1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Laut Arafura merupakan salah satu bagian dari perairan laut Indonesia yang terletak di wilayah timur Indonesia yang merupakan bagian dari paparan sahul yang dibatasi oleh Provinsi Papua di sebelah utara dan Provinsi Maluku di sebelah barat, serta berhubungan langsung dengan Laut Banda dan Laut Timor. Laut Arafura adalah adalah salah satu dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang telah ditetapkan secara nasional melalui Keputusan Menteri Pertanian No.995/kpts/IK.210/9/99 dengan luas diperkirakan 150.000 km2 dan kedalaman 5-60 meter. Hampir 70 % dari luas wilayah perairan Arafura memiliki lapisan dasar berupa lumpur tebal dan sedikit pasir (Sadhotomo et al., 2003). Banyaknya sungai-sungai yang bermuara di Laut Arafura serta keberadaan hutan mangrove di sepanjang pantai yang masih terjaga dengan baik, menjadi penopang utama kesuburan perairan ini. Potensi sumberdaya ikan di Laut Arafura mencapai 1.439,8 ribu ton/tahun, tersebar di zona perairan teritorial sebesar 801,3 ribu ton/tahun dan ZEEI sebesar 638,5 ribu ton/tahun (Dinas Perikanan dan Kelautan Merauke, 2004). Pemanfaatan sumberdaya ikan di Laut Arafura selama ini didominasi oleh perikanan pukat udang. Armada pukat udang industri dengan modal Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang mendapat izin operasi di laut Arafura sebanyak 336 kapal. Disamping itu terdapat pula kapal penangkapan ikan yang tidak memiliki izin resmi.
Kegiatan operasi
penangkapan udang di laut Arafura dilakukan di wilayah perairan teritorial atau wilayah laut hingga sejauh 12 mil dari batas pasang surut terendah wilayah daratan terluar dengan kedalaman 10 – 50 m (Monintja et al., 2006). Salah satu permasalahan pokok dalam usaha pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia adalah maraknya praktek penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab atau yang dalam dunia internasional dikenal dengan sebutan Illegal,Uunreported, and Unregulated (IUU) fishing.
Menurut FAO (2002),
kegiatan yang termasuk dalam kategori IUU-Fishing secara langsung merupakan ancaman bagi upaya pengelolaan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab dan
menghambat kemajuan pencapaian perikanan tangkap yang berkelanjutan. Menurut Schmidt (2005), kegiatan IUU-Fishing adalah aktivitas yang dipicu oleh faktor ekonomi dimana para pelakunya mengharapkan keuntungan tertentu. Departemen Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa penyebab maraknya aktivitas IUU-Fishing di Indonesia adalah (1) rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak sebanding dengan kemampuan pengawasan yang ada, (2) terbatasnya kemampuan sarana dan prasarana pengawasan di laut, (3) kemampuan sumberdaya manusia (SDM) nelayan Indonesia yang masih rendah, dan (4) penegakan hukum yang belum berjalan optimal. Diperkirakan setiap tahun Indonesia mederita kerugian sebesar 2 miliar dollar AS dari adanya kegiatan IUUFishing (Nikijuluw, 2005). Modus kegiatan illegal fishing di Indonesia umumya dilakukan oleh kapal-kapal ikan yang dalam pengoperasiannya belum dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Kapal-kapal ini sudah pasti tidak melaporkan hasil tangkapannya ke pemerintah termasuk membayar retribusinya.
Ada juga kapal-kapal yang
memiliki SIUP dan SIPI tetapi tidak mematuhi ketentuan yag tertulis didalamnya yaitu jenis alat tangkap, jalur penangkapan, ukuran Gross tonage (GT) dan mesin kapal (Darmawan, 2006). Kegiatan penangkapan ikan yang termasuk illegal fishing juga adalah penggunaan bahan/alat berbahaya atau penggunaan alat tangkap yang dilarang pengoperasiannya di Indonesia ataupun beroperasi pada wilayah yang tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan. Adapun kasus kegiatan dengan tidak melaporkan hasil tangkapan/produksi atau melaporkan secara tidak benar dikenal dengan sebutan unreported. Unreported umumnya dilakukan untuk menghindari pungutan retribusi terhadap hasil tangkapannya. Kegiatan penjualan ikan di tengah laut yang tidak didata atau dilaporkan sebelumnya kepada aparat juga termasuk kategori kegiatan unreported fishing. Ikan-ikan yang telah dijual di tengah laut dan langsung di bawah ke luar negeri juga termasuk dalam kategori unreported karena termasuk kegiatan penyelundupan. Pengertian unregulated fishing di Indonesia belum diterjemahkan secara hukum. Seharusnya dalam pengelolaan perikanan memerlukan suatu acuan yang baku dan perangkat penunjang yang dapat membantu dengan cepat dan tepat
dalam menentukan apakah pelanggaran telah dilakukan oleh aktivitas perikanan yang dicurigai. Disisi lain para pelaku juga memerlukan referensi yang dipahami dengan makna yang sama seperti yang dipahami oleh penegak hukum. Beberapa kegiatan perikanan yang belum diatur adalah pencatatan hasil tangkapan dari sport fishing, penggunaan pemikat ikan (attracting device, adanya ghost fishing dan beberapa aktivitas lainnya (Darmawan, 2006). Kinerja suatu organisasi atau perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal (Rangkuti, 2005). Menurut Tripomo dan Udan (2005), analisis faktor internal dan eksternal adalah kegiatan untuk menentukan gambaran kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi dan kemudian melakukan analisis terhadapnya sehingga dapat ditentukan apakah kondisi tersebut merupakan kekuatan-kelemahan-peluang-ancaman (Analisis SWOT/Strengk-Weakness-Opportunity-Threat).
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi kinerja suatu organisasi atau perusahaan perlu dikaji secara baik sehingga dapat menentukan arah kebijakan yang jelas dari organisasi atau perusahaan tersebut. Pada tahun 2001, FAO berhasil merumuskan satu panduan khusus untuk membantu mengatasi kegiatan IUU-Fishing di dunia. Panduan ini dikenal dengan nama “International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU-Fishing “ (IPOA-IUU Fishing). Pedoman ini disusun untuk mencegah, menghambat dan menghilangkan kegiatan IUU-Fishing dengan menyiapkan langkah-langkah pengelolaan menyeluruh, terintegrasi, efektif, transparan serta memperhatikan kelestarian sumberdaya bagi negara-negara perikanan dunia. Dokumen ini untuk bagian awalnya berisikan pemahaman
mengenai arti dari istilah illegal,
unreported, unregulated dan selanjutnya berisikan program-program aksi yang dapat diikuti oleh negara perikanan di dunia. Definisi kegiatan IUU-Fishing menurut panduan ini dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu : (1) Illegal fishing, mengacu pada kegiatan perikanan yang: 1) dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan nasional maupun asing dalam perairan di bawah yurisdiksi suatu negara, tanpa melalui ijin dari negara tersebut atau dalam keadaan melawan hukum atau regulasi negara tersebut 2) dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan berbendera negara anggota dari suatu organisasi pengelolaan yang sesuai, tetapi dalam
pengoperasiannya melawan aturan-aturan konservasi maupun pengelolaan sumberdaya yang di adopsi oleh organisasi tersebut 3) bertentangan dengan hukum nasional ataupun kewajibann internasional, termasuk diambil oleh negara-negara yang menyatakan bekerjasama dengan suatu organisasi pengelolaan perikanan reggional terkait. (2) Unreported fishing, mengacu pada 1) kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau dalam pelaporannya tidak sesuai kepada otoritas nasional yang relevan dan bertentangan dengan hukum dan perundangan yang berlaku di negara tersebut. 2) kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di daerah di bawah kompetensi sebuah organisasi pengelolaan perikanan regional yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut. c) kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan (3) Unregulated fishing, mengacu pada kegiatan penangkapan ikan 1) di dalam daerah suatu organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal ikan tanpa identitas, atau kapal dengan bendera suatu negara bukan anggota dari organisasi tersebut. 2) di daerah dari berbagai stok ikan yang berkaitan dengan tiadanya aturan konservasi dan pengelolaan yang diaplikasikan dan aktivitas penangkapan ikan dilakukan dengan cara-cara yang tidak konsisten dengan tanggung jawab negara bagi konservasi atas sumberdaya hayati kelautan di bawah tanggung jawab hukum internasional. Selanjutnya pedoman ini juga berisikan program-program yang dapat dipergunakan oleh negara untuk memerangi kegiatan IUU-Fishing, baik sendiri maupun berkolaborasi dengan negara tetangga maupun dalam lingkup regional. Hasil penelitian Sularso (2005) menunjukkan bahwa jumlah kapal pukat udang yang beroperasi di Laut Arafura berukuran diatas 30 GT dengan yang izin dari Departemen Kelautan dan Perikanan, seharusnya hanya 250 kapal, namun sampai saat ini terdapat 335 kapal yang berarti kelebihan 105 kapal. Disamping kapal-kapal yang memiliki izin resmi tersebut juga terdapat kapal-kapal yang tidak memiliki izin resmi (illegal fishing). Berdasarkan hasil evaluasi Badan Riset Kelautan dan Perikanan tahun 2001 juga menunjukan bahwa pemanfatan sumberdaya ikan demersal di Laut Arafura cenderung penuh (fully exploited) dan pemanfaatan udang cenderung berlebih (over-exploited). Hal ini diduga karena selain kapal-kapal yang berizin terdapat juga sejumlah kapal yang melakukan
penangkapan ikan tanpa izin atau melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal. Penangkapan ikan illegal lain yang sering dilakukan oleh nelayan di Laut Arafura adalah melakukan penangkapan ikan pada jalur penangkapan yang tidak sesuai dengan yang terterah pada izin (Sadhotomo et al., 2003). Berdasarkan paparan kondisi perikanan di Laut Arafura dan pemahaman mengenai maraknya IUU-Fishing di Indonesia termasuk yang diindikasikan kategori IUU-Fishing, maka perlu dilakukan suatu kajian kegiatan perikanan yang berlangsung di daerah tersebut. Kajian tersebut diperlukan untuk mengetahui secara jelas bentuk-bentuk kegiatan perikanan yang diindikasikan IUU-Fishing. Selanjutnya mengkaji berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap upaya penanggulangan kegiatan tersebut serta menyusun strategi penanganannya.
1.2 Perumusan Masalah Sumberdaya ikan di Laut Arafura saat ini menghadapi tekanan eksploitasi yang sangat tinggi.
Berbagai kajian menunjukan bahwa saat ini kapal-kapal
udang yang beroperasi di perairan melebihi batas normal yang dizinkan untuk beroperasi di Laut Arafura. Menurut Sularso (2005), kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di Laut Arafura selain memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, terdapat juga kapal-kapal ikan yang melakukan penangkapan tanpa memiliki izin resmi atau melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing). Kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di Laut Arafura juga sering melakukan kegiatan penangkapan ikan pada jalur penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan yang terterah pada izin (Sadhotomo, et al., 2003). Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Papua sebagai salah satu lembaga yang memanfaatkan dan mengelola sumberdaya ikan di Laut Laut Arafura khususnya pada zona 12 mil laut, maka perlunya mengetahui kondisi perikanan tangkap dan kegiatan-kegiatan tindak kejahatan yang terjadi di perairan tersebut. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk dapat secara jelas megetahui adanya kegiatan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab di Laut Arafura dan menyususn strategi penanggulangannya yaitu :
(1) Melakukan identifikasi kegiatan penangkapan ikan di Laut Arafura yang mengarah pada kegiatan IUU-Fishing. (2) Melakukan kajian pada beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap kegiatan IUU-Fishing di Laut Arafura. (3) Merumuskan dan merekomendasikan strategi yang akan diambil dalam upaya penaggulangan IUU- Fishing di Laut Arafura oleh Pemerintah Daerah Propinsi Papua. Tantangan yang dihadapi untuk mengelola sumberdaya ikan berkelanjutan di Laut Arafura menjadi sangat berat dengan adanya praktekpraktek penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab seperti pencurian ikan, penyelundupan hasil perikanan dan aktifitas perikanan lain yang merugikan. Sebagai daerah yang memiliki potensi sumberdaya ikan yang sangat tinggi, maka pemerintah baik pusat maupun daerah perlu menjaga agar sumberdaya ikan yang ada di Laut Arafura dapat dikelola secara berkelanjutan. Berbagai pelanggaran penangkapan ikan di Laut Arafura perlu dikaji untuk mengetahui adanya kegiatan yang dianggap merugikan tersebut sehingga dapat diambil langkah-langkah atau upaya penanganannya. Analisis situasi adalah kegiatan untuk menemukan gambaran lingkungan internal-ekternal yang berpengaruh terhadap organisasi dan kemudian melakukan analisis terhadapnya sehingga dapat ditentukan apakah kondisi tersebut merupakan Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman (Tripomo dan Udan, 2005). Lingkungan diartikan sebagai seluruh elemen diluar batas-batas organisasi yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi bagian atau organisasi secara keseluruhan.
Gambaran kondisi internal-eksternal akan diketahui setelah
dilakukan identifikasi terhadap
situasi internal dan eksternal. Bagi sebagian
organisasi, mengetahui kondisi atau situasi lingkungan aktual saat ini sudah cukup sebagai dasar pengembangan strategi (Tripomo dan Udan, 2005).
Dinas
Perikanan dan Kelautan Propinsi Papua sebagai salah satu institusi atau organisasi teknis
pemerintah melaksanakan kebijakan pembangunan perikanan salah
satunya di bidang pengelolaan dan pengawasan sumberdaya perikanan perlu memiliki arahan strategi yang jelas dalam mengelola sumberdaya perikanan termasuk mengatasi masalah tindak kejahatan di bidang perikanan yang terjadi di
wilayah kewenangannya. Hal ini dianggap penting karena banyaknya kasus-kasus pelanggaran dibidang perikanan yang terjadi pada saat ini. Sebuah strategi sangat dibutuhkan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Sampai saat ini konsep mengenai strategi terus berkembang. Menurut Barry (1986) yang diacu dalam Tripomo dan Udan (2005) bahwa strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi apa suatu organisasi di masa depan dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut. Konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu 1) Apa yang ingin dilakukan suatu organisasi atau lembaga, dan 2) Apa yang akhirnya dilakukan suatu organisasi. Makna yang terkandung dalam strategi ini adalah bahwa seorang pengambil keputusan mempunyai peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan.
1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengidentifikasi kegiatan perikanan tangkap di Laut Arafura yang diindikasikan termasuk kategori IUU-Fishing ; (2) Mengkaji faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap upaya penangggulangan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua di Laut Arafura; (3) Merumuskan strategi kebijakan penanggulangan IUU-Fishing di Laut Arafura yang dapat dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua.
1.4 Manfaat Penelitian Hasil akhir dari penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan dan rencana kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua terkait dengan penanganan dan penanggulangan kegiatan IUU-Fishing di Laut Arafura. Strategi kebijakan penanggulangan IUUFishing di Laut Arafura yang disusun diharapkan :
(1) Memberikan arahan yang jelas bagi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kegiatan IUU-Fishing di Laut Arafura (2) Mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang lebih bertanggung jawab oleh semua pihak yang mengelola dan memanfaatkan sumberdaya perikanan di Laut Arafura 1.5 Kerangka Pemikiran Sumberdaya ikan di Indonesia termasuk Laut Arafura dikategorikan sebagai sumberdaya ikan yang bersifat terbuka (open access), yaitu suatu kondisi dimana setiap individu dapat dengan bebas dan mudah memgeksploitasi sumberdaya yang ada tanpa keharusan untuk mengikuti dan mematuhi peraturan tertentu. Pemanfaatan sumberdaya ikan secara terbuka memberikan peluang bagi nelayan lokal maupun asing untuk mengeksploitasi
sumberdaya perikanan tanpa
memperhatikan keberlanjutan dan dampak yang akan dihasilkannya. Pengaturan pemanfaatan sumberdaya ikan dan pengelolaannya telah diatur baik oleh peraturan internasinal, nasional maupun maupun peraturan daerah di Provinsi dan Kabupaten.
Pengaturan pemanfaaatan sumberdaya ikan yang dibuat tidak
sepenuhnya dapat dilaksanakan secara baik oleh pembuat aturan maupun pelaku usaha yang diharapkan melaksanakan aturan tersebut. Arah kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan yang sesuai di Laut Arafura dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab perlu dilakukan secara baik oleh institusi yang berwenang mengelola dan mengawasi sumberdaya ikan baik di pusat maupun daerah agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan perikanan tangkap di Indonesia secara khusus di Provinsi Papua.
Potensi SDI di Laut Arafura
Nelayan lokal
Peraturan Daerah
Pemanfaatan potensi
Nelayan asing
Pengaturan pemanfaatan
Peraturan nasional
dan internasional
IUU-Fishing
Identifikasi kegiatan IUU-Fishing
Strategi Kebijakan Penanggulangan IUU-Fishing
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua
Pelaksanan strategi penanggulangan IUU-Fishing
Gambar 1 Kerangka pikir strategi penanggulangan IUU-Fishing di Laut Arafura
