MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/M/Kp/IX/2006 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR DEPARTEMEN/ LEMBAGA PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN BAGI KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka dipandang perlu mempersiapkan dan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan bagi Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya; b. bahwa untuk mengkoordinasikan materi-materi yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan bagi Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya dipandang perlu untuk membentuk Panitia Antar Departemen/Lembaga; c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Antar Departemen/Lembaga Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden; 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
3. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/Kp/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 06/M/PER/VIII/2006; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR DEPARTEMEN/LEMBAGA PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN BAGI KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA.
PERTAMA
:
Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Antar Departemen/Lembaga Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan bagi Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya.
KEDUA
:
Panitia Antar Departemen/Lembaga terdiri dari Departemen, Lembaga Pemerintah, dan instansi yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan Iptek yang berisiko tinggi dan berbahaya di Indonesia.
KETIGA
:
Panitia Antar Departemen/Lembaga Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan bagi Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya, mempunyai tugas yaitu : a. menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang perizinan bagi kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang berisiko tinggi dan berbahaya; b. melakukan pembahasan permasalahan yang berkaitan dalam perizinan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang berisiko tinggi dan berbahaya; c. melaporkan perkembangan penyusunan rancangan peraturan pemerintah tersebut kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi; d. menyampaikan hasil perumusan akhir rancangan peraturan pemerintah tentang perizinan bagi kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang berisiko tinggi dan berbahaya kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan disertai penjelasan selengkapnya.
KEEMPAT
:
Dalam melakukan tugasnya Panitia Antar Departemen/Lembaga sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA di atas bertanggung jawab kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi.
KELIMA
:
Biaya yang timbul akibat pengangkatan Panitia Antar Departemen/Lembaga ini dibebankan pada anggaran Deputi Bidang Pengembangan Sipteknas, Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEENAM
:
Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2006 dan berakhir setelah Rancangan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah dan diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. SALINAN
:
Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Luar Negeri; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Pendidikan Nasional; 4. Menteri Hukum dan HAM; 5. Menteri Keuangan; 6. Menteri Pendidikan Nasional; 7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 8. Menteri Kehutanan; 9. Menteri Pertanian; 10. Menteri Kesehatan; 11. Menteri Pertahanan; 12. Menteri Kelautan dan Perikanan; 13. Menteri Perindustrian; 14. Menteri Sekretaris Negara; 15. Menteri Sekretaris Kabinet; 16. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 17. Kepala BAPPENAS; 18. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 19. Kepala BIN; 20. Kepala BAKOSURTANAL; 21. Kepala BAPETEN; 22. Kepala BATAN; 23. Kepala BPPT; 24. Kepala BSN; 25. Kepala LAPAN; 26. Kepala LIPI; 27. Sekretaris Jenderal Dewan Riset Nasional; 28.Rektor Universitas Indonesia; 29. Rektor Universitas Padjajaran; 30. Rektor Universitas Gadjah Mada; 31. Rektor Institut Teknologi Bandung; 32. Rektor Institut Pertanian Bogor; 33. Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi; Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 September 2006 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD KUSMAYANTO KADIMAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN KEPMENEGRISTEK Nomor : 122 /M/Kp/IX/2006 Tanggal : 15 September 2006 SUSUNAN PANITIA ANTAR DEPARTEMEN/LEMBAGA RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN BAGI KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA No
NAMA
LEMBAGA
JABATAN DALAM TIM
1
2
4
5
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Ketua/Anggota
I
PANITIA INTI
1
Tien R. Muchtadi
2
Umar Anggara Jenie
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Wakil Ketua/Anggota
3
Dadit Herdikiagung
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Sekretaris/Anggota
4
Soedyartomo Soentono
Dewan Riset Nasional
Anggota
5
Gantosori
Departemen Luar Negeri
Anggota
6
Rosniaty Syamsidar
Departemen Dalam Negeri
Anggota
7
Onni Rosleini
Departemen Hukum dan HAM
Anggota
8
Mien Usihen
Departemen Hukum dan HAM
Anggota
9
Mardiasmo
Departemen Keuangan
Anggota
10
M. Munir
Departemen Pendidikan Nasional
Anggota
11
Agus Salim
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Anggota
12
Sugeng Riyono
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Anggota
13
Agus Sarsito
Departemen Kehutanan
Anggota
14
Haryono
Departemen Pertanian
Anggota
15
Triono Soendoro
Departemen Kesehatan
Anggota
16
Lilik Hendrajaya
Departemen Pertahanan
Anggota
17
Ngurah Nyoman Wiadnyana
Departemen Kelautan danPerikanan
Anggota
18
Y. Jati Utomo
Departemen Kelautan danPerikanan
Anggota
19
Agus Wahyudi
Departemen Perindustrian
Anggota
20
Dana Kartakusuma
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Anggota
21
Amin Soebandrio
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Anggota
22
Anwar Darwadi
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Anggota
23
Y. Subagyo
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Anggota
24
Wisnu Setiawan
Sekretariat Negara
Anggota
25
Hayu Sihwati Lestari
Sekretariat Negara
Anggota
26
Teguh Supriyadi
Sekretariat Kabinet
Anggota
27
Mesdin Simarmata
BAPPENAS
Anggota
28
Ismu Haryomo
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Anggota
29
Isroil Samihardjo
Badan Intelijen Negara
Anggota
30
A.P. Damanik
Badan Intelijen Negara
Anggota
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
No
NAMA
LEMBAGA
JABATAN DALAM TIM
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
Anggota
31
Priyadi Kardono
32
Kunto Wiharto
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Anggota
33
Eddy Herjanto
Badan Standardisasi Nasional
Anggota
34
Yus Rusdian Akhmad
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Anggota
35
Amil Mardha
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Anggota
36
Sudarto
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Anggota
37
Muchdie
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Anggota
38
Adik Avianto Soedarsono
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Anggota
39
Rifatul Widjhati
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Anggota
40
Wasi Djaka Rahmanta
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Anggota
41
Naniwati
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Anggota
42
Anjar Supriadhie
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Anggota
43
Neni Sintawardani
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Anggota
44
Roy Heru Trisnamurti
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Anggota
45
Budi Suharto
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Anggota
46
Mohammad Nasikin
Universitas Indonesia
Anggota
47
Johan S. Masjhur
Universitas Padjajaran
Anggota
48
Rizal Syarief
Institut Pertanian Bogor
Anggota
49
Aryo Prawoto Wibowo
Institut Teknologi Bandung
Anggota
50
Retno S. Sudibyo
Universitas Gadjah Mada
Anggota
II
SEKRETARIAT
1
M. Riza
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Ketua/Anggota
2
Djaswadin
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Anggota
3
Enny Suci Rahayu
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Anggota
4
R. Gatot Cahyono
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Anggota
5
Indri Hapsari
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Anggota
6
Sakti Nasution
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Anggota
7
Sigit Asmara Santa
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Anggota
8
Wan Liberty
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Anggota
Ditetapkan di Jakarta MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD KUSMAYANTO KADIMAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
