30-Oct-16
PEMBIAYAAN KONSUMEN (Consumer Finance)
Oleh : Nanda Praditya : 156010200111032/ 11 Dzulhida Saridewi : 156010200111034/ 12 Ilil Mufarrikha : 156010200111077/ 31
1. Pengertian Secara substansial pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen, menurut A. Abdurrahman : kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa, maka dari itu, biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen adalah Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran
2. Peraturan Pembiayaan Konsumen
3. Manfaat Pembiayaan Konsumen
• Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Pembiayaan Konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, diantaranya : • Asas kebebasan Berkontrak • Ketentuan buku ke III KUHPerdata ttg pinjam pakai habis dan jual beli bersyarat • Aturan lain diluar KUH Perdata : UU PT, UU Koperasi
• Bagi Supplier : akan mengalami peningkatan penjualan dan meminimalisir gagal bayar. • Bagi konsumen : adanya kesempatan untuk membeli atau memiliki barang meskipun dana yang tersedia saat ini belum cukup untuk menutup harga barang dan jasa • Bagi Perusahaan Pembiayaan : menerima dari bunga dan biaya administrasi yang dibayarkan oleh konsumen
30-Oct-16
4. Syarat-Syarat Pembiayaan Konsumen a) Syarat Formil : • Identitas dokumen ( KTP, Paspor, SIM, NPWP, anggaran dasar, surat izin usaha, dan lain-lain) • Bukti penghasilan atau keadaan keuangan konsumen (slip gaji, neraca dan laba rugi, dan lain-lain) • Laporan survei oleh petugas pembiayaan konsumen pada tempat tinggal atau usaha dari konsumen • Dokumen pendukung seperti persetujuan istri/suami, rekomendasi pihak yang dapat dipercayai dan lainlain
5. Jaminan dalam Pembiayaan Konsumen
b) Syarat Materiil : • Perjanjian jual beli antara konsumen dengan pemasok • Perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen • Perjanjian pengikatan berbagai macam bentuk jaminan ( cessie piutang, fidusia, akta pembebanan hak tanggungan, dan lain-lain)
6. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen 1. Perusahaan konsumen (kreditur)
1. Jaminan Utama = Kepercayaan 2. Jaminan Pokok = fidusia 3. Jaminan Tambahan = pengakuan hutang, kuasa menjual barang,cessie dari asuransi, persetujuan suami/istri, persetujuan komisaris/rups
Perjanjian Pembiayaan
Perjanjian Kerja sama dan Harga barang
3. Konsumen (Debitur)
2. Supplier
Perjanjian JualBeli dan Penyerahan Barang
30-Oct-16
7. Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen Menurut Budi Rachmat, Sebagai berikut : 1.Tahap Permohonan 2.Tahap Pengecekan dan pemeriksaan Lapangan 3.Tahap Pembuatan Customer Profile 4.Tahap Pengajuan Proposal kepada Kredit Komite 5.Tahap Pengikatan 6.Tahap Pemesanan Barang Kebutuhan Konsumen 7.Tahap Pembayaran Kepada Supplier 8.Tahap Penagihan/Monitoring Pembayaran 9.Tahap Pengambilan Surat Jaminan
9. Potensi Resiko Dalam Pembiayaan Konsumen Besar pembiayaan yang diberukan oleh Perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga resiko yang ditanggung perusahaan pembiayaan konsumen relatif lebih kecil karena pembiayaannya tersebar pada banyak konsumen, namun pembiayaan konsumen ini tetap mengandung resiko karena:
8. Jenis-Jenis Pembiayaan Konsumen Ada 3 jenis : 1. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. 2. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu group usaha dengan pemasok. 3. Perusahahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok.
• Perusahaan pembiayaan konsumen cenderung melakukan analisis terhadap kelayakan konsumen atau calon debitor dengan cara yang lebih sederhana • Analisis dilakukan dalam waktu yang sangat singkat • Sepanjang kemampuan dan kemauan calon debitor cukup bisa diandalkan, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan penyerahan agunan tambahan.
30-Oct-16
10. Pokok-Pokok Yang Perlu Diatur Dalam kontrak Pembiayaan Konsumen 1) Mengenai ketentuan pokok pembiayaan 2) Tentang pencairan pembiayaan 3) Tentang angsuran, bunga dan teknis pembayaran 4) Tentang pelunasan di awal 5) Tentang agunan 6) Tentang asuransi 7) Tentang cidera janji dan akibat hukumnya 8) Tentang kewajiban debitur 9) Tentang peralihan hak 10) Tentang berakhirnya perjanjian 11) Tentang ketentuan lain-lain
11. Peranan Notaris Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Notaris membuat akta perjanjian kerja sama antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan Debitor atau akad perjanjian pembiayaan di buat di hadapan Notaris, baik dengan legalisasi maupun waarmeking. membuat akta pendukung lain seperti pengakuan hutang, akta fidusia dan kuasa menjual. Notaris memberikan penyuluhan hukum atas pembuatan perjanjian pembiayaan tersebut.
PERTANYAAN DISKUSI :
Daftar Pustaka • Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, 2008, Jakarta •Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan dalam teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung • Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, 2004, Bandung •Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kedua, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001 •CST. Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1979
1. Bagaimana tentang penyandang dana dari lembaga pembiayaan konsumen? (siti khoiriyah-10) Jawaban : melihat ketentuan PP Nomor 9 Tahun 2009, pada pasal 6 dijelaskan bahwa bentuk lembaga pembiayaan konsumen adalah berupa PT atau Koperasi, sehingga dapat kita simpulkan penyandang dana dalam pembiayaan konsumen merupakan modal PT untuk melakukan usaha (inbreng). 2. Bagaimanakah apabila terjadi kerusakan pada barang yang terjadi oleh pihak ketiga? (risa rachmawati-34) Jawaban : berdasarkan isi klausula dalam kontrak pembiayaan konsumen, dapat kita ketahui bahwa atas kerusakan barang yang di asuransikan yaitu dalam konteks kredit pembiayaan konsumen antara konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu terkait kerusakan barang, hilang. Dalam hal terjadi kerusakan barang oleh pihak ketiga, konsumen selaku pemilik sepenuhnya bertanggung jawab atas barang tersebut, namun dimungkinkan pula konsumen melakukan
30-Oct-16
asuransi terhadap barang tersebut, sehingga bila terjadi kerusakan asuransi yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
Perbedaan lainnya adalah pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan credit consumer diberikan oleh bank.
3. Apakah yang terjadi apabila setelah ditandatanganinya kontrak jual beli dan kontrak pembiayaan, kemudian perusahaan pembiayaan konsumen wanprestasi? (Karina Sophia-08) Jawaban : dalam hal ini maka secara suplier dan konsumen dapat menuntut pemenuntut perusahan pembiayaan konsumen terkait wanprestasi yang dilakukannya, dalam hal ini suplier menuntut pemenuhan seharga barang yang dibeli konsumen.
5. Bagaimanakah persyaratan dan tata cara pendirian perusahaan pembiayaan konsumen dan apakah mungkin didirikan oleh pihak asing? (sulung-16) Jawaban : persyaratan dan tata cara pendirian perusahaan pembiayaan dapat didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi, oleh karena itu tatacaranya mengacu pada peraturan menteri keuangan nomor 84/PMK.012/2006, adapun persyaratannya : -WNI atau Badan Hukum Indonesia -Badan Usaha Asing dan WNI atau Badan Hukum Indonesia Sedangkan untuk tatacara : -Membuat akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan instansi berwenang -data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas -data pemegang saham atau anggota -sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi dan personalia
4. Apakah perbedaan dari pembiayaan konsumen dan credit consumer? (I komang yogi-32) Jawaban : perbedaannya adalah kredit yang dilakukan pembiayaan konsumen tergolong sale credit yaitu pemberian kredit atas suatu barang dan konsumen/debitur menerima barangnya, sedangkan credit consumer tergolong loan credit yang mana kredit diberikan berupa pinaman uang untuk kebutuhan konsumen.
-melampirkan fotocopy bukti pelunasan modal disetor -rencana kerja 2 tahun pertama -bukti kesiapan operasional -perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan perusahaan indonesia - pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah 6. Dilapangan banyak yang menawakan pembiayaan konsumen yang hanya mensyaratkan KTP saja bagaimana perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan konsumen? (Ranu Wijaya-03) Jawaban : perlindungan bagi perusahaan pembiayaan konsumen ada pada kontrak yang dibuat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan dimana dimasukkan dalam pasal tentang cidera janji atau wanprestasi, namun jika barangnya hilang atau rusak, barang tersebut telah tercover dengan asuransi, jika konsumen yang menghilang maka hal tersebut termasuk perbuatan pidana penggelapan.
7. Dalam pasal 1266 KUHPerdata tentang syarat batal, bagaimana syarat batal berlaku dalam pembiayaan konsumen? (Priesty-17) Jawaban : syarat batal tidak berlaku dalam pembiayaan konsumen, terkait dengan salah satu pihak dalam pembiayaan konsumen yang tidak tepat janji (wanprestasi), dalam hal tersebut dikarenakan antarpihak dalam pembiayaan konsumen memiliki hubungan tersendiri, yang tidak dapat dihubungkan dengan hubungan antar pihak lain walaupun dalam satu lingkar peristiwa hukum, misal antara konsumen dan perusahaan pembiayan konsumen, bila konsumen cidera janji maka tidak lantas mengakibatkan putusnya hubungan antara konsumen dan suplier tentang jual beli dan penyerahan barang.
