Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No.: Kep.122/Ket/7/1994 Tentang Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultansi KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nomor : KEP.122/7/1994 TENTANG TATA-CARA PENGADAAN DAN BIAYA JASA KONSULTANSI Menimbang : 1.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 pasal 29 ayat (3), perlu ditetapkan Tata-Cara Pengadaan dan Biaya Jasa Konsultansi oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.
bahwa petunjuk Pengadaan Biaya Pekerjaan Konsultansi Konsultan Indonesia dan Konsultansi Konsultan Asing sudah tidak sesuai dengan lagi sehingga perlu dicabut;
3.
bahwa sehubungan dengan itu, perlu diterbitkan surat keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Pengadaan dan Biaya Jasa Konsultansi.
Mengingat : 1.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1993, tentang perubahan keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988;
2.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
3.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara;
4.
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994, tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun.
MEMUTUSKAN: Mencabut : 1.
Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan No. 021/Ket/4/1985, tanggal 13 April 1985 tentang Petunjuk Mengenai Pengadaan dan Biaya Pekerjaan Konsultansi Konsultan Indonesia;
2.
Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.105/KET/9/1989, tanggal 26 September 1989, tentang Penyesuaian Beban Biaya Personil Bagi Pekerjaan Konsultansi Konsultan Indonesia dalam rangka ICB;
3.
Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 002/KET/1/1990, tanggal 31 Januari 1990 tentang Petunjuk mengenai Biaya Pekerjaan Konsultansi Konsultan Asing;
4.
Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 004/KET/1/1991, tanggal 20 Pebruari 1991tentang Penyesuaian Beban Biaya Personil Bagi Pekerjaan Konsultansi Konsultan Indonesia.
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA-CARA PENGADAAN DAN BIAYA JASA KONSULTANSI. Pasal 1 - PENDAHULUAN
1.
Jasa konsultansi yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini adalah Jasa Konsultansi untuk studi analisis dan pekerjaan konsultansi lainnya, sepanjang tata-cara pengadaannya belum diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994.
2.
Lingkup jasa konsultansi yang dimaksud pada ayat (1); antara lain meliputi Konsultan jasa-jasa: Survey, Studi, Perencanaan, Perancangan, Pengawasan, Manajemen, Penelitian, dan Pelatihan.
3.
Jasa konsultansi pada proyek-proyek pemerintah adalah jasa konsultansi yang dipergunakan oleh Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD, agar pelaksanaan proyek/kegiatan dapat lebih efektif dan efisien. Jasa konsultansi dipergunakan dalam hal instansi pelaksana proyek/kegiatan tidak memiliki tenaga ahli dan atau kemampuan yang cukup untuk mengerjakannya sendiri.
4.
Jasa konsultansi dapat dilakukan baik oleh Perusahaan Jasa Konsultansi yang terdaftar dalam asosiasi perusahaan konsultan maupun oleh Konsultan perorangan (individual consultant) yang terdaftar pada asosiasi profesi terkait atau lembaga tertentu yang ditunjuk Pemerintah.
5.
Dalam rangka pengadaan jasa konsultansi, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1.
Pembentukan panitia pengadaan di instansi pelaksana;
2.
Penyusunan kerangka acuan kerja (terms of reference);
3.
Pembuatan rencana anggaran biaya (RAB) dan harga perhitungan sendiri (HPS);
4.
Penentuan daftar rekanan terseleksi yang di undang (DRT-U/shortlist);
5.
Penetapan tata-cara dan kriteria penilaian;
6.
Pengiriman undangan yang dilampiri dengan Kerangka Acuan Kerja berikut keterangan tambahan mengenai proyek bersangkutan;
7.
Penilaian terhadap usulan yang masuk, dan pembuatan nilai dan peringkat dari calon pemenang;
8.
Klarifikasi dan negosiasi dengan calon konsultan terpilih;
9.
Pembuatan kontrak.
Pasal 2 - KERANGKA ACUAN KERJA (TERMS OF REFERENCE) 1.
Departemen, Lembaga Pemerintah non Departemen, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD, sebagai instansi pelaksana wajib mempersiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk jasa konsultansi yang akan diadakan.
2.
KAK dibuat dengan tujuan : 1.
Menjelaskan tujuan dan lingkup jasa konsultansi dan jenis keahlian yang diperlukan;
2.
Sebagai acuan dan informasi bagi para konsultan yang diundang mengikuti pelelangan atau pemilihan langsung dalam rangka menyiapkan kelengkapan administratif, Usulan Teknis, dan Usulan Biaya;
3.
Sebagai acuan dalam evaluasi lelang, klarifikasi dan negosiasi dengan calon konsultan terpilih, dasar pembuatan kontrak, dan acuan evaluasi hasil kerja konsultan.
3.
KAK sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: 1.
Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai proyek/kegiatan yang akan dilaksanakan, antara lain berisi: latar belakang proyek, maksud dan tujuan lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan organisasi pelaksana proyek/kegiatan;
2.
Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek/kegiatan, antara lain : data dasar, standard teknis, studi-studi yang pernah dilaksanakan, dan peraturan atau perundang-undangan yang harus digunakan;
3.
Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan, yang memberikan gambaran mengenai tujuan yang ingin dicapai, keluaran yang akan dihasilkan, keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran yang lain, peralatan dan material yang harus disediakan oleh konsultan, lingkup
kewenangan yang dilimpahkan kepada konsultan, perkiraan waktu penyelesaian jasa konsultansi, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus disediakan oleh konsultan, perkiraan keseluruhan tenaga ahli/tenaga pendukung yang diperlukan (man-months), dan jadwal setiap tahapan pekerjaan; 4.
Jenis dan jumlah laporan yang di isyaratkan (antara lain laopran pendahuluan, laporan bulanan, laporan sela, dan laporan akhir);
5.
Ketentuan bahwa kegiatan konsultansi harus dilaksanakan di Indonesia, kecuali untuk kegiatan tertentu yang belum mampu dilaksanakan di Indonesia.
6.
Hal-hal lain seperti : fasilitas yang disediakan oleh instansi pelaksana untuk membantu kelancaran tugas konsultan, persyaratan kerjasama dengan konsultan lain (apabila diperlukan), dan pedoman tentang pengambilan data lapangan.
Pasal 3 - RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN HARGA PERHITUNGAN SENDIRI 1.
Departemen, Lembaga Pemerintah non Departemen, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagai pagu dana yang disediakan, dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian sebagai acuan dalam penilaian usulan, untuk setiap jasa konsultansi yang akan dilaksanakan.
2.
HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu : Biaya Personil (Remuneration), dan Biaya Langsung non-personil (Direct reimbursable cost) yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain.
3.
Dalam penyusunan HPS, Biaya Langsung tidak melebihi 40% dari Biaya Personil, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus.
4.
Biaya langsung personil dan biaya langsung non personil untuk menghitung RAB dan HPS diatur dalam Pedoman Satuan Harga Umum dalam rangka perhitungan pembiayaan pelaksanaan rencana tahunan yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional cq. Deputi Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan, dan Departemen Keuangan cq. Direktur Jendral Anggaran.
Pasal 4 - TATA-CARA PENGADAAN 1.
Pengadaan konsultan dilakukan melalui Undangan Internasional atau Undangan Nasional dengan cara :
2.
1.
Pelelangan dengan sistim dua sampul.
2.
Pemilihan Langsung.
Dalam hal dilakukan cara pelelangan dengan sistim dua sampul, maka : 1.
Dilakukan penetapan daftar rekanan terseleksi yang diundang (DRT-U), sekurang-kurangnya 5 (lima) perusahaan konsultan dan yang diusulkan sebagai calon pemenang 3 (tiga) perusahaan konsultan.
2.
Dalam penyusunan DRT-U, untuk undangan internasional, sekiranya dalam bidang tersebut telah ada perusahaan konsultan nasional yang bertaraf internasional, maka harus diikut sertakan paling sedikit 1 (satu)perusahaan konsultan nasional sebagai Konsultan Utama (lead firm). Apabila diperlukan, perusahaan konsultan nasional yang diusulkan menjadi konsultan utama diminta untuk bekerjasama dengan konsultan internasional untuk memperkuat kualifikasinya.
3.
Pengajuan usulan dilakukan dengan dua sampul, Sampul pertama berisi usulan teknis disertai persyaratan administrasi, dan sampul kedua berisi usulan biaya.
3.
Untuk pelelangan dengan sistim dua sampul, tahapan pembukaan sampul dan evaluasi usulan dilakukan sebagai berikut:
1.
Tahap pertama : Pembukaan sampul pertama dalam rapat Panitia Pengadaan Konsultan, yang selanjutnya disebut Panitia, dihadapan peserta pelelang. setelah pembacaan dan penetapan lengkap tidaknya dokumen usulan.
2.
Tahap kedua : Penilaian kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi dan usulan Teknis peserta. Hasil penilaian Usulan Teknis dibuat dalam bentuk nilai dan peringkat usulan teknis dari seluruh peserta lelang untuk kemudian dicantumkan dalam berita acara penilaian usulan teknis. Usulan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan atau teknis (dibawah ambang batas) dikembalikan termasuk persetujuan dari pejabat yang berwenang;
3.
Tahap ketiga : Pembukaan sampul kedua. Tiga konsultan terbaik yang telah memenuhi nilai ambang batas persyaratan teknis diundang lagi untuk mengikuti pembukaan sampul kedua yang berisi Usulan Biaya, untuk kemudian dicantumkan dalam berita acara pembukaan usulan biaya;
4.
Tahap keempat : penilaian usulan biaya. usulan biaya tersebut dinilai secara rinci oleh Panitia yang dituangkan dalam berita acara penilaian usulan biaya. Pedoman penilaian usulan teknis dan usulan biaya dijelaskan pada Lampiran I surat keputusan ini;
5.
Tahap kelima : Penentuan peringkat akhir konsultan. Penetapan peringkat akhir dari 3 (tiga) konsultan terbaik yang telah memenuhi persyaratan teknis dilakukan dengan menggabungkan nilai usulan teknis dengan nilai usulan biaya.Dalam menggabungkan kedua nilai tersebut, dilakukan pembobotan terhadap nilai Usulan Teknis dan nilai Usulan Biaya dengan pembobotan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II. Hasil penentuan peringkat akhir konsultan dimuat dalam Berita Acara Penilaian Peringkat Akhir;
6.
Tahap keenam : Penetapan konsultan terpilih. Apabila usulan biaya peserta peringkat pertama tidak melebihi HPS, setelah dilakukan klarifikasi mengenai lingkup kerja, metode kerja dengan tanpa mengubah biaya keseluruhan yang ditawarkan, konsultan tersebut langsung diusulkan sebagai konsultan terpilih. Dalam hal usulan biaya dari peserta peringkat pertama melebihi HPS, sepanjang masih dibawah RAB dan atau tidak melebihi standar harga yang berlaku maka dilakukan klarifikasi mengenai lingkup kerja, metode kerja dan dilakukan analisis tertulis secara keahlian oleh panitia, Apabila tidak dicapai kesepakatan, klarifikasi dilakukan dengan konsultan peringkat kedua. Apabila dengan peserta peringkat kedua masih belum dicapai kesepakatan, maka dilakukan klarifikasi dengan peserta peringkat ketiga. Apabila dengan peringkat ketiga juga tidak tercapai kesepakatan, dilakukan lelang ulang. Hasil penetapan konsultan terpilih dimuat dalam berita acara penetapan konsultan terpilih.
7.
Pembobotan antara usulan teknis dengan usulan biaya 100:0 (untuk pekerjaan jasa konsultansi yang sangat komplek dengan tingkat kesulitan sangat tinggi), maka tahap ketiga sampai dengan tahap kelima tidak dilakukan. Selanjutnya dilakukan tahapan keenam sebagaimana tersebut pada butir (f) diatas.
8.
Dalam hal pembobotan antara Usulan Teknis dengan Usulan Biaya 0:100, Konsultan dipilih berdasarkan harga penawaran terendah diantara 3 (tiga) konsultan terbaik yang telah memenuhi peryaratan ambang batas (passing grade), cara pengadaan seperti ini tetap mengutamakan aspek kualifikasi teknis, mengingat usulan biaya baru akan dibuka setelah usulan teknis ditemukan peringkatnya. Undangan hanya dikirim kepada konsultan yang masuk DRT-U (shortlist) .
4.
Pengadaan konsultan dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara Pemilihan Langsung dengan surat perintah kerja (SPK) dengan membandingkan sekurang-kurangnya tiga konsultan yang tercatat dalam DRM.
5.
Pengadaan konsultan dengan cara Pemilihan Langsung terhadap sekurang-kurangnya tiga perusahaan konsultan atau konsultan peorangan dilakukan dengan tahapan sebagai beriku : 1.
Penilaian calon-calon konsultan yang akan diundang sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi serta lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan;
2.
Pengiriman undangan kepada sekurang-kurangnya 3 (tiga) perusahaan konsultan/konsultan perorangan yang dinilai memenuhi persyaratan dengan melampirkan KAK;
3.
Pengajuan usulan dari konsultan yang diundang yang menyangkut pengertian terhadap tujuan proyek, biaya, waktu penyelesaian, methodologi dan pendekatan sesuai dengan KAK.
4.
Penilaian terhadap Usulan Teknis konsultan yang memasukkan penawaran dalam bentuk nilai dan peringkat.
5.
Dilakukan negosiasi teknis dan biaya dengan konsultan peringkat pertama agar diperoleh biaya yang wajar dan tidak melebihi HPS. Apabila dalam negosiasi tidak dapat dicapai kesepakatan, dilakukan negosiasi dengan konsultan peringkat ketiga.
6.
Pengadaan jasa konsultani dengan cara pemilihan langsung dapat langsung ditunjuk konsultannya : 1.
Untuk pekerjaan spesifik, mendesak, akibat bencana alam atau telah dilakukan satu kali undangan tetapi gagal, dengan cara mengupayakan memilih dari sekurang -kurangnya tiga usulan, dengan tahapan pemilihan sebagaimana pasal 4, ayat (5), diatas.
2.
Untuk pekerjaan lanjutan yang telah ada harga standarnya atau karna homogenitasnya perlu di jaga kontinuitas pelaksanaan (lanjutan satu kesatuan penugasan), pekerjaan tambahan yang tidak dapat dielekan dalam rangka penyelesaian pekerjaan semula yang tidak lebih dari sepulu persen dari harga yang tercantum dalam kontrak, penelitian atau pemerosesan data universitas/institut negeri atau lembaga ilmiah pemerintah.
7.
Dalam hal Pemilihan Langsung kepada konsultan perorangan, harus dipenuhi persyaratanpersyaratan sebagai berikut: 1.
Jasa konsultansi tersebut bukan merupakan proyek/kegiatan secara utuh yang berdiri sendiri;
2.
Jasa konsultansi tersebut harus bersifat tugas-tugas khusus, seperti review studi kelayakan, mengembangkan organisasi/lembaga, review studi sektoral, atau membantu instansi pelaksana dalam memberikan masukan/nasehat dalam pelaksanaan proyek/kegiatan;
3.
Pekerjaan hanya memungkinkan dilakukan oleh seorang yang sangat ahli di bidangnya. Keahlian tersebut dibuktikan dengan akreditasi dari asosiasi profesi yang diakui di negara masing-masing atau akreditasi dari asosiasi profesi yang telah diakui pemerintah atau lembaga tertentu yang ditunjuk Pemerintah;
4.
Pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan tidak memerlukan kerja kelompok (team work) untuk penyelesaiannya;
5.
Pemberi tugas mempunyai kepastian bahwa konsultan perorangan yang ditunjuk akan mampu menyelesaikan penugasannya ditinjau dari segi teknis, waktu, dan biaya;
6.
Unit biaya personil yang dipergunakan tidak melebihi 60% unit biaya personil yang tercantum dalam Pedoman Satuan Harga Umum yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) keputusan ini.
Pasal 5 - PERSYARATAN TENAGA AHLI Tenaga ahli yang akan ditugaskan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1.
Lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah disamakan atau perguruan tinggi swasta dengan status lain yang telah mengikuti ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi;
2.
Tenaga ahli yang bekerja sebagai konsultan perorangan harus sudah menjadi anggota dan mendapatkan akreditasi dari asosiasi profesi yang diakui di negara masing-masing;
3.
Membuat Riwayat Hidup (curriculum vitae) yang harus ditulis dengan teliti dan benar, ditandatangani oleh yang bersangkutan, diketahui oleh pimpinan perusahaan (kecuali konsultan perorangan) dan dilampiri dengan copy ijazah yang dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan pengalaman kerja;
4.
Membuat surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan, diatas kertas bermeterai dan dilampirkan dalam usulan teknis yang diajukan.
5.
Tidak boleh meninggalkan tempat dan tugas pekerjaan selama masa penugasan sesuai dengan apa yang tercantum dalam kontrak, kecuali dengan persetujuan ijin/ pimpinan;
6.
Tidak boleh melaksanakan jasa konsultansi lain pada waktu bersamaan yang mengurangi waktu keterlibatan dalam tugasnya yang disebutkan dalam kontrak.
Pasal 6 - KONTRAK Surat perjanjian/kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai : 1.
Lingkup pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, tanggal dimulai dan diakhirinya kontrak, dan syarat-syarat berlakunya kontrak.
2.
Rincian tanggung jawab konsultan, instansi pelaksana, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam hal konsultan melakukan kerjasama harus dinyatakan tanggung jawab masing-masing konsultan.
3.
Jumlah biaya keseluruhan, jumlah tenaga ahli, jenis tenaga ahli, unit biaya personil, jadwal kerja tenaga ahli dan staf konsultan, dan unit biaya-biaya langsung non personel;
4.
Mata Uang yang dipergunakan untuk biaya personil harus mata uang negara asal perusahaan jasa konsultansi dan atau tenaga ahli konsultan untuk konsultan perorangan atau rupiah;
5.
Syarat pembayaran atau term of payment, dan mata uang yang digunakan dalam pembayaran;
6.
Penggunaan bahasa dalam kontrak untuk jasa konsultansi yang pendanaannya mempergunakan bantuan/pinjaman luar negeri dengan undangan internasional, adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
7.
Pencantuman ketentuan penggunaan unit biaya langsung personil dan unit biaya langsung non personil apabila terjadi perpanjangan kontrak kerja atau perpanjangan masa penugasan tenaga ahli, atay penggantian personil, karena adanya hal-hal yang tidak bisa dihindarkan, dimana unit biaya tersebut tidak boleh melebihi unit biaya yang tercantum dalam pada Pedoman Satuan Harga Umum yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Depatemen Keuangan, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) keputusan ini;
8.
Tanggung jawab profesi (professional responsibilities/liabilities) terhadap jasa konsultansi yang ditanganinya berupa perbaikan hasil kerjany sesuai KAK tanpa meminta tambahan biaya atau apabila hasinya ternyata tidak dapat diterima sama sekali, maka konsultan tersebut harus mengembalikan biaya sebesar biaya langsung personil tenaga ahli yang telah diterimanya.
Pasal 7 - HAL- HAL LAIN 1.
Perusahaan Konsultan dan tenaga ahlinya harus bebas dari pertentangan kepentingan antara yang bersangkutan dan kepentingan proyek/kegiatan yang ditanganinya, antara lain tidak berafiliasi dengan pemborong/pemasok dari proyek/kegiatan bersangkutan, pemimpin proyek, dan sebagainya.
2.
Tenaga ahli yang terlibat dalam suatu tugas tertentu menerima dari perusahaan kosultannya berupa penghasilan yang terdiri dari gaji dasar dan tunjangan-tunjangan lainnya yang sekurangkurangnya sama dengan 35% (tiga puluh lima prosen) dari besarnya unit biaya personil yang tertera dalam kontrak.
3.
Perusahaan Konsultan atau tenaga ahli dibayar sesuai dengan jumlah waktu tenaga ahli yang sebenarnya terpakai dalam proyek/kegiatan yang ditanganinya.
4.
Data riwayat hidup tenaga ahli, surat pernyataan dan copy ijazah tenaga ahli yang tidak benar, menyebabkan konsultan yang bersangkutan diberi saksi berupa :
Tenaga ahli yang bersangkutan di black list dan di ganti, dan atau
Perusahaan konsultan tersebut di black list dalam wilayah operasinya sesuai dengan klasifikasi (bidang usaha/keahlian) dan kualifikasi (golongannya), dan dikeluarkan dari DRM, selama 1 (satu) tahun , dan atau
5.
Kontrak dibatalkan (sepanjang pembatalan kontrak ini tidak merugikan negara)
Untuk menjaga dipatuhinya ketentuan dalam keputusan ini, akan dilakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penelitian, sesuai dengan paraturan perundangan-perundangan yang berlaku.
Pasal 8 - PENUTUP 1.
Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, ketentuan lain yang sama atau lebih rendah tingkatnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan ini dicabut.
2.
Segala dalam ketentuan dalam keputusan ini berlaku juga untuk proyek/kegiatan yang mendapat bantuan proyek, bantuan teknik, dan/ atau bantuan luar negeri lainya, kecuali ditetapkan lain dalam dokumen/naskah pinjaman luar negeri.
3.
Hal-hal yang tidak diatur dalam Surat Keputusan ini sepenuhnya mengikuti kepada Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994.
4.
Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 4 Juli 1994 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL GINANDJAR KARTASASMITA
