JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP - 027 /J.A/03/1994 TENTANG PENGELOMPOKKAN JENIS-JENIS PERKARA TINDAK PIDANA UMUM JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Menimbang
:
a. Bahwa penyelenggaraan kegiatan yustisial Tindak Pidana Umum sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik In donesia Nomor : KEP-121/J.A/12/1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Pengelompokkan Jenis-jenis Perkara Tindak Pidana Umum perlu di tata kembali sehingga dapat dicegah terjadinya tumpang tindih dalam penanganan dan pengadministrasiannya tanpa gobeban tugas Direktorat b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai Pengelompokkan Jenis-jenis Perkara Tindak Pidana Umum dengan Keputusan Jaksa Agung.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 3. Keputusan Jaksa Agung Repubik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
Memperhatikan:
Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1993. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOMPOKKAN JENIS-JENIS PERKARA TINDAK PIDANA UMUM. Pasal 1
Jenis-jenis perkara yang termasuk Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum adalah seperti tercanturn dalam lampiran 1. Pasal 2 Jenis-jenis perkara yang termasuk Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda seperti yang tercanturn dalam lampiran II.
Pasal 3 Jenis-jenis perkara yang termasuk Tindak Pidana Umum lain adalah semua ketentuan-ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ketentuan-ketentuan pidana yang diatur oleh Pemerintah Daerah. Pasal 4 Dengan dikeluarkannya, Keputusan ini beserta lampiranya, maka keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-121 /J.A/1 211992 beserta lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi Pasal 5 Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994. Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 5 Maret 1994 JAKSA AGUNG R.I ttd. SINGGIH, SH
LAMPIRAN I NOMOR TANGGAL TENTANG
: : : :
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG R.I KEP-027 /J.A/3/1994 5 Maret 1994 PENGELOMPOKAN JENIS-JENIS PERKARA TINDAK PIDANA UMUM
JENIS TINDAK PIDANA YANG TERMASUK DIREKTORAT TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA DAN KETERTIBAN UMUM NO.
BUKU/BAB KUHP
JENIS TINDAK PIDANA
PASAL KUHP
BUKU KEDUA 1. BAB I 2. BAB II 3. BAB III
4. BAB IV 5. BAB V 6. BAB VI 7. BAB VII
8. BAB VIII
KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA. KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. KEJAHATAN TERHADAP NEGARA SAHABAT DAN TERHADAP KEPALA NE- GARA SAHABAT SERTA WAKILNYA KEJAHATAN TERHADAP MELAKUKAN KEWAJIBAN DAN HAK KENEGARAAN KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM. PERKELAHIAN TANDING. KEJAHATAN YANG MEW BAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG. KEJAHATAN TERHADAP PENGUASA UMUM.
104-129 130-139 139a.145
146-153 154-181 182-186 187-206
207-241
KETERANGAN
NO.
BUKU/BAB KUHP
JENIS TINDAK PIDANA
PASAL KUHP
KETERANGAN
BUKU KEDUA 9. BABIX 10. BAB X 11. BAB XI 12. BAB XII 13. BAB XIV
SUMPAH PALSU ATAU KETERANGAN PALSU PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS PEMALSUAN MATERAI DAN MEREK PEMALSUAN SURAT
242 244-252 253-262 262-276 281-303
14. BAB XVII
KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN MEMBUKA RAHASIA
15. BAB XXVIII
KEJAHATAN JABATAN
413-437
16. BAB XXIX
KEJAHATAN PELAYARAN
438-479
17. BAB XXIX A
KEJAHATAN PENERBANG AN DAN KEJAHATAN TERHADAP SARANA ATAU PRASARANA BUKU KETIGA
479a-479r
489-502
21 BAB VI
TENTANG PELANGGARAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG DAN KESEHATAN PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM PELANGGARAN TERHADAP KEKUASAAN UMUM PELANGGARAN KESUSILAAN
22 BAB VIII
PELANGGARAN JABATAN
552-559
23 BAB IX
PELANGGARAN PELAYARAN
560-569
BUKU KETIGA 18 BAB I
19 BAB II 20 BAB III
322-323
503-520 521-528 532-547
JAKSA AGUNG R.I Ttd SINGGIH, S.H.
LAMPIRAN II NOMOR TANGGAL TENTANG
: : : :
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG R.I KEP-027 /J.A/3/1994 5 Maret 1994 PENGELOMPOKAN JENIS-JENIS PERKARA TINDAK PIDANA UMUM
JENIS TINDAK PIDANA YANG TERMASUK DIREKTORAT TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG DAN HARTA BENDA NO.
BUKU/BAB KUHP
JENIS TINDAK PIDANA
PASAL KUHP
BUKU KEDUA 1 . BAB XIII
KEJAHATAN TERHADAP ASAL USUL PERKAWINAN MENINGGALKAN ORANG YANG PERLU DITOLONG PENGHINAAN
277-280
KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG KEJAHATAN TERHADAP NYAWA PENGANIAYAAN
324-337
MENYEBABKAN MATI ATAU LUKA KARENA KEALPAAN PENCURIAN
359-361
368-371
10. BAB XXIV
PEMERASAN DAN PENGANCAMAN PENGGELAPAN
372-377
11. BAB XXV
PERBUATAN CURANG
378-395
12. BAB XXVI
PERBUATAN MERUGIKAN PEMIUTANG ATAU ORANG YANG MEMPUNYAI HAK PENGHANCURAN ATAU PERUSAKAN BARANG
396-405
PENADAHAN, PENERBITAN DAN PERCETAKAN
480-485
2. BAB XV 3. BAB XVI 4. BAB XVIII 5. BAB XIX 6. BAB XX 7. BAB XXI 8. BAB XXI 9. BAB XXIII
13. BAB XXVII 14. BAB XXX
304-309 310-321
338-350 351-356
362-367
406-412
KETERANGAN
NO.
BUKU/BAB KUHP
JENIS TINDAK PIDANA
PASAL KUHP
KETERANGAN
BUKU KETIGA 15. BAB IV 16. BAB V 17. BAB VII
PELANGGARAN MENGENAI ASAL USUL PERKAWINAN PELANGGARAN TERHADAP ORANG YANG MEMERLUKAN PERTOLONGA N PELANGGARAN MENGENAI TANAH, TANAMAN DAN PEKARANGAN.
529-530 531 548-551
JAKSA AGUNG R.I Ttd SINGGIH, S.H.
