Lampiran : KETETAPAN MUKTAMAR III PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA No.04/TAP/MUKT-III/PARMUSI/V/1436
Tentang PROGRAM KERJA NASIONAL PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA TAHUN 2015-2020 Bismillaahirrahmaanirrahiem
I.
PENDAHULUAN
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” (QS. surat Al-Inshirah : 7- 8)
Persaudaraan
Muslimin
Indonesia
(PARMUSI)
merupakan
organisasi
kemasyarakatan yang didirikan di Yogyakarta pada hari Ahad tanggal 16 Jumadil Akhir 1420 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 26 September 1999 Miladiyah, dan bertujuan “Terwujudnya masyarakat madani, sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diridhoi Allah SWT.” Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan usaha-usaha, yaitu: a.
Meningkatkan
derajat
keislaman,
keimanan,
keikhalasan,
ketakwaan,
kejujuran, keadilan, kedisiplinan, dan kebersamaan. b.
Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan mencerdaskan masyarakat, serta memajukan ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama maupun umum.
c.
Meningkatkan kualitas kepemimpinan sosial, politik, dan kemasyarakatan.
d.
Meningkatkan kualitas amal shaleh kaum muslimin Indonesia baik di perkotaan maupun di perdesaan.
e.
Meningkatkan pemahaman akan kewajiban dan hak warga negara dalam rangka meningkatkan kesadaran bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1
f.
Memupuk ukhuwah Islamiyah untuk menyukseskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan.
g.
Memberantas dan mencegah berkembangnya paham komunisme / atheisme dan faham-faham lain yang bertentangan dengan syariat Islam.
h.
Membantu pemerintah dalam memecahkan dan mengatasi masalah bangsa, baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional.
Utuk melakukan usaha-usaha tersebut diatas, perlu dirumuskan program kerja PARMUSI, yang juga mempertimbangkan :
II.
1.
Sejarah Berdirinya
2.
Visi dan Misi
3.
Kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi.
SEJARAH BERDIRINYA PARMUSI 2.1.
UNSUR FUSI PPP PARMUSI sebagai Partai Muslimin Indonesia, merupakan kelanjutan historis dari keberadaan Muslimin Indonesia (MI), sebagai salah satu unsur dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah fusi politik pada tanggal 5 Januari 1973, yaitu kelanjutan dari Partai Muslimin Indonesia. Untuk itulah perlu ditelusuri asal-usul berdirinya PARMUSI ini. Banyak kalangan yang memiliki pemahaman dan pemikiran, bahwa setelah Partai Masyumi membubarkan diri karena tekanan Presiden Soekarno tahun 1960, diperlukan suatu wadah baru berupa partai politik yang sedikit banyak memiliki karakteristik yang kurang lebih sama. Berbagai pertemuan sebagai upaya untuk itu pun dilakukan. Pada awalnya, dibentuk Badan Koordinasi Amal Muslimin bulan Desember 1965 untuk menjajaki pendirian Partai Islam baru guna mewadahi aspirasi umat yang belum tersalurkan dalam suatu partai politik yang telah ada pada waktu itu. Setelah melalui rapat-rapat persiapan maka pada tanggal 7 Mei 1967 terbentuklah Panitia Tujuh, yaitu: KH. Faqih Usman (Ketua), Anwar Harjono (Wakil Ketua), Agus Sudono (Sekretaris), Nj. RAB Sjamsuridjal, Marzuki Jatim, Hasan Basri, EZ Muttaqin (Anggota-anggota). Akhirnya disepakati bahwa Partai yang dimaksud akan dibentuk adalah Partai Muslimin Indonesia. Ormas-ormas Islam yang menunjukkan dukungannya dengan menandatangani piagam pendirian Partai Muslimin Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1967, adalah: 2
1. Muhammadijah (AR Fachrudin dan Djindar Tamimi) 2. Al-Djamijatul Washlijah (H. Udin Sjamsuddin) 3. GASBIIIIIINDO – Gabungan Serikat2 Buruh Islam Indonesia (Andi Mappasala, Agus Sudono) 4. Persatuan Islam (E. Sar’an, Sukajat) 5. Nahdlatul Wathan (Moh. Said) 6. Mathla’ul Anwar (H. Uwes Abubakar) 7. SNIIIIII – Serikat Nelajan Islam Indonesia (Djadil Abdullah) 8. KBIM-Kongres Buruh Islam Merdeka (Maizir Ahmadyn’s) 9. PUI-Persatuan Ummat Islam (A. Ridwan) 10. Al-Ittihadijah (M. Thabrani R) 11. PORBISI-Persatuan Organisasi-2 Buruh Islam se-Indonesia (Sjarif Usman) 12. PGAIRI-Persatuan
Guru
Agama
Islam
Republik
Indonesia
(DarussaminAS) 13. HSBI-Himpunan Seni Budaja Islam (Junan Helmy Nasution) 14. PITI-Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (RN Ibrahim) 15. Al-Irsjad (Ali Hubeis) 16. Wanita Islam (Nj. RAB Sjamsuridjal), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Majelis Seni Budaja Islam (MASBI) juga mendukung gagasan tersebut. Di sini kelihatan bahwa PARMUSI didukung dan didirikan oleh 16 ormas Islam ditambah dukungan 3 (tiga) ormas dari berbagai kalangan, yaitu : organisasi da’wah yang berbasis massa, organisasi buruh, nelayan, seniman-budayawan, guru agama, organisasi muslim Tionghoa, organisasi wanita, serta organisasi mahasiswa dan pelajar. Artinya, di dalam PARMUSI bergabung beragam unsur atau elemen kaum muslimin Indonesia yang sebelumnya telah terorganisir dengan baik. Kepengurusan pun disusun dan revisi terakhir dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tangal 14 Februari 1968 di Jalan Menteng Raya 58, Jakarta.Pengakuan berdirinya Partai Muslimin Indonesia lengkap dengan susunan pengurus akhirnya disetujui Pemerintah dengan Surat Keputusan Presiden RI nomor 70, tertanggal 20 Februari 1968.
3
Dalam
perkembangan
selanjutnya
Pemerintah
Republik
Indonesia
melakukan penyederhanaan partai-partai politik. Pada tanggal 5 Januari 1973, deklarasi fusi seluruh partai Islam yang ada, yakni 4 (empat) Partai Politik Islam, yaitu : Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai
NU,
Partai Islam PERTI, dan PSII bersepakat untuk menyatukan kegiatan politiknya ke dalam wadah partai politik Islam, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP).Setelah bersama-sama Partai Politik Islam lain berfusi menjadi satu partai politik, yakni PPP, maka warga PARMUSI di lingkungan PPP bernaung dalam wadah yang dikenal dengan Muslimin Indonesia (MI) yang merupakan jaringan yang bersifat longgar, karena baik secara organisatoris maupun sosio-kultural mereka kembali ke “habitat” ormas masing-masing.
2.2.
MENJADI PARMUSI Di awal era
reformasi, kelahiran Persaudaran Muslimin Indonesia
(PARMUSI) merupakan salah satu jawaban atas kenyataan bahwa kepemimpinan MI yang pada waktu sebelumnya berhimpit atau menyatu dengan kepemimpinan PPP. Ketika PPP sudah berganti kepemimpinan, MI sulit untuk melakukan konsolidasi.Dengan kepemimpinan yang ada, MI praktis menjadi stagnan. Mekanisme pergantian kepemimpinan melalui muktamar tidak berjalan. Untuk itu beberapa pimpinan, tokoh, dan aktivis MI muda melakukan terobosan, guna mengadakan revitalisasi MI, khususnya
yang
berada
di dalam
PPP,
dengan
mendeklarasikan
Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) pada hari Ahad, tanggal 26 September 1999 di Jogjakarta dengan kepemimpinan baru sampai terselenggaranya Muktamar/ Musyawarah Nasional. Teks deklarasi yang ditandatangani oleh 19 penandatangan yang menjadi deklarator tersebut adalah sebagai berikut : DEKLARASI PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA ( PARMUSI ) Peranan umat Islam Indonesia dalam kerangka kehidupan berbangsa diawali sejak kehadiran kaum penjajah di bumi jamrud katulistiwa ini, telah berlanjut dalam perjuangan merintis, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia sebagaimana diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, serta berkesinambungan hingga saat ini. 4
Salah satu komponen anak bangsa pelaku sejarah tersebut adalah mereka yang tergabung dalam “Keluarga Besar Bulan Bintang” yang telah mematrikan sebuah semangat juang bernuansa "ke-Islaman dan kebangsaan.” Semangat juang tersebut tidak pernah redup selama Indonesia berada pada era Orde Lama, dan ketika memasuki era Orde Baru semangat ini pun bangkit dengan melalui “Badan Amal Muslimin Indonesia” dalam perjuangan politik membentuk “Partai Muslimin Indonesia” yang oleh Keluarga Besar Bulan Bintang dikenal dengan sebutan “PARMUSI” dan dalam kehidupan Orde Baru berubah menjadi “Muslimin Indonesia atau MI. Di era reformasi ini, keluarga Besar Bulan Bintang khususnya Muslimin Indonesia terpanggil untuk membangkitkan dan menyadarkan kembali semangat juang yang telah diukir dengan tinta emas oleh para pendahulu perjuangan ummat Islam tersebut. Maka pada hari Ahad tanggal 26 September 1999 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Tsani 1420 H bertempat di Hotel Ambarrukmo Jogjakarta, kami bersepakat melahirkan sebuah organisasi kemasyarakatan yang diberi nama :
“Persaudaraan Muslimin Indonesia” disingkat “PARMUSI” Dengan maksud dan harapan kiranya dapat menjadi wadah perjuangan ummat khususnya Keluarga Besar Bulan Bintang dan Muslimin Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai cita – cita luhur proklamasi 17 Agustus 1945 yang senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. DEKLARATOR PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA
1.
H. Faisal Baasir
11.
H.M. Ali Taher Parasong, SH
2.
Drs.H.Jusuf Syakir
12.
H.M. Djafar Shidiq
3.
Drs.Moh.Husnie Thamrin
13.
Ir.H. Abdul Kadir Ismail
4.
H.M. Fatchurrahman H.M
14.
Ir. H.M. Saleh Khalid, MM
5.
H. Ali Hardi Kiaidemak, SH
15.
Drs. H. Muntholib Sukandar
6.
H. Bachtiar Chamsyah, SE
16.
H. Muslimin, BBA
7.
H. Mudrick S.M. Sangidoe
17.
H. M. Cholil Subarie
8.
Drs. H.M. Alfian Darmawan
18.
H. M. Taufiq, SH
9.
dr. H. Fauzi A.R Fachrudin
19.
H. Muh. Mirdasy
10.
H. Ahadin Mintaroem
5
Kelahiran PARMUSI sebagai ormas tersebut merupakan jawaban untuk memacu secara kualitatif dan kuantitatif seluruh anggota PARMUSI dalam berbagai posisi di
seluruh lapisan kemasyarakatan. PARMUSI juga
memanfaatkan momentum era reformasi dengan membuka peluang untuk melakukan revitalisasi MI di berbagai bidang, khususnya bidang politik, sosial-ekonomi, budaya, dan keagamaan.
2.3.
ERA MULTI PARTAI Di lingkungan PARMUSI muncul persoalan baru di era multi partai sejak awal reformasi, antara lain: 1. Persoalan pertama : Sesuai perkembangan sosial politik di Indonesia, saat ini kader-kader PARMUSI berada di berbagai partai politik yang ada di Indonesia Kenyataan sosiologis, politis, dan kultural seiring perjalanan waktu menunjukkan, bahwa pandangan terakhir lebih mampu menjelaskan, bahwa warga Bintang Bulan dalam ruang lingkup PARMUSI, meski sebagian besar masih tetap di PPP, juga termasuk yang berada di partai-partai Islam lain, termasuk yang berada di partai-partai sekular. 2.
Persoalan kedua : Masih adanya perdebatan untuk ke depan, menjadikan PARMUSI sebagai organisasi kader atau organisasi massa. Karena PARMUSI sangat kental warna politiknya, sebagai konsekuensi logis dari asal-usul kelahirannya, maka sebenarnya pilihan yang harus diambil adalah tidak mesti berupa trade-off. Melihat asal-usulnya, PARMUSI sebagai parpol merupakan gabungan dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam berbasis massa. Dari sinilah diharapkan PARMUSI melakukan program perkaderan, sehingga menghasilkan kader-kader pejuang dan pemimpin ummat dengan kualifikasi yang dapat diandalkan.
3. Persoalan ketiga : Bagaimana PARMUSI merumuskan dan melaksanakan visi, misi, nilainilai dasar, strategi, dan program-programnya, agar tidak tumpang tindih atau duplikasi dengan kegiatan ormas-ormas yang dulu menjadi pendukung berdirinya
Partai Muslimin Indonesia pada tahun 1967? 6
Kenyataan menunjukkan bahwa Persaudaraan Muslimin Indonesia sebagai ormas adalah sama dengan ormas-ormas Islam yang lain. Di sinilah positioning yang tepat dan cerdas sangat diperlukan kalau ingin PARMUSI menjadi relevan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi gerakan perjuangan umat. Positioning yang dimaksud adalah di mana posisi PARMUSI dalam spektrum keragaman organisasi, basis sosial ekonomi, atau faham pemikiran di kalangan ummat? Di mana sebaiknya posisi PARMUSI di tengah-tengah ormas-ormas yang dulu mendukung partai Muslimin Indonesia? Di sinilah perlunya positioning itu. Akhirnya, dalam Muktamar I PARMUSI bulan Agustus 2002 yang lalu visi, misi, nilai-nilai dasar,
strategi,
dan
program-program
yang
dimaksud
berhasil
dirumuskan yang Insya Allah akan bersifat kompelenter, sinergis, dan mengisi ruang-ruang yang selama ini kurang memperoleh perhatian ummat pada umumnya, dan tentu saja akan disempurnakan pada setiap Muktamar PARMUSI dimasa yang akan datang.
III. VISI, MISI, DAN NILAI DASAR 3.1.
Visi : Terwujudnya masyarakat madani yang islami sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia yang berorientasi pada keimanan dan ketaqwaan, keilmuan, keadilan, kemajuan dan kebersamaan.
3.2.
Misi : Untuk mewujudkan visi, PARMUSI melaksanakan misi sebagai berikut : a.
Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia.
b.
Meningkatkan
kualitas
kepemimpinan
sosial-politik
dan
kemasyarakatan c.
Meningkatkan kualitas iman dan taqwa serta amal saleh keluarga muslimin Indonesia.
3.3.
Nilai Dasar : Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, anggota keluarga besar Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) senantiasa berpegang pada nilai-nilai dasar, antara lain : a.
Akhlaq al karimah 7
b.
Integritas iman dan taqwa
c.
Kritis, kooperatif, demokratis, dan bertanggungjawab
d.
Amar ma’ruf nahi munkar
e.
Semangat untuk maju, mandiri, dan disiplin
f.
Ukhuwwah dan kepeloporan.
IV. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud : Program Umum ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan dalam menjalankan roda organisasi, sehingga terdapat gerak langkah yang sama bagi segenap jajaran PARMUSI.
Tujuan : Untuk dapat mewujudkan masyarakat madani yang Islami, berorientasi keimanan, ketaqwaan, keilmuan, keadilan, kemajuan dan kebersamaan
V.
ANALISIS INTERNAL DAN EKSTERNAL 4.1. INTERNAL 4.1.1. Organisasi dan Kepengurusan 1. Konsolidasi organisasi yang dilakukan, baik tingkat Pusat, Wilayah,
Daerah dan Ranting masih
belum maksimal,
sehingga dalam pengembangkan organisasi dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Ranting masih mengalami kendala, antara lain : a. PARMUSI sudah terbentuk di 32 Wilayah (provinsi), akan tetapi baru 22 Wilayah yang melakukan pergantian pengurus
melalui
Musyawarah
Wilayah,
sedangkan
sisanya 10 Wilayah belum melaksanakan Musyawarah dan 134 Pengurus Daerah yang sudah melaksanakan Musyawarah Daerah. b. Pengembangan PARMUSI di tingkat Daerah juga belum maksimal dan sangat berpengaruh dengan keberadaan dan komitmen pengurus di tingkat Wilayah. Oleh karena itu sampai saat ini pergantian pengurus di tingkat Daerah belum terdata dengan baik. 11
2. Hampir semua pengurus PARMUSI mempunyai rangkap jabatan dengan beberapa organisasi lain, baik organisasi sosial politik (Parpol)
maupun
organisasi
sosial
kemasyarakatan lainnya, masyarakat, sehingga akan mengancam identitas diri dan budaya bangsa Indonesia. Selain itu yang paling menghawatirkan adalah dapat terkikisnya nilai agama yang akan membuat masyarakat cenderung pada kehidupan materialisik, sekularistik dan hedonistik yang merupakan penyebab meningkatnya kriminalitas, sadisme dan rendahnya akhlak manusia. Degradasi moral masyarakat, yang berdampak pada maraknya perjudian,
meningkatnya
perampokan,
angka
perkosaan,
kriminalitas
meningkatnya
seperti
penyalah
korupsi,
gunaan
obat
terlarang (narkoba), maraknya penjualan kondom secara bebas, meningkatnya
perilaku
seks
bebas,
maraknya
perdagangan
perempuan dan anak. Hal ini dapat menyebabkan krisis multi dimensi di Negara yang kita cintai ini.
4.1.2. Pendidikan Anggaran pendidikan pada tahun 2014 sebesar Rp 371,2 triliun memang terjadi kenaikan sebesar 7,5% jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan tahun 2013 sebesar Rp 345,3 triliun. Namun anggaran yang tinggi tidak serta merta menghasilkan kualitas pendidikan yang baik. Banyak sekali faktor yang menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, diantaranya rendahnya kualitas guru, rendahnya kualitas sarana dan prasarana sekolah, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesejahteraan
guru,
rendahnya
relevansi
pendidikan
dengan
kebutuhan, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Namun sebenarnya yang menjadi masalah mendasar dari pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri yang menjadikan siswa sebagai objek, sehingga manusia yang dihasilkan dari sistem ini adalah manusia yang hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya.
12
4.1.3. Politik Indonesia telah mengalami beberapa bentuk pemerintahan dengan nuansa demokrasi yang berbeda-beda. Perubahan terakhir yang paling menonjol adalah jatuhnya rezim orde baru di era Reformasi. Namun pada kenyataannya setelah 15 tahun Refomarmasi, demokrasi Di di Indonesia semakin rapuh. Keberadaan Partai-partai politik semakin lemah, akibat sistem pemilihan Legislatif dan Pilkada secara langsung yang sangat kapitalis. Sistem pemilihan secara langsung ini berdampak pada terjadinya konflik sosial hampir diseluruh wilayah Indonesia, terutama menjelang dan paska pemilihan presiden, gubernur sampai pada pemilihan walikota dan bupati. Kerusuhan masa sampai menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Ini tebukti bahwa partai politik masih lemah karena masih bertumpu pada kepentingan golongan.
4.1.4. Ekonomi Akibat kebijakan ekonomi yang tidak memihak kepada rakyat dan aksi koruptor yang menggerogoti uang negara, maka kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat belum menunjukkan angka peningkatan. Ini terlihat dari data BPS bulan Maret 2013 penduduk miskin berjumlah 28.066.550 jiwa dan pada bulan September 2013 naik sebesar 1,74% menjadi
28.553.930
Rp.302.735/bulan.
Hal
jiwa, ini
dengan
semakin
pendapat
diperparah
oleh
rata-rata kebijakan
pemerintah dengan menaikkan harga BBM pada 18 Nopember 2014, walaupun harga minyak mentah dunia mengalami penurunan, dan pemerintah juga akan menaikkan tarif KA ekonomi yang merupakan angkutan publik. Ironisnya penduduk miskin ini hidup di negara yang kaya potensi alamnya, yaitu Indonesia yang merupakan penghasil minyak terbesar ke-29 dunia dan negara dengan cadangan gas terbesar ke-11 dunia. Selain itu Indonesia merupakan negara penghasil batu bara tersebesar ke-15 dunia. Indonesia juga kaya karena menghasilkan tambang mas, timah, perak, nekel, tembaga dan bijih timah, belum lagi penghasilan dari hutan dan lautnya, sangat luar biasa kekayaan Indonesia ini.Namun akibat kebijakan pemerintah yang salah, maka sebagian 13
besar potensi alam Indonesia ini di kuasai oleh negara-negara asing. Potret rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia jelas terlihat dari Human Development Index yang dikeluarkan oleh UNDP, Indonesia masuk pada urutan ke - 124 dari 187 negara. Ini membuktikan bahwa meskipun Indonesia masuk negara-negara G-20, kelompok negara-negara yang memiliki GDP terbesar, namun tingkat kesejahteraan sebagian besar rakyatnya masih rendah. Kebijakan pemerintah dengan adanya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikeluarkan Pemerintah beberapa waktu yang lalu belum bisa menjamin naiknya kesehteraan penduduk miskin, hal ini disebabkan beberapa hal, al. : a. Pembagian
KKS yang tidak tepat
sasaran, karena hanya
menggunakan data dari Departemen Dalam Negeri melalui Kelurahan b. Penggunaan KKS yang belum tentu untuk keperluan sehari-hari rumah tangga.
4.1.5. Kesehatan Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu
Pemerintah
berupaya
terus-menerus
meningkatkan
derajat
kesehatan warganya, ini dibuktikan dengan dikeluarkannya kebijakan jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan yang dimulai tanggal 1 Januari 2014, kemudian tanggal 3 November 2014 Pemerintah
kembali
mengeluarkan
Kartu
Indonesia
Sehat
(KIS).Adanya Kartu BPJS dan KIS tidak serta merta dapat menjamin kesehatan seluruh penduduk, hal ini disebabkan karena beberapa, al. : a. Sosialisasi keberadaan jaminan kesehatan baik BPJS Kesehatan maupun KIS belum merata keseluruh penduduk Indonesia. b. Adanya dua kartu jaminan kesehatan tersebut masih belum masuk kedalam sistem pelayanan di rumah sakit, khususnya untuk penggunaan KIS.
14
4.1.6. Lingkungan Hidup Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya,
yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatananunsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan
utuh
menyeluruh
dan
saling
mempengaruhi
dalam
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Eksploitasi
sumber daya
alam
yang
tidak
mempertimbangkan
keberlangsungan suatu ekosistem, akan merusak lingkungan dan dampaknya akan berpengaruh pada kelangsungan hidup makhluk hidup termasuk manusia. Kerusakan ekosistem disebabkan
antara
lain; penambangan liar, perusakan hutan, penangkapan ikan dengan menggunakan bom, Perusakan hutan dan penambangan secara liar dapat menyebabkan rusaknya lingkungan yang dapat menimbulkan bahaya banjir, polusi udara, polusi tanah yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup manusia.
4.1.7. Bonus Demografi: Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, bahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 mendatang berjumlah 305,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 28,6% dari tahun 2010 yang sebesar 237,6 juta jiwa. Namun demikian, peningkatan jumlah penduduk Indonesia tersebut dibarengi dengan meningkatnya penduduk berusia produktif (usia 15 tahun sampai 65 tahun). Hal inilah yang menyebabkan Indonesia telah memasuki bonus demografi (rasio ketergantungan terhadap penduduk tak produktif) sejak tahun 2012, yakni 49,6%. Atas dasar itu, penduduk Indonesia yang produktif lebih banyak daripada penduduk yang tak produktif. Bonus demografi akan berdampak pada peningkatan tenaga kerja yang besar dan peningkatan peran perempuan dalam
bidang 15
ekonomi. Apabila hal tersebut dimanfaatkan secara maksimal maka Indonesia akan menjadi negara yang berdaya saing tinggi.
VI. PROGRAM POKOK 6.1. Pengembangan
Organisasi
melalui
Konsolidasi
Organisasi
dan Kaderisasi. 1. Musyawarah PARMUSI sesuai dengan tingkatannya. 2. Pembentukan Organisasi Otonom Muslimah PARMUSI dan Generasi Muda PARMUSI disetiap tingkatan. 3. Pelaksanaan Kaderisasi PARMUSI sesuai dengan Pedoman Kaderisasi 4. Pelaksanaan Fundraising dan Sumber Dana lain yang halal dan tidak mengikat 5. Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
Komunikasi (TIK) untuk
pengembangan dan pengelolaan organisasi.
6.2. Membentuk Karakter PARMUSI yang Meneladani Rasulullah SAW. 1.
Bidang Pendidikan : Pendidikan Aqidah, Akhlak dan Sejarah Rasulullah SAW.
2.
Bidang Politik : Politik yang santun dan berakhlakul karimah
3.
Bidang Ekonomi : Ekonomi Keummatan yang berbasis Syariah.
4.
Bidang Kesehatan : Kesehatan yang berorientasi pada cara pengobatan Rasulullah SAW.
5.
Bidang Lingkungan Hidup : Melestarikan dan Memberdayakan Sumber Daya Alam untuk Kemaslahatan Ummat.
6.3.
Pemberdayaan Ummat dan Pelayanan Umum : 1.
Bidang Pendidikan : Pembentukan lembaga pendikan formal dan Non-formal berbasis Islam
2.
Bidang Politik : Pembentukan Pusat Kajian dan Pelatihan Kader Politik Islam
3.
Bidang Kesehatan : Pembentukan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pelayanan Kesehatan Thibbun Nabawi serta Mendorong berdirinya lembaga kesehatan. 16
4.
Bidang Ekonomi : Pembentukan Lembaga Ekonomi Berbasis Syariah
5.
Bidang Lingkungan Hidup : Melakukan Penyadaran tentang Pentingnya Memberdayakan dan Melestarikan Lingkungan Hidup
VII.
PENUTUP Program Umum PARMUSI ini disusun dalam bentuk garis besar yang perlu dijabarkan secara lebih rinci melalui Musyawarah Kerja diberbagai tingkatan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARMUSI.
Billaahit Taufiq wal Hidaayah. Batam, 21 Jumadil Awwal 1436 H/12 Maret 2015 M PIMPINAN SIDANG KOMISI B MUKTAMAR III PARMUSI Ketua
Sekretaris
( Ir. Hj. Onna Payapao)
(H. Usama Hisyam, SE)
TIM PERUMUS 1. Dr. Hj. Reni Marlinawati
(...............................................)
2. H. Taufik Hidayat S.Sos, MA
(...............................................)
17
