2. SUMBER DATA DEMOGRAFI

2. SUMBER DATA DEMOGRAFI Setiap negara ingin mengetahul jumlah penduduk di negara masingmasing. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu dibuat suatu sistem pengumpulan data. Pada umumnya terdapat tiga sistem pengumpulan penduduk yang berikut: 1. Sensus Penduduk 2. Registrasi penduduk 3. Survei penduduk 2.1.

Sensus Penduduk Sensus penduduk dilaksanakan untuk pengumpulan data struktur penduduk, yang dilaksanakan pada waktu tertentu, biasanya sepuluh tahun sekali, pada tahun-tahun berakhiran nol. Sensus penduduk sering disebut cacah jiwa mempunyai sejarah setua sejarah peradpan manusia. Sensus penduduk telah dilaksanakan di BaHonia 4000 tahun sebelum Masehi (SM), begitu pula di Mesir pada 2500 SM,dan di Cina 3000 SM. Pada abad 16 dan 17 beberapa sensus penduduk telah dilaksanakan di Italia, Sisiliá, dan Spanyol. Pada masa itu sensus dilaksanakan untuk tujuan miNter, pemungutan pajak, dan peluasan kerajaan, Sensus penduduk yang Iebih menyeluruh dan modern diiaksanakan di Quebec pada tahun 1666, dan di Swedia pada tahun 1749 (Pollard, 1974). Di Amerika Serikat sensus penduduk dimulai tahun 1790, dan di Inggris tahun 1801 yang kemudian diikuti oleh negara-negara jajahannya. Di Indonesia Raffles telah melakukan perhitungan jumlah penduduk tahun 1815, dan di India tahun 1881. Hingga abad ke 20 sekitar 20 persen dan penduduk dunia telah dihitung melalui sensus penduduk (Mantra, 1985). 2.1.1. Ruang lingkup Sensus Penduduk Sensus penduduk merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penilaian data penduduk. Data penduduk tersebut meliputi ciri-ciri demografi, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup. Ciri khas pelaksanaan Sensus Penduduk: 1. bersifat individu, baik sebagai anggota keluarga maupun masyarakat

Universitas Gadjah Mada

2. bersifat universal, berarti pencacahan bersifat rnenyeluruh 3. pencacahan dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara 4. dilaksanakansecara periodik, setiap tahun berakhiran angka nol. Agar data hasil sensus penduduk dan berbegai negara dapat diperbandingkan, Perseikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwa informasi kependudukan minimal yang harus ada setiap sensus penduduk adalah sebagai berikut: 1. Geografi dan migrasi penduduk 2. Rumah tangga 3. Karakteristik Sosial dan demografi 4. Kelahiran dan kematian 5. Karakteristik pendidikan 6. Karakteristik ekonomi. Informasi geografi meliputi lokasi daerah pencacahan, jumlah penduduk yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Berapa jumlah penduduk de jure dan berapa jumlah penduduk de facto. Disamping itu dapat diperhitungkan jumlah penduduk yang bertempat tinggal di daerah perdesaan dan perkotaan. Informasi migrasi penduduk didapat dan pertanyaan tentang tempat lahir, lamanya bertempat tinggal di tempat yang sekarang, tempat tinggal terakhir sebelum bertempat tinggal ditempat yang sekarang, dan tempat tinggal beberapa tahun yang lalu (misalnya lima tahun yang lalu). Data mengenai rumah tangga pada saat pencacahan, hubungan masing-masing anggota rumah tangga dengan kepala rumah tangga. Komposisi anggota rumah tangga dan jenis kelamin kepala rumah tanga. Informasi nomor tiga, lima dan enam meliputi komposisi penduduk menurut variabel tertentu. Misalnya komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, status perkawinan, agama, pendidikan, aktivitas, dan pendapatan. Informasi

tentang

fertilitas

dan

mortalitas

umumnya

ditanyakan tentang jumlah anak yang dilahirkan pada masa lalu, begitu juga jumlah anggota rumah tangga yang rneninggal. Disamping itu ditanyakan juga umur dan waktu kawin pertama,


lamanya usia perkawinan,jumlah kelahiran dan kematian bayi dua belas bulan sebelum pelaksanaan sensus, Lihat Tabel 2.1 Sensus penduduk

bertujuan untuk mencacah seluruh

penduduk yang ada di suatu negara, ini berarti pada hari pelaksanaan sensus, petugas sensus akan datang ke rumah tangga untuk mencacah seluruh anggota rumah tangga yang ada. Sehubungan dengan luasnya daerah pencacahan dan pelaksanaan sensus hanya satu hari yaitu hari sensus, maka pertanyaan yang ditanyakan pada sensus lengkap hanya pertanyaan yang bersifat umum. Pertanyaan umum tersebut meliputi jumlah anggota rumah tangga, jenis kelamin, dan umur.Pertanyaan yang bersifat spesifik misalnya yang menyangkut ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, dan migrasi penduduk ditanyakan pada sensus sampel. Penduduk yang dicacah meliputipenduduk de Jure, yaitu penduduk yang resmi berdomisili di daerah tersebut.dan penduduk de facto, yaitu penduduk yang tinggal disuatu wilayah pada jangka waktu tertentu tetapitidak termasuk penduduk resmi dan wilayah yang berangkutanAnggota korps deplomatik dan negara asingtidak ikut dicacah dalarn sensus penduduk, karena suatu negara tidak boleh melaksanakan sensus penduduk negara lain. 2.1.2. Kesalahan Sensus Walaupun pengumpulan data dalam sensus penduduk dilakksanakan secara aktif oleh petugas, namun masih juga terdapat beberapa kesalahan. Yaukey (1980) mengelompokkan kesalahan itu menjadi tiga kelompok, yaitu kesalahan cakupan, kesalahan isi pelaporan, dan kesalahan ketepatan laporan. Tabel 2.1. informasi Minimal Yang Harus Ditanyakan Pada Sensus Penduduk Informasi 1. Geografi dan Migrasi Penduduk

Variabel 1.1. Tempat lain

Tempat tinggal tetap atau tempat

1.2. Lama tinggal di daerah sekarang

tinggal pada saat pencacahan

1.3. Tempat tinggal beberapa tahun lalu

2. Rumah tangga

Hubungan setiap anggota rumah


Informasi

Variabel Tangga dengan kepala rumah tangga

3. Karakteristik Sosial dan Demografi

3.1. Jenis Kelamin 3.2. Umur 3.3. Status Perkawinan 3.4. Kewarganegaraan 3.5. Agama 3.6. Bahasa 3.7. Suku/Kebangsaan

4. Fertilitasdan Mr

4.1. Anak lahir hidup 4.2. Anak masih hidup 4.3. Umur waktu kawin 4.4. Lama kawin 4.5. Jumlah anak lahir hidup

5. Karakteristik Pendidikan

5.1. Tingkat Pendidikan 5.2. Melek Huruh 5.3. School attendance 5.4. Education qualifications

6. Karakteristik Ekonomi

6.1. Aktivitas ekonomi 6.2. Kedudukan dalam aktMtas 6.3. Industri 6.4. Status pekerja 6.5. Jam pekerja 6.6. Pendapatan 6.7. Aktivitas menurut sektor

Sumber : Mantra, ida Bagoes (2003) Kesalahan cakupan adalah kesalahan dimana tidak seluruh penduduk tercacah, dan bagi yang tercacah ada sebagian dan mereka tercacah dua kali. Hal ini biasanya terjadi pada negara yang mempunyai tingkat mobilitas penduduk. yang tinggi. Ada beberapa negara yang tidak seluruh wilayahnya dapat dikunjungi, dalam situasi

seperti

ml

digunakan

pernotretan

dan

udara

untuk

memperkirakan jumlah penduduknya lewat perhitungan rumahrumah yang ada. Akibat dan kesalahan cakupan tersebut, maka


sensus penduduk tidak dapat menyajikan jumlah penduduk yang tepat pada hari sensus penduduk dilaksanakan. Namun demikian kesalahan itu tidak significan sehingga jumlah penduduk yang dihasilkan dari sensus penduduk dianggap sudah benar. Kesalahan isi laporan, meliputi kesalahan pelaporan dan responden, misalnya kesalahan tentang umur. Umumnya di negara berkembang para responden tidak pasti tentang umurnya, sehingga petugas harus memperkirakan dengan menghubungkan kelahiran responden dengan kejadian disekitarnya balk nasional maupun lokal Ada juga informasi responden yang disampaikan dengan tidak jujur, atau kemungkinan lupa untuk menyampaikannya. Kesalahan

ketepatan

pelaporan

dapat

terjadi

karena

kesalahan petugas sensus atau kesalahan responden sendiri. Misalhya tentang jumlah anak, umur dengan jurnlah anak Hal yang demikian metiyulitkan dalam analisis hasil sensus penduduk. Data sensus sebelurn dirialiis terlebih dahulu harus bersih dan kesalahan, proses pembersihan data mi memakan waktu lama. 2.1.3. Pelaksanaan Sensus Penduduk di Indonesia Indonesia telah melaksanakan sensus penduduk sejak tahun 1815. Sensus penduduk pada tahun 1920 dan tahun 1930, mulai saat itu organisasi pelaksanaannya sudah cukup balk dan data yang dihasilkan cukup dapat dipercaya. Informasi kependudukan yang dikumpulkan tahun 1930 Iebih lengkap bila dibandingkan dengan tahun 1920. Sensus penduduk di Jawa tahun 1930 dilaksanakan secara de facto sedangkan di luar Jawa secara de Jure. Penduduk dicatat dalam satu hari, yaitu tanggal 7 Oktober 1930 dan hasil pencacahan tersebut tahun 1930 penduduk Indonesia sebesar 60.727.233 jiwa dan pada tahun 1920 sebesar 34.344.000 jiwa. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2000 di Indonesia telah lima kali dilaksanakan sensus penduduk, yaltu tahun 1961, 1971,1980,1990, dan tahun 1990, Sensus penduduk tahun 1961 menggunakan dua cara pencacahan, yaitu pendaftaran rumah tangga dan disusul pencacahan lengkap. Tanggal 31 Oktober 1961


diiaksanakan sensus. Sensus penduduk tahun 1971 dan segi perencanaan, pelaksanaan lapangan, dan pengolahan data jauh lebih maju dibandingkan dengan tahun 1961. Sensus penduduk tahun 1980, 1990, dan 2000 pelaksanaannya sesuai dengan pelaksanaan sensus penduduk tahun 1971. Pada hari senus diadakan penyesuaian daftar pertanyaan yang telah diisi karena adanya kélahiran, kematian, penduduk yang datang dan pergi selama proses pencacahan. Dalam sensus tahun 1980 untuk melengkapi keterangári rumah tana dilakukan pula pengumpulan data potensi & desa (podes). Dengan terkumpulkannya data podes maka terbuka kemungkinan untuk mengamati perkembangan desa dari waktu ke waktu, serta menghubungkannya dengan perubahan yang terjadi dIm masyarkat ditinjau dan segi kependudukan. Pelaksanaan sensus penduduk tahun 1990 pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan

pelaksanaan

sensus

sebelumnya.

Pencacahan

dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu sensus lengkap yang mengumpulkan beberapa keterangan pokok penduduk, sedang sensus satIeI mencakup keterangan rind dan sebagian penduduk. Sensus penduduk tahun 2000 hanya dilaksanakan sensus lengkap. 2.1.4. Tahap-tahap Pelaksanaan Sensus Penduduk Indonesia Agar mendapatkan hasil yang maksimal dan sensus penduduk perlu diadakan pesiapan antara lain sebagai berkut: 1. Badan Pusat Statistik menyiapkan daftar pertanyaan. 2. Melatih

petugas

sensus

untuk

wawancara

dengan

menggunakan kuesioner.Membagi wilayah menjadi wilayah pencacahan. Satu wilayah

pencacahan dapat terdiri dari

satu blok sensus, dapat juga tercitni ciari beberapa blok sensus. 3. Wilayah pecacahan dibedakan wilayah pedesaan dan perkotaan. 4. Pencacahan dilaksanakan den sistem aktif,artinya petugas sensus secara aktif mendatangi rumah tangga untuk mendapatkan data,


5. Pencacahan rnelalui pendekatan wilayah (desa/kelurahan). Pencacahan potensi desa dbersamaan dengan pemetaan. 6. Hasil sensus pe nduduk diolah oleh Badan Pusat Statistik dan sebagian diterbftkan. 7. Di antara pelaksanaan dua sensus diadakan survey khusus antar

sensus

berdasarkan

sampel

Misalnya

Survey

penduduk antar sensus (SUPAS), Sensus Pertanian, Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan lain- lain. 2.2.

Registrasi Penduduk Komposisi penduduk yang dinamis seperti kelahiran, kematian, mobilitas penduduk, perkawinan, perceraian, perubahan pekerjaan yang dapat terjadi setiap saat tidak dapat terjaring di dalam sensus penduduk. Untuk menjaring data ini maka diadakan cara pengumpulan data yang disebut registrasi penduduk. Kantor pencatatan registrasi penduduk terbuka setiap han kerja. Registrasi penduduk ini dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri), ujung tombak pelaksanaannya adalah Kepala Desa dengan para Perangkat Desa yang ada. Registrasi penduduk dilakukan dengan sistem pasif, yaltu kalau penduduk yang mengalami peristiwa demografi melapor akan dicatat dan kalau tidak melapor tidak ada anksi. Pelaporan

dengan

sistem

sifat

ini

menimbulkan

beberapa

permasalahan, terutama ketidak lengkapan data pelaporan. Penduduk yang boleh mencatatkan peristiwa demografi di atas adlah penduduk de june saja. Hal itu rupanya menjadi penyebab jumlah penduduk suatu wilayah dan hasil registrasi ini lebih rendah jumlahnya dibandingkan dengan hasil sensus penduduk. 2.2.1. Sejarah Singkat Registrasi Penduduk Registrasi penduduk mulai dilaksanakan dibeberapa negara di dunia pada abad ke 16. Pencatatan ini terutama di gereja-gereja di Inggris dan negara-negara lain di Eropa. Disamping di Inggris registrasi penduduk juga telah dilaksanakan di Finlandia tahun 1628, Denmark 1646, Norwegia 1685,dan Swedia 1686. Penerbitan data registrasi yang teratur dimulai di negara lnggris pada tahun 1839. (Sryock et al,1971). Di luar Eropa registrasi penduduk dilaksanakan


di Cina, dan sini meluas ke Jepang pada abad ke 17. Registrasi penduduk ini akhirnya meluas ke negara Asia dan Afrika. 2.2.2. Registrasi Penduduk di Indonesia Sistem registrasi penduduk di Indonesia dimulai sejak abad ke 19. Pada tahun 1815 Raffles melaksanakan pendaftaran penduduk dalam rangka penerapan sistem pajak tanah. Dia melihat bahwa registrasi desa adalah salah satu sasaran untuk maksud tersebut. Pada masa pemerintahannya, kepala desa diharuskan untuk mencatat semua orang yang ada di wilayahnya dengan menyebutkan nama, umur, pekerjaan, dan ciri demografi lainnya. Mereka juga diharuskan membuat catatan kelahiran, kematian dan perkawinan. Setelah

lnggris

meninggalkan

Indonesia,

Belanda

meneruskan registrasii penduduk tersebut, namun perhatian kearah ini sangat kurang, sehingga sampai pertengahan abad ke 19 sangat sedikit data hasil registrasi yang diterbitkan. Pada tahun 1870 Bleeker

menerbitkan

hasil

registrasi

penduduk,

antara

lain

menguraikan sebagai berikut: 1. Sebelum tahun 1846 tidak ada data penduduk dan tingkat kabupaten yang tersedia. 2. Mulai tahun 1845 diinstruksikan oleh pemerintah Belanda supaya setiap kabupaten luas wilayah dalam ilmu geografi persegi (1 mg2 setara dengan 54.8226 km2 ),untuk menghitung kepadatan

penduduk

pulau

Jawa

sebesar

112

jiwa/km2

(N.Daldjuni,1975). Setelah

tahun

1850

pemerintah

Belanda

mulai

memperhatikan sistem registrasi penduduk. Pada tahun 1851 diterbitkan angka-angka mengenai jumlah penduduk menurut karesidenan di Jawa dan Madura dan berbagai daerah di luar Jawa. Mulal

tahun

1880

pemerintah

kolonial

Belanda

melakukan

pencatatan pelaporan penduduk dengan sistem kartu mingguan (Gardiner,1981). Pencatatan penduduk yang mereka lakukan belum baik dan belum didapatkan analisis kesimpulan yang tepat.


Pada waktu Jepang menduduki Indonesia (1942-1945) registrasil penduduk diganti dengan registrasi vital, yaitu registrasi yang menyangkut kelahiran, kematian, kematian janin, abortus, perkawinan, dan perceraian (Said Rus1,1983). Menurut Battha (1961) sistem registrasi ini mempunyal ketepatan yang memadai. Sayang, hasil registrasi ini hilang kecuali untuk Kalimantan dan pulau Lombok. Setelah Indonesia merdeka, sistem kartu mingguan diubah menjadi laporan mingguan tingkat kecamatan. Setiap minggu para Kepala Desa berkumpul di Kantor Kecamatan menyerahkan data perubahan penduduk yang ada selama seminggu di desanya (Gardiner, 1981). Pencatan peristiwa vital dilakukan oleh beberapa departemen tergantung jenis datanya. Walaupun data statistik vital dihimpun oleh beberapa departemen, tetapi di tingkat bawah data tersebut dicatat oleh para kepafa desa/lurah. Pada tahun 2003 diadakan penataan administrasi kependudukan yang ditugaskan kepada Ditjen Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri. 2.3.

Survei Penduduk Hasil sensus penduduk dan registrasi penduduk mempunyai keterbatasan. Pengumpulan tersebut hanya menyediakan data statistik kependudukan kurang memberikan informasi tentang sifat dan perilaku penduduk

setempat.

Untuk

mengatasi keterbatasan

tersebut

perlu

dilaksanakan survei penduduk, yang sifatnya lebih terbatas dan informasi yang dikumpulkan Iebih cermat dan mendalam. Biasanya survem penduduk ini dilakukan dengan sistem sampel atau dalam bentuk studi kasus.


2. SUMBER DATA DEMOGRAFI

Recommend Documents