PERTIMBANGAN MENTERI KEUANGAN ATAS PERDA TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI (Surat Menteri Keuangan No.S-486/MK.07/2001 Tanggal 2 November 2001) Yth. Menteri Dalam Negeri Jakarta Sesuai amanat Pasal 5A dan Pasal 25A UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Pasal 80 ayat (2) PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Pasal 17 ayat (2) PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan pertimbangan Menteri Keuangan atas 71 (tujuh puluh satu) Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang menurut hemat kami perlu untuk dibatalkan. Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti MENTERI KEUANGAN, ttd BUDIONO Tembusan : 1. Menteri Perhubungan; 2. Menteri Pertanian 3. Menteri Kehutanan 4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 5. Menteri Negara Pembinaan BUMN; 6. Direktur Jenderal Otonimi Daerah, Depdagri; 7. Gubernur seluruh Indonesia; 8. Bupati dan Walikota ybs; 9. Ketua KADIN.
REKAPITULASI PERATURAN DAERAH YANG DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIBATALKAN BESERTA ALASAN PEMBATALANNYA
No Nama Perda Objek I. Pajak yang dikenaka terhadap komoditi (barang & Jasa) 1 Peraturan Daerah Kabupaten Komoditi yang akan Tolitoli No.25 Th. 2001 tentang diperdagangkan Pajak Komoditi keluar daerah
Tarif 5% s.d. 10% per meter kubik/ton dari harga jual yang berlaku di daerah untuk Komoditi Hasil Kehutanan
Alasan Pembatalan 1.
2.
3.
2.
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No.06 Th.2001 tentang Pajak Produksi Minyak Kasar (Crude Palm Oil/CPO) dan Biji Sawit dalam Kabupaten Bengkulu Selatan
Produksi minyak Tarif 2% sawit kasar (CPO) & biji sawit di Daerah
1.
2.
3.
Peraturan Daerah Kabupaten Bima No.16 Th.2000 tentang Pajak Atas Pengeluaran Hasil Bumi, Hutan, Laut, Perindustrian dan Hasil Alam Lainnya.
Setiap hasil bumi, hutan, laut, perindus trian, hewan dan hasil alam lainnya yang dikeluarkan dari daerah
a.
b. c.
d.
Hasil bumi, laut & hasil ternak ikutan sebesar 5% dari harga dasar. Hasil hutan sebesar 10% dari harga dasar. Hasil industri & hasil alam lainnya sebesar 5% dari harga dasar. Ternak hidup sebesar 2% dari harga dasar.
1.
2.
Pengenaan pajak oleh tingkat pemerintah yang lebih rendah (pajak daerah) atas barang/jasa yang diperdagangkan akan merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah & kegiatan ekspor impor. Pada prinsipnya hasil produksi. Khususnya hasil perkebunan telah diperhitungkan dalam pengenaan PBB sektor perkebunan sehingga tumpang timdih dengan pajak Pusat. Sementara itu, komoditi lainnya seperti hasil pabrikan telah dikenakan pajak Pusat (PPN). Pengenaan pajak-pajak daerah atas produksi CPO akan merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor & tumpang tindih dengan pajak Pusat (PPN). Pada prinsipnya hasil perkebunan telah diperhitungkan dalam pengenaan PBB sektor perkebunan sehingga pengenaan pajak tsb akan tumpang tindih dengan pajak Pusat. Pengenaan pajak atas hasil produksi yg akan dikeluarkan dari daerah tidak memiliki dasar pertimbangan ekonomi yg kuat karena akan merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah mapun kegiatan ekspor impor. Disamping itu, terhadap hasil bumi, hutan, perindustrian, telah dikenakan pajak Pusat yaitu PPN dan PBB.
4.
Peraturan Daerah Kab. Deli Serdang No. 27 Th.2000 tentang Pajak Produksi Hasil Tanaman Perkebunan Negara/Daerah, Perusahaan Perkebunan Swasta dan Perkebunan Rakyat di Kab. Deli Serdang
Produksi jenis tanaman tertentu dari perusahaan perkebunan yang luasnya sama dengan atau diatas 2 ha yang ada dalam daerah, yang menghasilkan karet, kelapa sawit, coklat, tembakau, & tebu
a.
b.
c.
d.
II. Retribusi atas pemanfaatan fasilitas umum (jalan dan sungai) 5. Peraturan Daerah Kab.Batanghari Pemberian ijin a. No.13 Tahun 2000 tentang penggunaan jalan Retribusi Ijin Penggunaan Jalan dalam wilayah Kab. Batanghari bagi ken daraan yg muatan b. sumbu terberat serta dimensi kendaraan tidak sesuai dengan kelas jalan yang di lalui
c.
d. 6.
Peraturan Daerah Kab. Bekasi No. 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Penggunaan Jalan Kab. Bekasi
Penyediaan pelayanan, penggunaan jalan yang dimiliki dipelihara Pemerintah.
a. dan jalur dikuasa dan b.
Karet, paling tinggi Rp.6/kg yang jumlah produksinya dikonversikan kadar karet kering. Coklat, paling tinggi Rp.5/kg setiap Tandan Buah sekar. Kepala Sawit, paling tinggi Rp.5/kg setiap tandan buah segar. Tarif Pengenaan produksi hasil tanaman tembakau, tebu, kelapa sawit diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
1.
Kendaraan Bus Besar kapasitas lebih dari 28 orang sebesar Rp. 65.000,Kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton adalah sebesar Rp. 120.000,Kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton adalah sebesar Rp. 95.000. Dst
1.
kendaraan bermotor daya anggkutan barang 2750 s.d. 3500 kg sebesar Rp. 1000,Kendaraan bermotor daya angkut barang 3500 s.d 5000 kg
2.
2.
3.
Sda
Pengenaan pajak atas produksi tertentu akan oleh tingkat pemerintahan daerah akan merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor. Pada prinsipnya hasil produksi perkebunan, pertanian telah diperhitungkan dalam pengenaan PBB sehingga pengenaan pajak tsb akan tumpang tindih dengan pajak Pusat.
Bertentangan dengan Undang-undang No.13 Tahun 1980 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan merupakan pra- sarana perhubungan darat yg diperuntukan bagi lalu lintas umum. Selanjutnya berdasar kan Undang-undang No.14 Th 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan. Sistem pembiayaan pra sarana jalan yg diterapkan saat ini sudah dilakukan pungutan kepada penggunaan jalan melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
c.
7.
Peraturan Daerah Kota Bogor No. Pelayanan pemakaian 7 Tahun 2001 tentang Retribusi jalan untuk angkutan Pemakalan Jalan Untuk Angkutan barang Barang
d. a. b. c. d. e.
8.
Peraturan Daerah Kab. Indramayu No. 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Dispensasi Bongkar Muat Barang
Setiap pemberian Dispensasi bongkar muat barang
a.
b.
sebesar Rp.2000 Kendaraan bermotor daya angkut barang 5000 s.d 7000 kg sebesar Rp. 3000 Dst Pick up sebesar Rp.1.000 Truck Engkle sebesar Rp. 1.500,Truck Double sebesar Rp. 3000 Tronton sebesar Rp. 5000 Truck gandengan, trailer & sejenisnya sebesar Rp. 7.500 dispensasi untuk 1 kali bongkar muat barang : 1. pick up & sejenisnya (daya angkut s.d. 750 kg) Rp. 1.000,2. Truck dan sejenisnya daya angkut 751 kg s/d 8.000 kg sebesar Rp. 1.500 daya angkut 8.001 kg s.d. 12.000 kg sebesar Rp. 2.000 daya angkut diatas 12.000 kg sebesar Rp. 3.000 dispensasi terusan : 1. pick up dan sejenisnya (daya angkut s.d. 750 kg) Rp. 6.000 2. truck dan sejenisnya daya angkut 751 kg s.d 8.000 kg sebesar Rp. 8.000 daya angkut 8.001 kg s.d 12.000 kg
Sda
1.
2.
Kegiatan Bongkar Muat Barang tidak dapat digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu, sebab tidak ada kepentingan umum yang perlu dilindungi Pemanfaatan jalan dan atau tempat tertentu yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah untuk kegiatan bongkar muat dapat dikenakan retribusi parkir atau sewa tempat.
3.
9.
Peraturan Daerah Kab. Indramayu No. 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Dispensasi Jalan
Setiap pelayanan dispensasi jalan atas penggunaan jalanjalan umum yang pemeliharaan/ perbaikannya dan pengawasannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
a.
b.
c.
10.
Peraturan Daerah Kab. Jombang No. 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggunaan Jalan.
Pemberian ijin penggunaaan jalan.
a.
b.
11.
Peraturan Daerah Kab. Kapuas No. 16 Tahun 2000 tentang
Kendaraan roda tiga atau lebih yang
a.
sebesar Rp. 10.000 daya angkut diatas 12.000 kg sebesar Rp. 12.000 trailer sebesar Rp. 50.000
untuk jalan kelas III A Muatan sumbu terberat 8 ton dengan ukuran lebar kendaraan 2,5 m dan panjang 18 m Rp. 2.500 dispensasi terusan : Muatan sumbu terberat 8 ton dengan ukuran lebar kendaraan 2,5 m dan panjang 12 m Rp. 2.500 untuk jalan kelas III C Muatan sumbu terberat 8 ton dengan ukuran lebar kendaraan 2,1 m dan panjang 9 m Rp. 1.000
1.
Penggunaan jalan nasional dan jalan propinsi dipungut Rp. 300.000 per M2/hari Penggunaan jalan Kabupaten dipungut biaya sebesar Rp. 200.000 per M2/hari Angkutan Penumpang
Sda
2.
3.
Sda
Bertentangan dengan Undang-undang No. 13 tahun 1980 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang diperuntukan bagi lalu lintas umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan. Sistem pembiayaan prasarana jalan yang diterapkan saat ini sudah dilakukan pungutan kepada pengguna jalan melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Pengutan Daerah atas Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab. Kapuas
melintas kabupaten
jalan
1.
b.
12.
Peraturan Daerah Kab. Kediri No. a. 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Dispensasi Jalan b.
Dispensasi Kelas Jalan. Dispensasi masuk kota bagi mobil barang
a.
b.
13.
Peraturan Daerah Propinsi a. Lampung No.11 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Dispensasi Jalan dan Retribusi Kompensasi Atas Muatan lebih Angkutan Barang yang memfaatkan ruas jalan dan jembatan pada jalan Nasional dan jalan propinsi dalam wilayah Propinsi Lampung
b.
Kendaraan ber- a. motor angkutan barang yang mengangkut muatan alat berat, barang khusus dan barang berbahaya serta Kendaraan yang melalui kelas jalan lebih rendah sesuai dengan ketetapan dalam buku uji. Kendaraan ber – motor angkutan barang yang melakukan pengangkutan barang melebihi muatan dari jumlah berat b. yang diizinkan dan/atau muatan sumbu terberat dg kelas jalan yang di lalui.
4 s.d. 5 orang Rp. 500 2. 6 s.d 9 orang Rp. 750 3. 10 s.d. 13 orang Rp. 1000 Angkutan barang/barang khusus 1. Pick up Rp. 1.000 2. Truk sedang Rp. 1.500 3. Truk gandeng/sambun g Rp. 3.500 4. Truk proyek Rp. 10.000 mobil barang dan kendaraan lain yang mempunyai MST 3.000 kg s.d 6.000 kg sebesar Rp. 1.000 mobil barang dan kendaraan lain yang mempunyai MST lebih dari 6.000 kg sebesar Rp. 2000 untuk dispensasi jalan : 1. pengangkutan alat berat Rp.600.000/kend araan 2. pengangkutan barang berbahaya Rp.300.000/ kendaraan 3. pengangkutan barang khusus Rp.150.000/ kendaraan 4. pengangkutan barang pada kelas jalan lebih rendah Rp.250.000/ kendaraan untuk kompensasi atas muatan lebih : 1. untuk kelebihan muatan 5% s.d. 10% sebesar Rp. 100.000. 2. untuk kelebihan muatan 10,1%
Sda
Sda
14.
Peraturan Daerah Kabupatan Megetan No. 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan
Jasa pelayanan atas penggunaan jalan bagi angkutan barang yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.
15.
Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Bagi Kendaraan Bermotor yang tidak Terdaftar Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan Pemeliharaan Jalan
Kendaraan ber- motor yang tidak terdaftar tetapi beroperasi di Daerah
16.
17.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 20 Tahun 2000 tentang Izin Bongkar Muat Barang di Wilayah Kabupaten Tanggamus
s.d. 25% sebesar Rp. 250.000. 3. untuk kelebihan muatan diatas 25% sebesar Rp. 600.000. a. Pick up Rp.700/lintas-hari b. Truck kecil Rp.1000/lintas/ hari c. Truck besar Rp.2000/lintas/ hari d. Truck gandeng Rp.10.000/ lintas/hari e. Dst Tarif sesuai dengan tarif PKB yang berlaku dan besarnya Retribusi = PKB pertahun dibagi 12 dikali 3
Semua jasa pelayanan kebersihan/pemeli – haraan jalan oleh Pemda yang meliputi : a. membersihkan & membuang sampah/ air kotor di jalan b. Pemeliharaan marka jalan dan perlengkapan jalan c. Pemeliharaan badan jalan
a.
Pemberian bongkar muat
a.
ijin
b.
c.
d.
b.
c.
Pick up muatan sumbu terberat 500/kg s.d. 2000 kg Rp. 500. Truck Engkle muatan sumbu terberat 500 kg s.d. 7000 kg Rp. 1.500 Truck dauble/tronton muatan sumbu terberat 500 kg s.d. 20.000 kg Rp. 2000 Truck gandengan, trailer dan sejenisnya muatan sumbu terberat lebih dari 20.000 kg Rp. 3.000 tekanan ganda 8 ton keatas Mobil barang dengan muatan sumbu diatas 5 ton sebesar Rp.12.500/kendaraan tekanan ganda 5 ton s.d. 8 ton Mobil barang dengan muatan sumbu antara 3,75 s.d. 5 ton sebesar Rp.9.000/ kendaraan Tekanan ganda 3,5 ton s.d. 5 ton Mobil barang dengan muatan sumbu dibawah 3,75 ton
Sda
Sda
Sda
1.
2.
Dispensasi Bongkar Muat Barang tidak dapat digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu, sebab tidak ada kepentingan umum yang perlu dilindungi. Pemanfaatan jalan dan tempat tertentu yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah, telah dikenakan pungutan Retribusi antara lain Retribusi parkir.
18.
Peraturan Daerah Kabupaten a. Probolinggo No. 04 Tahun 2001 tentang Izin Dispensasi Penggunaan Jalan.
Pemberian izin bagi kendaraan bermotor untuk menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan. b. Pemberian izin bagi orang pribadi/badan untuk menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya Pemberian Izin masuk kota kepada kendaraan mobil barang sebagai pemberian izin masuk kota dalam wilayah daerah.
19.
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Masuk Kota
sebesar Rp.7.500/ kendaraan Rp. 5000 sekali jalan
Sda
a.
Sda
Muatan sumbu terberat lebih besar dari 10 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm atau ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm Rp.7000/ sekali masuk b. Muatan sumbu terberat lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm atau ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm Rp. 6000/sekali masuk c. Muatan sumbu terberat lebih besar dari 10 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm atau ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm Rp. 5.000/sekali muatan d. Dst III. Retribusi yang bersifat pajak dan yang merintangi lalu lintas barang/modal/manusia 20. Peraturan Daerah Kabupaten Setiap kegiatan a. untuk 1 ekor Kerbau Bengkulu Selatan No.22 Tahun pengeluaran hewan jantan Rp. 12.500 2000 tentang Retribusi ijin ternak yang akan b. untuk 1 ekor Kerbau Pengeluaran hewan ternak keluar dibawa keluar daerah betina Rp. 17.500 kabupaten Bengkulu Selatan c. untuk 1 ekor Sapi jantan Rp. 12.500 d. untuk 1 ekor Sapi Betina Rp. 17.500 e. untuk 1 ekor kuda jantan Rp. 12.500
1.
2.
Pungutan terhadap pengeluaran hewan ternak keluar daerah karena tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, tidak seharusnya dikenakan Retribusi Pungutan daerah terhadap pengeluaran hewan ternak
f.
21.
22.
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak dan bahan asal hewan ternak dan bahan asal hewan ternak keluar daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 24 Tahun 2000 tentang Pemeriksaan Daging yang berasal dari luar daerah dan dipasarkan di Kabupaten Blitar
Setiap hewan ternak atau bahan asal hewan ternak yang akan dibawa keluar daerah
Pemeriksaan terhadap kualitas daging yang berasal dari luar daerah dan dipasarkan /diedarkan di Kab. Blitar
untuk 1 ekor kuda betina Rp. 17.500 g. untuk 1 ekor kambing dan domba Rp.2.500 h. untuk 1 ekor unggas Rp.200 1. Tarif pemeriksaan kesehatan hewan ternak keluar daerah a. kerbau, sapi dan kuda Betina Rp.15.000/ ekor Jantan Rp.10.000/ ekor b. Kambing dan domba Betina Rp.2.500/ ekor Jantan Rp.2000/ ekor c. dst 2. Tarif pemeriksaan kesehatan bahan asal hewan ternak keluar daerah a. Daging segar/beku Rp. 300/kg b. Daging Unggas segar/ beku Rp. 150 kg c. Kulit ternak basah Rp. 150/kg d. Dst Tarif Retribusi pemeriksaan ditetapkan sebesar Rp. 100/kg daging setiap hari pada setiap pemeriksaan
keluar daerah, mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan akan merintangi perdagangan antar daerah 1.
2.
3.
1.
2.
3.
Pada prinsipnya pemeriksaan hewan ternak/daging dapat dilakukan namum hanya dilakukan atas inisiatif dari masyarakat (dilakukan secara suka – rela oleh masyarakat) Pemeriksaan terhadap daging dapat dilakukan sebelum dan sesudah hewan/ternak tersebut dipotong di rumah potong tidak dikaitkan dengan tujuan pemasaran daging tersebut. Sesuai hal tersebut, pungutan yang dilakukan terhadap hewan/ternak/ daging yang hanya dikaitkan dengan daging yang hanya dikaitkan dengan pengeluaran hewan/ternak/daging keluar daerah (tidak ada kegiatan pemeriksaan laboratorium) lebih bersifat pajak, tidak layak dikenakan Retribusi.
Pada prinsipnya pemeriksaan terhadap makanan/daging dan minuman yang diperdagangkan di suatu daerah perlu dilakukan karena berkaitan dengan kepentingan dan kemanfaatan umum; Kegiatan pemeriksaan tersebut merupakan fungsi pemerintah yang seyogyanya dapat dibiayai dari penerimaan umum; Pada umumnya daging yang diperdagangkan adalah daging yang telah dipotong
4.
5.
6.
23.
Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemasukan dan Penampungan serta pengeluatan hewan/ternak
Kagiatan usaha memasukkan dan penampungan serta pengeluaran hewan/ ternak setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kepemilikan
a.
b.
Biaya pemeriksaan pemasuk- kan dan penampungan - Sapi dan Kerbau Rp.1.500/ekor - Kambing/domba Rp. 150/ekor Biaya pemeriksaan pengeluaran hewan Sapi dan Kerbau Rp.2.500/ekor - Kambing/domba Rp. 150/ekor
1.
2.
di tempat pemotongan yang tentunya sebelum dan sesudah dipotong telah diperiksa Pengenaan pungutan terhadap kegiatan pemeriksaan dimungkinkan apabila biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi tersebutcukup besar tetapi karena yang diperiksa hanya sampel dari daging yang diperdagangkan hingga tidak memerlukan biaya yang besar. Atas dasar pertimbangan tersebut kegiatan tersebut tidak seharusnya dikenakan resribusi (perizinan tertentu). Besarnya biaya yang diperlukan untuk memeriksa daging yang diperdagangkan tidak berbanding lurus dengan jumlah daging yang di perdagangkan karena daging yang akan diperiksa hanya sebagian dari daging yang diperdagangkan (sampel). Sesuai hal tersebut diatas, pengenaan pungutan atas pemeriksaan daging yang tarifnya didasarkan pada jumlah daging yang diperdagangkan lebih bersifat pajak sehingga bertentangan dengan kriteria Retribusi.
Kegiatan usaha memasukkan dan menampung serta mengeluarkan hawan/ternak setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kepemilikan, karena tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah maka tidak seharusnya dikenakan Retribusi. Kegiatan pemeriksaan terhadap kegiatan pemasukan, penampungan
3.
24.
Peraturan Daerah Kebupaten Bengkulu Selatan No.25 Tahun 2000 tentang Retribusi Membawa hasil perkebunan keluar daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Pemberian pelayanan administrasi oleh Pemerintah daerah untuk membawa hasil perkebunan keluar daerah
a. b. c. d. e. f. g. h.
Kopi Rp.7.500/kg Lada hitam Rp.10.000/kg Lada putih Rp.10.000/kg Cengkeh Rp.7.500/kg Karet Rp.5.000/kg Durian Rp.4.000/kg Jengkol Rp.4.000/kg Pisang Rp.4.000/kg
1.
2.
3.
25.
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No.10 Tahun 2000 tentang Pungutan daerah atas pengangkutan dan atau penjualan kayu keluar daerah Kabupaten Kapuas
Kayu bulat dan kayu olahan yang diangkut dan atau dijual ke luar daerah
a.
b.
Kayu bulat - Kel Merantii Rp.5.000/ M3 - Kel Kayu Indah Rp. 9.000/M3 - Dst Kayu Olahan - Kel Meranti Rp.7.500/ M3 - Kel Kayu Indah Rp. 14.500/M3 - Dst
1.
2.
3.
serta pengeluaran hewan ternak keluar daerah tidak diperlukan karena tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi. Pengenaan pungutan terhadap kegiatan pemasukan, penampungan serta pengeluaran hewan ternak keluar daerah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang dapat merintangi atus keluar masuk barang. Pengenaan punguntan terhadap setiap hasil perkebunan keluar daerah tidan seharusnya dinekakan Retribusi, sebab tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Kegiatan membawa hasil perkebunan keluar daerah juga tidak memerlukan pengenda – lian, pengawasan dari pemerintah daerah (Retribusi pemberian izin tertentu), sebab tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi. Pungutan daerah terhadap pengangkutan hasil perkebunan keluar daerah kebupaten/kota akan merintangi arus perdagangan antar daerah. Pengenaan pungutan terhadap setiap hasil perkebunan keluar daerah tidak seharusnya dikenakan sebab tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Kegiatan membawa hasil perkebunan keluar daerah juga tidak memerlukan pengendalian, pengawasan dari pemerintah daerah (Retribusi pemberian izin tertentu), sebab tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi Peungutan daerah terhadap pengangkutan hasil perkebunan keluar daerah
26.
Peraturan Daerah Kebupaten Kapuasn No.14 Tahun 2000 tentang Pungutan Daerah Atas Pengangkutan dan atau penjualan hasil pertanian dan industri keluar wilayah Kabupaten Kapuas
Setiap pengangkutan dan atau penjualan hasil pertanian dan industri keluar wilayah daerah
27.
Peraturan Derah Propinsi Komoditi yang Lampung No. 6 Tahun 2000 dibawa keluar tentang Retribusi Izin Komoditi Propinsi Lampung Keluar Propinsi Lampung
Tarif sebesar 0,1% sampai 5% dari harga pasar yang berlaku di wilayah Daerah dan sekitarnya
28.
Peraturan Daerah Propinsi Lampung No.8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pengangkutan Bahan Galian Batubara, Bahan Baku Semen dan Barang-brang Potensial lainnya
a.
Setiap pengangkuta bahan galian batubara, bahan baku semen dan barangbarang potensial lainnya dari luar daerah ke Prop. Lampung baik yang
a. b. c. d. e. f. g. h.
b.
Beras 2%/ton Kerapu 3%/ton Kembung 2%/ton Sapi 0,5%/ekor Kelapa 0,5%/biji Rotan 4%/ton Kerupuk 1%/kg Dst
Batubara Rp. 3.000/ton Bahan baku semen Rp.1000/ton
kabupaten/kota akan merintangi arus perdagangan antar daerah. 4. Pengenaan pungutan terhadap kayu bulat dan kayu olahan tumpang tindih dengan objek pungutan pusat (PPN). 1. Pengenaan pungutan terhadap pengangkutan dan atau penjualan hasil pertanian retribusi sebab tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut. 2. Pengutan daerah terhadap pengangkutan dan atau penjualan hasil pertanian dan industri keluar daerah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi sehingga dapat merintangi arus keluar masuk barang. 1. Pengenaan pungutan Retribusi terhadap pengangkutan hasil komoditi keluar Propinsi tidak seharusnya dikenakan Retribusi sebab tidak ada jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. 2. Kegiatan pengangkutan hasil komoditi dari Prop. Lampung tidak memerlukan pengendalian, pengawasan dari pemerintah, karena tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi sehingga tidak layak dikenakan Retribusi perizinan tertentu. 3. Pengutan derah terhadap pengangkutan hasil komoditi keluar propinsi mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang dapat merintangi arus keluar masuk barang. Terhadap bahan galian batubara, bahan baku semen, dan barangbarang potensial lainnya sudah dikenakan pungutan Pusat yaitu PNBP atau PPN
29.
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.29 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan/ Ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya diluar Rumah potong hewan yang dimasukkan, dikeluarkan dari dan ke Kabupaten Lebak
30.
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau No.9 Tahun 2000 tentang Retribusi Angkutan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, Inti Sawit (PK) dan Minyak Kelapa Sawit (CPO)
melalui kareta api dan jalan umum Setiap pemanfaatan pemeriksaan kesehatan hewan/ ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya di luar Rumah potong hewan yang dimasukkan, dikeluarkan dari dan ke Kab. Lebak
a.
Pemanfaatan/ peng gunaan/jalan darat/ sungai untuk mengangkut TBS, PK dan CPO Pelayanan atas pemanfaatan fasilitasn jalan/ sungai dalam wilayah Kab. Sanggau sebagai sarana trasportasi. Pemberian Ijin tertentu yang disediakan oleh Pemda
a.
Pelayanan, pembinaan, dan pengawasan oleh Penda terhadap komoditas di bidang perkebunan tanaman pengan dan hortikultura, peternakan dan perikanan
a.
b.
c.
31.
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No.2 Tahun 2001 tentang Retribusi asal Komoditas
Tarif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
b.
Untuk TBS sebesar 0,50% dari harga TBD per kg Untuk PK dan CPO sebesar 0,75% dari harga PK dan CPO per kg
Retribusi izin usaha komoditas sebesar Rp.50.000 b. Retribusi Surat Keterangan Asal - Komoditas perkebunan 2% x harga dasar - Komoditas pertanian dan hortikultura ½% (premi) x harga dasar - Komoditas peternakan sebasar ½% (permil) x
1.
Kegiatan pengeluaran dan pemasukan hewan ternak antar daerah tidak memerlukan pengawasan, pengendalian dari daerah sebab tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi sehingga tidak layak sebagai objek Retribusi perizinan tertentu 2. Pungutan daerah terhadap pengeluaran hewan ternak keluar daerah akan merintangi arus masuk keluar barang antar daerah yang pada akhirnya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi Dalam Perda tersebut terdapat pengenaan Retribusi terhadap 2 (dua) hal yaitu : a. Pemanfaatan/penggunaan/ jalan darat/sungai untuk menganngkut TBS, PK dan CPO. Terhadap kegiatan tersebut telah dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air hingga dengan demikian tidak seharusnya dikenakan lagi Retribusi. b. Demikian juga dasar pengenaannya terhadap TBS,PK dan CPO yang telah dikenakan PPN, sehingga apabila di kenakan lagi Retribusi akan menjadi pengutan ganda terhadap objek yang sama. 1. Kegiatan perdagangan komoditi tidak memerlukan pengendalian, pengawasan dari Pemerintah Daerah sebab tidak ada aspek kepentingan umu yang perlu dilindungi. 2. Pungutan daerah terhadap komoditas yang akan keluar dan masuk ke daerah akan merintangi arus keluar masuk barang sehingga akan berdampak terhadap ekonomi biaya tinggi.
harga dasar Komoditas perikanan sebesar ½ % (permil) x harga dasar IV. Retribusi yang berkaitan dengan fngsi pengawasan/pengendalian dan pembinaan (Perizinan) bidang Peternakan 32. Peraturan Daerh Kabupaten Pemberian kartu a. Sapi Rp.4.000/kartu 1. Pembinaan dan pengawasan Bengkulu Selatan No. 21 Tahun ternak oleh b. Karbau ternak merupakan urusan 2000 tentang Retribusi Kartu Pemerintah Daerah Rp.4.000/kartu umum pemerintahan yang Ternak dalam rangka c. Kuda Rp.3.000/kartu seyogyanya dapat dibiayai pembinaan dan d. Domba dari pemerintah umum bukan pengawasan Rp.1.000/kartu dari pengenaan Retribusi. e. Kambing 2. Pemberian Kartu Ternak Rp.1.000/kartu dalam rangka pembinaan tersebut tidak diperlukan mengingat pemberian tersebut tidak memberikan manfaat secara khusus bagi peternak (sesuai prinsip Retribusi) 33. Peraturan Daerah kabupaten Kartu tanda pemilikan a. Sapi Rp.4.000/kartu Sda Bengkulu Selatan No. 39 Tahun ternak untuk setiap b. Karbau Rp.4.000/kartu 2001 tentang Retribusi Kartu ekor ternak yang c. Kuda Rp.3.000/kartu Ternak memuat identitas d. Domba Rp.1.000/kartu ternak, yaitu sapi, e.Kambing kerbau, kuda, domba, Rp.1.000/kartu kambing 34. Peraturan Daerah Kabupaten Pelayanan, Tarif sebesar Rp.1.000 Sda Blitar No.23 Tahun 2000 tentang penyediaan atau setiap penerbitan Kartu Retribusi Kartu Ternak fasilitas kartu ternak ternak yang berupa pemberian kartu ternak sebagai bukti kepemilikan ternak 35. Peraturan Daerah Kabupaten Semua hewan piaraan Tarif sebesar Rp. 2.500 Sda Bondowoso No.10 Tahun 2000 yang digolongkan: per kartu ternak tentang Kartu Indentitas Tenak a. Ternak besar, terdiri dari sapi, kerbau dan kuda b. Ternak kecil, terdiri dari domba dan kambing dan ternak babi 36. Peraturan Daerah Kabupaten Memberikan a. ternak besar Sda Megetan No.23 Tahun 2000 pelayanan kepada - Sapi Rp. 1.000 tentang Retribusi Kepemilikan pemilik ternak tentang - Kerbau Rp. kartu ternak identitas jenis, umur 1.000 dan ciri- ciri ras - Kuda Rp. 1.000 ternak b. ternak khusus - Babi Rp. 1.500 37. Peraturan Daerah kabupaten Setiap kepemilikan a. Sapi perah Rp.1.500 Sda Pasuruan No. 18 Tahun 2001 ternak b. Sapi potong Rp.1.000 tentang Retribusi Kartu Ternak c. Karbau Rp.1.000 d. Kuda Rp.1.000 -
38.
39
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No.03 Tahun 2001 tentang Retribusi kartu Ternak
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 22 tahun 2000 tentang Retribusi pemeriksaan hewan ternak dan hasil ikutannya
Kepemilikan ternak baik yang diperoleh karena kelahiran, tukar menukar maupun pemberian/ hadiah Pelayanan pemeriksaan hewan ternak
a.
b.
1.
2.
40.
Peraturan Daerah Kebupaten Gorontalo No.64 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengamanan, Pengawasan dan Pembinaan Peternakan
Pembinaan, pengamanan dan pengawasan ternak
a.
b.
41.
Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan hewan, ternak hasil ternak dan hasil ikutannya
Pelayanan pemeriksaan hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutanya
a.
b.
c.
Jenis ternak Sapi, kerbau dan kuda Rp.1.000/ekor Babi bibit dewasa yang di gemukan Rp.5.000/ekor Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak dan daging - Milik pemeintah daerah a. Ternak besar jantan sapi/kerbau/ kuda sebesar Rp.8.000/ek or b. Dst Pemakaian kandang - sapi/kerbau/kuda sebesar Rp. 500/ekor - dst Unggas - ayam/itik Rp.50/ekor - anak ayam Rp.200/ekor - dst ternak - ternak kecil dan aneka ternak Rp.500/ekor - dst c. hasil ikutan ternak - telur Rp.25/ekor - dst sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya Rp.2.500/ekor kambing, domba dan sejenisnya Rp.500/ekor dst
Sda
1.
2.
Pemeriksaan hewan/ternak dan hasil hutan ikutannya tidak dapat dikenakan Retribusi, sebab tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Pengutan daerah terhadap pengeluaran hewan ternak keluar daerah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang bertentangan dengan kebijakan nasional.
Pembinaan, pengamanan dan pengawasan peternakan merupakan urusan umum pemerintah yang seyogyanya dapat dibiayai dari penerimaan umum, sehingga tidak perlu dikenakan pungutan tersendiri
1.
2.
Pengenaan pungutan atas pengeluaran hewan ternak tidak seharusnya dikenakan Retribusi sebab tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah (tidak ada jasa pemeriksaan nyata). Pengendalian, pengawasan dan pembinaan atas pengeluaran hewan ternak keluar daerah dalam bentuk perizinan tidak diperlukan sebab tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi
3.
Bidang Perkebunan 42. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur No.17 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Usaha Perkebunan
Hasil atau produksi dari semua tanaman perkebunan baik yang bersumber dari perkebunan rakyat maupun perkebunan besar
a. b. c. d.
kelapa sawit (TBS) Rp.2/kg kelapa bulat Rp.3/buah pinang biji kering Rp.10/kg dst
43.
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No.08 Tahun 2001 tentang Produksi kayu atas izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanah milik
Pemberian izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanah milik
44.
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No.03 Tahun 2000 tentang Retribusi pabrik pengolahan hasil produksi teh rakyat
Setiap pengolahan baku berupa pucuk the rakyat oleh pabrik teh
Tarif Rp. 15/kg pucuk the
45.
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No.7 tahun 2000 tentang Retribusi ijin penebangan kayu dan bambu rakyat
Pemberian izin penebangan kayu dan bambu rakyat
Tarif 1,5%/m3/batang
46.
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No.62 Tahun 2000 tentang Retribusi izin pengolahan, penumpukan dan penjualan kayu bakar
Pemberian izin pengolahan penumpukan dan penjualan kayu bakar kepada orang pribadi dan badan
a.
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No.65 Tahun 2000
Izin pelayanan,
a.
47.
usaha,
b. c.
volume kayu bakar 15 m3 Rp. 10.000 volume kayu bakar 610 m3 Rp.25.000 dst
Pengamanan, pengawasan
dan
1.
Pengutan daerah terhadap pengeluaran hewan ternak keluar daerah merintangi arus keluar masuk barang yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
Pengenaan Retribusi atas hasil usaha perkebunan tersebut tidak seharusnya dikenakan Retribusi sebab tidak ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah 2. Pengendalian kegiatan perkebunan oleh daerah tidak diperlukan karena tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi 1. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanah milik pada prinsipnya tidak memerlukan pengendalian dari pemerintah daerah karena tidak adanya aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi 2. Pada prinsipnya daerah dapat lebih mengoptimalkan penerimaannya dari pengenaan PBB Pengaturan lokasi pemerikan pucuk the rakyat untuk diolah oleh pabrik dalam bentuk perizinan tidak diperlukan karena kegiatan tersebut tidak mengandung aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi Penebangan kayu dan bambu rakyat tidak memerlukan pengendalian dari daerah dalam bentuk perizinan sehingga tidak layak dikenakan Retribusi perizinan tertentu. Pengenaan Retribusi atas pengolahan penumpukan dan penjualan kayu tidak seharusnya dikenakan Retribusi karena tidak diperlukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan yang memerlukan biaya tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 1. Pengenaan Retribusi atas pengamanan, pengawasan
tentang Retribusi Pengamanan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Perkebunan
pengamanan, pengawasan pembinaan
dan
48.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 23 Tahun 2000 tentang Penebangan Pohon pada Perkebunan Besar di Jawa Barat
Izin Pohon
Penebangan
49.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 24 Tahun 2000 tentang Usaha PengolahaanTeh
Setiap pucuk the yang akan diolah menjadi teh hijau dan atau the hitam
pembinaan - Bibit kelapa Rp.50cikal - Bibit Kakao Rp.25/cikal - Dst b. Pendaftaran usaha perkebunan - usaha pembibitan kelapa 1000 bibit keatas Rp.50.000/ tahun - usaha pembibitan kakao 2000 bibit keatas rp.50.000/ tahun - dst a. Pohon non perkebunan - yang digunakan di -kebun Rp.375/pohon - yang dibawa/dijual keluar kebun Rp.750/ pohon b. Pohon perkebunan - yang digunakan dikebun Rp.250/ pohon - yang dibawa/dijual keluar kebun Rp.500/pohon Tarif sebesar 2% (permil) dari realisasi hasil pengolahanteh
2.
Penebangan pohon pada perkebunan besar di Jawa Barat tidak diperlukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan oleh pemerintah daerah sebab telah dilakukan oleh perkebunan besar itu sendiri. Oleh karena itu, tidak seharusnya dikenakan retribusi perizinan.
1.
2.
50.
Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 7 tahun 2001 tentang Retribusi Kayu
Kayu yang berada di Kabupaten Serang dan kayu yang berasal dari luar Kabupaten Serang
a. b. c. d.
kelompok jenis kayu indah Rp.5.000/m3 kelompok jenis kayu Meranti Rp.4.000/m3 kayu jati Rp.10.000/m3 kelompok rimbang campuran
dan pembinaan usaha perkebunan tidak seharusnya dikenakan Retribusi karena tidak diperlukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan yang memerlukan biaya tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pengamanan, pengawasan dan pembinaan merupakan urusan umum pemerintahan sehingga seyogyanya dibiayai dari penerimaan umum.
1.
2.
Retribusi izin usaha pengolahan teh tersebut bersifat pajak, sebab tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan volume produksi dan tidak ada jasa yang diberikan oleh daerah. Pengendalian kegiatan pengolahan teh melalui perizinan tidak diperlukan karena tidak adanya secara nyata aspek kepentindan umum yang perlu dilindungi Pengangkutan dan atau penjualan kayu keluar daerah tidak seharusnya dikenakan Retribusi karena tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Pungutan daerah terhadap
Rp.4.000/m3
51.
Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No. 02 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
Pelayanan atas pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan
Tarif Rp.1.000/m3/ton
52.
Peraturan Daerah Kebupaten Sumedang No.47 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pengujian Lat Mesin Pertanian
a. Pelayanan pengujian kelaikan traktor b. Pelayanan pengujian alat penggilingan padi c. Pelayanan pengujian pompa air
a.
b. c.
d.
53.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pembinaan Assosiasi Pedagang Pengumpul Hasil Perkebunan
Pembinaan terhadap Assosiasi Pedagang Pengumpul Hasil Hutan
e. a. b. c. d. e.
Hand tractorRp.25.000/unit /tahun Hand tractor Rp.50.000/unit /tahun Mesin penggilingan dengan daya s/d 18 PK Rp.30.000/ unit/tahun Pompa air s/d daya 10 PK Rp.20.000/unit/tahun Dst Kopi Rp.10/kg Lada Rp.50/kg Kakao Rp.10/kg Karet RP.25/kg slab Dst
pengangkutan dan atau penjualan kayu keluar daerah akan merintangi arus barang yang pada akhirnya berdampak pada ekonomi biaya tinggi. 3. Objek Retribusi ini tumpang tindih dengan pungutan pusat, antara lain Propinsi Sumber Daya Hutan, PPN dan bahkan PBB. Pada prinsipnya kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan hasil hutan telah dikenakan PNKB berupa Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), sehingga tidak seharusnya dikenakan Retribusi lagi. Pengujian alat mesin pertanian seharusnya dikenakan Retribusi karena tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi.
1.
2.
3.
Pembinaan terhadap assosiasi pedagang pengumpul hasil perkebunan merupakan urusan umum pemerintahan yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan umum Pengutan terhadap assosiasi pedagang pengumpul hasil perkebunan bukan bersifat pajak sebab tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang memberikan manfaat bagi pedagang dan masyarakat secara umum. Pengutan daerah kepada assosiasi yang dikena-kan atas pengangkutan hasil perkebunan keluar daerah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang
54.
Peraturan Daerah Kabupaten Tenggamus No.7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Usaha Alat Mesin Pertanian
Izin Usaha alat mesin pertanian
55.
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No.6 tahun 2001 tentang Penebang Pohon yang Tumbuh di luar Kawasan Hutan Dalam Kabupaten Probolinggo
Izin pohon
56.
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan N0.10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Kepemilikan Gergaji Rantai
Pembinaan kepemilikan rantai
Bidang Pertambangan 57. Peraturan Daerah Propinsi Lampung No.9 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Penyimpanan/Penimbunan Semen dan Batubara serta Mineral lainnya
penebangan
izin gergaji
a.
Hand tractor Rp.100.000/ tahun b. Tractor mini Rp.125.000/ tahun c. Tractor besar Rp.150.000/ tahun a. jenis kelompok pohon kayu jati Rp.7.500/meter kubik b. jenis kelompok pohon kayu mewah Rp.5.000/meter kubik c. jenis kelompok pohon kayu jati Rp.3.000/meter kubik Tarif Rp.1.000.000/tahun/ gergaji
Setiap penyimpanan/ penimbunan semen dan batubara serta mineral lainnya
a. b.
semen sebesar Rp.2.500/ton batubara sebesar Rp.10.000/ ton
58.
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No.63 Tahun tentang Retribusi izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai
Pemberian pemilikan penggunaan rantai
izin dan gergaji
a.
masa pemilikan/penguasaa n 0 s/d 5 tahun dikenakan 5% b. masa pemilikan/penguasaa n 6 s/d 8 tahun dikenakan 3% masa pemilikan/penguasaan 9 tahun keatas dikenakan 2%
59.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No.38 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai
Pemberian pemilikan penggunaan rantai
izin dan gergaji
Tarif rantai
60.
Peraturan Daerah Kabupaten Poso No.30 tahun 2001 Tentang Izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji rantai (chain saw)
Pemberian pemilikan penggunaan rantai
izin dan gergaji
Tarif Rp.150.000/gergaji rantai
Rp.50.000/gergaji
bertentangan dengan kebijakan nasional. Ijin usaha alat mesin pertanian tidak dapat dikenakan Retribusi, sebab tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi. Izin penebangan pohon tidak diperlukan pembinaan, pengaturan,pengendalian dan pengawasan dengan biaya tinggi oleh pemerintah daerah hingga tidak seharusnya dikenakan Retribusi
Kepemilikan dan gergaji rantai tidak izin sebab tidak kepentingan umum dilindungi.
penggunaan memerlukan ada aspek yang perlu
Penimbunan semen, batubara serta mineral lainnya dilakukan di lokasi/tempat yang disediakan oleh orang atau badan untuk keperluan pengangkutan semen, batubara dan mineral lainnya tidak perlu dikenakan karena tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi. Ijin pemilikan dan penggunaan gergaji rantai tidak dapat dikenakan Retribusi sebab tidak aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi.
Ijin pemilikan dan penggunaan gergaji rantai tidak dapat dikenakan Retribusi, sebab tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi. Ijin pemilikan dan penggunaan gergaji rantai tidak dapat dikenakan Retribusi, sebab tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi.
Bidang Ketertiban Umum 61. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No.5 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Beca
a. b.
Beca angkutan orang Beca angkutan barang
a. b.
c.
d. e.
62.
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 32 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemberian Izin dan Biaya Pembongkaran Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Setiap jasa pemberian ijin dan biaya pembongkaran reklame yang diberikan Pemerintah Kabupaten
a.
b.
-
-
63.
Peraturan Daerah Kota Palu No.5 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Rumah Kost/Pemondokan
Setiap pelayanan pemberian izin usaha rumah kost/ pemondokan
a.
b.
c.
Izin usaha beca Rp.5.000 Surat tanda nomor kendaraan beca Rp.2.500 Tanda Nomo Kendaraan Beca Rp.6.000 Biaya balik nama Rp.10.000 Biaya pembuatan SIM beca Rp.6.000
1.
Tarif Retribusi pemasangan - papan merk produk pada kawasan khusus Rp.10.000 perbuah/tahun - spanduk pada kawasan terbuka Rp.1.000 perlembar/tahun - dst Tarif ijin pembongkaran reklame : papan merk produk pada kawasan khusus Rp.15.000/ m2 Spanduk pada kawasan terbuka Rp.2.500/lembar Dst Rumah kost/pemondokan sedaerhana kelas III Rp.20.000/ kamar Rumah kost/pemondokan sedarhana kelas II Rp.50.000/kamar Rumah kost/pemondokan sederhana kelas I RP.80.000/kamar
1.
2.
2.
3.
1.
2.
Izin usaha beca bukan merupakan golongan Retribusi jasa umum, sebab tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Izin usaha beca juga tidak layak dikenakan Retribusi pemberian izin tertentu, sebab biaya yang diperlukan dalam rangka pemberian izin dan pengendalian relatif rendah yang dapat dibiayai dari penerimaan umum Retribusi pemberian izin dan pembongkaran reklame bersifat pajak sebab tarif Retribusi tidak dikaitkan dengan besarnya biaya pembongkaran Reklame telah menjadi objek pajak sehingga pengenaan Retribusi terhadap reklame tersebut akan memberatkan masyarakat. Golongan Retribusi bukan merupakan jasa umum, karena tidak ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada pemegang izin.
Rumah kost/pemondokan dengan jumlah 10 kamar ke atas telah menjadi objek pajak hotel, sehingga berdasarkan pertimbangan kepentingan umum tidak layak dikenakan Retribusi. Terhadap rumah kost/pemondokan dengan jumlah dibawah 10 (sepuluh) kamar, biaya pemeriksaan dan pengendaliannya relatif rendah dan dapat dibiayai dari penerimaan umum, sehingga tidak layak di kenakan Retribusi.
64.
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No.34 tahun 2000 tentang Retribusi Penggunaan Bon Kontan Perusahaan/Toko Dalam Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Bidang Lingkungan 65. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir No.6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air
Penggunaan bon kontan/nota pembelian atas suatu barang
Untuk setiap blok buku @ 100 lembar ditetapkan sebesar RP. 400
Perusahaan yang a. menggunakan air minum yang belum diuji dalam laboratorium, b. perusahaan yang menggunakan air bersih/air minum industri maupun home c. industri
d.
X. Sumbangan Pihak Ketiga 67. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No.2 Tahun 2000 tentang Sumbangan Atas Pengumpulan dan atau Pengeluaran Hasill Pertanian, Perkebunan,Peternakan, Perikanan dan Hasil Laut, Kehutanan dan Hasil Perindustrian 68. Peraturan Daerah Propinsi Jambi No. 8 Tahun 2001 tentang Sumbangan Wajib Pembangunan Propinsi (SWPP) Jambi dari Sektor Kehutanan
69.
Peraturan Daerah Propinsi Jambi No.9 Tahun 2001 tentang Sumbangan Wajib Pembangunan Propinsi (SWPP) Jambi dari Sub
Kelas A dengan pemakaian air lebih dari 300 M3 per hari Rp. 80.000. Kelas B dengan pemakaian 200-300 M3 per hari Rp. 70.000. Kelas C dengan pemakaian 100-200 M3 per hari Rp. 60.000 Dst
Tidak dapat digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha, karena tidak ada jasa yang diberikan oleh daerah.
1.
2.
Pengenaan Retribusi terhadap pengamanan, pengawasan dan pemeriksaan air bersifat pajak, karena penetapan tarif disadarkan pada pemakaian air bukan atas dasar biaya pemeriksaan. Pemakaian air oleh perusahaan telah dikenakan pajak (Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan) yang hasilnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air, sehingga tidak perlu dikenakan pungutan tersendiri
Kegiatan pengumpulan dan/atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan & hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian
Tarif 5% dari nilai jual atau harga standar yang ditetapkan secara triwulan oleh Bupati
Bertentangan dengan kepentingan umum, karena sumbangan bersifat sukarela dan tidak terdapat unsur pemaksaan
Setiap pemegang HPH, IPK, dan ISL dikenakan Sumbangan Wajib Pembangunan Propinsi (SWPP)
Hutan Alam a. Produksi HPH - KB RP.10.000/m3 - Limbah pembalakan RP.2.500/m3 b. Produksi IPK/ISL - KB Rp.15.000/m3 - KBK Rp.10.000/m3 Dst a. CPO dikenakan Rp.5/kg b. Minyak inti RP.7,5/kg
Sda
Setiap ekportir, pedagang/perusahaan, pabrik pengelolaan hasil perkebunan
Sda
Sektor Perkebunan
70.
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Atas Hasil Tambang Batubara yang dibawa keluar dari Areal Pertambangan
dikenakan sumbangan wajib pembangunan propinsi (SWPP) Hasil tambang batubara yang sudah ditambang dan dibawa keluar areal pertambangan
c. d.
Karet Rp.10/kg Dst
Sumbangan ditetapkan Rp. 2.500/ton hasil tambang batubara yang dibawa keluar areal penambangan
Jakarta 2 November 2001 Menteri keuangan ttd BOEDIONO
Sda
