PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PERUBAHAN PERATURAN-PERATURAN TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO.

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPPRES NOMOR 80 TAHUN 2003 (PERUBAHAN PERTAMA)

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pasal I 1. Penjelasan Pasal 22 ayat (5)

Pasal I 1. Penjelasan Pasal 17 ayat (5)

Yang dimaksud dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus dalam ayat ini adalah :

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pasal I 1. Pasal 10 ayat (3a)

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pasal I 1. Pasal 1

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pasal I 1. Penjelasan Pasal 17 ayat (5)

Pembuat Yang dimaksud dengan Yang dimaksud dengan Dalam hal Pengadaan barang/jasa 1a.Pejabat Komitmen adalah keadaan tertentu adalah : keadaan tertentu adalah : dilakukan oleh Badan Pelaksana pejabat yang diangkat Rehabilitasi dan Rekonstruksi oleh Pengguna Wilayah dan Kehidupan Anggaran/Kuasa Masyarakat Provinsi Namggroe Pengguna Aceh Darussalam dan Kepulauan Anggaran/Dewan Nias Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Bank anggota panitia pengadaan berasal Indonesia(BI)/Pemimpin dari instansinya sendiri atau Badan Hukum Milik instansi teknis Pemerintah, dan Negara(BHMN)/Direksi dapat menyertakan pihak lain yang Badan Usaha Milik ditunjuk oleh Kepala Badan Negara (BUMN)/Badan Pelaksana. Usaha Milik

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pasal I 1. Penjelasan Pasal 17 ayat (5)

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pasal I 1. Penjelasan Pasal 17 ayat (5)

Yang dimaksud dengan Yang dimaksud dengan tertentu keadaan tertentu keadaan adalah : adalah :

1

a. penanganan darurat untuk pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau

a.penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau

2. Pasal 30 ayat (8)

Daerah(BUMD) sebagai pemilik pekerjaan,yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan berang/jasa. darurat 1b.Pengguna Anggaran a.penanganan adalah sebagaimana untuk pertahanan dimaksud dalam negara, keamanan dan Undang-Undang Nomor keselamatan 1 Tahun 2004 tentang masyarakat yang Perbendaharaan pelaksanaan Negara. pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau

a.penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Pekerjaan sebagai kelanjutan dari tindakan darurat di atas,untuk

a.penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Pekerjaan sebagai kelanjutan dari tindakan darurat di atas,untuk

2

selanjutnya dilakukan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden ini ; dan/atau

selanjutnya dilakukan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden ini ; dan/atau b. penyedia jasa tunggal; dan/atau

b. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1(satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Provinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kab/Kota, Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara untuk pengadaan yang dibiayai APBN dalam rangka kegaiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

1c.Kuasa Pengguna b.pekerjaan yang perlu Anggaran adalah pejabat dirahasiakan yang yang ditunjuk oleh menyangkut Pengguna Anggaran untuk pertahanan dan menggunakan anggaran keamanan Negara Kementerian/Lembaga/Satu an Kerja Perangkat Daerah. yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

b.

pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

b.


3

c. pekerjaan yang perlu c. pekerjaan yang berskala dirahasiakan yang kecil dengan nilai menyangkut maksimum pertahanan dan Rp50.000.000,00 (lima keamanan Negara puluh juta rupiah), yang ditetapkan oleh dengan ketentuan : Presiden; dan/atau

3. Pasal 37 ayat (1)

Angka 2. Dihapus

1)

untuk keperluan sendiri; dan/atau 2)teknologi sederhana; dan/atau 3)risiko kecil; dan/atau 4) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

d. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan: untuk keperluan sendiri, mempunyai risiko kecil, menggunakan teknologi sederhana,

e. Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistic pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Bila terjadi keterlambatan Angka 4. Dihapus penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, sebagaimana diatur dalam kontrak, maka penyedia barang/ jasa yang bersangkutan dikenakan

pekerjaan yang pekerjaan yang c. c.pekerjaan yang berskala c. berskala kecil berskala kecil kecil dengan nilai dengan nilai dengan nilai maksimum maksimum maksimum Rp50.000.000,00 (lima Rp50.000.000 (lima Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), puluh juta rupiah), puluh juta rupiah), dengan ketentuan : dengan ketentuan : dengan ketentuan : 1)untuk keperluan 1)untuk keperluan 1)untuk keperluan sendiri; dan/atau sendiri; sendiri; 2)teknologi sederhana; dan/atau dan/atau dan/atau 2)teknologi 2)teknologi 3)risiko kecil; dan/atau sederhana; sederhana; 4)dilaksanakan oleh dan/atau dan/atau penyedia 3)risiko kecil; 3)risiko kecil; barang/jasa usaha dan/atau dan/atau orang perseorangan 4)dilaksanakan 4)dilaksanakan dan/atau badan oleh penyedia oleh penyedia usaha kecil barang/jasa barang/jasa termasuk koperasi usaha orang usaha orang kecil. perseorangan perseorangan dan/atau badan dan/atau badan usaha kecil usaha kecil termasuk termasuk koperasi kecil; koperasi kecil; dan/atau dan/atau d.

Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat

d.

Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah

d.

Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah

4

dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil dan/atau bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau

e. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau

Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggara-an pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundangundangan. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam keadaan khusus adalah: a.pekerjaan berdasarkan tariff resmi yang ditetapkan pemerintah; atau

ijin; dan/atau

denda keterlambatan sekurangkurangnya 1 o/oo (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.

4. Penjelasan Pasal 17 ayat (5)

Angka 5. Dihapus

e. Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistic pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya

mendapat dan/atau

ijin;

mendapat dan/atau

ijin;

e.Pekerjaan pengadaan e.Pekerjaan pengadaan barang dan barang dan pendistribusian pendistribusian logistic pemilihan logistic pemilihan Kepala Daerah dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah yang penanganannya yang penanganannya memerlukan memerlukan

5

f. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang

b.pekerjaan/ barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa,

Yang dimaksud dengan keadaan Angka 6. Dihapus tertentu adalah :

memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundangundangan. Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan dan pendistribusian surat-surat, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan/atau f. Pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka

pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundangundangan. Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan/atau

pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundangundangan. Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan/atau

f.Pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara

f.Pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara

6

penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundangundangan. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf f adalah pekrjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepada Pemerintah oleh badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk penilaian pertanggungjawaban badan khusus dimaksud.

pabrikan, pemegang hak paten; atau

rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan tesebut meliputi: 1.pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006; 2.pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu

cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan tersebut meliputi:

cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan tersebut meliputi:

1.pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006; 2.pekerjaan yang dilakukan dalam

1.pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006; 2.pekerjaan yang dilakukan dalam

7

dilaksanakan secara cepat paling lama 1(satu)tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

2. Lampiran I Bab I huruf C.1.b.4)

c.merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar

a.penanganan darurat Angka 7. Dihapus untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat

Yang dimaksud dalam keadaan khusus adalah:

rangka rangka meneruskan meneruskan pekerjaan pekerjaan pengadaan pengadaan perumahan yang perumahan yang tidak dilaksanakan tidak dilaksanakan oleh pemberi oleh pemberi hibah sesuai hibah sesuai dengan tenggat dengan tenggat waktu yang telah waktu yang telah ditetapkan oleh ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Rekonstruksi, yang penyelesaian yang penyelesaian pekerjaannya pekerjaannya perlu dilaksanakan perlu dilaksanakan secara cepat secara cepat paling lama paling lama 1(satu) tahun 1(satu) tahun setelah pemberi setelah pemberi hibah tidak hibah tidak mampu mampu melaksanakan melaksanakan kewajibannya; kewajibannya; dan/atau dan/atau g.Pekerjaan pengadaan g.Pekerjaan pengadaan barang dan barang dan pendistribusian pendistribusian logistic pemilihan logistic pemilihan Kepala Daerah dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Wakil Kepala

8

dan harga yang relative stabil; atau

ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau

Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang diselenggarakan sampai dengan bulan Desember 2006 berdasarkan peraturan perundangundangan. Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan Kartu Tanda Penduduk, pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan

Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang diselenggarakan sampai dengan bulan Desember 2006 berdasarkan peraturan perundangundangan. Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan Kartu Tanda Penduduk, pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan

9

Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi criteria sebagai berikut :

a. Penanganan darurat untuk pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau

d.pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikann ya.

2. Lampiran I Bab I huruf C.1.a.4)

b. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

8a.Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Gubernur/Bupati/ Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Departemen/Lembaga/ Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Pemerintah Daerah/Komisi/BI/BHMN/ BUMN/BUMD.

a.pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau

c. pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan :

23.Surat kabar nasional adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang tercantum dalam daftar surat kabar nasional yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

b.pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau

1)untuk keperluan sendiri; dan/atau 2)teknologi sederhana;

pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Yang dimaksud dalam keadaan khusus adalah :

pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Yang dimaksud dalam keadaan khusus adalah :

a.pekerjaan berdasarkan tarif resmi yanhg ditetapkan pemerintah; atau

a.pekerjaan berdasarkan tarif resmi yanhg ditetapkan pemerintah; atau

10

dan/atau 3)risiko kecil; dan/atau 4)dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil. b. Penyedia jasa tunggal; dan/atau

Penunjukan langsung dapat d. Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dalam hal dilakukan oleh pemegang hak memenuhi criteria sebagai paten atau pihak yang telah berikut: mendapat ijin; dan/atau

24.Surat kabar provinsi adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki perredaran luas di daerah provinsi, yang tercantum dalam daftar surat kabar yang ditetapkan oleh Gubernur.

c.merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau

c. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

a) keadaan tertentu, yaitu:

25.Website pengadaan nasional adalah Website yang dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa di Departemen/Lembaga/Komi si/BI/ Pemerintah Daerah/BHMN/BUMN/ BUMD dan kegiatan pengadaan barang/jasa.

d. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

e. Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistic pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b.pekerjaan/ barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau

b.pekerjaan/ barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau

c.

c.

merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau

merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau

11

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e meliputi pengadaan dan pendistribusian surat-surat, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan/atau d. Pekerjaan yang bersakala kecil dengan ketentuan : untuk keperluan sendiri, mempunyai risiko kecil, menggunakan teknologi sederahana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau

(1)penanganan darurat f. Pekerjaan pengadaan untuk pertahanan barang/jasa yang Negara, keamanan penanganannya memerlukan dan keselamatan pelaksanaan secara cepat masyarakat yang dalam rangka rehabilitasi dan pelaksanaan rekonstruksi di Provinsi pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau Nanggroe Aceh Darussalam harus dilakukan dan Kepulauan Nias Provinsi segera, termasuk Sumatera Utara yang penanganan darurat dilaksanakan oleh Badan akibat bencana alam; Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan/atau Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf f meliputi : 1.pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 1 Juli

2. Pasal 4


d.

pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikan nya.

d.

pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikan nya.

12

e. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau

f.

Pekerjaan yang memerlukan penyelesaian

2006; 2.pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1(satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Kebijakan umum pemerintah (2)pekerjaan yang perlu Yang dimaksud dalam keadaan dalam pengadaan dirahasiakan yang khusus adalah : barang/jasa adalah : menyangkut pertahanan dan keamanan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

(3)pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima

a. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau


a. penanganan darurat a. meningkatkan untuk pertahanan penggunaan produksi negara, keamanan dan dalam negeri, rancang keselamatan bangun dan

2. Lampiran I Bab I huruf C.1.a.4)

e. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan. Penunjukan langsung 2. Lampiran I Bab I huruf C.1.a.4) dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

13

secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan Negara yang penanganan nya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundangundangan. Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

puluh juta rupiah), dengan ketentuan :

(a)untuk keperluan sendiri; dan/atau

(b)teknologi sederhana; dan/atau

perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional;

b. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau c. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau

masyarakat yang pelaksanaan pekrjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau

b. meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa;

b. penyedia jasa tunggal; dan/atau

c. menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;

c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau


Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

a) keadaan tertentu, (1)penanganan darurat untuk yaitu: pertahanan (1)penanganan Negara, darurat untuk keamanan dan pertahanan keselamatan Negara, masyarakat yang keamanan dan pelaksanaan keselamatan pekerjaannya masyarakat yang tidak dapat pelaksanaan ditunda, atau pekerjaannya harus dilakukan tidak dapat segera, termasuk ditunda, atau penanganan harus dilakukan darurat akibat segera, termasuk bencana alam;

14

dan/atau

(c)risiko kecil; dan/atau

(d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil. (4) pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistic pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka

d. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya

d. meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;


e.meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;


f. menumbuhkembang kan peran serta usaha nasional;

d. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : untuk keperluan sendiri, mempunyai risiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah); dan/atau e. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin;dan/atau

f. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang penagnannya dilakukan secara khusus berdasarkan

(2)pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau (2)pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

(3)pekerjaan yang (3)pekerjaan yang berskala kecil berskala kecil dengan nilai dengan nilai maksimum maksimum Rp50.000.000, 00 Rp50.000.000, 00 (lima puluh juta (lima puluh juta rupiah), dengan rupiah), dengan ketentuan : ketentuan : (a)untuk keperluan (a)untuk keperluan sendiri; dan/atau sendiri; dan/atau

15

penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundangundangan.

b) Pengadaan barang/jasa khusus. yaitu :

a. penanganan darurat untuk pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau

g. mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

peraturan perundangundangan. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepada Pemerintah oleh badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk penilaian pertanggungjawaban badan khusus dimaksud; dan/atau g. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh



16

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. 3. Lampiran I Bab I huruf C.1.a.4)

(1)pekerjaan berdasarkan tariff resmi yang ditetapkan Pemerintah; atau

b. penyedia jasa tunggal; dan/atau

h. mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas;

(2)pekerjaan atau barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau

c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

i. mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemrintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi.

Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

(3)merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau

d. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan: untuk keperluan sendiri, mempunyai risiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil dan/atau bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Pasal 4A


(c)risiko dan/atau

kecil;

(d)dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil. (4)pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistic pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat

(c)risiko dan/atau

kecil;

(d)dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil. (4)pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistic pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat

17

dan/atau

(4)pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya

e. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau

(1)Pemilihan surat kabar (1) penanganan darurat untuk pertahanan nasional dan surat kabar Negara, keamanan provinsi sebagaimana dan keselamatan dimaksud dalam Pasal 4 masyarakat yang huruf i, dilakukan sesuai tata pelaksanaan cara pemilihan penyedia pekerjaannya tidak barang/jasa sebagaimana dapat ditunda, atau diatur dalam Peraturan harus dilakukan Presiden ini. segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau

dalam rangka penyeleng-garaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundangundangan;dan /atau (5)pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat

dalam rangka penyeleng-garaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundangundangan;dan /atau (5)pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat

18

Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka(5) meliputi: a. pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006; b. pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1(satu)tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka(5) meliputi: b. pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006; b. pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1(satu)tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

19

Pasal II

f. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan Negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf f adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepada Pemerintah oleh Badan Khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.7 Th.1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Th. 1998 termasuk penilaian pertanggungjawab-an badan khusus dimaksud; dan/atau

(2)Pemilihan surat kabar (2)pekerjaan yang perlu (6)Pekerjaan pengadaan (6)Pekerjaan pengadaan dan barang dirahasiakan yang barang nasional dan surat kabar dan pendistribusian logistic pendistribusian logistic menyangkut Provinsi sebagaimana Kepala pemilihan pertahanan dan pemilihan dimaksud pada ayat (1) Kepala keamanan Negara Daerah dan Wakil Daerah dan Wakil dilaksanakan oleh Menteri yang ditetapkan oleh Kepala Daerah di Kepala Daerah di Negara Perencanaan Provinsi Nanggroe Provinsi Presiden; dan/atau Pembangunan Nanggroe Aceh Darussalam yang Aceh Darussalam yang Nasional/Kepala Bappenas penanganannya untuk surat kabar nasional penanganannya memerlukan dan Gubernur untuk surat memerlukan pelaksanaan secara pelaksanaan secara kabar provinsi. cepat dalam rangka cepat dalam rangka penyelenggaraan penyelenggaraan pemilihan Kepala pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah Provinsi dan Provinsi dan kabupaten/kota yang kabupaten/kota yang diselenggarakan diselenggarakan sampai dengan bulan sampai dengan bulan Desember 2006 Desember 2006 berdasarkan peraturan berdasarkan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Pekerjaan tersebut Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan meliputi pengadaan Kartu Tanda Kartu Tanda Penduduk, pengadaan Penduduk, pengadaan dan pendistribusian dan pendistribusian surat suara, kartu surat suara, kartu pemilih beserta pemilih beserta perlengkapan lainnya perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah.

20

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

g. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf g adalah pekerjaan desain dan perencanaan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 1 Juli 2006. 6. Lampiran I Bab I huruf C.1.a.4)


yang (3)Menteri Negara (3)pekerjaan berskala kecil dengan Perencanaan Pembangunan nilai maksimum Nasional/Kepala Bappenas Rp50.000.000,00 (lima dan Gubernur puluh juta rupiah), melaksanakan pemilihan dengan ketentuan : surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan daftar surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

(4)Segala biaya yang timbul dalam rangka pemilihan surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 9

b)Pengadaan barang/jasa khusus,yaitu :

b)Pengadaan barang/jasa khusus,yaitu :

(a) untuk keperluan sendiri; dan/atau

(1).pekerjaan berdasarkan tarif resmi yanhg ditetapkan pemerintah; atau

(1).pekerjaan berdasarkan tarif resmi yanhg ditetapkan pemerintah; atau

(b)teknologi sederhana;

(2)pekerjaan/ barang spesifik yang hanya dapat

(2)pekerjaan/ barang spesifik yang hanya dapat

21

dan/atau


(1)penanganan darurat untuk pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau

(2)


dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau

dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau

(2)Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan surat keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD.

(c)

risiko dan/atau

kecil;



(3)Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah :

(d)

dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

(4)pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.


a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;

(4) pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistic pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Pasal II

5. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk

22

(3) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan :

b. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;

Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundangundangan; dan/atau Peraturan Presiden ini (5) pekerjaan pengadaan barang mulai berlaku sejak dan jasa yang tanggal ditetapkan. penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan

pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan

23

Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) meliputi: a)pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006; b)pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1(satu)tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

24

(a) untuk keperluan sendiri; dan/atau

c.

(b)teknologi dan/atau

d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya. e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia

sederhana;

(c)risiko kecil; dan/atau

(d)dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;

b).Pengadaan barang/jasa khusus. yaitu :


(2)pekerjaan/ barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau (3)merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai

25

barang/jasa;

(4)pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistic pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan. (5) Pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) meliputi: a. pekerjaan pengadaan

g. melaporkan pelaksanaan/penyele saian peng-adaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;

h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak

pasar dan harga yang relatif stabil; atau (4)pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.


26

perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 1 Juli 2006; b.pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1(satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya. b)Pengadaan barang/jasa khusus. yaitu :

i.

menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/ Gubernur/Bupati/ Walikota/Dewan


27


(2)pekerjaan/ barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau

j.

Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan; menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

(6)Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud

a. Penanganan darurat untuk pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau b. Penyedia jasa tunggal; dan/atau

28

pada ayat (4) disahkan. (3)merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau

Paragraf Kedua Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok dan Keanggotaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Pasal 10

c. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau


(2a)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)

d. Pekerjaan yang bersakala kecil dengan ketentuan : untuk keperluan sendiri, mempunyai risiko kecil, menggunakan teknologi sederahana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau e. Pekerjaan yang hanyadapat dilakukan oleh Pemegang hak paten atau pihak yang


29

telah mendapat ijin; dan/atau Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi criteria sebagai berikut :

a. Penanganan darurat untuk pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau

(8)Dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) :

f. Pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan Negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundangundangan;dan/atau

a. Pejabat Komitmen Bendahara;

g. Pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan

Pembuat dan

30

Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yaitupekerjaan desain dan perencanaan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006. b. Penyedia jasa tunggal; dan/atau

b. Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat Jenderal Departemen/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen/Badan Pengawas Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Pengawasan Internal BI/BHMN/BUMN/BUMD kecuali menjadi panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya;

c. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan Negara

c. Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran dan/atau

Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

31

yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar.

d. Pekerjaan yang bersakala kecil dengan ketentuan : untuk keperluan sendiri, mempunyai risiko kecil, menggunakan teknologi sederahana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau


e. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau

(2) Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurangkurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi.

f. Pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan Negara yang penanganannya dilakukan

(3) Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan

32

secara khusus berdasarkan peraturan perundangundangan; dan/atau

dengan metoda pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas sekurangkurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

g. Pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yaitu pekerjaan desain dan perencanaan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 1 Juli 2006. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

8. Pasal 20A

Pengumuman pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum sbagaimana

33

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan metode pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum yang bernilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diumumkan sekurangkurangnya di : 1)satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan; 2)satu surat kabar nasional, dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan kegaiatan tersebut yang berdomisili di provinsi setempat kurang dari 3(tiga)penyedia barang/jasa. b. untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum/terbatas yang bernilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

34

diumumkan sekurangkurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan. 9. Pasal 22 (2)Seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi yang diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi. (3)Seleksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang kompleks dan diyakini jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas, dan diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia jasa yang mampu guna memberi kesempatan

35

kepada penyedia jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. Pasal 25A (1)Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum/seleksi terbatas dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)wajib diumumkan sekurangkurangnya di satu surat kaabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegaitan bersangkutan. (2)Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), wajib diumumkan sekurangkurangnya di satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan atau sekurang-kurangnya 5(lima) penyedia jasa konsultansi di kabupaten/kota/provinsi yang bersangkutan. 11. Pasal 44 (2)Pengaturan mengenai daftar inventarisasi dan penyebarluasan informasi barang/jasa produksi dalam negeri

36

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan oleh departemen yang membidangi perindustrian. 12. Pasal 48 (5a)Dalam hal berdasarkan tembusan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh unit pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPKP menilai terdapat penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, maka BPKP dapat menindaklanjutinya 13. Lampiran I Bab I Bagian D angka 1 huruf b Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi : 1)Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah sebagai berikut : a)Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7(tujuh)hari kerja di website pengadaan nasional. Penayangan pengumuman lelang

37

yang dilaksanakan melalui surat kabar nasional/propinsi minimal dilakukan 1(satu)kali tayang pada awal masa pengumuman. b)pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1(satu)hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran. c)penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 4(empat)hari kerja sejak tanggal pengumuman. d)pemasukan dokumen penawaran dimulai 1(satu)hari setelah penjelasan (aanwijzing).Batas akhir pemasukkan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 2(dua)hari kerja setelah penjelasan.Penetapan waktu pemasukan dokumen penawaran harus memperhitungkan waktu yang diperlukan

38

untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan. e)Evaluasi penawaran dapat dilakukan dalam waktu 1(satu)hari atau sesuai dengan waktu yang diperlukan. 2)Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan butir d) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Presiden ini. 3)Diberikan contoh tabel jadwal pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan pascakualifikasi. Lampiran I Bab II Bagian A angka 1 huruf 1 butir 7) Dalam hal tidak ada sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6(enam)hari kerja setelah pengumuman penetapan

39

pemenang lelang dan dalam hal terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 1(satu)hari setelah jawaban atas semua sanggahan tersebut dijawab serta segera SPPBJ tersebut disampaikan kepada pemenang lelang. Pasal II 1.Sebelum pelaksanaan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pelaksanaan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. 2.Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan

40

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat(1), maka panitia/pejabat pengadaan tetap dapat melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, sepanjang telah memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah. 3.Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/panitia/pejabat pengadaan yang belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa seelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap sah, sepanjang pada saat kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dimaksud dilaksanakan, yang bersangkutan telah memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah. 4.Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang telah diterbitkan oleh Kementerian

41

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan berlaku sebagai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005. 5.Sebelum Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasioanal/Kepala Bappenas dan Gubernur menetapkan surat kabar nasional dan surat kabar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A, pengumuman kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan sekurangkurangnya di satu surat kabar yang mempunyai oplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional dan/atau wilayah provinsi.

42

6.Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. b)Pengadaan barang/jasa khusus. yaitu : (1)pekerjaan berdasarkan tariff resmi yang ditetapkan Pemerintah; atau (2)pekerjaan atau barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau (3)merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau (4)pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

43

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

Recommend Documents