f.
Penciptaan pricing policies yang proporsional untuk produk produk pertanian khusus.
g. Persaingan global serta pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global. h. Perbaikan citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus. i.
Kelembagaan usaha ekonomi produktif yang kokoh di perdesaan.
j.
Sistem penyuluhan pertanian yang efektif.
k.
Pemenuhan
kebutuhan
pangan,
disamping
pengembangan
komoditas unggulan hortikultura dan peternakan, serta peningkatan komoditas ekspor perkebunan
1.3.
PERUMUSAN KEBIJAKAN BERBASIS SYSTEM MODELLING
1.3.1. System Thinking dalam Perumusan Kebijakan Merumuskan kebijakan pada prinsipnya adalah merumuskan suatu tindakan yang harus diambil untuk mengubah kondisi real (existing) menjadi kondisi yang diinginkan. Dalam praktek yang berjalan, sering kali kedua kondisi tersebut dikompromikan, sehingga sering terjadi kebijakan yang ditetapkan difokuskan untuk mendekatkan kondisi yang diinginkan dengan kondisi real. Kondisi real dan kondisi yang diinginkan adalah suatu events atau peristiwa
yang
komponen/struktur
terjadi atau
akibat
perilaku
sekumpulan
atau
patterns
komponen/struktur.
dari Dalam
penyusunan kebijakan yang tidak sistematik, kebijakan diambil tanpa mempertimbangkan
komponen/struktur
pembentuknya
dan
juga
perilakunya, dan keputusan atau kebijakan umumnya diambil pada tingkat peristiwa atau events. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan banjir dan sampah selalu didasarkan pada peristiwanya, dan masih belum sepenuhnya mempelajari komponen/struktur pembentuk peristiwa 4
serta perilakunya. Dalam banyak kasus, kebijakan di sektor pertanian untuk pencapaian swasembada pangan juga belum sepenuhnya ditetapkan dengan mendasari pada komponen/struktur pembentuk dan perilakunya. Contoh adalah kebijakan yang disusun untuk pencapaian swasembada daging, kegiatan masih banyak difokuskan pada kegiatan kegiatan pengembangan ladang gembalaan dan pembibitan yang bukan merupakan kegiatan pengungkit untuk pencapaian swasembada daging tahun 2014. Contoh lain adalah kebijakan pencapaian swasembada kedelai yang belum juga mempertimbangkan perilaku produktivitas kedelai dan perilaku kecenderungan menurunnya luas lahan kedelai dari tahun ketahun. Secara
skematis
keterkaitan
antara
komponen/struktur,
perilaku/patterns dan peristiwa/events disajikan pada Gambar 1.1. Kebijakan harus dirumuskan dengan mempertimbangkan tingkat yang lebih dalam yaitu komponen/struktur,
pembentuk, keterkaitan antar
struktur dan perilakunya atas terjadinya suatu peristiwa peristiwa. Keterkaitan tersebut dapat berupa sebab akibat, stock dan flow, delay dan bersifat non linier. Metoda inilah yang dikenal dengan system thinking. Perumusan kebijakan dengan pendekatan system modelling prinsipnya adalah melakukan intervensi terhadap perilaku/patterns secara sistemik dan komprehensif dari komponen/struktur pembentuk peristiwa. Peristiwa/events yang kita inginkan atau terjadi dapat ketahui sebelumnya
melalui
penetapan
beberapa
scenario
dalam
mengintervensi perilaku/patterns tersebut. Contoh misalnya, untuk merumuskan kebijakan pencapaian surplus 10 juta ton beras 2014, pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi dan karakterisasi perilakuk dari komponen/struktur pembentuknya, kemudian setelah diketahui perilaku masing masing komponen/struktur tersebut 5
serta keterkaitan diantaranya, maka intervensi yang paling optimal dapat ditetapkan sebagai kebijakan yang optimum untuk pencapaian target atau peristiwa yang diinginkan. Kompromi yang dilakukan adalah kompromi yang didasarkan pada fakta dan data yang otentik, bukan didasarkan pada keinginan pengambil kebijakan.
Peristiwa/ Events Perilaku/Patterns
Komponen/Structures
Gambar 1.1: keterkaitan antara komponen/struktur, perilaku/patterns dan peristiwa/events.
6
Gambar 1.2 berikut adalah ilustrasi penyusunan kebijakan dengan pendekatan system thinking dan system modelling.
Gambar 1.2: Ilustrasi penyusunan kebijakan dengan pendekatan system thinking dan system modelling.
Gambar 1.3: Metoda pengumpulan informasi dan perumusan kebijakan yang optimum Dalam pelaksanaannya, perumusan kebijakan yang optimum (optimum policy) harus didasari pada identifikasi dan karakterisasi 7
struktur permasalahan yang melibatkan data, fakta, pengalaman dan pendapat ahli yang dilakukan melalui kegiatan focus group discussion yang
efektif.
Selanjutnya,
setelah
struktur
permasalahan
dapat
diidentifikasi dan dikarakterisasi dengan baik, maka model kebijakan dapat disusun, diverifikasi dan dikembangkan alternative alternative skenario kebijakan yang akan ditetapkan. Sebagai tahap akhir, yaitu saat oeetapan kebijakan yang optimum, perlu dilakukan kembali focus group discussion dengan melibatkan ahli dari stakeholders yang terkait. Gambar 1.3 diatas menggambarkan metoda pengumpulan data dan informasi serta proses penyusunan kebijakan yang optimum. 1.3.2. Sistem Dinamik dalam Penyusunan Kebijakan Dengan
memahami
bahwa
lingkungan
strategis
sebagai
pembentuk komponen/struktur suatu peristiwa/events yang selalu berubah
secara
dinamis,
maka
kebijakan
yang
disusun
untuk
tercapainya peristwa/events yang diinginkan haruslah bersifat dinamis. Dalam hal ini, kebijakan yang disusun disamping harus bersifat holistik, lintas sektoral dan didasarkan pada data terkini, maka kebijakan tersebut harus adaptif dan fleksibel terhadap perubahan perubahan lingkungan strategis. Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan yang optimum, proses yang digunakan haruslah proses yang bersifat dinamis.
8
Gambar 1.4 berikut adalah ilustrasi proses dinamis yang diimplementasikan dalam penyusunan kebijakan.
Gambar 1.4: Ilustrasi proses dinamis dalam penyusunan kebijakan.
1.4.
PENUTUP Merumuskan kebijakan dengan pendekatan system dinamik
adalah merupakan perumusan kebijakan yang sistemik, holistic, didasarkan pada data otentik (real world) serta adaptif dan fleksibel terhadap perubahan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Aplikasi sistem dinamik dalam perumusan kebijakan diharapkan akan mampu merubah pola pikir yang selama ini cenderung parsial, sektoral dan kurang holistik menjadi holistik dan sistemik dengan pemanfatan system thinking yang komprehensif. Dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan pencapaian target target sukses Kementan, pola pikir holistik dan sistemik sangat diperlukan agar dapat disusun perencanaan/program yang efektif, efisien 9
