MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.32/MEN/1985 TENTANG HAK, BANTUAN DAN KEWAJIBAN TRANSMIGRAN
MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
a. bahwa untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi, peran serta aktif para transmigran perlu di bina dan dikembangkan, dan rasa turut memiliki serta rasa turut bertanggung jawab perlu ditumbuhkan; b. bahwa hak, bantuan dan kewajiban transmigran sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 perlu diatur lebih lanjut pelaksanaannya; c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972, tentang Ketentuan-Ketentuan Transmigrasi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1973, tentang Penyelenggaraan Transmigrasi; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M tahun 1983, tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 1984, tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi; 7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.055A/MEN/ 1983, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Transmigrasi, jis Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.266/MEN/1984, tentang Perubahan Beberapa Pasal Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.055A/MEN/1983, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Transmigrasi dan Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.04/MEN/1985, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Latihan Transmigrasi dan Balai Latihan Transmigrasi.
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG HAK, BANTUAN DAN KEWAJIBAN TRANSMIGRAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: a. Penyelenggara Transmigrasi yang selanjutnya di sebut Penyelenggara adalah Pemerintah cq. Menteri/Departemen yang diserahi urusan penyelenggaraan transmigrasi; b. Pelaksana Transmigrasi yang selanjutnya di sebut Pelaksana adalah Instansi Pemerintah atau Badan/Swasta yang melaksanakan transmigrasi; c. Transmigran adalah Transmigran Umum dan Transmigran Swakarsa; d. Hak Transmigran adalah hak untuk mendapatkan hibah, jaminan serta bantuan yang diperhitungkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1972 dan Pasal-pasal 28, 29, 30, 32 dan 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1972; e. Hibah adalah pemberian dari pemberian dari Penyelenggara dan atau Pelaksana kepada transmigran secara cuma-cuma dengan persyaratan tertentu; f. Jaminan adalah upaya yang pasti harus diwujudkan oleh Penyelenggara dan atau Pelaksana kepada transmigran; g. Bantuan yang diperhitungkan adalah bantuan yang diberikan oleh Penyelenggara dan atau Pelaksana kepada transmigran yang di bayar kembali dengan persyaratan tertentu; h. Kewajiban transmigran adalah keharusan yang sudah sepatutnya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab seseorang yang berstatus sebagai transmigran yang mesti di amalkan sebagai warga negara dan sebagai anggota masyarakat sebagaimana tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 dan Pasal-Pasal 35, 36 dan 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973; i.
Seseorang berstatus transmigran apabila menurut hasil seleksi yang dilakukan oleh Aparat Transmigrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku telah memenuhi ketentuan administratif maupun persyaratan fisik serta telah diberangkatkan atau telah berangkat dan menetap di pemukiman baru dan berakhir pada saat proyek transmigrasi diserahkan kepada Departemen Dalam Negeri;
j.
Keluarga transmigran terdiri dari kepala keluarga atau suami, isteri, anak-anaknya dan pengikut yang menjadi tanggung jawabnya;
k. Proyek transmigrasi adalah proyek operasional dan bukan pengertian sebagaimana tercantum dalam huruf e Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972; l.
Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan untuk umum dilingkungan tempat pemukiman antara lain berupa : jalan desa, jembatan, dermaga, pengairan tersier dan kwarter, pasar, tempat ibadah, Balai Pengobatan, PUSKESMAS Pembantu, PUSKESMAS, sekolah, pos keamanan, Balai desa, tempat pengembalaan, tanah desa, tanah pekuburan, lapangan olahraga.
Pasal 2 Menteri setiap tahun menetapkan Program operasional tentang bantuan, bimbingan dan pembinaan kepada transmigran yang dituangkan dalam program dan proyek, berdasarkan : a. prioritas; b. keseimbangan antara hak dan kewajiban; c. usaha kebersamaan dan kekeluargaan/gotong royong; d. menumbuhkan kemandirian transmigran menuju tingkat swadaya, swakarya dan swasembada; e. cara pandang jangka panjang; f. memperhatikan segala faktor yang berkaitan dengan keadaan transmigran.
BAB II HIBAH TANAH/LAHAN Pasal 3 (1) Setiap kepala keluarga transmigran petani maupun non petani diberikan tanah pekarangan seluas 0,25 Ha (seperempat hektar) dengan status hak pakai dalam kondisi telah dibuka dan siap bangun untuk rumah tinggal. (2) Status hak pakai atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat ditingkatkan menjadi hak milik pada masa pembinaan apabila telah di olah dan dikelola dengan baik. Pasal 4 (1) Selain pemberian tanah pekarangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) setiap kepala keluarga transmigran petani di daerah lahan kering diberikan 1,75 Ha (satu tiga perempat hektar) lahan usaha dengan status hak pakai atas tanah dengan ketentuan 0,75 Ha (tiga perempat hektar) dalam kondisi telah dibuka dan 1 Ha (satu hektar) dibuka oleh transmigran yang bersangkutan. (2) Selain pemberian tanah pekarangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) setiap kepala keluarga transmigran petani daerah basah diberikan 2 Ha (dua hektar) lahan usaha dengan status hak pakai atas tanah dengan ketentuan 1 Ha (satu hektar) dengan kondisi siap dibuka dan 1 Ha (satu hektar) dibuka oleh transmigran yang bersangkutan. (3) Status hak pakai atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dapat ditingkatkan menjadi hak milik pada masa pembinaan apabila telah diolah dan dikelola dengan baik. Pasal 5 (1) Dalam hal ini kepala keluarga transmigran meninggal dunia atau karena sesuatu hal berdasarkan ketentuan sehingga gugur haknya, maka hak atas tanahnya beralih kepada isteri dan anak-anaknya dalam satu kesatuan. (2) Dalam hal ketentuan ayat (1) pasal ini tidak dapat diberlakukan maka hak atas tanah di atur kembali oleh Menteri.
Pasal 6 Setiap transmigran dilarang menjual belikan, menghibahkan, menyewakan atau memindahtangankan dalam bentuk apapun kepada pihak lain hak atas tanahnya yang diperoleh sebagai transmigran. Pasal 7 (1) Apabila transmigran menterlantarkan tanah atau lahan yang diperoleh sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan atau melanggar Pasal 6 maka hak atas tanah dimaksud dapat dinyatakan gugur; (2) Peruntukan tanah lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh Menteri.
BAB III JAMINAN Pasal 8 (1) Kepada transmigran diberikan jaminan berupa: a. jaminan penyediaan pangan; b. jaminan kesehatan; c. jaminan pendidikan; d. jaminan keamanan, ketentraman dan ketertiban; e. jaminan kemudahan. (2) Penyelenggaraan dan atau Pelaksana wajib memberikan jaminan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini kepada transmigran. Pasal 9 (1) Setiap keluarga transmigran yang telah dimukimkan diberi jaminan hidup berupa pangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. (2) Jaminan penyediaan pangan tersebut (1) pasal ini diberikan kepada transmigran petani pada masa konsolidasi selama-lamanya 12 (dua belas) bulan bagi yang dimukimkan di daerah lahan kering dan 18 (delapan belas) bulan yang dimukimkan di daerah lahan di hitung sejak saat penempatan. (3) Jaminan penyediaan pangan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan kepada transmigran bukan petani pada masa konsolidasi selama-lamanya 6 (enam) bulan dihitung sejak saat penempatan. (4) Jenis dan jumlah penyediaan pangan yang diberikan diatur setiap tahun berdasarkan ketentuan pasal 2 keputusan ini. (5) Perpanjangan perubahan dan pengecualian dari ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Menteri. Pasal 10 (1) Setiap transmigran beserta keluarganya yang telah dimukimkan diberikan jaminan kesehatan berupa: a. jaminan kesehatan untuk kepentingan umum; b. jaminan kesehatan untuk kepentingan perorangan;
(2) Jaminan kesehatan untuk kepentingan umum berupa: a. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; b. Penyediaan Balai pengobatan, PUSKESMAS pembantu dan PUSKESMAS; c. Perlengkapan dan obat-obatan standar; d. Tenaga para medis dan tenaga medis; e. Pelayanan keluarga berencana; f. Penyuluhan gizi dan kesehatan lingkungan; (3) Jaminan kesehatan untuk kepentingan perorangan berupa : a. Pelayanan kesehatan di balai Pengobatan, PUSKESMAS, Pembantu dan di PUSKESMAS; b. Bantuan bagi penderita gawat darurat yang tidak bisa ditangani di Balai Pengobatan, PUSKESMAS Pembantu dan PUSKESMAS. (4) Jaminan kesehatan tersebut ayat (2) dan ayat (3) pasal ini diberikan selama transmigran dalam masa pembinaan. Pasal 11 (1) Setiap transmigran beserta keluarganya memperoleh kesempatan pendidikan, sekurang-kurangnya pendidikan dasar dan kesempatan meningkatkan keterampilan melalui pendidikan luar sekolah maupun melalui lembaga-lembaga pendidikan/latihan yang tersedia. (2) Untuk terselenggaranya kesempatan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pada setiap pemukiman disediakan prasarana dan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 12 (1) Penyelenggara dan atau pelaksana bertanggung jawab ketentraman dan ketertiban transmigran beserta keluarga.
atas
keamanan,
(2) Untuk terselenggaranya keamanan, ketentraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan kerjasama dengan aparat keamanan. Pasal 13 (1) Setiap transmigran beserta keluarganya memperoleh kemudahan berupa pelayanan administrasi dan pelayanan kemasyarakatan; (2) Setiap transmigran beserta keluarganya di daerah pemukiman memperoleh kemudahan menggunakan fasilitas umum dan fasilitas perhubungan; (3) Penggunaan/pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas perhubungan diatur para transmigran dengan prinsip kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan dengan cara yang akan diatur lebih lanjut.
BAB IV BANTUAN Pasal 14 (1) Kepada transmigran dapat diberikan bantuan yang diperhitungkan berupa: a. pemindahan; b. sandang;
c. d. e. f. g. h. i. j.
catu pangan; rumah tinggal; perlengkapan rumah tangga; penyediaan lahan; pendaftaran dan sertifikat tanah; sarana produksi pertanian; sarana produksi non pertanian; sarana ketrampilan.
(2) Dalam hal pelaksanaan memberikan bantuan yang diperhitungkan, wajib memelihara administrasi yang tertib, termasuk dokumen perjanjian/pernyataan hutan transmigran. Pasal 15 (1) Pemindahan tersebut huruf a ayat (1) pasal 14 di laksanakan melalui darat, laut dan atau udara dengan memperhatikan syarat-syarat aman, cepat dan nyaman, dengan cara yang di atur lebih lanjut. (2) a. setiap transmigran beserta keluarganya yang dipindahkan oleh penyelenggara dan atau pelaksana diberikan bantuan permakanan, kesehatan dan pengawalan serta mendapat kesempatan untuk menggunakan fasilitas transito transmigrasi yang tersedia; b. transmigrasi beserta keluarganya yang dalam perjalanan dan atau kunjungan ke Daerah Asal dapat menggunakan fasilitas transito transmigrasi yang tersedia; c. seseorang atau kelompok orang yang bertransmigrasi swakarsa selain huruf a dan b ayat (2) pasal ini mendapat kesempatan untuk menggunakan fasilitas transito transmigrasi yang tersedia. (3)
Sandang tersebut huruf b ayat (1) pasal 14 berupa pakaian kerja, kebaya, kain panjang batik dan cita kembang;
(4)
Catu pangan tersebut huruf c ayat (1) pasal 14, berupa beras, ikan asin atau lauk jenis lain yang cukup bergizi, garam dapur, gula pasir, minyak goreng serta catu non pangan berupa minyak tanah dan sabun cuci;
(5)
Rumah tinggal tersebut huruf d ayat (1) pasal 14, berupa rumah dengan memenuhi syarat-syarat manfaat, sederhana, sehat dan dilengkapi dengan jamban keluarga yang jenis dan bentuknya disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.
(6)
Perlengkapan rumah tangga tersebut huruf e ayat (1) pasal 14, berupa peralatan dapur dan perlengkapan tidur;
(7)
Penyiapan lahan tersebut huruf f ayat (1) pasal 14 berupa pembukaan tanah dan pengukuran batas;
(8)
Pendaftaran dan sertifikat tanah tersebut huruf g ayat (10 pasal 14, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agraria yang berlaku;
(9)
Sarana produksi pertanian tersebut huruf h ayat (1) pasal 14 berupa: a. benih/bibit-bibitan; b. pupuk dan obat pemberantas hama; c. alat-alat produksi pertanian;
(10) Sarana produksi non pertanian tanaman pangan tersebut huruf i ayat (1) pasal 14, berupa alat-alat khas untuk produksi : a. perkebunan; b. peternakan;
c. perikanan; d. perindustrian dan pertambangan; e. budi daya hutan. (11) Sarana ketrampilan tersebut huruf j ayat (1) pasal 14 berupa, alat-alat antara lain untuk: a. pertukangan; b. pandai besi; c. perbengkelan; d. perkeramikan; e. kerajinan dan industri kecil; f. jahit menjahit. (12) Jenis dan jumlah serta tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) ayat (10) dan ayat (11) pasal ini akan diatur lebih lanjut.
BAB V BIMBINGAN DAN PEMBINAAN Pasal 16 (1)
Penyelenggaraan dan atau pelaksana wajib memberikan bimbingan dan atau pembinaan kepada transmigran beserta keluarganya untuk : a. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kesejahteraan serta mengarah kepada peningkatan harapan hidup rata-rata; b. menumbuhkan kesadaran dan motivasi agar dapat berdiri sendiri menuju kearah swadaya, swakarya, dan swasembada; c. memudahkan beradaptasi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya; d. menumbuhkan semangat persatuan, kesatuan dan prakarsa integrasi dikalangan transmigrasi dengan masyarakat sekitarnya; e. memupuk sifat kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong; f. menumbuhkan rasa krasan, betah, aman dan tentram.
(2)
Bimbingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal Ini, dilakukan melalui kelembagaan yang bentuk dan jenis kegiatannya akan di atur lebih lanjut. Pasal 17
(1)
Sesuai dengan situasi dan kondisi daerah pemukiman, bimbingan dan pembinaan usaha ekonomi dilaksanakan dengan: a. pola usaha tanaman pangan; b. pola usaha tanaman perkebunan; c. pola usaha peternakan; d. pola usaha perikanan e. pola usaha perindustrian dan pertambangan; f. pola usaha budi daya hutan; g. pola usaha campuran; h. kelembagaan ekonomi; i. penyuluhan dan latihan; j. pemeliharaan prasarana dan sarana;
(2)
Kegiatan-kegiatan bimbingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut.
Pasal 18 (1)
Bimbingan dan pembinaan sosial dilaksanakan dengan: a. layanan kesehatan; b. layanan keluarga berencana; c. layanan pendidikan dan latihan; d. layanan pemerintahan dan kependudukan; e. mengembangkan seni budaya; f. mengembangkan generasi muda; g. mengembangkan peranan wanita; h. mengembangkan keolahragaan;
(3)
Kegiatan-kegiatan bimbingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut. Pasal 19
(1)
Bimbingan dan pembinaan Idiologi Pancasila dilaksanakan dengan pendidikan dan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) serta Moral Pancasila.
(2)
Bimbingan dan pembinaan mental spiritual dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat baru yang berkehidupan keagamaan dengan semangat kerukunan antar umat beragama.
(3)
Kegiatan-kegiatan bimbingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, akan di atur lebih lanjut.
BAB VI KEWAJIBAN Pasal 20 Setiap transmigran wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan transmigrasi dan peraturan lain yang berlaku sepanjang tidak ditentukan lain. Pasal 21 Guna terselenggaranya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam pemukiman, setiap transmigran beserta keluarganya wajib : a. menciptakan ketenangan dalam rumah tangga masing-masing; b. memelihara kehidupan bermasyarakat antar sesama warga maupun dengan penduduk setempat untuk membina kerukunan hidup yang serasi; c. mencegah dan memberantas segala perbuatan maksiat, hasutan, gangguan maupun hambatan; d. berperan serta aktif pada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Pasal 22 Setiap transmigran wajib ikut memelihara semua fasilitas yang disediakan baik di Daerah Asal maupun Daerah Transmigrasi antara lain : a. memelihara transito transmigrasi/penampungan yang disediakan; b. memelihara fasilitas-fasilitas umum sebagaimana tercantum dalam huruf 1 pasal 1 keputusan ini;
c. memelihara rumah tinggal yang telah diberikan; d. memelihara peralatan produksi pertanian, peralatan produksi non pertanian dan peralatan keterampilan yang disediakan; e. memelihara dan mengembangkan ternak gaduhan; f. mengolah dengan baik lahan usaha yang telah diberikan. Pasal 23 (1) Transmigran wajib mengembalikan sebagian biaya yang diterima langsung dari Pemerintah maupun Pelaksana sebagaimana tersebut pasal 14 Keputusan ini. (2) Besarnya pengembalian biaya ditetapkan sesuai dengan perjanjian/pernyataan hutang yang ditandatangani oleh transmigran yang bersangkutan. (3) Pembayaran kembali hutang transmigran dapat dengan cara tunai atau angsuran dilaksanakan sesuai dengan perjanjian/pernyataan hutang dengan ketentuan tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun setelah penempatannya dan lunas selambat-lambatnya 20 (dua puluh) tahun. (4) Setiap transmigran yang telah membayar hutang dengan cara tunai atau angsuran wajib meminta bukti pembayaran. Pasal 24 Setiap transmigran baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dianjurkan ikut : a. melaksanakan pembangunan di bidang pertanian, non pertanian, keterampilan, kesehatan dan keluarga berencana; b. memanfaatkan sumber daya alam yang ada; c. menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi Unit Desa (KUD); d. mengembangkan pemasaran yang dapat meningkatkan produksi dan pendapatan transmigran; e. memelihara kelestarian lingkungan; f. meningkatkan pembangunan desa; g. memanfaatkan dan mengembangkan sarana pendidikan dan keterampilan yang ada; h. memanfaatkan kelembagaan yang ada. Pasal 25 Setiap transmigran beserta keluarganya dianjurkan untuk : a. mengajak sanak famili, tetangga atau kenalannya di Daerah Asal yang mempunyai keterampilan kerja serta dalam usia produktif untuk bertransmigrasi swakarsa; b. memberi bantuan sesuai dengan kemampuannya kepada transmigran swakarsa. Pasal 26 Setiap transmigran beserta keluarganya dianjurkan untuk. a. mengikuti penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang diadakan; b. mengikuti pembinaan mental spiritual yang diadakan; c. mengikuti kegiatan gotong royong; Pasal 27 Setiap transmigran beserta keluarganya dianjurkan untuk : a. berobat pada balai Pengobatan, PUSKESMAS Pembantu dan PUSKESMAS yang telah disediakan;
b. bagi warga transmigran yang masih mempunyai anak-anak BALITA, mengikuti Taman Gizi yang diadakan oleh PKK setempat; c. meningkatkan gizi keluarga; d. memelihara sarana air minum dan jamban keluarga; e. mengikuti program keluarga berencana; Pasal 28 Setiap transmigran beserta keluarganya baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri dianjurkan : a. Merawat saluran-saluran air/selokan dan sumber-sumber air; b. Membuang sampah pada tempatnya; c. Mengatur dan membersihkan kandang ternak sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan; d. Melaksanakan penghijauan;
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 (1)
Dengan berlakunya keputusan ini maka semua peraturan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
(2)
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1985 MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA ttd. MARTONO
