KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA R.I NOMOR : KEP-23/IUEN/1997 .TENTANG
POKOK-POKOK PENGAWASAN DILINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA
MENTERI TENAGA KERJA, Menimbang
i
o
a. bahwa keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-91/\dEN/1984 tentang Pedoman Pelakanaan Pengawasan Dalam Lingkungan
Departemen Tenaga
Kerja kurang sesuai lagr
dengan
perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan.
b. batrwa untuk mengatur hal tersebut diatas perlu
ditetapkan pokok-pokok pengawasan di lingkungan Departemen Tenaga Kerja yang ditetapkan dengan keputusan Menteri.
Mengingat
1. Keputusan Presiden R.l Nomor 104 Tahun 1993
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden R.I Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua
puluh kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 83 Tahun 1993:
2.
Instruksi Presiden R.I Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
;
I
3. Insffuksi
Presiden R.I Nomor Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat ;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 93/MEPAN||989 yang diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3OA4ENPAN/ 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat; 5.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor 28IMEN/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja;
6.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1911996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
72
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA R.I TENTANG POKOK.POKOK PENGAWASAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA.
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: a. Pengawasan adalah segenap kegaiatan unhrk menyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintatr-perintatr yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut. Pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai pelaksanaan, serta mengadakan tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dipandang perlu;
b.
Pengawasan Melakat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau repesif;
c. Pengawasan Fungsional
adalah pengawasan yang dilakukan oleh Aparat pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas gmum pemerintahan dan pembangunan ;
d. Pengawasan Legislatif
adalah pengawasan yang dilalnrkan oleh Dewan perwakilan Rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan;
e.
Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang
berupa sumbangan pemikiran, sararL gagasan atau keluhan/pengaduan yang disampaikan secara langsung maupun melalui
f.
media,
;
Pemeriksaan merupakan sebagian dari firngsi pengawasan yang meliputi kegiatan penelitian, pengujian dan penilaian;
g. Auditor adalah Pegawai
Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungiawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah;
h.
Menteri adalah Menteri yang bertanggungfawab di bidang ketenagakerjaan. 73
Pasal 2 pengawasan dimaksud untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas F orn,i" pemerintahan dan pembangunan
guna:
;.
yang berlaku' Menjamin ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
sesuai dengan rencana dan meninEatkao efisierrsi dan efeltivitas pelaksanaan tugas kebij aksanaan PimPinan
b.
;
kegiatan; Mendorong peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan
c. Mencegah .terjadinya
pemborosan' kebocoran' kerugian keuangan negara dan
penyalahgunaan wewenang;
d.
kegiatan' Memperoleh data masukan/umpan balik dalam pelaksanaan
Pasal 3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup semua (1) Pelaksanaan pengawasan "a hgk*gan nepartemen Tenaga K.tju, di tingkat Pusat dan di unsur unit kerja tingkat Daerah; Menteri. (2) Dalam hal tertentu pemeriksaan BUMN dapat dilalrukan atas perintah
Pasal 4 Pen
gawasan bertujuan untuk:
a.
berbagai kegiatan Menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dalam beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya;
b.
dan atau terulangnya Upaya edukatif preventif dalam mencegah secara dini terjadinya suatu kesalahan;
c. Menilai tingkat kemampuan
teknis dan manajerial personil/aparatur;
d.
Memelihara dan meningkatkan citra Departemen Tenaga Kerja;
e.
Mendorong berfungsinya pengawasan melekat;
f.
Mengambil tindakan terhadap pelaku penyimpangan yang terjadi.
74
BAB II PENGAWASAN MELEKAT Pasal 5 (
t
f) Pimpinan/Atasan langsung semua satuan kerja/unit kerja termasuk pemimpin proyek di lingkungan Departemen Tenaga Kerja Pusat dan Daerah, melakukan pengawasan melekat di lingkungan satuan kerja/unit kerjanya masing-masing.
(2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan pada pembentukan suatu sistem yang mampu membina dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi, serta mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pasal6 (1) Pelaksanaan pengawasan melekat di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dikoordinir oleh Sekretaris Jenderal selaku Koordinator Program Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Melekat (P3 waskat). (2) Petunjuk pelaksanaan mengenai pengawasan melekat secara teknis Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja atas nama Menteri.
diatur oleh
BAB III PENGAWASAN FUNGSIONAL Pasal T
(l)
Pengawasan fungsional di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dilakukan oleh Inspekforat Jenderal terhadap kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan.
(2) Prioritas pemeriksaan ditetapkan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah pengawasan dan atau kebijaksanaan Menteri.
Pasal
di bidang
E
Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(l) dilalrukan melalui pemeriksaan, pengujian dan penelitian serta pengusutan atas pelaksanaan tugas pokok dn'a fungsi.
75
Pasal 9 (1) Jenis pemeriksaan meliputi:
'
a. Pemeriksaan Operasional; b. Pemeriksaan Khusus; c. Pemeriksaan Kasus; d. Inspeksi Pimpinan; e. tnspeksi Mendadak dan
f.
Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
(2) Pemeriksaan Operasional adalah suatu pemeriksaan secara sistematik dan komprehensif yang dilaksanakan oleh pemeriksa indepanden untuk mendapatkan dan mengevaluasi kineda satuan/unit kerja secara obyektif atas kegiatan-kegiatan
manajemen.
(3) Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan menitik beratkan salah satu beberapa unsur fugas pokok dan firngsi Departemen Tenaga Kerja, atau salah satu atau beberapa aspek manajemen; (4) Pemeriksaan Kasus adalah pemeriksaan yang bersifat pengusutan (investigasi) yang dilakukan terhadap temuan hasil pemeriksaan atau pengaduan masyarakat, utur a"g.* adanya penyimpangan keuangan negara atau perbuatan yang dapat merusak citra Pegawai Negeri Sipil atau merugikan masyarakat; (5) Inspeksi Pimpinan adalah kunjungan kerja unfirk mengadakan penilaian dan penggairahkan satuan kerja/unit ke{a dalam menjabarkan kebijaksanaan pokok ketenagaker:aan; (6) Inspeksi Mendadak adalah kunjungan ke{a/pemeriksaan yang dilakukan seca.ra mendadak untuk mendapatkan gambaran kondisi obyektif dalam rangka mendorong peningkatan kinerja satuan/unit kerja. (7) Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah kegiatan yang dilatcukan untuk mengetahui tanggapan satuan kerja/unit kerja atas koreksi dan tuntasnya rekomendasi hasil pemeriksaan ITJEN, BPKP, BEPEKA, pengaduan/informasi dari masyarakat serta temua hasil pengawasan Badan Legislatif.
Pasal 10
(l)
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 dilaksanakan oleh Auditor atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala/Pimpinan Satuan Kerja. 76
at
(2) Dalam melaksanakan pemeriksaan. Auditor atau Pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalrukan kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut:
a. b.
' c.
d. e.
f.
Membuat/menyusun program kerja pemeriksaan; Melakukan Pemeriksaan; Membuat laporan hasil pemeriksaan; Memaparkan hasil Pemeriksaan; Meneliti tindak lanjut hasil pengawasan; Menghimpun dokumen hasil pengawasan.
Pasal
11
Penrnjuk Pelaksanaan mengenai pengawasan firngsional ditetapkan oleh Inspektur Jenderal Departemen Tenaga Kerja.
BAB IV PENGAWASAN TINDAK LANJUT Pasal
12
Satuan kerJa/unit kerja wajib menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan ITJEN, BPKP, BEPEKA dan hasil pengawasan Badan Legislatif serta melaporkan hasilnya kepada
Menteri melalui:
:
'
a.
b.
Inspektur Jenderal atas hasil pemeriksaan ITJEN dan BPKP dengan tembusan kepada Eselon I terkait; Sekretaris Jenderal atas hasil pemeriksaan BEPEKA dan hasil pengawasan Badan Legislatif dengan tembusan kepada Eselon I terkait; Pasal 13
(l)
Setiap pengaduan masyarakat tentang ketidakpuasan dalam pelaksanaan tugas pokok ; dan frrngsi Departemen harus ditangani seca.ra
teliti.
(2) Pengaduan masyarakat yang secara funtas.
dinilai mengandung kebenaran harus ditindaklanjuti
(3) Kewenangan penanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah:
a.
Selrretaris Jenderal bertanggung jawab menyelesaikan surat pengaduan masyarakat yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Jenderal,
b. Inspektur Jenderal bertanggwrg jawab menyelesaikan surat pengaduan maqyarakat yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan frrngsi lnspektorat Jenderal; c.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja bertanggung jawab menyelesaikan sruat pengaduan masyarakat yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja bertanggung jawab menyelesaikan surat pengaduan masyarakat yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan bertanggung jawab menyelesaikan surat pengaduan masyarakat yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direlitorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerj aan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja bertanggung jawab menyelesaikan surat pengaduan masyarakat yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan firngsi Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja;
Kepala Kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja bertanggung jawab menyelesaikan surat pengaduan masyarakat yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah, termasuk satuan kerja yang berada dibawahnya.
(4) Apabila dipandang perlu Inspektu Jenderal dapat melakukan pemeriksaan atas laporan/pengaduan masyarakat, yang dinilai terdapat indikasi penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan firngsi atau karena tindakan indisipliner pegawai. (5) Inspektur Jenderal atas nama Menteri dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap laporan penyelesaian pengaduan masyarakat yang dunilai belum tuntas.
(6) Hasil penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam kepada:
"yui
1:; wajib dilaporkan
a.
Asisten Wakil Presiden Urusan Pengawasan dengan tembusan Inspektur Jenderal dalam hal pengaduan tersebut disampaikan melalui Tromol Pos 5000;
b.
Menteri Up. Inspektur Jenderal dalam hal pengaduan tersebut disampiakan melalui Po Box 55;
c.
Menteri Up. Sekretaris Jenderal dengan tembusan Eselon
I
terkait dalam hal
informasi/pengaduan yang disampaikan mel alui Badan Legi slatif;
,
d.
Atasan langsung pimpinan satuan kerja sesuai hirarki, dengan tembusan Inspektur Jenderal apabila pengaduan tersebut disampaikan langsung kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan; Pasal 14
Apabila pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 isinya diduga terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, penyimpangan yang bersifat merugikan misyatakat, nega.ra atau menurunkan citra Departemen Tenaga Kerja, maka wajib dilakukan pemeriksaan kasus.
Pasal 13
(l)
Pada akhir setiap bulan dan akhir tahun anggaran, penyelesaian terhadap tindak lanjut pengawasan masyarakat wajib dilaporkan kepada Menteri Up. Inspektur Jenderal.
(2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat Jenderal.
(l)
ditetapkan oleh Inspektur
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
'.t
'u,
Pasal 16
Selama petunjuk pelaksanaan berdasarkan keputusan ini belum dikeluarkan, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur pengawasan di lingkungan Departemen Tenaga Kerja tetap berlaku sepanjang tia"t Uirtentangan dengan kepirtusan ini. Pasal 17 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
di : tanggal :
Ditetapkan Pada
Jakarta 28 Pebruari 1997
MENTERI TENAGA KERJA R.I nd DTs.
79
ABDUL LATIEF
