1REPUBLrK NDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE POLICY ANALYSIS AND DEVELOPMENT AGENCY OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND WILTON PARK, EXECUTIVE AGENCY OF THE FOREIGN AND COMMONWEALTIH OFFICE OF THE UNITED KINGDOM ON PARTNERSHIP IN CONVENING INTERNATIONAL DISCUSSION EVENTS
The Policy Analysis and Development Agency of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as BPPK) and Wilton Park, Executive Agency of the Foreign and Commonwealth Office of the United Kingdom (hereinafter referred to as Wilton Park), hereinafter collectively referred to as the "Participants". NOTING the need for innovative international thinking in the discussion and resolution of global challenges to promote a secure, just and sustainable society; RECOGNISING the value of Wilton Park conferences to forge links between ideas, policy and delivering practical results and the role of BPPK to present policy recommendations to support Indonesian diplomacy which is creative, active and anticipatory; TAKING INTO ACCOUNT the importance of discussion in the neutral and informal environment which the Participants create, where differing views can be expressed and openly debated, to encourage understanding and greater cooperation; ACKNOWLEDGING the Joint Statement on Closer Cooperation between the Republic of Indonesia and the United Kingdom and the Relaunch of Indonesia-UK Partnership Forum on April 11, 2012 between President Susilo Bambang Yudhoyono and Prime Minister David Cameron; HAVING REGARD to the prevailing laws and regulations of the respective countries; HAVE COME TO THE FOLLOWING UNDERSTANDING:
Article I OBJECTIVE The objectives of this Memorandum of Understanding (MoU) are to establish a long-term relationship between Participants and to provide a framework for the Participants to organize collaborative activities in areas of common interest through working in strategic partnership to convene significant international discussion events.
Article II SCOPE OF COOPERATION The Participants will cooperate in organizing discussions, conferences or other events on a regular basis on specific issues within broad subject areas, which may include but are not limited to: a. Defense and security, including counter-terrorism; b. Sustainable development, including climate change; c. Global prosperity; d. Human rights, democracy, good governance and inter-faith issues; e. Conflict resolution and peace-making; f. Issues related to the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the Asian region; g. Issues related to the European Union (EU) and the European region; h. Role of regional and sub-regional organizations in global governance; i. Trade and investment.
Article Ill PRINCIPAL CONTACT 1.
BPPK designates the Head of Center for Policy Analysis and Development for American and European Regions as the principal contact responsible for the implementation of this MoU. 2. Wilton Park designates the Chief EKecutive Officer as the principal contact responsible for the implementation of this MoU.
Article IV IMPLEMENTATION AND FINANCIAL ARRANGEMENT 1. The Participants will hold prfor consultation on defining specific programs to be conducted forthe implementation of this MoU. 2. The financial arrangements to cover expenses for the cooperative activities undertaken within the framework of this MoU will be agreed upon by the Participants. 3. Notwithstanding paragraph 2, this MoU will place no financial or other obligation on either Participant except by mutual agreement in conjunction with the organization of a specific activity.
Article V AMENDMENT This MoU can be reviewed or amended at any time by joint decision of the Participants. Any modification will be made only in writing by mutual consent of the Participants. Such revisions or amendments will come into effect on such date as may be determined by the Participants and will form an integral part of this MoU.
Article VI COMING INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION 1. This MoU will come into effect on the date of its signing. 2. This Mou will remain in effect for a period of three (3) years and may be extended for a further period of three (3) years as mutually agreed by the Participants through written notifications. 3. This MoU may be terminated by either Participant at any time by giving 6 (six) months prior notice to the other Participant. Should this MoU be terminated, the arrangements or ongoing program and activities made under this MoU shall remain in effect until their completion, unless agreed otherwise by the Participant.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MoU. Signed in duplicate in Jakarta on September 11, 2012 in Indonesian and English languages. All texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, English texts shall prevail.
FOR THE POLICY ANALYSIS AND DEVELOPMENT
FOR WILTON PARK, EXECUTIVE AGENCY OF THE
AGENCY OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF
FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
THE UNITED KINGDOM
Signed PITONO PURNOMO Head of Policy Analysis and Development Agency
. .. . .
.
.
Signed RICHARD BURGE Chief Executive Officer
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN WILTON PARK, LEMBAGA EKSEKUTIF KEMENTERIAN LUAR NEGERI KERAJAAN INGGRIS RAYA MENGENAI KERJASAMA DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN DISKUSI INTERNASIONAL
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai BPPK) dan Wilton Park, Lembaga Eksekutif Kementerian Luar Negeri Kerajaan lnggris Raya (selanjutnya disebut sebagai Wilton Park), selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Para Peserta ". MENCATAT perlunya pemikiran internasional yang inovatif dalam diskusi dan pemecahan masalah global untuk mewujudkan masyarakat yang aman, adil, dan berkelanjutan; MENYADARI nilai penting konferensi-konferensi Wilton Park dalam menggabungkan ide, kebijakan, dan menghasilkan solusi praktis, dan peran BPPK dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk mendukung diplomasi Indonesia yang kreatif, aktif, dan antisipatif; MENIMBANG pentingnya diskusi dalam suasana netral dan informal yang diciptakan oleh Para Peserta, dimana berbagai pandangan yang berbeda dapat disampaikan dan didiskusikan secara terbuka, guna meningkatkan pemahaman dan kerjasama yang lebih luas; MEMPERHATIKAN Pernyataan Bersama mengenai Kerjasama yang Lebih Erat antara Republik Indonesia dan Kerajaan lnggris Raya dan Peluncuran Kembali Forum Kemitraan Indonesia - lnggris pada tanggal 11 Apr~I 2012 antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono and Perdana Menteri David Cameron; · MEMPERTIMBANGKAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing; TELAH MENCAPAI PENGERTIAN SEBAGAI BERIKUT: Pasal I TUJUAN Tujuan Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk membentuk kerjasama jangka panjang antara Para Peserta dan untuk memberikan kerangka bagi Para Peserta
I
1
dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama melalui kemitraan strategis untuk menyelenggarakan kegiatan diskusi internasional yang signifikan.
Pasalll LINGKUP KERJASAMA ::
Para Peserta akan bekerjasama dalam mengatur penyelenggaraan diskusi-diskusi, konferensi-konferensi, atau kegiatan-kegiatan lainnya secara reguler terkait dengan isu-isu spesifik dalam berbagai materi pembahasan, yang bisa mencakup namun tidak terbatas pada: a. Pertahanan dan keamanan, termasuk kontra terorisme; b. Pembangunan berkelanjutan, termasuk perubahan iklim; c. Kesejahteraan global; d. Hak asasi manusia, demokrasi, pemerintahan yang baik, dan isu hubungan antar kepercayaan; e. Resolusi konflik dan penciptaan perdamaian; f. lsu yang terkait dengan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (PERBARA) dan kawasan Asia; g. lsu yang terkait dengan Uni Eropa dan kawasan Eropa; h. Peran organisasi regional dan sub-regional dalam pemerintahan global; i. Perdagangan dan investasi.
Pasal Ill KONTAK UTAMA 1. BPPK menunjuk Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa sebagai kontak utama yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan MSP ini. 2. Wilton Park menunjuk Chief Executive Officer sebagai kontak utama yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan MSP ini.
Pasal IV PELAKSANAAN DAN PENGATURAN FINANSIAL
1. Para Peserta akan melakukan konsultasi awal untuk menentukan program spesifik yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan MSP ini. 2. Pengaturan finansial untuk membiayai pengeluaran dari kegiatan kerjasama yang dilakukan dalam kerangka MSP ini akan disepakati bersama oleh Para Peserta. 3. Tanpa mengesampingkan paragraf 2, MSP ini tidak akan menimbulkan beban finansial atau kewajiban lainnya bagi masing-masing Peserta kecuali dengan kesepakatan bersama terkait dengan pengaturan penyelenggaraan suatu kegiatan spesifik.
l
1
I 1
•
Pasal V · PERUBAHAN MSP ini dapat ditinjau kembali atau diubah kapan saja berdasarkan keputusan bersama Para Peserta. Setiap modifikasi hanya bisa dibuat secara tertulis melalui kesepakatan bersama Para Peserta. Peninjauan kembali atau perubahan dimaksud akan berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh Para Peserta dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
PasalVI MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN 1. 2.
3.
MSP ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan. MSP ini akan tetap berlaku selama periode tiga (3) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode tiga (3) tahun berikutnya atas kesepakatan bersama Para Peserta melalui pemberitahuan tertulis. MSP ini dapat diakhiri kapan saja oleh salah satu Peserta dengan memberikan pemberitahuan awal kepada Peserta satunya 6 (enam) bulan sebelumnya. Sekiranya MSP ini diakhiri, pengaturan-pengaturan atau program dan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan yang dibuat berdasarkan MSP ini akan tetap berlaku hingga selesai pelaksanaannya, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI , yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani MSP ini. Ditandatangani dalam dua rangkap di Jakarta pada tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu dua belas dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris. Seluruh teks memiliki keabsahan yang sama. Sekiranya terdapat perbedaan pemahaman, teks bahasa lnggris ... yang digunakan . .,.
ATAS NAMA SADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Signed PITONO PURNOMO Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
ATAS NAMA WILTON PARK, LEMBAGA EKSEKUTIF KEMENTERIAN LUAR NEGERI KERAJAAN INGGRfS..RAYA
Signed RICHARD BURGE
Chief Executive Officer
