KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 12 /KEP.PIMP/ 2004 TENTANG PEMBERIAN BELANJA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KEPADA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2004 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Menimbang
: a.
bahwa dengan telah ditetapkannya APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2004, maka dipandang perlu merealisasikan pemberian Belanja Operasional dan Pemeliharaan kepada Komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2004;
b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang;
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD; 6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.23-916, tanggal 26 Agustus 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.23-1023, tanggal 16 September 1999, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat (susulan);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.23-1105, tanggal 29 September 1999, tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Propinsi Sumatera Barat; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.23-197 Tahun 2002, tanggal 20 Mei 2002, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.23-349 Tahun 2002, tanggal 5 Agustus 2002, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.23-393 Tahun 2002, tanggal 26 September 2002, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.23-437 Tahun 2002, tanggal 7 Nopember 2002, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.23-76 Tahun 2003, tanggal 10 Pebruari 2003, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.23-102 Tahun 2003, tanggal 21 Pebruari 2003, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.23-313 Tahun 2003, tanggal 16 Juni 2003, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.23-470 Tahun 2003, tanggal 5 September 2003, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.23-548 Tahun 2003, tanggal 13 Oktober 2003, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.23-640 Tahun 2003, tanggal 18 Desember 2003, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.23-215 Tahun 2004, tanggal 11 Maret 2004, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat; 20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004; 21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 18/SB/1999, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2
MEMUTUSKAN Menetapkan :
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEMBERIAN BELANJA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KEPADA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2004. Pasal 1 Kepada Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat diberikan Belanja Operasional dan Pemeliharaan untuk kegiatankegiatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. Pasal 2 Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, Komisi dapat membentuk Tim sesuai kebutuhan. Pasal 3 Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat diberikan a. Honorarium Tim, besarnya: - Anggota Tim Rp.700.000,-/orang - Sekretariat Tim Rp.150.000,-/orang b. Honor Sidang, besarnya sebagaimana diatur pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor SK.921-280-1999 tanggal 1 Juli 1999 dan Nomor 900-107-2004 tanggal 14 April 2004. Pasal 4 Belanja Operasional dan Pemeliharaan untuk Pimpinan DPRD dibayarkan sesuai dengan Tim Komisi mana yang bersangkutan bergabung. Pasal 5 Kegiatan Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, baik bentuk, jadwal dan acaranya diserahkan kepada masing-masing Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 2. Pasal 6 Segala biaya yang dikeluarkan akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Sumatera Barat Tahun Anggaran 2004 pada Belanja Operasional dan Pemeliharaan. Pasal 7 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004. Ditetapkan di P a d a n g Pada tanggal 24 Mei 2004 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT K E T U A,
HAJI ARWAN KASRI
3
LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 12/KEP.PIMP/2004 TANGGAL : 24 MEI 2004
KEGIATAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2004
1. KOMISI A 1. Monitoring pelaksanaan Pemilu di Pesisir Selatan - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 2. Menyelesaikan Masalah Perbatasan Wilayah Dengan Provinsi Sumatera Utara - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 3. Monitoring Aset Pemda Provinsi di Padang Panjang - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 4. Menyelesaikan Masalah Perbatasan Wilayah Dengan Provinsi Bengkulu - Honor Sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 5. Monitoring Pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Mentawai - Honor Sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 6. Evaluasi Otonomi Daerah Kabupaten Padang Pariaman - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 7. Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Sawahlunto - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 8. Menyelesaikan Masalah Perbatasan Wilayah Dengan Provinsi Jambi - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 9. Evaluasi Aparatur Kepegawaian Pejabat di Kota Solok - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 10. Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Payakumbuh - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 11. Evaluasi Pemekaran Wilayah Kabupaten Pasaman - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 12. Menyelesaikan Masalah Perbatasan Wilayah Dengan Provinsi Riau - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 13. Evaluasi tentang Pelaksanaan Perda Pekat di Sumbar dan Bukittinggi - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 14. Monitoring Pelaksanaan SOTK Pemda Sumbar di Kab/Kota - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 15. Monitoring Masalah Tanah Masyarakat di Propinsi dan Pemda Tanah Datar - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang
II. KOMISI B 1. Monitoring Program Rehabilitasi Hutan/lahan kritis di Propinsi Sumbar - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 2. Rapat dengan Ka. Dinas Perkebunan Prop. Sumbar dan Monitoring Aset PRPTE di Propinsi Sumbar - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang
4
3. Peninjauan ke Propinsi Riau dalam rangka Rencana Pembangunan Cold Storage - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 4. Monitoring Pembangunan Perkebunan Karet di PLTA Koto Panjang Kab. 50 Kota - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 1 x sidang 5. Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi PT. Semen Padang, Konsultasi dengan Menteri BUMN dalam rangka penyelesaian Spin Off PT. Semen Padang - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 6. Monitoring Pengamanan Laut dari pencurian ikan, perkembangan BBI di Kab/Kota - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 7. Monitoring Rehabilitasi Kebun Gambir Masyarakat di Kab. Pesisir Selatan dan 50 Kota - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 8. Pemantauan dari keberadaan SPT Air Runding Kab. Pasaman bagi perkembangan perekonomian masyarakat - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 9. Monitoring dari Perkembangan UPTD-UPTD Dinas Perindag dan Balai Informasi - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 10. Evaluasi Pelaksanaan SPMN oleh Badan pemberdayaan Masyarakat Prop. Sumbar - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 11. Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Pangan Masyarakat Sumbar bersama B2KP Sumbar - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 12. Evaluasi Objek-objek wisata Andalan di Prop. Sumbar - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 13. Evaluasi dan Pengawasan Rumpon dan Terumbu Karang diperairan Prop. Sumbar - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 14. Monitoring Pendistribusian Beras Miskin dan Minyak Tanah di Sumbar - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang 15. Monitoring dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Prop. Sumbar - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 16. Evaluasi dan Rencana Pembangunan KSO Koto Baru dan BBI Lubuk Minturun. - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 2 x sidang III. KOMISI C 1. Mengadakan Pengawasan ke Bank Nagari Cabang Pakanbaru - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 2. Mengadakan pengawasan terhadap Aset Pemda Prop. Sumbar di DI Yokyakarta - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 3. Mengadakan pengawasan terhadap Aset Pemda Prop. Sumbar di Jakarta - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 4. Mengadakan Pengawasan terhadap Aset Pemda Prop. Sumbar di Manado - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 5. Tindak Lanjut penyelesaian Aset Pemda Prop. di Kab. Pasaman - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 6. Mengadakan Pengawasan ke Bank Nagari Cabang Utama Jakarta - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 7. Pengawasan Pelaksanaan Perda tentang Pajak dan Reribusi di Kab. Padang Pariaman - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang
5
8. Mengadakan Pengawasan terhadap Bank Nagari Cabang Tapan - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 9. Mengadakan Pengawasan terhadap Bank Nagari Cabang Koto Baru - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 10. Mengadakan Pengawasan Perda tentang Pajak dan Retribusi di Kab. Agam - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 11. Mengadakan Pengawasan terhadap perkembangan PT. ATS Sumbar - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 5 x sidang IV. KOMISI D 1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan peningkatan Jalan dan jembatan Tabing-Duku - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 2. Permasalahan Terhadap Penambangan Galian Golongan C di Pasia Laweh - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 3. Monitoring Pelakanaan APBD Tahun 2004 dengan mitra kerja di Kab/Kota - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 4. Pengawasan terhadap rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kab. Tanah Datar - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 5. Peninjauan penambangan Batu Bara di Prop. Kalimanan Selatan 6. Pengawasan kegiatan rehabilitasi dan peliharaan jalan dengan jembatan Kab. Agam dan Kota Bukittinggi - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 7. Pengawasan pelaksanaan program lanjutan irigasi Batang Hari di Kab. Dharmas Raya dan meninjau aliran Muaro Bungo Propinsi Jambi - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 8. Peninjauan kondisi Fisik Asrama Mahasiswa di DI Yogyakarta 9. Pengawasan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kab. Solok - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 10. Pengawasan terhadap kesiapan pembangunan VIP Room Bandara Ketaping - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 11. Pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan layang Kelok Sembilan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kab. 50 Kota - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 12. Pengawasan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kab. Padang Pariaman - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 13. Pengawasan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kab. Sawahlunto Sijunjung - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 14. Pengawasan kegiatan peningkatan sarana air bersih menuju Bandara Ketaping dan sekitarnya - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 15. Pengawasan terhadap kegiatan perbaikan irigasi akibat bencana alam di wilayah Sumbar - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang
6
V. KOMISI E 1. Penjaringan aspirasi Masyarakat sekaitan dengan penyusunan RAPBD tahun 2004 - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 2. Rencana Pendirian Perguruan Islam Unggulan di Sumbar - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 3. Rencana Penyusunan Draf Perda tentang Busana Muslimah - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 4. Rencana Penyusunan Draf Perda tentang Pemberantasan Buta Huruf Al Qur’an - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 4 x sidang 5. Pengawasan pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 6. Pengawasan pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat. - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 3 x sidang 7. Pengawasan pelaksanaan dana bantuan sosial kemasyarakatan (aspirasi) tahun 2003 di Kab. Solok - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 1 x sidang 8. Pengawasan pelaksanaan dana bantuan sosial kemasyarakatan (aspirasi) tahun 2003 di Kab. Agam - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 1 x sidang 9. Pengawasan pelaksanaan dana bantuan sosial kemasyarakatan (aspirasi) tahun 2003 di Kab. Tanah Datar - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 1 x sidang 10. Pengawasan pelaksanaan dana bantuan sosial kemasyarakatan (aspirasi) tahun 2003 di Kab. Padang Pariaman - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 1 x sidang 11. Pengawasan pelaksanaan dana bantuan sosial kemasyarakatan (aspirasi) tahun 2003 di Kab. Sawahlunto Sijunjung. - Honor sidang dapat diberikan maksimal untuk 1 x sidang DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT K E T U A,
HAJI ARWAN KASRI
7
