MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 01/KPTS/1994 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NO. 05/KPTS/1993 TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DENGAN DUKUNGAN FASILITAS KREDIT PEMILIKAN KAPLING SIAP BANGUN (KP-KSB), KREDIT PEMILIKAN RUMAH SANGAT SEDERHANA (KP-RSS), KREDIT PEMILIKAN RUMAH SEDERHANA (KP-RS), DAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH SUSUN SEDERHANA (KP-RUSUN) MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT, Menimbang
:
a. bahwa perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat; b. bahwa kemampuan masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah belum dapat menjangkau harga rumah yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur, maka perlu diupayakan peningkatan dukungan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR); c. bahwa dalam rangka pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut perlu memperhatikan: 1. kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki rumah; 2. kebijaksanaan moneter, sistem pendanaan serta kemampuan Bank Tabungan Negara dan Bankbank pelaksana lainnya untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah melalui KP-KSB dan KPR; 3. persyaratan teknis minimum perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur; d. bahwa berhubung dengan butir a, b dan c tersebut di atas dan dengan adanya Perubahan Suku Bunga Kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun (KP-KSB) dan Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS) dari 10% menjadi 8,5% per tahun dan Kredit Pemilikan Rumah Susun Sederhana (KP-RUSUN) dari 12% menjadi 11% per tahun, maka Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/KPTS/1993 perlu dirubah; e. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1988 tentang Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS); 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara; 4. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional jo Nomor 8 Tahun 1989; 5. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI; 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 54/PRT/1991 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sangat Sederhana; 7. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 025/KPTS/CK/1993 tanggal 1 April 1993 tentang Pedoman Standarisasi dan Pedoman Operasional Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun 1993/1994;
Memperhatikan
:
1. Surat Menteri Keuangan Nomor B.49/MK/I/1974 tanggal 29 Januari 1974 tentang Penunjukan Bank Tabungan Negara sebagai Wadah Pembiayaan Proyek Pembangunan Perumahan Rakyat; 2. Surat Direksi Bank Indonesia kepada Direktur Jenderal Moneter Nomor 24/3/UKU/PPKr tanggal 11 April 1991 tentang Alokasi Dana Pemerintah kepada Bank Peserta KPR dalam Pelita V; 3. Surat Edaran Bersama BAPPENAS dan Departemen Keuangan Nomor 1342/D.IV/3/1993 SE-40/A/31/0493 tanggal 1 April 1993 perihal Pedoman Standarisasi dan Pedoman Operasional Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara Tahun 1993-1994; 4. Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 26/568/UKU/PPkr tanggal 12 Januari 1994 tentang Suku Bunga KP-RSS dan KP-RS s.d T-21; MEMUTUSKAN:
Dengan mencabut :
Menetapkan PERTAMA
Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/KPTS/1993 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/KPTS/1993 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun (KP-KSB), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS), Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS) dan Kredit Pemilikan Rumah Susun Sederhana (KP-RUSUN); : : Pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas Kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun (KP-KSB), Kredit Pemilikan Rumah Sangat
Sederhana (KP-RSS), Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS) dan Kredit Pemilikan Rumah Susun Sederhana (KP-RUSUN). KEDUA
: Ketentuan-ketentuan tentang KP-KSB, KP-RSS, KP-RS, dan KP-RUSUN yang memuat tipe rumah, harga jual, uang muka minimum, suku bunga, jangka waktu maksimum kredit, batas maksimum kredit, Bank pelaksana dan koordinasi serta pedoman-pedoman pelaksanaan yang menyangkut batas peghasilan maksimum debitur, maksimum presentase angsuran terhadap penghasilan, pedoman teknik pembangunan dan pedoman harga satuan sebagaimana diatur dalam Lampiran-1 dan Lampiran-2 Keputusan ini.
KETIGA
: Ketentuan sebagaimana tercantum dalam diktum PERTAMA dan KEDUA, mengikat bagi semua Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Swasta yang bergerak dalam bidang pengadaan perumahan serta masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitas Kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun (KP-KSB), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS), Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS) dan Kredit Pemilikan Rumah Susun Sederhana (KP-RUSUN).
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1994.
KELIMA
: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
DITETAPKAN DI PADA TANGGAL
: JAKARTA : 17 JANUARI 1994
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT ttd. Ir. AKBAR TANJUNG TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan. 2. Yth. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI. 3. Yth. Gubernur Bank Indonesia. 4. Yth. Para Gubernur/KDH Tk. I. 5. Yth. Direksi Bank Tabungan Negara. 6. Yth. Direksi Bank Pelaksana. 7. Yth. Direksi Perum Perumnas. 8. Yth. DPP Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia. 9. Arsip.
LAMPIRAN : 1 SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 01/KPTS/1994 TANGGAL : 17 JANUARI 1994
1. KREDIT PEMILIKAN KAPLING SIAP BANGUN (KP-KSB), KREDIT PEMILIKAN RUMAH SANGAT SEDERHANA (KP-RSS), KREDIT PEMILIKAN RUMAH SEDERHANA (KP-RS), DAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH SUSUN SEDERHANA (KP-RUSUN) 1.1.
Diberikan kepada masyarakat oleh Bank-bank yang ditunjuk untuk membiayai kredit pemilikan : Kapling Siap Bangun (54, 60, 72), Rumah Sederhana (T-18, T-21), Rumah Sangat Sederhana (T-18, T21) dan Ruko yang pagu kreditnya maksimum 90% dari harga jual rumah dan tidak lebih dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
1.2.
Diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap dan tidak tetap dengan pendapatan keluarga maksimum Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
2. KETENTUAN-KETENTUAN KP-KSB, KP-RSS, KP-RS, KP-RUSUN 2.1.
PEMBAGIAN WILAYAH PENYALURAN BERDASARKAN STANDAR HARGA :
KP-KSB
DAN
KPR
WILAYAH I terdiri dari
: Propinsi DKI Jakarta, D.I. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Riau (Daratan), Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.
WILAYAH II terdiri dari
: Propinsi Riau (Kepulauan), Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Maluku.
WILAYAH III terdiri dari
: Propinsi Irian Jaya dan Timor Timur.
2.2.
UNTUK JENIS/TIPE KAPLING SIAP BANGUN (KSB) DAN RUMAH SANGAT SEDERHANA (RSS) Tipe Rumah, Harga Jual, Uang Muka, Suku Bunga, Jangka Waktu Maksimum Kredit, Besarnya KP-KSB dan KP-RSS Maksimum untuk masing-masing Wilayah adalah sebagai berikut :
TIPE RUMAH
MAKSIMUM HARGA JUAL (Rp. JUTA) Wilayah I Wilayah II Wilayah III
Uang Muka (%)
Suku Bunga (%)
Jangka Waktu KP-KSB DAN KP-RSS MAKSIMUM Maksimum Kredit (Rp. JUTA) (Tahun) Wilayah I Wilayah II Wilayah III
KSB : 54 M2 60 M2 72 M2
2,45 2,70 3,30
2,20 2,40 3,06
2,00 2,20 2,80
10 10 10
8,5 8,5 8,5
20 20 20
2,20 2,43 2,97
1,98 2,16 2,75
1,80 1,98 2,52
RSS : 21 27 36
4,50 4,90 6,10
4,60 5,50 6,40
4,60 5,50 6,40
10 10 10
8,5 8,5 8,5
20 20 20
4,05 4,41 5,49
4,14 4,95 5,76
4,14 4,41 5,76
2.3.
UNTUK JENIS/TIPE RUMAH SEDERHANA (RS) DAN RUMAH SUSUN SEDERHANA (RUSUN) Tipe Rumah, Uang Muka Minimum, Suku Bunga, Jangka Waktu Maksimum Kredit, Besarnya KP-RS Maksimum untuk masing-masing Wilayah adalah sebagai berikut :
Uang Muka Minimum (%)
Suku Bunga (%)
RS : T.18 T. 21
10 10
11 11
20 20
7,50 8,50
7,90 9,00
10,90 12,50
RUSUN : T.18 T. 21
10 10
8,48 9,68
20 20
8,48 9,68
9,30 10,50
13,80 15,00
TIPE RUMAH
Jangka Waktu KP-RS MAKSIMUM Maksimum Kredit (Rp. JUTA) (Tahun) Wilayah I Wilayah II Wilayah III
2.4.
SUMBER DANA KP-KSB, KP-RSS, KP-RS DAN KP-RUSUN Dana KP-KSB, KP-RSS, KP-RS dan KP-RUSUN bersumber dari danadana yang disediakan dan diatur oleh Pemerintah serta dana yang dihimpun oleh Bank-bank pelaksana.
2.5.
UNTUK JENIS/TIPE RUMAH SEDERHANA DI ATAS T-21 2.5.1. Batas maksimum kredit untuk Rumah Sederhana tipe di atas T-21 adalah 90% dari harga jual rumah sederhana dan tidak lebih dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); 2.5.2. Jangka waktu kredit maksimum 20 tahun; 2.5.3. Tingkat suku bunga dan uang muka diatur oleh Bank pelaksana; 2.5.4. Dana KPR bersumber dari dana yang dihimpun oleh Bank pelaksana.
2.6.
BANK PELAKSANA DAN PENGATURAN PENANGANAN Bank-bank pelaksana KP-RSB, KP-RSS, KP-RS dan KP RUSUN yang memperoleh subsidi dari Pemerintah, pengaturan penanganan dan pengawasan pendanaannya ditetapkan oleh Pemerintah.
2.7.
KOORDINASI Koordinasi penanganan KP-SB, KP-RSS, KP-RS dan KP-RUSUN dilaksanakan oleh Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat.
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT ttd. Ir. AKBAR TANJUNG
LAMPIRAN : 2 SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 01/KPTS/1994 TANGGAL : 17 JANUARI 1994 PEDOMAN PELAKSANAAN 1. BATAS PENGHASILAN Batas Maksimum Penghasilan Keluarga untuk jenis/tipe rumah untuk masing-masing wilayah adalah sebagai berikut : TIPE RUMAH
BATAS MAKSIMUM PENGHASILAN KELUARGA (DALAM RUPIAH) WILAYAH I WILAYAH II WILAYAH III
KSB 54 M2 60 M2 72 M2
175.000 175.000 175.000
150.000 150.000 150.000
150.000 150.000 150.000
RSS 21 27 36
200.000 225.000 250.000
225.000 250.000 275.000
225.000 250.000 275.000
RS T-18 T-21
450.000 750.000
500.000 800.000
750.000 1.000.000
RUSUN T-18 T-21
750.000 750.000
800.000 800.000
1.000.000 1.000.000
2. ANGSURAN 2.1. Bagi yang berpenghasilan tidak tetap, angsuran bulanan KP-KSB, KP-RSS, KP-RS dan KP-RUSUN maksimum adalah sebesar 1/4 (seperempat) dari rata-rata penghasilan keluarga per bulan. 2.2. Bagi yang berpenghasilan tetap, angsuran bulanan KP-KSB, KP-RSS, KP-RS dan KP-RUSUN maksimum adalah sebesar 1/3 (sepertiga) dari penghasilan keluarga per bulan. 3. PEDOMAN TEKNIK PEMBANGUNAN PERUMAHAN Dalam pelaksanaan pembangunan rumah tersebut di atas digunakan Pedoman-pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun, Pembangunan Kapling Siap Bangun, Pembangunan Rumah Sangat Sederhana dan Pembangunan Rumah Susun yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.
4. PEDOMAN HARGA SATUAN Harga jual per M2 Rumah Sederhana maksimum sebesar 75% dari harga per M2 rumah dinas tipe C sesuai Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya yang berlaku.
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT ttd. Ir. AKBAR TANJUNG
