kepada pengurangan beban biaya operasional Pemerintah Daerah yang harus dialokasikan kepada PDAM sebagai akibat penempatan Pegawai Negeri Sipil tersebut. 2) Konsekwensi dijadikannya PDAM sebagai BUMD yang mandiri dan otonom, Direksi PDAM menetapkan kebijakan berkaitan dengan biaya beban tetap bulanan dan biaya batas minimum pemakaian air minum mengingat besarnya beban biaya pemeliharaan yang semula ditanggung Pemerintah Daerah berubah menjadi tanggungan PDAM. Ketetapan biaya tetap 70 % diperuntukan bagi biaya cadangan penggantian air dan 30 % dipergunakan untuk biaya peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan penggantian meter air. 3) Dalam upaya memaksimalkan pemanfaatan sumber daya air yang dimiliki, Pemerintah Daerah menetapkan azas pemanfaatan yaitu : a. Azas Kemanfaatan, artinya pengelolaan sumber daya air harus memberikan manfaat kepada pemerintah Kabupaten Banyumas dan masyarakatnya. b. Azas Keseimbangan, artinya pengelolaan sumber daya air harus menjamin keseimbangan keterdapatan antar jenis air dan menjamin keseimbangan pemanfaatan sumber daya air dengan alam dan lingkungannya. c. Azas Kelestarian, artinya pengelolaan sumber daya air harus menjamin keberlanjutan ketersediaan sumber daya air bagi pemanfaatannya, baik 141
jumlah maupun mutu tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. 4) Terkait dengan hasil analisis mengenai perubahan dan peningkatan tipe/klas atas tanah, telah dilakukan beberapa kali perubahan tipe/klas atas sejak tahun 2002 yaitu pada tahun 2005, 2008 dan 2011 yang secara signifikan memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah yaitu antara 1,27 – 2,3 %. Besaran penerimaan Pemerintah Kabupaten Banyumas dari land rent (PBB) yaitu sebesar 64,8 % dari total penerimaan PBB. Sejak tahun 2013, pengelolaan PBB telah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah dan sangat berdampak kepada pendapatan asli daerah dikarenakan yang dahulu hanya menerima 64,8 % dari total penerimaan pajak, sejak Januari 2013 Pemerintah Daerah memperoleh 100 % dari PBB tersebut. Namun demikian masih terdapat kendala dalam hal pengelolaan PBB yaitu dalam hal penentuan besaran ketetapan PBB dikarenakan tidak adanya standarisasi perhitungan yang baku. Pada saat penulis mengajukan alternatif peningkatan nilai tanah sebesar 17 % berdampak kepada peningkatan harga tanah sampai dengan 13 % dari harga sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah, apabila dilakukan perhitungan sebagaimana penulis lakukan, akan ada peningkatan nilai tanah sampai dengan 42,09 %. Peningkatan yang sangat tinggi oleh Pemerintah Daerah sangat disayangkan oleh sebagian besar masyarakat 142
karena tidak tersosialisasikan dengan baik dan justru dapat berakibat ketidaksuksesan
Pemerintah
Daerah
dalam
upaya
meningkatkan
pendapatan asli daerah dari sektor Land Rent. 5) Efisiensi pemanfaatan ruang yang difokuskan kepada permasalahan pembiayaan dan pendapatan daerah telah dibahas oleh Sekretaris daerah sejak Tahun 2005 sebagai konsekwensi adanya rencana alokasi anggaran untuk Pemerintahan Desa dari Pemerintah Kabupaten. Pada tahap awal pembahasan, evaluasi pemanfaatan lahan tidak dilakukan terhadap utilitas Kota Purwokerto dikarenakan telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian tipe/klas atas tanah sehingga dilakukan pada keberadaan fasilitas-fasilitas pendidikan yang pada saat itu belum disesuaikan dengan standar baku yaitu rombongan belajar untuk 1 kelas terdiri maksimal 30 siswa. Dengan memperhatikan faktor efisiensi pembiayaan khususnya pembiayaan pemeliharaan infrastruktur bidang pendidikan dasar, telah dilakukan regrouping sekolah dasar sebanyak 91 buah dengan terbitnya Keputusan Bupati Banyumas No. 56 Tahun 2005 tentang penggabungan sekolah dasar negeri di lingkungan Kabupaten Banyumas. Dari regrouping tersebut
berdampak
pada
pengurangan
pembiayaan
infrastruktur
pendidikan dan pemanfaatan lahan karena memfungsikan bangunan yang telah ada untuk dipergunakan sebagai pemenuhan fasilitas lainnya tanpa harus merubah fungsi lahan baru. Namun demikian pembahasan efisiensi pemanfaatan ruang berhenti dikarenakan : 143
a. Adanya perbedaan pendapat berkaitan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai organisasi publik yang lebih mementingkan pelayanan dibanding keuntungan seperti halnya organisasi privat. b. Adanya perbedaan pendapat bahwa penataan ruang didasarkan kepada dominasi pemanfaatan ruang dan bersifat teknis sehingga faktor lain hanya sebagai faktor pendukung. c. Pemenuhan infrastruktur perkotaan dipandang sebagai kegiatan proyek sehingga lebih dititikberatkan kepada analisa kelayakan teknis tanpa mempertimbangan feed back atas pemenuhan infrastruktur tersebut. 6) Tahun 2007 dilakukan pembahasan kembali terkait efisiensi pembiayaan daerah sebagai akibat adanya kebijakan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang pembiayaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sehingga membawa konsekwensi adanya pengefisiensian diberbagai sektor termasuk di dalamnya pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan serta peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang salah satunya adalah memaksimalkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan dijadikan faktor kunci keberhasilan Camat apabila target perolehan Pajak Bumi dan Bangunan tercapai. Regrouping sekolah dasar yang telah dilaksanakan tahun 2005 kembali dilaksanakan pada tahun 2012 dan 2013 yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2012 tentang penggabungan sekolah dasar di lingkungan 144
Kabupaten Banyumas dan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 1375 Tahun 2013 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang berada dalam satu komplek lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebanyak 9 (sembilan) Sekolah Dasar. 5.4.
Temuan Penting dalam Penelitian Dari hasil penelitian ini, beberapa temuan penting untuk di catat dan dijadikan perhatian bersama sebagai berikut : 1. Melalui pendekatan pricing and cost dalam menghitung efisiensi pemanfaat ruang kota diperoleh temuan bahwa pemanfaatan ruang sebagai akibat kebijakan Pemerintah Daerah belum memperhatikan faktor revenue dari akibat aktivitas pemanfaatan ruang baik oleh individu maupun kelompok/firm. Kondisi ini juga ditopang adanya sumber pembiayaan infrastruktur yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten akan tetapi juga oleh Pemerintah Provinsi bahkan bisa jadi oleh Pemerintah Pusat. Keadaan inilah yang menjadikan permasalahan bahwa pembiayaan yang dikeluarkan akibat adanya aktivitas pemanfaatan ruang oleh karena adanya aktivtas individu atau kelompok/firm dipandang sebagai sumber pemborosan keuangan daerah maupun keuangan negara. 2. Perkiraan terhadap kontribusi aktual bagi efisiensi lahan sangat kurang diperhatikan. Sebagai contoh pada tahun 1994, antara investasi yang dikeluarkan pemerintah daerah terhadap khususnya lokasi penelitian ternyata secara ekonomi tidak menguntungkan dan dari sisi keruangan pun 145
pengaturan penggunaan lahan tidak melalui maksud yang jelas terhadap maksud pengaturan itu sendiri. 3. Pada tahun 1994 – 1996, pengaturan penggunaan lahan lebih didominasi oleh sektor publik dari pada kegiatan lain namun pada tahun 1997, pengaturan pemanfaatan tanah di daerah penelitian mulai di lakukan perubahan ke arah yang lebih menguntungkan dari sisi ekonomi dengan lebih menekankan pada pembiayaan atas tanah yang rendah 4. Adanya perubahan pemanfaatan lahan pada tahun 1997 khususnya pada lokasi penelitian yang lebih menekankan sisi ekonomi untuk menanggung beban pembiayaan atas daerah tersebut hanya dilakukan melalui peningkatan nilai atas tanah berdasarkan kegunaan dan daya beli tanpa memperhitungkan tingkat efisiensinya walaupun dalam perhitungannya menunjukkan adanya tingkat efisiensi yang memadai terhadap upaya peningkatan nilai atas tanah tersebut. 5. Perbedaan pembiayaan atas infrastruktur kota maupun pendapatan atas tanah seperti jalan yang masih “mendua” antara pemerintah daerah dengan pemerintah propinsi dan pajak atas tanah yang masuk ke pemerintah pusat dan daerah memperoleh bagiannya namun selalu berubah sehingga menjadi kesulitan tersendiri untuk menghitung efisiensi secara nyata terhadap pemanfaatan atas tanah. 6. PDAM Kabupaten Banyumas selaku penyedia layanan air bersih bagi masyarakat mendapatkan keuntungan baik benefit maupun profit dari 146
pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang tersebut. Namun demikian kenyataan di lapangan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kota antara PDAM dengan Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Pusat tidak terkordinasi dengan baik sehingga terkesan saling tumpang tindih kegiatan. 7. Pada rentang waktu tahun 2003 – 2007 telah dilakukan efisiensi pemanfaatan ruang baik dari segi pembiayaan infrastruktur, kelembagaan maupun pemanfaatan ruang yang telah ada yaitu dengan melakukan restrukturisasi PDAM, perubahan tipe/klas tanah serta regrouping sekolah dasar sangat dirasakan manfaatnya oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam hal beban pembiayaan Pemerintah Daerah terhadap pemeliharaan infrastrukturnya maupun dari akibat aktivitas penggunaan lahan oleh individu/organisasi. Oleh karena itu, pada Pemerintah Daerah dan Tahun 2013 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang mengatur besaran pajak bumi dan bangunan serta pada Tahun 2012 dan 2013 dilakukan kembali regrouping sekolah dasar di lingkungan Kabupaten Banyumas.
147
BAB VI KESIMPULAN
6.1. Kesimpulan Seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas
perekonomian
serta
keterbatasan
lahan
yang
ada,
efisiensi
pemanfaatan ruang menjadi penting untuk dilakukan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan kota. Efisiensi pembiayaan akibat aktivitas individu atau kelompok/firm terhadap pemanfaatan ruang sudah saatnya mulai diperhatikan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dikarenakan perkembangan pemanfaatan ruang tersebut berdampak terhadap tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk menyediakan pemenuhan infrastrukturnya yang pada akhirnya akan menjadi beban pembiayaan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tipe/kelas tanah dapat dijadikan alternatif memperkecil kesenjangan antara investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh atas investasi tersebut. Namun perhitungan kenaikan perlu mempertimbangkan dan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga apa yang diharapkan Pemerintah dapat tercapai secara maksimal. Pemisahan PDAM selaku penyedia kebutuhan air bersih masyarakat menjadi BUMD yang mandiri dan otonom merupakan langkah dalam upaya 148
mengurangi beban Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan serta layanan air bersih masyarakat tanpa kehilangan kewajiban Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah karena Pemerintah Daerah masih ikut dalam penyertaan modal. Perubahan dan peningkatan tipe/klas atas tanah yang telah dilakukan beberapa kali pada tahun 2005, 2008 dan 2011 yang secara signifikan memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah yaitu antara 1,27 – 2,3 %. Sejak tahun 2013, penyerahan pengelolaan PBB sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah sangat berdampak kepada pendapatan asli daerah dikarenakan yang sebelumnya hanya menerima 64,8 % dari total penerimaan pajak, sejak Januari 2013 Pemerintah Daerah memperoleh 100 % dari PBB tersebut. Pada rentang waktu tahun 2003 – 2007 efisiensi pemanfaatan ruang baik dari segi pembiayaan infrastruktur, kelembagaan maupun pemanfaatan ruang yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dirasakan manfaatnya oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam hal beban pembiayaan Pemerintah Daerah terhadap pemeliharaan infrastrukturnya maupun dari akibat aktivitas penggunaan lahan oleh individu/organisasi. Oleh karena itu, pada Pemerintah Daerah dan Tahun 2013 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang mengatur besaran pajak bumi dan bangunan serta pada Tahun 2012 dan 2013 dilakukan kembali regrouping sekolah dasar di 149
lingkungan Kabupaten Banyumas dengan terbitnya Keputusan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2012 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Kabupaten Banyumas dan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 1375 Tahun 2013 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang Berada dalam Satu Komplek Lingkungan Pemkab Banyumas. 6.2. Saran dan Rekomendasi 1.
Guna meminimalisasi besarnya biaya yang ditanggung pemerintah daerah terhadap penggunaan lahannya, perlu adanya pemahaman bersama tentang efisiensi pemanfaatan lahan dalam menyusun pengaturan pemanfaatan lahan di daerah.
2.
Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah selaku perencana dan penyusun pemanfaatan lahan dengan kantor PBB selaku penyusun penetapan harga dasar tanah dan tipe tanah sehingga akibat dari peraturan penggunaan lahan di masa depan dapat diminimasir.
3.
Mencari dan meneliti faktor-faktor yang dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan perlu dilakukan seperti optimalisasi retribusi dan pajak daerah terhadap suatu lokasi tertentu dan lain-lain.
4.
Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan atau pemanfaatan lahan yang dapat dijadikan input dalam penyusunan model perhitungan efisiensi penggunaan atau pemanfaatan ruang secara lebih luas.
150
DAFTAR PUSTAKA
Anik Arofah, 1990, Perubahan Bentuk Penggunaan Lahan di Kecamatan Cepres dan Banjarsari Kotamadya Surakarta, Tesis. Bintarto, R., 1983, Interaksi Desa-Kota, Ghalia-Indonesia, Jakarta. Chappin dan Kesler, 1979, Urban Land Use Planning, University of Illinois, Urbana. Chua Beng-Huat dan Norman Edward, 1988, Public Space : Disegn, Use and Management, Singapore University Press. CIUD, Pendidikan Lingkungan Perkotaan, Yayasan Dian Desa, Yogyakarta, 1999. Daldjoeni, N., 1997, Geografi Baru, Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung. Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1983, Pedoman Perencanaan Lingkungan Pemukiman Kota, edisi ke-3, Departemen Pekerjaan Umum. Endang Saraswati, 1989, Perubahan Bentuk Lahan di Kecamatan Prambanan dan Faktor yang Mempengaruhi, Tesis. Fox, William F., 1994, Strategic Options for Urban Infrastructure Management, Washington, The World Bank Husein Umar, 2001, Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Raja Grafindo Persada, Jakarta. I Made Sandy, 1977, Kebijakan Pertanahan di Indonesia sehubungan dengan Pembangunan Regional, Publikasi no. 153, Direktorat Tata Guna Tanah, Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri. Jamaludin Ancok, 1996, Interaksi Penduduk, Lingkungan dan Pembangunan, Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gajah Mada. Jayadinata, T, J., 1981, Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah, ITB. Koestoer, Hendro R, 1996, Penduduk dan Aksesibilitas Kota, Prespektif Tata Ruang Lingkungan Ujung Pandang, Universitas Indonesia, Jakarta.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyumas, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, 2003 Keputusan Bupati Banyumas No. 56 Tahun 2005 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Kabupaten Banyumas, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, 2005 Keputusan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2012 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Kabupaten Banyumas, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, 2012 Keputusan Bupati Banyumas Nomor 1375 Tahun 2013 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang Berada dalam Satu Komplek Lingkungan Pemkab Banyumas, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, 2013 Lincolin Arsyad, 1999, Ekonomi Daerah, Pembangunan, BPFE, Yogyakarta.
Pengantar
Perencanaan
dan
Markus, 1999, Perancangan Kota secara Terpadu, Teori Perancangan Kota dan Penerapannya, Soegijopranata University Press, Semarang. Nicolas Senabua, 2000, Efektivitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Ponorogo, Tesis. OECD, 1991, Urban Infrastructure : Finance and Management, OECD, Paris. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, Sekretariat Menteri Dalam Negeri, 1987 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, 2011 Radiks Purba, 1997, Analisis Biaya dan Manfaat, Rineka Cipta. Revisi RUTRK dan RDTRK Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, 2001 Rapoport, 1982, The Meaning of the Build Environment : A Non-Verbal Communications Approach, Baverly Hills, Sage. Sabari Yunus, H., 2000, Struktur Tata Ruang Kota, Pustaka Pelajar.
Sujarto Djoko, 1992, Perkembangan Perencanaan Tata Ruang Kota di Indonesia, Jurusan Teknik Planologi, FTSP, ITB, Bandung. Sujarto Djoko, 1992, Wawasan Tata Ruang, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Edisi Khusus, Juli 1992, BPI-ITB, Bandung. Stein, Jay, M., 1988, Public Infrastructure Planning and Management, Sage Publication, Volume 33. The Word Bank, Efficiency in Land Use and Infrastructure Design An Application of the Bertaud Model, ____ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Propinsi DIY, 1993 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, 2005 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, 2009
