POLA KOMUNIKASI DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN GARDA BANGSA
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)
Oleh:
MUHAMAD BUSHAIRI NIM: 109051000135
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2016 M/1437 H
Abstrak Muhamad Bushairi
109051000135
Pola Komunikasi Dewan Pengurus Pusat PKB Partai politik merupakan organisasi masyarakat yang memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya di bidang politik suatu negara. PKB sebagai partai yang berasaskan Pancasila dan ke-Islaman, dalam kegiatan perpolitikannya memiliki sayap organisasi bernama Garda Bangsa. Garda Bangsa sendiri ikut berperan aktif dalam membesarkan partai, bahkan membantu dalam pemenangan PKB saat pemilihan umum (Pemilu). Oleh karenanya, komunikasi antar keduanya amat berperan penting dan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan partai. Berdasarkan latar belakang di atas, muncul pertanyaan mayor: bagaimana pola komunikasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) dengan Garda Bangsa. Adapun pertanyaan minornya: Seperti apa pola komunikasi antara DPP PKB dengan sayap organisasi Garda Bangsa? Serta hambatan apa saja yang terjadi pada pola komunikasi yang digunakan oleh DPP PKB dengan sayap organisasi Garda Bangsa? PKB merupakan partai politik yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, sehingga basis dari PKB kebanyakan kaum Nahdliyyin. PKB merupakan partai yang memiliki banyak tantangan dan masalah setelah ditinggalkan oleh sang pendiri. Namun secara perlahan tantangan dan masalah itu dapat terlewati, karena adanya kerjasama di semua lini. Sementara sebagai sayap organisasi kepemudaan, Garda Bangsa berfungsi untuk menarik perhatian kaum muda dalam melakukan hal kaderisasi. Garda Bangsa merangkul semua kaum muda, tidak hanya kaum muda yang berlatar belakang santri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti berusaha untuk menggambarkan secara jelas segala yang terjadi di lapangan dan kemudian dianalisa untuk mendapatkan hasil berdasarkan tujuan penelitian. Pendekatan kualitatif ini menitikberatkan pada data-data penelitian yang akan dihasilkan berupa kata-kata melalui pengamatan dan wawancara Adapun teori yang digunakan sesuai dengan dimensi komunikasi vertikal. Yakni komunikasi dari pimpinan kepada bawahan, dan dari bawahan kepada pemimpin secara timbal balik. Dalam komunikasi vertikal, pimpinan memberikan instruksi, petunjuk, informasi, penjelasan, dan lain-lain kepada bawahannya. Sementara bentuk-bentuk informasi yang dapat disampaikan oleh para bawahan kepada atasan adalah laporan, keluhan, pendapat dan saran. Pola komunikasi yang digunakan oleh DPP PKB dengan sayap organisasi Garda Bangsa adalah atas ke bawah dan bawah ke atas. DPP PKB sebagai yang pimpinan, yang menyetujui dan yang memproduksi kebijakan serta instruksi, sementara Garda Bangsa sebagai bawahan melaksanakan kebijakan serta instruksi. Sedangkan pola komunikasi bawah ke atas, berkaitan dengan keberadaan Garda Bangsa sebagai bawahan yang melaksanakan dan melaporkan atas program yang telah diinstruksikan. Keywords: PKB, Garda Bangsa, Pola, Komunikasi, Atas-Bawah
i
KATA PENGANTAR Bismillahirrohmanirrohim Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan Maha penyayang yang telah memberikan nikmat Iman, Islam dan Ihsan kepada seluruh. Kedua kalinya shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada kekasih kita, Sayyidina Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Dan kelak, semoga kita mendapatkan pertolongan beliau dihari pembalasan. Sepenuhnya penulis sangat menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mengalami kesulitan, hambatan dan gangguan hingga terkadang rasa putus asa dan bosan pernah dirasakan. Namun, berkat doa, bantuan, motivasi, semangat, bimbingan dan pengarahan yang sangat berharga dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis dengan segala ketulusan hati, perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat: 1. Dr. Arief Subhan M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Dr. Suparto M.Ed, M.A, selaku Wadek I, Drs. Roudhonah, M.A selaku Wadek II, dan Dr. Suhaimi, M.Si selaku Wadek III. 2. Drs. Masran, M.Ag selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dan Fita Faturokhmah, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. 3. Zakaria,
M.Ag,
selaku
Dosen
Pembimbing
Skripsi
dan
Dosen
Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan skripsi.
ii
iii
4. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, khususnya Dosen Komunikasi Penyiaran Islam yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat. 5. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda KH. Abdul Ghofur Ali dan Uminda Hj. Nurlaila. Terima kasih atas pengorbanan, kesabaran, dorongan semangat dan membiayai kuliah hingga usai, serta do’a yang tak pernah putus dipanjatkan untuk penulis. Serta dukungan moril dan juga tenaga dari Abang Zamzami Al-Makki, Kakak Amiq Fikriyani, Kakak Aida Dzulhijjah dan Abang Muhamad Multazami. 6. Guru Politik sekaligus Sang Pemimpin saya, Bapak H. A. Muhaimin Iskandar, M. Si (Ketua Umum DPP PKB), Bapak H. Abdul Kadir Karding (Sekretaris Jenderal DPP PKB), dan Bapak H. Cucun Syamsul Rizal (Ketua DKN Garda Bangsa). 7. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi angkatan 2009, Reza Fahlevi Akbar, Nur Oktaviani, Wahyu Eko Wibowo, Rizky Maulana, M Reza Akbar dan Devi terima kasih atas segala dukungan, semangat dan perhatiannya yang luar biasa kepada penulis. 8. Teman-teman KPI D 2009 Bintang Nurul Kawakib, Eko Wahyudi, Yulia Nurrohmah, Noflim Trisna Ayuningsih, Yudid Dwi Septyarini, Zakiyah Al-Wahdah, Zidni Rizky, Ridwan Aditya Putra, Mahdi Musthafa, Tika Aprilia, Bayu Nur Cahyo, Fithriyani, Tri Lestari, Fajrin Dwi Ayu Novani, Hidayati Nur Fajrina, Yuli Patilata, Laila Nurdiana, Nur Fajrina, Achmad Nofal, Fadli Rosyad, Muhammad Rizal, Muhammad Rikza, Arkho
iv
Anggadara Anwar, Yusuf Tadarusman, Agus Dwi Wandono, Candra, dan Rizky Saputra terima kasih atas segala dukungan dan perhatiannya kepada penulis. 9. Kawan-Kawan KKN S.U.P.E.R (Smart, Unity, Positive, Empower, Religius), Desa Pasir Jawa Cigombong 2012. 10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Berbagai macam kekurangan dalam penulisan penelitian ini, mudahmudahan bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis. Peneliti juga sangat mengharapkan saran dan kritik serta tanggapan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pikiran dan saran untuk perkembangan ilmu komunikasi.
Jakarta, 22 Juli 2016
Muhamad Bushairi
DAFTAR ISI
ABSTRAK .......................................................................................................... i KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii DAFTAR ISI ....................................................................................................... v BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1 B. Batasan dan Rumusan Masalah ................................................ 9 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................. 10 D. Tinjauan Kepustakaan ............................................................ 10 E. Metodologi Penelitian ............................................................. 13 F. Sistematika Penulisan .............................................................. 16
BAB II
KERANGKA TEORI A. Pengertian Pola Komunikasi .................................................... 18 B. Macam-macam Pola Komunikasi ............................................ 20 C. Ruang Lingkup Organisasi ...................................................... 26 D. Komunikasi Organisasi ............................................................ 34 E. Model-Model Pola Komunikasi Organisasi ………………… 37
Bab III
GAMBARAN UMUM A. Sejarah Berdirinya 1. Partai Kebangkitan Bangsa ................................................. 42 2. Garda Bangsa......................................................,,,,,............ 45 B. Visi dan Misi 1. Partai Kebangkitan Bangsa ................................................. 48 2. Garda Bangsa ...................................................................... 48 C. Makna Lambang 1. Partai Kebangkitan Bangsa ................................................. 49 2. Garda Bangsa ...................................................................... 51
BAB IV
TEMUAN DAN ANALISIS A. Pola Komunikasi Organisasi antara DPP PKB dan Garda Bangsa ..................................................................................... 54 1. Teknik Komunikasi Vertikal ............................................... 56 a. Pola komunikasi Atas – Bawah ....................................... 56 b. Pola Komunikasi Bawah – Atas ..................................... 61 2. Garda Bangsa sebagai Supporitng System Politik ............... 64 3. Garda Bangsa sebagai Supporitng System Sosial ............... 67 4. Substansi Komunikasi DPP PKB dan Garda Bangsa ......... 69 B. Hambatan-Hambatan Komunikasi antara DPP PKB dan Garda Bangsa ...................................................................................... 71
v
vi
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan .............................................................................. 73 B. Saran ........................................................................................ 75
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 76 LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Hubungan agama dengan politik terus menjadi perbincangan yang tidak bosan-bosannya untuk dibahas. Ada sebuah pernyataan bahwa dakwahnya Rasulullah SAW hanyalah sebuah gerakan keagamaan yang bersifat ritual, spiritual, dan moral belaka. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW juga merupakan dakwah yang bersifat politik. Allah SWT berfirman: َّ ش أيءٍ َف ُردُّوهُ إِلَى َ از أع ُت أم فِي َ سول َ َوأُولِي أاْلَ أم ِر ِم أن ُك أم َفإِنأ َت َن َِّللا ُ الر َّ َّللا َوأَطِ ي ُعوا َ َّ َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آَ َم ُنوا أَطِ ي ُعوا سنُ َتأأ ِو ًيل ِ َّ ِول إِنأ ُك أن ُت أم ُت أؤ ِم ُنونَ ب َ اَّلل َوا أل َي أو ِم أاْلَخ ِِر َذلِ َك َخ أي ٌر َوأَ أح ُ الر َّ َو ِ س Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya (Q.S An-Nisa : 59) Dari penjelasan ayat di atas dapat diartikan bahwa taat terhadap ulil amri hanya taat karena adanya pelimpahan wewenang hukum yang berguna untuk mengatur kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian arti taat bukan berarti menerima mentah-mentah perintah tersebut. Tetapi kritis dan ikhlas sepenuh hati melakukannya.
1
2
Partai politik pada umumnya didefenisikan sebagai organisasi artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatian pada persoalan kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat untuk menempati kantung-kantung kekuasaan politik. Partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Karena melalui partai politik itu dapat diwujudkan pemerintahan yang bertanggungjawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.1 Organisasi
partai
politik
juga
bisa
dikatakan
sebagai
organisasi
kemasyarakatan yang bersifat politik atau bisa disebut organisasi masyarakat yang memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya di bidang politik suatu negara. Untuk menjadikan negara Indonesia ini maju dan lebih baik dari hari kemarin, hal yang harus dilakukan dalam bidang pemerintahan adalah memperbaiki suatu organisasi partai politik. Dalam konteks ini, komunikasi sangat berperan penting dan sangat diperlukan dalam kehidupan bersosialisasi dan berorganisasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang esensial dalam kehidupan. Manusia berinteraksi dan berorganisasi dengan cara melakukan komunikasi. Komunikasi merupakan aktifitas manusia yang sangat penting, bukan hanya dalam kehidupan organisasi, namun dalam kehidupan manusia secara umum. Karena berkomunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling
1
Miriam budiardjo 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi) hal 401
3
berhubungan dengan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi.2 Baik perorangan maupun perkelompok di dalamnya pasti terbentuk komunikasi. Di mana di dalamnya menurut Goetano Mosca: “Terdapat sekelompok orang yang memerintah dan orang yang diperintah. Orang yang memerintah yang biasa disebut elite politik, sedangkan yang diperintah adalah masyarakat atau rakyat (kelompok massa). Kelompok elite politik jumlahnya agak sedikit, mengambil peran utama dalam hamper semua fungsi politik nasional, memonopoli kekuatan, dan menikmati keuntungan dari padanya; Sedangkan kelompok massa, dibina, di awasi oleh yang pertama baik secara legal atau tidak, dengan atau tanpa pedoman hukum dan kekerasan. Dengan adanya komunikasi yang baik akan suatu pemerintahan dapat berjalan dengan baik, secara lancar serta berhasil. Begitu pula sebaliknya”.
Komunikasi merupakan sarana untuk mengadakan koordinasi antara berbagai subsistem dalam suatu organisasi. Kompetensi organisasi yang baik antar atasan dan bawahan akan mampu memperoleh dan mengembangkan tugas yang diembannya, sehingga tingkat kinerja suatu organisasi menjadi semakin baik dan sebaliknya apabila terjadi komunikasi yang buruk akibat tidak terjalinnya hubungan yang baik, sikap yang otoriter atau acuh, perbedaan pendapat atau konflik yang berkepanjangan, dan sebagainya, dapat berdampak pada hasil kerja yang tidak maksimal. Organisasi adalah sarana dimana manajemen mengkoordinasikan sumber bahan dan sumber daya manusia melalui pola struktur formal dari tugas-tugas dan wewenang. Aktivitas komunikasi di organisasi atau perkantoran senantiasa disertai dengan tujuan yang ingin dicapai. Arus komunikasi vertikal dapat
2
Arni Muhammad, Komunikasi, (Jakarta; Bumi Aksara, 1992), hal. 32
4
diuraikan menjadi dua, yang pertama adalah downward communication. komunikasi ini berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tatanan manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya, sedangkan yang kedua adalah upward communication terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya.3 Arus komunikasi selanjutnya adalah komunikasi horizontal, tindak komunikasi ini berlangsung diantara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara.4 Komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia (Human Communication) yang terjadi dalam konteks organisasi dimana terjadi jaringanjaringan pesan satu sama lain yang saling bergantung satu sama lain. Dengan demikian, komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi antara pemimpin dengan pegawai atau sesama pegawai untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik melalui media maupun face to face.5 Kepemimpinan organisasi dalam perspektif Islam adalah sesuatu yang dianggap penting dalam Islam. Demikian juga dengan komunikasi, Islam mengaku tentang perlunya pemimpin dalam setiap sistem sosial. Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada peninjauannya yang terfokus kepada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan penguasaan komunikasi yang baik pimpinan organisasi dapat mempunyai nilai tambah sehingga lebih produktif.
3
S Djuarsa Sendjaja, Teori Komunikasi, (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2004), hal. 4.5 4 S Djuarsa Sendjaja, Teori Komunikasi, (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2004), hal. 4.6 5 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, h. 274
5
Dalam Islam juga telah dijelaskan tentang bagaimana kaidah berkomunikasi dalam perspektif Islam yaitu ada enam, diantaranya: 1. Qaulan Sadida. Perkataan yang benar alias tidak dusta 2. Qaulan Baligha. Ucapan yang lugas, efektif, dan tidak berbelit-belit 3. Qaulan Ma’rufa. Perkataan yang baik, santun, dan tidak kasar 4. Qaulan Karima. Kata-kata yang mulia dan penuh penghormatan. 5. Qaulan Layinan. Ucapan yang lemah-lembut menyentuh hati, dan 6. Qaulan
Maysura.
Ucapan
yang
menyenangkan
dan
tidak
menyinggung perasaan.6 Sedangkan pengertian pola dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah sistem.7 Adapun yang dimaksud dengan sistem adalah “seperangkat unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.”8 Yang dimaksud penulis dengan kata “pola komunikasi” dalam judul ini adalah sistem penyampaian pesan komunikasi dari komunikator kepada komunikan dengan maksud untuk merubah pendapat, sikap maupun perilaku komunikan. Sistem penyampaian pesan didasarkan pada penggunaan sejumlah teori-teori komunikasi dalam menyampaikan pesan langsung ataupun melalui perantara media tertentu. Pesan komunikasi disampaikan melalui lambing (simbol) komunikasi dalam bahasa verbal maupun non-verbal serta media komunikasi lainnya seperti media teknologi informasi, media audio visual, surat kabar, majalah, dan lain-lain.
6
http://arsitek-peradaban.abatasa.co.id/post/detail/6739/ayat-ayat-komunikasi.html diakses pada tanggal 13 September 2015, Jam 14.50 WIB 7 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 115. 8 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 849
6
Penggunaan pola komunikasi yang baik dalam internal sebuah organisasi menentukan proses komunikasi dapat berjalan efektif atau tidak. Eksistensi organisasi bergantung pada penggunaan pola dan sistem komunikasi yang dikembangkan dalam komunikasi organisasi. Identitas nilai yang mampu dipertahankan oleh sebuah organisasi merefleksikan bentuk hasil komunikasi struktural yang baik antar pimpinan dan anggota dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan organisasi untuk masyarakat luas. Komunikasi yang efektif sangatlah penting bagi semua kalangan. Oleh karena itu, para pemimpin dan para komunikator politik perlu memahami dan menyempurnakan kemampuan komunikasi mereka. Elite politik juga termasuk ke dalam komunikator bagi suatu negara. Elite politik sangat mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat untuk masyarakat banyak. Oleh karena itu, elite politik perlu juga diperhatikan karena sangat berpengaruh saat menyampaikan pesan kepada masyarakat banyak. Apabila pesan yang disampaikannya itu salah akan mengakibatkan persepsi yang salah juga pada masyarakat.9 Menurut Kohler yang dikutip oleh Arni Muhamad dalam buku Komunikasi Organisasi bahwa “Komunikasi yang efektif sangat penting bagi semua organisasi. Oleh karena itu, para pemimpin organisasi dan para komunikator dalam
organisasi
perlu
memahami,
dan
menyempurnakan
kemampuan
komunikasi mereka.10 Agar komunikasi berlangsung efektif dan informasi yang disampaikan oleh seorang pemimpin dapat di terima, dan dipahami oleh para anggota, maka seorang 9
A.W. Widjaja, Komunikasi Politik dan Humas, (Jakarta: Bumi Aksaea), hal. 27 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet ke-10, hal.
10
1
7
pimpinan harus menerapkan pola komunikasi yang baik pula. Pengetahuan dasar tentang komunikasi saja belumlah cukup untuk dapat memahami komunikasi organisasi. Kemampuan berkomunikasi secara efektif pada dasarnya akan menentukan keberhasilan seseorang. Tujuan utama dalam mempelajari komunikasi adalah memperbaiki suatu organisasi. Memperbaiki organisasi biasanya ditafsirkan sebagai “memperbaiki hal-hal untuk mencapai tujuan manajemen”. Dengan kata lain, orang mempelajari komunikasi organisasi untuk menjadi pemimpin atau atasan yang lebih baik. Karenanya, penulis memandang sutudi pola komunikasi organisasi sebagai landasan kuat bagi keefektifan komunikasi dalam suatu organisasi. Kaderisasi adalah sebuah keniscayaan mutlak membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan. Fungsi dari kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon (embrio) yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Kaderisasi juga merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi, karena merupakan inti dari kelanjutan perjuangan organisasi ke depan. Tanpa kaderisasi, rasanya sangat sulit dibayangkan sebuah organisasi dapat bergerak dan melakukan tugas-tugas keorganisasiannya dengan baik dan dinamis. Kaderisasi adalah sebuah keniscayaan mutlak membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan. Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) adalah salah satu organisasi politik atau partai politik yang berasaskan Pancasila dengan berbasis Islam. Dewan Pengurus Pusat merupakan dewan yang mengurus di bagian tingkat nasional atau
8
tingkat teratas. Struktur organisasi yang terbentuk dalam partai ini umumnya memiliki kesamaan dengan partai-partai lain, yang pastinya memiliki sebuah ketua atau pemimpin. Dalam organisasi tersebut juga terdapat pola komunikasi antara pimpinan dengan pimpinan, pimpinan dengan anggota, anggota dengan pimpinan maupun antara anggota dengan anggota. Dalam kaitannya dengan penelitian pola komunikasi suatu organisasi, penulis memilih partai politik dan sayap organisasinya, yaitu DPP PKB dan Garda Bangsa, karena organisasi politik tersebut merupakan salah satu organisasi partai politik berdiri ditengah-tengah partai yang berbasis dukungan umat Islam lainnya serta ketika habis terjadi konflik di bulan Mei 1998 dengan memiliki berbagai macam konflik di ektsernal maupun internal sendiri. DPP PKB juga merupakan kelahiran dari Nahdlatul Ulama, sehingga basis dari DPP PKB kebanyakan kaum Nahdliyyin. DPP PKB merupakan partai yang memiliki banyak tantangan dan masalah setelah ditinggalkan oleh sang pendiri. Namun secara perlahan tantangan dan masalah itu dapat terlewati, karena adanya kerjasama di semua pihak. Bahkan yang dulunya kader terbaik, keluar dari DPP PKB karena adanya konflik kini mereka telah kembali lagi. Dengan bergabungnya mereka kembali, DPP PKB pada pemilihan umum tahun 2014, DPP PKB memperoleh suara 11.298.950 atau 9,04% dari total keseluruhan suara dengan menempati posisi ke-empat seIndonesia. Dengan hasil tersebut, DPP PKB berhasil menempatkan diri sebagai partai Islam terbesar di Indonesia.
9
DPP PKB memiliki sayap organisasi kepemudaan yang bernama Garda Bangsa. Garda Bangsa berfungsi untuk menarik perhatian kaum muda dalam melakukan hal kaderisasi. Garda Bangsa merangkul semua kaum muda, tidak hanya kaum muda yang berlatar belakang santri. Garda Bangsa ikut berperan aktif dalam membesarkan DPP PKB, bahkan pada pemilu Garda Bangsa sangat membantu dalam kemenangan DPP PKB. Banyak kader DPP PKB yang berhasil dengan mengawali karir politiknya dari Garda Bangsa. Melihat dari aspek pola komunikasi suatu organisasi politik, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul, “Pola Komunikasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dan Garda Bangsa”, dengan alasan bahwa pola komunikasi menjadi salah satu yang terpenting dalam membangun sebuah organisasi partai politik.
B. Batasan dan Rumusan Masalah Agar dalam penulisan ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis memberikan batasan pada permasalahan pola komunikasi organisasi pada organisasi politik Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP DPP PKB) dan Garda Bangsa Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian skripsi ini adalah 1. Bagaimana pola komunikasi antara DPP DPP PKB dan Garda Bangsa? 2. Hambatan apa saja yang terjadi pada pola komunikasi yang digunakan oleh DPP DPP PKB dan Garda Bangsa?
10
C. Tujuan dan Manfaatan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi organisasi partai politik Partai Kebangkitan Bangsa dalam membangun sebuah komunikasi yang efektif di dalamnya? 2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Akademis Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang ilmu-ilmu komunikasi, khususnya dalam pengembangan pola komunikasi yang akan menghasilkan komunikasi yang efektif. b. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki manfaat secara akademis tetapi juga manfaat secara praktis yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi secara praktis khususnya bagi para praktisi-praktisi dan perilaku organisasi dalam membangun pola komunikasi dan tata cara komunikasi yang efektif dan se-efisien mungkin.
D. Tinjauan Kepustakaan Sebelumnya peneliti telah mengadakan tinjauan pustaka terhadap skripsi dengan judul yang terdapat dalam beberapa buku dan hasil penelitian. Dari tinjauan yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan bahwa kajian mengenai
11
komunikasi organisasi ini telah diteliti sebelumnya oleh beberapa orang. Beberapa diantaranya adalah: 1. “Pola Komunikasi Organisasi di Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah II Kampung Utan Tangerang” oleh Dini Novianti. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009. Skripsi ini menjelaskan bahwasanya pola komunikasi dalam bidang data dan informasi di BBMG Wilayah II Kampung Utan adalah komunikasi ke bawah, komunikasi keatas, komunikasi horizontal dan informal. Media yang digunakan adalah melalui website, telepon, radio, fax, email, brosur dan koran untuk pelayanan jasa. Perbedaan skripsi ini dengan yang akan diteliti terletak pada objek penelitian.11 2. “Pola komunikasi organisasi Nur Mahmudi sebagai Walikota Depok dalam implementasi kebijakan publik” oleh Januar Azhari, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008. Skripsi ini berisi tentang pola komunikasi organisasi yang digunakan oleh Nur Mahmudi adalah pola lingkaran. Pola ini memungkinkan semua anggota komunikasi satu dengan yang lainnya hanya melalui sejenis sistem pengulangan pesan. Media yang digunakan adalah media lisan dan tulisan hingga ke teknologi berbasis multimedia
11
Dini Novianti, Pola Komunikasi Organisasi di Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah II Kampung Utan Tangeran, (Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2009).
12
(internet). Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah terletak pada objek penelitiannya.12 3. “Pola Komunikasi Organisasi di PT. Arga Bangun Bangsa ESQ Leadership Center” oleh Ika Sholihah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013. Skripsi ini berisi tentang pola komunikasi organisasi yang digunakan oleh PT. Arga Bangun Bangsa ESQ Leadership Center adalah pola bintang. Pola ini memungkinkan dimana para karyawan bebas melakukan komunikasi dengan siapapun tanpa dibatasi oleh pihak lain. Sehingga komunikasi ini dapat berjalan dengan baik dan keterbukaan antara atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, maupun sesama karyawan. Adapun media yang digunakan dalam menyampaikan informasi adalah morning briefing, rapat, grup facebook, e-mail, bbm, bbm, sms, dan telepon. Selain itu, komunikasi secara langsung juga digunakan. Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi saya adalah terletak pada objek penelitiannya.13
12
Januar Azhari, Pola komunikasi organisasi Nur Mahmudi sebagai Walikota Depok dalam implementasi kebijakan public, (Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008). 13 Ika Sholihah, Pola Komunikasi Organisasi di PT. Arga Bangun Bangsa ESQ Leadership Cente, (Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013)
13
E. Metodologi Penelitian Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti berusaha untuk menggambarkan secara jelas segala yang terjadi di lapangan dan kemudian dianalisa untuk mendapatkan hasil berdasarkan tujuan penelitian. Pendekatan kualitatif ini menitikberatkan pada data-data penelitian yang akan dihasilkan berupa kata-kata melalui pengamatan dan wawancara.14 Dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif karya Lexy J. Moleong terhadap pendapat yang dikemukakan oleh Bogdan dan Tylor. “Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.15 1. Subjek dan Objek Penelitian a. Subjek Penelitian Subjek penelitian ini adalah Sekretaris Jenderal DPP PKB, yaitu Bapak H. Abdul Kadir Karding dan Ketua Garda Bangsa, yaitu H. Cucun Ahmad Syamsurijal b. Objek Penelitian Objek penelitian ini adalah Pola komunikasi organisasi yang digunakan oleh DPP DPP PKB dalam menyampaikan informasi kepada Garda Bangsa.
14
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta; PT. Rhineka Cipta, 1998), cet Ke-2, hal. 10 15 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Bandung: RemajaRosdaKarya, 2009), h. 4
14
2. Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: a. Wawancara Wawancara (interview) secara langsung dengan orang-orang yang terlibat sebagai tokoh sentral di DPP DPP PKB dan Garda Bangsa. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang memperkuat penelitian. Dengan teknik wawancara ini peneliti bertemu langsung dengan beberapa informan yang berperan penting serta mengetahui tentang seluk beluk. b. Observasi Observasi atau pengamatan langsung. Teknik observasi atau pengamatan yang peneliti gunakan adalah bersifat langsung dengan mengamati objek yang diteliti, yakni bagaimana pola komunikasi organisasi antara pengurus DPP DPP PKB dengan pengurus Garda Bangsa, setelah mendapatkan datanya penulis melakukan proses pencatatan bertahap setiap kali melakukan observasi. c. Dokumentasi Dalam
proses
pengumpulan
data
selanjutnya
penulis
mengumpulkan data melalui catatan-catatan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dokumentasi ini penulis ambil dari buku-buku, majalah dan foto-foto yang penulis ambil ketika observasi serta dokumen atau arsip yang berisi data-data yang berkaitan dengan
15
subjek penilitian yang penulis dapat dari pengurus DPP DPP PKB dan Garda Bangsa. Semua ini penulis lakukan untuk memperkuat dan mendukung proses analisis data penelitian. 3. Teknik Analisis Data Seluruh data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif. Dimana peneliti mengungkapkan data dan fakta yang apa adanya secara alamiah tanpa sedikit pun mempengaruhi subjek ataupun objek penelitian. Dalam pengolahan tersebut peneliti menggabungkan tiga proses pengumpulan data dengan mengolah data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi menjadi sebuah data yang bisa saling melengkapi sehingga dapat dideskriptifkan. Setelah itu penulis mencoba menafsirkan hasil penggabungan tiga sumber data di atas menjadi sebuah narasi deskriptif kualitatif yang diuraikan ke dalam bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti. Penekanaan deskriptif kualitatif lebih banyak mengalisis permukaan data, hanya memperhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena, bukan kedalaman atau makna data16 definisinya bahwa analisis data adalah proses penyerdehanaan data ke dalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan.
16
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial lainnya. (Jakarta: Kencana , 2009). Cet ke-3, h. 146
16
Berhubung jenis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif maka peneliti cukup dengan menggambarkan kenyataan atau realitas yang ada dan apa adanya, variabel demi variabel. Seluruh data yang sudah dikumpulkan tersebut akan dijelaskan apa adanya dengan kata-kata untuk memperoleh suatu kesimpulan. 4. Waktu dan Tempat Penelitian Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Desember pada tahun 2015. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Kantor DPP DPP PKB Jalan Raden Saleh No.9 Cikini Jakarta Pusat
F. Sistematika Penulisan Untuk mengetahui gambaran jelas tentang hal-hal yang diuraikan dalam penulisan ini, maka penulis membagi sistematika penyusunan ke dalam lima bab, masing-masing bab dibagi dalam sub bab dengan rincian sebagai berikut: Bab I
: Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II
: Kerangka teori yang memuat: ruang lingkup organisasi, media dan
iklim
komunikasi
organisasi,
hambatan-hambatan
komunikasi organisasi. Bab III
: Gambaran umum Partai Kebangkitan Bangsa dan Garda Bangsa, memuat: sejarah berdirinya, visi dan misi, dan arti lambang.
17
Bab IV
: Temuan dan analisis, memuat: Pola komunikasi organisasi dan hambatan-hambatan.
Bab V
: Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran
BAB II KERANGKA TEORITIS
A. Pengertian Pola Komunikasi Pola komunikasi berasal dari dua suku kata, yakni pola dan komunikasi. Pola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai bentuk (struktur) yang tetap.1 Sedangkan dalam kamus Ilmiah Popular, pola dapat di artikan sebagai model, contoh, pedoman (rancangan).2 Adapun pola komunikasi merupakan suatu sistem penyampaian pesan melalui lambanglambang tertentu, mengandung arti tertentu dan pengoperan langsung untuk mengubah tingkah laku individu yang lain untuk tingkah laku individu yang lain.3 Pola komunikasi menurut Syaiful Bahri dapat dipahami sebagai pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dimensi pola komunikasi terdiri dari dua macam, yaitu pola yang berorientasi pada konsep dan pola yang berorientasi pada sosial yang mempunyai arah hubungan yang berlainan.4 Pola komunikasi adalah proses atau pola hubungan
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) cet. ke-2, h.885 2 Puis A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barthy, Kamus Besar Bahasa Ilmiah Popular (Surabaya: Arkola, 1994), h. 605 3 http://prismamika.blogspot.com/2012/04/103-pola-komunikasi-organisasi.html di akses pada 9 November 2012 4 http://riswantohidayat.wordpress.com/komunikasi/proses-komunikasi di akses pada 10 Oktober 2013
18
19
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih guna menyampaikan pesan sesuai dengan yang diinginkan. Meskipun semua organisasi harus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuannya, pendekatan dan sistem pesan yang dipakai antara satu organisasi dengan organisasi yang lain bervariasi atau berbedabeda. Untuk organisasi berskala kecil mungkin pengaturannya tidak terlalu sulit sedangkan untuk perusahaan besar yang memiliki ribuan karyawan maka penyampaian informasi kepada mereka merupakan pekerjaan yang cukup rumit. Salah satu tantangan besar dalam menentukan pola komunikasi organisasi adalah proses yang berhubungan dengan jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi dapat membantu menentukan iklim dan moral organisasi, yang padagilirannya akan berpengaruh pada jaringan komunikasi. Tantangan dalam menentukan pola komunikasi organisasi adalah bagaimana menyampaikan informasi ke seluruh bagian organisasi dan bagaimana menerima informasi dari seluruh bagian organisasi. Untuk menjalankan dan mencapai tujuan tersebut maka dalam organisasi terdapat beberapa arah formal dan informal jaringan komunikasi dalam organisasi. Untuk itu, menentukan suatu pola komunikasi yang tepat dalam suatu organisasi merupakan suatu keharusan. Pola komunikasi yang terjadi dalam organisasi dapat dilihat dalam bentuk aktivitas regular meeting. Dimana pola komunikasi yang terdapat dalam aktivitas regular meeting itu sendiri banyak dipengaruhi oleh jaringan komunikasi. Secara umum pola komunikasi yang
20
terdapat dalam aktivitas regular meeting dikelompokkan menjadi jaringan komunikasi formal dan informal.
B. Macam-Macam Pola Komunikasi Pola komunikasi terdiri atas beberapa macam, yaitu: 1. Pola Komunikasi Primer Pola komunikasi primer merupakan suatu proses penyampaian oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu simbol sebagai media atau saluran. Dalam pola ini terbagi menjadi dua lambang verbal dan nirverbal. Lambang verbal yaitu bahasa, yang paling sering digunakan karena bahasa mampu mengungkapkan pikiran komunikator. Sedangkan lambang nirverbal yaitu lambang yang digunakan dalam berkomunikasi yang bukan bahasa, namun merupakan isyarat dengan menggunakan anggota tubuh antara lain; kepala, mata, bibir, tangan dan sebagainya. 2. Pola Komunikasi Sekunder Pola komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang pada media pertama. Komunikator yang menggunakan media kedua ini karena yang menjadi sasaran komunikasi yang jauh tempatnya, atau banyak jumlahnya. Dalam proses komunikasi secara sekunder ini semakin
21
lama akan semakin efektif dan efisien, karena didukung oleh teknologi informasi yang semakin canggih. 3. Pola Komunikasi Linear Linear di sini mengandung makna lurus yang berarti perjalanan dari satu titik ke titik yang lain secara lurus, yang berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Jadi, dalam proses komunikasi ini biasanya terjadi dalam komunikasi tatap muka (face to face), tetapi juga adakalanya komunikasi bermedia. Dalam proses komunikasi ini, pesan yang disampaikan akan efektif apabila ada perencanaan sebelum melaksanakan komunikasi. 4. Pola Komunikasi Sirkular Sirkular secara harfiah berati bulat, bundar, atau keliling. Dalam proses sirkular itu terjadinya feedback atau umpan balik, yaitu terjadinya arus dari komunikan ke komunikator, sebagai penentu utama keberhasilan komunikasi. Dalam pola komunikasi seperti ini, proses komunikasi berjalan terus yaitu adanya umpan balik antara komunikator dan komunikan. Komunikasi yang efektif dan terbuka juga akan memudahkan penjabaran kebijakan, sekaligus juga memberikan fasilitas kelancaran kerja. Komunikasi juga menjadi sarana primer untuk mengubah tingkah laku, dengan jalan mempengaruhi dan menyakinkan para pengikut. Maka ada dua bentuk komunikasi dalam kepemimpinan organisasi, yaitu komunikasi satu arah (one
22
way communication) dan komunikasi dua arah (two way communication). Masing-masing bentuk komunikasi memiliki kelebihan dan kelemahannya.5 Dimensi komunikasi internal terdiri dari komunikasi vertikal dan horizontal, yaitu: 1. Komunikasi vertikal Komunikasi vertikal yakni komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya, adalah komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pemimpin secara timbal balik. Dalam komunikasi
vertikal,
pimpinan
memberikan
instruksi-instruksi,
petunjuk-petunjuk, informasi-informasi, penjelasan-penjelasan, dan lain-lain kepada bawahannya. 2. Komunikasi horizontal Komunikasi horizontal ialah komunikasi secara mendatar, antara anggota staf dengan anggota staf, karyawan sesama karyawan, dan sebagainya. Berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal. Mereka berkomunikasi satu sama lain bukan pada waktu sedang bekerja, melainkan pada waktu istirahat, sedang rekreasi, atau pada waktu pulang kerja.6 Menurut arah aliran informasi, komunikasi dapat dibedakan menjadi lima bagian, yaitu :7
5
Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008), h.
138-139 6
Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: Rosdakarya, 2007), h. 122-124 7 Wursanto, Etika Komunikasi Kantor (Yogyakarta: Kanisius, 1987), h. 44-56
23
a. Komunikasi ke atas Komunikasi ke atas adalah komunikasi dari bawahan kepada atasan. Tujuan komunikasi ke atas adalah untuk memperoleh informasi, keterangan tentang kegiatan dan pelaksanaan tugas para pegawai pada tingkat rendah. Bentuk-bentuk informasi yang dapat disampaikan oleh para bawahan kepada atasan atau pimpinan adalah laporan, keluhan, pendapat dan saran. Organisasi yang efektif memerlukan komunikasi ke atas sama banyak dengan komunikasi ke bawah yang diperlukan. Komunikasi ke atas yang efektif sangat sukar dicapai, terutama dalam organisasi yang besar.8 b. Komunikasi ke bawah Komunikasi ke bawah mengalir dari pimpinan kepada bawahan, dari manajemen puncak ke manajemen menengah, manajemen yang lebih rendah terus mengalir kepada para pegawai bawahan atau pekerja. Setiap pimpinan dalam bidang dan tingkat apapun harus mampu mengadakan komunikasi, memberikan informasi, ide-ide kepada para bawahan, baik secara langsung maupun tidak. Komunikasi ke bawah dimaksudkan agar para bawahan mengetahui yang harus dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana metode kerjanya serta apa tujuannya.
8
h. 110
James L. Gibson, dkk, Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses (Jakarta: Erlangga, 1993),
24
Bentuk komunikasi ke bawah yang paling umum ialah instruksi kerja, memo resmi, pernyataan kebijaksanaan, prosedur, buku pedoman dan publikasi perusahaan. Dalam kebanyakan organisasi, komunikasi ke bawah sering tidak lengkap dan tidak akurat.9 c. Komunikasi Horisontal Komunikasi horisontal disebut juga komunikasi ke samping atau mendatar, yang berarti bahwa komunikasi antar pegawai yang mempunyai kedudukan setingkat atau sama. Komunikasi ini pada umumnya bersifat pemberian informasi, keterangan-keterangan antarpemimpin satuan unit organisasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemimpin. Mekanisme untuk menjamin adanya komunikasi horisontal biasanya
tidak
ada
dalam
desain
sebuah
organisasi,
maka
pelaksanaanya terserah kepada para manajer. Komunikasi antar rekan sejawat sering diperlukan untuk mengadakan koordinasi dan juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.10 d. Komunikasi Diagonal Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang berlangsung antara pegawai pada tingkat kedudukan yang berbeda, pada tugas atau fungsi yang berbeda dan tidak mempunyai wewenang langsung terhadap pihak lain. Komunikasi ini merupakan saluran yang paling jarang dipakai dalam organisasi, saluran ini penting dalam situasi 9
James L. Gibson, dkk, Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses, h. 110 James L. Gibson, dkk, Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses, h. 111
10
25
dimana para anggota tidak dapat berkomunikasi secara efektif melalui saluran lainnya.11 e. Komunikasi satu arah dan dua arah Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja, yakni pihak komunikator. Dalam pihak komunikan tidak diberi kesempatan memberikan reaksi terhadap pesan-pesan yang diterima dari komunikator. Dalam hal ini dapat memberikan kesan kepada pemimpin yang bersifat otoriter. Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang bersifat timbal balik baik dari pihak komunikator maupun dari pihak komunikan. Dalam hal ini komunikan diberi kesempatan untuk memberikan reaksi atau tanggapan terhadap berita yang diterima dari komunikator. Komunikasi individual lebih terbuka dan efektif dengan orang-orang di lingkungannya, serta yang mempunyai kedudukannya lebih tinggi. Pertukaran informasi secara horisontal antara organisasi yang sama kurang menimbulkan distorsi karena adanya persamaan ciri-ciri antar pertemanan yang memiliki kerangka pengalaman yang sama. Isi pesan yang dibawa oleh arus horisontal lebih berhubungan dengan tugas informasi koordinasi. Sedangkan arus informasi ke bawah dan ke atas menyediakan umpan balik bagi hasil pelaksanaan organisasi. Hal ini berarti bahwa arus komunikasi vertikal
11
James L. Gibson, dkk, Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses, h. 111
26
membawa pesan yang memiliki potensi lebih bersifat mengancam, sedangkan arus informasi horisontal lebih bersifat informal.12
C. Ruang Lingkup Organisasi Organisasi (Yunani: ὄργανον, organon - alat) adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Kajian mengenai organisasi sering disebut studi organisasi (organizational studies), perilaku organisasi (organizational behaviour), atau analisis organisasi (organization analysis).13 Peneliti akan mengemukakan pengertian organisasi dari beberapa ahli. Adapun pengertian organisasi menurut para ahli diantaranya dikemukakan oleh Siagian, dalam bukunya Filsafat Administrasi (2006:6), menjelaskan organisasi seperti berikut : “Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorangatau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.” Definisi di atas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut: 1. Organisasi sebagai wadah di mana kegiatan – kegiatan administrasi dijalankan.
12
Tommy Suprapto, Pengantar Ilmu Komunikasi (Yogyakarta: CAPS, 2011), h. 108-109 http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi#cite_ref-Keith_Davis_0-15 diunggah tanggal 9 November 2012, Jam 15:00 13
27
2. Organisasi sebagai rangkaian hierarki dan interaksi antara orang – orang dalam suatu ikatan formal. Menurut Dimock dalam Tangkilisan dengan bukunya Manajemen Publik (2005:132), mendefinisikan organisasi sebagai berikut: “Organisasi adalah suatu cara yang sistematis untuk memadukan bagianbagian yang saling tergantung menjadi suatu kesatuan yang utuh di mana kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dilatih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.” Definisi di atas dapat disimpulkan organisasi antara lain adalah sebagai berikut: 1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi. 2. Di dalamnya terjadi hubungan antar individu atau kelompok, baik dalam 3. Organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi. 4. Terjadi kerja sama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut. 5. Berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masing – masing. Dikatakan organisasi jika ada aktifitas/kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bukan satu orang. Karena jika kegiatan itu dilakukan oleh satu orang bukan dikatakan organisasi.14 Organisasi berusaha mempermudah manusia dalam menjalani hidup di dunia dengan memanfaatkan segala kelebihan yang terdapat di dalam organisasi. Untuk menyelesaikan masalah, ketika dipikirkan orang banyak, maka segala masalah apapun akan mudah terselesaikan, dibanding satu orang yang memikirkannya. Satu demi satu 14
39
Mesiono, Manajemen dan Organisasi, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010, hal
28
persoalan akan selesai, tatkala dikerjakan secara gotong royong. Tak salah pepatah mengatakan “Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Faktor penentu terbentuknya organisasi adalah manusia sedangkan faktor yang berkaitan dengan kerja adalah kemampuan untuk bekerja, kemampuan untuk mempenaruhi orang lain dan kemampuan melaksanakan asas-asas atau prinsipprinsip organisasi.15 Manusia adalah makhluk yang dinamis, ketidakterbatasan kebutuhan manusia dan keterbatasan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhanya telah menghadapkan manusia untuk hidup berorganisasi. hal ini didukung pula dengan
karakteristik
manusia
sebagai
makhluk
sosial
yang
tidak
memungkinkan hidup wajar tanpa berorganisasi. Organisasi telah dibentuk sejak manusia pertama hidup di muka bumi, sekelompok manusia yang mempunyai orientasi dan tujuan yang relatif sama berhimpun dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan hal tersebut, memang organisasi memiliki arti yang sangat strategis dan peran yang dapat mengelola kehidupan manusia agar lebih mempunyai hakikat yang bermakna. Hakikat organisasi pada dasarnya berorientasi terhadap aspirasi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi. Hakikat organisasi menjadi pondasi dasar dan asas dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuannya demi terciptanya sistem manajerial yang baik. Dapat dikatakan jika suatu organisasi kehilangan hakikat maka perlu dipertanyakan kontinuitas dari organisasi tersebut. 15
Nasrul Syakur Chaniago, Manajemen Organisasi, Bandung : citapustaka Media Perintis, 2011, hal 20
29
Lahirnya organisasi akibat adanya tujuan yang ingin hendak dicapai oleh pihak tertentu karena melihat adanya urgensi dari keberadaaan organisasi. Organisasi tidak hanya dibutuhkan pada lingkup yang kecil tetapi juga pada lingkup yang besar terlihat dari motif didirikannya organisasi. Organisasi yang kita ketahui bersama juga memiliki tingkatan tertentu tergantung pada tujuan dan objek dari organisasi tersebut. Contoh dari organisasi yaitu organisasi rumah tangga, organisasi perusahaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kelompok tertentu, organisasi kesamaan keyakinan, organisasi kenegaraan, dan lain-lain. 1. Prinsip Dalam Organisasi Menurut Roco Carzo, asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut : a. Organisasi harus memiliki tujuan yang jelas Sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa tujuan yang jelas yang benar-benar urgen bagi setiap organisasi agar terarah apa yang dicita-cita orang-orang yang berada diorganisasi tersebut. b. Skala Hirarki Skala
Hirarki
dapat
diartikan
sebagai
perbandingan
kekuasaan di setiap bagian yang ada. Kekuasaan yang terukur, jika jelas berapa banyak bawahan dan jenis pekerjaan apa saja yang menjadi titik tumpu sebuah organisasi. Artinya tidak sama antara kepala sekolah dengan pembantu kepala sekolah dalam ukuran hirarki kekuasaan. Yang hanya bisa memerintah bawahan adalah
30
atasan. Itu yang menjadi tolak ukur di manapun organisasi itu berdiri. c. Kesatuan perintah/komando Untuk sentralisasi organisasi, kesatuan perintah itu terletak di pucuk pimpinan tertinggi. Jika disekolah, maka kepala sekolahlah yang bisa memerintah seluruh komponen sekolah, tetapi untuk desentralisasi, pembantu kepala sekolah atau guru yang mempunyai peran mengkomandokan bagian kekuasaan. d. Pelimpahan wewenang Dalam hal ini, ada dua pelimpahan wewenang, yakni : a) Secara permanen yang ditandai dengan Surat Keputusan Tetap (SK) b) Secara sementara yang sifatnya dadakan. Contoh kepala sekolah berhalangan menghadiri undangan rapat di Depdiknas tentang UN, maka yang berhak menggantikan adalah PKS I yang sifatnya sementara. e. Pertanggung Jawaban Dalam melakukan tugas, semua bawahan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan hasil kerjanya. Juga bertanggung jawab atas kemajuan organisasi kepada bawahannya. Jadi semua pihak bertanggung jawab pada setiap apa yang dia kerjakan.
31
f. Pembagian pekerjaan Pembagian pekerjaan sangat diperlukan untuk menutupi ketidakmampuan setiap orang untuk mengerjakan semua pekerjaan yang ada dalam organisasi. Perlu adanya spesialisasi pekerjaan yang disuaikan dengan keahlian masing-masing. Kegiatan-kegiatan itu perlu dikelompokkan dan ditentukan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi. g. Rentang pengendalian Jenjang atau rentang pengendalian berkaitan dengan jumlah bawahan yang harus dikendalikan seorang atasan. Oleh sebab itu tingkat-tingkat kewenangan yang ada harus dibatasi seminimal mungkin sehingga tidak semua merasa menjadi atasan. h. Fungsional Bahwa seorang dalam organisasi secara fungsional harus jelas tugas dan wewenangnya, kegiatannya, hubungan kerjanya, serta tanggung jawabnya dalam pencapaian tujuan organisasi. i. Pemisahan Prinsip pemisahan ini berkaitan dengan beban tugas individu yang tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada orang lain. Kecuali ada hal-hal tertentu diluar kuasa manusia, misal sakit.
32
j. Keseimbangan Prinsip ini berhubungan dengan keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi. Keseimbangan antara beban tugas, imbalan, waktu bekerja dan hasil pekerjaan. k. Flexibelitas Suatu pertumbuhan dan perkembangan organisasi tergantung pada dinamika kelompok. Keseimbangan penugasan dengan imbalan perlu diperhatikan dengan baik dalam memenuhi tujuan organisasi. l. Kepemimpinan Kepemimpinan sangat berarti bagi sebuah organisasi. Semua aktivitas dijalankan oleh pemimpin. Pemimpin juga bertanggung jawab atas kemajuan dan kemunduran organisasi. Seluruh fungsifungsi manajemen akan dikendalikan sepenuhnya oleh pemimpin. Oleh karena itu, kepemimpinan dianggap sebagai inti dari organisasi ataupun manajemen.16 2. Tujuan Organisasi Organisasi-organisasi tanpa manajemen akan menjadi kacau dan bahkan mungkin gulung tikar. Hal ini terbukti dengan jelas dalam situasi yang tidak normal seperti adanya bencana ketika organisasi sedang tidak teratur maka manajemen sangat dibutuhkan untuk membenahi organisasi agar menjadi lebih baik. Setiap organisasi memiliki keterbatasan akan 16
Nasrul Syakur Chaniago, Manajemen Organisasi, Bandung : citapustaka Media Perintis, 2011, hal 22-24
33
sumber daya manusia, uang dan fisik untuk mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan mencapai tujuan sebenarnya tergantung pada tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen menentukan keefektifan dan efisiensi ditekankan pada melakukan pekerjaan yang benar. Efektif mengacu pada pencapaian tujuan efisien mengacu pada penggunaan sumber daya minimum untuk menghasilkan keluaran yang telah ditentukan. Bagi manajemen diutamakan efektif lebih dahulu baru efisien. Jadi organisasi membutuhkan manajemen terutama untuk dua hal yang terpenting yaitu: a. Pencapaian tujuan secara efektif dan efisensi. b. Menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menemukan skala prioritas. Salah satu wujud dari adanya manajemen dalam suatu organisasi adalah terlihat adanya struktur organisasi. Struktur organisasi adalah pengaturan pekerjaan untuk dilaksanakan dalam suatu bisnis. Struktur organisasi dimaksudkan untuk membantu mewujudkan tujuan bisnis dengan cara mengatur pekerjaan yang harus dilakukan. Meskipun demikian tidak terdapat satu metode manajemen yang paling baik untuk mengatur suatu organisasi. Cara mengelola suatu organisasi disesuaikan dengan kondisi organisasi yang tentu masing-masing organisasi memiliki ciri dan situasi tertentu. Penyusunan suatu organisasi formal, yaitu struktur organisasi yang disusun dan dibentuk oleh manajemen puncak, dimulai dengan merumuskan
34
tujuan dan rencana organisasi. Manajemen kemudian menentukan aktivitas pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Aktivitasaktivitas yang sudah ditentukan tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa unit kerja. Pengelompokan unit kerja berdasarkan pada kesamaan aktivitas atau kesamaan proses atau keterampilan yang diperlukan, yang disebut kesamaan fungsional. Masing-masing unit kerja tersebut kemudian diberi aktivitas dan wewenang oleh manajemen untuk melaksanakan tugas masing-masing.
D. Komunikasi Organisasi Komunikasi organisasi terdiri dari dua kata, yakni komunikasi dan organisasi. Agar lebih mudah memahami keduanya, maka kedua kata tersebut akan diuraikan dengan penjelasan masing-masing. Kata komunikasi adalah sebuah terjemahan dari bahasa Inggris Communication, kata tersebut dikembangkan di Amerika Serikat. Untuk definisi komunikasi dapat dilihat dari sudut pandang (etimologi) dan dari sudut istilah (terminologi).17 Menurut bahasa atau etimologi, komunikasi dalam Ensiklopedi Umum diartikan dengan perhubungan, sedangkan yang terdapat dalam buku komunikasi berasal dari Bahasa Latin communication yang diturunkan dari kata communis yang memiliki arti membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Communis memiliki akar kata yaitu communico yang memiliki arti
17
Raudhonah, Ilmu Komunikasi, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007) h. 19
35
berbagi/membuat sama. Dalam hal ini berbagi yang dimaksud adalah pemahaman bersama melalui pertukaran pesan.18 Komunikasi secara istilah atau terminologi juga disampaikan oleh para ilmuan yang memfokuskan diri dalam bidang komunikasi. Salah satunya adalah Everret M. Rogers dikutip Hafied Cangara yang mengatakan bahwa komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.19 Dari beberapa definisi yang ada, dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian ide kepada satu penerima atau lebih dilakukan dengan menggunakan bahasa yang maknanya sama-sama dipahami oleh komunikator dan komunikan dan memiliki tujuan untuk membangun kebersamaan antara komunikan dan komunikator. Organisasi menurut Everet Roggers dalam buku Perilaku Organisasi karangan Miftah Thoha adalah suatu sistem individu yang stabil yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan bersama lewat suatu struktur hirarki dan pembagian kerja.20 Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri.
18
Dani Vardiansyah, Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Depok: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2005) h. 24 19 Hafied Cangara. Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.1 20 Miftah Toha, Perilaku organisasi, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada,2002), cet ke-12, h. 162
36
Organisasi merupakan suatu unit yang terkoordinasi yang beranggotakan minimal dua orang dan memiliki fungsi untuk mencapai suatu tujuan.21 Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan didalam kelompok formal ataupun informal organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang sifatnya berorientasi pada organisasi, dan komunikasi informal adalah komunikasi yang orientasinya tidak pada organisasi namun lebih ke para anggotanya secara individual.22 Selain itu ada pula definisi menurut Arni Muhammad, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, komunikasi downward atau komunikasi ke bawah (atasan kepada bawahan), komunikasi upward atau komunikasi ke atas (komunikasi bawahan kepada atasan).23 Dengan kata lain komunikasi organisasi adalah penyampaian informasi atau pesan baik dari atasan ke bawahan maupun dari bawahan kepada atasan. Bentuk komunikasinya dapat berupa komunikasi formal maupun informal, dan komunikasi ini hanya sebatas komunikasi internal, yakni komunikasi yang terjadi hanya dalam lingkup organisasi. Konsep pengorganisasian dan konsep organisasi begitu lazim dalam kehidupan
sehari-hari,
kepelikannya. 21
tidak
Memahami
mengherankan
kehidupan
bila
organisasi
orang lebih
mengabaikan dari
sekedar
Vheithzal Rivai, kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 188 22 Abdullah Masmuh, Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek (Malang: UMM Press, 2008), h. 6 23 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, h. 65-66
37
mendefinisikan pengorganisasian, organisasi dan komunikasi organisasi. Konsep-konsep ini dapat digunakan dalam berbagai cara dengan berbagai konsekuensi. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubunganhubungan hirarki antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Sedangkan devisi interpreative komunikasi organisasi cenderung menekankan pada kegiatan penanganan pesan yang terkandung dalam suatu batas organisasional.24
E. Model-model Pola Komunikasi Organisasi Terdapat lima pola aliran informasi yang dapat dijumpai di umumnya kelompok dan organisasi, diantaranya sebagai berikut:25 a. Pola lingkaran Pola lingkaran tidak memiliki pemimpin. Semua anggota posisinya sama. Mereka memiliki wewenang atau kekuatan yang sama untuk mempengaruhi kelompok. Setiap anggota bisa berkomunikasi dengan dua anggota lain disisinya.26
24
Abdullah Masmuh, Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek, (Malang: UMM Press, 2008), h. 5 25 Abdullah Masmuh, Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek (Malang: UMM Press, 2008), h. 57 26 Abdullah Masmuh, Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek, (Malang: UMM Press, 2008), h. 57-58
38
Gambar 2.1. Pola Lingkaran b. Pola Roda Pola roda memiliki pemimpin yang jelas, yaitu yang posisinya di pusat. Orang ini merupakan satu-satunya yang dapat mengirim dan menerima pesan dari semua anggota. Oleh karena itu, jika seorang anggota ingin berkomunikasi dengan anggota lain, maka pesannya harus disampaikan melalui pemimpinnya.27
Gambar 2.2. Pola Roda c. Pola Y Pola Y relatif kurang tersentralisasi dibanding dengan pola roda, tetapi lebih tersentralisasi dibanding dengan pola lainnya. Pada pola Y juga terdapat pemimpin yang jelas. Anggota ini dapat mengirimkan
27
Abdullah Masmuh, Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek, (Malang: UMM Press, 2008), h. 57-58
39
dan menerima pesan dari dua orang lainnya. Ketiga anggota lainnya komunikasinya terbatas hanya dengan satu orang lainnya.28
Gambar 2.3. Pola Y d. Pola Rantai Pola rantai sama dengan pola lingkaran kecuali bahwa para anggota yang paling ujung hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja. Keadaan terpusat juga terdapat di sini. Orang yang berada di posisi tengah lebih berperan sebagai pemimpin daripada mereka yang berada di posisi lain.29
Gambar 2.4. Pola Rantai
28
Abdullah Masmuh, Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek, (Malang: UMM Press, 2008), h. 57-58 29 Abdullah Masmuh, Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek, (Malang: UMM Press, 2008), h. 57-58
40
e. Pola Semua Saluran atau Bintang Pola semua saluran atau bintang hampir sama dengan pola lingkaran dalam arti semua anggota adalah sama dan semuanya juga memiliki kekuatan yang sama untuk mempengaruhi anggota lainnya. Akan tetapi, dalam struktur semua saluran, setiap anggota lainnya. Pola ini memungkinkan adanya partisipasi anggota secara optimum.30
Gambar 2.5. Pola Semua Saluran Meskipun organisasi formal sangat mengandalkan proses berurutan umum untuk menghimpun dan menyebarkan informasi, pola khusus aliran informasi berkembang dari kontak antar persona yang teratur dan cara-cara rutin pengiriman dan penerimaan pesan. Katz dan Kahn (Wayne Pace, 2006) menunjukkan bahwa pola atau keadaan urusan yang teratur mensyaratkan bahwa komunikasi diantara para anggota sistem tersebut dibatasi. Sifat asal organisasi mengisyaratkan pembatasan mengenai siapa berbicara kepada siapa. Burgess mengamati bahwa karakter komunikasi yang ganjil dalam organisasi adalah bahwa “pesan mengalir menjadi sangat teratur sehingga dapat berbicara
30
Abdullah Masmuh, Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek,
(Malang: UMM Press, 2008), h. 57-58
41
tentang jaringan atau struktur komunikasi”. Ia juga mengatakan bahwa organisasi formal mengendalikan struktur komunikasi dengan menggunakan sarana tertentu seperti penunjukan otoritas dan hubungan-hubungan kerja, penetapan kantor, dan fungsi-fungsi komunikasi khusus.31
31
R. Wayne Pace dan Don F. Faules, Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 174
BAB III GAMBARAN UMUM
A. Sejarah Pendirian 1. Partai Kebangkitan Bangsa Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon sebagai akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya.1 Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa.2 Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama
1
http://www.dpp.pkb.or.id/sejarah-pendirian diakses pada tanggal 30 September 2015 pukul 13.05 WIB 2 http://www.dpp.pkb.or.id/sejarah-pendirian diakses pada tanggal 30 September 2015 pukul 13.05
42
43
untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hatihati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantara yang sudah mendeklarasikan sebuar parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.3 Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH. M. Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr. KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM. Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk
3
http://www.dpp.pkb.or.id/sejarah-pendirian diakses pada tanggal 30 September 2015 pukul 13.05 WIB
44
mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.4 Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H. Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi poitik warga NU.5 Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan:6
4
http://www.dpp.pkb.or.id/sejarah-pendirian diakses pada tanggal 30 September 2015 pukul 13.05 WIB 5 http://www.dpp.pkb.or.id/sejarah-pendirian diakses pada tanggal 30 September 2015 pukul 13.05 WIB 6 http://www.dpp.pkb.or.id/sejarah-pendirian diakses pada tanggal 30 September 2015 pukul 13.05 WIB
45
Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi. Sang inisiator pembentukan parpol bagi warga NU, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU. Lantaran ini terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Medio akhir Juni 1998, sikapnya mengendur dan bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlussunah wal jamaah.7 Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi. Proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat.8 Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998. Bunyi dalam isi deklarasi tersebut adalah:9 Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
7
http://www.dpp.pkb.or.id/sejarah-pendirian diakses pada tanggal 30 September 2015 pukul 13.05 WIB 8 http://www.dpp.pkb.or.id/sejarah-pendirian diakses pada tanggal 30 September 2015 pukul 13.05 WIB 9 http://www.dpp.pkb.or.id/sejarah-pendirian diakses pada tanggal 30 September 2015 pukul 13.05 WIB
46
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.10 Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam‟iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).11 2. Garda Bangsa Salah satu sesepuh dalam kesempatan sempat berucap, jika Garda Bangsa besar maka PKB pasti besar. Ungkapan itu sebetulnya mengisyaratkan betapa posisi Garda Bangsa sebagai Banom yang bertugas melakukan supporting system terhadap PKB sangat strategis.12 Garda Bangsa didirikan pada tanggal 11 Maret 1999, pendirian Garda Bangsa dimaksudkan untuk menggalang dukungan masa pemilih pemuda. 10
http://www.dpp.pkb.or.id/sejarah-pendirian diakses pada tanggal 30 September 2015 pukul 13.05 WIB 11 http://www.dpp.pkb.or.id/sejarah-pendirian diakses pada tanggal 30 September 2015 pukul 13.05 WIB 12 Hasil wawancara dengan Ketua Garda Bangsa pada tanggal 28 Juni 2016
47
Sekaligus menyiapkan politisi-politisi yang nantinya akan meneruskan regenerasi di PKB. Pada waktu itu bukan tugas mudah untuk menyakinkan kepada para pemuda agar terlibat langsung dalam Parpol, khususnya yang bergelut di kampus, intelektual maupun LSM.13 Dimata mereka, partai politik tak lebih dari kumpulan orang yang haus kekuasaan dan jauh dari niatan untuk memberdayakan masyarakat. Dikotomi partisan dan non-partisan terlihat begitu tajam. Namun perjalanan berikutnya, setelah Gusdur menjadi Presiden RI, hasrat kaum muda untuk terlibat dalam parpol semakin kuat. Perjuangan ekstra parlementer yang selama ini dipilih, dirasa sering kali terbentur tembok tebal.14 Sementara aliansi-aliansi taktis yang dilakukan dengan parpol maupun anggota parlemen tidak memberi jaminan bahwa isu yang diperjuangkan dapat terealisasi. Karena, pada dasarnya mereka tetap dianggap sebagai “orang luar”, terlebih lagi dengan runtuhnya rezim otoriter. Pejuang tersebut tidak punya perekat tunggal untuk dapat solid dalam satu barisan, antara LSM dan ormas kepemudaan berjalan sendiri-sendiri serta membangun aliansi jangka pendek dan menengah dengan partai secara sporadis. Sejak saat itu batas-batas antar partisan dan non-partisan mulai kabur. Dengan faktor politik semacam itulah, yang kemudian mendorong sebagian pemuda untuk berpikir realistis. Bahwa perjuangan mengadvokasi kelompok marginal hanya dapat dituntaskan jika kekuasaan sebagai sumber utama munculnya regulasi direbut. Garda Bangsa
13 14
Hasil wawancara dengan Ketua Garda Bangsa pada tanggal 28 Juni 2016 Hasil wawancara dengan Ketua Garda Bangsa pada tanggal 28 Juni 2016
48
sebagai lembaga kepemudaan PKB, juga merasakan terjadinya pergeseran kesadaran berpolitik anak-anak muda tersebut.15 Sebagian besar pengurus Garda Bangsa di semua tingkatan adalah kaderkader muda yang sebelumnya bergelut di LSM dan Ormas Kepemudaan.16
B. Visi dan Misi 1. Partai Kebangkitan Bangsa a. Visi : Kebangsaan - Kerakyatan – Humanisme – Religius b. Misi : 1. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual. 3. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah. 2. Garda Bangsa a. Visi Wadah untuk menghimpun, mengembangkan dan mendistribusikan segenap potensi sumberdaya muda warga negara Indonesia untuk secara bersama-sama meningkatkan pendidikan, kesadaran dan partisipasi politik bagi terwujudnya hak-hak sipil dan politik rakyat.
15 16
Hasil wawancara dengan Ketua Garda Bangsa pada tanggal 28 Juni 2016 Hasil wawancara dengan Ketua Garda Bangsa pada tanggal 28 Juni 2016
49
b. Misi Sarana mencetak kader-kader pemuda agar memiliki komitmen yang tinggi, pemahaman yang utuh dan kemampuan yang andal untuk didaya-gunakan secara optimal guna mengamankan aset-aset sumber daya, mengembangkan kualitas
serta menopang keberhasilan upaya-
upaya pencapaian cita-cita dan tujuan perjuangan Kebangkitan Bangsa.
C. Makna Lambang 1. Partai Kebangkitan Bangsa
Lambang Partai terdiri dari bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang dengan tulisan nama partai pada bagian bawah, dengan bingkai dalam empat persegi bergaris ganda, dan tulisan PKB di bawahnya yang diberi bingkai luar dengan garis tunggal.
50
1. Arti Gambar adalah sebagai berikut:17 a. Bumi dan peta Indonesia, bermakna tanah air Indonesia yang merupakan basis perjuangan partai dalam usahanya untuk mencapai tujuan partai. b. Sembilan bintang bermakna idealisme partai yang memuat 9 (sembilan) nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan. c. Tulisan nama Partai dan singkatannya bermakna identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis. d. Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjua ngan Partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara sejajar. 2. Arti warna adalah sebagai berikut :18 a. Putih, bermakna kesucian, ketulusan dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai. b. Hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan perjuangan. c. Kuning,
bermakna
kebangkitan
Bangsa
yang
menjadi
nuansa
pembaharuan dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia .
17
Anggaran dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Muktamar Luar Biasa PKB. (Jakarta: DPP PKB 2008), h. 25 18 Anggaran dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Muktamar Luar Biasa PKB. (Jakarta: DPP PKB 2008), h. 25
51
2. Garda Bangsa
a. Makna gambar dan
tulisan yang ada dalam lambang organisasi ini
adalah: 19 1) Bola dunia, garis lintang, garis bujur dan garis khatulistiwa, bermakna missi rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil „alamin) yang berorientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara utuh menyeluruh (kaffah/holistik); 2) Peta Indonesia, bemakna tanah air Indonesia sebagai centrum gerakan dan/atau basis perjuangan organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi sebagaimana termaktub dalam pasal 7 Peraturan Dasar; 3) Sembilan bintang segilima dcngan bintang di tengah lebih besar, bermakna idealisme Organisasi yang mcmuat 9 (sembilan) nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan; berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
19
Anggaran dasar/ Anggaran Rumah Tangga Garda Bangsa. (Jakarta: 2010), h. 5
52
Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 4) Tulisan nama organisasi yang melingkari sembilan bintang, bermakna identitas
dirii
organisasi
yang
berfungsi
sebagai
sarana
rnemperjuangkan aspirasi dan menggerakkan sumber daya politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis; 5) Lingkaran merah putih di tepi luar, bermakna keberanian untuk membela, dan dengan cara, yang benar; 6) Bentuk tangan penyangga dan tulisan singkatan nama organisasi, bermakna segenap potensi sumberdaya organisasi didaya-gunakan secara
optimal
untuk
mengamankan
asetaset
sumber
daya,
mengembangkan kualitas serta mengawal, menjadi garda depan dan menopang keberhasilan upaya-upaya pencapaian cita-cita dan tujuan perjuangan PKB. b. Makna warna-warna yang ada dalam lambang organisasi itu adalah:20 1) Hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia di dunia dan di akhirat; 2) Hijau terang, bermakna suasana yang kondusif untuk menghimpun, mencetak,
mempersemaikan
dan
mengembangkan
kader-kader
pemimpin bangsa
20
Anggaran dasar/ Anggaran Rumah Tangga Garda Bangsa. (Jakarta: 2010), h. 5
53
3) Kuning emas, bermakna kebangkitan, pembaruan dan kejayaan bangsa untuk pencerahan dan kemaslahatan seluruh umat manusia; 4) Hitam, bermakna kesungguhan, ketegasan, dan keabadian; 5) Merah, bermakna keberanian moral dan sikap; 6) Putih, bermakna kesucian jiwa, ketulusan hati, serta kebenaran kata dan perbuatan. c. Lambang organisasi digunakan pada atribut-atribut organisasi, yang ketentuan penggunaannya akan diatur lebili lanjut oleh Dewan Koordinasi Nasional dalam suatu Peraturan organisasi.21 d. Lambang organisasi hanya dapat dirubah dan/atau diganti melalui Kongres Garda Bangsa.22
21 22
Anggaran dasar/ Anggaran Rumah Tangga Garda Bangsa. (Jakarta: 2010), h. 5 Anggaran dasar/ Anggaran Rumah Tangga Garda Bangsa. (Jakarta: 2010), h. 5
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS
A. Pola Komunikasi antara Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) dan Dewan Koordinator Nasional (DKN) Garda Bangsa Berdasarkan wawancara kepada Bapak H. Abdul Kadir Karding selaku Sekretaris Jenderal DPP PKB pada tanggal 23 November 2015 diketahui bahwasanya Garda Bangsa yang didirikan pada tanggal 11 Maret 1999 sebagai perpanjangan tangan yang bertugas menggalang atau mencari dukungan kaum muda atau pemilih pemula, yang nantinya disiapkan sebagai politisi-politisi dalam rangka regenerasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).1 Sedangkan berdasarkan wawancara kepada H. Cucun Syamsul Rijal selaku ketua Garda Bangsa pada tanggal 27 Juni 2016 diketahui bahwasanya posisi Garda Bangsa adalah sebagai sayap politik atau kepanjangan tangan dari PKB yang menaungi kaum muda-mudi yang ingin mengetahui dan mempelajari politik. Terdapat berbagai banyak banom. Namun,
Garda Bangsalah yang menaungi kepemudaan dan edukasi
terhadap politik.2 Data dari KPU hasil pemilu 2014 menyatakan bahwa PKB menempati posisi kelima dengan total perolehan suara sebanyak 11.298.957 atau 4,94%. Kemenangan PKB terbesar salah satunya di daerah Jawa Timur, kemudian disusul
1
Hasil wawancara dengan Sekjen DPP PKB Bapak H. Abdul Kadir Karding pada tanggal 20 November 2015 2 Hasil wawancara dengan Ketua DKN Garda Bangsa Bapak H. Cucun Syamsul Rijal pada tanggal 28 Juni 2016
54
55
oleh daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sementara data dari KPU hasil pemilu 2009, menyatakan bahwa PKB menempati posisi ketujuh dengan perolehan suara sebanyak 5.146.122 atau 9,07%. Artinya, terdapat peningkatan yang signifikan dan hal tersebut tidak mungkin terealisasi tanpa peranan Garda Bangsa.
Tahun Nama Partai 2009
2014
Partai NasDem
0
6,27%
Partai Kebangkitan Bangsa
4,94%
9,07%
Partai Keadilan Sejahtera
7,88%
6,61%
PDI Perjuangan
14,03%
19,77%
Partai Golkar
14,45%
14,61%
Partai Gerindra
4,46%
11,80%
Partai Demokrat
20,85%
9,73%
Partai Amanat Nasional
6,02%
7,47%
Partai Persatuan Pembangunan
5,32%
7,08%
Partai Hanura
3,77%
5,26%
Partai Bulan Bintang
1,79%
1,36%
PKPI
0,90%
0,97%
Tabel 4.1. Data Hasil Rekapitulasi KPU pada tahun 2009 dan 2014
Apabila ditinjau dari visi misinya, Garda Bangsa sebagai wadah untuk menghimpun, mengembangkan dan mendistribusikan segenap potensi sumber
56
daya muda, yang mana secara bersama-sama meningkatkan pendidikan, kesadaran dan partisipasi politik bagi terwujudnya hak-hak sipil dan politik rakyat. Sarana mencetak kader-kader muda, agar memiliki komitmen yang tinggi, pemaham yang utuh dan berkemampuan yang handal untuk didayagunakan secara optimal, agar bisa mengamankan aset-aset sumber daya, mengembangkan kualitas serta menopang keberhasilan upaya-upaya pencapaian cita-cita dan tujuan-tujuan perjuangan kebangkitan bangsa.
1. Teknik Komunikasi Vertikal a. Pola Komunkasi Atas - Bawah Komunikasi antara atasan dengan bawahan berarti komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan kepada karyawan atau dari jabatan yang tinggi ke rendah. Biasanya pesan yang disampaikan tentang pekerjaan, kebijakan, dan ide-ide kepada para bawahan. Komunikasinya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi ini dimaksudkan agar anggota suatu organisasi mengetahui yang harus dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana metode kerjanya. Berdasarkan wawancara kepada H. Cucun Syamsul Rijal diketahui juga pola komunikasi yang dibangun antara DPP PKB dengan Garda Bangsa adalah atas bawah dan bawah atas atau lebih tepatnya senior kepada junior dan junior kepada senior.3 Dari data-data yang ditemukan, dapat dicermati, komunikasi atas bawah dapat direlasikan dengan 3
Hasil wawancara bersama Ketua DKN Garda Bangsa Bapak H. Cucun Syamsul Rijal pada tanggal 28 Juni 2016
57
kedudukan DPP PKB yang berada di atas - senior, sedangkan Garda Bangsa yang berada di bawah - junior. Keberadaan Dewan Pengurus Pusat bagi sebuah partai politik merupakan pimpinan tertinggi partai yang bersifat kolektif, artinya Garda Bangsa berada di bawahnya. Ketika Dewan Pengurus Pusat memiliki sebuah kebijakan dan agenda, Garda Bangsa harus berperan aktif dan membantu pelaksanaan dari kebijakan dan agenda tersebut. Sebagaimana dituliskan dalam AD/ART PKB bahwasanya pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi badan otonom adalah perangkat partai yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan partai, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis massa serta sumber kader partai di berbagai segmen dan/atau lapisan sosial masyarakat. Sebagai
badan
otonom
dari
PKB,
Garda
Bangsa
selalu
memprioritaskan dari arahan dan instruksi DPP PKB. Ide dan usulan tentang pengembangan dan pelebaran sayap, datangnya bisa darimana pun, baik di tingkat wilayah hingga ke pusat. Setelah ide dan usulan tersebut telah beralih menjadi instruksi, proses selanjutnya adalah mengembangkannya dalam sebuah rapat di tingkat DKN Garda Bangsa dan kemudian diteruskan dalam rapat panitia yang di dalamnya dibahas strategi-strategi untuk mensukseskan sebuah program. Program kerja Garda Bangsa yang rutin adalah Pendidikan dan Pelatihan Dasar atau disingkat Diklatsar, Satgas, Bela Negara, Apel
58
Kesetiaan NKRI dan Kaderisasi Kepengurusan. Diklatsar merupakan kegiatan pelatihan bagi generasi muda di bidang politik guna membentuk loyalitas ideologi. Kegiataan ini rutin menjadi agenda tahunan dari Garda Bangsa, sebagai bukti rasa cinta terhadap NKRI dan menjadi ajang kaderisasi juga di dalam kepengurusan. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat digambarkan dalam sebuah bagan terkait dengan pola komunikasi atas – bawah sebagai berikut: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Atas - Senior
Kebijakan Instruksi
Dewan Kordinator Nasional Garda Bangsa
Bawah – Junior
Bagan 4.1. Pola komunikasi atas – bawah DPP PKB dan Garda Bangsa
Bagan ini menggambarkan bagaimana salah satu pola komunikasi yang selama ini dilakukan yakni atas – bawah. Keberadaan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) sebagai yang di atas, yang menyetujui dan yang memproduksi kebijakan serta instruksi, sementara DKN Garda Bangsa sebagai yang di bawah dan yang
59
melaksanakan kebijakan serta instruksi. Pola komunikasi seperti ini mempermudah pelaksanaan suatu program dan efektif yakni ada yang menjadi kepala dan ada yang berperan sebagai tangan dan kakinya. Komunikasi ke bawah juga merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi, sebab komunikasi yang dilakukan berorientasi menjalankan sistem koordinasi, informasi, evaluasi, dan koreksi setiap permasalahan serta pengarahan pekerjaan, komunikasi penyampaian pendapat oleh bawahan dan untuk mengetahui rasa kepuasan kerja di dalam organisasi. Komunikasi ke bawah selain dilakukan untuk penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, seorang pimpinan juga harus mampu menjalin hubungan personal dengan bawahannya karena dengan adanya aspek hubungan manusiawi tersebut dapat menunjang suasana dan efektifitas lingkungan organisasi sehingga akan tercipta iklim kerja yang kondusif. Berdasarkan uraian diatas semua itu sesuai dengan Katz dan Kahn, bahwa ada lima jenis informasi yang bisa dikomunikasikan dari atasan kepada bawahan4 : 1) Informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan DPP PKB yang berada diatas memberikan ide-ide, kebijakan dan instruksi untuk ditindaklanjuti oleh Garda Bangsa. Kemudian dimusyawarahkan dalam rapat pleno dan dilaksanakan. 4
R. Wayne Pace dan DON F. Faules, Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan, h. 185
60
2) Informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan Garda Bangsa sebelum melaksanakan ide, kebijakan dan instruksi yang diberikan oleh DPP PKB, terlebih dahulu melaporkan hasil musyawarah dari dalam rapat pleno Garda Bangsa, sebagai dasar pemikiran untuk melakukan ide, kebijakan dan instruksi yang diberikan oleh DPP PKB. 3) Informasi mengenai kebijakan dan praktik-praktik organisasi DPP PKB akan mendapatkan laporan sementara dari Garda Bangsa atas praktik-praktik yang telah dilaksanakannya. Sehingga, DPP PKB dapat mengetahui atas segala kebijakan, ide dan instruksi yang telah diberikannya sejauh mana. 4) Informasi mengenai kinerja pegawai Garda Bangsa akan melaporkan hasil dari ide, kebijakan dan instruksi yang telah diberikan oleh DPP PKB secara detail, sehingga DPP PKB dan Garda Bangsa dapat menilai kinerja kader-kadernya. Dengan tujuan juga sebagai bahan evaluasi untuk kader-kadernya. 5) Informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas (Sense of Mission) Garda Bangsa menunjuk setiap kadernya yang mumpuni dalam bidangnya, untuk melaksanakan ide, kebijakan dan instruksi yang diberikan oleh DPP PKB. Sehingga dengan begitu, kader Garda Bangsa tersebut akan ada rasa memiliki tugas.
61
b. Pola Komunikasi Bawah - Atas Komunikasi antara bawahan kepada atasan adalah pesan yang disampaikan dari bawahan kepada atasan. Komunikasi ini tujuannya untuk
memperoleh
informasi, keterangan tentang kegiatan dan
pelaksanaan tugas para karyawan pada tingkat rendah atau bawah. Bentuk-bentuk informasinya dapat berupa laporan, keluhan, pendapat dan saran. Selain pola komunikasi atas – bawah, terjadi pula komunikasi yang sebaliknya, yakni bawah – atas. Sebagaimana dikatakan H. Cucun Syamsul Rijal, Pola komunikasi bawah – atas pun diketahui terjadi, yakni ketika Garda Bangsa melaksanakan instruksi dan merealisasikan kebijakan-kebijakan dalam bentuk program acara yang khususnya dalam kaitannya dengan calon pemilih muda dan edukasi politik. Adapun salah satu program kerjanya yang berkaitan dengan edukasi politik adalah Akpolbang atau Akademi Politisi Kebangsaan, TOI (Training of Instructor), PKM (Pendidikan Kader Menengah) dan PKP (Pendidikan Kader Pertama). Berdasarkan informasi dalam situs pkb.or.id (2012), maksud dan tujuan dari kegiatan Akpolbang sebagai medium/sarana untuk memperkenalkan partai politik kepada pemilih potensial dan dalam rangka untuk merubah cara pandang (mindset) dan perilaku (behavior) pemuda terhadap partai politik khususnya terhadap PKB.
62
PKB memiliki basis massa kaum Nahdliyyin, dari yang muda sampai yang tua dan turun temurun. Sasaran utama yang potensial besar dari rentang usia kaum Nahdliyyin adalah generasi muda. Generasi muda Nahdliyyin tersebar di berbagai komunitas dan wilayah, di kantungkantung pesantren, organisasi, LSM dari kota hingga ke desa-desa. Berdasarkan data dari republika.co.id (2011), diketahui terdapat 25.000 pesantren di Indonesia dan terdapat kurang lebih 5 organisasi kepemudaan Nadlatul Ulama, yakni: GP Ansor, Fatayat, IPNU, IPPNU dan PMII. Hal tersebut menjadi peluang besar bagi Garda Bangsa untuk mengakrabi dan merangkul kaum muda Nahdliyyin untuk tujuan pengkaderan. Garda Bangsa sebagai badan otonom PKB yang menargetkan anak muda sebagai kader dan simpatisannya pun telah membuktikan bahwa banyak kader-kader mereka yang kesuksesannya dimulai dari Garda Bangsa. Beberapa tokoh yang mengawali kesuksesannya dari Garda Bangsa, diantaranya Bapak H. Imam Nahrawi selaku Mentri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Bapak H. Hanif Dhakiri selaku Mentri Tenaga Kerja Republik Indonesia pada Kabinet Kerja Jokowi - Jusuf Kalla. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Garda Bangsa bermula dari ide-ide yang dikemukakan DPP PKB yang memungkinkan pula berasal dari usulan Dewan Pimpinan Wilayah. Garda Bangsa dalam pelaksanaan programnya, didukung sepenuhnya oleh DPP PKB. Namun
63
soal pendanaan, bisa bersifat mandiri, selain berasal dari Pusat. Seluruh kegiatan yang dilakukan Garda Bangsa wajib dilaporkan kepada Ketua Umum DPP PKB dan Sekjen DPP PKB, yaitu Bapak H. A. Muhaimin Iskandar, M. Si dan H. A. Kadir Karding. Bentuk laporannya adalah baik tulisan maupun lisan. Sebagai contoh, kegiatan seperti Akpolbang ini setelah pelaksanaannya akan dilaporkan ke DPP PKB. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat digambarkan dalam sebuah bagan terkait dengan pola komunikasi bawah – atas sebagai berikut:
Dewan Pengurus Pusat
Atas - Senior
Partai Kebangkitan Bangsa
Laporan Program Kerja
Dewan Kordinator Nasional Garda Bangsa
Bawah – Junior
Bagan 4.2. Pola komunikasi bawah – atas “Garda Bangsa dan DPP PKB”
Bagan di atas ini menggambarkan bagaimana pola komunikasi yang lainnya yang selama ini dilakukan antara Dewan Koordinator
64
Nasional dengan DPP PKB yakni bawah – atas. Keberadaan Garda Bangsa adalah sebagai yang dibawah, yang melaksanakan dan melaporkan atas program yang telah diinstruksikan. Pola komunikasi ini menjadikan pelaksana program memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan instruksi kepada yang memberikan instruksi. Komunikasi ke atas tidak hanya tentang laporan kerja, tetapi juga informasi mengenai saran-saran. Dalam suatu organisasi sangat diperlukan keterlibatan anggota di dalam unit kerjanya masing-masing untuk menjaga kelancaran tugas organisasi yang diberikan. Sebab apabila terdapat suatu pekerjaan yang tidak lancar akan mempengaruhi kepada tugas-tugas lainnya.
2. Garda Bangsa sebagai Supporitng System Politik Peran Garda Bangsa sebagai supporting system yang sangat strategis, mulai dari pengkaderan sampai kampanye tidak terbilang ringan dan mudah. Ruang lingkupnya pun tidak terbatasi di salah satu profesi, namun lintas profesi dan harus bisa merangkul berbagai komunitas kepemudaan. Agenda atau program kerjanya pun harus dekat dan menarik perhatian bagi kaum muda secara umum maupun kaum muda Nahdliyyin pada khususnya. Terdapat beberapa peristiwa yang dapat dianalisa dalam penelitian yang dilakukan, yang dapat dipisah dalam kegiatan politik dan yang bersifat sosial.
65
Program reguler Garda Bangsa berkaitan dengan politik adalah Akpolbang, Diklatsar, Kaderisasi Kepengurusan, Pendidikan Kader Menengah,
dan
Pendidikan
Kader
Pertama.
Kegiatan
semua
ini
dilaksanakan setiap tahun yang bertempat disetiap wilayah. Dalam pelaksanaannya setiap Dewan Koordinator Wilayah Garda Bangsa berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah PKB. Dalam kegiatan politik, termasuk di dalamnya kegiatan pengkaderan hingga kampanye, Garda Bangsa berperan penting, mulai dari memperluas jaringan, merekrut hingga mendidik menjadi kader yang loyal. Sebagai contoh pada kampanye sebelumnya, yakni 2014, berdasarkan penelelusuran berita yang diunggah pada situs resmi PKB, diketahui ada beberapa kegiatan dalam memperluas jaringan yakni Ngerumpi Politik bersama artis-artis Caleg PKB dan Akpolbang Goes to Campus. Akpolbang umumnya dilakukan dilakukan dalam lingkup internal di PKB sebagai bangku perkuliahan dalam mempersiapkan kader partai yang berkualitas dan loyal, akan tetapi sebagai upaya memperluas jaringan, Akpolbang bersama Kelompok Diskusi 49 dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik (Himajip) FISIP Unas menggelar Akpolbang Goes to Campus pada pertengahan 2012 dengan tema yang diangkat adalah Gus Dur dan Keunikan-Keunikan Pemikirannya. Berdasarkan pandangan mata pada acara Ngerumpi Politik yang digelar pada April 2013, Ngerumpi politik membicarakan tentang isu-isu politik terkini yang mana pembicaranya adalah dari kalangan artis atau
66
pekerja seni. Acara ini sangatlah menarik perhatian masyarakat, karna artis atau pekerja seni sudah memiliki penggemarnya masing-masing. Acara santai namun berisi ini menimbulkan interaksi dengan menyampaikan pendapat dan pandangannya tentang isu-isu politik. Harapan besar dari ngerumpi politik ini dapat menarik perhatian semua kalangan yang awalnya tidak mengerti akan politik dan akhirnya memahami politik sampai dia ingin mecalonkan diri sebagai legislator untuk memperjuangkan hak-hak orang banyak. Peran lainnya dari Garda Bangsa yang berkaitan dengan politik adalah menyatakan dukungan terhadap salah satu calon, melakukan survei internal pilihan kader Nahdlatul Ulama dalam Pilgub Jatim 2013, dan Garda Bangsa mengambil sikap atau mengkritisi dari kebijakan pemerintah. Berdasarkan situs resmi PKB, diketahui bahwa Garda Bangsa berperan aktif dengan melalukan survei internal pilihan kader pada saat Pilgub Jatim 2013 sebelum menentukan Cagub Jatim yang dikehendakinya dan khofifah menjadi nama yang paling unggul. Muhaimin Iskandar selaku ketua umum DPP PKB mengintruksikan kepada Garda Bangsa dalam acara Muspimnas Garda Bangsa pada 27-29 Januari 2013 di Jakarta dan Bogor untuk menjadi garda terdepan dalam meraup suara pemilih pemula, serta menjadi garda terdepan dalam membela PKB. Muhaimin Iskandar menilai bahwasanya kunci kemenangan PKB salah satunya terletak pada Garda Bangsa dan PKB ingin memiliki ciri khas tersendiri dengan sebutan partainya anak muda, tidak ada partai politik lain
67
yang ketua umumnya anak muda bahkan sampai menterinya pun juga begitu. Berdasarkan fenomena dan data yang dikemukan tersebut diatas, dapat ditegaskan bahwa Garda Bangsa merupakan kepanjangan tangan dari DPP PKB dalam membesarkan partai. Instruksi-instruksi partai pun hadir dalam acara-acara yang dilaksanakan oleh Garda Bangsa. Garda Bangsa sangat berperan aktif dalam menjalankan perintah-perintah yang diarahkan oleh DPP PKB, sehingga banyak kader Garda Bangsa yang dekat dengan masyarakat, teruji, menjadi kader yang sukses dan sekarang duduk di panggung politik Indonesia.
3. Garda Bangsa sebagai Supporitng System Sosial Menurut data wawancara dengan Bapak H. Cucun Syamsul Rijal, acara-acara sosial dianggap memiliki potensi besar menjaring partisipan dan masyarakat luas. Bakti sosial dan sosialisasi ke kalangan komunitas pemuda dapat meraup keuntungan, karena mereka masih memerlukan informasi yang utuh tentang demokrasi dan kehidupan politik di Indonesia Selain kegiatan politik, terdapat pula kegiatan sosial yang dikelola dan dilaksanakan oleh Garda Bangsa, yakni antara lain nonton bareng film Sang Kyai dan Soegija serta mengupas tuntas isi filmnya bersama pelajar atau mahasiswa, puasa kantong plastik ala Garda Bangsa, menanam berbagai macam pepohonan demi melestarikan lingkungan dan lomba-lomba yang bisa menarik perhatian kaum muda.
68
Berdasarkan dari informasi situs pkb.or.id, diterangkan bahwasanya Garda Bangsa mengajak publik untuk berpuasa kantong plastik. Hal ini merupakan bentuk nyata dari DPP PKB sebagai partai politik yang dicap sebagai Partai Green Party, peduli terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk ramah terhadap lingkungan. Garda Bangsa meneruskan tangan dari DPP PKB untuk melaksanakan kegiatan ini dengan cara menyebarkan 2.000 goodie bag di pusat perbelanjaan, mini market dan coffee shop. Kegiatan ini juga sesuai dengan yang diperintahkan oleh Badan PBB untuk Program Lingkungan (UNEP). Badan ini mencatat dalam satu tahun itu sebanyak 1 triliun kantong plastik digunakan oleh penduduk di dunia, berarti setiap satu menit sekali 2 juta kantong sampah dibuang. Selain kampanye puasa kantong sampah, Garda Bangsa juga menanam berbagai macam jenis pepohonan yang disebar di seluruh Indonesia, agar tidak terjadi perubahan iklim yang begitu signifikan. Berdasarkan data tersebut yang menyatakan bahwasanya Dewan Pimpian Pusat PKB bukan hanya memiliki kegiatan politik melainkan memiliki kegiatan budaya, didukung sepenuhnya oleh Garda Bangsa sebagai pelaksana. Kegiatan semacam ini tentu menarik perhatian masyarakat dan memberikan citra yang positif bagi partai politik yang menamai dirinya “green party”. Kegiatan semacam ini menjadi aktualisasi dari penamaan atau identitas baginya.
69
4. Substansi Komunikasi DPP PKB dan Garda Bangsa Komunikasi yang dilakukan antara DPP PKB dan DKN Garda Bangsa secara substansial, rumusan komunikasi berorientasi pada enam hal: a. Membangun sistem Gerakan awal yang harus dilakukan partai adalah upaya membangun sistem kepartaian yang mapan, sehingga dapat menata, mensinergikan, mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan seluruh potensi partai secara nasional didukung oleh badan otonomnya. b. Membangun kinerja Terbangunnya sistem kerja yang baik akan sangat mendorong peningkatan mobilitas, produktivitas dan kinerja partai terhadap implementasi program. Selain itu, peningkatan kinerja akan sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja partai. c. Membangun jaringan Membangun jaringan partai seluas mungkin, merupakan sasaran utama dalam sistem perencanaan dan komunikasi partai yang strategis. Karena ketergantungan partai terhadap jaringan merupakan sebuah keniscayaan. Mustahil jika sebuah partai akan memenangkan pemilihan umum, bilamana gagal dalam membangun jaringan yang kuat dari akar rumput. d. Membangun hubungan Aspek positif dari proses sejarang yang telah dilakukan oleh partai dengan interaksi komunikasinya dengan masyarakat melalui badan
70
otonom Garda Bangsa merupakan investasi politik yang harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin sebagai sebuah hubungan jangka panjang yang harmoni. e. Membangun komunikasi Salah satu faktor yang sangat sensitif dalam proses hubungan sosial kemanusiaan
adalah
masalah
komunikasi.
Kesalahpahaman
dan
ketidaktahuan terhadap suatu hal sering menjadi sebab rusaknya hubungan komunikasi. Oleh karena itu, partai PKB secara sungguhsungguh menciptakan hubungan komunikasi yang terpadu diantara sesama kader (internal), maupun terhadap berbagai pihak yang dianggap perlu (eksternal). f. Membangun opini Sebagai partai politik, PKB sudah tentu merupakan suatu keharusan membangun citra yang baik, jika ingin mendapatkan tempat dihati masyarakat. Jika tidak, masyarakat akan dengan mudah melupakan PKB. Dari keenam orientasi rumusan komunikasi partai, maka aliran roda yang digunakan dalam pola komunikasi DPP PKB dan Garda Bangsa, yang mana Garda Bangsa dalam hubungannya hanya terpusat oleh pemimpin DPP PKB. Aliran pola komunikasi roda itu yang paling memusat dari sekian aliran komunikasi, yang mana dapat menghasilkan output (kelompok) yang tercepat dan terorganisasi. Komunikasi yang secara positif dapat mempengaruhi pergerakkan suatu partai, agar sampai kearah tujuan atau visi misi partai PKB melalui
71
komunikasi yang terjalin dengan Garda Bangsa. Dalam hal ini kepemimpinan adalah faktor yang paling menentukan keefektifan pola komunikasi suatu partai dan badan otonomnya. Dalam forum rembuk DPP PKB dan Garda Bangsa terjadilah pertukaran informasi setiap anggota berusaha menyampaikan atau menerima informasi, baik secara verbal ataupun non-verbal. Dalam pola komunikasi termasuk pernyataan, pertanyaan, pendapat, atau isyarat yang disampaikan atau yang diterima oleh para anggota forumnya.
B. Hambatan-Hambatan dalam komunikasi antara DPP PKB dan Dewan Koordinator Garda Bangsa Komunikasi dalam organisasi pastinya selalu tidak berjalan dengan lancar seperti apa yang kita inginkan. Apalagi ini menyatukan antara dua organisasi. Dalam sebuah organisasi seringkali terjadi kesalahpahaman dalam menyampaikan sebuah pesan yang mana disampaikan baik antara satu anggota lainnya atau antara atasan dengan bawahannya. Demikian juga dengan apa yang terjadi DPP PKB dan Garda Bangsa. Hambatan yang terjadi DPP PKB dan Garda Bangsa adalah media yang digunakan dalam berkomunikasi, karena tidak semua orang dapat membuka media online untuk mendapatkan sebuah informasi, kemudian dalam penggunaan dan pemakaian bahasa karena bahasa yang digunakan dalam sms dan telepon kadang berbeda dalam berkomunikasi. Dalam hal ini sangat sulit jika tidak
72
didukung dengan media dan akan mengakibatkan keterlambatan dalam komunikasi. Hambatan yang sering terjadi juga antara pengurus DPP PKB dan pengurus Garda Bangsa adalah Miss Communication. Seperti kita membutuhkan “A” tetapi yang diberikan “B”. Tetapi kita selalu mengatasi hal tersebut dengan selalu memastikan apapun yang dibutuhkan oleh pengurus minimal via telepon, jejaring komunikasi sosial dan kalaupun bisa bertemu langsung. Disinilah sulitnya para pengurus, jika pngurus yang lain tersebut tidak mengupdate hal tersebut melalui media online. Komunikasi yang terjalin antara pengurus DPP PKB dan pengurus DKN Garda Bangsa sudah sangatlah baik. Komunikasi yang terbuka dan kedekatan antara pengurus merupakan hal yang positif agar tidak adanya hambatan dalam berkomunikasi. Hanya saja pengurus yang sering tidak mengupdate informasi tentang kegiatan menjadi hambatan dalam berkomunikasi, tetapi hal tersebut diatasi dengan reminder oleh pengurus sehingga mereka mengetahui informasiinformasi tersebut. Jadi tidak terlalu ketinggalan banget, karena adanya pengingat dari pengurus.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah salah satu organisasi politik atau partai politik yang berasaskan Pancasila dengan berbasis Islam. Dalam organisasi tersebut juga terdapat pola komunikasi antara pimpinan dengan pimpinan, pimpinan dengan anggota, anggota dengan pimpinan maupun antara anggota dengan anggota. PKB memiliki sayap organisasi kepemudaan yang bernama Garda Bangsa. Garda Bangsa berfungsi untuk menarik perhatian kaum muda dalam melakukan hal kaderisasi. Melalui wawancara, observasi dan pencarian data diketahui bahwa Garda Bangsa yang didirikan pada tanggal 11 maret 1999 sebagai perpanjangan tangan yang bertugas menggalang atau mencari dukungan kaum muda atau pemilih pemula, yang nantinya disiapkan sebagai politisi-politisi dalam rangka regenerasi PKB. Garda Bangsa sebagai sayap politik atau kepanjangan tangan dari PKB pun menaungi kaum muda-mudi yang ingin mengetahui dan mempelajari politik.Visi misi Garda Bangsa adalah sebagai wadah untuk menghimpun, mengembangkan dan mendistribusikan segenap potensi sumber daya muda, yang mana secara bersama-sama meningkatkan pendidikan, kesadaran dan partisipasi politik bagi terwujudnya hak-hak sipil dan politik rakyat. Pola komunikasi yang digunakan oleh Dewan Pimpinan Pusat PKB dan Dewan Koordinator Nasional Garda Bangsa adalah atas – bawah dan bawah –atas.
73
74
Keberadaan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) sebagai yang di atas, yang menyetujui dan yang memproduksi kebijakan serta instruksi, sementara Dewan Koordinator Nasional Garda Bangsa sebagai yang di bawah dan yang melaksanakan kebijakan serta instruksi. Pola komunikasi seperti ini mempermudah pelaksanaan suatu program dan efektif yakni ada yang menjadi kepala dan ada yang berperan sebagai tangan dan kakinya. Sedangkan pola komunikasi bawah – atas, yakni berkaitan dengan keberadaan Dewan Koordinator Nasional Garda Bangsa sebagai yang dibawah, yang melaksanakan dan melaporkan atas program yang telah diinstruksikan. Pola komunikasi ini menjadikan pelaksana program memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan instruksi kepada yang memberikan instruksi. Substansi komunikasi antara DPP PKB dan Garda Bangsa berorientasi pada enam hal, yakni: membangun sistem, membangun kinerja, membangun jaringan, membangun hubungan, membangun komunikasi dan membangun opini. Hambatan yang terjadi antara Dewan Pengurus Pusat PKB dan Garda Bangsa adalah media yang digunakan dalam berkomunikasi, karena tidak semua orang dapat membuka media online untuk mendapatkan sebuah informasi, kemudian dalam penggunaan dan pemakaian bahasa karena bahasa yang digunakan dalam sms dan telepon kadang berbeda dalam berkomunikasi. Dalam hal ini sangat sulit jika tidak didukung dengan media dan akan mengakibatkan keterlambatan dalam komunikasi.
75
B. Saran
Dari uraian yang dikemukakan dan fakta yang ditemukan. Maka saran-saran Peneliti sebagai berikut: 1. Peneliti berharap agar pengurus Dewan Pengurus Partai PKB dan pengurus Garda Bangsa selalu mengupdate informasi melalui media online dan diberitahukan melalui tulisan atau secara langsung.
2. Peneliti berharap pada peneliti selanjutnya, agar lebih intens dan ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan informasi dan hasil penelitian yang maksimal
3. Komunikasi harus selalu terjaga dengan baik dan santai, karena sangat penting dalam segala hal di organisasi.
4. Peneliti berharap, Garda Bangsa tidak hanya menjadi badan otonom saja. Tetapi, setara kedudukannya dengan PKB
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Masmuh, Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek. (Malang: Universitas Muhammadiah Malang, 2008) Davis, Keith & Newstrom, John.W, Erlangga, 1993) jilid ke-2
Perilaku dalam Organisasi. (Jakarta:
Muhammad Armi, Komunikasi Organisas. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet ke10 Arni Muhammad, Komunikasi. (Jakarta; Bumi Aksara, 1992) A.W. Widjaja, Komunikasi Politik dan Humas. (Jakarta: Bumi Aksaea) Roudhonah. Ilmu Komunikasi. (Jakarta: UIN Jakarta Press. 2007) Cangara, Hafied. Pengantar Ilmu Komunikasi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) Hardjito, Dydiet. Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian. (Jakarta: Erlangga, 1985) DPP PKB, AD/ART PKB. (Sekretariat Jendral DPP PKB; Jakarta, 2012), Cet, Ke3 DKN Garda Bangsa, AD/ART Garda Bangsa. (Sekretariat Jenderal Bangsa; Jakarta, 2010)
Garda
Miriam budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Edisi Revisi: 2008) Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi (Bandung: PT Rosdakarya, 2004), cet ke4 Onong Uchana Effendy, Komunikasi Teori dan Prakte. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet ke-21 Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan. (Yogyakarta; Lanarka, 2007). S Djuarsa Sendjaja, Teori Komunikasi. (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2004) Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1998) cet ke-2
76
77
Wayne R Pace dan Don F. Faules, Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) cet ke-8 Deddy Mulyana, Metode Penelitian Komunikasi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) cet ke-3 Deddy Mulyana. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) cet ke-15 http://www.dpp.pkb.or.id/ http://prismamika.blogspot.com/2012/04/103-pola-komunikasi-organisasi.html http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi#cite_ref-Keith_Davis_0-15
LAMPIRAN LAMPIRAN
LAPORAN HASIL WAWANCARA DPP PKB Nama
: H. Abdul Kadir Karding
Jabatan
: Sekretaris Jenderal DPP PKB
Tempat
: Graha Gus Dur
Waktu
: 20 November 2015
1. Bagaimana latar belakang berdirinya PKB? Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah, dan lain sebagainya. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut Era Reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa. Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol,
nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara usulan yang paling lengkap berasal dari Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Di antara yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon. Akhirnya,
PBNU
mengadakan
Rapat
Harian
Syuriyah
dan
Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal
PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU. Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU yang menginginkan adanya partai politik, maka Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima. Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi poitik warga NU. Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu: 1. Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, 2. Mabda' Siyasi, 3. Hubungan Partai Politik dengan NU, 4. AD/ART dan
5. Naskah Deklarasi. Sang inisiator pembentukan parpol bagi warga NU, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU. Lantaran ini terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Medio akhir Juni 1998, sikapnya mengendur dan bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlussunah wal jamaah. Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi. Proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat. Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998. Bunyi dalam isi deklarasi tersebut adalah: Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran,
kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama. Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam‟iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 2. Apa tujuan berdirinya PKB? a. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; b. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual; c. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah. 3. Apa visi dan misi PKB? A. Visi Masyarakat
yang
terjamin
hak
asasi
kemanusiaannya
yang
mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidqu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang
dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al-„adalah), tolong menolong dalam kebajikan (alta‟awun) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (al-istiqomah) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (al-musawa) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan. B. Misi Tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak
atas
penghidupan/perlindungan
pekerjaan,
hak
mendapatkan
keselamatan dan bebas dari penganiayaan (hifdzu al-Nafs), terpeliharanya agama
dan
larangan
adanya
pemaksaan
agama
(hifdzu
al-din),
terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (hifdzu al-Aql), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan
masa
depan
generasi
penerus
(hifdzu
terpeliharanya harta benda (hifdzu al-mal). 4. Siapa saja sasaran utama pada basis PKB? a. Warga Nahdlatul Ulama b. Warga yang beraliran Islam Ahli sunna wal jamaah c. Warga minoritas
al-nasl)
dan
5. Bagaimana struktur organisasi pada DPP PKB? Struktur Organisasi Partai terdiri dari: a. Organisasi Tingkat Pusat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP; b. Organisasi Daerah Propinsi, dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah, disingkat DPW; c. Organisasi Daerah Kabupaten/Kota, dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang, disingkat DPC; d. Organisasi Tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang, disingkat DPAC; e. Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan atau yang setingkat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting, disingkat DPRt; f. Organisasi Tingkat Dusun/Lingkungan/Kawasan Pemukiman, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting, disingkat DPARt; g. Untuk Perwakilan Partai di luar negeri, dapat dibentuk struktur organisasi Partai setingkat Dewan Pengurus Cabang, yaitu Dewan Pengurus Cabang Perwakilan, disingkat DPCP. 6. Apa itu Garda Bangsa? Badan Otonom PKB untuk segmen pemuda 7. Bagaimana latar belakang berdirinya Garda Bangsa? Salah satu sesepuh dalam kesempatan sempat berucap, jika Garda Bangsa besar maka PKB pasti besar. Ungkapan itu sebetulnya
mengisyaratkan betapa posisi Garda Bangsa sebagai Banom yang bertugas melakukan supporting sistem terhadap PKB sangat strategis. Garda Bangsa didirikan pada tanggal 11 Maret 1999, pendirian Garda Bangsa dimaksudkan untuk menggalang dukungan masa pemilih pemuda. Sekaligus menyiapkan politisi-politisi yang nantinya akan meneruskan regenerasi di PKB. Pada waktu itu bukan tugas mudah untuk menyakinkan kepada para pemuda agar terlibat langsung dalam Parpol, khususnya yang bergelut di kampus, intelektual maupun LSM. Dimata mereka, partai politik tak lebih dari kumpulan orang yang haus kekuasaan dan jauh dari niatan untuk memberdayakan masyarakat. Dikotomi partisan dan non-partisan terlihat begitu tajam. Namun perjalanan berikutnya, setelah Gusdur menjadi Presiden RI, hasrat kaum muda untuk terlibat dalam parpol semakin kuat. Perjuangan ekstra parlementer yang selama ini dipilih, dirasa sering kali terbentur tembok tebal. Sementara aliansi-aliansi taktis yang dilakukan dengan parpol maupun anggota parlemen tidak memberi jaminan bahwa isu yang diperjuangkan dapat terealisasi. Karena, pada dasarnya mereka tetap dianggap sebagai “orang luar”, terlebih lagi dengan runtuhnya rezim otoriter. Pejuang tersebut tidak punya perekat tunggal untuk dapat solid dalam satu barisan, antara LSM dan ormas kepemudaan berjalan sendiri-sendiri serta membangun aliansi jangka pendek dan menengah dengan partai secara sporadis. Sejak saat itu batas-batas antar partisan dan non-partisan mulai kabur. Dengan faktor politik semacam itulah, yang kemudian mendorong sebagian pemuda
untuk berpikir realistis. Bahwa perjuangan mengadvokasi kelompok margianal hanya dapat dituntaskan jika kekuasaan sebagai sumber utama munculnya regulasi direbut. Garda Bangsa sebagai lembaga kepemudaan PKB, juga merasakan terjadinya pergeseran kesadaran berpolitik anak-anak muda tersebut. Sebagian besar pengurus Garda Bangsa di semua tingkatan adalah kader-kader muda yang sebelumnya bergelut di LSM dan Ormas Kepemudaan. 8. Apa tujuan berdirinya Garda Bangsa? a. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; b. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual; c. Mewujudkan perikehidupan bangsa dan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah. 9. Apa visi dan misi Garda Bangsa? Wadah untuk menghimpun, mengembangkan dan mendistribusikan segenap potensi sumber daya muda warga negara Indonesia untuk secara bersama-sama meningkatkan pendidikan, kesadaran dan partisipasi politik bagi terwujudnya hak-hak sipil dan politik rakyat. Sarana mencetak kader-kader pemuda agar memiliki komitmen yang tinggi, pemahaman yang utuh dan kemampuan yang andal untuk didayagunakan secara optimal guna mengamankan aset-aset sumber daya,
mengembangkan kualitas
serta menopang keberhasilan upaya-upaya
pencapaian cita-cita dan tujuan perjuangan Kebangkitan Bangsa. 10. Apa hubungannya antara PKB dan Garda Bangsa? Garda Bangsa adalah badan otonom PKB dibidang kepemudaan 11. Bagaimana pola komunikasi yang terjalin antara PKB dan Garda Bangsa? Garda Bangsa diwajibkan melaporkan secara berkala program kerjanya kepada PKB 12. Apa saja program-program kegiatan yang diselenggarakan oleh Garda Bangsa? a. Akamedi Politik Kebangsaan (Akpolbang) b. Sehari menjadi anggota parlemen c. Workshop dan seminar kewirausaan pemuda d. Dan lain lain 13. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Garda Bangsa? Rendahnya kesadaran pemuda untuk terlibat didalam organisasi partai politik 14. Seberapa
besar
anggota
Garda
Bangsa?
Dan
apakah
pengaruhnya untuk PKB? Besar sekali, berpengaruh untuk pemilih pemula 15. Seberapa penting keberadaan Garda Bangsa untuk PKB?
ada
Penting untuk menghimpun pemuda khususnya pemilih pemula ditiap pemilu 16. Sudah efektifkah komunikasi organisasi yang telah dijalankan selama ini antara PKB dan Garda Bangsa? Sudah efektif.
Jakarta, 20 November 2015
Abdul Kadir Karding Sekretaris Jenderal DPP PKB
Laporan Hasil Wawancara Garda Bangsa Nama
: H. Cucun Ahmad Syamsurijal
Jabatan
: Ketua DKN Garda Bangsa
Tempat
: Jln. Raden Saleh No. 9
Waktu
: 28 Juni 2016
1.
Apa Garda Bangsa? Garda Bangsa (Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa) adalah Badan Otonom (Banom) PKB di bidang kepemudaan.
2.
Bagaimana latar belakang berdirinya Garda Bangsa? Didirikannya
Garda
Bangsa
dimaksudkan
untuk
menggalang
dukungan massa pemilih pemuda. Sekaligus menyiapkan politisi-politisi yang nantinya akan meneruskan regenerasi di PKB. Pada waktu itu bukan tugas mudah untuk menyakinkan kepada para pemuda agar terlibat langsung dalam Parpol, khususnya yang bergelut di kampus, intelektual maupun LSM. Dimata mereka, partai politik tak lebih dari kumpulan orang yang haus kekuasaan dan jauh dari niatan untuk memberdayakan masyarakat. Dikotomi partisan dan non-partisan terlihat begitu tajam. 3.
Apa tujuan dari berdirinya Garda Bangsa? a.
Mewujudkan
cita-cita
sebagaimana
dimaksud oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945;
kemerdekaan
Republik
Indonesia
b.
Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;
c.
Mewujudkan perikehidupan bangsa dan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka,bersih dan berakhlakul karimah.
4.
Apa visi dan misi Garda Bangsa? Wadah untuk menghimpun, mengembangkan dan mendistribusikan segenap potensi sumberdaya muda warga negara Indonesia untuk secara bersama-sama meningkatkan pendidikan, kesadaran dan partisipasi politik bagi terwujudnya hak-hak sipil dan politik rakyat. Sarana mencetak kader-kader pemuda agar memiliki komitmen yang tinggi, pemahaman yang utuh dan kemampuan yang andal untuk didayagunakan secara optimal guna mengamankan aset-aset sumber daya, mengembangkan kualitas serta menopang keberhasilan upaya-upaya pencapaian cita-cita dan tujuan perjuangan Kebangkitan Bangsa.
5.
Bagaimana bentuk struktur organisasi Garda Bangsa? Organisasi
ini
memiliki
struktur
organisasi
atau
tingkatan
Nasional,
dipimpin
oleh Dewan
dipimpin
oleh
Dewan
dipimpin
oleh
Dewan
kepungurusan sebagai berikut: a. Organisasi
di tingkat
Koordinasi Nasional, disingkat DKN; b. Organisasi
di tingkat
Wilayah,
Koordinasi Wilayah, disingkat DKW; c. Organisasi
di
tingkat
Cabang,
Koordinasi Cabang, disingkat DKC;
d. Organisasi
di
tingkat
Anak
Cabang,
dipimpin
oleh
Dewan Koordinasi Anak Cabang, disingkat DKAC; e. Organisasi
di
tingkat
Ranting,
dipimpin
oleh
Dewan
Koordinasi Ranting, disingkat DKR 6.
Siapa saja sasaran utama kader Garda Bangsa? Para pemilih pemula, seperti mahasiswa, komunitas-komunitas kepemudaan
7.
Apa saja program yang diadakan oleh Garda Bangsa? Garda Bangsa sudah melalukan banyak kegiatan yang berhubungan dengan pemuda diataranya; Akademi politik kebangsaan (sampai 6 angkatan), pelajar sehari jadi anggota dewan, pelajar bicara politik, pemuda ngerumpi politik, dan lain-lain.
8.
Apa Partai Kebangkitan Bangsa? Sebuah organisasi politik yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama pada 23 Juli 1998. PKB didirikan oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai inisiator dan dianggotai oleh KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi.
9.
Siapa pendiri PKB? PKB didirikan oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai inisiator dan dianggotai oleh KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi.
10.
Apa tujuan dari berdirinya PKB? a. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; b. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual; c. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.
11.
Apa visi dan misi PKB? A. Visi Masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidqu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al-‘adalah), tolong menolong dalam kebajikan (al-ta’awun) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (al-istiqomah) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (al-musawa) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan. B. Misi Tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya.
Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan
dan
bebas
dari
penganiayaan
(Hifdzu
al-Nafs),
terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (Hifdzu aldin), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (Hifdzu al-Aql), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (Hifdzu al-Nasl) dan terpeliharanya harta benda (Hifdzu al-Mal). 12.
Siapa basis masa PKB? A. Warga Nahdlatul Ulama B. Warga minoritas, seperti tionghoa, dll C. Kaum Muda-Mudi
13.
Apa hubungannya antara PKB dan Garda Bangsa? Garda Bangsa adalah badan otonomnya PKB dibidang kepemudaan. Lebih tepatnya sebagai sayap atau kepanjangan dari PKB yang menaungi kaum muda dan mudi yang ingin mengetahui dan mempelajari politik.
14.
Apa Badan Otonom itu? Dan apa saja badan otonom PKB selain Garda Bangsa? Jelaskan Badan Otonom (BANOM) adalah perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Adapun Banom PKB yaitu terdiri dari DKN Garda Bangsa, Perempuan Bangsa (PB), Lakumham PKB,
Gemasaba, Gerbang Tani, Barak Bangsa. (NB: Setahu saya banom PKB baru DKN dan PB yang lain belum ada di ad/art PKB) 15.
Bagaimana pola komunikasi yang terjalin antara PKB dan Garda Bangsa? Jelaskan Kalau berbicara polanya seperti apa, kami kurang begitu paham. Akan tetapi, kami bawah atas dan atas bawah. Junior terhadap senior dan Senior kepada junior.
16.
Ada tidak hambatan dalam berkomunikasi antara Garda Bangsa dan PKB? Apa saja? Jelaskan Kalau berbicara hambatan, pasti ada saja namanya antara bawahan dan atasan, tapi karena sekarang zaman serba canggih. Kita bisa atasi dengan cara selalu berkoordinasi melalui media-media yang ada. Sehingga hambatan yang ada itu, bisa terselesaikan. Dan jarak antara bawahan dan atasan itu tidak terlalu renggang, karena selain lewat media kita juga bisa mendengarkan pengarahan langsung setiap bulannya melalui majelis mujahadah.
17.
Berapa besar anggota Garda Bangsa? Dan apakah ada pengaruhnya untuk PKB? Jelaskan Garda Bangsa sebagai Banom yang bertugas melakukan supporting system terhadap PKB sangat strategis. Seperti halnya dalam pengkaderan dan kampanye, kami selalu all out dalam membantu membesarkan dan mensukseskan PKB. Sehingga saat ini banyak ketertarikan dari banyak
kalangan terhadap PKB, seperti halnya para pekerja seni, kaum muda-mudi, komunitas, dan lain-lain yang ingin belajar dan berjuang di dunia politik. 18.
Apakah sudah efektif komunikasi organisasi yang dilakukan selama ini antara PKB dan Garda Bangsa? Jelaskan Alhamdulillah sudah, karena banyaknya media sebagai perantara. Sehingga komunikasi itu dapat berjalan efektif, walau sedikit ada kendala atau hambatan.
19.
Ketika ada program acara, apakah ide itu datang dari DPP PKB dan diinstrusikan ke Garda Bangsa, atau hasil musyawarah bersama, atau justru usulan dari Garda Bangsa ke DPP PKB yang kemudian disetujui? Kalau ide bisa datang dari siapapun, kadang usulan dari pengurus tingkat pusat sampai daerah bahkan instruksi dari DPP PKB sudah biasa karena hirarki kita bagian dari badan otonom partai, setelah muncul ide baru kita musyawarahkan
20.
Lebih banyak manakah antara instruksi dari DPP PKB ke Garda Bangsa, hasil musyawarah bersama dan atau usulan Garda Bangsa ke DPP PKB bagi sebuah program acara? Itu tidak bisa diukur dari banyaknya gagasan siapa, yang pasti kita sebagai badan otonom selalu memprioritaskan dari arahan dan instruksi DPP PKB
21.
Tolong dijelaskan proses kerja penggarapan salah satu program acara dari awal hingga akhir! Sudah ada ide acara dilakukan rapat Dewan Kordinator Nasional (DKN) kemudian rapat panitia dan penyusunan strategi untuk suksesnya acara yang dimaksud
22.
Adakah program acara reguler? Sebutkan Ada,
DITKLATSAR,
SATGAS,
BELA
NEGARA,
APEL
KESETIAAN NKRI dan kaderisasi kepengurusan 23.
Apakah program acara yang reguler tersebut datangnya dari DPP PKB yang diinstruksikan ke Garda Bangsa, musyawarah bersama dan atau usulan Garda Bangsa ke DPP PKB? Kalau yang namanya reguler itu sudah baku ada di program kerja Garda Bangsa
24.
Apakah susunan pelaksanaannya selalu sama orangnya atau selalu dirubah/rotasi? Tergantung kebutuhan dan kapasitasnya
25.
Apakah ada program acara yang diusulkan dari GB ke DPP PKB? Sebutkan Secara tugas fungsi kita kalau diadakan rapat DPP PKB, kita dimintai ide-ide pasti kita akan memberikan ide-ide terbaik untuk partai
26.
Apakah ada program acara yang berasal dari musyawarah bersama? Selalu ada, yang pasti hasil musyawarah akan lebih baik hasilnya karena semua terlibat untuk kesuksesannya
27.
Untuk tujuan menjaring calon kader, program apa saja yang dianggap berhasil? Kenapa? Garda Bangsa lebih memfokuskan untuk menjaring pemilih pemula, kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih fokus ke komunitas anak muda dan santri, apalagi Garda Bangsa memiliki kepengurusan yang menjadi publik figur 28. Untuk tujuan menjaring partisipan atau masyarakat luas, program apa saja yang dianggap berhasil? Kenapa? Bakti sosial kemudian sosialisasi kekalangan komunitas pemuda, karena mereka masih memerlukan informasi yang utuh tentang demokrasi dan kehidupan politik di Indonesia 29. Untuk tujuan merawat kader untuk tetap loyal, program apa saja yang dianggap berhasil? Kenapa? Komunikasi selalu terjaga dan support program untuk pengembangan kreatifitas mereka, karena mereka perlu sekali ada yang memperhatikan, memberikan dorongan dan pembinaan
30.
Untuk pendanaan program acara seperti apa? Apakah sepenuhnya dari GB atau dari DPP PKB? Tergantung kebutuhan, kalau Garda Bangsa mampu menyelesaikan bisa dilakukan secara mandiri, tetapi kalau sudah skala besar Garda Bangsa pasti dibantu oleh DPP PKB 31. Apakah ada evaluasi untuk setiap program? Jelas pasti ada, untuk perbaikan selanjutnya pasti dilakukan evaluasi
32. Apakah ada laporan dari GB ke DPP PKB setelah program acara dilakukan? Dalam bentuk apa laporannya? Wajib... Dan itu dilakukan selain secara tertulis juga setiap saat secara lisan kepada Ketum dan Sekjen DPP PKB
Jakarta, 28 Juni 2016
H. Cucun Syamsul Rizal Ketua DKN Garda Bangsa
STRUKTUR ORGANISASI DPP PKB DPP PKB
Garda
Perempuan
Lakum HAM
Bangsa
Bangsa
PKB
Gemasaba
Barak
Gerbang
Bangsa
Tani
DOKUMENTASI
Mujahadah dan Haul Gus Dur di Graha Gus Dur Raden Saleh No.9
Sambutan dan Pengarahan dari
pada 27 Desember 2015
Ketua Umum DPP PKB (Bpk. H. A. Muhaimin Iskandar, M. Si) dalam kegiatan Mujahadah pada 25 Januari 2016
Kajian Kitab bersama Syekh Lukman di Masjid Komplek Perumahan DPR RI Kalibata pada 22 Februari 2016 Pendidikan Kader Menengah di Riau pada 3 Maret 2016
17 Januari 2016, Pendidikan Kader Foto Bersama Sang Pemimpin “Cak Imin”
Pertama di Blora
DOKUMENTASI
25 November 2016, Nonton Bareng Potong Tumpeng dalam rangka Harlah Garda Bangsa yang ke-17
dan Talk Show “Sang Kiai” oleh Garda Bangsa
pada 12 Maret 2016
Pembukaan Diklatsar Garda Bangsa yang dilaksanakan di Graha Gus Dur 17 Desember 2015, Rumpi Politik
pada 20 Januari 2016
dalam membahas isu-isu terkini
Tanam Seribu Pohon “Green Party” oleh DPP PKB dan Garda Bangsa pada 7 Januari 2016
Bagi-bagi “Goodie Bag” sebagai aksi Cinta Terhadap Lingkungan yang dilaksanakan oleh muda-mudi Garda Bangsa di acara Car Free Day pada 20 Maret 2016`11
