1',t l?f KEBIJAKAN KUNCI MANAJEMENTRANSPORTASIKOTA DALAI\{ MASA DAN PASCAREFORMASI Harun al-R:rsyidS. Lubis dan MrrhnmadIshaeni
ABSTRACT Wen we were still eniq)ing economicgrowth, it wa.solready hot that easyto plan on inve mentpolicy in transporr and ro mdnogethe urban rronsport sysrem,becauseat ihor n*u we alreadyhad a big problem,i.e. lack of governmentbtdget f;r handringrhe large scale demandand complexnationol lronsportationproblem.I,rivoie secrorparticipcttionstartedIo be widelyofferedat thot tine, and upto now the atmosphere is stil beingimproved.suddenly, 'crisis'that wirr wefaee an economic remainsofor the nextcorpre ofyears. Thispaper flu or tries to ansv)erqtrcsrions rhctrwill nqrtrally appedr,suchas whatis going ro ie the basicpo-licy for urban transportmanagemenr?. wat wourdbe the ob.iective oi.t ho* shrturdtheprinniig approochnow be odapted?And olso,whararc rhc moin isstrcsthdr havero bepur in front anh whatwouldthestrolery be? For ryr9, in lhe menntimerhe pracrice o/'dcveropmentplanning, which ho.cbeen bascd on growth lheory paradigtn, will no longer be appricabte. rrith thii rdality, the main activity of urban-transporrmanogemenr shouldbe in optimal mctndgemehr of the exisringinfrastruituie ondfaciltties.If thereis to be a newinvestmenr urban rransport sysrcmdeielipment in the .for e.raof 'crisis ', it vtilr be highllt c67zps1ivt wirh other important secrors, suchai agriculture, health and small husiness secrors. sirch invesrneit, if any, shortld be " examined comprehensively about itscost-e/fectiveness.frrtm the sr,cialwaifareJiu poiri. Wlhin_lhe rban Iransportsystctn,institt ionol reJbrmeither in strlrctureor procedt*e is a musLListsof reformsthal havebecnraisedevenhcforethe crisisarc still mosilikely relevant. Thereforethey hove ro be contimrcdwirh .litrrher acrion, I'his pcrper ar.sotries ro rist.rhe necessaryimprovements in urban trdnsportm(tnogemcnt s)).rtcmthdt have lo be considered during and affer the rcjorm period. "Perencanqandan pemecahanmasolah transportasi kota memang bisa terlalu menjelimetdan membosankan,sehingga tak sadar kita bisa terlupa apa sih ia sebenarnya..............h . .a. .s. l.". .
problcm transportasi lainnya telah menjadi nrcnu schariiari penduduknya.Masalah ini sedikitbenyaktelahmenurunkankualitashidup nrasyarakatdan menjadi sarang pemborosansumbcr da1'ayang cukr.rpbesar.
I.
Tiirbulnyaproblemlransportasi di kota rava ini mcnrpakan konsckLrensi logisdaripcsatnyapertumbuhan ekonomikota, uibanisasr1,angtak terkcndali,perluasankota,dan fenomena-fenomena pembangunanlainnya di erapra-krisis. Scbagai dampaknya, di koto-kotaterscbutterjadi pembengkakan permintaanpcrjalanan,yang pada kenyataann1,asanrpaisaatini belumdapatdiimbangi olch sediaansistemtr.rnsportasiyang ada.
PENGANTAR
Problemtransportasikota, teruttma di tujuh kota raya:Jakarta,Surabaya,Banchrng, Medan, Palenrbang,Senlarangdan Ujurrg Pandang,belakangan ini telahnrengarah kepadakompleksitas yangtidak nrudahuntuk ditemukanujungpangkalnya. Kemacetan Ialu lintas,pelayanan transportasi umumyang buruk, polusiudara.den bcrbaglimrcam
Vol.l0, No.1/Mrrct 1999
Jurnal PWK - 23
ini rnobilitaspcnMeskisetahunbelokangan akibatkrisisckonomi.pcdudukberkurang nurunanini tidak membcrikan dampakyang pelayanrn kualitas terhadap cukup signifikan sisterntransportasiyangada-Ini mernbuktikan bahwasediaanyangada(padakondisinonnal pun),telahberadajauh di ba*ah jumlah permintaanperjalanany;rngmembeburinya. Dalam mencarialternatifsolusipemecaban problemtransportasi, satuhal yangperludipahamibahwatransportasibukanlahsektor pembangunln yangbcrdiriscndiri.ia berkalain, itan erat dengansektorpembangunan pendidan sepertiekonomi,kependudukan, dikan. Dengan akal sehat bisa dikatakan problemtransportasi tibahrvapenyelesaian dak akan diperolehjika cara pandangkita terhadapproblemtransportasimasihterkomasihcasehy tak-kotakdan pendekatannya sistcm caseproblem so/ving. Pembenahan transportasihanrsdilakukanmelaluispckttum yang luas, menyelunrh,terkoordinasi, dan tentu sajakonsisten.Untuk itr.rdiperlukan koordinasiyang baik dari setiapaktor penentukebijakanyanglongsungatautidak langsungkebijakannyaberpengaruhterhadapkinerjasistemtransportasi. khususrrya Kebijakandi sektortransportasi, transportasi kota.dalanlmasakrisisitli nrart tidak mau harusditujukanuntuk mengoptamalkan pengelolaanprasaranodan sarana transportasikota yang ada. Tidok optimalnya pengelolaan sistemtransportasikota di Indonesiamerupakanresultandari nris-nradari aktor-aktor najemendan mis-koordinasi Tcrlcyang terlibat dolampcnanganannya. kipasdariburuknyakondisipcrekononrian danefisiensikinerja ta, langkahoptirnalisasi sistemtransportasikota menrpakanstlnh.l keharusan dantetapup-lo-dotedi nlastlpaskrica reformasi.Jikakita maunrcrnandang positifirya, pengalaman ini ini sis dari sisi dapat dijadikan akseleratorbagi berbagai inisiatif perbaikanyang pemah mttncul di masa lalu dan yang muncul bant-bantini untuk menanggapitimbulnyaproblent-problem baru, dan ini tidak perlu menunggu kita. membaiknva kondisipcrckononrian
Jurnal PWK - 2-l
idereformasi di sekScbclummcnindaklanjuti pgrlu bahwa sebelum dicatat tor tralsportasi, punkqliatrndi sektorini sudah krisisckononri mengalamikrisis, antara lain karenaterlalu nrcnckaikanpadapenlapan rencana"sedangkan padatahapimplementasibanyakditemukan kegagaland..rntedadi perubahanpersepsi di benakpcngelolabahwaproyekadalahtujuan ketimbangalat untukmencapaitujuan(Lu1997).Saatini dengankonbis & Karsaman, yanglebih peluang terdapat disikrisistcntunya perbaikan mendasar. unnrk mcla.kukan baik ini Inefisicnsialokasidana selama utananya penyediaan saraolehpclaksanaan disebabkan yang pchymm transportasi na diurpras:rnura sisternatis. Hal ini terkoordinasi secara bclum instihtsiomenrbutuhkan adanyapernbenahan yangharusditerinaldonatumnmainbers:una secarakonsistenolehsenradirndilaksanakan PekerterkaitseportiDepartemen muainstansi ja"ln Umunr,Dcpartemen Perhubungan, Departcnrcn DalamNcgeri,BAPPENAS,Pemeterkaitlainnla. rintohDaerahdandinasdinas Sebagaishorrat di masakrisis perlu dilakuken pcngctatanpongcluaranyang tentu saja hams dilakukansecaraterkoordinasi, lainnya.Mascpcrtidi sektorpembangunan sa krisisini bisadiangglpscbagaimoment\m'excrcise' bagi reformasikebijakan transpo(asikota yang lebih terpadu,terarah, dan konsisten.Mulai saat ini sampai jangkamenengah perludibenahiinstitusipe' rcncanaandan institusi pengelolaansektor transportasikota ke arah realisasipenye' otonomidaerahdan memperlalenggaraan kukansektorini sesuaidenganprinsipekonomipasar.Dalamjangkapanjangperludi' pcngendalian melalui mekanisme persiapkan manajeproscsdan perangkatpengendalian nten ),ang mcngarahke akuntabilitasdan pcngclohnnsektorini. transperansi II. SISTEM MANAJEMEN TRANS. PORTASI KOTA DI INDONESIA: TREND EVOLUSI DAN KONDISI EKSISTING kota di sini transportasi Sislenrnlanajenrcn sebagai sistemyangterdiridari didcfinisikan perencanaan
slralegis,
pengenddlian
ma'
Vol,10,No.l/Mlrct l99q
najemen danpcngendalian /irgoJ dalam pengelolaantransportasikota yrng mencakup: jalan, anghttan penumpdng dan manajemen lalu lintas yang bertujuan untuk mcnrborikan pelayanan transportasi kota yang sebaik-baiknya kepada penggunasecara effisien dan berkelanjutanmelalui instihrsipemerintahyang ditunjuk untuk mengelolanya. Berbicara tentang manajenrentransportasi kota di Indonesia,ada baiknya kita nrclihot posisi Indonesia dalam lingkungan kecen' derungan perkembanganmlnajcmcn transportasi kota, mulai dari yang konvensional hingga yang modcm. Tabel I nrcnggambarkan kecendcrungan evolusi clerncnnranejemen transportasikota di dunia. Tabcl tersebut memperlihatkanb:rhwa dalam kecendorungan manajementransportasi dunia, kondisi terkini elemen-elemenmanaiementer-
sebutdi Indonesia sebagian besarmasihberada di gelombangpaling belakang(tertinggal dua gelombang).Kondisi ini mengisyaratkan perlu adanyapercepatanyang luar biasndalamprosesrelormasisistemmanajcmcntransportasi kotakita, Dalarnperencanaan tata gunalahan,pengalaman sebelumkrisis menunjukkanbalrwa percepotanperubahantata gund lahan terjadi lcbih cepatketimbang(modifikasi)rencanlnya sendiri.Rencanatata ruangyang telahdipcrsiapkan di hampirsemuakota behlmpir bahwa sar, tidak bisamengantisipasi menkolrrnr scbcnamya tclahberkembang iadikotilmctropolitan. Percncanaan transportasiumumnyamasih teilal]o top-down dan tersentralisasidi tingkat pusat.Dalam teknik pembdelanki-
Kota Tabell. EvolusiSistemManajenrcn Transportali
suntbcr daribcrbagai Sumber:Kornpilirsi Kelcrangnn |
@ Eli:iil
l999 V0L10r.No.l1Mrrct
KourJisirJisebagian bcsarkota-koladi lndenesiasekarang Konllisi di hchcrrrna totr bcsardi hldoresin
Jurnal PWK - 25
16000 1,t000 12000
5 roooo '! sooo j
9
6000
!
eooo 2000 0 t97S
1980
1985
l9r0
1995 Tahun
2000
2005
2010
2015
Motor)daritahun (TidakTcrmasrrk Sepeda Kcndaraan JLrmlah Gnmbarl. TrendPertumbulran 1976s/d20I 5 RI Sumber:GaikindodarrKcpolisian ta masih berkutatpada teknik+cknikkonvensionalyang nlengacupada trip basad dan modelstatis,meskipadakenyataannya karakteristikindividupelakuperjalanandan sctikinerjasuplai sistemnyabenrbirh+rb:rh ap rvaktu. Pelalanan angkutanunrum sompai saat ini mrsih terbcnturpadaketiada"udnnadantidak kompetitifnyausoh&ini bagi srvasta(dibanjalantol). Pengclolaan subsidi dingkandengan opcrasi. masihbelummenunjang effisicnsi Kondisilebihbaik terjadidi bidangmanajclnlu lintasdcngandimendan pengendalian operasikannya teknologiATCS (Area I'ra.lfic Control Syslan) di Jakarta,Strraba-va dan Bandung.Di Jakartadan Sttrabal'a ATCS masih off:lina, sedtngkandi Bandungsudahon-line ((Idaptive). drjadikanalat Kebijakantarif nasih bclLrrn efektif dalarn mentpenganrhikcptttusatr transportasimasyarakatmcnuju pola 1'ang diinginkan.Pendapalandari tarif mcnrprkan salahsatusumbcrdana(bahkansentestinya menjadisuntberutama)bagi pcngcntbangan semua elcnlcn sistom nlanaJcnlcn kota tcrscbut.Netnunsnntpai transportxsi keuanganinstitusi sekarangsumbcr-sumber
Jurnal?WK" 26
pengclolatransportasidi Indonesiamasih tradisionalbetcrtrataspadasuniber-sumber nrpa Pajak KcpenrilikonKendaraan.BBN dan Retribusi Parkir. Sekedargambaran, tradisionalini masihsastrtistik penerinraan jauh untuk mcncukupikebutuhandana ngat jalan sekalipun. transportasi sub-sektor Terakhir,tctapiyangterpenting,sumbersegala pemrasalohan transportasikota adalah yang pcngclola transportasi kondisiinstitrrsi dan sumberdasangattcrbatasindcpendensi denganterlalubaninyo. Sistcmsentralisasi nyaknl'akcbijaknnyang tidak natural(protcksi, monopoli,dm sejumlahregulasiyang tidak efisiennya tidak pcrlu) nrenyebabkan kota. sistemtransportasi pcngclolaan III, DATA I'IISTORISPOPULASIKEN' DARAAN DAN TREND PERTUM. BUI{ANNYA kepepertumbuhan GambarI nrcnunjukkan menunltskenarionormal milikankcrrdaraan krisisekonomi akibat drrrtcrdistorsi jumlah kendaraanter' Grafik pcrtumbuhan bahrvadi tahun2015 mcmpcrlihatkan sebut normal7% per tahun, dcrrganpcrhrntbuhatr iunrhhkcrrdrrrentkan nembel)gkrksampai
Vol.l0, No.l/Mflrct l9t9
tiga kali lipat darijumlah sekarang. Jikadengan pertumbuhanyang terdistorsi(akibat krisis ekonomi)makadi tahun2015jumlah kendaraan akanmenjadi1,5kali lipat. Sebelumkrisis, populasikendaraan(pribadi) dan pertumbuhannya yang begitupesat di kota-kota besar di Indonesiameniadi "kambing hitam" pcnycbcbtimbulnyakemacetan.Kesimpulanini sah-sahsaja, namunkita melihatdi kota-kotabesardi negara lain yangtingkatkepemilikankendaraannya lebih tinggi, temyataken.ncetanyang terjaditidak separahdi Jakarta.Ada tiga hal yangmungkinmenjadipenyebabryn:pertama, tingkat penggunaan kendaraanpribadi di Jakartasangattinggi; kedua,suplaijaringanjalan yang sangatkurang;atau ketiga, kedua-duanya jaditarnbahkurangnya ringanangkutanumum.Sampaitahun1996, panjangjalan di Jakartasekitar5963 km, denganpopulasikendaraan sckitar2,6 juta. Ini sungguhmcnrpakanperbandingan yang tidak ideal. Lebih dari 607o kendaraan pribaditersebutdipakailebih dariB jam/harinya. Jika melihatdata ini nanrpaknya pilihan ketigayang palingtepatdianggapsebagaibiangterjadinyakemacetan. IV. SISTEM ANGKUTAN UMUM KO. TA Tabel 2 menyajikan angkastatistikkondisi angkutanumum di beberapakota bcsardi Indonesia. Jika kita tilik kcmbalisejumlah data historispermasalahan transpotasikota yangadadi Indonesia, terlihatbah\\,apenyebab utamanyaadalahtidak berinbangnya antara supply dengandcmand (panjangjalan vs jumlah kendaraan" kapasitasvs permintaanangkutanumunr),serta inefisiensi penggunaan badanjalan. Di Jakartayang 577operjalanannya memakaikcndaraan pribadi, 80%-nyahanyadimuatiolch I atau 2 penumpang saja,di sisi lain kapasitas pelayaran angkutanumummasihl9% di barvrrh jumlah permintaannya. Kebijakanuntuk mcnghrmbatlnju perturnbuhankepemilikankendaraansangattidak memungkinkan, sebabsampaisaatini ting-
Vol.l0, No.l/Mflrct 1999
kat kepemilikankendaraan menurutstatistik tahunI995 di kota-kotabesarmasihrendah: Jakarta130 kendaraar/I0O0 penduduk,Surabaya90, Bandung58, Aceh 6, dan Maluku 4. Sedangkanrata-rata Indonesia19, Bandingkandengan Amerika Serikat yang 750 dan Jepang600, sehinggapenyelesaian yang paling mungkinadalahdenganmemperbaikikinerja pelayananangkutanumum (kuantitasdan kualitas)dan berbagaikebijakan yang bcrpihak kcpada pembenahan angkrrtanumunr,dan mcmberipenalty (hukuman)kepadapenggunakendaraanpibadi (rood pricing dan rising private car.fuel tax). Namun, kendalayang dihadapiuntuk menambahkapasitaslayananangkutanurnum di kota-kotabesar tersebutadalahkurang menlanjikannya prospekbisnisdi sektorini, di sanrpingterbatasnyadana. Tarif bus (ekonomi)di Jakarta misalnyahanya Rp 300,- dan kcretaJabotabekhanyaRp 400,sangatjauh jika dibandingkandengantarif trcmdi Australia,Paris,Tokyo,Washington (AS) yang rata-ratatarifirya 1,5 dolar. Dengan tarif sekecilitu sangatlahtidak menarik bagi investoruntuk mcnalramkan modalnya di sektorangkutanumum. Apalagi dalamkondisiyangsulitini, dengan nilaitukar nrpiahyangtcrpuntksampaidi atasRp 9.000.-/US$1, hargasukucadangnaik 100400%. schinggahanyasekitar 35-40o/oarmadaangkutanumum yang mampuberoperasi(Republika,l7 Juni 1998).Kondisi ini mempcrparah pclayananangkutanumum di lndonesia.
Untuk nrasukanarvaldalammencarisolusi masalalrangkutanunlum, di luar rencana sistemangkutanmassal,yang berguliradalah "sistemtenderrute". Ini kelihatanagak naturalditindaklanjuti dalamrangkakeadilan danmengoptinralkan subsidipemerintah_ Sistcrn ini sudahmulaidiujicobakan di bebe rapa ncgara berkembang,seperti Brasil, Chili dan Argentina,termasuknegara-negara maju sepertiInggeris,Amerika Serikat. Idenyaadalahnreminimumkan subsidi pe-
Jurnal PWK - 27
Tabel 2. Jumlah KendaraanUmum di BcbcrapaKota Bcsar di Indonesia Bus Bcsnr 4033
Dus Sdnnc 4905
Trksl
()j0q
9722
17421
1329
2459
Bt|! Kccll
KoDq lrr
l.
Jnk ta
2.
Surnbryn
369
lo
4:46
Bmdung
290
78
5100
760
184
Ter.cdia KA pinggiran kota ke PadalaffE (8 KM$ri) d.n ke cicalcngka (17 K4,6aril Penyediran bus hesnr dan sedang sangat kurans flianvn l0.lrayek)
l18
t41
70r9
I I90
1500
205
2t82 77
TersJdianKA pinggirankora ke Binjai (2 K.Aft:,ri)drn ke Luhuk P:lkrm(9 KA/ha'i). brNbcscrsrng:rlkurxng P.'.tuAi*'aiafont'u* l"o.
4.
Palenrb,rns -I
Semrrarg
tljung
t30
3516
6'70
hiihgna Trr lway )'mg lama tidnk dipakai Ingi,TerscdiaKA pingirankpllr ke Malrulg (4 KA.ftAri)
Bus bcsxr sangr{ kurlnB Bus hcsors.ngnt Ku.nng
Paldtutg
Darat,1995 Sumber: DitjenPerhubungan medntahke operator.Tendcrdilakukandengankompetisiterbukadalarnsuaturutepclayananstrategisterten-tu,denganpersyaratan kinerja pclayanantertentu)'ang ditetapkanpemerintah. V. SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI KOTA: KONDISI IDEAL, KENYATAAN DAN ALTER. NATIF PERBAIKANNYA 5.1.Kebijakantarif dan MannjemenPeLalu Lintas ngendalian Selamaini, masdlohbesaryang selalukita pelayanan hadapidalam menyelenggarakan transportasikota, adalahminimnyasuntbcr tlkuran untuk menangani dana(pemerintah) besar. yang sedemikian masalahtransportasi monctcr Terlebihlagi dalam kondisikrisis untuk sektor sekarang,prioritaspendonaon transportasimendapatsainganberat dari pentinglainnya,sepertlpertasektor-sektor dan'recovery'sektorusaha nian,kesehatan, sumlemahkita. Jikadiinginkantersedianya menanganl yang untuk mencukupi ber dana besamyamasalahtransportasikota, diper' lukan usahayang lebih kerasuntuk menggali potensiberbagaisumbcrdanayangnrasih mungkindiperolch.Salnhsatunyamelalui pgrbaikansistemtarif (pricing policy) sebaftairevenue dnri berbagai investasi yangdilakukandi scktorini sendiri. Studi Land Transport Developmenl l'lon JurnalPWK - 2tl
PhnscII (1992) rncnyatakanbahrvobiaya transport(langsung)yang dibebankanpada (jalan,rel' pepenggunasistemtransPortasi pada umumnyadi iobuhanlaut dan uclara) Dalamkonbervahst:rndard(nncfurpriced): iitilah sistemtransportasi tcks pcrnbiayaan (uairg) besar sebagai unclcrpriceddiartikan jasa 1,angditcrinrapenyclenggara pelayanan transportasi(rcgr.rlatordar/atau operator) dari pcnggunajasa tidak mampu mengimbangibesamyabiaya penyediaan,penieliharaan, peremajaan,dan pengeinbangan dari sistemtransportasiyang bersangkutan' tarif ini tidak biMeskidemikian,rendohnya biayatransjustifikasi bahrva sa dijcdik:rn yang dikeluarkanpeng: port (kcseluruhan) guna keciljuga. Jika kita masukkannilai rvakluakibattundaonpadasejumlahsistem transportasi(teruta-nraj4lan dan pelqbuhan), pemborosanbahari bakar, rendahnya tidak adanyajaminan tingkflt kenyamanan. liar danbiayaintanpungutan keselamatan, gible lainnya,bisa jadi ongkosyang harus di atasbiadibayarpenggunamembengkak jelas mengtidak ini KaStis ya rvajarnya. jasa penyeJenggara untungkan,di satu sisi memJasa mqntgidandi sisi lain pengguna (uang, bawaktu, daya sumber belanjakan rvajar' hanbakar)sccaratidak Di Jekertasaja (Saint-Lrurcnt,1996)setiap bi+yatotnldarikegiatan diperkirakan tahunnya l0 milyar' Sekitar US$ besamlia transpoftasi 607odialokasikanuntuk biaya langsung(badan40%bempabialranbakar,sukucadang), Vol.l0.'Nol'llMrrct 1999
ya ekstemalitas: $al,tu kcnracetoD US$ 200300juta,polusiudaraUS$ I rnilyarlebih,don kebisingan sertapenggunaan ruang+ US$700 jut4 selcbihnyamempakanbiaya-biayalrtangible. Pemborosan ini menrbr.rktikan bahrvakebijakan tarif yang rendahjustru tidak efisien, karenamenimbulkan banyaknyasumberdaya (dana)yangterbuangdan tidak dapatdiambil sebagaipendapatan untukmenrperbaiki sistem transportasiyang ada. Ujungujungnyakerugionakanditimpakankembali kepadapenggunakarenasubsidiuntuk menutupikenrgianitu diambildariAPBN atau sumberdanapemerintah lainnya,yangnotaporsi beneakanmengurangi dannuntukscktor pembangunan lainnya. Di masa datang (bisa nrulai dipersiapkan dari sekarang)diperlukanperbaikankcbijakan tarif (pricing policy) uDtukmenutupi biayaekstemalitas di atas.Secarackonomis (miniakanlebihadil jika tarif diusahakan mal) nrampunrenutupibiayariil dari pen1,cIenggaraan sisterrtransportasidontentusaja semua pcndapatannegara dari scltor transportasidigunakanuntrrk menrperbaiki kualitasdan kuantitasinfrostmkturnendukungjasa transportasi. Contohkasus:di Jakartayangsebagianbejalannyaadalahpenrilikkensar pengguna daraanpribadi (57Yodari sekitar l0 s/d 15 juta peqialanan per hari) bcberaparrnktu lalu pemahdiusulkansken;rroadpricing ntelalui stikerisasi unhrkmereduksi kcp;rdatan lalu lintas di beberaparuasjalan strategis. pro Meskipunmasihmeninrbulkan berbagai dankontra,nanlunsecarakonseptual ustrlan ini akanmenjadiimpulsyangbaik bagi perkembangan kebijakantarif di Indonesia, misalnyamelaluipajakbahanbaktr (ftrcItax), restrukturisasipajak kcndaraan,dan restrukturisasi kebijakan tarif kendaraan umum. Di beberapa ncgaramrju, misalnl,a Anrerika Serikat,Nonvegill'dan Singapura'pricing policy' bolehdikatakanbcrhasilditerapkan danterbuktimampurnenycdiakan danayang
V ol.l0, No.I lM a rct | 999
cukup besar bagi pengembangan sistem transportasinya. Sekedarmengambilcontoh di AmerikaSerikat,ProgramISTEA (lntermodal Snrface Transportation Efficiency Act) yangdilaksanakan dari rehunl99l s/d 1997dapatdianggapberhasildan dilanjutkan denganProgramTEA (TransportEqutty Act), yang disetujuiSenatpada tanggal 22 Mei 1998.TEA memprogramkan investasi bagi sistemmulti-modatransportasidarat sebesar US$ 216 milyar untuk6 tahun mcndotong, Yangmenarikdari TEA ini adalah adanyajaminanbahwa90,5% investasi bempa kontribusidari pajak bahan bakar (bclumditambahberbagaipendapatan lainnya) dari setiapnegarablgian melaluilembaga swastaHighway T'rustFund. Barangkali katalrlrst inilahyangkurangpopulerdi Indonesia. 'pricing policy' yangpotensiSkenra-skenra al pcrlu dijajaki penerapannya di Indonesia agardi masadatangdiperolehjaminandana bngi pengembangansistem transportasi yanglcbihbaik. Ini mengimplikasikan bahrva saatini sangatdibutuhkanadanyaintrodrksi instihrsibanr(minimalperbaikan instihrsi ),onglanra)r.rntukmenanganikebijakantanf ini. Dalamsihrasikrisissekalipun, perlukitagafakkan fagi pencrapontronsport demand mdnogemcnt. Yang palingkonvensional dan nturahyaknipengendalian kebijakan melalui perparkiran,hingga sekarangbaru sampai 'retribusiparpadasenrangat pcngumpulan kir' kctinrbang pengendalian. Teknologimanajenrenlalu lintasbila ada tingkatancanggih yangsudahditerapkansepertiarea traf.fic conrrol.Drsrcz(ATCS), mulai sekarang perfu dipcrsiapkanpeningkatanlocal con/cnl-nyamelaluiindustrilokal melaluikerja samadenganperguruontinggi,misalnya. 5,2.Perencanaan Tata Guna Lahan dan TransportasiKota Adanya kebutuhantransportasimerupakan rcsultandari tcrsebarnya pola tata guna lahan,karenasescorang tidak akandapatme-
Jurnal PWI{ - 29
menuhisemuakebr.rtuhannya hanyadi satu polo tata rua;g lkan lokasisaja.Perubahan mempengaruhi sistemtransportasi, demikian juga sebaliknya.Dalam perencanaan sistenr tnnsportasimakrodi perkotaan, strategipenyediaanjasa transportasiharus nrenrpertimbangkanhubungantinrbal-baliksistem tftnsportasi-tataguna lahan(endlesscycle) ini (gambar2.). Idealnya,dalam pcrencanaantransportasi terdapatbeberapahal yang sclayaknyadiperhatikan. yaitu: 1. Komprehensif;scgalaunsurdan aspck yangberkaitanperlu ditinjatrscbagaibcneJit/cost (ekononi,sosial,lingkungan). 2. Kuantitatif; khususnyadalam meranralpemrintaan sebagaipararnekanbesarnya ter inputbagiukuranaltematifsolusinya. harusrealistissccarafi3. Realistis;rencana nansialdan layak secaraekonomi;ini bcrkaitandongancos! vs revemrcd..;Lrt demand vssupply. 4. Kontinu; secnrabcrkaladilakukan12date data dasar (bangkitanperjalanan, kondisitata guna lahandan perkcnrbangannya,kondisilingkungan)dan sejunrlah kianalisisekonomiuntuk nrengevaluasi nerja altematif solusi yang ditarvnrkan serta memberikansinyal kemungkinan masalah baru. tim-bulnya Keluaranidealnyaterdiridari : l. RencanaPengembangan Kota (Llrhan DeielopmentPlon); di Iudonesitdikenal sebagaiRTRWK 2. RencanaStrategisSistemTransportasi (Transport SystemStategt PIan); mungkin di Indonesiaini diartikan sebagai SISTRANASdan SISTRA-Regional 3. RencanaAksi JangkaPendekdi Sektor Transportflsi (Short-tcrmTransporl Action Plan) 4. Rencanr Evnlunsi Kinerja Fasilitas Transportasi (Major T'ransportFaciIity Evahntion Plan) RencanaPengembangan Kota nrenrpakan gambaranpola pengembangan pusatkegiat-
Jurnal PWK - 30
an skonomi dan pemukinranyang direncanakan. Rencanaini nrenrpakanbagian paling krusial dari Sistem ManajemenTransportasi Koto scc:)rakcscluruhrn yang dahm pelaksanaannyamembutuhkan komitmen publik yang sangat besar dan keberhasilanpelaksanaannyamenjadi masukanyang baik bagi polaksanaanktitiga rencanalainnya. Elemen inilah yang sering menjadi kendala di berbagai negara berkembang,yakni kurangnya komihncn publik dan konsistensipelaksanaanya. Rencana Strategis Transportasi Kotr binsa-nyodiproyeksikan untukjangka rvaktu l5 s/d25 tahun. Rencana ini berbasis pada peranrafan(forecasting) ekonomi dan permintaan perjalananserta masukandari Rencana PengembanganKota. Keluaran dari rcncana ini utamanya bcnrpa program pengcnrbanganfasilitas transportasi; kebutuhan nngkuttn unrunr; dasar kebijakan bagi pcndlnlannya; program manajemen institusional pcrlbuat dan pelaksana rencana, ntanajcmenfi nansialdan operasinya. Renclna Aksi Jangkn Pendek merupakan pcnjabarandari RencanaStrategisyang berisi tahap{ahap dan detail keputusan yang dianrbil. Ini mirip dengan suatu guidelines bagi pcnyiapnn disain skema perencanilan dln pcndanlannya scrta dctail dari rencana traffic denand managementsebagaipendukungn1,a. Sedangkandalcnr RencanaEvalua5i Kinerja Fasilitas Transportasi dihrangkan berbagai as-pck cvaluasi khususnya ekonomi, set1a dampak skema pcrencanaan yang diusulkan teilrftdap arus lalu lintas, kebutuhan parkir, kcbLrtuhan;urglartaurumum, dan tentu saja terhadapkeseirnbangan ekologikota. Keenrpat dokumen tcrscbut menrpakan suattr rangkoianpolicy-guidelines yang harus dimiliki olch sctiap kota (daerah) sebagai basis bagi pengenrbangantransportasi kotanyl scnl hrl hinnya yang ikut mengimbas/tcrimbasdcngankebijakantersebut. Indonesir saat ini memiliki kepadatanpenduduk yang beradadi atas batas pantas 70
Vol,l0, No.l/Mnrct 1999
_ Mode
Trip . ds
\
Cat
oTont Transport
T
r
Actlvitlgs
Landuse
Attraclivonoss
Movss
\
/
Loc€lion dgq'ston! of Invoslors
\
LocatioD decisions oJus6rs 60n.,r"1;on ---7
Gambar2. Intcroksi Sistcnr TataCunaLahandanTransportasi Sumber:Wegcncr.1995 penduduMra mcnunrtUNESCO,sepcrtikota Bandung tcrcotat138,Jakartl 130.Kotakota di Eropayangtranportasikotanyacukup efisienmemilikikepadatan tcpatdi batas kepantasandan ditandai dongankota yang memiliki jalingan angkutall unlunl yangcukupekstensif,lcbih tinggi kcpadarnn sepertiHongkougmcnrilikicffisiensiyang lebih baik lagi. Kclihatannya ada scsuatrl ,'angharusdijelcskanuntl,rksituasikita. Bcsar kemungkinandcngan pcran angktltan umumrel masihbelumbcgitr.tbcsardan sangat rapatnya pendudLrk, angka cffisiensi sistemtranportasikota kita tidik beradapada koridor semestinl,a, yakni lcbih boros. Altematif di masayangakandatangadalah mendorong agarangkakcpodatanpcnduduk mengarah ke ongk:ridml, lrkrri rncngrrrangi kepadltandengarr pcnycbaran don nrenyinpkan r-o-w (right oJ'wa;y' angkutanunrum yang mcmadaidori sckarang,sebohrmsangat terlalnbat. Di pihaklain,scbenarnya padatingkatkcbijakantelahdisusunsuatupolasisterttransportasidrn tata gunalahansccaranasional, yaitu SISTRANAS (Sisrenr Transportasi Nasional)dan RTRWN (RcncanaTata RuangWilayahNasional). Kcduadokurnen ini digunakanscbagniacuan olch Penrcrintah DaerahTingkat I dan Tingkat II untul
Vol.l0, No.l/Mlrrd 1999
, nyusrrnRTRW dan Sistcm Transporttsi Rcgional di rvilayaliirya'. Namundalamim, plcnrcntasin),a masihterasakurangberkuku den terkcsentidak konsistcn, tcrtelanberbagci kepentingan ekononripasarlain yang (nlrngkin)dianggap lcbihbesar. Kondisi n1,ataakibat tidak konsistennya RTRW di kota-kotiibcsar adalahtak mdncntun)a pola pcrkenbangankota (urban growtlt.tprowl\Iang padrakhirnyamehimbulkan pola pcrgerakanyang tak menentu juga (trip rpr,owl). Slngkat ceri&i, jika RTRW kota tidak konsistendan dalarnpercncanaantransportasinya pola pcrtumbUhxn pcranrxlanpcrntintilanpcrjalanandiasumsikanbahrvaRTRW tersebuikonsisten sepnnjang horjzonriaktu tinjauan,makasudahbisadipastikonbahrvahasil ramalannya akansalah.Akibatnya,alokasidanauntuk scktor trarispoftasidcngansendirinyajuga tidlk nkln cfisicrr. Kcsnrrprrlnrrnl l- s:unpaisa-rtini perencanaan transportasi kota di Indoncsia belurnmenaniI
A|en nt I'P Rj No. 26 kth n 1985 tantongJalan dan Fp Rl No. 13 tahu" 1993 lentdng Pranrona dan Lalu Liitat Jalan, lnlah lotu St ent Tron:tportasi Regional yong diDRrk!1tdadd-lah llaniana {/nnun Jarmgan Trchsportasi J,l,n Il mkr on-tar kun. nxntpra \ek'nLfu di dalah kota. lanP( krcnleh tkan kcterpadrnn alengah nato-tnatra
Jurnal PWK - 311
pakkan kunci-kunci idcol, yakni bclttnr komprehensif,bclum konsisten,tidak rcalistissccara finansial d..tnekonorni,scrh tidnk ada kontinuitas antar setiap skemaperencarrarnnya. Buruknya pcnataan tata guna lahan dalam kaitannya dengan sistem transportasi di Indonesiaini, menginrplikasikanbahrvadalam waktu dekat dibutuhkanadanyasuat]upolicy guidclinc yrng berisiinlormesirinci mcngcnai proses dan tata carc yang lranrs ditempuh dalam mengusulkansuatu kebijakan investasi dan pelayanantransportasi,sclcbihnya diserahkan keptda PenrerintahDacrth Tk. II unhrk merryiapkancvideltcc dnn usulannya, Dokumen tersebutjuga hants mcnyediakan acuan tcntang kcbr.lakan lainnya yang .langsungberpengaruhterhrdap pcnyiapankajianusulaninvestasitsb. Dengandcmikian, policy glide line tidak perlu sarrgat mengikat PernerintahDncrah Tk ll dalam mencari penryataon dan strntegi kcbtjakan transpodasinya,scpcrti kita ketahui masalah adalah sadan solusi transportasi urtlr"lrrlnya ngat bergantungkepadasituasidan kondisi setempat, dan nrasolah transportasi tcrkamclaluisolusi dangbanyakbisl disclcsaikan non-tfanspon. 5.3. ReformasiInstitusi Dalam konteksinstitusischubungandcngan pembangunandi ncgara bcrkcnlbang salah seorangpeneliti di World Bank (Shirley, 1997)mengatakan: "Policy makcrs in devcloping colnlry 8ovcmmenls, stofl of intcrnalionol aid agancies, and ra.vearchers.focasing on lc.t.t dct'e' loped or tronsitionol cconomics ore increasingly (Mdre lhol ins nuions affecl their efforts to Promole grou'th and rcdtce poverty. The so-called Washinglttn consensus--the view that tlevelopmenl requircd simply gclting prices right. opcning, markels and curb-ing governmenl -- has been discrediled by lhe re(llilias ol' imper.fect informfltion, incom-plete markcls and lhe pervasive infl encc Qf instihtlions and norms. Indeed. institl ional faclors arc nQw
Jurnal PWK - 32
cila(l ds lha cau.saof manyprojectfailings, (alrhough the cla.finilionof instihttions variesby user).1'hrs,lhe OperalionsEvahntion Departmentof lhe lYorld Bank found that institlttionalfailares are al lhe rool o/' mo:it.foihtcs in projccls sttpported by thc WorldBank." problemtransportaLambatnyapenanganan si kota (kalaubisa dikatakandemikian)bokarcnaintitusiyangmelchjadi discbabkan nanganitidak menrilikiotoritas/independensi besamyaperynngcukupuntuknrcnangani Tumpang tindihnya yang dihadapi. soalan dllanr mcngclolasistemtransporrvervcnnng gerak nrenuju tasi kota juga nrcnghambat cfi-sicnsi.Sepcrtiterlihatpada tabel I di nwol tulisan ini, cvolusi institusipengelola masihjauh transportasikota gclonrbangrrya tortinggal. Scbctulnrcidc-id!'tclltxngrcformasiinstitr.rsipcnralrbcrntunculansebelumnrasarefornrasi. Misalnya ide mengenairencana pondirian dcpartomenpcmbangunankota (urbon developmeirl).trntuk menggabung DaDidcnBinaMarga,DidcnPerhubungan rat, dan Kontor MenteriNegaraPerumahan Rakyat.Jugaternrasukide tentang Jabotabck di barvahsatupimpinansetingkatmentcri. pejuga ide mengenai penertiban Dcmikian ngclolaanSIM, STNK agarbukanlagi oleh tetapiDepartePolisiLalLrLintas(Sanrsat), sejak PELIBukankah Pcrltubungan. nrcn TA lV sudahada komitmcnuntttk secara Pengalihanini pcrlahan rrrcngalihkannya? runluknrcnghindariagar lembaga"bidang cnfortcmanl" cukup mcngawasisesuai bukanmenrbcriijin dan lisensi firngsinya, sendiri.Caraini tidak nrcngarvasi sckaligus dalamjangkapanditenrskan untuk cocok pemasukjang. Ternrasukcara pengelolaan hanrslahdikelolasecaratranson uongnya, paran,danuntukapauangtersebutkalautelah dikunrpulkanyang notabeneharus diksrrbalikanke penrbcyarpajak dalambenkincrja transportasi.Pahrk nreningkatkan minimumnyatenling tidak ada prosentase
Vol.l(), No.l/Mnrct 1999
tang berapa yang kembali ke infrastnrktur transportasi. Dalam hal institusi ini tnntlngan yang paling besar dan pcncntu adnlah bagairnana pengelolaantrnnsponasi kota kita dopat ditangani secara otoritas dalanl satu badan tertentu yang dapat mcntbuat kcputtrsanpcrigelolaan dalam satu atap saja, tcrnrasuk mengielolapendapatan yang berkaitan dcngannya. Yang tcrjadi sckarangadalah bahasayang berlainanantar pcngclola(institusi), bahkan lcbih tepat lagi "triurin" insritusi yang berlainon. Ini tcnrrlsuk nrcngaturparkir di dalam kota, rute angkutan umu,n, pemeliharaan dan pcmbangunanjalan, sistcm lalu lintas, pcnataan tata ruang, dlsb. Dcngan otoritas dinraksudkanagar pcngclola dapat menrainkan".s/r:c/l"dan "carrut" dcngan bijak dalanrmcningkatkankincrjl sistem transportxsikota.bukcl nr$lah c.olntcr produclivc' scperli poro rk.t pcningkatan PAD dan pengclolaarrhlu lintas kota. Lcmbaga otorita tcrscbr,rtbisa dib]U,at artilicial, tidak mesti yang bcrpakaian scragant alias pegawai negeri, yang tcrpcnting adalah akuntabilitas dan transpararrsi pcngclolaan pendapatannya.PclaksanaanPP 22l1990 telnfangPenycrah.rn Scbagian Unrsal Ponorintahan Dalanr Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kcpada Dacrah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sccarl politis hanrs di-endorse dari pusat untuk nrclaksnnakannya, kalau tidak rcsistensiDati I xkan tctnp mempertahankan'.slatrrs qzo'irya, alias tidak akan pemah rcla, Kalau ditinjau secarirmikro; poran 1.angdimainkan olch insfansi-instnnsi pcnrcrintah dalam penyelenggaraantransportasi pcrkotaan sudah cukup blnt'ak dan mcrladai. Ini khususnya tcnfnng pclaksanflan kl.iien-kajian mikro nrcngenaisegalaaspckvang bcrkaitan deng n pembangrrnandan pcngclolnan. transportasikota, scporti iklin investosipcnyertaansrvasta,roqd user tar, kesclanritan lalu lintas, studi-shrdi moster plnn, sttdistudi kelal,akan proyck dan lain-lain scbagainya. Sepanjang ia bcmpo ;rclaksanaan studi, yarrg tcntu juga nrcnggunaktn daua
Vol.l0, No.l/Mfl rct 1999
y:rng tidok scdikit junrlnhnl,a, hampir-harnpir tcrhksanasccarakescluruhan. Studi-studi inipun binsanla dimotori olch hanya satu instrnsi saja,dln irrstarrsi lain terkait selalu mcndukrtngnya, minimal dalam pembenttikan tirn dan pcnyediaaninfonnasi lintas subscktor. Sayangnva, bcgitu studi itu mulai dipikirkan untuk diinrplcmcntasikan, inaka mulailah ' r a po I t c I i i k' trtnsportasi bergulii. Sehingga tidakl mcngherankan, kalau studi-studi tadi bxnyak yrng hanla terpajangdi lemari. H:rl ini tcrjedi d:rp:rtl:rh dimcngerli mengingrt d:rllm implcmcntasi biasenya akan nclibatkan bcrbagai instansi dengan dampak 1,ang akan mcnrpcngaruhi pola .kerja vaug biasa dilakukan instansi masing-masing don tidak nrcnutnpkcmungkinanterjadi conflicl ol'interc:i/ antar instansi. Hal ini tidak diras.rkan dan tjdak tcrjadj pada saat arral studi-studiitrr dilaksanakar.. I)tlam jangha pcntlck tlon menengah perln t[ifukufian institutional relorm dalom inslitttsi panycleng!!or(an tronsportasi kiltt, khususnJ'( instiutsi yapg.l1p711aitan det.gon perenconu n lransporlosi holo. Ktrutu sehelum fu ndumenlal system don institutional consistcnc.yada, hagaimana kita hisa himro pengendulian dalam per.encatr tn. Kilo nftu tcrus melihal jurang yang hesdt flnt ra leori dun praktek. Masa dcpan transportasjperkotr"endi Indoncsaasangat ditenhrkan olch tindak lanjut dnri RUU nrcngenaiOtonorni Daerah yarig digotlok untuk nrcngggantikanUU No.5 Tahun 1974 rncngcnaiPokok-pokokPemerirrtalran Dncrah. Substansi mcndasar mengenai pcngclolaantransportasi pcrtu dibalras sccara nrcndalam, rnengingatbcsarnya ukuran ntlsaloh yang ada dan kompleksitas kcpcntirrgan 1,ang mcnycrtai masalah ini. Kata kunci rnengcnaipcrcncanaandan tata nrang nanrpaknvasudahsecaraeksplisitdis:unpaikandelem RUU tcrscbut. Mrsrlahnva. bagairrlnadacrahdapat menrilikikelehrlsaan dalanr ntcngclola sistcm .trans-
Jurnd PWK - 33
portasinyasesuaitrendkebutulrannrasyarakatnya, di tengah pola tata ntang nnsionnl yangmenaunginya. Selflmaini, masalahterliandicap\tama,bagipemsebutmerupakan buat kebijakandi daerahdalant membuat kebijakaninvestasi,tarif, sertapercncanaan sistemtransportasidi daedan pengelolaan ralurya.Policyguidelinesepertidiuraikandi akhir sub-judul5.2 nrenjadikervajibanpemerintahpusatuntukrnenyiapkannya. Pembagianwewenangdatr tugas(uga maakan menjadibrgian krusalahpendanaan) apakahtindak lanjut sial yang menentukan RUU tersebutdapatmembantuntenyelesaikan masalahtransportasiyangada.Apalagi pembuatkebijakandi dacrah,selanraini dimanjakanoleh suplai kebijakandnri pusat. Meskipunpemalranran tipe ntasalahtranspo(asi di daerahnya umumnyasudahdimiliki oleh para pejabatterscbut,natnunmajustru tertuntpukepadabagaimana salahnya merumuskanmasalahyang ada ke dalanr bentuk strategi dan kebijakan daerahsebagaijarvabanatasmasalahyangada. Secaraumum tanggungjarvab pcnrerintah dalam unrsantransportasikota yang akan dibagikanke pusat dan daerahdapatdikelompokkan mcnjrditiga.yakni:opcrasi.rcgulasi dan enforcement,.ter"/dpercncanaan 'n dan rekayasa.Mungkin sebagai e of pcmbagiantugasdalam thumb', mekanisme pengelolaansektor transportasiadalahdcngan m€npsun hubungatrsecaravertikal penyelenggara tr.rnsPorinstitusipemerintah tasi kota dari tingkat pusatsampaike tingkat daerah,di nranapuslttbcrtuglsntcnliapkanrencanadankebijakandi tingkotstrapetegis. Dati I dan Dati II melaksanakan ngendalianmanajemen transportasikota di tingkattaktis,danDati II pelakuoperasional lapangan. jarvabdalarn pusntbcrtanggurlg Pemerintah membuatkebijlkrn dxn strfltcgi. rencana jangka panjangdan nrenengah, nrcnyiapkan dnn peraturan,kcbijakaninundang-undang dustri,pedonran tcknis,dankebijakanpajak. Pemerintah Puslt danDati I (rvilayah):nrcn'
Jurnd PWK - J{
jalankanpcngendalian 2 makromenyangkut pedo(dua)tugasutama,yakni menyiapkan transportasi nran dllanr penyclenggaraan kota dan menyeimbangkanpertumbuhan perekonomian daerah.Tugas yang terakhir menunjangDati II bermaksud cendcnrng yangkurangmaju(miskin),sebagaiimplementasikebijakanyang juga metnasukkan aspek"moralitas"disamping"asaslegal". Kebunrkansistcm scntralisasidengankurangnyaotonomi selamaini menyebabkan Pemerintah DocrahkurangmengambilinisiTerlolu dalamnyaintervensipemerintah atif. pusat, mencegahsektor transportasikota dan scbagaiunit yangindependen beroperasi nrcngarah ke inefisiensi. ccnderung Selamaini terjadibanyakkonflik dalamsistenr transportasikqta. Mari sejenakkita limanajepengendalian hlt dari pandangan transdan institusi men.Sclup adnrinistrasi portasipcrkotaanumumnyaterdiri dari tiga jalan, angkutanpenumpang danmaelenren: lalulintas.Dalarnsistemsentralisannjcntcn dan pengambilan si selamaini pcmbuatan keputusankctiga elcmcndi atas dapatberdan keada di tanganscjunrlahdepartemen anggaftm rneutcrinn,misalnyaperencanaan, proyek,pcmbuatanlisensi,identifikasidan perschrjunnproyek beradadi tangan lemyang berbeda.Sistemsebagaadnrinistrasi pcrti ini ditandaidengansalingmenjalinnya (interwcoving) dan tumpang tindihnya (overlap)tanggungjarvab dan concem an' tar lcmbaga.Situasisepertiini menyebabdianrbil,makaada kan bila satukeputusan bcbcrapalenrbagayang seolah-olahmemiliki hak mcm-velo.Setiap lemb&gaterkait merasamentifiki concern denganmasalah tcrsebut,yangterkadangsusahdicapaikonsensusyang padaakhirnyasangatmempetransnganrhieffisiensisistcnlmenajemen portasikota. Dolnntjangka pentlek dan menengahini parlu segerutlihenahi instilusi percncanaon on institusipcngelolaansektor transportusi koto ke uroh realisasi penyeleng' g(re t otonomi daerah. Dolam iangka
Vol.10,No.l/Marct 1999
panjang perlu dipersiopkan mckonisme pengendalian melalui prosestlan perangkat pengentlalian manajemenjan!! mengarah he akuntahilitasdon Irunsparonsipangelolaon sistemtta nsportusi kotq. VI.KESIMPULAN Sebenarnya di saetscbclumkrisisnloneierpun, sistemmanajcmen transportasi kota kita sudahmengalanri krisis terlebihdulu. seperti terlaluditckankennya persiapanrencana ketimbangpersiapannrengatasi hanrbntan-hambatanpada saat implementasi, persepsi yang mengganggap proyekitu tqjuan ketimbangalat untuk nrencapaitujuan. Ide reformasipun padasaat sebclumkrisis sudah banyak.bermunculan, tapi kebanyakan kandasdi tengahjalan. Dalammasadan pascarefornrasi, ganrbaran sist€mmaiiijenrentranspo(osikotayangdibahasdi atas mengisyaratkan trahrvadalam jangka pendck dan menengahdiperlukan berbagailangkahrcformasiuntuk menyempumakanpirantihtrkurl(legislasi) daninstitusi pengambilkebijakan,pcrencana, pengelola dan pemeliharasistemtransportalsi kota sebagaiprasyaratbagiperbaikankinerjasistsm transportasikota. Tennasukpula pcmbenahaninstitusi perencanaan dan instihrsi pengelolaan seklortransportasi kota ke arah realisasipenyelenggaraan otononridacrah. Salahsatu prasyaratdalam sctiap langkah reformasi,termasukdatambidangtransportasi, adalah tersedianyaperangkatpentndangan(legislasi)scbagai:lcuxndastr pclaksanaannya. Selamaini scdiaanperangkat perundangan padasektortransportasi bclunl mencukupijika dibandingknn dcngaubosarnya permasalahantransportasiyang ada. Denganadanyapiranti hukum yang jelas dan terstrukturserta rvervenang badanpengelolayangmencukupi,akannrenrudahkan diciptakannyasistcmtransportasikota yang diidamkan.Bcbcrlpalang pentingantara lain policy gddelina dalampenrbuatari dan pengambilan keputusxninvcstasidi sckor ini, dibentuknyabadzrnmetropolitan/urban tronsportat horities,pclaksanaan compcti-
Vol.l0. No.l/Mrrct 1999
tive route tendering untuk rute-rute angkutan umum yangkurus. Padn sa.lf )rng. sirma perlu digalakkan lagi usaho-usaha tronsporl demand managemanl (TDM\. dal.lnr pcnattan transportasi kota, nrenrberdayakankebijakan parkir sobagai alat kendali" ketimbang hanya pengunrpulanretribusi. Khusus pengembangan jaringan jalan kota termasukjalan tol, perlu mulai sedikit dqmi sedikir ditinggalkan gaya predict dnd provide, dan mengadaptasi gaya prcdicl on(l dvoid sebagai penggantinya, sejalan dengan semangatTDM tadi. Sumbersunrbcr potcnsial pemasukan dana di luar yang tradisional unt[k , pendanaan irifrastnll(ur transportasi kota perlu digali, khustfs retribusi kemacctan(road plicing) perllo usahapcmasoransosial agar skim sejenisini dapat diterima masyarakat di masa yang akan datang. Sudalr rvakunya segala sumbcr darrey eng bcrasal d:rri dan bcrkaitan dengan transporlflsidikumpulkandan didahuiukar untuk kepentinganpengembangansistcm transportasiitu scndiri. Dalnrn jtngka padjilng sistcm manajemen transportasi kota pcrlu diperlakukan 5esuai prinsip ckonornipasar dcngan menyiapkan nrckanisnrcpcngendalianmelalui prosesdan pcrahgkat pcngcndalian manajemen yang nrengarahke akuntabilitas dan transparansi pcngclolarnsistcnltmnsponxsikota. VII. ACKNOWLEDGEMENT Blhon hrlisanini dipcrsiapkandari rangkaian diskusi di Masyarakat Transportasi !ndoncsia, nlilis diskusi Ikatan Ahli Perencanaan. don dcngankarvan-karvandi Pusat Penelitian Transportasi dan Komunikasi-lTB. Terima kasih atas bantuan Henry Armijaya tnahasisrvaMagister Sistem dan Teknik Jalen Rala yeng telah nremngkum data dan mengedit naskah. Namun, kesalahan bila ada,tetapdi tanganpenulis.
VIII.REFERENSI DcpartcnrcnPerfrubirngan RI. 1992. r,and ?'rahsport DavelopntentPIan Phase II
Jurnal PWK - 35
Reporl. GAIKINDO. 1976s/d 1995.RarbagaiData JumlahKendaraanBermolor. KepolisianRI. 1995.Data Jumlah Kenda' raan Bermolor yang Tercalol di Indo' nesra. R.H. 1997."KriLubis,H.A.S.,Karsaman, Kota", Transportasi Perencana"rn sis dalam Jtmal Perencanoan WilaYah dan Kota,Vol. 8, No. 3, Juli 1997,halamanl9 - 28. PeraturanPemerintahNomor 2211990tentang PenyerahanScbogianUnrsanPemerintahanDalam BidangLnlu Lintas dan Angkutan Jalan kePada Dacrah TingkatI danDacrahTingkatIL
n I'ransportasiPerkotaMl'l: Manajeme nn. ' Shirley,M,M. 1997."PressingIssuesFor lnstitutional Economists:Views From The Front Lines", Proceeding of for The IntemaInauguralCorrference tionat Society for Nerv Institutional The PresentAnd FutureOf Economics: The Nerv Institutional Economics, University,St- Louis,MisWashington 19'21,1997. souri,USA,SePtember UndangUndangRI.No. 5 Tahun 1974tendi DaPemerintahan tlrngPokok-pokok eroh. Wcgener,M. 1995."Accesibilityand DevelopmentIntpact",in BanisterD. (eds) T'rdnsporland Urban Dcvelopment.E & F N S p o nP, P1 5 7- 1 6 l .
B. 1996.Mlsnlah Angktrtan Saint-Laurent, Kota di hrdonesia,['rosiding Saraschan
Jurnal PWK - 36
Vol.10,No.l/Marct 1q99
