2 SKS)

RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS) MATA KULIAH (PILIHAN) PLKH KLINIK PERDATA (HKU 1374/ 2 SKS)

Oleh: Tim Pengelola PLKH Klinik Perdata

UNIVERSITAS GADJAH MADA FAKULTAS HUKUM 2011

A. PERENCANAAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 1. Nama : PLKH Klinik Peradilan Perdata 2. Kode : HKU 1374 (2 SKS) 3. Sifat : Pilihan 4. Mata Kuliah Prasyarat : Hukum Perdata (minimal B) : Hukum Acara Perdata (minimal B) 5. Posisi dalamKurikulum : Semester Genap. 6. Pengelola :  Koodinator :Herliana, SH.,M.CommLaw. email: [email protected] Kantor: Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum UGM  Bagian Pengajaran: 1. Sandra Dini Febri A, S.H., M DPSI. email: [email protected] Kantor: bagian Hukum Acara Fakultas Hukum UGM 2. Tody Sasmitha J.U., S.H., LL.M. email: [email protected] Kantor: bagian Hukum Adat Fakultas Hukum UGM 3. Bagian Administrasi: Fadhilatul Hikmah, S.H.. email: [email protected] Kantor: bagian Hukum Pajak Fakultas Hukum UGM 7. Pengajar : Herliana, SH.,M.CommLaw. : Dosen FH UGM. Sandra Dini Febri A, S.H., M DPSI. : Dosen FH UGM. Tody Sasmitha, S.H., LL.M. : Dosen FH UGM 8. Mitra : Advokat Pengadilan Negeri di DIY B. LATAR BELAKANG Untuk memberikan kompetensi yang memadai kepada lulusannya, Fakultas Hukum UGM memberikan proporsi yang seimbang antara pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan etika (values). Disamping mata kuliah substansi hukum yang berfokus pada pengetahuan teoritis dan doktrinal, kurikulum juga menyediakan mata kuliah keterampilan dan etika untuk membantu mahasiswa dalam memahami tanggung jawab dan etika profesi. Mata kuliah keterampilan ini berfungsi sebagai media stimulasi yang mendorong mahasiswa untuk belajar menyelesaikan berbagai masalah hukum yang secara nyata terjadi di masyarakat. Mata kuliah PLKH Klinik Perdata merupakan mata kuliah yang tidak hanya memberikan keahlian dan keterampilan dalam menangani perkara perdata, namun juga mendorong mahasiswa untuk bersikap profesional dan beretika. Mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk berhadapan secara langsung dengan klien untuk

mencari solusi terhadap masalah hukum yang dihadapi. Lebih lanjut, mahasiswa dalam bimbingan dan supervisi pengajar dan praktisi memberikan bantuan hukum serta mendampingi klien dalam proses beracara di pengadilan maupun pendampingan di luar pengadilan. Pengajar mata kuliah ini terdiri dari hakim, advokat dan akademisi. Ruang lingkup pembelajaran mata kuliah ini meliputi tiga aspek penting dalam menunjang keterampilan hukum profesional yaitu pemahaman mengenai substansi hukum, keterampilan praktis dalam penanganan perkara, dan implementasi profesionalisme serta etika profesi hukum. Melalui mata kuliah ini mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis dalam menghadapi setiap permasalahan hukum perdata. Dengan belajar sambil memberikan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan mahasiswa akan menjadi mahasiswa hukum yang berpengetahuan, terampil, menjunjung tinggi martabat profesi hukum, mempunyai kepedulian kepada kepentingan masyarakat dan beretika. Selain itu mahasiswa akan menjadi lebih terbuka akan peran praktisi hukum dalam masyarakat. Para mahasiswa yang telah selesai menyelesaikan mata kuliah Klinik Perdata didorong dan diarahkan untuk berprofesi sebagai penegak hukum yang profesional, bermartabat dan menjunjung tinggi keadilan. C. TUJUAN PEMBELAJARAN Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan pengalaman dan keterampilan untuk menangani kasus perdata di dalam dan di luar pengadilan. Proses ini dibimbing langsung oleh praktisi hakim dan advokat dengan supervisi oleh dosen pengajar. Oleh karena itu, mata kuliah ini didesain untuk memacu mahasiswa belajar secara mendalam yang bertujuan untuk mempercepat pemahaman, kreativitas dan kemampuan menganalisis permasalahan hukum perdata. Mata kuliah ini memfokuskan kepada hasil akhir yang akan dicapai yaitu pengetahuan aplikatif, keterampilan yang mumpuni serta memahami pedoman perilaku yang akan dimiliki oleh mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini sebagai bekal memasuki profesi hukum. Mata kuliah ini juga didesain agar mahasiswa mempunyai kompetensi untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Bantuan diluar pengadilan meliputi pemberian konseling (baik berupa konsultasi dan penyuluhan) serta kemampuan melakukan penyelesaian sengketa secara alternatif. Bantuan di dalam pengadilan meliputi drafting (penyusunan) dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum dan selama proses litigasi berlangsung serta beracara mewakili masyarakat yang tidak mampu. Capaian pembelajaran dapat diukur dengan terpenuhinya empat kompetensi berikut ini: 1. Pengetahuan (knowledge): mahasiswa memahami hukum perdata materiil (hukum substantif secara teoritis dan doktrinal). 2. Keterampilan (skills): mahasiswa mampu menerapkan hukum pada peristiwa konkrit, serta yang terpenting mampu memberikan argumentasi yang konklusif dan persuasif. Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi klien di dalam atau di luar pengadilan,

3

mempersiapkan dokumen hukum yang diperlukan untuk proses persidangan perkara dan mampu menangani manajemen perkara dalam rangka pendampingan klien ke pengadilan. 3. Etika (values): mahasiswa mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, profesional, tepat waktu, berorientasi kepada kepentingan klien, memperhatikan etika dan moral dalam mengambil keputusan dan menawarkan solusi kepada klien.

D. METODE PEMBELAJARAN Secara garis besar, mata kuliah PLKH Klinik Perdata ini mengkombinasikan antara metode pembelajaran aktif-terstruktur di kelas dalam rangka memberi kesempatan mahasiswa belajar secara kolaboratif untuk mempersiapkan mahasiswa ketika berhadapan dengan kasus nyata serta metode pembelajaran praktik di luar kelas. Dengan metode praktik di luar kelas, diharapkan mahasiswa mencapai hasil pembelajaran berdasarkan pengalaman (experiential learning) dimana mahasiswa akan berinteraksi langsung dengan klien dan permasalahan hukumnya. Sehingga, proses pembelajaran tersebut secara garis besar dilakukan di kelas, di kantor PKBH/Kantor Advokat serta di pengadilan. Untuk menunjang tujuan pembelajaran, sistem pembelajaran yang dikembangkan di kelas adalah dengan menggunakan berbagai kombinasi model sebagai berikut: 1. Problem based-learning (bedah kasus hipotesis); Tujuan metode ini terutama menguji reaksi dan kemampuan mahasiswa dalam menghadapi dan menganalisis suatu persoalan hipotesis. Dalam tahap ini tidak ada benar dan salah. 2. Metode interaktif (role play; simulasi; kontroversi terstruktur, survey pendapat; permainan; visual; checklist; dll); Tujuan metode ini adalah menstimulasi kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi, berargumentasi (reasoning), bekerjasama, serta berkreasi. 3. Diskusi dan presentasi; Tujuan metode ini adalah menstimulasi kemampuan mahasiswa untuk menarik sintesis atas berbagai informasi yang ada dan melatih mahasiswa dalam melakukan public speaking (berbicara kepada publik). 4. Peradilan Semu (Simulasi sidang parsial); Tujuan metode ini adalah untuk melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan beracara di pengadilan. 5. Ceramah stimulatif (metode pembelajaran sokratik); Tujuan metode ini adalah memberikan mahasiswa informasi yang yang menstimulus mahasiswa untuk mencari informasi yang mendalam, akurat dan valid. Untuk menunjang proses pembelajaran tersebut dibutuhkan kerjasama antara mahasiswa, pengajar dan institusi mitra yaitu advokat dan lembaga pengadilan. Berikut diuraikan peran dan tanggung jawab masing masing: a. Peran Pengadilan.

4

  

Mengawasi mahasiswa selama proses pendampingan klien di pengadilan; Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk sebesar-besarnya dapat mendampingi klien dan membantu tugas advokat di pengadilan; Memberikan transfer ilmu, wawasan, keterampilan dan etika profesi dalam rangka membentuk karakter dan kemampuan mahasiswa;

b. Peran dan Tanggung Jawab Advokat.  Membimbing dan mengawasi mahasiswa selama proses pendampingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan;  Memberikan transfer ilmu, wawasan, keterampilan dan etika profesi dalam rangka membentuk karakter dan kemampuan mahasiswa;  Melakukan evaluasi kepada mahasiswa selama mahasiswa melaksanakan praktik di kantor PKBH/kantor advokat serta selama mahasiswa melakukan pendampingan langsung terhadap klien;  Melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan koordinator Klinik Perdata dan fakultas hukum.

c. Peran dan Tanggung Jawab Mahasiswa  Dalam penanganan perkara, mahasiswa bertanggung jawab kepada klien, advokat dan pengadilan terkait kasus yang dihadapi klien.  Selama menjalankan praktik di lapangan, mahasiswa mengisi catatan harian (jurnal) yang diketahui dan disahkan oleh pembimbing lapangan maupun klien maupun pihak ketiga lainnya, yang mendeskripsikan seluruh kegiatan harian yang dilakukan oleh mahasiswa selama melakukan pendampingan klien serta tugas lapangan lainnya.  Selama menjalankan praktik di lapangan, mahasiswa membuat jadual pertemuan minimal seminggu sekali dengan dosen pengajar, atau sesuai dengan jadual yang telah diatur bersama.  Mahasiswa memberikan kemampuan yang optimal saat melakukan wawancara dengan klien (client interview), memberikan konsultasi (konseling), melakukan riset/penelitian terkait kasus yang dihadapi, melakukan negosiasi, menyusun dokumen hukum dan berkas-berkas persidangan, serta dalam mengikuti dan mengkaji seluruh proses di pengadilan terkait kasus yang tengah dihadapi.  Dalam aktifitas kelas mahasiswa bertanggung jawab untuk menghadiri setiap tatap muka di kelas yang diadakan serta berperan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran terstruktur yang distimulasi oleh dosen pengajar, termasuk mengerjakan tugas yang diberikan.  Dalam profesionalisme dan etika, mahasiswa wajib bersikap profesional (penuh tanggung jawab) dan menjunjung tinggi etika sebagai mahasiswa, etika dalam memberikan bantuan hukum kepada klien, etika kepada sesama peserta mata kuliah, etika kepada advokat dan etika di pengadilan dengan mencegah segala hal yang mengarah pada contempt of court (penghinaan terhadap pengadilan).

5

d. Peran dan Tanggung Jawab Dosen Pengajar  Dalam penanganan perkara dosen berkewajiban melakukan supervisi dan membimbing mahasiswa dalam setiap aktifitas terkait penanganan perkara. Apabila diperlukan, dosen dapat mendampingi mahasiswa saat berhadapan dengan klien, misalnya saat melakukan wawancara dengan klien, konsultasi, negosiasi, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Dosen wajib memverifikasi pengetahuan dan keterampilan mahasiswa sebelum diimplementasikan kepada klien sedangkan dosen praktisi (advokat) akan secara langsung mendampingi klien di pengadilan.  Dalam aktifitas kelas, dosen memberikan buku manual (panduan Klinik Perdata), bahan ajar, dan menyelenggarakan perkuliahan, diskusi, serta aktifitas lain dalam rangka menunjang proses pembelajaran. Dosen bertanggung jawab untuk memandu mahasiswa dalam melakukan bedah kasus, memberikan bimbingan terhadap pembahasan kasus serta mengevaluasi hasil analisis yang dilakukan mahasiswa.  Dalam profesionalisme dan etika: Dosen mendorong mahasiswa agar mengetahui dan memahami pedoman standar profesionalisme dan etika profesi hakim dan advokat yang berlaku.  Melakukan evaluasi kepada mahasiswa selama mahasiswa terkait aktifitas kelas yang dilakukan oleh mahasiswa serta berkoordinasi dengan praktisi terkait evaluasi aktiftas yang dilakukan mahasiswa di luar kelas.

E. PENILAIAN Penilaian mata kuliah ini dilaksanakan bersama-sama oleh dosen, advokat dan hakim dengan porsi yang sama. Komponen penilaian secara garis besar terdiri dari: No. Komponen Bobot Uraian Komponen Bobot 1 Pengetahuan 35 % Tatap Muka di Kelas: (kognitif&intelektual) a.Presensi & disiplin b. Kreatifitas & inisiatif c. Analisis argumentatif Nilai tatap muka di kelas di berikan oleh dosen pengajar. 2. Keterampilan (motorik) 65 % Praktik penanganan & Etika (afektif) perkara: a.Presensi b.Etika & disiplin

10% 10% 15%

5% 20%

c.Keterampilan hukum 40% Nilai praktik penanganan perkara (di luar kelas) diberikan oleh advokat yang berfungsi sebagai supervisor di lapangan karena porsi praktik terbesar yang dilakukan oleh mahasiswa berada dalam ruang lingkup kerja advokat. Hakim tidak memberikan nilai, namun evaluasi bisa 6

diberikan oleh hakim adalah sebagai saran/masukan bagi advokat dalam melakukan penilaian terhadap mahasiswa.

Nilai akhir terdiri dari : A. Sangat Baik B. Baik C. Cukup D. Kurang Baik E. Tidak Lulus. Catatan: Tidak ada ujian tertulis, baik UTS maupun UAS dalam mata kuliah ini.

F. PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA Prosedur yang akan ditempuh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pilihan PLKH Klinik Perdata adalah: a. Setelah mahasiswa memperoleh informasi mengenai mata kuliah Klinik Perdata, tata cara dan syarat pendaftarannya (baik melalui website/pengumuman), mahasiswa yang berminat mengambil mata kuliah tersebut harus menyerahkan CV, salinan KHS, serta surat rekomendasi dari salah satu dosen Fakultas Hukum UGM dalam rangka memberikan gambaran mengenai disiplin, mental dan kompetensi akademis mahasiswa kepada koordinator klinik; b. Dilakukan seleksi administratif akademis oleh koordinator, yaitu pengecekan terpenuhinya mata kuliah prasyarat dan lulus dengan nilai A untuk Hukum Perdata dan minimal nilai B untuk Hukum Acara Perdata; c. Dilakukan wawancara untuk menguji kompetensi interpersonal dan pengetahuan dasar yang terkait bidang Klinik Perdata. d. Bersedia mengisi surat pernyataan kesanggupan menjaga integritas diri, disiplin, etika profesi, tata tertib akademis dan tata tertib institusi mitra (Kantor Advokat dan Pengadilan Negeri). e. Mahasiswa yang diterima dan berhak untuk mengambil mata kuliah Klinik Perdata akan diumumkan baik melalui media papan akademik maupun website fakultas. f. Mahasiswa melakukan pengisian KRS dengan mencantumkan mata kuliah PLKH Klinik Perdata; g. Mahasiswa mengikuti briefing yang akan diadakan oleh Koordinator PLKH Klinik Perdata. G. DESKRIPSI PENGAJAR PLKH KLINIK PERDATA Dosen pengajar PLKH Klinik Perdata adalah dosen Fakultas Hukum UGM yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Dosen yang berkompeten di bidang Klinik Perdata dan memiliki pengetahuan litigasi maupun non litigasi terkait bidang hukum perdata;

7

2. Berpengalaman dan memiliki public record yang baik; 3. Ditetapkan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan Fakultas Hukum UGM.

a. b. c. d.

Praktisi pengajar PLKH Klinik Perdata adalah advokat dan hakim yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Berpengalaman dan memiliki public record yang baik; Bersedia menandatangani surat pernyataan komitmen sebagai pengajar di Klinik Perdata. Bersedia menyerahkan riwayat hidup dan dokumen pendukung ; Ditetapkan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan Fakultas Hukum UGM.

H. MATERI PEMBELAJARAN: Secara garis besar, dengan mengikuti mata kuliah klinik hukum perdata ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai terkait dengan etika dan tanggungjawab profesi, praktik hukum litigasi serta praktik hukum non litigasi. a. Etika dan Tanggungjawab Profesi NO 1.

Topik (Pokok Bahasan) Etika Profesi Hukum

Sub Pokok Bahasan a. Tanggungjawab profesi di berbagai institusi hukum; b. Jenis-jenis pelanggaran etika profesi hukum; c. Akibat-akibat pelanggaran etika profesi dalam praktik hukum.

b. Pengetahuan dan Keterampilan Non Litigasi NO 1.

2.

Topik (Pokok Bahasan) Sub Pokok Bahasan Teknik Wawancara dengan a. Mengetahui identitas dan latar Klien belakang klien; b. Teknik mendengarkan; c. Teknik mengajukan pertanyaan (terbuka dan tertutup); d. Teknik menggali dan menyaring informasi dari klien; e. Teknik memberikan pendapat; Penelusuran dan Dokumentasi a. Penyelidikan dari segi hukum Hukum (Legal Investigation) b. Menyaring informasi; c. Menemukan fakta hukum; d. Melakukan pencatatan yang efektif; 8

e. f. g. h.

3.

Teknik Negosiasi

4.

Pemeriksaan dari Segi Hukum (Legal Due Diligence)

a. b. c. d. e. f. g. a.

b. c. d. e. 5.

Penyusunan Catatan Hukum (Legal Momerandum) dan Pendapat Hukum (legal opinion)

a. b. c. d. e. f.

Penelusuran aturan hukum; Penelusuran dokumen hukum; Memilih dan memilah alat bukti. Notulen Rapat, Berita Acara Rapat (BA), Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) RUPS PT Konsep dan tujuan negosiasi; Persiapan negosiasi; Penyusunan strategi negosiasi; Menyamakan persepsi dan tujuan; Menyampaikan standing point; Menangkap standing point lawan; Pasca-negosiasi. Pemeriksaan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan; Pemeriksaan atas aset perusahaan; Pemeriksaan atas perijinan perusahaan; Pemeriksaan atas aspek kepegawaian perusahaan; Pemeriksaan atas perjanjian perusahaan dengan pihak ketiga. Pengumpulan informasi dan data pendukung; Menyusun kedudukan hukum/ kasus posisi yang baik; Menyusun fakta-fakta hukum; Argumentasi Hukum (legal reasoning); Analisis terhadap fakta hukum; Penyusunan pendapat hukum;

c. Pengetahuan dan Keterampilan Litigasi NO 1.

Topik (Pokok Bahasan) Sub Pokok Bahasan Teknik Konseling (konsultasi) a. Peran dan kedudukan Konselor dan Penyuluhan Hukum Hukum; b. Lingkungan dan bahasa tubuh yang mendukung konseling; c. Teknik berempati d. Teknik refleksi e. Teknik Eksplorasi (perasaan, pemikiran dan pengalaman) f. Teknik Paraphrasing dan 9

2.

Prosedur Administratif dalam Penanganan Perkara Perdata

g. a. b. c.

3.

Tahap Pra-Persidangan

a. b. c. d.

4.

Tahap Persidangan

a.

b. c. d. e. 5.

Penanganan Putusan

Perkara

Pasca-

a. b.

Interpretasi (menangkap dan menyimpulkan pesan) Teknik Mengarahkan (directing). Mekanisme pendaftaran surat kuasa dan gugatan; Mekanisme pendaftaran dan pengajuan permohonan; Korespondensi dengan pihak ketiga; Somasi; Negosiasi; Mediasi non formal; Membangun strategi persidangan dan pembuktian; Menyusun dokumen persidangan (gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan surat lainnya); Mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag); Menentukan dan mengajukan alat bukti; Teknik mengajukan dan mempertahankan argumentasi; Legal Reasoning dalam Putusan Hakim Jenis-jenis eksekusi; Mekanisme dan prosedur administratif eksekusi;

I. RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN MINGGUAN Topik dan kegiatan pembelajaran yang akan disampaikan setiap minggunya adalah sebagai berikut: Waktu Kegiatan

Minggu ke-1

Pokok Bahasan

Kegiatan/ Pengajar Metode Pembelajaran oleh Dosen/ Orientasi: Penjelasan umum a. Presentasi Koordinator; Koordinator mata kuliah klinik a. Konten/Silabus b. Diskusi kelompok; Klinik b. Kontrak perkuliahan c. Self Assessment c. Susunan pengajar Objective oleh d. Penilaian mahasiswa; e. Kegiatan

10

Tempat Kegiatan Ruang Kelas

Minggu ke-2

a. Presentasi oleh Dosen/ Etika Profesi Hukum a. Tanggungjawab profesi di dosen/ koordinator Koordinator berbagai institusi hukum; klinik Klinik b. Jenis-jenis pelanggaran b. Diskusi kelompok etika profesi hukum; c. Simulasi (Role c. Akibat-akibat pelanggaran Play) etika profesi terhadap praktek hukum.

Ruang Kelas

Teknik Wawancara dengan Klien a. Mengetahui identitas dan latar belakang klien; b. Teknik mendengarkan; c. Teknik mengajukan pertanyaan (terbuka dan tertutup); d. Teknik menggali dan menyaring informasi dari klien; e. Teknik memberikan pendapat;

Minggu ke-3 s/d Minggu ke-15

Minggu ke-3 s/d

Teknik Konseling dan Penyuluhan Hukum a. Peran dan kedudukan Konselor Hukum; b. Lingkungan dan bahasa tubuh yang mendukung konseling; c. Teknik berempati d. Teknik refleksi e. Teknik Eksplorasi (perasaan, pemikiran dan pengalaman) f. Teknik Paraphrasing dan Interpretasi (menangkap dan menyimpulkan pesan) g. Teknik Mengarahkan (directing). Teknik Negosiasi a. Konsep dan tujuan negosiasi; b. Persiapan negosiasi;

a. Observasi Supervisor partisipatoris lapangan b. Simulasi (Role (advokat) Play)

Menyesuaikan dengan klien

a. Observasi Supervisor partisipatoris lapangan b. Simulasi (Role (advokat) Play)

Menyesuaikan dengan klien

11

Minggu ke-15



c. Penyusunan strategi negosiasi; d. Menyamakan persepsi dan tujuan; e. Menentukan dan menyampaikan standing position; f. Menangkap standing position lawan; g. Pasca-negosiasi. Penelusuran dan Dokumentasi Hukum a. Penyelidikan dari segi hukum (Legal Investigation) b. Menyaring informasi; c. Menemukan fakta hukum; d. Melakukan pencatatan yang efektif; e. Penelusuran aturan hukum; f. Penelusuran dokumen hukum; g. Memilih dan memilah alat bukti. h. Notulen Rapat, Berita Acara Rapat (BA), Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) RUPS PT Pemeriksaan dari Segi Hukum (Legal Due Diligence) a. Pemeriksaan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan; b. Pemeriksaan atas aset perusahaan; c. Pemeriksaan atas perijinan perusahaan; d. Pemeriksaan atas aspek kepegawaian perusahaan; e. Pemeriksaan atas perjanjian perusahaan dengan pihak ketiga.

a. Observasi Supervisor partisipatoris; lapangan b. Mempelajari (advokat) dokumen pendukung; c. Diskusi; d. Penugasan oleh Advokat Pendamping;

Kantor Advokat Pendamping

a. Observasi Supervisor partisipatoris; lapangan b. Mempelajari (advokat) dokumen pendukung; c. Diskusi; d. Penugasan oleh Advokat Pendamping;


Penyusunan Catatan Hukum a. Observasi partisipatoris; (Legal Momerandum) dan Pendapat Hukum (legal b. Mempelajari

12

Supervisor lapangan (advokat)


dokumen opinion) a. Pengumpulan informasi dan pendukung; data pendukung; c. Diskusi; b. Menyusun kedudukan d. Penugasan oleh hukum/ kasus posisi yang Advokat baik; Pendamping; c. Menyusun fakta-fakta hukum; d. Argumentasi Hukum (legal reasoning); e. Analisis terhadap fakta hukum; f. Penyusunan pendapat hukum. a. Observasi Supervisor partisipatoris; lapangan b. Mempelajari (advokat) dokumen pendukung; c. Diskusi; d. Penugasan oleh Advokat Pendamping;

Kantor Advokat Pendamping dan Pengadilan

a. Observasi Supervisor partisipatoris; lapangan b. Mempelajari (advokat) dokumen pendukung; c. Diskusi; d. Penugasan oleh Advokat Pendamping; a. Observasi Supervisor Tahap Pra-Persidangan a. Somasi; partisipatoris; lapangan b. Negosiasi; b. Mempelajari (advokat) c. Mediasi non formal; dokumen d. Membangun strategi pendukung;


Proses Penanganan Perkara Perdata a. Somasi; b. Prosedur administratif dalam penanganan perkara perdata (mekanisme pendaftaran surat kuasa, gugatan, permohonan, dan korespondensi dengan pihak ketiga); c. Mediasi di Pengadilan; d. Gugatan dan jawaban; e. Replik, Duplik dan Kesimpulan; f. Penanganan perkara pasca putusan.


Prosedur Administratif dalam Penanganan Perkara Perdata a. Mekanisme pendaftaran surat kuasa dan gugatan; b. Mekanisme pendaftaran dan pengajuan permohonan; c. Korespondensi dengan pihak ketiga

13


persidangan pembuktian;


Minggu ke-16

dan c. Diskusi; d. Penugasan oleh Advokat Pendamping; a. Observasi Tahap Persidangan a. Menyusun dokumen partisipatoris; persidangan (gugatan, b. Mempelajari jawaban, replik, duplik, dokumen kesimpulan, dan surat pendukung; lainnya); c. Diskusi; b. Mengajukan sita jaminan d. Penugasan oleh (conservatoir beslag); Advokat c. Menentukan dan Pendamping; mengajukan alat bukti; d. Teknik mengajukan dan mempertahankan argumentasi; e. Legal Reasoning dalam Putusan Hakim Penanganan Perkara Pasca a. Observasi partisipatoris; Putusan a. Jenis-jenis eksekusi; b. Mempelajari b. Mekanisme dan prosedur dokumen administratif eksekusi; pendukung; c. Diskusi; d. Penugasan oleh Advokat Pendamping; a. Pengumpulan Evaluasi tugas dan laporan berupa catatan harian; b. Presentasi laporan akhir oleh mahasiswa; c. Diskusi; d. Evaluasi dari dosen pengampu; Refleksi

a. Self Assessment Objective dengan mengisi Checlist Kompetensi Mahasiswa; b. Evaluasi dosen Pengampu dan

14





Dosen/ Koordinator Klinik

Ruang Kelas

Dosen/ Koordinator Klinik

Ruang Kelas

Advokat mitra yang merupakan

Supervisor lapangan; c. Diskusi

supervisor lapangan

Catatan: 1. Mata Kuliah Klinik Perdata tidak mengadakan ujian mid-semester maupun ujian akhir semester; 2. Jadwal pemberian materi dari Minggu ke-3 sampai dengan Minggu ke-15, menyesuaikan kondisi dan jadwal di kantor Supervisor lapangan (advokat), namun dengan bobot materi yang tetap mengacu kepada RPKPS ini.

J. SYARAT MINIMAL PELAKSANAAN PRAKTIK LAPANGAN Mahasiswa harus memenuhi target (capaian pembelajaran) dengan mengikuti jadual yang ditetapkan oleh supervisor lapangan. Selama menjalankan praktik lapangan, mahasiswa harus memenuhi jumlah kehadiran sebanyak minimal 13 kali kehadiran di kantor klinik (kantor advokat) yang jumlah jam kerjanya ditentukan oleh supervisor lapangan sesuai dengan target kompetensi yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa. Jumlah kehadiran tidak berlaku pada saat libur nasional. Apabila mahasiswa tidak dapat melaksanakan praktik lapangan di kantor klinik (kantor advokat) sesuai dengan jadual yang telah ditentukan, maka harus memberitahu kepada pengelola dan supervisor lapangan yang bersangkutan paling tidak 2 hari sebelumnya, kecuali untuk alasan-alasan khusus (seperti sakit rawat inap, keluarga sampai derajat ketiga meninggal dunia, tugas Fakultas, dsb). Tujuan dari penjadualan ini adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa memenuhi terget minimal yang diharapkan dari proses pembelajaran dan bahwa pada jadual yang telah ditentukan mahasiswa siap dalam memberikan pelayanan kepada klien maupun calon klien. Dalam hal perkara yang ditangani membutuhkan waktu lebih, mahasiswa dimungkinkan untuk melaksanakan praktik lapangan melebihi dari syarat minimal 13 kali kehadiran. Mahasiswa dihimbau untuk menggunakan jam kerja sebaik mungkin sehingga tugas-tugas yang berkaitan dengan mata kuliah ini dapat diselesaikan dalam kerangka waktu yang ditentukan. Setiap kali melaksanakan praktik lapangan, mahasiswa mengisi catatan harian yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Supervisor lapangan. Catatan harian tersebut dilaporkan kepada Pengelola klinik setiap seminggu sekali.

K. MANAJEMEN KASUS Mahasiswa diharuskan untuk mengatur setiap aspek dari perkara yang ditangani diantaranya mengatur pertemuan, mendapatkan surat keterangan, persetujuan, menyusun rencana, melakukan investigasi, mengumpulkan fakta yang relevan, surat menyurat, menghadiri sidang, mendokumentasikan semua aktivitas, menyusun berkas-berkas perkara dan lain lain. L. OBSERVASI PENGADILAN

15

Mahasiswa disyaratkan untuk menghadiri dan mendampingi klien di pengadilan di bawah bimbingan supervisor lapangan. Meskipun tidak membela klien secara langsung di pengadilan, tetapi mahasiswa membantu advokat mempersiapkan klien maupun saksi-saksi serta alat bukti lain untuk keperluan persidangan maupun penyelesaian di luar pengadilan. M. ANTISIPASI DAN SANKSI ATAS PELANGGARAN Mata kuliah Klinik Perdata mendidik mahasiswa untuk bersifat profesional, sehingga terdapat beberapa antisipasi sebagai berikut: 1. Mahasiswa harus menjaga etika pofesi dan kerahasiaan. Pelanggaran atas etika profesi dan kerahasiaan dinilai sebagai pelanggaran berat dengan ancaman sanksi dinyatakan TIDAK LULUS dan sanksi lain yang ditetapkan oleh mitra. 2. Tidak mengikuti kegiatan baik di dalam kelas maupun di luar kelas dinilai sebagai pelanggaran dengan ancaman sanksi dinyatakan TIDAK LULUS. 3. Mahasiswa melakukan kecurangan maupun pelanggaran tata tertib akan dinilai sebagai pelanggaran dengan ancaman sanksi dinyatakan TIDAK LULUS. 4. Pemberian bantuan hukum dan pendampingan kepada klien selama mengikuti mata kuliah PLKH Klinik Perdata ini tidak dipungut biaya. Mahasiswa tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun juga dari klien atau pihak manapun terkait penyelesaian perkara tersebut. Sanksi atas pelanggaran tersebut akan dijatuhkan oleh Fakultas. N. REFLEKSI DAN EVALUASI KLINIK Untuk memverifikasi penilaian tersebut, maka koordinator klinik akan membuat fórum diskusi yang disebut dengan Forum Refleksi dan Evaluasi. Dalam fórum ini, mahasiswa akan diminta untuk mengisi checklist (daftar) mengenai kompetensi yang telah diperolehnya selama proses pembelajaran. Setelah pengisian checklist, kemudian mahasiswa menjelaskan secara lisan hal-hal yang memudahkan maupun menyulitkan bagi mahasiswa dalam melakukan klinik tersebut. Forum ini sekaligus merupakan media bagi koordinator klinik dalam melakukan evaluasi dan memperoleh rekomendasi terkait seluruh proses pembelajaran, mulai dari metode pengajaran, sumber/bahan ajar, dsb dalam rangka menyempurnakan mata kuliah tersebut.

O. DAFTAR BACAAN Buku Colbran, Stephen, et.al, Civil Procedure, Commentary and Materials, 2nd ed, Butterworths, 2002 Essential Lawyering Skills: Interviewing, Counseling, Negotiation, Persuasive Fact Analysis, 3rd ed, Wolters Kluwer, 2007

16

and

Harahap, M., Yahya,- 2005, Hukum Acara Perdata Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. --------------------------------------, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta Mertokusumo, Sudikno, Yogyakarta

2007, Penemuan Hukum, Cetakan Kelima, Liberty,

--------------------------------, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ketujuh, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta Mulyadi, Lilik, 2009, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung Pontier, J.A., 2008, Penemuan Hukum, diterjemahkan oleh B.Arief Sidharta dari judul original “Rechtsvinding”, cetakan kesatu, Jendela Mas Pustaka, Bandung Practical Legal Skills, 3rd Edition, Ross Hyams, Susan Campbell, Adrian Evans, Oxford University Press Setiawan. Wijayanto, 2007, Pengadilan Perburuhan di Indonesia, Laros, Sidoarjo Syahrani, H.Riduan, 2008, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, edisi revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung Sriro, Andrew I, 2008, Sriro’s Desk Reference of Indonesian Law, Equinox Publishing, Jakarta-Singapore Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar, 2009, Hukum Acara Perdata; dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung The Liang Gie, 1977, Teori-teori Keadilan, Super, Yogyakarta Uzelac, A., van Rhee, C.H., et al, 2007, Public and Private Justice: Dispute Resolution in Modern Societies, IntersentiaAntwerpen-Oxford Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. HIR/Rbg RV

17

Peraturan perundang-undangan yang terkait masalah keperdataan, e.g.: Undangundang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

PERMA 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan.

SEMA 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

SEMA 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil.

SEMA 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis in Idem Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode Etik Advokat Putusan pengadilan Putusan Mahkamah Agung No.1857K/Pdt/2011 Putusan Mahkamah Agung No.1681/K/Pdt/2011 Putusan Mahkamah Agung No.2707K/Pdt/2010 Putusan Mahkamah Agung No.577PK/Pdt/2010 Putusan Mahkamah Agung No.3667K/Pdt/2001 Penetapan No.29/Pdt.P/2011/PN.Clp Salinan Penetapan No.73/Pdt.P/2011/PA.Tgrs

Hasil Penelitian Aristya, Sandra Dini Febri, “Pembuktian Perdata dalam Kasus Malpraktik di Yogyakarta”, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus November 2011, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Website: http://www.mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/361/215 18

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, “Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata”, Jurnal Mimbar Hukum Vol 21 No. 2 Juni 2009, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Website: http://www.mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/333/187 Folger, Robert, Greenberg, Jerald, “Procedural justice : Interpretive Analysis of Personnel System”, Research in Personnel and Human Resources Manajement Vol 3, 1985, JA i Press Inc, Website: http://gspa.grade.nida.ac.th/pdf/Dr_Nutta/PA.640nattha_MPA_349/2.%20Efficiency/2.3%20Procedural%20Justice%20An%20Interpretive %20Analysis%20of%20Personnel%20Systems.pdf Wijayanta, Tata, et.al, “Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal”, Jurnal Mimbar Hukum Vol 22 No.3 Oktober 2010, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. Website: http://www.mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/279/134 Sulastriyono, Aristya, Sandra Dini Febri, “Penerapan Norma dan Asas-asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata”, Jurnal Mimbar Hukum Vol 24 No.1 Februari 2012, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Website: http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/381/230

19

2 SKS)

Recommend Documents