1. PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Mengembangkan ekonomi masyarakat pesisir memiliki tingkat kesulitan
yang lebih besar dibandingkan dengan kawasan pedalaman. Hal ini disebabkan karena kawasan pesisir memiliki karakteristik sumberdaya alam yang berbeda yang selanjutnya mempengaruhi tindakan dan aksi pelaku ekonominya. Jadi kondisi alam membuat perbedaan masyarakat dalam pandangan, sikap, dan tindakan mereka dalam hal mengembangkan wilayah pesisir. Perbedaan cara pandang inilah yang seharusnya dipahami pengambil keputusan yang terkait dengan pembangunan kawasan pesisir. Pemahaman ini sangat diperlukan supaya pembangunan ekonomi di kawasan pesisir tepat arah, sasaran, guna dan manfaat. Chua dan Pauly (1989) mengelompokkan degradasi dan marjinalisasi kawasan yang terjadi di Indonesia disebabkan (1) Sebagian besar sumberdaya hayati pesisir mengalami eksploitasi lebih dan ekosistem pesisir mengalami tekanan berat; (2) Terjadi degradasi lingkungan karena kerusakan dan polusi dari laut dan darat; (3) Sebagian besar penduduk hidup dalam kondisi miskin, sementara proses pemiskinan berlangsung terus dan di pihak lain makin terjadi ketimpangan pendapatan; (4) Instansi yang ada tidak dapat menjawab masalahmasalah yang muncul; (5) Penegakan hukum tidak berjalan dengan baik; (6) Sangat kurang apresiasi publik terhadap pengelolaan yang berkelanjutan; (7) Sangat kurang pelaksanaan pembangunan secara terintegrasi; (8) Sangat rendah kapasitas masyarakat, meskipun potensi yang ada cukup besar. Kota Bontang di Propinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah 49.757 Ha, dimana sekitar 34.977 Ha (70,29%) diantaranya merupakan wilayah pesisir atau laut, sehingga karakteristik masyarakat Kota Bontang tentunya sangat dipengaruhi oleh kehidupan pesisir dan laut. Masyarakat Kota Bontang merupakan
masyarakat
heterogen
yang
terbentuk
secara
genekologis
(perkawinan) dan teritorial (bersama menempati suatu wilayah dalam mencari
2
penghidupan) dari berbagai etnis. Tercatat hampir 60-70% penduduknya adalah pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan (etnis Bugis). Dengan dibukanya Kota Bontang sebagai kawasan industri yang digerakan oleh industri pengolahan gas alam cair PT. Badak NGL (BADAK) dan PT. Pupuk Kaltim (PKT) menjadi faktor pendorong bagi para pendatang untuk masuk wilayah ini dengan tujuan utama untuk mendapatkan pekerjaan. Pada umumnya para pendatang yang memiliki pendidikan dan ketrampilan yang cukup akan direspon pasar kerja dengan hasil yang lebihbaik. Kebutuhan tenaga kerja dengan spesifikasi keterampilan tertentu telah menjadi persoalan tersendiri di Kota Bontang. Kondisi ini dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja untuk industri pengilangan gas alam cair dan industri pupuk banyak menggunakan tenaga kerja dari luar Kota Bontang, dimana BADAK dan PKT mensyaratkan kualitas yang tinggi dalam penyerapan tenaga kerja yang belum dapat dipenuhi tenaga kerja lokal. Dalam lima tahun terakhir yakni tahun 2006 sampai 2010, tercatat hanya 427 orang yang diterima sebagai karyawan tetap PKT, terdiri dari 46% tenaga kerja lokal dan 54% berasal dari luar Kota Bontang, sementara rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 2,98% per tahun atau 3.120 jiwa per tahun. Dengan keberadaan dua perusahaan besar ini adalah wajar jika jumlah penduduk Kota Bontang senantiasa bertambah. Pembangunan kawasan industri dan kegiatan operasionalnya di wilayah pesisir Kota Bontang juga menyebabkan perubahan ekologis yang memberikan tekanan signifikan terhadap ekosistem wilayah pesisir, dimana pada akhirnya dapat mengubah struktur pemanfaatan ruang pesisir Kota Bontang. Tekanan terhadap sumberdaya pesisir sering diperberat oleh tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut serta rendahnya pemahaman akan upaya konservasi. Kemiskinan sering pula menjadi lingkaran setan (vicious circle) dimana penduduk yang miskin sering menjadi sebab rusaknya lingkungan pesisir. Namun penduduk miskin pula yang akan menanggung dampak dari kerusakan lingkungan. Salah satu aspek pengelolaan wilayah pesisir yang baik adalah dengan mencarikan alternatif pendapatan sehingga mengurangi tekanan penduduk terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir.
3
Kondisi ini menuntut agar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) wajib lebih berperan dalam pembangunan di Kota Bontang, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu di Kota Bontang. CSR adalah upaya yang wajib dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasionalnya terhadap pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), dimana konsep pembangunan berkelanjutan tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi (economic growth), kelestarian terhadap lingkungan (environmental protection), dan kesetaraan sosial (social equity). Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi semata (profit), melainkan juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people). Pelaksanaan CSR di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Didalam Undang-Undang ini pada pasal 74 dinyatakan bahwa semua Perseroan Terbatas wajib hukumnya melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR), sehingga CSR menjadi bagian dari rencana penganggaran perusahaan. Sementara itu perusahaan negara berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki acuan pelaksanaan tanggung jawab sosial berdasarkan Undang-Undang BUMN Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Pasal 88 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 jo. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007. Didalam ketentuan tersebut semua BUMN yang berada dibawah pengelolaan pemerintahan Indonesia wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dimana dananya adalah alokasi dari sisa keuntungan perusahaan sebesar maksimal 2% untuk masing-masing kegiatan. Dengan dasar pemikiran seperti yang telah diterangkan diatas, maka perlu dilakukan suatu kajian tentang ”Desain Strategi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sumberdaya Pesisir Kota Bontang (Studi Kasus PT Pupuk Kaltim)”.
4
1.2.
Identifikasi dan Perumusan Masalah Potensi yang begitu besar dimiliki Kota Bontang, baik sumberdaya alam
yang dapat pulih maupun yang tidak dapat pulih, merupakan tumpuan pembangunan Kota Bontang dimasa yang akan datang, dimana segenap aktifitas serta permukimannya dengan derap pembangunan yang sangat intensif berada di kawasan pesisir. Kenyataan menunjukkan bahwa besarnya tekanan penduduk dengan dinamika sosial ekonomi dan tuntutan pemerintah daerah untuk memperoleh sumber dana bagi peningkatan akselerasi pembangunan telah memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang menjadi modal pembangunan masa kini dan masa yang akan datang. Isu dan permasalahan di pesisir Kota Bontang tidak jauh beda dengan permasalahan kota-kota pesisir lainnya di Indonesia. Permasalahan yang ada berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir oleh manusia. Pemanfaatan sumberdaya ini selalu menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi fisik pesisir Kota Bontang. Kerusakan fisik lingkungan antara lain disebabkan oleh adanya aktivitas di darat dan aktivitas di laut. Kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas di darat adalah pencemaran akibat limbah buangan industri dan rumahtangga, sedangkan aktivitas di laut adalah adanya abrasi pantai, sedimentasi di dasar perairan pantai, dan kerusakan ekosistem terumbu karang serta ekosistem pesisir lainnya. Kerusakan fisik lingkungan ini tidak terlepas dari adanya konflik pemanfaatan ruang dari berbagai kegiatan yang ada di pesisir Kota Bontang. Di kawasan pesisir Kota Bontang, intensitas penggunaan atau pemanfaatan ruang cukup tinggi sehingga berpeluang timbulnya masalah yang berakibat negatif bagi keberlanjutan keberadaan sumberdaya alam pesisir Kota Bontang. Hasil penelitian UGM (2001), Sucofindo (2001), UNDIP (2002) dan IPB (2010) menunjukkan adanya pencemaran, erosi, degradasi fisik habitat potensial seperti mangrove dan terumbu karang, serta konflik penggunaan ruang dan sumberdaya di kawasan pesisir dan laut kota Bontang, yang pada akhirnya mengancam kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.
5
Diperkirakan sekitar 100 Ha lahan mangrove telah beralih fungsi menjadi kawasan pabrik industri PKT sejak tahun 1979, disamping itu dari pengamatan transect line terumbu karang sepanjang 32 km di areal pesisir PKT, hanya sekitar 5 km (15%) saja yang berada dalam kondisi normal, selebihnya 21 km (66%) dalam keadaan rusak dan 6 km (19%) dalam kondisi transisi, hal ini terjadi akibat aktivitas dredging dan dumping sekitar 247.000 m 3 pasir laut pada saat pembangunan dermaga dan pabrik PKT. Permasalahan yang berkembang di kawasanpesisirkotaBontang, antara lain (Sucofindo, 2001; UGM, 2001; UNDIP, 2002; IPB, 2010) :
Kawasan pesisir dan laut Kota Bontang saat ini dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yaitu industri (PKT, BADAK, PT. Indominco), kawasan lindung (Taman Nasional Kutai), permukiman, pertambakan, budidaya laut, alur pelayaran, pelabuhan, daerah penangkapan ikan dan pariwisata. Kaitannya dengan penggunaan ruang oleh industri besar yang ada diwilayah ini, belum ada kajian yang membahas tentang kontribusi industri terhadap masyarakat dan sumberdaya pesisir, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Terjadinya degradasi lingkungan di beberapa lokasi di Kota Bontang antara lain : kerusakan terumbu karang, abrasi laut yang menyebabkan pulau-pulau kecil menjadi berkurang luasannya, misalnya Pulau Beras Basah yang menjadi andalan pariwisata Kota Bontang, hutan mangrove yang dialihkan penggunaannya untuk pertambakan dan pemanfaatan lainnya.
Intensitas aktivitas industri yang terus meningkat di Kota Bontang terutama industri pengolahan berskala besar seperti PKTdanBADAK yang membuang residu/limbah pabrik ke laut, mengakibatkan terjadinya pencemaran di wilayah pesisir dan lautan.
Masih dominannya sektor industri migas yang mengandalkan eksploitasi sumberdaya tak terbaharui (non-renewable resources) sementara sektorsektor yang berkaitan dengan kawasan pesisir dan laut masih tertinggal.
Adanya rencana pengembangan Kota Bontang yaitu perluasan kawasan pesisir yang mencakup Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kertanegara, rencana penggunaan lahan di wilayah perluasan Kota Bontang, rencana pemanfaatan kawasan pesisir kota Bontang sampai tahun 2027 yang meliputi
6
kawasan lindung, kawasan budidaya, pariwisata, perikanan tangkap, industri, pemukiman. Rencana tersebut selama ini belum didukung dengan kajian ilmiah penetapan kawasan. Untuk itulah pemerintah Kota Bontang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) bekerjasama dengan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang mengatur hal tersebut.
Masih tingginya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap PKTterutama di wilayah bufferzone. Hal tersebut perlu direspon secara proporsional oleh perusahaan sehingga tercipta suasana kondusif. Suasana yang kondusif sangat diperlukan perusahaan untuk bisa melakukan kegiatan produksi yang berkelanjutan.
Adanya pergerseran kepemilikan dunia usaha, dari kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan publik. Secara tidak langsung hal ini bermakna perusahaan tidak lagi hanya sebatas institusi bisnis, tetapi telah bergeser menjadi institusi sosial. Dunia usaha tidak hanya bertugas mencari keuntungan, tetapi juga harus berperan menjadi institusi yang memiliki tanggungjawab sosial.
Kesadaran akan pentingnya CSR menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan produksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).
Trend global lainnya di bidang pasar modal adalah penerapan indeks yang memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telah mempraktikkan program CSR. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas,
maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Bagaimanaperan PKTterhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan pengelolaan sumberdaya pesisir di Kota Bontang ? 2) Bagaimana tingkat keberlanjutan (sustainability) dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kota Bontang ?
7
3) Bagaimana efektifitas dan keberlangsungan program CSR PKT di Kota Bontang ? 4) Bagaimana strategi CSR dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengelolaan sumberdaya pesisir Kota Bontang 1.3.
Tujuan Penelitian Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Menganalisis peran PKT terhadap peningkatan perekonomian Kota Bontang 2) Menganalisis tingkat keberlanjutan (sustainability) dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kota Bontang. 3) Merumuskan strategi CSR PKT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengelolaan sumberdaya pesisir Kota Bontang 1.4.
Manfaat Penelitian
1) Masukan bagi pemerintah Kota Bontang, bagi proses perencanaan dan pengambil kebijakan dalam kaitannya kontribusi industri-industri besar yang ada di Kota Bontang terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sumberdaya pesisir. 2) Masukan bagi pengambil kebijakan di lingkungan PKT, khususnya dalam implementasi program CSR dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sumberdaya pesisir Kota Bontang. 1.5.
Kerangka Pemikiran Kebijakan pemerintah Kota Bontang berdasarkan arahan pemanfaatan
ruang khususnya di wilayah pesisir lebih diarahkan pada pengembangan industri khususnya pengembangan industri PKT.Karena perusahaan besar tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terlaksananya pengelolaan wilayah pesisir terpadu, dan peningkatan perekonomian Kota Bontang. Saat ini dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bontang, persaingan pemanfaatan ruang semakin ketat terutama masyarakat
8
yang bermukim di wilayah pesisir termasuk yang mempunyai mata pencaharian nelayan maupun petani ikan. Disatu sisi, perusahaan besar semakin berkembang dan disisi lain masyarakat disekitarnya semakin termarginalkan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pesisir dan semakin langkanya sumberdaya pesisir yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Oleh karena itu perlu upaya yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir Kota Bontang. Kegiatan
usaha
PKT
banyak
bersinggungan
dengan
beragam
stakeholders, khususnya masyarakat dan lingkungan di sekitar lokasi pabrik yaitu wilayah pesisir Kota Bontang. Terkait hal tersebut, perusahaan memandang dan sudah berkomitmen bahwa program CSR sebagai kegiatan yang sangat penting baik bagi kepentingan perusahaan, lingkungan maupun masyarakat itu sendiri. Untuk merealisasikan upaya tersebut perlu dilakukan analisis seberapa besar kontribusi ekonomi dan tehnis dari PKT terhadap pengelolaan wilayah pesisir terpadu, sehingga kedepan dapat dibuat suatu perencanaan CSR yang terpadu sehingga baik bantuan yang diberikan berupa hibah, modal kerja, pelatihan maupun fasilitas yang dibutuhkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengelolaan wilayah pesisir Kota Bontang dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Program-program tersebut semuanya didasarkan pada potensi daerah serta kebijakan pemerintah Kota Bontang. Adapun kerangka pemikiran penelitian mengenai tanggung jawa bsosial (CSR) PKT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sumberdaya pesisir Kota Bontang. Dalam kerangka pikir penelitian ini, diawali dengan mengidentifikasi kondisi potensi sumberdaya wilayah pesisir Kota Bontang, kemudian dilanjutkan melihat kondis iperusahaan yang ada (khususnya PKT). Dalam proses kegiatan perusahaan (PKT) kaitannya dengan sumberdaya wilayah pesisir akan dikaji baik dari aspek sumberdaya pesisirnya maupun dari aspek ekonominya sehingga diharapkan dari aspek ekonomi dapat memberikan kontribusi terhadap PAD, keuntungan bagi perusahaan dan secara sosial dapat mensejahterakan
9
masyarakat di sekitarnya serta dari aspek sumberdaya pesisir
dapat
dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kajian dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana penerapan tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan (PKT) terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat disekitarnya dan sumberdaya pesisir tetap terjaga kelestariannya. Untuk itu perlu merumuskan suatu desain strategi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sumberdaya pesisir khususnya di Kota Bontang. Secara lengkap kerangka fikir penelitian ini disajikan pada Gambar 1.
P OTE N SI S U MB E R D AY A WI L AY A H PE SI SI R K OTA B ON TA N G
PE R U S A HA A N IN D U S TR I (P K T)
A NA LI SI S BI OGE OFI S IK
AS PE K S U MB E R D AY A PE SI SI R
A NA LI SI S EK ON OM I R E GI ON AL
AS PE K E K ON OM I WI L AY A H
C OR P OR A TE S OC I AL R ES P ON SI BI LI TY (C S R )
EK ON OM I M AS YA R A KA T
A NA LI SI S PE R S EP SI K ON D IS I LI N GK U N GA N DA N S U MB E R D A YA P ES IS I R K OTA B ON TA N G AI N TA S TR A NA LI SI S E D FEES K TIVI S A TE GI C S R D AL A M P E MB E R DA Y AA N EK ON OM I M AS YA R A KA T DA N S U MB E R D AY A PE SI SI R
A NA LI SI S S US TAI N A BI LI TY PE N GE L OL AA N WI LA Y A H PE SI SI R SE C A R A TE RP A D U D A N BE R KE L A N JU TA N (P WP T)
Gambar 1.Kerangka Pemikiran
