaringan

Halaman 5 dari 49

telekomunikasi. Hambatan terhadap akses ke suatu fasilitas tersebut akan merupakan hambatan bagi pelaksanaan interkoneksi itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan aturan pokok akses ke fasilitas penting interkoneksi disusun dengan tujuan : 1. Mencegah agar suatu Penyelenggara jaringan yang menguasai fasilitas tersebut berdasarkan hak khusus yang diperolehnya di masa lalu tidak menggunakannya untuk menghambat suatu proses interkoneksi dengan mempersulit pemberian akses, terutama pada kondisi dimana Penyelenggara Pencari Akses tidak memiliki pilihan “membangun atau menyewa” fasilitas tersebut. 2. Mendorong pemanfaatan bersama suatu fasilitas telekomunikasi (kolokasi),

jika

dimungkinkan

dalam

praktek.

Hal

ini

akan

mempromosikan kompetisi dengan memberikan kemudahan bagi Penyelenggara jaringan tetap atau jaringan bergerak yang baru dalam membangun dan mengembangkan jaringannya.

2.1 Pendahuluan 2.1.1 Masa Berlaku Petunjuk

pelaksanaan

akses

ke

fasilitas

penting

interkoneksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sepanjang ketetapan tersebut belum dicabut atau diganti dengan ketetapan lain. 2.1.2 Perubahan 1. Jenis fasilitas penting interkoneksi yang diatur dalam ketentuan ini dapat berubah dari waktu ke waktu berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan oleh Menteri.

Halaman 6 dari 49

2. Para Penyelenggara jaringan akan diberitahu tentang perubahan

yang

terjadi

sebelum

ketentuan

yang

berkaitan dengan perubahan tersebut diberlakukan. 2.1.3 Pengkajian Ulang Kajian ulang terhadap ketentuan ini dapat dilakukan setiap waktu dalam rangka merespon perubahan yang terjadi pada

peraturan

perundangan

yang

relevan,

kondisi

perizinan, atau berdasarkan kebijakan dari Pemerintah.

2.2 Ruang Lingkup 2.2.1 Fasilitas Ketentuan ini berlaku bagi berbagai fasilitas penting interkoneksi.

Untuk

mempermudah

penggunaannya

sebagai acuan, selanjutnya pada dokumen ini keseluruhan fasilitas tersebut selanjutnya disebut “Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI)”. 2.2.2 Perjanjian Kerjasama 1. Pencari Akses dan Penyedia Akses dapat membuat persetujuan tertulis mengenai persyaratan akses ke FPI tertentu yang tidak tercakup dalam ketentuan ini. 2. Suatu perjanjian bilateral tidak dapat menggantikan kewajiban multilateral yang tercantum dalam ketentuan ini.

Halaman 7 dari 49

2.2.3 Kerangka Waktu 1. Kerangka waktu suatu proses tertentu yang berkaitan dengan

penyediaan

akses

harus

sesuai

dengan

ketentuan interkoneksi antar penyelenggara jaringan, kecuali jika para Penyelenggara jaringan berpendapat bahwa hal itu sulit diwujudkan dalam praktek. Pada kondisi tersebut para Penyelenggara jaringan harus memberikan alasan untuk perubahan kerangka waktu proses tersebut. 2. Para Penyelenggara jaringan harus mengikuti prosedur penyelesaian perselisihan seperti ditentukan dalam Bab 3 ketentuan ini, jika tidak dapat mencapai persetujuan mengenai perubahan kerangka waktu tersebut.

Halaman 8 dari 49

3.

KETENTUAN AKSES KEPADA FPI 3.1 Kerahasiaan Informasi – Bagi Seluruh Penyelenggara Jaringan 1. Penyedia Akses wajib untuk merahasiakan seluruh Informasi Rahasia milik Pencari Akses, dan Pencari Akses wajib untuk merahasiakan seluruh Informasi Rahasia milik Penyedia Akses, yang dikomunikasikan atau diserahkan berkaitan dengan permintaan atau perjanjian mengenai akses ke FPI atau yang menjadi pengetahuan dari Penyelenggara yang berkaitan dengan adanya permintaan atau perjanjian akses. Penyedia Akses dan Pencari Akses dilarang mempergunakan, menggandakan, Informasi

menyebarkan

Rahasia

kepada

dan

Pihak

mengkomunikasikan Ketiga

kecuali

untuk

kebutuhan yang ditetapkan oleh ketentuan ini. 2. Informasi yang dihasilkan tentang jaringan dan fasilitas Penyedia

Akses

atau

Pencari

Akses

sebagai

akibat

penyediaan akses ke suatu FPI merupakan Informasi Rahasia Penyelenggara tersebut. 3. Informasi Rahasia yang diperoleh Penyedia Akses tentang fasilitas Pencari Akses dan sebaliknya, hanya

dapat

digunakan : a. Untuk kebutuhan teknis dalam menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan akses ke FPI, atau sebagaimana diperlukan

oleh tenaga ahli independen yang ditunjuk

sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan ini; dan

Halaman 9 dari 49

b. Tenaga teknis atau personil lainnya yang terlibat dalam tim kerja untuk penyediaan akses ke FPI. 4. Penyedia Akses atau Pencari Akses dapat membuka Informasi Rahasia dari Penyedia Akses atau Pencari Akses untuk hal-hal sebagai berikut : a. Kepada direktur, karyawan, agen atau perwakilan dimana Informasi Rahasia tersebut harus dibuka untuk kebutuhan yang berkaitan dengan permintaan atau perjanjian akses ke suatu FPI; b. Kepada tenaga profesional yang menjadi konsultan dari Penyedia Akses dan Pencari Akses, berkaitan dengan kewajiban yang timbul akibat perjanjian akses ke FPI; c. Berkaitan dengan proses hukum, arbitrase, penetapan keputusan berdasarkan saksi ahli dan mekanisme lain dari penyelesaian

perselisihan,

atau

dalam

usaha

untuk

memperoleh saran dari tenaga ahli sehubungan dengan hal tersebut; d. Apabila

diperlukan

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundangan yang berlaku; e. Apabila diperlukan sebagai aturan dari Bursa Saham dimana Penyelenggara tersebut terdaftar; f. Berdasarkan

persetujuan

dari

Penyelenggara

pemilik

Informasi Rahasia tersebut; g. Sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri atau Pemerintah; h. Apabila diperlukan untuk melindungi keselamatan personil atau Peralatan.

Halaman 10 dari 49

5. Penyedia Akses dan Pencari Akses harus menyusun suatu prosedur yang memadai untuk menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia milik satu dan lainnya yang berkaitan dengan akses ke FPI, serta menjamin bahwa para direktur, karyawan, agen dan perwakilannya merupakan pihak yang diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut; 6. Penyerahan informasi rahasia kepada Pihak Ketiga hanya dapat dilakukan apabila diminta oleh Penyelenggara pemilik Informasi Rahasia. Pemberian informasi rahasia kepada pihak ketiga dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mewajibkan Pihak Ketiga untuk : i. Menggunakan

Informasi

Rahasia

tersebut

sesuai

dengan kebutuhan yang ditetapkan dan menjaga kerahasiaan informasi tersebut; ii. Tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain sebelum memperoleh izin tertulis dari pemiliknya. b. Memperoleh pernyataan dari Pihak Ketiga bahwa mereka memahami : i. Informasi Rahasia tersebut untuk selamanya merupakan milik Penyelenggara lain; ii. Kesalahan dalam penggunaan Informasi Rahasia dapat menimbulkan

kerugian

besar

bagi

Penyelenggara

pemiliknya.

Halaman 11 dari 49

7. Penyedia Akses dan Pencari Akses wajib bekerja sama dalam: a. Menjaga kerahasiaan dari Informasi

Rahasia milik

Penyelenggara lainnya; b. Melakukan penegakan hukum berkaitan dengan Informasi Rahasia mereka.

3.2 Non-diskriminatif Akses kepada FPI 1. Dalam kaitan dengan penyediaan akses ke FPI, setiap Penyelenggara wajib memperlakukan Penyelenggara lainnya berdasarkan

prinsip

non-diskriminatif

sepanjang

fasilitas

interkoneksi tersedia dan dapat dibuktikan. Bagi Penyedia Akses, hal ini meliputi pengambilan setiap tahapan proses yang beralasan

guna menjamin agar Pencari

Akses

memperoleh akses tepat waktu sama dengan waktu yang diperlukan jika Penyedia Akses harus menyediakan untuk kebutuhan sendiri. 2. Prinsip non-diskriminatif butir 1 di atas tidak berlaku untuk kondisi dimana dalam praktek tidak ada alasan bagi kedua belah pihak untuk memperoleh akses-ekuivalen (equivalentaccess). Pada kondisi tersebut, Penyedia Akses harus menjamin agar akses tersedia berdasarkan prinsip Sistem Antrian seperti diuraikan dalam sub bab 3.3 dari ketentuan ini. 3. Prinsip non-diskriminatif ini tidak membatasi Pencari Akses berdasarkan permintaan untuk memperoleh akses dengan kualitas lebih rendah dari kualitas akses yang digunakan sendiri oleh Penyedia Akses. Hal ini tergantung kepada aspek kelayakan teknis.

Halaman 12 dari 49

4. Prinsip non-diskriminatif ini tidak membatasi Pencari Akses berdasarkan permintaan untuk memperoleh akses dengan kualitas lebih tinggi dari kualitas akses yang digunakan sendiri oleh Penyedia Akses. Dalam hal ini Penyedia Akses tidak diwajibkan untuk memenuhi permintaan tersebut.

3.3 Sistem Antrian 1. Penyedia Akses wajib mengembangkan suatu Sistem Antrian untuk

melayani

permintaan

akses

ke

FPI

dari

para

Penyelenggara lainnya. 2. Penyedia Akses wajib untuk menyertakan permintaan akses bagi dirinya sendiri dalam sistem antrian tersebut. 3. Sistem antrian harus bersifat konsisten berdasarkan prinsip sebagai berikut : a. Sistem antrian Penyedia Akses harus bersifat nondiskriminatif; dan b. Penyedia Akses harus memaksimalkan efisiensi dari sistem antrian tersebut. 4. Aturan

dalam

Sistem

Antrian

harus

diterapkan

pada

permintaan yang berasal dari Penyedia Akses, meliputi : a. Pengkajian terhadap permintaan akses sebelum dinyatakan diterima atau ditolak; dan b. Pelaksanaan kewajiban bagi permintaaan akses ke FPI yang diterima.

Halaman 13 dari 49

5. Penyedia Akses dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan akses ke FPI dari Pencari akses, harus memberitahukan kepada Pencari akses bahwa permintaan akses tersebut telah ditempatkan dalam sistem antrian. 6. Sistem Antrian yang dibangun oleh Penyedia Akses harus dapat memberikan informasi kepada Pencari akses tentang posisi atau nomor urut permintaan aksesnya dalam antrian tersebut.

Hal

ini

penting

bagi

Pencari

akses

untuk

memperkirakan kapan permintaan aksesnya dapat segera dilayani.

3.4 Penyelesaian Perselisihan – Pada Pemberian Akses 1. Apabila terjadi perselisihan dalam proses negosiasi mengenai kondisi dari Perjanjian Interkoneksi atau yang berkaitan dengan akses

ke

FPI,

para

Penyelenggara

jaringan

harus

mengusahakan sendiri penyelesaian perselisihan tersebut, jika perlu melalui proses mediasi. 2. Dalam usaha menyelesaikan perselisihan seperti tercantum dalam butir 1 di atas, para Penyelenggara jaringan yang terlibat harus mempertimbangkan : a. Kriteria yang ditetapkan Menteri, jika kondisi Perjanjian Kerjasama

Interkoneksi

tersebut

harus

ditetapkan

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; b. Seluruh prinsip yang relevan, petunjuk yang dipublikasikan dan mungkin relevan dengan arbitrase dari penyelesaian perselisihan.

Halaman 14 dari 49

3. Dalam hal para Penyelenggara jaringan yang terlibat tidak dapat menyelesaikan perselisihan seperti tercantum pada butir 1 di atas, para Penyelenggara tersebut harus mencari penyelesaian melalui arbitrase dengan melibatkan tenaga ahli independen yang disepakati bersama. Pelaksanaan arbitrase dilakukan sesuai dengan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ini;

3.5 Penyelesaian Perselisihan – Pada Implementasi Akses 1. Kondisi

dalam

Perjanjian

Kerjasama

Interkoneksi

harus

mencantumkan pengaturan tentang penyelesaian perselisihan pada waktu implementasi akses, yang konsisten dengan butir 1 sampai dengan 3 sub bab 3.4. 2. Dalam hal terjadi perselisihan pada waktu implementasi akses, para

Penyelenggara

perselisihan

sesuai

harus

mengusahakan

dengan

pengaturan

penyelesaian penyelesaian

perselisihan yang disepakati mengacu kepada butir 1 di atas.

Halaman 15 dari 49

4.

PENGAJUAN PERMINTAAN AKSES KE FPI 4.1 Paket Informasi 1. Penyedia Akses wajib menyusun dan memperbaharui suatu Paket Informasi yang berhubungan dengan penyediaan akses ke suatu FPI tertentu atau berbagai jenis FPI. 2. Paket Informasi tersebut wajib diberikan kepada Pencari akses yang memerlukannya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan paket informasi tersebut diterima oleh Penyedia Akses. 3. Apabila Penyedia Akses melakukan perubahan pada Paket Informasi tersebut, maka dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung

sejak

tanggal

perubahan

tersebut

dilakukan,

Penyedia Akses wajib untuk menyampaikan perubahan tersebut kepada : a. Pencari Akses yang telah memperoleh akses ke FPI; dan b. Para Pencari

Akses lainnya yang telah meminta Paket

Informasi tersebut dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja

terhitung

sebelum

tanggal

dilakukan, kecuali bagi Pencari menyatakan

tidak

bermaksud

perubahan

tersebut

Akses yang telah untuk

mengajukan

permintaan aksesnya. 4. Paket Informasi harus disusun sesuai dengan ketentuan ini dan sekurang-kurangnya berisi informasi tentang : a. Nama dan alamat Penyedia Akses yang dilengkapi dengan keterangan rinci dari personil yang ditugaskan;

Halaman 16 dari 49

b. Suatu ringkasan tentang bagaimana akses ke berbagai jenis FPI milik Penyedia Akses dilakukan, pengaturan fisik pada pemasangan Peralatan yang relevan, pengaturan fisik untuk mengakses Peralatan tersebut, dan format dari Pemberitahuan Inspeksi Fisik; c. Ringkasan aturan dari Penyedia Akses bagi proses pemesanan dan pengadaan untuk pemasangan Peralatan di FPI dan aturan untuk mengaksesnya; d. Indikasi mengenai jangka waktu dan berbagai proses penting yang perlu dilakukan untuk dapat memberikan akses ke suatu FPI bagi Pencari akses; e. Persyaratan keuangan yang diminta oleh Penyedia Akses dari Pencari akses; f. Rincian dari berbagai Perjanjian Kerahasiaan yang diminta oleh Penyedia Akses dan Pencari Akses, dimana materi perjanjian tersebut harus sejalan dengan ketentuan;

4.2 Informasi Lain yang Diperlukan 1. Berdasarkan permintaan tertulis dari Pencari Akses, Penyedia Akses wajib memberikan informasi yang bersifat umum tentang jenis dan lokasi FPI dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan tersebut. Penyedia Akses juga harus mengusahakan informasi lain yang diminta Pencari Akses sejauh informasi tersebut penting dan relevan bagi proses pengambilan keputusan dalam mencari akses. 2. Permintaan informasi oleh Pencari

Akses harus dilakukan

hanya untuk kepentingan negosiasi yang baik antara kedua Penyelenggara dalam mempertimbangkan akses ke suatu FPI.

Halaman 17 dari 49

4.3 Kontak Person 1. Penyedia Akses dan Pencari Akses diwajibkan untuk menunjuk pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan administrasi dari akses ke FPI dan selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai Petugas FPI. 2. Petugas FPI dari Penyedia Akses atau Pencari Akses harus berusaha

untuk

berkonsultasi

dengan

mitranya

dari

Penyelenggara lain, dengan tujuan untuk mengatasi berbagai kesulitan dan menjamin kesesuaiannya dengan Ketetapan ini. 3. Penyedia Akses dan Pencari Akses wajib menjamin bahwa Petugas FPI mereka mempunyai otoritas yang memadai untuk menjalankan kewajibannya sesuai Ketetapan ini dengan efektif. 4. Petugas FPI dapat mendelegasikan fungsi dan wewenangnya kepada satu atau lebih personil, dan wajib memberitahukan pihak lainnya tentang fungsi yang didelegasikan beserta nama dan alamat dari personil yang menerima pendelegasian fungsi dan wewenang tersebut. 5. Tanggung jawab dari setiap Petugas FPI sekurang-kurangnya harus meliputi : a. Pada

Penyedia

Akses,

Petugas

FPI

melakukan

pemrosesan permintaan akses ke FPI; b. Pada Pencari

Akses, Petugas FPI mempersiapkan dan

menyampaikan permintaan akses ke FPI; c. Bagi kedua Penyelenggara :

Halaman 18 dari 49

i. Melaksanakan koordinasi dari seluruh kegiatan yang merupakan tanggung jawab bagi masing-masing pihak dalam kaitan PSP; ii. Menerima pemberitahuan tentang kerusakan, kesalahan atau masalah lainnya, dan menjamin kesesuaian penanganannya

terhadap

prosedur

darurat

dan

pemeliharaan yang telah ditetapkan; iii. Mendiskusikan dan menyetujui berbagai hal yang berkaitan dengan suatu permintaan akses ke FPI, dan melakukan penolakan terhadap suatu permintaan akses berdasarkan alasan tertentu, misalnya: permintaan tidak dapat dipenuhi karena alasan teknis.

4.4 Permintaan Akses ke FPI 1. Pencari Akses yang memerlukan akses ke suatu FPI harus membuat Permohonan Akses ke FPI yang ditujukan kepada Penyedia Akses untuk dinilai kelayakannya. 2. Materi dari Permohonan Akses ke FPI tersebut adalah berbagai hal yang perlu disepakati oleh kedua pihak dan dapat bervariasi, antara lain: a. Finansial: i. Laporan Keuangan dari Pencari

Akses yang telah

diaudit (jika diminta oleh Penyedia Akses); ii. Berbagai

informasi

keuangan

lainnya

sesuai

kesepakatan kedua belah pihak;

Halaman 19 dari 49

b. Teknis: i. Jangka waktu yang diinginkan untuk memperoleh akses; ii. Spesifikasi dari PSP; iii. Penjelasan tentang peralatan Pencari Akses yang akan dipasang pada FPI meliputi berbagai aspek teknis seperti uraian tentang desainnya, dimensi, karakteristik komunikasi radio, serta berbagai informasi yang relevan mengenai

analisis

struktur

dan

pengujian

energi

elektromagnetik; iv. Rencana kerja yang menjelaskan metode dan prosedur yang akan digunakan oleh Pencari

Akses pada

pemasangan peralatannya di FPI; v. Alternatif

lokasi

pemasangan

peralatan,

disusun

berdasarkan prioritas; vi. Frekuensi radio dan karakteristik elektromagnetik dari peralatan Pencari Akses yang akan ditempatkan di FPI tersebut; vii. Karakteristik dari peralatan dan kondisi atau prosedur yang diterapkan pada pemasangan, pengoperasian atau pemeliharaan yang berbeda dari Penyedia Akses atau memerlukan perhatian khusus; viii. Jangka waktu yang dikehendaki Pencari akses untuk dapat mulai mengoperasikan peralatannya, terhitung sejak tanggal pemesanan dilakukan; ix. Kondisi dan persyaratan akses ke FPI yang diharapkan oleh Pencari Akses.

Halaman 20 dari 49

3. Penyedia Akses dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan Akses wajib memberitahu Pencari

Akses bahwa Penyedia Akses telah menerima

permohonan

tersebut.

Penyedia

Akses

harus

segera

melakukan kajian terhadap Aplikasi Akses tersebut. 4. Dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Permohonan Akses tersebut diterima, Penyedia Akses harus memberikan jawaban secara tertulis kepada Pencari

Akses

tentang diterima atau tidaknya Permohonan Akses tersebut. 5. Apabila hasil kajian Penyedia Akses cenderung kepada penolakan terhadap Permohonan Akses tersebut karena alasan tidak layak teknis, finansial atau hal lainnya, maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya

permohonan,

Penyedia

Akses

harus

memberitahukan kemungkinan penolakan tersebut disertai dengan alasannya secara tertulis kepada Pencari

Akses.

Dalam hal ini kedua Penyelenggara sebaiknya mengadakan pertemuan guna membahas masalah yang menjadi sebab penolakan

Permohonan

Akses

untuk

mencapai

suatu

kesepakatan. Pencari Akses harus memperoleh kesempatan untuk memperbaiki Aplikasi Aksesnya untuk disesuaikan dengan kondisi dan persyaratan yang ditetapkan Penyedia Akses.

Apabila

kesepakatan, diselesaikan

kedua

maka sesuai

pihak

tidak

perselisihan dengan

Tata

dapat

yang Cara

mencapai

terjadi

harus

Penyelesaian

Perselisihan Interkoneksi yang ditetapkan oleh Menteri.

Halaman 21 dari 49

4.5 Estimasi Kebutuhan (Forecast) 1. Guna

membantu

Penyedia

Akses

mengadministrasikan

prosedur akses sesuai dengan Ketetapan ini, Pencari Akses wajib

untuk

memberikan

estimasi

kebutuhan

aksesnya

terutama yang berkaitan dengan jenis trafik dan kapasitas ke suatu FPI untuk masa mendatang yang diperlukan Penyedia Akses bagi penyediaan akses ke FPI miliknya. 2. Estimasi kebutuhan akses ke FPI dari Pencari Akses harus dibuat berdasarkan niat baik.

Halaman 22 dari 49

5.

NEGOSIASI AKSES KE FPI 5.1 Umum Negosiasi

yang

dilakukan

untuk

merumuskan

atau

mengamandemen perjanjian akses ke FPI wajib dilakukan berdasarkan niat baik dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat.

5.2 Perjanjian Pokok Akses 1. Apabila Pencari

Akses memerlukan akses ke FPI milik

Penyedia Akses atau menunjukkan minat untuk hal tersebut padahal tidak terdapat suatu Perjanjian Pokok Akses yang berkaitan dengan FPI yang ingin diakses oleh Pencari Akses, maka Penyedia Akses dan Pencari Akses wajib melakukan negosiasi untuk pembuatan suatu Perjanjian Pokok Akses yang memungkinkan Pencari Akses memperoleh akses ke FPI milik Penyedia Akses. 2. Suatu Perjanjian Pokok Akses berlaku bagi seluruh permintaan yang dibuat Pencari

Akses untuk memperoleh akses ke

seluruh jenis FPI yang tercantum dalam Perjanjian Pokok Akses, sebelum Perjanjian Pokok Akses tersebut diakhiri. 3. Perjanjian Pokok Akses harus memiliki tanggal berakhirnya perjanjian

disertai

diperpanjangnya

klausul

masa

perjanjian

yang

memungkinkan

tersebut

berdasarkan

permintaan Pencari Akses. 4. Perjanjian Pokok Akses dapat meliputi hal sebagai berikut :

Halaman 23 dari 49

a. Prosedur pemesanan dan penyediaan akses; b. Prosedur operasi dan pemeliharaan rutin; c. Pengaturan yang berkaitan dengan penundaan penyediaan akses; d. Prosedur penyeliaan yang diperlukan oleh kedua belah pihak, berkaitan dengan kinerja PSP; e. Prosedur penyelesaian perselisihan; f. Biaya-biaya; g. Persyaratan jaminan keuangan; h. Prosedur penilaian kredit; i.

Kerahasiaan;

j.

Ganti-rugi;

k. Berbagai perjanjian lisensi yang harus disertakan berkaitan dengan pemberian akses ke FPI; l.

Informasi forecast yang harus diberikan;

m. Spesifikasi teknis berkaitan dengan materi yang harus disepakati oleh kedua Penyelenggara, termasuk spesifikasi teknis

tentang

Peralatan

pada

menara

transmisi

menara,

standar

dan

pemasangan

kesehatan

dan

keselamatan; n. Frekuensi radio, elektromaknetik, prosedur operasional dan praktek enjiniring yang disepakati oleh kedua pihak; o. Hak dan kewajiban suatu Penyelenggara berkaitan dengan akses secara fisik terhadap FPI, termasuk diantaranya jenis pekerjaan yang harus dilakukan dan kapan waktunya.

Halaman 24 dari 49

p. Hak dan kewajiban suatu Penyelenggara berkaitan dengan akses

secara

fisik

terhadap

FPI

untuk

kebutuhan

pemeliharaan, sekuriti dan prosedur koordinasi akses. q. Prosedur respon darurat; r. Prosedur akses ke FPI oleh Pihak Ketiga; s. Berbagai prosedur lain yang oleh para Penyelenggara diketahui

penting

bagi

kelangsungan

dan

kelayakan

pengoperasian bersama suatu FPI. 5. Perjanjian Pokok Akses dapat mencantumkan kewajiban Pencari

Akses untuk memperoleh jaminan asuransi atas

kompensasi bagi tenaga kerja, risiko publik, dan berbagai asuransi lain yang umumnya diterapkan pada personil yang melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Pencari Akses. 6. Para Penyelenggara harus mengusahakan dengan sebaikbaiknya untuk mencapai persetujuan tentang prosedur yang diperlukan bagi penjadwalan pemeliharaan Peralatan masingmasing dalam FPI yang terkoordinasi. Prosedur tersebut harus mencerminkan prinsip sebagai berikut : a. Penyedia

Akses

wajib

melakukan

perbaikan

yang

diperlukan pada waktu terjadi penghentian atau gangguan operasi, jika dimungkinkan; b. Suatu periode penghentian operasi Peralatan secara berkala dengan durasi yang telah ditetapkan atau Jeda Akses, wajib dijadwalkan dimana pada periode tersebut para

Penyelenggara

dapat

melaksanakan

pekerjaan

pemeliharaan secara berkala terhadap Peralatan dan FPI bagi Penyedia Akses mereka;

Halaman 25 dari 49

c. Setiap Jeda Akses hendaknya dijadwalkan pada waktu dimana tingkat permintaaan atau pemakaian jaringan rendah, dan memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan tersebut. 7. Para Penyelenggara harus mengusahakan dengan sebaikbaiknya guna mencapai persetujuan tentang prosedur yang diperlukan untuk pemeliharaan Peralatan masing-masing didalam atau diluar FPI yang tidak terjadwal. Prinsip dasarnya adalah jika pekerjaan pemeliharaan tersebut dapat ditunda sampai waktu Jeda Akses berikutnya, maka pekerjaan tersebut harus ditunda sampai dengan waktu tersebut. Dalam hal pekerjaan

pemeliharaan

tersebut

tidak

dapat

ditunda

berdasarkan alasan yang kuat, maka para Penyelenggara harus bekerjasama untuk memungkinkan agar pekerjaan pemeliharaan tersebut dapat segera dilakukan, jika perlu dengan cara mematikan antena mereka sementara waktu dengan

risiko

kehilangan

trafik

pada

saat

itu,

tanpa

membebankan biaya kepada Penyelenggara lainnya.

5.3 Masalah Keuangan 1.

Apabila

para

Penyelenggara

tidak

dapat

mencapai

kesepakatan mengenai kondisi akses karena Penyedia Akses khawatir bahwa Pencari Akses memenuhi

kewajiban

sesuai

berkali-kali gagal

perjanjian,

maka

para

Penyelenggara harus melakukan hal-hal sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : a. Penyedia Akses harus menyampaikan informasi berikut ini kepada Pencari Akses, yaitu :

Halaman 26 dari 49

i. Bukti

spesifik

yang

membuat

Penyedia

Akses

berpendapat bahwa Pencari Akses tidak akan mampu memenuhi kewajiban keuangannya berkaitan dengan akses yang diberikan; ii. Berbagai bukti lain yang mendukung hal tersebut; iii. Bukti tertulis mengenai kesalahan yang telah dibuat Pencari

Akses dalam memenuhi kewajiban sesuai

perjanjian; iv. Uraian tertulis mengenai FPI dimana kesalahan tersebut terjadi; v. Berbagai informasi lain yang relevan. b. Dalam melakukan evaluasi Penyedia Akses tidak boleh memperhitungkan jumlah tunggakan atas akses atau layanan yang sebelumnya telah diberikan kepada Pencari Akses, jika sesuai dengan ketentuan perjanjian akses Pencari Akses tidak diwajibkan untuk melunasi tunggakan tersebut disebabkan adanya perselisihan yang berkaitan dengan jumlah tunggakan yang harus dibayar. c. Apabila Penyedia Akses memiliki kekhawatiran yang beralasan, maka Penyedia Akses harus sesegera mungkin mendiskusikan untuk mencari penyelesaian permasalahan tersebut dengan Pencari Akses. d. Apabila terjadi kesalahan dalam tagihan, Pencari

Akses

dapat segera memberitahu Penyedia Akses mengenai hal itu. Dalam hal ini Penyedia Akses wajib untuk menerbitkan tagihan baru dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut.

Halaman 27 dari 49

2. Kedua belah pihak harus mempertimbangkan apakah suatu Persyaratan Jaminan Keuangan diperlukan untuk melindungi kepentingan Penyedia Akses agar dapat menyetujui kondisi pemberian akses. 3. Persyaratan Jaminan Keuangan termasuk jenis dan nilainya yang diminta oleh Penyedia Akses harus proporsional terhadap jenis dan nilai akses ke suatu FPI, dengan memperhatikan halhal sebagai berikut : a. proyeksi yang diberikan oleh Pencari

Akses, yang

merupakan gambaran tentang estimasi kredit yang harus diberikan oleh Penyedia Akses kepada Pencari Akses; b. Prestasi pembayaran oleh Pencari Akses di masa lalu baik yang berhubungan dengan Penyedia Akses ataupun tidak, berkaitan dengan pembelian barang-barang atau jasa, dan atau penyediaan akses ke FPI lain yang serupa; c. Jaminan

Keuangan

yang

sebelumnya

diminta

oleh

Penyedia Akses dari Pencari Akses; d. Barang-barang atau jasa yang disediakan oleh Penyedia Akses untuk Pencari Akses; e. Berbagai informasi lainnya yang relevan dengan alasan pemberian kredit atau pembayaran dilakukan setelah akses diberikan dari Penyedia Akses untuk Pencari Akses. 4. Jika kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan berkaitan dengan Persyaratan Jaminan Keuangan, maka para Penyelenggara harus mencari penyelesaian sesuai dengan prosedur tata cara penyelesaian perselisihan di atas;

Halaman 28 dari 49

5. Jenis dan nilai Persyaratan Jaminan Keuangan dapat berubah dari waktu ke waktu, sesuai dengan kesepakatan antara Penyedia Akses dan Pencari Akses.

5.4 Pekerjaan agar Siap Pakai 1. Pencari

Akses dapat memutuskan bahwa PSP yang perlu

dilaksanakan berkaitan dengan penyediaan akses ke FPI milik Penyedia Akses, dilakukan oleh Pencari

Akses atau

perwakilannya yang memiliki kualifikasi untuk hal tersebut. 2. Dalam hal Penyedia Akses berpendapat bahwa Pencari Akses atau perwakilannya tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan PSP pada FPI miliknya, maka kedua Penyelenggara tersebut wajib mengusahakan jalan keluar bagi permasalahan tersebut. 3. Jika kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan berkaitan

dengan

perwakilannya

dalam

kemampuan

Pencari

melaksanakan

PSP,

Akses

atau

maka

para

Penyelenggara harus mencari penyelesaian sesuai dengan prosedur penyelesaian perselisihan. 4. Para Penyelenggara atau perwakilannya tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan PSP, yang dapat menimbulkan gangguan terhadap : a. Penyediaan layanan dari Penyelenggara lainnya; b. Peralatan dari Pihak Ketiga yang terdapat dalam FPI, seperti misalnya menurunkan kinerja Peralatan atau FPI menjadi di bawah standar industri.

Halaman 29 dari 49

5. Penyedia Akses perlu melakukan PSP hanya jika : a. Kedua belah pihak setuju, atau berdasarkan penilaian secara independen diketahui bahwa Pencari Akses atau perwakilannya tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan PSP pada FPI tersebut; b. Tidak terdapat kontraktor yang mampu melaksanakan PSP sesuai dengan jangka waktu yang diminta oleh Pencari Akses. 6. Apabila pelaksanaan PSP berkaitan dengan pemindahan atau pekerjaan pada Peralatan milik Penyedia Akses, maka Penyedia Akses dapat memilih untuk melakukan sendiri PSP yang berkaitan dengan Peralatan miliknya. 7. Apabila Penyedia Akses menuntut haknya sesuai dengan butir 6 di atas, maka kedua Penyelenggara yang terkait harus mendiskusikan bagaimana setiap pihak akan memberikan kontribusi dalam Rencana Kerja dan Draft Konstruksi serta pelaksanaan PSP. Jika PSP harus dilaksanakan bersamasama oleh Penyedia Akses dan Pencari Akses, maka kedua pihak harus mencapai kesepakatan mengenai prosedurnya. 8. Apabila kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan tentang prosedurnya, maka para Penyelenggara harus mencari penyelesaian

sesuai

dengan

prosedur

penyelesaian

perselisihan.

Halaman 30 dari 49

9. Pada prinsipnya Pencari Akses bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan PSP. Jika pelaksanaan PSP tersebut juga memberikan manfaat atau keuntungan bagi Penyedia Akses atau Pihak Ketiga, maka biaya pelaksanaan PSP tersebut ditanggung bersama oleh seluruh pihak yang menerima manfaat. Persentase biaya yang ditanggung oleh setiap pihak harus seimbang dengan manfaat yang diperolehnya.

5.5 Proses Konsultasi Kolokasi 1. Proses

Konsultasi

Kolokasi

adalah

suatu

proses

yang

berkaitan dengan rencana pembangunan suatu FPI yang baru. 2. Suatu

Proses

Penyelenggara

Konsultasi yang

Kolokasi

berusaha

untuk

melibatkan

suatu

menginformasikan

kepada seluruh Penyelenggara bahwa ia mempunyai rencana untuk membangun suatu FPI yang baru pada suatu daerah, dimana Penyelenggara tersebut menghendaki agar para Penyelenggara lainnya mempertimbangkan pemanfaatan dan atau pengelolaan bersama FPI tersebut. Hal ini juga dapat terjadi sebagai akibat dari persyaratan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. 3. Sebagai

bagian

dari

Proses

Konsultasi

Kolokasi,

para

Penyelenggara yang menerima informasi tersebut harus memberitahukan kepada Penyelenggara pemilik rencana tentang keinginan untuk pemanfaatan bersama FPI baru tersebut atau tidak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya informasi

tersebut. Jika

para Penyelenggara yang diberi informasi tidak memberikan jawaban

dalam

jangka

waktu

tersebut,

maka

para

Penyelenggara tersebut dapat dianggap menolak tawaran

Halaman 31 dari 49

untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemanfaatan bersama FPI baru tersebut. 4. Apabila Penyelenggara yang diundang untuk bekerjasama setuju untuk berpartisipasi, maka penyelenggra yang memiliki rencana

membangun

FPI

baru

tersebut

wajib

untuk

mengirimkan kepada para Penyelenggara yang menyatakan ingin berpartisipasi, suatu usulan tentang pembangunan atau pemanfaatan bersama FPI yang berisikan uraian tentang FPI tersebut, termasuk : a. Lokasi; b. Estimasi biaya pembangunan; c. Usulan rencana pembangunan, d. Jangka waktu pembangunan; e. Penjelasan tentang Penyelenggara mana yang akan menjadi pemilik FPI tersebut dan Penyelenggara mana yang memiliki kuasa untuk memberi hak penggunaan. 5. Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya undangan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan atau pemanfaatan bersama FPI tersebut, para Penyelenggara yang berminat untuk berpartisipasi harus memberitahu

kepada

Penyelenggara

pemilik

rencana

pembangunan FPI tersebut secara tertulis bahwa : a. Penyelenggara yang berminat untuk berpartisipasi dapat menerima usulan tersebut; atau b. Penyelenggara

yang

berminat

untuk

berpartisipasi

memerlukan lebih banyak informasi berkaitan dengan usulan tersebut, dimana pada kasus ini Penyelenggara

Halaman 32 dari 49

pemilik rencana pembangunan harus memberikan informasi yang diperlukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan dari para Penyelenggara yang berminat; atau c. Penyelenggara yang berminat untuk berpartisipasi menolak usulan tersebut; 6. Apabila beberapa Penyelenggara yang ingin berpartisipasi tidak

dapat

menyetujui

beberapa

aspek

dari

usulan

pembangunan atau pemanfaatan bersama FPI tersebut termasuk diantaranya kondisi dari perjanjian, atas permintaan salah satu pihak, para Penyelenggara tersebut harus mencari penyelesaian masalah sesuai dengan prosedur penyelesaian perselisihan yang diuraikan pada paragraf 2.4 dan 2.5 dokumen ini. 7. Apabila

penawaran

pemanfaatan bersama

atau

usulan

pembangunan

atau

ditolak oleh Penyelenggara yang

diundang untuk berpartisipasi : a. Apabila diminta, Penyelenggara yang menolak wajib menjelaskan secara tertulis alasan penolakannya; b. Sebagai kelanjutan butir a di atas, Penyelenggara yang menolak atau yang memiliki rencana pembangunan FPI dapat meminta diadakannya suatu pertemuan untuk mendiskusikan

alasan

penolakan.

Apabila

terdapat

permintaan seperti tersebut di atas, maka dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan

untuk

mengadakan

pertemuan

dari

Penyelenggara yang berkepentingan untuk membahas alasan

penolakan,

para

Penyelenggara

wajib

untuk

Halaman 33 dari 49

menyelenggarakan pertemuan guna membahas perubahan yang mungkin dilakukan terhadap usulan pembangunan atau pemanfaatan FPI tersebut atau perubahan strategi dalam pengelolaan FPI sehubungan dengan keberatan yang

diajukan

oleh

Penyelenggara

yang

ingin

penawaran

atau

berpartisipasi; c. Penyelenggara

yang

menerima

Penyelenggara yang memiliki rencana membangun FPI dapat mengirimkan suatu usulan baru atau usulan yang telah diperbaiki berkaitan dengan FPI tersebut kapanpun, dan akan tetap menjadi bahan pertimbangan walaupun sebelumnya usulan tersebut sudah dibuat dengan mengacu kepada butir 4 di atas. 8. Para Penyelenggara harus bekerjasama dalam memberikan informasi antara satu dengan yang lain dan dalam pengajuan rencana

yang

relevan

sehubungan

dengan

rencana

penggunaan FPI di masa depan yang mereka inginkan, termasuk spesifikasi dari Peralatan yang akan mereka pasang di FPI tersebut. 9. Berdasarkan pemahaman atas sensitifitas komersial dari informasi yang mungkin diberikan oleh suatu Penyelenggara kepada Penyelenggara lainnya berkaitan dengan usulan pembangunan atau pemanfaatan bersama FPI, maka setiap Penyelenggara diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan suatu Informasi Rahasia milik Penyelenggara lainnya, dengan mengacu

kepada

ketentuan

tentang

kerahasiaan

yang

diuraikan pada dokumen ini.

Halaman 34 dari 49

6.

IMPLEMENTASI AKSES KE FPI 6.1 Pemeliharaan FPI dan Peralatannya 1. Penyedia Akses diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan terhadap FPI dimana hak aksesnya telah diberikan kepada Pencari Akses dalam kondisi tetap dapat beroperasi dengan aman. 2. Penyedia Akses tidak diwajibkan untuk memperbaiki struktur dari suatu FPI, jika perbaikan tersebut meliputi pekerjaan rekonstruksi menyeluruh properti dari FPI tersebut. 3. Para

Penyelenggara

diwajibkan

untuk

melakukan

pemeliharaan terhadap Peralatan masing-masing. Termasuk diantaranya

adalah

bertanggung

jawab

untuk

mengoperasikannya dengan aman dan melaksanakan seluruh tahapan yang penting guna menjamin agar Peralatan mereka tidak : a. Membahayakan kesehatan dan keselamatan dari para karyawan,

petugas,

kontraktor

dan

pelanggan

dari

Penyelenggara lain atau Pihak Ketiga; b. Menimbulkan menyebabkan

kerusakan terganggunya

atau operasi

gangguan suatu

FPI

yang atau

Peralatan milik Penyelenggara lain dan Pihak Ketiga.

Halaman 35 dari 49

4. Setelah lokasi Peralatan Pencari

Akses ditetapkan dan

dipasang, Penyedia Akses tidak diperkenankan

untuk

memindahkan Peralatan tersebut di lokasi FPI. Persetujuan dari Pencari

Akses tidak diperlukan jika seluruh biaya

pemindahan ditanggung oleh Penyedia Akses, dan Penyedia Akses menjamin bahwa di lokasi yang baru kinerja dari Peralatan tersebut tidak mengalami penurunan.

6.2 Pekerjaan Darurat 1. Pada kasus dimana Penyedia Akses harus melakukan suatu perbaikan darurat pada FPI dan untuk kebutuhan tersebut seluruh Peralatan milik Penyelenggara lain harus dimatikan atau Penyedia Akses memerlukan bantuan yang berkaitan dengan Peralatan Penyelenggara lain, maka Penyedia Akses wajib memberitahukan kepada Penyelenggara lain terkait. Penyelenggara lain tersebut akan mengirimkan personil berdasarkan kondisi darurat ke FPI, sesuai dengan prosedur dan kerangka waktu seperti yang akan dilakukan oleh Penyelenggara tersebut jika terjadi kondisi darurat pada Peralatan miliknya yang berada dalam FPI tersebut. 2. Apabila suatu Penyelenggara mengetahui terjadi kesalahan atau mendeteksi terjadinya permasalahan pada Peralatan milik Penyelenggara menimbulkan

lain risiko

pada akan

suatu

FPI

yang

mungkin

merusak

FPI

atau

Peralatan

Penyelenggara lainnya, maka Penyelenggara tersebut : a. Wajib memberitahu kepada Penyelenggara lain yang bersangkutan secepat mungkin;

Halaman 36 dari 49

b. Apabila dalam waktu singkat terjadi risiko yang dapat mencederai personil atau menimbulkan kerusakan yang besar

terhadap

bangunan

termasuk

Peralatan

milik

Penyelenggara lainnya atau milik Pihak Ketiga, dapat segera

melakukan

tindakan

interim

yang

diperlukan

terhadap Peralatan Penyelenggara lain tersebut guna mencegah kecelakaan atau kerusakan sebelum kehadiran personil dari Penyelenggara yang akan memperbaiki Peralatannya.

6.3 Penggantian Peralatan 1. Suatu Penyelenggara dapat menggantikan Peralatannya yang terdapat dalam FPI dengan peralatan yang serupa atau dengan disain yang baru dan memberitahukan kepada para Penyelenggara lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilakukan penggantian, dengan ketentuan : a. Para Penyelenggara tersebut setuju bahwa Peralatan baru tersebut tidak akan menimbulkan atau menyebabkan : i.

Kesulitan teknis, termasuk mempengaruhi keutuhan struktur, kestabilan dan keamanan dari FPI tersebut;

ii.

Gangguan yang nyata pada penyediaan layanan jasa telekomunikasi dari para Penyelenggara lainnya;

iii.

Gangguan yang nyata terhadap Peralatan milik Pihak Ketiga yang berlokasi di FPI yang mengakibatkan kinerjanya berada dibawah standar industri;

iv.

Ancaman

yang

nyata

terhadap

kesehatan

dan

keselamatan personil yang bekerja di lingkungan FPI tersebut;

Halaman 37 dari 49

b. Pekerjaan penggantian Peralatan tersebut dilakukan pada Jeda Akses atau pada waktu lain yang disepakati oleh semua Penyelenggara lain yang berkepentingan; c. Penggantian Peralatan tidak menimbulkan gangguan pada seluruh Peralatan lain yang terdapat dalam FPI tersebut; d. Penyelenggara melakukan penggantian Peralatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pokok Akses. 2. Para Penyelenggara, sesuai dengan Perjanjian Pokok Akses, dapat menetapkan prosedur yang berbeda untuk penggantian Peralatannya pada kondisi tertentu, misalnya yang berkaitan dengan

Fasilitas

Bawah

Tanah

dimana

Peralatan

Penyelenggara lainnya tersimpan secara terpisah dalam subduct yang berbeda. 3. Berkaitan dengan butir 1 dan butir 2 di atas, Penyedia Akses tidak diperkenankan untuk mempertahankan perjanjian yang berlaku tanpa alasan yang jelas. Jika Penyedia Akses tidak menyetujui penggantian Peralatan tersebut, maka Penyedia Akses harus mengikuti prosedur yang berkaitan dengan permintaan akses ke FPI serta melakukan berbagai perubahan yang diperlukan.

6.4 Interferensi dengan Peralatan Lain 1. Setiap Penyelenggara tidak diperkenankan untuk melakukan atau mengizinkan Pihak Ketiga melakukan sesuatu berkaitan dengan FPI yang dapat mengakibatkan gangguan atau kerusakan penggunaan

material, atau

atau

menghentikan

pengoperasian

suatu

kesinambungan Peralatan

milik

Penyelenggara lainnya atau milik Pihak Ketiga.

Halaman 38 dari 49

Ketentuan ini tidak berlaku untuk kasus interupsi atau penghentian sementara pada penggunaan atau pengoperasian suatu Peralatan yang diperlukan bagi proses pemasangan atau pemeliharaan Peralatan pada kondisi darurat. 2. Dalam hal suatu Penyelenggara memberitahukan kepada Penyelenggara lain tentang terjadinya gangguan sebagai akibat

pelanggaran

atau

kesalahan

yang

dilakukan

Penyelenggara lain tersebut sesuai dengan butir 1 di atas, maka

Penyelenggara

lain

tersebut

wajib

untuk

segera

melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi. 3. Sebagai tambahan dari kewajiban yang tercantum pada butir 2 di

atas,

jika

suatu

Penyelenggara

memberitahukan

Penyelenggara lainnya tentang terjadinya gangguan atau kerusakan sebagai akibat kesalahan seperti diuraikan pada butir 1 di atas, dimana pemberitahuan tersebut disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah Penyelenggara

lain

tersebut

memasang

dan

atau

mengoperasikan suatu Peralatan baru atau tambahan, maka Penyelenggara lain tersebut harus segera menghilangkan gangguan dan atau memperbaiki kerusakan yang terjadi secepat mungkin yaitu dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan tentang terjadinya gangguan. 4. Apabila dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) jam terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tentang terjadinya gangguan yang diakibatkan oleh Peralatan miliknya, suatu Penyelenggara

tidak

dapat

membuktikan

kepada

Penyelenggara yang memberitahukan bahwa gangguan yang terjadi bukan akibat dari Peralatannya, maka Penyelenggara

Halaman 39 dari 49

tersebut wajib menugaskan tenaga ahli independen untuk menemukan penyebab gangguan tersebut dan cara untuk menghilangkannya. 5. Apabila

tenaga

ahli

independen

menyimpulkan

bahwa

Penyelenggara yang menjadi penyebab gangguan harus menyingkirkan

atau

memindahkan

Peralatannya

untuk

menghilangkan gangguan tersebut, maka Penyelenggara yang bertanggung jawab tersebut wajib melaksanakan hal itu dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah menerima kesimpulan dari tenaga ahli independen tersebut.

6.5 Penggantian atas Kerusakan 1. Setiap

Penyelenggara

yang

tindakannya

menimbulkan

kerusakan terhadap FPI atau Peralatan milik Penyelenggara lainnya yang terdapat dalam FPI, maka diwajibkan untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan yang terjadi dan berbagai biaya lain terkait dalam jumlah yang wajar untuk memperbaiki atau mengganti Peralatan tersebut walaupun kewajiban ini tidak tercantum dalam perjanjian akses yang berlaku. 2. Apabila para Penyelenggara yang berkepentingan tidak sepakat mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan, para Penyelenggara wajib menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan prosedur penyelesaian perselisihan seperti ditetapkan pada butir 2.5 dokumen ini.

Halaman 40 dari 49

6.6 Peralatan Milik Pihak Ketiga 1. Pencari Akses harus memahami bahwa Penyedia Akses dapat mengizinkan Pihak Ketiga untuk memasang Peralatannya pada FPI yang disediakan, dan Peralatan Pihak Ketiga tersebut tidak akan menimbulkan gangguan terhadap Peralatan milik Pencari Akses. Bilamana terdapat risiko yang nyata terhadap jaringan milik Pencari Akses, maka Penyedia Akses diwajibkan untuk melakukan konsultasi dengan Pihak Ketiga untuk menjamin tidak terjadi gangguan pada jaringan milik Pencari Akses. 2. Penyedia Akses wajib untuk meminta Pihak Ketiga mematuhi persyaratan seperti yang ditetapkan pada dokumen ini yang berkaitan dengan pemanfaatan FPI oleh Pihak Ketiga, dan selanjutnya perjanjian

yang dibuat harus mencakup aspek

ganti rugi yang harus diberikan oleh Pihak Ketiga berkaitan dengan kerugian personil atau kerusakan peralatan sebagai perlindungan terhadap kepentingan seluruh Penyelenggara yang memanfaatkan secara bersama FPI tersebut. 3. Apabila Peralatan Pihak Ketiga perlu dipindahkan atau dimatikan sehubungan dengan kegiatan pemasangan atau pemeliharaan Peralatan Pencari Akses, maka Pencari Akses harus mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan Pihak Ketiga.

6.7 Suspensi terhadap Akses 1. Penyedia

Akses

dapat

menyampaikan

Pemberitahuan

Suspensi kepada Pencari Akses setelah mengetahui adanya suatu Kejadian Suspensi. Pemberitahuan Suspensi harus :

Halaman 41 dari 49

a. Menjelaskan tentang Kejadian Suspensi dan FPI dimana hal tersebut terjadi; b. Meminta, jika diperlukan, agar Pencari Akses melakukan tindakan perbaikan atas terjadinya hal tersebut; c. Menjelaskan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan jika Pencari Akses gagal melakukan tindakan perbaikan yang diminta. 2. Apabila Pencari Akses gagal melakukan tindakan perbaikan seperti yang diuraikan dalam Pemberitahuan Suspensi dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pemberitahuan Suspensi atau yang disebut Periode

Perbaikan,

maka

Penyedia

Akses

melalui

pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya Periode Perbaikan dapat : a. Menolak untuk memberikan akses ke FPI yang berkaitan bagi Pencari Akses; b. Menghentikan penyediaan akses ke suatu FPI tertentu dimana Kejadian Suspensi terjadi, disertai permintaaan untuk memindahkan seluruh Peralatan Pencari

Akses

keluar dari FPI sampai dengan tindakan perbaikan seperti yang

diuraikan

dalam

Pemberitahuan

Suspensi

dilaksanakan oleh Pencari Akses. 3. Penyedia Akses wajib memberikan izin akses kepada Pencari Akses dalam rangka melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. 4. Penyedia Akses wajib memberikan akses ke FPI bagi Pencari Akses secepat mungkin setelah alasan melakukan suspensi tidak ada lagi dengan biaya yang wajar.

Halaman 42 dari 49

6.8 Terminasi Akses 1. Pencari Akses dapat mengakhiri perjanjian akses ke suatu FPI setelah memberitahukan secara tertulis kepada Penyedia Akses dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelumnya. 2. Penyedia Akses dapat mengakhiri perjanjian akses ke suatu FPI dengan nota pemberitahuan yang disampaikan dalam waktu 9 (sembilan) bulan sebelumnya, jika telah memutuskan untuk : a. Tidak mempergunakan lagi FPI tersebut; b. Mulai

melakukan

proses

penjualan

atau

penyewaan

kembali FPI tersebut apabila disepakati dalam perjanjian akses. 3. Terminasi akses dapat dilakukan dalam hal: a. Pencari Akses tidak menjadi Penyelenggara lagi; atau b. Pencari Akses melanggar ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, atau melanggar ketentuan dalam perjanjian akses dimana pelanggaran tersebut mempengaruhi kemampuan Penyedia Akses dalam menyediakan akses bagi Pencari

Akses

lainnya atau kepada pelanggannya; dan i. Penyedia Akses telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang adanya pelanggaran kepada Pencari

akses dan memberi waktu 10 (sepuluh) hari

kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pemberitahuan Pelanggaran tersebut oleh Pencari

Akses untuk

dipelajari sebelum melakukan terminasi; dan

Halaman 43 dari 49

ii. Pencari Akses gagal melaksanakan tindakan perbaikan seperti

yang

diuraikan

dalam

Pemberitahuan

Pelanggaran dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pemberitahuan Pelanggaran tersebut (Periode Perbaikan); maka Penyedia Akses dapat mengakhiri penyediaan akses ke suatu FPI dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah memberitahukan kepada Pencari Akses tentang berakhirnya Periode Perbaikan. 4. Kedua belah pihak baik Penyedia Akses atau Pencari Akses dapat mengakhiri perjanjian akses dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya jika terjadi hal-hal sebagai berikut : a. Pihak

yang

berwenang

telah

memerintahkan

atau

membuat keputusan untuk membubarkan pihak lain, dimana keputusan tersebut akan berlaku efektif dalam waktu 5 (lima) hari kerja; b. Likuidator atau petugas lain yang berwenang telah ditunjuk untuk mengambil alih atau menyita sebagian atau seluruh properti pihak lain bagi kepentingan kreditornya; c. Suatu perusahaan atau Badan Hukum lainnya yang akan menghalangi akses ke FPI tersebut mengambil alih sebagian atau seluruh properti milik pihak lainnya; d. Salah satu pihak tidak mampu atau tidak akan mampu membayar kewajiban hutangnya yang telah jatuh tempo; e. Suatu kondisi force majeur yang mengakibatkan salah satu pihak

atau

keduanya

tidak

dapat

melaksanakan

Halaman 44 dari 49

kewajibannya kepada pihak lain, secara terus menerus selama 6 (enam) bulan. f. Apabila

berdasarkan

peraturan

perundangan

yang

mengatur tentang Badan Hukum atau Perusahaan, Pencari Akses

dinyatakan

gagal

memenuhi

ketentuan

yang

berkaitan dengan statusnya; g. Pihak lain tidak mampu membayar (wanprestasi), dan ketidakmampuan tersebut terus berlangsung selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang berkepentingan; h. Pihak lain melanggar ketentuan perjanjian tentang pinjaman (kredit) yang berkaitan dengan penggunaan Peralatan untuk melakukan kegiatan bisnis yang diatur oleh ketetapan ini. Atau pihak lainnya gagal melaksanakan pembayaran tepat waktu terhadap pinjaman atau tagihan dari pihak yang berkepentingan, bagi pinjaman dan tagihan yang memiliki ketentuan batas waktu; i. Pihak yang berkepentingan menuntut pembayaran dalam bentuk instrumen keuangan, garansi atau untuk ganti-rugi sebagai jaminan dimuka atas layanan yang diberikan kepada pihak lain; j.

Pihak lainnya menghentikan kegiatan bisnisnya untuk jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja tanpa pemberitahuan secara tertulis;

k. Semua hal yang serupa atau memiliki dampak yang sama seperti kejadian yang diuraikan pada butir 4.k sub bab 5.8, yang terjadi pada pihak lain atau pada Badan Hukum yang mengendalikan pihak lainnya;

Halaman 45 dari 49

l. Pihak lain melanggar ketentuan tentang keselamatan atau keamanan

yang

diatur

dalam

perjanjian

tentang

keselamatan dan keamanan; m. FPI

tersebut

seluruhnya

mengalami

sehingga

kerusakan

tidak

dapat

sebagian

atau

ditempati

atau

dipergunakan, atau tidak dapat diakses; n. Setiap permintaaan untuk pemasangan dan penggunaan FPI tersebut sebagai bagian dari jaringan dan layanan telekomunikasi

selalu

ditolak

atau

dibatalkan,

dan

selanjutnya tidak dapat diperoleh izin untuk penggantian Peralatan; o. FPI tersebut dinyatakan tidak layak untuk digunakan oleh Penyedia Akses dan/atau Pencari Akses akibat terjadinya gangguan elektromagnetik yang signifikan; p. Penyedia Akses menemukan bahwa FPI tersebut tidak aman untuk dipergunakan berdasarkan berbagai alasan tidak termasuk kelalaian dalam pemeliharaan seperti diuraikan pada dokumen ini. 5. Setelah berakhirnya masa perjanjian akses atau sebagai akibat terminasi dini Pencari akses wajib : a. Memindahkan seluruh Peralatannya dari FPI tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya perjanjian akses; b. Mengembalikan FPI tersebut ke standar yang sama, bentuk dan kondisinya seperti sebelum dilakukan pemasangan Peralatannya; c. Melakukan berbagai hal yang disepakati oleh kedua belah pihak;

Halaman 46 dari 49

d. Penyedia Akses harus mengizinkan Pencari memasuki

properti

yang

menjadi

lokasi

Akses

FPI

untuk

melaksanakan hal-hal tersebut di atas. 6. Apabila setelah berakhirnya perjanjian akses Pencari Akses gagal melaksanakan ketentuan pada butir 5 di atas, maka Penyedia Akses setelah memberitahukan dapat melakukan pekerjaan pembongkaran dan pengembalian setiap Peralatan. 7. Seluruh biaya pembongkaran harus ditanggung oleh : a. Pencari Akses untuk kasus pemutusan seperti diuraikan pada butir 1, 3 dan 4. b. Penyelenggara yang disebut sebagai Penyelenggara lain untuk kasus pemutusan seperti diuraikan pada butir 4 bagian a, b, c, d, g, h, i, j, k, l, m dan n. c. Pada kasus pemutusan seperti diuraikan pada butir 4.e, kedua belah pihak mengacu kepada ketentuan force majeur; d. Penyedia Akses untuk kasus pemutusan yang terjadi akibat kelalaian dalam pemeliharaan FPI sesuai ketentuan pada dokumen ini. 8. Apabila

terjadi

perselisihan

mengenai

besarnya

biaya

pembongkaran seperti diuraikan pada butir 7, kedua belah pihak

harus

mencari

penyelesaian

melalui

prosedur

penyelesaian perselisihan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen ini. 9. Terminasi atau berakhirnya masa perjanjian akses bukan merupakan pernyataan pencabutan tuntutan atas pelanggaran perjanjian, dan dilakukan tanpa mempengaruhi seluruh hak dan kewajiban suatu Penyelenggara termasuk yang terkumpul

Halaman 47 dari 49

sampai dengan tanggal berakhirnya masa perjanjian akses, termasuk

hak

Penyelenggara

untuk

memperoleh

wajib

untuk

ganti

rugi.

menegosiasikan

Para apakah

berakhirnya masa Perjanjian Pokok Akses akan mengakhiri perjanjian akses yang spesifik untuk lokasi FPI tertentu. 10. Dengan tidak mengabaikan hak-hak para Penyelenggara, pada waktu berakhirnya masa perjanjian akses Penyedia Akses wajib membayarkan kembali kelebihan pembayaran yang telah dilakukan oleh Pencari

Akses berkaitan dengan perjanjian

akses tersebut seperti pembayaran berkala untuk memperoleh akses yang periodenya melampaui periode terminasi; 11. Dalam setiap perjanjian akses, Penyedia Akses harus mencantumkan

kewajiban

bagi

dirinya

sendiri

untuk

menyampaikan pemberitahuan tentang penarikan dirinya dari perjanjian akses kepada seluruh Penyelenggara lain yang memperoleh akses ke suatu FPI berdasarkan alasan tidak dapat menawarkan atau menyediakan akses karena tidak lagi memiliki atau mengoperasikan FPI tersebut. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan dalam waktu tidak kurang dari 6 (enam)

bulan

Pemberitahuan.

sebelumnya Selama

periode

atau

disebut

pemberitahuan,

Periode Pencari

Akses dapat mengidentifikasi dan mengajukan permintaan akses ke FPI lain sebagai pengganti dimana Penyedia Akses wajib mempertimbangkan hal itu dengan itikad baik.

Halaman 48 dari 49

6.9 Klaim 1. Aturan pokok akses ini memahami bahwa suatu FPI dapat merupakan subjek bagi suatu klaim atau tuntutan berdasarkan suatu peraturan perundangan lainnya. 2. Dalam hal terjadi klaim atau tuntutan terhadap suatu FPI dimana akses terhadapnya telah diberikan, Penyedia Akses dan Pencari Akses wajib : a. Bekerjasama dengan wajar untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan tersebut; b. Memberikan kontribusi terhadap biaya untuk menyelesaikan klaim, termasuk pembayaran atau kewajiban lainnya berdasarkan proporsi penggunaan FPI tersebut oleh masing-masing Penyelenggara; c. Melakukan

negosiasi

berdasarkan

itikad

baik

setiap

perubahan (termasuk kemungkinan terminasi) terhadap seluruh perjanjian akses jika diperlukan sebagai akibat adanya klaim atau tuntutan tersebut.

Ditetapkan di

:

Pada tanggal

:



SOFYAN A. DJALIL

Halaman 49 dari 49


:

TANGGAL :


TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERKONEKSI BAB

I

KETENTUAN UMUM......................................................................

BAB

II

KETENTUAN POKOK DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERKONEKSI.............................................................................

3 4

BAB

III

TATA CARA PELAPORAN KASUS PERSELISIHAN ....................

BAB

IV

TATA

CARA

PENYELESAIAN

PERSELISIHAN

MELALUI

MEDIASI......................................................................................... BAB V

1

TATA

CARA

PENYELESAIAN

PERSELISIHAN

6

MELALUI

ARBITRASE ...................................................................................

7

BAB

VI

PUTUSAN INTERIM ...................................................................... 13

BAB

VII

PUTUSAN AKHIR .......................................................................... 14

BAB

VIII PENGAKHIRAN ARBITRASE TANPA PUTUSAN ......................... 15

BAB

IX

PROSES BANDING ....................................................................... 17

BAB

X

BIAYA ARBITRASE PERSELISIHAN INTERKONEKSI ................. 18

BAB

XI

KETENTUAN PENUTUP................................................................ 19

Halaman i dari i

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Hari kerja adalah Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan

jam kerja adalah pukul

07.30 WIB - 16.30 WIB; 2. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi; 3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi; 4. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang selanjutnya disebut BRTI adalah Direktorat Jenderal Postel dan Komite Regulasi Telekomunikasi; 5. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu kasus Perselisihan Interkoneksi oleh BRTI; 6. Tim Arbiter adalah suatu tim pelaksana Arbitrase yang terdiri dari satu Ketua dan satu atau lebih anggota yang bertugas mempertimbangkan suatu kasus Perselisihan Interkoneksi antar penyelenggara jaringan telekomunikasi dan merekomendasikan putusan yang harus diambil oleh BRTI; 7. Putusan Akhir adalah keputusan hasil Arbitrase Perselisihan Interkoneksi yang diambil oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari Tim Arbiter; 8. Putusan Interim adalah keputusan yang ditetapkan oleh Tim Arbiter selama proses Arbitrase sedang berjalan; 9. Laporan Perselisihan Interkoneksi adalah pemberitahuan secara tertulis tentang terjadinya suatu Perselisihan Interkoneksi yang disampaikan kepada BRTI oleh Pelapor; 10. Laporan Tidak Lengkap adalah suatu Laporan Perselisihan Interkoneksi yang tidak lengkap atau tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini;

Halaman 1 dari 19

11. Penyedia Akses adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menyediakan layanan interkoneksi

dan akses terhadap fasilitas penting

untuk interkoneksi bagi penyelenggara jaringan atau penyelenggara jasa telekomunikasi lainnya; 12. Pencari

Akses

adalah

penyelenggara

jaringan

telekomunikasi

atau

penyelenggara jasa telekomunikasi yang mengajukan permohonan layanan interkoneksi dan akses terhadap fasilitas penting untuk interkoneksi kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya; 13. Pelapor adalah penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang melaporkan adanya Perselisihan Interkoneksi kepada Menteri; 14. Terlapor adalah penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang dilaporkan mempunyai kasus Perselisihan Interkoneksi dengan Pelapor. 15. Perselisihan

Interkoneksi

adalah

perselisihan

antar

penyelenggara

telekomunikasi yang berkaitan dengan interkoneksi; 16. Proses Banding adalah proses Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi diluar ketentuan

Tata

Cara

Penyelesaian

Perselisihan

Interkoneksi

yang

ditetapkan oleh Menteri.

Halaman 2 dari 19

BAB II KETENTUAN POKOK DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERKONEKSI

1. Menteri selaku pembina industri telekomunikasi menetapkan BRTI sebagai pelaksana penyelesaian Perselisihan Interkoneksi; 2. Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi oleh BRTI dapat dilaksanakan melalui mediasi atau Arbitrase; 3. Dalam

upaya

penyelesaian

Perselisihan

Interkoneksi,

BRTI

dapat

memerintahkan para pihak yang terlibat dalam Perselisihan Interkoneksi untuk : a. memberikan

informasi

yang

terkait

untuk

proses

penyelesaian

Perselisihan Interkoneksi; b. melakukan penelitian guna memperoleh informasi yang terkait bagi kepentingan penyelesaian Perselisihan Interkoneksi; c. memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi dan atau tanggapan berkaitan dengan suatu Perselisihan Interkoneksi yang diajukan oleh pihak lawannya; d. menghadiri berbagai pertemuan dan atau dengar pendapat yang diperlukan untuk penyelesaian suatu Perselisihan Interkoneksi. 4. Pelapor dan Terlapor dalam proses penyelesaian Perselisihan Interkoneksi: a. Harus menunjuk dan menetapkan perwakilan yang berwenang untuk memberikan informasi dan menghadiri pertemuan atau dengar pendapat; b. dapat didampingi oleh tenaga ahli yang dianggap kompeten dalam proses mediasi dan Arbitrase; c. tidak dapat mewakilkan seluruh kewajibannya kepada pihak lain.

Halaman 3 dari 19

BAB III TATA CARA PELAPORAN KASUS PERSELISIHAN 1. Pelaporan suatu kasus Perselisihan Interkoneksi dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Pelapor dan disampaikan kepada BRTI; 2. Laporan Perselisihan dibuat dengan uraian yang jelas mengenai terjadinya Perselisihan Interkoneksi antara pihak Pelapor dengan pihak Terlapor; 3. Laporan Perselisihan harus dilengkapi dengan : a.

Nama dan alamat lengkap Pelapor;

b.

Pernyataan yang lengkap dan jelas tentang lingkup Perselisihan Interkoneksi;

c.

Uraian kewajiban yang menjadi sumber perselisihan, termasuk tinjauan tentang aspek teknis dan ekonomis yang terkait;

d.

Rincian mengenai tuntutan atau hasil yang diinginkan;

e.

Dokumen-dokumen yang menjadi bukti telah dilakukan upaya negosiasi komersial dengan Terlapor.

4. BRTI menetapkan kelengkapan dari laporan Perselisihan Interkoneksi yang disampaikan oleh Pelapor; 5. Laporan

Perselisihan

Interkoneksi

yang

memenuhi

ketentuan

sebagaimana dimaksud pada butir 3 akan diproses lebih lanjut dan diberitahukan kepada Pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal Laporan Perselisihan Interkoneksi diterima;

Halaman 4 dari 19

6. BRTI akan memberitahukan kepada Pelapor apabila diketahui bahwa Laporan Perselisihan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud butir 4 dan memberikan penjelasan tentang ketidaklengkapan Laporan Perselisihan yang dimaksud, dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal Laporan Perselisihan Interkoneksi diterima; 7. Dalam hal Pelapor tidak dapat memberikan uraian yang jelas mengenai Perselisihan Interkoneksi dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari

kerja

terhitung

sejak

tanggal

diterimanya

pemberitahuan

ketidaklengkapan Laporan sebagaimana dimaksud butir 5, maka Laporan Perselisihan Interkoneksi dianggap sebagai Laporan Tidak Lengkap dan kasus Perselisihan Interkoneksi tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut; 8. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Laporan Perselisihan Interkoneksi, BRTI tidak memberitahu Pelapor tentang adanya kekurangan dalam laporan tersebut, maka Laporan Perselisihan Interkoneksi dianggap lengkap dan kasus perselisihan yang diajukan akan diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 19

BAB IV TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI MEDIASI 1. Berdasarkan permintaan Pelapor dan Terlapor, BRTI membentuk Tim Mediasi

yang

bertindak

sebagai

mediator

dalam

penyelesaian

Perselisihan Intekoneksi; 2. Proses mediasi dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penetapan kelengkapan laporan perselisihan; 3. Tim Mediasi melakukan proses mediasi dengan memberikan saran dan pendapat dalam penyelesaian Perselisihan Interkoneksi; 4. Penyelesaian Perselisihan Interkoneksi melalui proses mediasi harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya proses mediasi; 5. Apabila proses mediasi yang dilaksanakan tersebut berhasil mencapai suatu kesepakatan antara para pihak yang berselisih, maka kesepakatan yang dicapai harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Pelapor, Terlapor, dan Ketua Tim Mediasi; 6. Ketua Tim Mediasi melaporkan hasil proses mediasi kepada BRTI; 7. BRTI, dapat mengikutsertakan setiap tenaga ahli yang menurut pandangannya diperlukan untuk membantu proses penyelesaian suatu Perselisihan Interkoneksi; 8. Pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan kasus perselisihan yang terjadi dan ingin ikut berpartisipasi dalam suatu proses penyelesaian Perselisihan Interkoneksi harus mengajukan permohonan tertulis kepada BRTI dengan syarat memiliki kepentingan yang cukup.

Halaman 6 dari 19

BAB V TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI ARBITRASE 1. TIM ARBITER a. BRTI membentuk Tim arbiter sebagai pelaksana Arbitrase untuk menyelesaikan kasus Perselisihan Interkoneksi yang diajukan oleh Pelapor sebagaimana diuraikan dalam BAB III; b. Tim Arbiter dibentuk dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah penetapan kelengkapan Laporan Perselisihan Interkoneksi; c. Tim Arbiter yang dibentuk wajib diberitahukan kepada Pelapor dan Terlapor dalam waktu 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukannya; d. Tim Arbiter terdiri dari seorang ketua dan satu atau lebih anggota yang ditunjuk oleh BRTI; e. Ketua dan anggota Tim Arbiter harus bebas dari segala kepentingan yang

berkaitan

dengan

kasus

Perselisihan

Interkoneksi

yang

ditanganinya; f. Tim Arbiter mempunyai tugas : 1) menetapkan

jadwal

waktu

proses

penyelesaian

Perselisihan

Interkoneksi; 2) melakukan pengkajian terhadap kelengkapan Laporan Perselisihan suatu kasus Perselisihan Interkoneksi; 3) meneliti dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berselisih; 3) menjaga kerahasiaan informasi milik para pihak yang berselisih, yang dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan Arbitrase; 4) merekomendasikan putusan yang harus diambil oleh BRTI berkaitan dengan Perselisihan Interkoneksi yang terjadi, meliputi Putusan Akhir dan atau Putusan Interim.

Halaman 7 dari 19

g. Tim Arbiter berwenang untuk : 1) menetapkan tahapan penyelesaian Perselisihan Interkoneksi; 2) memerintahkan kepada para pihak yang berselisih untuk memberikan berbagai informasi dan atau tanggapan yang diperlukan untuk melaksanakan Arbitrase; 3) memerintahkan kepada para pihak yang terlibat untuk menghadiri pertemuan atau dengar-pendapat yang dilakukan bagi kepentingan pelaksanaan Arbitrase; 4) melakukan penyelidikan di lokasi para pihak yang berselisih untuk kepentingan pelaksanaan Arbitrase; 5) menggunakan

bantuan

tenaga

ahli

yang

diperlukan

untuk

menyelesaikan Perselisihan Interkoneksi; 6) menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dan atau dengar pendapat yang diperlukan untuk penyelesaian suatu kasus Perselisihan Interkoneksi.

Halaman 8 dari 19

2 TAHAP PENDAHULUAN a. Tim Arbiter dalam tahap pendahuluan melakukan uji pra kondisi untuk menetapkan kelayakan kasus Perselisihan Interkoneksi yang terjadi dapat diselesaikan melalui Arbitrase; b. Uji pra kondisi harus dilakukan tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Arbiter; c. Uji pra kondisi dilakukan untuk mengetahui : 1)

Kelengkapan Laporan Perselisihan kasus Perselisihan Interkoneksi yang diajukan oleh Pelapor;

2)

Bukti pernah dilakukannya upaya negosiasi komersial terhadap kasus Perselisihan Interkoneksi yang dilaporkan;

3)

Kelayakan kasus perselisihan yang dilaporkan merupakan suatu kasus Perselisihan Interkoneksi;

4)

Kemungkinan tersedianya suatu mekanisme alternatif penyelesaian perselisihan

digunakan

untuk

menyelesaikan

Perselisihan

Interkoneksi yang dilaporkan; d. Apabila persyaratan pra kondisi tidak terpenuhi, maka Tim Arbiter akan memberitahukan kepada Pelapor bahwa kasus tersebut tidak dapat diselesaikan melalui Arbitrase; e. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir c. disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Arbiter; f. Dalam hal Perselisihan Interkoneksi yang dilaporkan tidak layak untuk di proses dalam Arbitrase, maka Tim Arbiter harus melaporkannya kepada BRTI selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan kepada Pelapor;

Halaman 9 dari 19

g. sebagai pelaksana Arbitrase untuk menyelesaikan kasus Perselisihan Interkoneksi yang dilaporkan tersebut Apabila persyaratan pra kondisi terpenuhi, Tim Arbiter akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 1)

memberitahukan kepada para pihak yang berkepentingan tentang adanya kasus Perselisihan Interkoneksi;

2)

melaksanakan pertemuan awal yang membahas identifikasi kasus Perselisihan

Interkoneksi

dan

kebutuhan

tenaga

ahli

untuk

diperlukan

untuk

membantu pelaksanaan proses Arbitrase; 3)

menetapkan

kebutuhan

tenaga

ahli

yang

menyelesaikan Perselisihan Interkoneksi yang dilaporkan tersebut; 4)

menetapkan tahapan dari setiap mekanisme atau proses yang akan diambil dalam penyelesaian Perselisihan Interkoneksi yang terjadi.

h. Tahap

Pendahuluan

harus

diselesaikan

dalam

waktu

selambat-

lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pembentukan Tim Arbiter.

3. TAHAP SUBSTANSI a. Tahap subtansi dilakukan setelah ketentuan pra kondisi dalam tahap pendahuluan dipenuhi; b. Tahap subtansi dilakukan dengan menganalisa kasus perselisihan yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui: 1)

pengumpulan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan;

2)

menerima tanggapan para pihak yang berselisih;

3)

menetapkan dan membuat putusan terhadap pokok perselisihan;

4)

mengadakan berbagai pertemuan dan atau dengar pendapat dalam rangka menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan termasuk dengar pendapat publik apabila kasus

Halaman 10 dari 19

Perselisihan Interkoneksi yang terjadi dinilai berkaitan dengan kepentingan publik; 5)

menggunakan bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk melakukan pengkajian

terhadap

kasus

Perselisihan

Interkoneksi

yang

dilaporkan dan memberikan saran/pendapat yang diperlukan guna menyelesaikan kasus perselisihan tersebut; 6)

membuat putusan interim bilamana diperlukan.

c. Tim Arbiter dalam mempertimbangkan kasus perselisihan mengacu kapada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai kesepakatan yang bersifat multilateral yang dibuat oleh penyelenggara telekomunikasi yang disahkan atau diketahui oleh BRTI; d. Tahap Substansi sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas, harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya Tahap Pendahuluan.

4. TAHAP PENETAPAN PUTUSAN a. Tim Arbiter menyusun dan menyampaikan konsep putusan kepada pihak yang terlibat dalam Perselisihan Interkoneksi untuk memperoleh tanggapan; b. Putusan Arbitrase akan ditetapkan setelah dilaksanakan analisa dan pertimbangan terhadap tanggapan atas konsep putusan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan; c. Tahap Penetapan Putusan dilaksanakan dalam waktu selambatlambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya Tahap Substansi; d. Tim Arbiter wajib merekomendasikan putusan yang harus diambil oleh BRTI berkaitan dengan Perselisihan Interkoneksi; e. BRTI menetapkan suatu putusan Akhir yang berdasarkan pada rekomendasi Tim Arbiter;

Halaman 11 dari 19

f. BRTI sebelum

menetapkan putusan, dapat melaksanakan dengar

pendapat gabungan bagi beberapa kasus Perselisihan Interkoneksi yang memiliki

kemiripan

dan

sedang

ditangani

secara

pararel,

baik

dilaksanakan pada proses Arbitrase maupun yang dilaksanakan terpisah dari proses Arbitrase; g. Rapat dengar gabungan sebagaimana dimaksud dalam butir f dapat diusulkan oleh BRTI; h. Waktu untuk melaksanakan dengar pendapat gabungan sebagaimana dimaksud pada butir f., paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi Tim Arbiter.

Halaman 12 dari 19

BAB VI PUTUSAN INTERIM 1. Tim Arbiter dapat mengambil Putusan Interim atau putusan sela sebelum menetapkan Putusan Akhir dengan tidak menghilangkan kewajiban Tim Arbiter untuk menetapkan Putusan Akhir; 2. Putusan Interim dilakukan untuk menjamin agar pengaturan interkoneksi dapat berjalan lancar dan layanan interkoneksi dapat disediakan pada waktu yang layak; 3. Putusan Interim berlaku tidak lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal ditetapkannya, kecuali : a. Putusan Akhir telah ditetapkan dan diberlakukan; b. Putusan Interim dicabut karena permintaan kedua pihak yang berselisih atau atas pertimbangan BRTI; c. pengajuan kasus Perselisihan Interkoneksi ditarik kembali oleh Pelapor.

Halaman 13 dari 19

BAB VII PUTUSAN AKHIR 1. Suatu Putusan Akhir menetapkan kewajiban-kewajiban sebagai berikut : a. Penyedia Akses menyediakan jasa layanan akses kepada pihak Pencari Akses; b. Pencari Akses menerima dan membayar layanan yang diperolehnya ; c. Suatu pihak memperbesar kapasitas atau meningkatkan kualitas dari fasilitas yang diperlukan untuk interkoneksi; d. Hal-hal lain yang berkaitan dengan penyediaan layanan interkoneksi. 2. Putusan Akhir menetapkan berbagai kondisi dan persyaratan, baik untuk Penyedia Akses maupun Pencari Akses; 3. Penyusunan dan publikasi suatu Putusan Akhir harus dilaksanakan dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh BRTI; 4. Putusan Akhir berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat berlaku surut, dengan suatu batasan yaitu tanggal dimulainya proses negosiasi antara kedua pihak yang berselisih; 5. Masa berlaku Putusan Akhir ditetapkan oleh BRTI.

Halaman 14 dari 19

BAB VIII PENGAKHIRAN ARBITRASE TANPA PUTUSAN 1. Pihak Pelapor yang mengajukan kasus Perselisihan Interkoneksi dapat menarik kembali pengajuan kasusnya setiap saat, dengan permohonan tertulis kepada BRTI, sebelum ditetapkannya Putusan Akhir; 2. Surat permohonan pencabutan kasus Perselisihan Interkoneksi harus dilengkapi dengan : a. nama dan alamat lengkap pejabat yang berwenang untuk melakukannya; b. keterangan mengenai posisi pihak yang memohon pencabutan kasus, dalam hal ini menjelaskan posisi dari pihak penyedia akses atau pihak pencari akses; c. uraian singkat tentang kasus Perselisihan Interkoneksi yang ingin dicabut. 3.

Pihak yang mencabut kasus Perselisihan Interkoneksi harus mengirimkan salinan dari surat pencabutannya kepada pihak lawannya dalam kasus Perselisihan Interkoneksi tersebut;

4.

BRTI memerintahkan Tim Arbiter untuk menghentikan proses Arbitrase setelah menerima pencabutan kasus Perselisihan Interkoneksi dan akan mengeluarkan surat pencabutan yang ditujukan kepada Pihak yang mencabut dan mengirimkan salinannya kepada semua pihak lain yang telah

diundang

untuk

berpartisipasi

dalam

proses

penyelesaian

perselisihan; 5.

Tim Arbiter dapat mengusulkan kepada BRTI untuk mengakhiri proses penyelesaian perselisihan setiap saat tanpa menetapkan suatu putusan, dalam hal : a. subjek perselisihan tidak jelas, salah alamat, atau tidak memiliki substansi; b. pihak Pelapor yang mengajukan kasus Perselisihan Interkoneksi tersebut tidak berusaha melakukan negosiasi dengan itikad yang baik. Halaman 15 dari 19

6.

Tim Arbiter dapat mengusulkan kepada BRTI untuk menghentikan proses penyelesaian perselisihan tanpa menetapkan putusan, berdasarkan alasan yang mendasar, yaitu apabila proses penyelesaian perselisihan tidak akan memberikan

kontribusi

dalam

memajukan

kompetisi

di

industri

telekomunikasi.

Halaman 16 dari 19

BAB IX PROSES BANDING 1.

Proses penyelesaian Perselisihan Interkoneksi oleh Tim Arbiter tidak menghalangi hak dari salah satu pihak untuk memperoleh keadilan melalui Pengadilan;

2.

Pihak yang berselisih dan tidak puas dengan hasil penyelesaian Perselisihan Interkoneksi melalui proses Arbitrase ini dapat mengajukan kasusnya ke Pengadilan Negeri;

3.

Dalam hal kasus Perselisihan Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas telah diajukan ke pengadilan, maka Putusan Arbitrase oleh BRTI harus tetap dilaksanakan para pihak yang berselisih sampai diperoleh keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan;

Halaman 17 dari 19

BAB X BIAYA ARBITRASE PERSELISIHAN INTERKONEKSI 1. BRTI berdasarkan usulan dari Tim Arbiter menetapkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Arbitrase suatu Perselisihan Interkoneksi; 2. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. biaya pengajuan kasus Perselisihan Interkoneksi yang harus ditanggung oleh Pelapor; b. biaya pertemuan pendahuluan yang dilakukan pada Tahap Pendahuluan, yang harus ditanggung oleh Pelapor; c. biaya pertemuan dan atau dengar pendapat yang dilakukan selama proses

Arbitrase

berlangsung

terhitung

sejak

dimulainya

Tahap

Substansi, yang harus ditanggung oleh kedua pihak yang berselisih secara seimbang; d. biaya perjalanan dan akomodasi Tim Arbiter yang dilakukan selama proses

Arbitrase

berlangsung

terhitung

sejak

dimulainya

Tahap

Substansi, yang harus ditanggung oleh kedua pihak yang berselisih secara seimbang; e. biaya penggunaan tenaga ahli atau konsultan yang diperlukan untuk kebutuhan pelaksanaan Arbitrase ditanggung oleh kedua pihak yang berselisih secara seimbang; f. biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Arbitrase di luar dari yang telah disebutkan pada butir a sampai dengan e, seperti misalnya biaya yang diperlukan untuk melakukan pengujian teknis terhadap sistem dan atau peralatan yang berkaitan dengan interkoneksi dan lain sebagainya, ditanggung oleh kedua belah pihak yang berselisih secara seimbang.

Halaman 18 dari 19

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan pokok tata cara penyelesaian perselisihan berinterkneksi ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal.

Ditetapkan di

:

Pada tanggal

:



SOFYAN A. DJALIL

Halaman 19 dari 19

2006 TENTANG INTERKONEKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents