PRE SIOEN REPUBLIK INOONESIA
PERATURAN PRESJDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERlNTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT MENGENAJ PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES ON VISA
EXEMPTION FOR HOWERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/ SERVICE PASSPORTS}
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK l NDONESIA,
Menimbang
a. bahwa di Meksiko City, Meksiko pada tanggal 14 April 2014 Pemerintah
Republik
lndonesia
telah
menandatangani
Persetujuan antara Pcmerintah Rcpublik lndoncsia dan Pemerintah Meksiko Serikat mengena.i Pcmbebasan Visa bagi Pemcgang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (Agreement
between the Gouemment of the Republic of Indonesia and the \
Gouemment of the United Mexican States on Visa Exemption for
Holders of Diplomatic or 0.fficial/Seroice Passports), sebaga.i hasil
perundingan
antara
Delegasi-delegasi
Pcmcrintab
Republic Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a , perlu mengesahkan Pcrsctujuan terscbut
dengan Peraturan Prcsidcn;
Mengingat
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara R• publik rndonesia
Tahz94s;
2 . Undang-Undang ...
www.bphn.go.id
PRE SI OEN REPUBLIK INOONESIA
2
2 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian lntemasionaJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nom or 185, Tambahan Lembaran Negara Republik · Indonesia Nomor 4012); 3 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kcimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5216);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN
PRESIDEN
TENTANG
PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA DAN
PEMERINTAH
MEKSIKO
SERIKAT
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU
PASPOR
DrNAS
(AGREEMENT
BETWEEN
THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVEW"MENT OF THE UNlI'ED MEXICAN STATES ON VISA EXEMPTION
FOR
H OLDERS
OF
DIPLOMATIC
OR
OFFICIALSERVICE PASSJ>OF. TS)
Pasal 1 Mengesahkan Persetujuan antara Pcmerintah Rcpublik Indonesia dan Pcmerintah Meksiko Serikat mcngenai Pembcbasan Visa bagi
Pemc.gang ...
www.bphn.go.id
PRE SI OEN REPUBLIK INOONESIA
3
Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Oinas (Agreement
between the Gouemm.ent of the Republic of Indonesia and the Government of the United Mexican States on Visa Exempti.on for Holders of Diplomatic or OfficialService Passports) yang telah ditandatangani pada tanggal 14 April 2014 di Meksi.ko City, Meksiko, yang naskah asLinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol,
dan
merupakan
Bahasa
lnggris
sebagaimana
terlampir dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
Pasal 2 Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa lnggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah
Pe1 ~etujuan
dalam Bahasa Inggris.
Pasal 3 Peraturan Prcsiden ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar ...
www.bphn.go.id
PRESIOEN REPUBLIK INOO NESIA
4
Agar setia p orang mengetabuinya, memerintahkan pengundangan Pera tura n Presiden ini dengan penempatannya daJam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. DR. H . SUSrLO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2014 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASf MANUSIA REPUBLJK INDONESIA,
ttd. AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 210
SaJinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI
www.bphn.go.id
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INOONESIA
DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR OIPLOMATIK ATAU PASPOR OINAS
Pemerintah Republik Indonesia dan Pcmerintah Meksiko Serikat, selanjutnya disebut sebagai "Pihak" dan bersnma-sama sebagai "Paro Pihak' ; MENGINGAT hubungan persahabatan ynng terjalin anlara kcdua negam. BERKEINGINAN untuk rnemfasilitasi pcrgcrakan warga negara pcmegang paspor diplomatik atau dinas dari kedua belah Pihak: SESUAI dengan peraturan perundang-undangnn yang berlaku di masing-masing ncgam.
i
i
l 1
Telah menyetujui hal-hal sebagai
beri~ut:
PASAL 1 PEMBEBASAN VISA
1. Pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dari Republik Indonesia wajib diizinkan untuk masuk. tinggal keluar dan singgah d1 w1layah Meksiko Senkat tanpa visa untuk suatu jangka waklu yang tidak mefebihi tiga pufuh (30) hari sejrik tanggal masuk 2. Pcrnegang paspor c.plomatik nt
3. Apabila warga negara dari sal1h satu P1hak. pemegang paspor diplom<'itik atau paspor dinas, berkeinginan untuk t1rggal diwilayah Pihak lain unluk sualu jangka waktu yang melebihi tiga puluh (30) han, mereka diwajibkan untuk mendapatkan vis
www.bphn.go.id
PASAL 2 MASA BERLAKU PASPOR Masa berlaku paspor d.ui warga negara masing-ma;;ing P1hak sekurang-kurangnya enam (6) bulan scbclum memasuki wilaynh P1hak lainnya .
PAS/\.! :J PERSONIL YANG DIAKREDITASI UNTUK MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER
·1. Warga negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau paspor d1nas y<Jng sah, yang ditugaskan scbagai anggotu misi diplomntik dan konsuler di wilayah Meksiko Serikal, tcrmasuk anggota ~;cluarga mereka scbagaimana tercantum dalam ayat 3 Pasal ini. wajib dipersynratkan untuk rnomperoleh visa rnasuk yang tepai dari Kedutaan Besar Mcksiko Senkat scbelum mcmas11ki wilayah Meksiko Scrikat dan rnerekc=t ht.Jrus diakrcditasi olch Kcmcnterinn Lunr Ncgcri Meksiko Serikat clalClm tiga puluh hari (30) selelah mcmasuk1 negma tersebul 2 Warga negara Mcksiko Senkat. pemegang paspor diplomallk atau paspor clinas yang sah, yang ditugaslrnn sebaga1 anggota rnisi diplomntik dan konsuler di w1layah Rcpubllk Indonesia. termasuk anggota kcluarga rnerekn scbngaimana tercantum d
Perlakuan ini dibenkan kcpada pasnngan, orang lua dari pemcgang paspor diplomatik alau paspor dinas atau orang tuo dari pasangan, anak-anak yang belum menikah di bawah dua puluh lima (25) tahun dan dibawah perw:ilian dan/ntC1u dalam status bcrkebutuhan khusus.
PASAL 4 PERATURAN PERUNOANGAN-UNDANGAN NASIONAL
1. Wnrga negara dari salall salu Pihak ya:ig rnerupakan pemegang paspor diplom
2. Warga negara dari salah salu Pihak yang merupakan pemegang pcispor diplomatik atau paspor din<1s yang sah wajib masuk, kelucir atau singgah di wilayah Pihak lain melalui tilik-litik masuk yang dizinkan, scsuai dengan ketcntuan imigrasi, bea cuka1, keamanan dan sanitas1 yang ditc tapkan oleh pcJabat yang beN1enang dari Pihak lam tersebut PASAL 5 HAK PENOLAKAN Masing masmg Pihak berhak mcnolak untuk mernbcrikan 1ztn masuk. alau rnempcrpendck masa tinggal d1 wilayahnya, seltap orang yang dirnaksud dalam Pasal 1. yang dianggap nor1 grata, khususnya yang menimbulkan bahaya bagi kclcrliban umurn. kesehatan, kearmrnan atau ya119 kebcradaannya dalam wilayah Pihnk tcrscbut ii cg al.
www.bphn.go.id
PAS".L 6 KEHILANGAN PASPOR Apabila warga nngar'-1 dr.iri ~i'll;;ih sc1iL F.. ihak l:chil;Jngc.m paspor diplomHlik atau pasi:ior dinasnya di wilayC1h Piht1k lain, mi:::.i diplomatik atau "onsulcr wajib segera membcritahukan kepada pihak yang bcrwcnang dari Pihak penerima untuk mclakukan tindakan yang lepal. mengeluarkan pada saat yang sama paspor baru atau dokumen perjalanan kepada warga negara tersebut.
PASAL ·1 PERTUKARAN CONTOH PASPOR 1. Untuk kepentingan Perselujuan tni, F'ure:1 P1hak wajib heitukar, 111elalui saltiran diplomatik, conloh-contoh paspor yang terpcrinc:.i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selidaknya tiga puluh (30) hari sebelum berlakunya Persetujuan ini. 2. Dalam hal adanya modifikasi dalam paspor tersebut, Para Pihak wajib saling memberitahukan dan menyampaikan kepada Pihak lain contoh·contoh paspor tersebut, setidaknya tiga puluh (30) hari scbelum mengumumkannya.
PASAL tl PENANGGUHAN 1. Salalt salu Pil 1ak do pat. setiap saat. rnem:ingg11hk<=1n baik secara keselurullan atau sebagian pcmbcrkikuan Pcrselujunn ini knrerm
PASAL 9 PERUBAHAN Persetujuan ini dapat diubah alas persetujuan b.=:rsama oleh para Pihak, yang disampaikan melalui komunikasi tertulis dimana dalam komunikasi tersebul harus disebutkan tanggal berlakunya perubahan tersebut.
PASAl.10 PENYELESAIAN SENGKETA Set1ap perbedaan atau sengketa yang timbul terlladap penars1ran alau petaksanaan Persetujuan ini wa1;b diselesaikan secara damai melalui konsultasi citnu pcrundingan diantara Para Pihak.
l.
I
I;~ II I
www.bphn.go.id
l·ASAL •Ji MULAI BERLAKU, JANGl
1.
2. Salah satu P1hak, dapat seliap saat, menyampaikan keputusannya untuk mengukhiri Persetuiuan ini, dengan mernbcrikan pembcritahuan lertulis kcpada Pihak lain rnelalui saluran dlplomatik dalam scmbilan puluh (90) hari sehetum langgal pengakhiran yang diing111ka11.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di baw(lh ini telah menandatangani Persetuju;:in ini.
Ditandatangani di Meks1ko City, pada 14 April 2014, rangkap dua, mosmg-masing dalarn Bahasa Indonesia. Bahasa Spanyol. dan Bahasa lnggris semua naskah merniliki kekuatan hukum yang sama Dalam llal terjadi perbedaan penarsiran rnengenai ketentuan-ketentuan dan Persetujuan int, naskah Bahasa lnggris wajib berlaku.
UNTUV PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT
\
c
0. ~J"' J,
Jos'f2NTONIO MEADE KURIBRENA Menteri Luar Negeri
I
www.bphn.go.id
REPUULTR
f?iOONE~JI\
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO$ SOBRE LA EXENCION DE VISA A TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMATICOS U OFICIALES I DE SERVICIO
El Gobierno de la Republica de Indonesia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominados en lo individual como una "Parte" y colectivamente como las "Partes"; RECONOCIENDO las relaciones de amistad que existen entre ambos Estados; DESEANDO facilitar el transito de sus nacionales titulares de pasaportes drplomaticos, oficiales o de serv1c10;
OE CONFORMIOAO con las leyes y los reglamentos vigentes en ambos
I~l
Estados,
Han acordado lo siguiente:
ARTiCULO 1 EXENCION DE VISA
1
Los titulares de pasaportes diplomaticos o de servicio vigentes de la Republica de Indonesia podran ingresar, pcnnanecer salir y transilar a traves del terrrtorro de los Estados Unidos Mexrcanos sin tener que obtener una vrsa, por un penodo que no exceda de trernta (30) dias, a parlir de la fecha de ingreso. ~
2. Los titulares de pasaportes diplornalrcos u oficiales vigentes de los E5tados Unidos Mexrcanos podra n ingrcsar. permnneccr, salir y transitar a
www.bphn.go.id
traves del territorio de la R~ p1jblir,a de l~doncs1a, sin tener que obtener una visa, por un periodo que no exceda de lreinta (30) dias, a partir de la fecha de ingreso. 3. Si los nacionales de cualquiera de las Partes, titulares de pasaportes diplornat1cos u oficiales/de servicio, desean permanecer en el terri lorio de la otra Parle por un periodo que exceda de treinla (30) dlas, deberan sohcitar la visa correspond1ente antes de ingresar al lerritorio.
ARTiCULO 2 VIGENCIA DEL PASAPORTE Los pasaportes de los nacionales de cualquiera de las Partes deberan tener una vigencia de al menos seis (6) meses anterior a su ingreso al territorio de la otra Parte
A RTiCULO 3 PERSO NAL AC REDITADO ANTE UNA MISION DIPLOMATICA 0 CONSU LAR 1 Los nacionales de la Republica de Indonesia, titulares de pasaportes d1plomaticos o de servicio vigentes, asignados como funcionanos a una Misi611 Diplomatica o Consular ubicada en el territorio de los Estados Urndos Mex1canos, asi como los miembros de sus familias que se lrstan en el numeral 3 del prcsente Articulo, requenran obtener la visa correspondiente per parte de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos. previo a su ingreso, y dcberan ser acrcditados ante la Secretaria de Relacioncs Exteriores de los Estados Unidos Mexrcanos denlro de los treinta (30) dias siglllentes a su ingreso al pais. 2. Los nacionales de los Estados Unidos Mexicanos, titulares de pasaportes diplomaticos u oficiales vrgentes asignados corno funcionarios a una M1s16n Diplomat1ca o Consular ub1cada en el territorio de la Republica de Indonesia, asi como los rniembros de sus fc:lmilias que se listan en el numeral 3 del presente Articulo requeriran obtener la visa correspondiente por partc de la Embajada de la Repubhca de Indonesia, previo a su ingrcso. 3. Este tratarrnento sera extensive ol c6nyuge, padres del titular o del c6nyuge, asi corno a los hijos solleros rncnores de vcinticinco (25) arias, quc se cncucntren ba10 su tutela legal y/o en estado de interdicci6n.
www.bphn.go.id
--·1 '
l
l
Al~TiCULO 4 LEGISLACION NACIONAL
I~I
Los nacionales de cualquiera de las Partes, titulares de oasaportes diplornaticos u oficiales/de servicio, deberan respetar las leyes y reglarnentos de la Parte receptora duranle su estancia en su territorio. 2. Los nacionales de una Parte, titulares de pasaportes diplomaticos u oficiales/de servicio, deberan entrar, salir o transitar al territorio de la otra Parte a traves de los puntos autorizados para el ingreso, de conformidad con las disposic1ones migratorias. aduaneras, de seguridad y sanitarias establecidas por las autoridades competentes de la otra Parle.
ARTiCULO 5 DERECHO A NEGAR EL INGRESO Cada Parle se reserva el derecho de negar la entrada o reducir el periodo de estancia en su territorio, de cualquiera de las personas a que se refiere el Articulo 1, cuya presencia sea considerada non grafa. en particular a aquellas personas que puedan represenlar un riesgo al orden publico. a la salud publica o a la seguridad, o cuya pmsencia sea considerada 1legal en su territorio.
ARTiC ULO 6 PERDIDA DE PASAPORTE Si un nacional de cualquiera de la Partes extravia su pasaporte diplomatico u oficial/de servicio en el territorio de la otra Parle, la Mision Diplomatica o Consular informara de inmediato a las autoridades correspondientes de la Parte receptora a fin de que tomen las rncd1das pertinentes. expidiendo, al misrno tiempo, un nuevo pasaporte o documenlo de viaje a su nacional.
ARTiCULO 7 INTERCAMBIO DE EJEMPLARES
·1 . Para los prop6s1tos del presente Acuerdo. las Partes intercambiaran, a traves de la via diplomatica, al menos con treinta (30) dlas de anticipaci6n a la entrada en vigor del presente Acuerdo ejemplares delallados de los pasaportes a que se refiere el Articulo 1.
www.bphn.go.id
2. En caso de que se realice alguna modificaci6n en los pasaportes mencionados. las Partes deberan nollficarlo a la otra Parte y entregar los ejernplares correspondientes, al rnenos con treinta (30) dias de antelaci6n a su entrada en circulaci6n.
I
I•
I
I ARTiCULO 8 SUSPENSION
1.
Cualquiera de las Partes podra en cualquier memento suspender de manera total o parcial la aplicaci6n del presente Acuerdo por razones de seguridad nacional, orden publicD o salud publica. 2. La suspension sera notificada de manera inrnediata a la otra Parte, a trnves de la via diplornatica, estableciendo la fecha en que la suspension o su renovaci6n surtira efecto.
ARTiCULO 9 ENMIENDAS El presente /\cuerclo podra ser enmendado par mutuo consentirniento de las Partes, forrnalizado a traves de coniunicaciones escritas. en las que se especifique la fecha de su entrada en vigor.
ARTiCULO 10 SOLUCION DE CONTHOVERSIAS Cualquier diferencia o controvers1a derivada de la interpretaci6n o implernentaci6n del presente Acuerdo sera resuelta entre las Partes de rnanera amistosa. a traves de consultas y negociaciones.
ARTiCULO 11 ENTRADA EN VIGOR, DURACION Y TERMINACION
·t .
El prescntc Acucrdo entrara en vigor trcinta (30) dias despues de la fecha de recepci6n de la (lltima notificaci6n en que las Pai tes se comuniquen. per la via diplomat1ca, cl cumplirniento de los procedimientos internos exigidos para ta! efecto, y permanecera vigente de rnanera indefinida. 2. Cualquiera de las Partes podra en cualquier memento dcir por terminado el presente Acuerdo , mecliantc notificaci6n escrita dirigrda a la
www.bphn.go.id
otra Parle, a troves de la via diplomahr.a con noventa (90) dias de antelcici6n.
EN FE DE LO CUAL, lo~; infrascritos han firmado el presente Acuerdo.
Firmado en la Crudad de Mexico, el 14 de ribril de 2014, en dos ejemplares originales en idioma indonesio, espaflol e ingles, siendo todos los textos igualmente autenticos. En caso de cualquicr diferencia en la interpretaci611, el texto en ingles prevalecera.
~ POR EL GOBIERNO
(\f ~c~~~~NDONEStA EJ •
POR EL GOBIERNO DE LOS ESTAOOS UNIDOS MEXICANOS
\.)'(; 0 u
ct>
Ministro de
spntos Extcriores
l
JOS'f ANTONIO MEADE KURIBRENA Sccrctario de Rclacioncs Extcriorcs
f'
www.bphn.go.id
R E P UB L JK INDONESIA
AGREEMENT BETWEEN TH E GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES ON VISA EXEMPTI ON FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS The Government of the Republic of Indonesia :mo the Government of the United Mexican States. hereinafter referred to ina1v1dually as a M Party~ and collectively as the "Parties . RECOG NIZING the friendly relations existing between both States: DESIRING to facilitate the movement of their nationnl holders of diplomatic. official or service passports: PURSUANT to the prevailing laws and regulations 1n both States:
Have agreed as follows: A RTICLE 1 VI SA EXEMPTION
1. Holders of a valid d1plomati::; or service passport of the Republic of Indonesia shall be perrrntted to enter. stay, exit and transit through the territory of the United Mexican States for a period not exceeding thirty (30) days without visa from the date of entry. 2. Holders of a valid diplomat c or official passport of the United Mex car States shall be permitted to enter stay exit and transit through the territol) of the Republic of Indonesia for a penod not exceeding thirty (30) days without visa from tile date of entry. 3. If nationals of either Party holding a diplomatic or official/service passport, wishes to stay in the territory of other Party for a period exceeding thirty (30) days, he/she shall require a visa before entering the territory.
www.bphn.go.id
ARTICLE 2 DURATION OF PASSPORT VALIDITY The duration of passport validity of nationals of either Party shall be at least six (6) months before entering the: territory of the othe; Party.
ARTI CLE 3 PERSONNEL ACC REDITED TO A DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSION
1 Nationals of the Republic of Indonesia holding valid diplomatic or service passports who are assigned as officials of a Diplomatic or a Consular Mission located tn the territory of the United Mexican Stales, so as the members of their families listed in the paragraph 3 of this Article, shall be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the United Mexican States prior to their entry and they rnust be accredited to the Ministry of Foreign Affairs of tile United Mexican States within thirty (30) days after entry into the country. 2 Nationals of the United Mexican States holding valid diplomatic or official passports who are assigned as offici als of a Diplomatic or a Consular Mission located tn the territory of the Republic of Indonesia, so as the members of their families listed in the parasraph 3 of this Article, shall be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the Republic of Indonesia ;
,I
r. !
~'
prior to their entry. 3 This treatment shall be extended to the spouse. parents of the holder or of ttle spouse, unrnarr:ed children under the age of twenty-five (251 years and who are under his/her legal guardianship and/or under interdiction status
ARTICLE 4 NATIONAL LEGISLATION
1. Nationals of either Party, holders of diplomatic or official/service passports. must respect the laws and regulations of the receiving Party during their stay in its territory. 2 Nationals of a Party, holders of valid diplomatic or official/service passports, shall enter, exit or transit the territory of the other Party through authorized points of entry, 111 accordance w1tl1 immigration, customs, security and sanitary provisions established by the competent authorities of the other Party.
www.bphn.go.id
ARTICLE 10 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any difference or dispute arising frorn the interpretation or 1mplementat1on of this Agreemen.t shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.
ARTICLE i1 ENTRY INTO FORCE, DURATION ANO TER MINATI ON
1. This Agreement shall enter in lo fo1 ce thit ~Y (30) days following the date of the receipt of the latter notification on wh1cl1 lhe Parties have notified each other, through diplomatic chanrlels, the fulfillment of the internal procedures required for that effect, and shall remain in force indefinitely. 2 Either Party, at nny time, may state their decision to terminate this Agreement, through written notification to the other Party through diplomatic channels with ninety (90) days n advance.
IN W ITNESS WHEREOF, tile undersigned have signed this Agreement. Signed in Mexico City, on April 141h, 2014, in two originals, each in the Indonesian. Spanish and English languages. all texts being equally authentic In case of any differences of interpretation. the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNM ENT OF THE UNITED MEXICAN STATES
, I
~x G\JlEb,1
JO'sE ANTONIO MEADE l~l)RIBRENA Mi.nister of Foreig n Affairs
www.bphn.go.id
!
I.
