KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 115/P/SK/HT/2004 TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS SATUAN KEAMANAN KAMPUS REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA, Menimbang
: a. bahwa dengan ditetapkannya Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN), diperlukan pengaturan tentang Satuan Keamanan Kampus; b. bahwa kedudukan, fungsi, dan tugas Satuan Keamanan Kampus perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860); 5. Peraturan Pemerintah 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271); 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 03/SK/MWA/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada untuk masa jabatan tahun 2002 – 2007; 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;
Memperhatikan : Keputusan rapat Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 15 Mei 2004; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SATUAN KEAMANAN KAMPUS.
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada. 2. MWA adalah Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada. 3. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada. 4. Kampus adalah Kampus Universitas Gadjah Mada. 5. Kepala Satkam adalah Komandan Satuan Keamanan Kampus (SKK) sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga UGM.
BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS Pasal 2 Satuan Keamanan Kampus yang selanjutnya disebut Satkam adalah satuan organisasi Universitas di bidang keamanan dan ketertiban kampus yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor. Pasal 3 Satkam mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan sistem pengamanan dan penertiban kampus secara proaktif dengan penuh tanggungjawab. Pasal 4 Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satkam menyelenggarakan tugas: a. Merencanakan dan melaksanakan layanan di bidang keamanan dan ketertiban kampus; b. Menyusun pengembangan sistem keamanan dan ketertiban kampus sesuai dengan perkembangan keadaan kampus dan kemajuan teknologi; c. Menyusun program, rencana kerja, dan anggaran kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban kampus; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengamanan aset Universitas; e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan layanan di bidang keamanan dan ketertiban; f. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan atau pihak keamanan lain dalam mengamankan aset Universitas; g. Mencegah dan menangani tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus; h. Melaporkan dan menyampaikan proses tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus yang mengarah pada tindak pidana kepada pihak yang berwenang; i. Menyusun laporan tentang keadaan, kegiatan dan realisasi perencanaan keamanan dan ketertiban kampus kepada Rektor secara periodik. BAB III WILAYAH KERJA Pasal 5 Wilayah kerja Satkam di dalam kampus terdiri atas 2 (dua) sektor yaitu: a. Sektor Barat meliputi wilayah sebelah barat jalan Kaliurang; b. Sektor Timur meliputi wilayah sebelah timur jalan Kaliurang. BAB IV ORGANISASI Pasal 6 (1) Struktur organisasi Satkam terdiri atas : a. Kepala Satkam; b. Wakil Kepala Satkam; c. Anggota. d. Unit Pelaksana Administrasi; e. Unit Operasional; f. Koordinator Sektor; (2) Perubahan struktur organisasi diusulkan oleh Kepala Satkam kepada Rektor. Pasal 7 (1) Kepala Satkam diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Rektor. (2) Masa jabatan Kepala Satkam adalah 1 tahun dan dapat diangkat kembali.
2
(3) Pengangkatan kembali dalam jabatan Kepala Satkam berdasarkan penilaian kinerja oleh tim yang dibentuk Rektor. Pasal 8 (1) Wakil Kepala Satkam, Kepala Unit, dan Koordinator Sektor, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Kepala Satkam. (2) Wakil Kepala Satkam, Kepala Unit, dan Koordinator Sektor bertanggung jawab kepada Kepala Satkam. (3) Masa jabatan Wakil Kepala Satkam, Kepala Unit, dan Koordinator Sektor adalah 1 tahun. (4) Pengangkatan kembali dalam jabatan Wakil Kepala Satkam, Kepala Unit, dan Koordinator Sektor berdasarkan penilaian kinerja oleh Kepala Satkam. BAB IV PERSYARATAN Pasal 9 (1) Persyaratan untuk melamar menjadi anggota Satkam adalah sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Berijazah minimal SMA atau yang setara; c. Berusia minimal 20 tahun maksimal 27 tahun; d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat dari kepolisian; f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; g. Memiliki kemampuan beladiri; h. Tinggi badan minimal 163 cm dan berat badan minimal 55 kg. (2) Untuk diangkat menjadi anggota Satkam, seorang calon harus lulus ujian yang terdiri atas: a. Ujian Pengetahuan Umum; b. Ujian Pengetahuan Teknis; c. Tes Kesehatan dan Fisik; d. Psikotes. (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Rektor. BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 10 (1) Pelamar yang memenuhi persyaratan dan lulus ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat menjadi anggota Satkam oleh Rektor. (2) Rektor dapat memberi kuasa kepada Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi untuk mengangkat anggota Satkam. (3) Setiap tahun anggota Satkam dievaluasi kinerjanya untuk menentukan dapat atau tidak diangkat kembali sebagai anggota Satkam. (4) Evaluasi dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Kepala Satkam, dengan anggota terdiri atas Wakil Kepala Satkam dan para Kepala Sektor. Pasal 11 (1) Anggota Satkam berhenti karena memenuhi salah satu sebab sebagai berikut : a. Berhalangan tetap; b. Mengundurkan diri; c. Melakukan pelanggaran disiplin berat; d. Tidak lagi memenuhi syarat kesehatan; e. Hasil evaluasi kinerja tidak memenuhi syarat; f. Telah mencapai usia 51 tahun. 3
(2) Anggota Satkam diberhentikan oleh Rektor. (3) Rektor dapat memberi kuasa kepada Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi untuk memberhentikan anggota Satkam. Pasal 12 Apabila Kepala Satkam berhenti karena memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) huruf a,b,c,d, dan e, digantikan oleh Wakil Kepala Satkam sampai berakhir masa jabatannya. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 13 (1) Anggota Satkam berhak mendapatkan antara lain: a. Gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Pakaian seragam dinas Satkam; c. Jaminan pengobatan dan perawatan dalam hal terjadi risiko ketika melaksanakan tugas; d. Cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) Anggota Satkam berkewajiban antara lain: a. Mentaati peraturan yang berlaku dan perintah atasan; b. Memelihara citra korps; c. Bersemangat dan berintegritas tinggi; d. Bersikap responsif dan proaktif; e. Melakukan tindakan sesuai kewenangannya, dan tidak menyalahgunakan wewenang; f. Disiplin, tegas, dan bertanggung jawab; g. Mengontrol petugas keamanan di lingkungan kampus selain anggota Satkam; h. Mengikuti diklat keamanan yang ditentukan. BAB VII PERLENGKAPAN Pasal 14 Untuk mendukung pelaksanaan tugas pengamanan dan penertiban kampus, Satkam diberi perlengkapan, yang secara bertahap ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan keadaan, dan ketersediaan anggaran. Pasal 15 Perlengkapan Satkam antara lain : a. Kantor Satkam; b. Pos jaga; c. Kendaraan dinas; d. Alat komunikasi; e. Alat pengamanan standart atau yang diperlukan; f. Alat tulis kantor atau sarana administrasi. BAB VIII ANGGARAN Pasal 16 (1) Semua rencana kegiatan operasional, personil, belanja barang/jasa, perbaikan dan pemeliharan maupun kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan dana harus direncanakan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT). (2) Kepala Satkam bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan administrasi keuangan Satkam.
4
BAB IX TATA KERJA Pasal 17 Setiap unsur pimpinan Satkam dalam melaksanakan fungsi dan tugas harus: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup internal maupun eksternal Universitas; b. melakukan pengawasan melekat. Pasal 18 Kepala Satkam berkewajiban menyampaikan laporan secara periodik kepada Rektor mengenai pelaksanaan tugas baik yang telah terprogram maupun di luar program. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 (1) Satuan Pengamanan (Satpam) Universitas Gadjah Mada masih tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya selama belum digantikan oleh Satkam. (2) Penetapan anggota Satpam menjadi anggota Satkam dilakukan melalui proses seleksi oleh Tim yang dibentuk Rektor. (3) Inventaris Satpam dialihkan menjadi inventaris Satkam. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan fungsi dan tugas Satkam diatur oleh Kepala Satkam atas persetujuan Rektor. Pasal 21 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 11 Mei 2004 Rektor,
TTD
Prof. Dr. Sofian Effendi Tembusan : 1. Ketua Majelis Wali Amanat 2. Ketua Dewan Audit 3. Ketua Senat Akademik 4. Ketua Majelis Guru Besar 5. Para Wakil Rektor 6. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada
5
