1
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Taman Nasional (TN) Gunung Merapi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 134/Menhut-II/2004 tentang Perubahan fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merapi Seluas ± 6.410 ha, yang terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten Propinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Taman Nasional Gunung Merapi. Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) merupakan kawasan yang salah satu fungsinya sebagai daerah penyangga kehidupan terutama bagi masyarakat di DIY dan Jawa Tengah, sehingga keberadaannya harus dijaga. Taman Nasional Gunung Merapi yang ditetapkan sejak tahun 2002 memiliki potensi yang mampu menjalankan ketiga embanan (mission) juga merupakan ciri khas Taman Nasional terdiri dari : 1) Perlindungan sistem penyangga kehidupan, 2) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan 3) Pemanfaatan secara lestari sumberdaya hayati dan ekosistemnya. Nilai-nilai penting yang terkandung dalam Taman Nasional seperti perlindungan fungsi hidrologi, potensi keanekaragaman hayati dan potensi pariwisata alam, sangat besar manfaatnya bagi masyarakat sekitar daerah penyangga.
1
2
Gambar 1. Peta Administrasi Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Sumber : Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi 2013-2022
Keberadaan Taman Nasional sangat besar sekali manfaatnya bagi masyarakat desa sekitar kawasan. Banyak di antara mereka mengambil hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara menjual hasil hutan bahkan ada sebagian penduduk yang menjadikan sebagai pekerjaan pokok. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan perubahan kondisi sosial politik sekarang, menjadikan tuntutan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam juga semakin besar, termasuk kekayaan alam yang ada dalam kawasan konservasi. Di sisi lain keberadaan kawasan konservasi harus tetap dipertahankan karena memegang peranan yang strategis sebagai penyangga kehidupan, perlindungan keanekaragaman hayati dan segala ekosistemnya, dan menunjang pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam
3
hayati dan segala ekosistemnya. Dalam mempertahankan keberadaan potensi kawasan konservasi, maka salah satu konsep pengelolaan yang diterapkan adalah mengeluarkan segala kegiatan masyarakat dari kawasan konservasi, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan dan lahan hutan. Konsep mengeluarkan aktivitas masyarakat tersebut banyak dipilih oleh pengelola kawasan konservasi karena dinilai memiliki dampak yang lebih kecil terhadap kerusakan ekosistem hutan. Akan tetapi konsep tersebut juga memiliki banyak kekurangan yaitu tertutupnya akses masyarakat sekitar terhadap kawasan hutan yang selama ini menjadi sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak dari terputusnya akses tersebut adalah masyarakat mencoba merambah hutan/kawasan konservasi dan memanfaatkan sumberdaya hutan secara illegal yang berakibat pada semakin rusaknya kawasan konservasi. Keberhasilan pelestarian kawasan konservasi dengan konsep ini sangat tergantung pada keberhasilan dalam menangani masalah sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Gangguan terhadap kawasan konservasi akan berkurang bila kesejahteraan masyarakat sekitar sudah dapat dipenuhi dari hasil usaha di luar pemanfaatan hutan. Untuk itu diperlukan solusi-solusi terhadap berkurangnya/ tertutupnya akses masyarakat terhadap kawasan hutan/konservasi, sebab masyarakat telah hidup di sekitar kawasan konservasi tersebut jauh sebelum kawasan ini dijadikan kawasan konservasi. Pemahaman terhadap kepentingan masyarakat secara sosial ekonomi perlu diperhatikan oleh pengelola kawasan, sebab masyarakat berpotensi sebagai
4
pendukung upaya konservasi sekaligus ancaman terhadap upaya konservasi. Daerah di mana kawasan konservasi sebagai penghalang dan tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat, maka masyarakat sekitar akan menjadi ancaman. Sebaliknya jika kawasan pelestarian alam dianggap sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar, maka masyarakat menjadi pendukung dalam usaha pelestarian kawasan. Kawasan TNGM membawahi 30 desa yang berada di sekitar TNGM. Sampai saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan masih bergantung dari sumberdaya alam di TNGM. Aktivitas mereka di dalam kawasan berdampak negatif bagi kelestarian lingkungan. Untuk menyikapi keadaan itu, TNGM merencanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk desa di daerah penyangga. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sekitar kawasan konservasi yang menjadi kebijakan Direktorat Jenderal PHKA didasarkan pada UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 4 dan Pasal 37 yang menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mendorong peran serta rakyat dalam Konservasi Sumber Daya Alam, Hutan, dan Ekosistem dan UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 70 bahwa masyarakat turut
berperan
serta
dalam
pembangunan
di
bidang
kehutanan.
Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mau dan mampu mengembangkan kreativitas yang bertumpu pada potensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang mereka miliki guna mendukung kelangsungan pembangunan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam rangka peningkatan
5
perlindungan,
pengawetan/
pembinaan,
dan
pemanfaatan
kawasan
konservasi untuk kesejahteraan masyarakat. Usaha untuk mewujudkan masyarakat menjadi mandiri dan sejahtera sudah dilakukan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam dan Taman Nasional sejak Tahun 1993 melalui pemberdayaan masyarakat. Karena hasil yang kurang maksimal pada tahun 2006, program pemberdayaan masyarakat tersebut diubah menjadi Model Desa Konservasi. MDK adalah salah satu pendekatan model konservasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk aktif terlibat dalam usaha pengelolaan kawasan konservasi. Model ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses penggunaan kawasan yang berkomitmen jangka panjang dalam rangka mendukung konservasi hutan. Model penggunaan kawasan dapat bervariasi dari tiap kawasan berdasarkan persetujuan dengan Pengelola Taman Nasional. Dari perspektif ilmu kebijakan, program MDK mempunyai tujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam konservasi hutan. Untuk mencapai tujuan , ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Model Desa Konservasi, seperti : 1. Perencanaan dan program pelatihan, seperti identifikasi potensi desa, PRA, pengenalan lingkungan, penyusunan rencana kerja desa, pelatihan pendamping wisata, pelatihan pembuatan pupuk organik dan pelatihan pembuatan biogas.
6
2. Kegiatan rehabilitasi lahan, seperti pembuatan bibit tanaman dan penanaman pohon. 3. Kegiatan ekonomi produktif seperti pembuatan kerajinan dari bambu Balai Taman Nasional Gunung Merapi telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sekitar TNGM sejak tahun 2007. Berbagai program telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar TNGM. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan memberikan suntikan modal tetapi juga dengan menjamin adanya kerja sama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dan yang lemah atau yang belum berkembang. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Untuk itu upaya pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Program pemberdayaan masyarakat yang begitu banyak dilakukan oleh pemerintah melalui Balai TNGM, Pemda dan lembaga swadaya masyarakat tentunya menginginkan hasil yang optimal, tepat guna dan tepat sasaran sehingga tujuan tercapai, tetapi pada kenyataan di lapangan kemiskinan belum sepenuhnya dapat ditanggulangi. Hal ini terkait dengan pemerintah dan
7
lembaga non pemerintah yang terlibat di dalamnya apakah benar-benar melaksanakan program dan menyentuh masyarakat atau hanya dijadikan sebagai kepentingan kelompok saja. Kajian terhadap program pemberdayaan masyarakat yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pihak Balai TNGM perlu dilakukan dalam upaya menemukan program yang tepat dalam upaya konservasi Taman Nasional. 1.2. Rumusan Masalah Perencanaan taman nasional dapat mengarah pada dua kemungkinan yakni pertama, meningkatkan manfaat taman nasional dan melestarikan ekosistem jika perencanaannya tepat, serta kedua menimbulkan dampak negatif pada taman nasional dan masyarakat yang selanjutnya berdampak pada ketidaklestarian jika perencanaannya kurang tepat. Tolok ukur yang menjadi pedoman keberhasilan adalah seperti yang disebutkan dalam UU no 5/1990 yakni keberlanjutan fungsi taman nasional dalam menunjang kehidupan manusia. Keadaan saat ini adalah banyaknya terjadi penurunan kualitas taman nasional, di sisi lain juga kurang terlihat peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan keberadaan taman sehingga untuk ke depan, manajemen partisipatif dan menyeluruh sangat diperlukan untuk memperbaiki kondisi taman nasional (MacKinnon et al. 1993; Wells et al. 1992) Sebagai
indikator
keberhasilan
ataupun
kegagalan
program
pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi yang selama ini diterapkan adalah sejauh mana tingkat keberdayaan masyarakat yang dapat
8
dilihat dari empat aspek yaitu ekonomi, sosial, ekologi/ lingkungan dan kelembagaan. Dengan demikian secara umum permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Sejauh mana efektivitas “Model Desa Konservasi” mengurangi tekanan masyarakat terhadap Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Merapi? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektivitas dari program pemberdayaan masyarakat untuk mendukung konservasi kawasan hutan? 1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan : 1. Mengetahui dan mengkaji efektivitas “Model Desa Konservasi” di Taman Nasional Gunung Merapi. 2. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari program pemberdayaan tersebut untuk mendukung konservasi kawasan hutan. 1.4. Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan bagi Balai TNGM dan pihak terkait dalam perbaikan implementasi Model Desa Konservasi terutama dalam hal instrumen monitoring dan evaluasi, proses pendampingan dan beberapa aspek kelembagaan. Selain itu juga dapat memberikan pelajaran (lesson learned) bagi taman nasional lainnya dalam
9
membangun dan mengimplementasikan Model Desa Konservasi di sekitar kawasan konservasi. 1.5. Keaslian Penelitian Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat sudah banyak dilakukan, akan tetapi penelitian tentang pemberdayaan masyarakat desa di sekitar Taman Nasional Melalui Model Desa Konservasi di Taman Nasional Gunung Merapi belum pernah dilakukan. Adapun beberapa penelitian tentang pemberdayaan masyarakat yang terdahulu antara lain :
Tabel 1. Penelitian terdahulu tentang pemberdayaan masyarakat Peneliti
Metode
Widiyanto (2007) Studi Pemberdayaan Masyarakat di TN. Meru Betiri
Deskriptif kualitatif dengan teknik PRA
Bunga Raumanen Hasibuan (2009) evaluasi program pemberdayaan masyarakat di sekitar taman nasional way kambas (studi kasus di desa Braja Yekti Kec. Braja Selebah Kab. Lampung Timur) Suryanto Ferdy (2010) Efektivitas Program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi di kecamatan Konda kabupaten Konawe Selatan
Evaluasi
Deskriptif dengan pendekatan deduktif
Fokus/ review hasil Menggambarkan interaksi sekitar Taman Nasional Meru Betiri. Intensitas interaksi sangat tinggi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah. Terjadi ancaman perambahan dan pembukaan lahan konservasi. Upaya pemberdayaan masyarakat akan dilakukan meliputi kegiatan penyuluhan dan pendampingan Program pemberdayaan yang telah dilakukan di Desa Braja Yekti meliputi 4 program yaitu : program pemetaan, penyusunan tata ruang dan pembangunan desa; program penguatan dan pembinaan kelembagaan; program pengembangan ekonomi masyarakat; program pengembangan manajemen organisasi pencegahan kebakaran hutan Program pemberdayaan di kabupaten Konawe selatan dalam pembangunan ekonomi telah memberikan dampak yang nyata dan berjalan efektif. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan program adalah sumberdaya, komunikasi, sikap pelaksana, koordinasi.
Bersambung ke halaman berikutnya
10
Lanjutan Tabel 1 Peneliti Teguh Ismail (2011) A study of the community empowerment around national park : Model Desa Konservasi on Gede Pangrango National Park West Java, Indonesia.
Metode
Fokus/ review hasil
Deskriptif kualitatif, dengan tipe penelitian evaluasi
Program MDK efektif untuk memberdayakan masyarakat dalam membantu mencukupi kebutuhannya dan menjaga kelestarian sumber daya hutan. Kebijakan pemerintah daerah bersama dengan petugas Taman Nasional dan LSM merupakan faktor sukses dalam program MDK, terutama dalam proses pemberdayaan masyarakat.
