:13 Page 1

CALGAP CS ForumKKA_bhs:Layout 1 28/02/2009 21:13 Page 1

Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Forum KKA): Menguatkan Hubungan antar Kabupaten/Kota dan Pemerintah Aceh

FCM Federation of Canadian Municipalities


Abstrak Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Provinsi NAD (Forum KKA) bertujuan untuk berbagi pengalaman serta memperkuat hubungan kelembagaan pemerintahan dan kerjasama antar kabupaten/kota dan dengan Pemerintah Provinsi NAD, dalam kerangka Otonomi Khusus. Keunikan Forum KKA adalah kemampuannya mengumpulkan pemerintah daerah dan wakil rakyat untuk mendiskusikan dan mengkomunikasikan kepentingan bersama mereka dengan Pemerintah Provinsi NAD. Selain itu, Forum KKA mulai terlibat dalam penyelenggaraan penguatan kapasitas pemerintahan daerah di Aceh.

Latar Belakang Pada 26 Desember 2004, bencana Tsunami terjadi di pantai Barat dan sebagian pantai timur Aceh dan meninggalkan kehancuran yang luar biasa. Lebih dari 150,000 nyawa meninggal dan hampir satu juta orang kehilangan tempat tinggal. Sistem perekonomian dan pemerintahan lumpuh untuk beberapa bulan. Bencana tsunami ini. Namun di sisi lain, Tsunami telah membuka kesempatan bagi Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menyelesaikan konflik bekepanjangan, yang telah mengakibatkan hilangnya 30,000 nyawa. Pada 15 Agustus 2006, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sepakat untuk menandatangani perjanjian damai untuk mengakhiri konflik tersebut. Setelah penandatangan perjanjian ini, Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU No. 11/2006) disahkan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu tujuan dari undangundang ini adalah percepatan pembangunan Aceh melalui peningkatan kerjasama Pemerintah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota, dan juga antar kabupaten dan kota di Aceh. Kehancuran infrastruktur dan hilangnya sejumlah besar pegawai pemerintah daerah telah mengharuskan upaya pemulihan Aceh bukan sebatas pada aspek

rekonstruksi fisik saja, melainkan juga pada pembangunan kapasitas pegawai pemerintah untuk memajukan sistem pemerintahan. Dengan masuknya pihak-pihak yang sebelumnya berkonflik sebagai pimpinan daerah sebagai hasil Pemilu 2006, dan juga desentralisasi kini berjalan dalam kerangka Otonomi Khusus, maka peningkatan dan penyesuaian dalam hubungan antar lembaga pemerintahan menjadi penting dan diperlukan. Melalui Program Asistensi Pemerintah Daerah Kanada/Aceh (CALGAP) yang diselenggarakan oleh Federation of Canadian Municipalities (Federasi Pemerintah Kota Kanada, FCM) dan didanai oleh Canadian International Development Agency (Badan Pembangunan Internasional Kanada, CIDA), kabupaten dan kota se-Provinsi Aceh mengambil inisiatif untuk membentuk Forum KKA guna memfasilitasi kerjasama antar sesama kabupaten dan kota dan dengan Pemerintah Provinsi Aceh. Pada saat perencanaan pembentukan Forum KKA tersebut, beberapa kali konsultasi telah dilakukan untuk menentukan bentuk organisasi terbaik yang dapat memfasilitasi kepentingan kabupaten/kota Aceh. Para inisiator menerima masukan dari para pemangku kepentingan yang antara lain empat Asosiasi Pemerintahan Daerah tingkat nasional yaitu Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI). Respon positif juga datang dari berbagai lembaga nasional antara lain dengan DDN, BRR Aceh-Nias serta unsur Pemerintah Provinsi NAD. Pada 8-9 Maret 2008, para Kabupaten dan Kota se-Aceh serta beberapa pemangku kepentingan berkumpul untuk menghadiri Konferensi Pendirian Forum KKA di Banda Aceh. Kiri: Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar, Bupati Bireun Nurdin Abdul Rahman (Koordinator of Forum KKA), Bupati Pidie Mirza Ismail, dan Bupati Aceh Tenggara Hassanuddin Beru pada Konferensi Pendirian Forum KKA.

2


Struktur Organisasi Forum KKA Lembaga Pengawas

Dewan Pembina - Gubernur - Ketua DPRA

Dewan Pimpinan Forum

(13 anggota)

Koordinator

Lembaga Pelaksana

Sekretaris Eksekutif Dukungan Lembaga Donor

di Aceh. Namun, para bupati dan walikota di Aceh yang baru terpilih tersebut beranggapan bahwa ide tersebut kurang tepat untuk membawa kepentingan kabupaten dan kota di Aceh, apalagi dengan adanya situasi pasca konflik dan tsunami. Pada saat konferensi bulan Juli 2007, terjadi kesepakatan untuk mendirikan sebuah forum komunikasi pemerintahan kabupaten dan kota untuk Provinsi NAD.

Kondisi politik yang dinamis di Aceh juga memberi pengaruh terhadap Koordinator Admin/Keuangan Koordinator Program pembentukan Forum KKA. Pertama, pada saat tersebut terdapat perdebatan tentang pembentukan dua provinsi baru di pantai barat dan dataran tinggi Aceh. Untuk menciptakan keseimbangan Di dalam Anggaran Dasarnya, Forum KKA menyatakan keterwakilan geografis ini, telah disepakati bahwa bahwa keberadaan Forum KKA adalah untuk komposisi Dewan Pimpinan Forum KKA harus mendukung pelaksanaan Undang-undang Pemerintahan mencerminkan elemen-elemen geografis (kawasan KotaAceh No. 11 Tahun 2009 dan mendukung untuk kota, kawasan Timur-Utara, kawasan Tengah-Tenggara, terciptanya ruang untuk perdamaian di Aceh yang kawasan Barat-Selatan). Kedua, terdapat kesepakatan berkelanjutan. Forum KKA juga bertekad untuk lainnya untuk membuat komposisi tersebut mewakili berperan sebagai lembaga yang mewadahi kepentingan juga Kota dan Kabupaten dan juga berasal dari lembaga program advokasi anggotanya (kabupaten dan kota) eksekutif dan legislatif. yang ditujukan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Dalam rangka memperkuat kapasitas Anggotanya, Forum KKA mempunyai program fasilitasi kerjasama antar kabupaten dan kota di Aceh, juga memfasilitasi kerjasama dengan kabupaten dan kota diluar Provinsi Aceh. Berbagai kegiatan telah dilakukan setelah pembentukan Forum KKA, antara lain:

Beberapa Prakarsa Penting Forum KKA

Seputar Perkembangan Pendirian Forum KKA

Umumnya bupati dan walikota yang terpilih pada pemilu lokal di Aceh tahun 2007, tidak mengetahui banyak tentang keberadaan asosiasi pemerintahan daerah serta peran pentingnya asosiasi pemerintahan daerah dalam memberikan peran yang konstruktif dan fasilitatif untuk kabupaten dan kota. Pada waktu itu, bupati dan walikota umumya skeptis terhadap manfaat untuk membentuk asosiasi pemerintahan daerah di Aceh.

Advokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi-hasil Minyak dan Gas Bumi Salah satu prioritas Forum KKA adalah advokasi mengenai penataan pembagian dana Otsus dan Migas dari Pemerintah Provinsi Aceh kepada kabupaten dan kota. Berkaitan dengan hal ini, Sekretariat Forum KKA telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

Awalnya, Koordinator Wilayah (Korwil) ADKASI dan Korwil APKASI serta Sekretariat Bersama APEKSI dan ADEKSI lebih menginginkan penguatan kapasitas perwakilan mereka yang berada

3


1. Penelitian tentang pelaksanaan dana Otsus dan Migas di beberapa kabupaten dan kota yang mewakili empat kawasan (Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Selatan). 2. Lokakarya mengenai hasil penelitian tersebut, yang mengundang Anggota Dewan Pimpinan Forum KKA serta enam kabupaten dan satu kota yang menjadi wilayah penelitian. 3. Sosialisasi atas rekomendasi atau temuan dari hasil penelitian dan lokakarya dilakukan ke kabupaten/kota di empat wilayah/kawasan, yang juga mengundang pejabat tinggi daerah seperti Sekda, Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Pendapatan, Kesehatan, PU, Pendidikan, Sekretaris Dewan dan Anggota DPRK. 4. Advokasi rekomendasi kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat (DDN dan Depkeu). Jajaran pimpinan Forum KKA juga mengadakan pertemuan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta beberapa pejabat Pemerintah Aceh seperti Sekda NAD dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh. Hasil yang telah diraih adalah perubahan penting dalam Qanun No. 2/2008 mengenai proyek-proyek yang didanai oleh Dana Otsus dan Migas. Pembentukan Komite Dana Otsus dan Migas Masih seputar advokasi dana Otsus dan dana Migas, Forum KKA membentuk Komite Dana Otsus dan Migas yang bertujuan untuk mendiskusikan kebijakan terkait dengan dana Otsus dan Migas untuk kabupaten dan kota serta memformulasikan suatu kebijakan dana Otsus dan Migas berdasarkan pada pandangan dan kepentingan kabupaten dan kota yang adil dan transparan. Komite ini terdiri dari, beberapa anggota Dewan Pimpinan serta unsur non Dewan Pimpinan, baik dari unsur kabupaten dan kota maupun unsur eksekutif dan legislatif. Tugas dan fungsi Komite Dana Otsus dan Migas ini didukung oleh seperangkat unit yang bernama Tim Teknis Dana Otsus dan Migas. Fungsi utama Tim Teknis ini adalah untuk membantu Komite Dana Otsus dan Migas dengan menyediakan

4

Lokakarya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pertengahan Desember 2008 informasi teknis terkait dengan kebutuhan kabupaten dan kota dalam isu dana Otsus dan Migas khususnya dan keuangan daerah umumnya. Penyebaran Informasi Kepada Anggota Untuk memperkuat dan mendukung keberadaan Forum KKA serta mengidentifikasi kebutuhan Anggota, Sekretariat Forum KKA telah melakukan beberapa kegiatan penjangkauan (outreach) atau sosialisasi ke empat wilayah di Aceh. Di kegiatan sosialisasi itu, Forum KKA melengkapi kegiatan sosialisasi tersebut dengan teknis dan metodologi pengidentifikasian kebutuhan utama kabupaten dan kota. Proses ini membantu memformulasikan kebutuhan utama tersebut untuk menjadi bahan Advokasi dana Otsus dan Migas kepada pemerintah Provinsi. Penyebaran Informasi dan Program Peningkatan Kapasitas Anggota Kegiatan lainnya yang telah dilakukan oleh Forum KKA dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini adalah penyebaran informasi serta pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas. Terkait dengan penyebaran informasi, Sekretariat Forum KKA telah memfasilitasinya penyebaran informasi melalui newsletter dan bulletin. Melalui newsletter, anggota menerima informasi tentang kegiatan-kegiatan, baik yang lalu maupun akan datang. Melalui newsletter ini pula anggota Forum KKA memberikan masukan ataupun saran. Media lainnya dalam penyebaran informasi yaitu melalui pengiriman surat langsung kepada anggota perihal informasi hasilhasil pertemuan ataupun rekomendasi. Untuk kegiatan peningkatan kapasitas, Sekretariat Forum KKA telah menyelenggarakan lokakarya tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ide lokakarya ini didapat dari rangkaian kegiatan sosialisasi di empat wilayah yang mana salah satu masukan dari Anggota adalah perlunya pemahaman terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kegiatan lanjutannya adalah, Sekretariat Forum KKA telah melakukan


konsultasi dengan Badan Diklat Pemerintah Provinsi dan LKPP dalam rangka kerjasama penyediaan pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk staf pemerintahan daerah kabupaten dan kota untuk masa yang akan datang.

Prestasi (Hasil-Hasil) • Melalui kegiatan-kegiatan awal yang dilakukan Sekretariat Forum KKA, telah menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis diantara kabupaten dan kota. Aspirasi kabupaten dan kota lebih terumuskan dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi. Hubungan yang harmonis antara kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi juga terjalin melalui Forum KKA, ditunjukkan dengan berbagai pertemuan langsung pejabat-pejabat Pemerintah Provinsi dengan anggota Dewan Pimpinan Forum KKA. Pembentukan Komite dan Tim Teknis Dana Otsus dan Migas telah juga meningkatkan kapasitas staf dan kelembagaan kabupaten/kota. • Untuk kegiatan advokasi dana Otsus dan Migas, Forum KKA telah sukses mempengaruhi pemerintah provinsi bahwa pelaksanaan dana Otsus dan Migas dapat dilakukan di kabupaten dan kota untuk tahun 2009 serta tahun-tahun mendatang. Selain itu, Forum KKA telah melakukan penjajakan, dan sekarang pada tahap finalisasi, yaitu MoU Forum KKA dengan Pemerintah Provinsi tentang pelaksanaan dana Otsus dan Migas. • Sekretariat Forum KKA telah membangun kesepakatan awal dengan Asosiasi Pemerintahan Daerah tingkat nasional pada bidang tukar pengalaman pelayanan publik antar kabupaten dan kota dari luar Aceh. Juga Sekretariat Forum KKA dengan sekretariat Asosiasi Pemerintahan Daerah tingkat nasional telah membicarakan kegiatan mendatang yang berhubungan dengan pelatihan/pembekalan untuk anggota DPR kabupaten dan kota di Aceh untuk periode 2009 2014. • Forum KKA juga telah merencanakan suatu advokasi kepada DDN terkait dengan iuran anggota serta tentang pembagian urusan kewenangan antara kabupaten dan kota dengan pemerintah Aceh.

Anggota Dewan Pimpinan Forum KKA terdiri dari 13 yang mana bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, ketua DPRD dan wakil ketua DPRD mempunyai posisi di Dewan Pimpinan tersebut. Merujuk pada Anggaran Dasar Forum KKA, terdapat tiga pimpinan di di Dewan Pimpinan Forum KKA, yaitu Koordinator dan dua Wakil Koordinator yang ini diwakili oleh bupati, wakil walikota dan Ketua DPRD Alasan diperlukan memadukan unsur kabupaten dan kota serta unsur dari eksekutif dan legislatif adalah karena mereka mempunyai atau menghadapi situasi, kondisi serta tantangan yang sama di Aceh. Apabila komponen-komponen ini bersatu dalam menghadapi situasi, kondisi serta tantangan dimaksud maka akan memudahkan untuk mengurangi hubungan yang tidak harmonis antara eksekutif dan legislatif kabupaten dan kota di Aceh.

Tantangan Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Forum KKA, khususnya pada Dewan Pimpinan Forum KKA, adalah bagaimana mereka dapat memadukan waktu dan peran yang mereka punyai untuk dapat berkontribusi maksimal baik di Forum KKA maupun di kabupaten dan kotanya. Untuk hal ini, melalui beberapa bantuan teknis yang disediakan oleh CALGAP, terjadi peningkatan kapasitas serta peran dikepengurusan kegiatan Dewan Pimpinan Forum KKA. Tantangan lainya adalah kurangnya sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan-kegiatan Forum KKA. Satu contoh tentang kebutuhan staf ahli dibidang pemerintahan daerah yang ini membutuhkan kategori kualifikasi dan staf yang berpengalaman. Tentunya sulit untuk mendapatkan staf yang mempunyai kategori seperti ini mengingat kondisi keuangan Forum KKA saat ini. Namun untuk masa yang akan datang Forum KKA harus merekrut staf yang berkualitas sehingga dapat menjalankan program-programnya dan sukses. Tantangan di bidang komunikasi adalah bagaimana menciptakan hubungan yang efektif antara Dewan Pimpinan Forum KKA dengan anggotanya. Untuk itu Forum KKA harus secara terus menerus melakukan kegiatan komunikasi yang intensif kepada Anggota dan juga menghargai kebutuhan Anggota.

Faktor-Faktor Keberhasilan Untuk saat ini, terdapat empat asosiasi pemerintahan daerah tingkat nasional yaitu: APKASI, APEKSI, ADKASI dan ADEKSI. Forum KKA merupakan asosiasi pemerintahan daerah yang unik dan yang pertama di Indonesia yang anggotannya merupakan kabupaten dan kota di Aceh serta diwakili oleh unsur legislatif dan eksekutif.

Pimpinan kabupaten dan kota dalam diskusi mengenai Dana Otsus dan Migas

5


Pada masa yang akan datang, keberlanjutan keuangan Forum KKA akan bergantung pada iuran anggota serta kesanggupan organisasi (Forum KKA) menghasilkan pendapatan dari pelatihan-pelatihan, penyedian lokakarya serta kegiatan lainnya. Salah satu tantangan yang ada diluar organisasi Forum KKA adalah bagaimana mempersatukan para pemimpin yang berasala dari GAM dan non-GAM. Hal lainnya adalah terkait dengan situasi dan kondisi menjelang dan saat kampanye Pemilu April 2009 untuk anggota DPR kabupaten dan kota serta Provinsi.

Potensi Manfaat Lebih Lanjut Forum KKA Akan meningkatnya komunikasi yang eifisien dengan Pemerintah Provinsi Forum KKA merupakan suatu wadah yang unik untuk kabupaten dan kota dalam berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi. Karena dirasakan kurang efektifnya komunikasi yang dilakukan kabupaten dan kota secara sendiri-sendiri kepada pemerintah provinsi maka keberadaan Forum KKA bisa menjadi jembatan atau wadah bagi kabupaten dan kota untuk berkomunikasi dengan pemerintah provinsi terkait dengan kebutuhan/isu-isu mereka yang relatif sama.. Bersatunya kabupaten dan kota dapat memainkan peran yang efektif khususnya untuk mengadvokasikan kebijakan dan program Forum KKA Berdasarkan pengalaman dan kenyataan dilapangan, kabupaten dan kota dapat memberikan masukan untuk membantu pengembangan kebijakan yang efektif dan sinergis untuk kegiatan kabupaten dan kota dengan pemerintah provinsi. Asosiasi Pemerintahan Daerah dari Catatan A. Singkatan: 1.

CIDA (Canadian Internasional Development Agency)

2.

FCM (Federation of Canadian Municipalities)

3.

CALGAP (Canada/Aceh Local Government Assistance Program)

4.

BRR Aceh – Nias (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

5.

DIKLAT (Pendidikan dan Latihan)

6.

LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)

7.

Depdagri (Departemen Dalam Negeri)

negara lain mempunyai pengalaman yang sama dan relevan dengan Asosiasi Pemerintahan Daerah di Indonesia Asososiasi pemerintahan daerah diberbagai belahan dunia menyediakan seperangkat pengalaman yang mungkin relevan dengan Indonesia serta dapat memberikan inspirasi khususnya terkait dengan hubungan kerjasama antar lembaga kepemerintahan (kabupaten dan kota, provinsi dan pusat). Forum KKA yang terinspirasi oleh partner asosiasi pemerintahan daerah lainnya (dari Asia dan Pasifik), membawa informasi baru (tawaran baru) bagi kegiatan asosiasi pemerintahan daerah di Indonesia. Unsur eksekutif dan legislatif mempunyai kesamaan yang sama Walaupun fungsi eksekutif dan legislatif berbeda dalam pelaksanaannya, namun kedua-duanya dapat bekerja guna pencapaian kepemerintahan lokal yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas. Melalui dua unsur yang berkolaborasi ini, maka pelaksanaan kegiatan advokasi dan atau program-program untuk pemerintahan daerah akan memperkuat posisi masingmasing.

Potensi untuk Replikasi Potensi replikasi keberadaan Forum KKA ke provinsi lain tentunya ada. Seperti tertuang didalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004) serta Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007, bahwa kabupaten dan kota dapat membuat asosiasi pemerintahan daerah yang berbasis di provinsi. Untuk konteks Aceh, Forum KKA merupakan suatu yang kekhususan, yaitu konteks setelah tsunami dan konflik. Kekhususan ini memotivasi para kabupaten dan kota di Aceh untuk bergabung untuk memecahkan permasalahannya dalam rangka lebih merespon kebutuhan masyarakat melalui pembentukan Forum KKA. Simeulu; 2. Wilayah Tengah dan Tenggara: Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Gayo Luwes & Bener Meriah; 3. Wilayah Timur-Utara: Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur and Aceh Tamian; dan 4. Wilayah Kota-Kota: Sabang, Banda Aceh, Lhoksumawe, Langsa & Subulussalam C. Empat Asosiasi Pemerintahan Daerah di Jakarta: 1. APKASI (Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia); 2. APEKSI (Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia);

B.

Empat wilayah:

1. Wilayah Barat-Selatan: Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Singkil and

6

3. ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia); dan 4. ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia)


Testimonial

Wakil Walikota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Jamal, “Kehadiran Forum KKA diharapkan dapat memperkuat hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif sehingga pelaksanaan pembangunan ditiap-tiap kabupaten dan kota dapat berjalan lancar” – Lokakarya Dana Otsus dan Migas, 23 Juni, 2008

Wakil Gubernur Provinsi NAD, M. Nazar “Pembentukan Forum KKA seharusnya dapat menguntungkan, memberikan kontribusi dan memberikan efek berantai yang bagus bagi masyarakat Aceh. Tantangan yang dihadapi Forum KKA adalah pemecahan permasalahan kabupaten dan kota dengan memberikan program-program yang realistik” – peresmian Kantor Sekretariat Forum KKA, 24 Juni, 2008.

“Melalui Forum KKA ini, kita semua berharap bahwa Forum KKA dapat menjadi pusat informasi yang mampu memberikan informasi kepada Anggotanya dengan tujuan pencapaian kesepakatan bersama terkait dengan isu-isu pembangunan Aceh” – Nurdin Abdul Rahman, Bupati Bireuen, pada peresmian Kantor Sekretariat Forum KKA, 24 Juni, 2008

“Dari pandangan keefektifan suatu advokasi, khususnya ketika Forum KKA melakukan advokasi kepentingan Anggota kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maka advokasi Forum KKA akan menjadi lebih solid. Hal ini dikarenakan Forum KKA tidak hanya menyuarakan satu atau dua suara/kepentingan kabupaten dan kota tetapi 23 kabupaten dan kota di Aceh. Oleh sebab itu mulai saat ini baik pemerintah provinsi dan pemerintah pusat diharapkan tidak begitu saja mengabaikan kepentingan/suara dari Forum KKA”. Aidil Fan, Wakil Ketua DPRK Langsa – Sosialisasi Forum KKA, Langsa, 9 Agustus 2008. Nasrudin, Bupati Aceh Tengah, “Saya berharap kalau Forum KKA ini dapat memfasilitasi kepentingan kabupaten dan kota, khususnya pada pelaksanaan dana Otsus dan Migas yang ditujukan untuk lebih menguntungkan Anggota Forum KKA” – Sosialisasi Forum KKA, Takengon, 21 September 2008. Sufiansyah, Wakil Ketua DPRK Aceh Besar “Saya melihat bahwa organisasi ini, Forum KKA, dapat membantu banyak khususnya dalam memecahkan permasalahan pembangunan kabupaten dan kota. Sebagai contoh, Forum KKA dimasa yang akan datang dapat memainkan perannya untuk mengumpulkan potensi ekonomi dan SDA serta dikelola untuk dipublikasi kepada pihak ketiga. Selain itu Forum KKA juga bisa menjadi organisasi yang dapat menyediakan kegiatan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah” – Pertemuan keempat Dewan Pengurus, Medan, 26 Oktober 2008. M. Ramli, Bupati Aceh Barat “Forum KKA adalah organisasi perkumpulan kabupaten dan kota yang diwakili oleh Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Ketua dan Wakil Ketua DPR kabupaten dan kota untuk pencapaian Aceh menjadi lebih baik melalui kerjasama dan saling tukar potensi kabupaten dan kota sehingga tercapainya pembangunan yang menguntungkan serta mengangkat harkat dan martabat rakyat Aceh” – Sosialisasi Forum KKA, Meulaboh, 9 November 2008

7


Informasi Kontak

Untuk informasi selanjutnya, hubungi [email protected]. Federation of Canadian Municipalities International Centre for Municipal Development 24 Clarence Street Ottawa, Ontario, CANADA K1N 5P3 Tel.: (613) 241 5221 Fax: (613) 241 7117 Email: [email protected]

FCM Federation of Canadian Municipalities

Buku ini diterbitkan dengan dukungan keuangan Pemerintah Kanada yang disediakan melalui Canadian International Development Agency (CIDA).

Fédération canadienne des municipalités

8

© Federation of Canadian Municipalities 2008

:13 Page 1

Recommend Documents