[107] Akal-Akalan Cari Alasan
Tuesday, 10 September 2013 12:39
Pemerintah beralasan kenaikan harga BBM yang berarti mencabut ‘subsidi’ ini harus dilakukan mengingat subsidi terus bertambah sehingga membebani APBN. Benarkah?
Syahwat pemerintah untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) tampaknya tak bisa ditahan lagi. Gayung pun bersambut. Dewan Perwakilan Rakyat RI pada sidang paripurna Senin (17/6) pun menyetujui rencana pemerintah tersebut meskipun persetujuan itu tidak bulat. Tiga partai menolak rencana pemerintah yakni PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan PKS.
Lagi pula sidang ini sebenarnya hanyalah cara pemerintah untuk mendapatkan tambahan anggaran untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Soalnya, berdasarkan UU APBN 2013 yang disahkan DPR pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM tanpa persetujuan DPR.
"Kapan pun pemerintah merasa perlu menaikkan harga BBM, silakan. Tahun lalu sudah diketok bahwa menaikkan harga BBM adalah domain pemerintah. Sudah tidak bisa DPR mengatakan tidak setuju," kata Menteri ESDM Jero Wacik di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/6/13).
1/5
[107] Akal-Akalan Cari Alasan
Tuesday, 10 September 2013 12:39
Pemerintah beralasan kenaikan harga BBM yang berarti mencabut ‘subsidi’ ini harus dilakukan mengingat subsidi terus bertambah sehingga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan kenaikan Rp 2.000 untuk premium dan Rp 1.000 untuk solar, pemerintah berharap bisa menghemat pengeluaran sebesar Rp 21 trilyun.
Beban ini, menurut pemerintah, akan memberatkan APBN dan bisa membuat APBN jebol. Tidak cukup itu, pemerintah menyatakan subsidi selama ini tidak tepat sasaran. Subsidi, menurut pemerintah, seharusnya diarahkan kepada kalangan bawah. Namun pemerintah menilai subsidi selama ini justru dinikmati oleh orang kaya yakni yang memiliki kendaraan bermotor.
Alasan ini mendapat dukungan Komite Ekonomi Nasional (KEN) yang dibentuk pemerintah. Menurut Ketua KEN Chairul Tanjung, 70 persen subsidi BBM ini dinikmati oleh orang kaya. Makanya KEN tidak hanya mengusulkan pengurangan subsidi BBM tapi menghapus subsidi sama sekali.
Akal-akalan
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Aria Bima Trihastoto menilai, alasan pemerintah menaikkan harga BBM ini hanyalah dalih. Menurutnya, masih banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM. Makanya, PDI Perjuangan mengeluarkan APBN-P versi sendiri tanpa menaikkan harga BBM.
Ia mengatakan, BBM merupakan hak rakyat untuk menggunakannya. Oleh karena itu, tidak seharusnya BBM menjadi biaya sekaligus beban negara.
"Sesuai bunyi Pasal 33 UUD 1945 yaitu bumi, air, dan seisinya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi BBM itu juga hak rakyat. Jangan dianggap biaya dan beban negara," kata Aria saat Rapat Paripurna di Gedung DPR Jakarta, Senin (17/6/2013).
2/5
[107] Akal-Akalan Cari Alasan
Tuesday, 10 September 2013 12:39
Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia M Ismail Yusanto mempertanyakan alasan pemerintah selama ini. “Apa sedemikian gentingnya kondisi APBN kita sehingga subsidi harus segera dikurangi? Kan selama ini APBN tidak pernah terserap,” katanya.
Ia menyampaikan data, tahun 2012 saja ada sisa anggaran Rp 32,7 trilyun. Menurutnya, dari sisa anggaran tahun 2012 itu, tambahan subsidi BBM bisa ditutupi, bahkan masih sisa Rp 11,7 trilyun.
Ismail pun mengajukan data dari Hasil Sensus Ekonomi Nasional (SUSENAS 2010) yang menunjukkan bahwa pengguna BBM 65 persen adalah rakyat kelas bawah dan miskin, 27 persen menengah, 6 persen menengah ke atas, dan hanya 2 persen orang kaya. “Darimana dikatakan subsidi BBM dinikmati orang kaya? Sebagian besar adalah menengah ke bawah!” jelasnya.
Data 2011 dari Biro Pusat Statistik menunjukkan, ada lebih dari 85,6 juta kendaraan bermotor di Indonesia. Yang terbanyak adalah sepeda motor yakni 68,8 juta kendaraan, bus 2,2 juta, truk 4,9 juta, dan kendaraan penumpang sebanyak 9,5 juta. Jadi pengguna BBM terbanyak adalah sepeda motor yakni 80,37 persen. Sementara mobil penumpang hanya 11 persen, itu pun masih campur antara mobil pribadi dan umum. Artinya, pengguna terbanyak tetap rakyat kalangan bawah. “Ini adalah kebijakan dzalim yang pasti akan menyengsarakan rakyat,” tandas Ismail.
Sekjen FITRA Yuna Farhan menegaskan, beban subsidi BBM menjadi sebab membengkaknya defisit yang dinyatakan pemerintah itu tidak benar. Pasalnya kenaikan defisit Rp 8 trilyun pada RAPBN-P 2013 lebih disebabkan karena diturunkanya target Penerimaan Perpajakan Senilai Rp 53,6 trilyun. ”Tambahan beban subsidi BBM hanya berkontribusi hanya 20 persen terhadap deficit, sementara penurunan perpajakan berkontribusi 66 persen terhadap deficit,” tegas Yuna.
Beban lain yang lebih besar dari subsidi BBM sebenarnya adalah pembayaran cicilan utang dan bunga. Untuk tahun 2012, porsi pembayaran utang mencapai Rp 113,2 trilyun. Pada APBN 2013, anggaran pembayaran utang mencapai 21 persen. Padahal, sebagian besar utang itu tidak pernah dinikmati oleh rakyat. Pemerintah dalam hal ini tidak pernah menyebut bahwa utang dan bunga membebani APBN.
3/5
[107] Akal-Akalan Cari Alasan
Tuesday, 10 September 2013 12:39
Walhasil, menurut Ismail, alasan pemerintah menaikkan harga BBM penuh kebohongan dan kezaliman serta mengkhianati rakyat. Kebijakan menaikkan harga BBM, lanjutnya, tidak lain adalah untuk menyukseskan liberalisasi sektor hilir (sektor niaga dan distribusi) setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi) sempurna dilakukan. Liberalisasi dilakukan untuk memenuhi tuntutan pihak asing. “Dan untuk itu, pemerintah tega mengabaikan aspirasi mayoritas rakyatnya. “Jadi, jelas sekali kebijakan menaikkan harga BBM adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang sangat nyata. Harus ditolak!” tandasnya. [] mujiyanto
BOKS
Iklan Sesat, Rezim Khianat
Belakangan ini banyak sekali iklan di layar kaca dan media cetak yang mengampanyekan rencana kenaikan harga BBM. Masyarakat digelontor iklan yang menyatakan bahwa subsidi selama ini salah sasaran. Subsidi hanya dinikmati oleh orang-orang kaya.
Melalui iklan itu, pemerintah ingin menyampaikan pesan agar masyarakat bisa menerima alasan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM. Iklan itu menjanjikan angin surga, jika harga BBM naik maka pemerintah bisa menghemat subsidi. Nantinya subsidi itu untuk membantu rakyat miskin, membangun infrastruktur, meningkatkan mutu pendidikan dan mempermudah layanan kesehatan.
Pemerintah mempersepsikan sekarang ini tidak bisa memperhatikan rakyat miskin karena uangnya “habis” untuk menyubsidi BBM bagi orang kaya, bermobil. Seolah-olah kemiskinan, orang tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, dan infrastruktur amburadul itu akibat adanya subsidi BBM.
Padahal, porsi beban subsidi BBM itu hanya 12 persen dari APBN. Kalau pemerintah tidak mampu menyejahterakan orang miskin, tidak mampu memberikan layanan pendidikan dan kesehatan, serta membangun infrastruktur, sebenarnya itu bukti bahwa pemerintah telah gagal
4/5
[107] Akal-Akalan Cari Alasan
Tuesday, 10 September 2013 12:39
mengatur negara. Bukan karena subsidi BBM yang terlalu besar.
Pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy menyatakan, iklan itu membawa pesan dari Bank Dunia. Masyarakat diarahkan sedemikian rupa agar berpendapat, “Ya, subsidi itu salah sasaran.” Mengapa? Karena Bank Dunia menyebut subsidi BBM salah sasaran.
Seorang pembaca di situs sebuah harian terkemuka mengatakan, “Ini adalah pembodohan yang sangat “super” kelewatan yang dibuat oleh pemerintah dalam membodohi rakyatnya sendiri. Sebaiknya pemerintah bicara jujur saja bahwa selama ini rakyat miskin karena korupsi yang merejalela dan tidak bisa dibendung oleh pemerintahan SBY. Kegagalan demi kegagalan sebaiknya diakui daripada terus memancing kemarahan dan ketidakpercayaan yang semakin tinggi terhadap pemerintahan SBY. Pengakuan sebuah kegagalan akan jauh lebih “gentleman” ketimbang harus terus menerus menipu rakyat…!” [] emje
5/5
